Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membantah isu penghentian bantuan iuran BPJS Kesehatan terhadap 49.742 warga Kota Samarinda.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menyatakan hal tersebut merupakan bagian dari pembenahan dan validasi data kepesertaan guna menghindari tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Jaya menegaskan peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin berdasarkan klasifikasi desil I hingga V, seharusnya terdaftar dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Sosial.

"Kalau masuk kategori miskin, harusnya didaftarkan ke PBI-JK pusat agar dibiayai APBN. Ini supaya tidak terjadi pendanaan yang tidak tepat sasaran," tegasnya.

Menurutnya, peran pemerintah daerah seharusnya difokuskan pada pembiayaan peserta di luar kategori tersebut, sehingga alokasi anggaran provinsi dapat lebih efisien dan tepat guna.

Dia menambahkan, redistribusi data kepesertaan ini juga dipicu oleh ketimpangan jumlah peserta yang ditanggung antardaerah di Kalimantan Timur.

Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, dinilai menampung beban jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

"Daerah lain jumlahnya jauh lebih kecil. Ini yang kita tata agar lebih proporsional," terang Jaya.

Jaya menekankan, langkah penataan ini bukan kebijakan sepihak. Sebaliknya, proses tersebut telah melalui tahapan koordinasi dan sosialisasi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota, termasuk kesepakatan bersama terkait penanganan jaminan kesehatan masyarakat.

Kendati demikian, Pemprov Kaltim memastikan tidak ada satu pun warga yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.

Bagi peserta yang statusnya belum aktif namun membutuhkan pelayanan medis, kata Jaya, pihak provinsi berkomitmen mengaktifkan kembali kepesertaan secara cepat.

"Kalau ada yang sakit, silakan datang. Kami pastikan tetap dilayani. Provinsi tetap menjamin pelayanan kesehatan gratis yang bermutu," tegasnya.

Untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan, Pemprov Kaltim juga membuka ruang koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Samarinda.

Langkah ini dinilai krusial guna memastikan seluruh warga yang berhak mendapat jaminan kesehatan, baik melalui skema pusat maupun daerah yang tidak luput dari perlindungan.

Adapun, dia berharap masyarakat memahami esensi kebijakan yang diambil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 11 juta kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 98%.

Dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas dengan BPJS Kesehatan dan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia di Jakarta, Saifullah menjelaskan pendataan ulang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.

Ia mengungkapkan, dari total 11 juta kepesertaan yang sempat dinonaktifkan pada Januari lalu, pemerintah telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap lebih dari 106.000 penerima manfaat yang menderita penyakit katastropik alias penyakit kronis namun tidak menular seperti jantung, ginjal hingga kanker.

Selain itu, berdasarkan data terbaru, sebanyak 246.280 penerima manfaat telah memperoleh reaktivasi melalui Surat Keputusan (SK) pada Maret 2026. Sementara itu, 276.788 penerima manfaat lainnya masih dalam proses penerbitan SK reaktivasi yang ditargetkan selesai pada April 2026.

Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah direaktivasi maupun yang mendapatkan reaktivasi otomatis mencapai sekitar 5,6% dari total 11 juta kepesertaan, atau setara dengan 625.221 penerima manfaat.

"Perlu diingat bahwa status aktif kepesertaan berlaku tiga bulan setelah SK terbit," kata Saifullah seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Menurut dia, percepatan verifikasi data menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah memastikan warga yang memenuhi kriteria akan segera mendapatkan kembali hak jaminan kesehatannya setelah proses sinkronisasi data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) rampung.

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyampaikan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bahwa pemutakhiran DTSEN sejak 2025 menemukan ketidaktepatan sasaran penerima PBI JKN.

Data menunjukkan penduduk pada kelompok Desil 1 hingga Desil 5 yang seharusnya menjadi penerima bantuan masih banyak yang belum terakomodasi, dengan jumlah mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk pada kelompok Desil 6 hingga Desil 10 dan kelompok non-desil yang masih tercatat sebagai penerima bantuan diperkirakan mencapai lebih dari 15 juta jiwa

Bisnis.com, SAMARINDA — Ribuan warga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan kini terkatung-katung dalam status nonaktif.

