Bisnis.com, DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, mengusulkan revitalisasi bangunan 53 sekolah ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan usulan revitalisasi sekolah, sekaligus ada pengusulan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) itu, merupakan upaya Pemkab untuk memberikan sekolah yang lebih layak dan nyaman.

"Kami tentu mendukung program prioritas pemerintah pusat di bidang pendidikan. Salah satunya dengan mengusulkan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi serta menyiapkan lahan pada lokasi yang strategis apabila program tersebut ditetapkan di Dharmasraya," katanya dari keterangan resmi, Minggu (28/6/2026].

Dia menyampaikan usulan revitalisasi sekolah yang mencakup jenjang TK, SD, dan SMP itu, jumlahnya mencapai 53 sekolah.

Saat ini, terdapat 6 sekolah telah menandatangani perjanjian kerja sama sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan program.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dharmasraya, Bobby Perdana Riza, mengatakan bahwa usai pertemuan tersebut Bupati Annisa langsung melakukan konsolidasi internal guna menindaklanjuti arahan yang diberikan kementerian.

“Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dan bupati, bergerak cepat melakukan konsolidasi internal karena waktu yang diberikan cukup terbatas. Jadi, pada awal Juli mendatang direncanakan penyusunan Detail Engineering Design (DED) Sekolah Nasional Terintegrasi sudah mulai dilaksanakan,” ujarnya.

Menurutnya langkah cepat tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik dan merata, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa konsep Sekolah Nasional Terintegrasi kini lebih diarahkan pada pembangunan sekolah baru dibandingkan pola konsolidasi yang sebelumnya direncanakan.

Oleh karena itu, Pemkab Dharmasraya diminta segera menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar dapat mengikuti tahapan program yang telah ditetapkan oleh kementerian.

Selaih itu, kini pemerintah pusat tengah menyiapkan tambahan anggaran melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) APBN untuk mendukung program prioritas Presiden di bidang pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah.

"Dari hasil penilaian tim teknis kementerian, sebagian besar usulan revitalisasi sekolah dari Kabupaten Dharmasraya dinilai layak untuk mendapatkan dukungan pendanaan," sebutnya.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di 93 lokasi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026 meski sebagian proyek masih dalam tahap percepatan.

Keyakinan itu didasarkan pada perkembangan konstruksi yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, rata-rata progres pembangunan di seluruh lokasi telah mendekati 70 persen.

"Semua penyedia jasa sepertinya memang sedang optimis, sedang berlari kencang untuk mengejar 20 Juni bisa selesai," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan progres pembangunan terus meningkat setiap hari. Kementerian PU mencatat rata-rata kenaikan progres mencapai 1 hingga 3 persen per hari.

"Boleh saya bilang 80 persenan plus itu mudah-mudahan kita upayakan maksimal bisa selesai. Tapi tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni," imbuhnya.

Menurut Dody, bahkan sejumlah daerah yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan.

Beberapa proyek di Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara yang sebelumnya menjadi perhatian khusus kini disebut semakin membaik.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BUMN Karya dan Danantara. Pemerintah juga membuka ruang bantuan bagi kontraktor yang menghadapi kendala di lapangan, baik terkait tenaga kerja maupun pembiayaan.

"Memang ada beberapa kendala, tapi dengan BUMN Karya, saya sudah kolaborasi hampir tiap hari dengan COO Danantara Pak Dony, kalau mereka punya kesulitan finansial atau apapun misalnya, itu bisa dibantu," jelasnya.

Selain itu, Dody mengakui pengerjaan proyek sempat mengalami perlambatan saat libur Idul Adha lantaran banyak pekerja pulang ke kampung halaman. Namun kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan aktivitas konstruksi kini telah kembali berjalan normal.

"Hari ini saya pantau sudah kembali normal. Bahkan waktu saya ke Lombok kemarin kan itu masih suasana Idul Adha, tapi mereka sudah pada bekerja," terangnya.

