Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras premium di ritel modern masih bertahan di level tinggi di tengah terbatasnya pasokan sejumlah merek populer.

Berdasarkan hasil penelusuran Bisnis pada Kamis (18/6/2026) menunjukkan stok beras premium kemasan 5 kilogram dengan harga sekitar Rp74.500, seperti Sania, mulai sulit ditemukan di sejumlah gerai minimarket hingga supermarket.

Di salah satu gerai Indomaret di kawasan Parung Panjang, stok beras premium didominasi produk dengan harga di atas Rp90.000 per 5 kilogram. Beras Pandanwangi dijual Rp100.000, Putri Koki Rp96.000, sedangkan Sintanur dibanderol Rp101.500 per kemasan 5 kilogram.

Karyawan Indomaret, Toni (29), mengatakan merek-merek seperti Sania maupun Raja sedang tidak tersedia. Menurutnya, harga beras premium yang masih tersedia relatif tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

“Sania nggak ada, Raja juga kosong. Adanya tinggal Pandanwangi, Putri Koki, Sintanur paling. Yang Sintanur Rp101.500, Pandanwangi Rp100.000, dan Putri Koki Rp96.000, 5 kg semua,” katanya kepada Bisnis.

Saat ditanya mengenai perubahan harga, dia memastikan banderol produk yang tersedia masih sama seperti bulan lalu.

Meski demikian, Toni mengakui stok beras premium dengan harga Rp74.500 per 5 kg sudah cukup lama kosong. Menurutnya, produk tersebut hanya datang dalam jumlah terbatas sehingga cepat habis.

Dia juga menyebut stok Sania ukuran tersebut telah kosong sejak sekitar dua pekan lalu. “Udah lama, dari minggu kemarin, 2 minggu yang lalu,” imbuhnya.

Kondisi serupa juga ditemukan di gerai Indomaret lainnya. Karyawan bernama Ayu (30) mengatakan beras premium dengan harga sekitar Rp74.500 per 5 kilogram telah habis, sementara yang tersedia hanya produk dengan harga lebih tinggi.

“Nggak ada. Harga yang ada Rp101.000 sama Rp94.000 [per 5 kg]. Yang Rp74.500-nya habis,” ujarnya.

Menurutnya, produk yang biasanya dijual di kisaran harga tersebut adalah Sania dan Ramos. Adapun stok yang tersedia saat ini dijual Rp95.900 dan Pandanwangi Rp100.000 per 5 kilogram.

Sementara itu, di salah satu gerai Alfamart, stok beras premium juga sempat kosong karena pasokan yang datang terbatas. Robi (31), karyawan gerai tersebut, mengatakan beras premium seperti Sania biasanya langsung habis setelah dikirim.

“Sania ada kalau barang datang. Kemarin ada langsung habis, langsung habis yang Sania. Soalnya datangnya dikit,” ucapnya.

Dia menjelaskan beras premium dengan harga sekitar Rp74.500 per 5 kilogram umumnya tersedia jika pasokan datang. Sementara itu, beras premium dengan harga di atas Rp90.000 juga ada, tetapi jumlahnya terbatas.

Untuk beras jenis Pandanwangi, Robi mengungkapkan telah terjadi kenaikan harga.

“Kalau yang Pandanwangi itu naik dari harga Rp95.000 terus jadi Rp115.000 [per 5 kg],” katanya.

Meski demikian, hasil penelusuran Bisnis di gerai Alfamart lainnya menunjukkan kondisi yang berbeda. Beras premium merek Sania masih tersedia dengan harga Rp74.500 per kemasan 5 kilogram.

Sementara itu, temuan di supermarket modern menunjukkan harga beras premium berada pada level yang lebih tinggi. Di AEON BSD, misalnya, beras Idola dijual seharga Rp97.500 per 5 kg, sedangkan Padi Walet Super Pandan Wangi dibanderol Rp124.900 per 5 kilogram. Adapun beras Topi Koki ukuran 5 kilogram dipasarkan pada kisaran Rp126.800 hingga Rp147.500.