Sebanyak 8.784 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) di Kota Balikpapan tercatat berstatus nonaktif menyusul pembaruan data terbaru. Kendati demikian, BPJS Kesehatan meminta masyarakat tidak panik karena proses verifikasi masih berlangsung.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Balikpapan, Aidy Ilmy menyatakan penonaktifan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pembaruan dan validasi data nasional yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos).

BPJS Kesehatan, menurutnya, hanya menjalankan fungsi validasi berdasarkan data yang diterima dari pusat.

"Bisa jadi dari 8.000 orang yang dinonaktifkan tersebut adalah mereka yang tidak sedang sakit. Proses verifikasi akan menentukan apakah mereka benar-benar berhak menerima PBI-JK. Dari 8.000 warga itu akan diskrining atau dicek ulang untuk memastikan kelayakannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/2/2026).

Dia menjelaskan, hingga saat ini BPJS Kesehatan belum melakukan pengaktifan kembali terhadap ribuan peserta tersebut karena kewenangan pengaktifan sepenuhnya berada di tangan Dinas Sosial. Kendati demikian, untuk kasus darurat, mekanisme penanganan cepat tetap tersedia.

"Jika ada kondisi mendesak dengan pasien yang membutuhkan perawatan segera, dapat langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk diaktifkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Aidy menegaskan bahwa data PBI-JK sepenuhnya menjadi domain Kemensos, sementara BPJS Kesehatan hanya berperan sebagai pelaksana validasi dan penyedia layanan berdasarkan data yang diterima.

"Data PBI-JK merupakan kewenangan Kemensos. Kami hanya melakukan validasi dan pelayanan. Data yang dikirimkan itulah yang menjadi dasar pelaporan ke fasilitas kesehatan," terangnya.

Di Balikpapan sendiri, dari total 55.491 peserta PBI-JK aktif sebelumnya, terdapat 8.784 peserta yang kini berstatus nonaktif.

Meski angka tersebut terbilang signifikan, Aidy memastikan belum ada laporan warga yang benar-benar ditolak saat mengakses layanan kesehatan.

"Apabila ada warga yang dinonaktifkan, akan langsung divalidasi oleh Dinas Sosial. Terdapat tata kelola yang jelas. Pemerintah Kota juga tetap memberikan perlindungan bagi mereka yang memang berhak," jelasnya.

Menurutnya, angka ribuan tersebut tidak serta-merta berarti seluruhnya tidak layak menerima bantuan.

Justru sebaliknya, proses skrining dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran bagi warga kurang mampu yang benar-benar memerlukan.

"Nantinya akan diverifikasi. Apabila memang berhak, kami akan mengaktifkan kembali. Namun apabila ternyata secara ekonomi sudah mampu, seharusnya membayar mandiri," katanya.

Dia mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan program bantuan. PBI-JK diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, bukan bagi mereka yang memiliki usaha atau penghasilan cukup tetapi enggan membayar iuran sendiri.

Pemerintah, menurutnya, berupaya membangun kesadaran bahwa jaminan kesehatan merupakan tanggung jawab kolektif dan harus tepat sasaran serta tidak menjadi beban sepihak bagi pemerintah daerah.

Aidy menuturkan bahwa bagi warga yang dalam kondisi sakit atau darurat dan status kepesertaannya belum aktif kembali, disarankan segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial atau langsung mendatangi kantor BPJS Kesehatan agar penanganan dapat segera dilakukan.

Bisnis.com, JAKARTA — BPJS Kesehatan mengungkapkan temuan adanya aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri dan keluarganya, hingga anggota legislatif yang tercatat sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Januari 2026, jumlah peserta PBI BPJS Kesehatan sebanyak 96.456.352. Rupanya di dalamnya terdapat PNS, anggota TNI/Polri, hingga anggota legislatif.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan alasan masyarakat yang berada di desil 6 hingga 10 tetap terdaftar sebagai peserta PBI. Meskipun secara ekonomi kelompok desil tersebut tergolong mampu, menurut Ghufron, mereka tetap dapat menerima layanan kesehatan apabila memiliki penyakit berat yang membutuhkan biaya tinggi.