Di sisi lain, Kementerian PU mencatat tidak ada proyek Sekolah Rakyat yang belum berjalan. Seluruh lokasi telah memasuki tahap konstruksi dengan tingkat progres yang bervariasi.

Beberapa daerah bahkan telah masuk kategori zona hijau karena progres fisiknya telah mencapai sekitar 85 persen. Lokasi tersebut antara lain Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

"Yang zona hijau malah sudah 80 persen-85 persenan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, PADANG - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Sumatra Barat pada 4 kabupaten dan kota pada Mei 2026 terjadi inflasiyoysebesar 3,91% atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,69 pada Mei 2025 menjadi 112,94 pada Mei 2026.

Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin mengatakan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi yoy pada Mei 2026 mulai dari emas perhiasan, beras, cabai merah, hingga komoditas jengkol.

“Secara umum harga berbagai komoditas menunjukkan adanya kenaikan,” katanya dikutip dari data resmi BPS, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan inflasi yoy terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,24%, kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga masing-masing sebesar 1,15%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,11%.

Kemudian, kelompok kesehatan sebesar 0,75%, kelompok transportasi sebesar 2,79 %, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,49%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,69%, kelompok pendidikan sebesar 2,18%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,63%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,48%.

Nurul mengatakan jika dibandingkan bulan sebelumnya, inflasi pada Mei 2026 mencapai 0,90%. Adapun selama tahun berjalan atau year to date (YtD), inflasi Mei 2026 di Sumbar sebesar 0,47%.

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi mtmpada Mei 2026 hampir sama komoditasnya dengan kondisi YoY, yakni mulai dari cabai merah, bawang merah, tomat, nasi dengan lauk, minyak goreng, hingga angkutan antarkota.

Kemudian, dari empat wilayah cakupan IHK di Sumbar, semua wilayah mengalami inflasi tahunan, di mana inflasi yoy tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 5,3% dengan IHK sebesar 114,84 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 3,52% dengan IHK sebesar 112,43.

“Kabupaten Pasaman Barat mengalami inflasi sebesar 4,61% dengan IHK sebesar 113,98 dan Kota Bukittinggi mengalami inflasi sebesar 3,73% dengan IHK sebesar 112,29,” jelas Nurul.

Bisnis.com, DHARMASRAYA - Harga sawit rakyat di sejumlah wilayah di Sumatra Barat mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan yakni hanya Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram dan hal ini juga turut dirasakan di Kabupaten Dharmasraya.

Seorang petani sawit, di Pulau Punjung, Teguh mengatakan penurunan harga sawit ini merupakan hal di luar dugaan. Karena melihat pada harga beberapa hari yang lalu, harga masih di atas Rp2.000 per kilogram, kini tiba-tiba anjlok ke angka Rp1.100 per kilogram.

“Kami petani melihat penurunan harga ini, seiring adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat. Langsung berdampak kepada petani sawit rakyat. Jujur saya merasa kecewa,” katanya, Kamis (28/5/2026).

Dia menyampaikan adanya penurunan harga sawit rakyat ini, turut berdampak kepada pendapatan petani. Parahnya lagi, biasanya setengah dari hasil panen bisa untuk membayarkan KUR ke bank, tapi menghadapi harga yang rendah ini, hasil panen tidak bisa mencukupi pinjaman KUR.

“Panen 2 ton di saat harga Rp2.000 per kilogram, pendapatan bisa Rp4 juta. Bayar pinjaman KUR Rp2 juta, dan masih sisa untuk kebutuhan keluarga. Kalau harganya Rp1.100 per kilogram dengan panen 2 ton, hasil panennya Rp2,2 juta. Jadi, memang sangat gawat jika seperti ini terus harga sawit rakyat,” tegasnya.

Menanggapi kondisi, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh perusahaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Dharmasraya terkait penurunan harga tandan buah segar (TBS) yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026 lalu.