AEON juga menerapkan pembatasan pembelian beras. Pada rak penjualan terpampang pemberitahuan bahwa “untuk pembelian seluruh jenis beras maksimal 1 pcs/customer.”

Selain itu, terdapat pula pengumuman kepada pelanggan yang menyatakan, "mohon maaf sementara untuk beras premium tidak tersedia dalam waktu yang tidak bisa ditentukan.”

Beras Naik

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tekanan harga beras masih berlanjut. Pada Mei 2026, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram atau naik 0,58% dibandingkan April 2026 dan meningkat 8,10% secara tahunan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan kenaikan terjadi pada seluruh kategori beras.

"Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” ujar Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

BPS mencatat inflasi beras di tingkat grosir mencapai 0,68% mtm dari Rp14.476 per kilogram pada April 2026 menjadi Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026. Selain itu, harganya juga naik 6,11% secara tahunan.

Bukan hanya itu, rata-rata harga beras di tingkat eceran pada Mei 2026 mencapai Rp15.358 per kilogram, meningkat 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp15.300 per kilogram dan naik 4,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

BPS juga mencatat beras memberikan andil inflasi sebesar 0,02% pada Mei 2026, menjadikannya salah satu komoditas pangan yang mendorong kenaikan harga bersama cabai merah, minyak goreng, bawang merah, dan tomat.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung memantau pembangunan Sekolah Rakyat.

Bahkan, Dody sampai harus mencopot sejumlah pejabat agar proyek ini bisa selesai tepat waktu.

Dody mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan rampung Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru pada Juli 2026.

"Insyaallah selesai di Juni 2026," ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia menyebut progres pembangunan saat ini sudah 59 persen dan dipantau setiap hari. Menurut Dody, terdapat proyek Sekolah Rakyat yang progres pembangunannya bisa mencapai 1-2 persen per hari.

Dengan capaian tersebut, ia optimistis pembangunan 88 proyek Sekolah Rakyat dari 93 bisa selesai tepat waktu.

Meski begitu, Dody mengakui proses pembangunan berjalan di luar perkiraannya karena terjadi keterlambatan.

Ia menilai keterlambatan tersebut seharusnya tidak terjadi jika Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja optimal.

Akibat kondisi tersebut, Dody mengaku mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah pejabat.

"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar perakiraan saya karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Harusnya keterlambatan seperti ini tidak boleh terjadi, tapi ya yang sudah sudahlah," ujar Dody.

"Sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," sambungnya.

Selama memantau pembangunan Sekolah Rakyat secara langsung, Dody mengaku kerap memberikan berbagai solusi percepatan, tetapi tidak dijalankan secara serius.

"Solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya sambil bercanda, sehingga tidak pernah diindahkan. Manakala kejadian itu benar-benar terjadi, mereka semua di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agak gelagapan," ucap Dody.

Dody pun menyayangkan masih adanya oknum di lingkungan Kementerian PU yang mencoba melakukan praktik tidak terpuji dalam pembangunan proyek.

"Sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain, masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat," katanya.

Ia bahkan menyebut proyek sempat nyaris mangkrak akibat persoalan tersebut.

"Sehingga, kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," ujar Dody.

Dody turut mengungkap masih ada sejumlah daerah dengan progres pembangunan terendah, yakni Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.

Sementara itu, progres tertinggi tercatat di Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan.

Ia menilai proyek Sekolah Rakyat sangat penting karena merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

"Sekolah rakyat itu adalah ide dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memutus garis kemiskinan ekstrem," katanya.

Dody menyebut pendidikan menjadi cara paling efektif untuk memutus garis kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (BAGI) melaksanakan pengundian program BAGI HOKI periode pertama tahun 2026. Acara pengundian berlangsung lancar dan transparan di Ruang Serba Guna, Gedung Artha Graha, Jakarta Pusat.