“Nah, memang ada yang peserta desil tadi disampaikan Pak Menkes, 6 sampai 10, tetapi dia butuh pelayanan. Ini sekitar 120.000 orang. Nah, itu yang kemudian tadi sudah ada SK Menkesnya sebagai perlindungan hukumnya,” jelas Ali Ghufron dalam rapat daring Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI dengan Pemerintah Terkait Jaminan Sosial, Senin (9/2/2026).

Dalam rapat tersebut, Ali Ghufron menyampaikan seiring dengan pemutakhiran melalui DSTEN, terdapat 11.017.223 peserta PBI telah dinonaktifkan. Dari 11 juta peserta ini, sebanyak 21.901 peserta merupakan keluarga ASN/POLRI/TNI dan 616 adalah PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota legislatif.

Peserta yang dinonaktifkan ini telah disesuaikan lagi seperti pemindahan segmen, hingga reaktivasi. Dari jumlah tersebut, lebih dari 8 juta peserta berhasil mengalami perpindahan segmen kepesertaan, 1,1 juta peserta reaktivasi, sementara sebagian lainnya merupakan peserta baru. Total peserta JKN aktif mencapai 96.445.346 orang.

Bagi yang telah dinonaktifkan, Ali Ghufron mengatakan peserta bisa untuk melakukan reaktivasi menjadi peserta PBI. Namun, jumlah peserta yang dapat direaktivasi sejumlah 10.703.364 peserta.

Peserta yang membutuhkan layanan dapat memperoleh surat keterangan kebutuhan layanan, yang kemudian diproses melalui Dinas Sosial. Setelah itu, Dinas Sosial mengunduh format surat rekomendasi, melengkapi dan mengunggah dokumen tersebut, lalu diverifikasi dalam sistem kesejahteraan sosial. Setelah dinyatakan sesuai, BPJS akan mengaktifkan kembali kepesertaan PBI.

Meskipun demikian, terdapat beberapa peserta yang gagal dalam reaktivasi kepesertaannya. Ali Ghufron memaparkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan aktivasi ulang peserta, antara lain karena peserta telah meninggal dunia, mengalami mutasi data, atau memiliki nomor kepesertaan ganda.

Berdasarkan data, terdapat 2 peserta yang tercatat sebagai data anomali nama, 117 peserta NIK ganda, 23.978 tercatat meninggal, 320.107 peserta mengalami mutasi data, dan 10.450 peserta NIK-nya tidak ditemukan.

Data Peserta PBI BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan:

Koordinasi lintas instansi telah dilakukan, termasuk rapat pada 5 Februari 2026 bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Dalam rapat tersebut dibahas sekitar 120.472 peserta PBI yang masih membutuhkan layanan namun tidak tercantum dalam DTSEN, sebagian besar dengan penyakit berbiaya katastropik seperti gagal ginjal kronik.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 105.508 peserta berhasil direaktivasi, sementara sekitar 480 peserta tidak dapat direaktivasi karena statusnya telah pernah direaktivasi sebelumnya sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 21.

“Nah, ini sekali lagi peserta dengan penyakit atau penyakit berbiaya katastropik. Ini yang menjadi masalah itu, terus lapor, dikatakanlah, perkumpulan yang mengurusi untuk cuci darah dan lain sebagainya. Ini ada ribuan, ya, tapi totalnya 120.472,” ujarnya.

Secara umum, Ali Ghufron mengatakan tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pengecualian hanya terjadi pada sekitar 408 peserta yang direncanakan untuk direaktivasi namun terkendala karena status reaktivasi sebelumnya belum terbarui dalam dua kali pemutakhiran DTSEN.

“Kecuali tadi yang 408 peserta yang rencana direaktivasi dengan status sudah pernah direaktivasi dan belum di-update dalam 2 kali pemutakhiran DTSEN tadi. Nah ini perlu dibuatkan payung yang saya kira sekarang sudah ada payungnya,” katanya.

Pada akhir rapat, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan lima simpulan rapat yang disetujui oleh semua jajaran yang hadir. Pertama, DPR dan pemerintah sepakat bahwa dalam tiga bulan ke depan seluruh layanan kesehatan tetap berjalan dan iuran PBI tetap dibayarkan oleh pemerintah.