Dalam surat bernomor 500.8/88/DISTAN-2026 tertanggal 26 Mei 2026 itu, Annisa menyoroti adanya laporan masyarakat yang menyebutkan penurunan harga TBS berkisar antara Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram, sementara harga CPO dunia maupun harga acuan di Sumatra Barat relatif stabil.

Dia menegaskan bahwa penurunan harga signifikan tersebut tidak mencerminkan situasi pasar yang sebenarnya, mengingat kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang baru diumumkan pemerintah pusat masih berada dalam masa transisi hingga Januari 2027. Artinya belum ada gangguan langsung pada aktivitas ekspor CPO dan produk turunannya.

Annisa bilang pada prinsipnya kebijakan Presiden RI terkait Tata Kelola Ekspor SDA dan produk turunannya (Kebijakan Tata Kelola Ekspor) yang akan ditindaklanjuti oleh PT DSI BUMN merupakan kebijakan yang baik untuk seluruh pihak, baik negara, korporasi dan petani sawit guna menghindari manipulasi harga ekspor, validitas data ekspor dan memperkuat cadangan devisa hasil ekspor. Bahkan kebijakan mandatori B50 pada Juli 2026 justru memperkuat serapan CPO kedepannya.

Selain itu, berdasarkan harga CPO dunia dan harga TBS Provinsi Sumatera Barat periode IV Mei 2026, harga CPO terpantau stabil tanpa penurunan signifikan. Oleh karena itu ketidakwajaran penurunan harga TBS ditingkat petani tersebut perlu menjadi perhatian serius.

Dalam surat tersebut, Bupati menekankan bahwa kemitraan dan penetapan harga TBS telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Permentan Nomor 01 Tahun 2018, Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020, yang melibatkan pemerintah, asosiasi, dan tenaga ahli dalam mekanisme penetapan harga berkala yang wajar.

Dirinya menyebut bahwa laporan di lapangan menunjukkan harga TBS di tingkat pekebun saat ini berada Rp1.200 hingga Rp1.600 per kilogram lebih rendah dari harga acuan yang telah ditetapkan tim provinsi, sehingga perlu menjadi perhatian serius.

Dalam imbauannya, Annisa meminta seluruh PKS di wilayah tersebut untuk tidak melakukan manipulasi atau penurunan harga secara sepihak dengan spekulasi/dalih penyesuaian regulasi baru yang belum diimplementasikan.

Menurutnya harga pembelian TBS harus menggambarkan harga aktual pasar perdagangan CPO dan produk turunannya dan berpedoman kepada harga berkala yang ditetapkan di Wilayah Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2024 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020.

Kemudian dia juga menegaskan larangan praktek persekongkolan harga yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Stabilitas harga sawit merupakan kunci keberlanjutan industri kelapa sawit. Kepatuhan terhadap regulasi oleh seluruh stakeholder menjadi hal yang wajib dalam masa transisi kebijakan nasional ini,” sebutnya dalam keterangan resmi.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap penetapan harga TBS di daerah, serta tidak segan mengambil tindakan yang diperlukan apabila ditemukan pelanggaran atau praktik manipulasi harga yang merugikan petani.

Sebagai tindak lanjut, surat tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Barat, DPRD Dharmasraya, Kapolres, Kejaksaan, Dandim 0310 Sawahlunto/Sijunjung, serta camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya.

Adapun perusahaan yang menjadi sasaran himbauan tersebut di antaranya PT Dharmasraya Sawit Lestari, PT Tidar Kerinci Agung, PT Hamparan Kemilau Indah, PT Salago Makmur Plantation, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Bina Pratama Sakato Jaya, dan PT Dharmasraya Lestarindo.

Berbeda dengan petani sawit rakyat di Kabupaten Pesisir Selatan, harga sawit rakyat hanya Rp600 per kilogram. Anjloknya harga sawit di daerah ini, diduga akibat jauhnya jarak kebun dengan pabrik CPO.

“Semakin jauh jarak kebun rakyat dengan pabrik CPO, biasanya mempengaruhi harga. Karena di Pesisir Selatan ini yang membeli sawit rakyat adalah pengepul, kemudian pengepul mengirim ke pabrik,” kata Erel, pengepul sawit.

Dikatakannya penyebab harga anjlok di tingkat petani rakyat ini, memang dari harga di perusahaan atau pabrik CPO tengah mengalami penurunan, dan dia mengaku tidak mengetahui pasti penyebab perusahaan hanya mampu membeli sawit rakyat dengan harga rendah.

Penurunan harga TBS ditingkat petani tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena harga CPO dunia maupun harga acuan di Sumatera Barat stabil

Dharmasraya (ANTARA) - Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani meminta pabrik kelapa sawit (PKS) tidak menurunkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit secara sepihak dengan alasan penyesuaian regulasi baru yang belum diterapkan.

Permintaan tersebut tertuang dalam surat imbauan nomor 500.8/88/DISTAN-2026, tanggal 26 Mei 2026 guna menyikapi laporan masyarakat terkait penurunan harga TBS sawit tingkat petani berkisar antara Rp600 hingga Rp1.100 per kilogram

Ia di Pulau Punjung, Rabu, mengatakan mengacu harga CPO dunia dan penetapan harga TBS Sumatera Barat periode IV Mei 2026 seharusnya harga TBS sawit relatif stabil tanpa penurunan signifikan.

"Penurunan harga TBS ditingkat petani tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena harga CPO dunia maupun harga acuan di Sumatera Barat stabil," katanya.

Bupati menegaskan penurunan harga yang signifikan tidak mencerminkan situasi pasar yang sebenarnya, mengingat kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam yang diumumkan pemerintah pusat masih berada dalam masa transisi hingga Januari 2027

Menurut dia kebijakan Presiden terkait tata kelola ekspor SDA dan produk turunannya yang akan ditindaklanjuti PT DSI BUMN merupakan keputusan yang baik untuk seluruh pihak, baik negara, korporasi dan petani sawit guna menghindari manipulasi harga ekspor

"Bahkan kebijakan mandatori B50 pada Juli 2026 justru memperkuat serapan CPO ke depannya," katanya.

Ia mengatakan kemitraan dalam penetapan harga TBS secara berkala telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Permentan Nomor 1 Tahun 2018, Permentan Nomor 13 Tahun 2024, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2020.

Oleh sebab itu, kata dia pembelian TBS petani harus menggambarkan harga pasar perdagangan CPO dan turunannya yang berpedoman pada harga berkala yang ditetapkan di Sumatera Barat.

Ia juga menegaskan larangan praktik persengkokolan harga yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

“Stabilitas harga sawit merupakan kunci keberlanjutan ke depan. Kepatuhan terhadap regulasi oleh seluruh pemangku kepentinganmenjadi hal yang wajib dalam masa transisi kebijakan nasional ini,” ujar dia menegaskan.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan terus melakukan pengawasan terhadap penetapan harga TBS di daerah, serta akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran atau praktik manipulasi harga yang merugikan petani, kata dia

Surat imbauan tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Barat, DPRD Dharmasraya, Kapolres, Kejaksaan, Dandim 0310 Sawahlunto/Sijunjung, serta camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya.

Adapun perusahaan yang menjadi sasaran himbauan di antaranya PT Dharmasraya Sawit Lestari, PT Tidar Kerinci Agung, PT Hamparan Kemilau Indah, PT Salago Makmur Plantation, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Bina Pratama Sakato Jaya, dan PT Dharmasraya Lestarindo.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung memantau pembangunan Sekolah Rakyat.

Bahkan, Dody sampai harus mencopot sejumlah pejabat agar proyek ini bisa selesai tepat waktu.

Dody mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan rampung Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru pada Juli 2026.

"Insyaallah selesai di Juni 2026," ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia menyebut progres pembangunan saat ini sudah 59 persen dan dipantau setiap hari. Menurut Dody, terdapat proyek Sekolah Rakyat yang progres pembangunannya bisa mencapai 1-2 persen per hari.