Kedua, dalam periode yang sama, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan akan melakukan pengecekan serta pemutakhiran data desil menggunakan data pembanding terbaru.

Ketiga, anggaran APBN yang telah dialokasikan akan dimaksimalkan agar tepat sasaran dan berbasis data yang akurat. Keempat, BPJS Kesehatan diminta aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI maupun PBPU-Pemda.

Dan yang terakhir, DPR dan pemerintah sepakat untuk terus memperbaiki tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal nasional. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyelesaian sejumlah persoalan terkait BPJS tidak harus menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus pada koordinasi lintas kementerian untuk membenahi akar masalah, terutama terkait validasi dan pencatatan data penerima bantuan.

Menanggapi pertanyaan soal perkembangan Perpres penghapusan BPJS, Prasetyo menjelaskan bahwa pembahasan baru dilakukan pada pagi hari yang sama dan berjalan secara konstruktif.

“Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya, tapi saya kira juga tidak perlu formil menunggu Perpres ya,” ujar Prasetyo, Senin (9/2/2026).

Dia menuturkan, sebelum pembahasan resmi, pemerintah sebenarnya telah melakukan koordinasi untuk menelusuri sumber permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan BPJS. Dari proses tersebut, pemerintah kemudian mencari solusi yang tepat.

“Tadi pagi alhamdulillah diskusinya sangat bagus, konstruktif, dan sudah ada beberapa solusi yang kemudian disepakati menjadi kesimpulan dalam rapat dengan DPR,” katanya.

Prasetyo menegaskan, kebijakan perbaikan dapat dilakukan melalui langkah-langkah administratif di BPJS, Kementerian Kesehatan, maupun Kementerian Sosial, tanpa harus menunggu regulasi baru dalam bentuk Perpres.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pencatatan dan verifikasi data penerima bantuan. Proses verifikasi dilakukan agar subsidi tepat sasaran, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian.

“Dalam proses itu masih ditemukan di desil 6 sampai bahkan desil 10, kurang lebih ada 15 ribu sekian yang seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan iuran, tapi masih tercatat,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan pembenahan data tersebut dapat segera dilakukan agar kebijakan jaminan kesehatan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengungkapkan adanya masyarakat yang justru seharusnya masuk sebagai penerima bantuan, namun belum tercatat. Karena itu, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga.

“Ini kan lintas kementerian dan dihadiri juga oleh Kepala BPS,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, BANDUNG — Warga Jawa Barat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dari kepesertaan bantuan pusat mencapai 1,9 juta orang. Namun jumlah kepesertaan baru yang masuk justru bertambah.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengatakan warga Jabar yang masuk ke dalam daftar PBI JKN BPJS Kesehatan jumlahnya terbilang besar mencapai 15 juta jiwa.

“Warga Jabar yang mendapat PBI JKN itu mencapai 15 juta, kemudian yang keluar itu 1,9 juta,” katanya dihubungi di Bandung, Senin (8/2/2026).

Kemudian per tiga bulan, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial melakukan ground check atau proses verifikasi atau pengecekan langsung di lapangan untuk mencocokkan data. Groundcheck ini merupakan proses resmi pendampingan PKH yang dilaporkan ke Kemensos.

“Dari hasil groundcheck itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dinonaktifkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk,” kata Noneng.

Menurutnya dari hasil ground check pula didapatkan ada 2,1 juta warga Jabar yang kemudian tengah diproses masuk atau aktif menjadi PBI JKN. Hal ini menunjukkan jumlah PBI di provinsi tersebut terus meningkat.

“Dari 2025-2026 itu meningkat kurang lebih 145.000 penerima,” katanya.

Noneng memastikan proses pengeluaran dan memasukkan PBI akan berlangsung dinamis setiap 3 bulan. “Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap 3 bulan, ada yang meninggal dan atau pindah,” katanya.

Pihaknya saat ini tengah membantu Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang berencana mengambil alih 1,9 juta warga yang dihapus dari PBI JKN. “Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang mengalami penonaktifan kepesertaan.