Dengan capaian tersebut, ia optimistis pembangunan 88 proyek Sekolah Rakyat dari 93 bisa selesai tepat waktu.

Meski begitu, Dody mengakui proses pembangunan berjalan di luar perkiraannya karena terjadi keterlambatan.

Ia menilai keterlambatan tersebut seharusnya tidak terjadi jika Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja optimal.

Akibat kondisi tersebut, Dody mengaku mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah pejabat.

"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar perakiraan saya karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Harusnya keterlambatan seperti ini tidak boleh terjadi, tapi ya yang sudah sudahlah," ujar Dody.

"Sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," sambungnya.

Selama memantau pembangunan Sekolah Rakyat secara langsung, Dody mengaku kerap memberikan berbagai solusi percepatan, tetapi tidak dijalankan secara serius.

"Solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya sambil bercanda, sehingga tidak pernah diindahkan. Manakala kejadian itu benar-benar terjadi, mereka semua di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agak gelagapan," ucap Dody.

Dody pun menyayangkan masih adanya oknum di lingkungan Kementerian PU yang mencoba melakukan praktik tidak terpuji dalam pembangunan proyek.

"Sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain, masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat," katanya.

Ia bahkan menyebut proyek sempat nyaris mangkrak akibat persoalan tersebut.

"Sehingga, kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," ujar Dody.

Dody turut mengungkap masih ada sejumlah daerah dengan progres pembangunan terendah, yakni Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.

Sementara itu, progres tertinggi tercatat di Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan.

Ia menilai proyek Sekolah Rakyat sangat penting karena merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

"Sekolah rakyat itu adalah ide dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memutus garis kemiskinan ekstrem," katanya.

Dody menyebut pendidikan menjadi cara paling efektif untuk memutus garis kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Bisnis.com, PADANG - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri Pertanian RI dan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) belum lama ini akan dilakukan pembangunan penambahan gudang beras Bulog di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat.

Dia bilang sesuai dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan Mentan bahwa pembangunan gudang Bulog di Dharmasraya ini juga menjadi bagian target pemerintah pusat untuk membuka lahan sawah baru seluas 10.000 hektar di Sumbar.

“Jadi pemerintah akan melakukan pembukaan lahan sawah baru 10.000 hektar di Sumbar, dan seiring dengan ini, rencana pembangunan gudang Bulog di Sumbar pun segera dilakukan, agar bisa menyerap lebih banyak beras hasil petani lokal,” katanya usai mendatangi gudang Bulog di Padang, Jumat (8/5/2026).

Andre melanjutnya selain akan melakukan pembangunan penambahan gudang Bulog di Dharmasraya, dan juga membuka lahan sawah baru, Mentan juga berharap supaya pemulihan lahan sawah terdampak bencana di Sumbar bisa segera dilakukan.

“Percepatan pemulihan lahan sawah terdampak bencana memang menjadi perhatian serius pemerintah, dan pemerintah daerah diminta untuk segera menyerap anggaran Rp455 miliar itu, agar pengerjaan bisa dipercepat di lapangan, setelah sempat tertahan 4 bulan lamanya anggaran itu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pimpinan Wilayah Bulog Sumbar Darma Wijaya mengatakan pembangunan gudang di Dharmasraya merupakan bagian dari program nasional Bulog untuk memperkuat kapasitas penyimpanan stok pangan.

“Dharmasraya merupakan salah satu wilayah yang strategis karena menjadi basis penyerapan hasil pertanian. Dengan adanya gudang Bulog di daerah ini, penyerapan hasil produksi petani diharapkan dapat lebih optimal sekaligus menjaga ketersediaan stok pangan,” katanya.

Dia menyebutkan direncanakan pembangunan awal untuk gudang itu memiliki kapasitas 1.000 ton. Pembangunan itu tidak berhenti begitu kapasitas 1.000 ton saja, tapi apabila ada kebutuhan lebih besar, maka bila memungkinkan untuk pembangunan lebih lanjut.

“Adanya rencana pembangunan gudang Bulog ini merupakan usulan dari Pemkab Dharmasraya, dan kami tentu sangat merespon dengan baik,” ujarnya.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhan pembangunan gudang Bulog itu akan dibangun di atas lahan hibah seluas sekitar 5.800 meter persegi yang berlokasi di Nagari Koto Padang sebagai lokasi pembangunan gudang logistik Bulog.

“Pembangunan gudang Bulog ini merupakan buah dari komunikasi dan langkah aktif yang kami lakukan dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Dikatakannya pembangunan gudang tersebut merupakan langkah strategis Pemkab Dharmasraya dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.

“Penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM merupakan salah satu misi kami. Kerjasama dengan Bulog ini diharapkan mampu menyerap hasil produksi petani serta memastikan ketersediaan stok pangan bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, keberadaan gudang Bulog juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi petani dan masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, Bulog dapat memastikan penyerapan hasil panen padi dan jagung masyarakat dengan harga yang wajar sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Annisa menaruh harapan dengan hadirnya Bulog dapat memutus praktik tengkulak maupun sistem ijon yang selama ini kerap merugikan petani akibat permainan harga yang tidak wajar.

Di sisi lain, keberadaan gudang logistik ini juga akan mempermudah distribusi berbagai program bantuan pangan pemerintah ke Kabupaten Dharmasraya sehingga penyalurannya dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

“Jadi keberadaan gudang Bulog nantinya tidak hanya difungsikan sebagai tempat penyimpanan beras, tetapi juga berbagai komoditas pangan penting lainnya seperti minyak goreng, gula, telur, serta kebutuhan pokok lainnya,” ungkap dia.

Selain memperkuat cadangan pangan daerah, lanjutnya, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan serta memberikan kepastian pasar bagi hasil pertanian masyarakat Dharmasraya.

Bisnis.com, PADANG - Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, sehingga bisa dapat segera dimanfaatkan oleh anak kurang mampu untuk bisa bersekolah.

Dia menyampaikan percepatan pembangunan menjadi langkah penting agar fasilitas pendidikan berkualitas dengan dukungan sarana yang memadai dapat segera dimanfaatkan. Dikarenakan, Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, serta menekan angka kemiskinan ekstrem sebagaimana dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah Rakyat ini kami dorong percepatannya, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun fasilitas yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (7/4/2026).

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Dody menilai progres pembangunan menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Di mana kini progres pembangunan masih terbilang cukup kecil yakni 9%.

Menurutnya dengan percepatan pekerjaan rata-rata dua persen per hari, pihaknya optimistis pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. Artinya, dengan progres dua persen setiap hari, dia optimis dapat diselesaikan pada 20 Juni 2026.

“Target Juni 2026 ini lebih cepat dari kontrak kerja awal. Alasannya, supaya kehadiran Sekolah Rakyat bisa segera dirasakan manfaatnya,” ujar dia.

Dody menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang berjalan efektif antara satgas percepatan pembangunan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dia mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung percepatan proyek tersebut.

“Koordinasi satgas percepatan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah juga bekerja dengan baik, semua pihak menjalankan perannya sebagaimana mestinya,” tegas dia,

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan terima kasih dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah berjalan dan, diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Disamping itu, dia bilang selain adanya pengerjaan Sekolah Rakyat ini, di Pemkab Dharmasraya juga ada proyek lainnya yang juga mendapat dukungan dari Kementerian PU, termasuk 1 km rigid beton dan pengaspalan Jalan Lintas Sumatera sepanjang 19 km, penanggulangan banjir timpeh dan SPAM.

Annisa menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 100.000 meter persegi atau 10 hektare. Fasilitas yang dibangun mencakup gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, delapan asrama siswa, dua rumah susun guru, serta berbagai bangunan pendukung seperti guest house, masjid, gedung serbaguna, dapur, gudang, hingga kantin di setiap jenjang.

Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, dengan total daya tampung mencapai 1.080 siswa. Proyek ini mulai berkontrak pada 10 Maret 2026 dengan target awal penyelesaian pada 4 November 2026. Namun, melalui langkah percepatan yang dilakukan, pembangunan ditargetkan rampung lebih cepat agar dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.

“Melalui peninjauan ini, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda,” tutupnya.

Dharmasraya (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo meninjau pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu.

"Saya melihat progresnya cukup baik, satgas bekerja dengan baik, koordinasinya bagus," katanya di Pulau Punjung, Rabu.

Ia mengatakan berdasarkan data per Selasa (5/5) progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya sudah mencapai sekitar sembilan persen.

Ia menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di daerah itu rampung pada Juni 2026, sehingga dapat digunakan saat tahun ajaran baru pada Juli mendatang.

"Target progres kita harus dua persen setiap hari. Kalau hari ini hanya bisa 1,5 persen, besok harus 2,5 persen, gitu seterusnya," ujar dia menegaskan.

Ia mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik.

Oleh sebab itu, kata dia Kementerian PU semaksimal mungkin akan berusaha agar percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh titik dapat rampung sesuai target.

Ia menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan ide besar jangka panjang pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem sekaligus menyiapkan generasi Indonesia emas tahun 2045.

Ia berpesan agar satgas percepatan, kontraktor pelaksana, hingga penyelenggara pembangunan konstruksi untuk bekerja sama serta meningkatkan koordinasi dengan baik untuk memastikan progres harian dapat tercapai.

"Kalau sekarang kita bicara progres harian, gak bisa progres mingguan," ujarnya.

Ikut mendampingi Menteri PU di Kabupaten Dharmasraya, antara lain Anggota DPR RI Zigo Rolanda, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, dan Forkopimda Kabupaten Dharmasraya.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DHARMASRAYA - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat (Sumbar), menyatakan capaian kinerja yang positif meski dihadapkan dengan tekanan fiskal yang mulai dijalankan pada tahun 2026.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan terdapat sejumlah indikator makro pembangunan mengalami perbaikan signifikan.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, dalam kurun waktu satu tahun Dharmasraya berhasil mencatatkan lompatan kinerja yang mencolok.

"Dari kondisi tahun 2024 yang masih menghadapi 3 indikator utama di bawah rata-rata provinsi, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan laju pertumbuhan ekonomi. Kini Dharmasraya berhasil bertransformasi, dengan hanya menyisakan 1 indikator yang masih perlu dikejar," kata Annisa saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026).

Dia menyampaikan pada 2025, IPM Dharmasraya tercatat sebesar 75,70, meningkat dari 74,82 pada 2024, namun masih sedikit di bawah rata-rata provinsi sebesar 77,27.

Sementara itu, indikator ekonomi menunjukkan kemajuan pesat, dengan laju pertumbuhan ekonomi melonjak dari peringkat terakhir menjadi peringkat kedua di Sumbar.

Dia menambahkan, peningkatan tersebut turut ditopang oleh kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp58,91 juta menjadi Rp62,07 juta yang telah melampaui rata-rata provinsi sebesar Rp58,89 juta.

Kemudian, Sekda Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menyampaikan bahwa capaian kinerja Pemkab Dharmasraya tersebut menunjukkan perubahan besar dalam peta kinerja pembangunan Dharmasraya.

Menurutnya dalam kurun waktu 1 tahun Dharmasraya berhasil berbalik unggul dengan 5 indikator makro yang telah melampaui rata-rata provinsi, dari sebelumnya masih terdapat 3 indikator yang tertinggal.

Arry menjelaskan, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 5,32% pada 2024 menjadi 4,61% pada 2025, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi sebesar 5,35%.