Pernyataan itu disampaikan setelah ratusan pasien cuci darah dari berbagai wilayah melaporkan kehilangan akses pengobatan secara mendadak karena tidak lagi tercatat sebagai peserta PBI di BPJS Kesehatan.

“Saya sudah berkoordinasi bersama Menkes dan Dirut BPJS dan sudah ada solusi. Prinsipnya, rumah sakit tidak boleh menolak pasien cuci darah, karena ini tidak bisa ditunda,” kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Gus Ipul menegaskan pasien harus tetap dilayani oleh rumah sakit, apalagi yang mengalami kondisi darurat sehingga membutuhkan penanganan cepat.

"Soal PBI yang nonaktif ada mekanisme reaktivasi cepat. Khusus pasien cuci darah, PBI-nya masih akan aktif 1 bulan ke depan untuk memberi kesempatan melakukan reaktivasi PBI bagi mereka yang tidak mampu, dan berpindah ke segmen mandiri bagi mereka yang mampu," tegasnya.

Gus Ipul menjelaskan bahwa memang terdapat perubahan pada status kepesertaan PBI-JK. Sejumlah peserta mengalami penonaktifan, dan kepesertaannya dialihkan kepada yang lebih membutuhkan, karena adanya pemutakhiran data.

Namun, jika kemudian ditemukan bahwa peserta yang dinonaktifkan ternyata berhak menerima dan memenuhi syarat dalam hal ini terdaftar dalam Desil 1 sampai Desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Oleh karena itu, kepesertaannya bisa diaktifkan kembali melalui proses reaktivasi PBI-JK yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial.

"Dalam rangka pembiayaan itu, pemerintah bertanggungjawab, kalau dia memang dari keluarga yang berada di Desil 1 sampai Desil 4 atau keluarga yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai keluarga yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, akan kita bantu prosesnya," terangnya.

Kementerian Sosial terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam rangka memastikan proses reaktivasi untuk penerima yang memenuhi syarat bisa berjalan dengan cepat.

Di saat bersamaan, rumah sakit tetap harus memberikan pelayanan kepada semua pasien.

"Saya kira, kita tidak akan membiarkan pasien ini kehilangan harapan, jadi jelas, Kementerian Sosial sangat jelas, Kementerian Kesehatan sangat jelas, BPJS juga sangat jelas. Maka saya sedih kalau ada rumah sakit menolak pasien, jangankan pasien yang BPJS Kesehatan, siapapun pasien wajib dilayani," ungkapnya.

Dijelaskan, proses penonaktifan dan pengalihan kepesertaan PBI-JK kepada yang lebih membutuhkan telah dimulai sejak tahun lalu, sebagai bagian dari pemutakhiran data untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran.

Dalam kaitan ini, sebanyak kurang lebih 25 ribu peserta yang memenuhi syarat juga telah direaktivasi kembali menjadi peserta PBI-JK.

Sekretaris Jenderal Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Petrus Hariyanto menjelaskan pihaknya menerima sekitar 30 laporan pasien yang mendadak tidak bisa menjalani pengobatan cuci darah karena tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI.

Jumlah laporan tersebut kemudian melonjak dari hari ke hari.

Menurutnya, sudah lebih dari 100 laporan yang masuk hingga Kamis (5/2/2026), sehingga seluruh pengurus harus turun menampung keluhan dan menenangkan para pasien.

"Ramai banget laporannya, sampai kewalahan mendatanya, mereka mengeluh dan minta bantuan KPCDI untuk menangani. Banyak yang berangkat cuci darah lalu pulang [karena tidak bisa berobat], mereka ketakutan," ujar Petrus kepada Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurut Petrus, beberapa pasien cuci darah langsung mendatangi Dinas Sosial di daerahnya, tetapi tidak membuahkan hasil karena mereka bingung terkait prosedur.

Berdasarkan catatan KPCDI, para pasien itu tidak mendapatkan pemberitahuan mengenai pencabutan kepesertaan PBI terlebih dahulu.

Mereka mendatangi fasilitas kesehatan seperti biasa, tetapi kemudian dikagetkan oleh penolakan layanan karena masalah administratif.