Tingkat Pengangguran Terbuka juga mengalami penurunan dari 6,02% menjadi 5,51%, lebih baik dibandingkan capaian provinsi sebesar 5,62%.

Selain itu, tingkat ketimpangan (Gini Ratio) berada pada level yang lebih baik dibandingkan provinsi, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin merata.

Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat juga mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

"Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya sudah berada di trek yang tepat, dan ditambah arah kebijakan yang diambil Bupati dan Wakil Bupati terbukti mampu mendorong perbaikan kinerja pembangunan secara signifikan," sebutnya.

Arry menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar perbaikan angka statistik, tetapi mencerminkan transformasi nyata menuju fase akselerasi pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.

Berangkat dari capaian tersebut, katanya, tahun 2025 merupakan fase yang penuh tantangan. Pemerintah daerah menghadapi defisit anggaran lebih dari Rp100 miliar dengan struktur APBD yang masih didominasi belanja pegawai sebesar 58,14% atau sekitar Rp570 miliar.

Ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 83% dari total pendapatan daerah, sehingga mempersempit ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap mengalami peningkatan sekitar Rp22 miliar. Untuk menjaga keseimbangan fiskal, pemerintah daerah juga mengambil langkah strategis dengan tidak membuka formasi ASN maupun PPPK baru.

Bisnis.com, PADANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa teknologi yang berpusat di wilayah Timur Laut, Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, pada Sabtu (4/4) pukul 18.21.12 WIB.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan dari hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,4 dengan kedalaman 40 km.

Dia menyatakan bila memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng.

"Dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4/2026).

Dia menjelaskan gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan skala intensitas III-IV MMI.

Daerah Kabupaten Solok dan Kota Solok dengan skala intensitas II-III MMI, dimana getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Kemudian terasa getaran seakan akan truk berlalu, daerah Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan dengan skala intensitas II MMI.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami" tutupnya.

Bisnis.com, DHARMASRAYA — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, berupaya untuk mengoptimalkan pajak air permukaan yang memiliki potensi mencapai Rp9,3 miliar.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan regulasi terkait pajak air permukaan sebenarnya telah lama ada, tetapi implementasinya belum optimal sehingga perlu ditegaskan kembali melalui sosialisasi dan verifikasi lapangan.

“Makanya kami mengingatkan kembali agar seluruh pihak memahami kewajiban dan mekanismenya. Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi langkah konkret agar potensi pendapatan daerah yang selama ini belum optimal benar-benar terealisasi,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Dia menyebutkan estimasi potensi yang ada saat ini masih bersifat awal dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Di mana terdapat berbagai faktor seperti jumlah intake, dampak lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar masih harus dihitung secara teknis dan menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, tim teknis provinsi bersama tim kabupaten akan turun langsung melakukan verifikasi lapangan guna memastikan perhitungan dilakukan secara akurat, transparan, dan berkeadilan.

"Kami menargetkan proses ini dapat diselesaikan secepat mungkin agar pelaporan bulanan ke pusat berjalan lancar dan penerimaan bisa segera masuk sebagai bagian dari PAD," harapnya.

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Media Iswandi menjelaskan bahwa program penghitungan potensi pajak ini telah dimulai sejak 2022, namun saat itu baru difokuskan pada objek produksi seperti pabrik atau fasilitas pengolahan perusahaan.

“Tahun ini fokus diperluas ke sektor perkebunan non-rakyat, karena dalam regulasi sudah ditegaskan bahwa objek non-rakyat termasuk dalam basis pengenaan,” jelasnya.

Dia menyebutkan, estimasi awal potensi pajak air permukaan di Dharmasraya diperkirakan mencapai sekitar Rp9,3 miliar per tahun. Namun angka tersebut masih berdasarkan prediksi awal dari satu titik intake utama dan belum melalui pengecekan menyeluruh di lapangan.

"Jika ditemukan ketidakpatuhan, telah tersedia mekanisme hukum berupa peringatan bertahap hingga sanksi denda, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum," ujarnya.