"Mereka tidak tahu ada kebijakan pemutusan PBI ini oleh Kementerian Sosial, tahu-tahu putus, padahal mereka harus cuci darah seminggu dua kali. Terlambat sekali saja badan tersiksa, dua kali potensi nyawa taruhannya," ujar Petrus.

Kepanikan di kalangan pasien peserta PBI terjadi karena mereka terkendala biaya untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri.

Rata-rata pasien cuci darah tidak bekerja karena berbagai kendala, sehingga kondisi ekonominya tidak stabil.

Dia menyebut terdapat pasien yang sudah bekerja tetapi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena harus absen setidaknya dua kali dalam sepekan untuk menjalani cuci darah.

Mereka bisa bolos lebih banyak jika harus kontrol rutin, mengurus rujukan, atau jika kondisi kesehatannya menurun.

Tidak hanya itu, pasien-pasien berusia muda juga kerap kesulitan mencari kerja karena penyakit yang diidapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jika BPJS Kesehatan Anda nonaktif, maka berikut adalah cara mengaktifkannya kembali dengan mudah.

Status kepesertaan BPJS Kesehatan yang tiba-tiba nonaktif bisa menjadi masalah serius karena berpengaruh terhadap kemampuan peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan yang dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Untungnya, jika status kepesertaan BPJS nonaktif, peserta masih bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan.

Namun, simak dulu beberapa hal penting di bawah ini yang mungkin bisa membuat Anda memahami mengapa BPJS bisa Nonaktif dan cara mengatasinya.

Penyebab BPJS Kesehatan Nonaktif

Status kepesertaan BPJS Kesehatan dapat berubah menjadi nonaktif karena beberapa faktor. Kondisi ini cukup sering terjadi, terutama jika peserta tidak menyadari adanya perubahan pada pembayaran maupun data kepesertaan.

Salah satu penyebab paling umum adalah tunggakan iuran bulanan. Jika peserta telat atau tidak membayar iuran sesuai jadwal, maka kepesertaan bisa otomatis dinonaktifkan mulai bulan berikutnya.

Selain itu, perubahan status pekerjaan juga dapat memengaruhi kepesertaan. Peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai tanggungan perusahaan bisa menjadi nonaktif ketika berhenti bekerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga perlu melakukan penyesuaian status secara mandiri.

BPJS Kesehatan juga bisa nonaktif akibat perubahan data kepesertaan. Misalnya, perubahan status keluarga, anak yang sudah tidak menjadi tanggungan, atau adanya kesalahan administrasi yang belum diperbarui.

Faktor lainnya adalah masa berlaku kartu atau data peserta yang sudah tidak sesuai. Jika kartu BPJS lama sudah kadaluwarsa dan belum diperbarui, kepesertaan dapat dinonaktifkan sampai data diperbaiki.

Dampak BPJS Nonaktif

Peserta dengan status BPJS Kesehatan nonaktif tidak dapat menggunakan layanan kesehatan yang menjadi haknya di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan program JKN.

Artinya, apabila peserta membutuhkan pemeriksaan atau perawatan medis, biaya layanan tersebut harus ditanggung sendiri hingga status kepesertaan kembali aktif.

Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan yang Nonaktif

Jika status BPJS Kesehatan dinyatakan nonaktif, peserta masih bisa mengaktifkannya kembali dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

1. Cek Status Kepesertaan

Langkah pertama adalah memastikan status kepesertaan melalui layanan resmi BPJS Kesehatan. Peserta dapat melakukan pengecekan dengan beberapa cara, seperti melalui aplikasi Mobile JKN pada menu “Info Peserta”.

Selain itu, peserta juga bisa memanfaatkan layanan WhatsApp Pandawa di nomor resmi 0811-8750-400 atau menghubungi Care Center BPJS Kesehatan di nomor 1500-400 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

2. Bayar atau Lunasi Tunggakan Iuran

Jika kepesertaan nonaktif disebabkan oleh tunggakan pembayaran, peserta perlu melunasi seluruh iuran yang tertunda sekaligus membayar iuran bulan berjalan.

Setelah pembayaran dilakukan, status kepesertaan umumnya akan aktif kembali dalam waktu sekitar 1×24 jam. Namun, peserta tetap disarankan untuk mengecek ulang melalui Mobile JKN atau layanan call center.

Perbarui Data Kepesertaan

Apabila nonaktif terjadi karena perubahan data atau kesalahan administrasi, peserta harus melakukan pembaruan data melalui aplikasi Mobile JKN, layanan Pandawa, atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Petugas akan membantu memperbaiki informasi dan memproses reaktivasi kepesertaan.

Gunakan Layanan Pandawa atau Call Center

Sebagai alternatif yang lebih praktis, peserta juga dapat mengajukan aktivasi ulang melalui layanan Pandawa via WhatsApp atau menghubungi call center BPJS Kesehatan. Petugas akan memberikan panduan serta dokumen yang perlu dilengkapi hingga proses selesai.

Itulah beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan yang nonaktif.

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan tengah viral kabar KFC yang telah memangkas ribuan karyawannya sepanjang tahun 2025.

Laporan Bisnis sebelumnya menyebut bahwa PT Fast Food Indonesia Tbk. (FAST), perusahaan pengelola restoran cepat saji KFC tercatat mengurangi 1.041 karyawan dan menutup 20 gerai sepanjang tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan per 30 September 2025, dikutip Senin (3/11/2025), FAST melaporkan jumlah operasional 695 gerai restoran, berkurang dari 715 gerai pada 31 Desember 2024.

Lebih lanjut, jumlah karyawan FAST juga menyusut dari 13.106 orang pada penghujung tahun lalu menjadi 12.065 orang pada September tahun ini.

Sebagaimana diketahui, karyawan yang terkena PHK dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan bisa mencairkan saldo mereka.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan lewat JMO

• Download aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) di PlayStore
• Jika belum memiliki akun silahkan daftar terlebih dahulu sesuai ketentuan yang disediakan aplikasi. Jika sudah memiliki akun silahkan lanjut ke tahap berikutnya.
• Setelah sudah terdaftar, anda bisa melakukan cek saldo BPJS ketenagakerjaan terlebih dahulu. Pengajuan klaim
  JHT hanya bisa dilakukan apabila saldo investasi telah mencapai Rp 10 juta.
• Masuk ke menu “Pengkinian Data” dan periksa data anda apakah sudah sesuai jika sudah klik “Sudah”.
• Aplikasi akan mengarahkan anda ke menu verifikasi peserta.
• Siapkan pencahayaan yang cukup lalu klik “Ambil Foto” setelah selesai klik menu selanjutnya dan tunggu verifikasi biometrik hingga muncul tulisan “Selesai”.
• Silahkan isi data diri seperti nomor telepon, data NPWP, data rekening, data kependudukan sesuai KTP, data tambahan lalu klik selanjutnya kemudian klik “Konfirmasi”.
• Anda akan kembali ke menu awal lalu pilih menu “Jaminan Hari Tua”
• Pada halaman Jaminan Hari Tua, Pilih menu “Klaim JHT” lalu klik menu “Selanjutnya”.
• Anda akan diarahkan menu “Sebab Klaim”, pilih salah satu menu “Sebab Klaim” lalu klik selanjutnya.
• Anda akan diarahkan ke halaman “Pengecekan Data”. Cek kesesuaian data anda lalu klik “Sudah”.
• Halaman selanjutnya adalah “Ambil Foto”. Lakukan pengambilan foto sesuai permintaan aplikasi.
• Halaman selanjutnya lengkapi data berupa NPWP dan rekening Bank aktif untuk pencairan lalu klik “Selanjutnya”.
• Periksa kembali seluruh data anda lalu klik “Konfirmasi”.
• Pengajuan klaim JHT berhasil. Silakan tunggu pembayaran masuk ke rekening anda.

Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Melalui Lapak Asik

• Kunjungi portal layanan lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.
• Isi data diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan.
• Mengunggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF dengan maksimal ukuran file adalah 6MB
• Tunggu hingga mendapatkan konfirmasi data pengajuan, klik simpan.
• Selanjutnya, Anda akan mendapatkan jadwal wawancara online yang dikirim melalui email Anda.
• Anda akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call.
• Setelah proses selesai, saldo JHT yang dikirimkan ke rekening yang telah Anda lampirkan di formulir.

Itulah cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan untuk korban PHK.