BAGI HOKI merupakan bentuk apresiasi berkelanjutan perusahaan terhadap nasabah setia yang terus mempercayakan pengelolaan keuangannya bersama Bank Artha Graha Internasional. Program berlangsung selama hampir 6 bulan penuh, memberikan dua kali kesempatan emas untuk menang.

Undian tahap pertama sudah dilangsungkan. Kesempatan rebut Rp 1 miliar dan ribuan hadiah lainnya masih panjang. Undian tahap kedua dilaksanakan Agustus 2026. Selama nasabah masih aktif menabung, kupon terus bertambah dan peluang tetap ada hingga pengundian terakhir.

"Kami sangat antusias menyelenggarakan pengundian periode pertama ini. Program BAGI HOKI bukan sekadar bagi-bagi hadiah, namun perwujudan komitmen kami memberikan nilai tambah serta pengalaman perbankan yang menyenangkan bagi nasabah," ujar Selvy Hutomo, Direktur Bank Artha Graha Internasional dalam keterangan yang dikutip Jumat (22/5/2026).

Proses pengundian dilakukan di hadapan notaris, perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial DKI Jakarta, serta pihak kepolisian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan menjamin keabsahan pemenang.

Beberapa poin utama dalam acara hari ini meliputi:

●Transparansi Mutlak: Pengundian menggunakan sistem komputerisasi yang terverifikasi.

●Antusiasme Tinggi: Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah peserta dan poin yang diundi dibandingkan periode tahun sebelumnya, menunjukkan kepercayaan masyarakat semakin kuat.

●Digitalisasi Layanan: Bank terus mendorong penggunaan aplikasi digital guna memudahkan nasabah dalam mengumpulkan poin melalui transaksi harian.

Daftar pemenang selengkapnya diumumkan melalui situs resmi perusahaan di www.arthagraha.com serta akun media sosial resmi Bank Artha Graha Internasional. Pihak bank juga akan menghubungi para pemenang secara resmi untuk proses penyerahan hadiah.

Bank Artha Graha Internasional mengimbau kepada seluruh nasabah untuk tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan program BAGI HOKI. Seluruh proses pengundian dan pengambilan hadiah tidak dipungut biaya apapun.

Untuk mengetahui daftar lengkap nama pemenang BAGI HOKI, dpat diakses melalui situs resmi kami di: bit.ly/PemenangBAGIHOKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bank Artha Graha Internasional (BAGI) terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menabung sekaligus memberikan apresiasi kepada nasabah setia dengan menggelar BAGI HOKI. Program BAGI HOKI 2026 menawarkan daya tarik utama berupa hadiah tabungan senilai Rp 1 miliar. Menariknya, nasabah tidak dikenakan biaya tambahan karena seluruh pajak pemenang ditanggung sepenuhnya oleh Bank Artha Graha Internasional.

Acara pengundian hadiah BAGI HOKI Periode 1 Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis (21/5/2026) di Ruang Serbaguna, Gedung Artha Graha, SCBD Jakarta Selatan. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, proses pengundian akan disaksikan langsung oleh perwakilan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta Notaris guna memastikan keabsahan hasil undian.

Selain hadiah utama, terdapat total 2.400 hadiah menarik lainnya yang dibagikan selama program berlangsung, di antaranya sepeda motor, Google TV & Home Theater, mesin cuci dan kulkas, water dispenser, microwave, dan airfryer serta uang tunai hingga jutaan rupiah.

Program ini sudah berlangsung sejak 3 Februari hingga 31 Juli 2026, yang terbagi dalam dua tahap pengundian. Pada pengundian tahap pertama (21 Mei 2026), sebanyak 600 pemenang akan diumumkan. Bagi nasabah yang belum beruntung di tahap pertama, kesempatan memenangkan 1 Miliar dan ribuan hadiah lainnya masih tersedia pada pengundian tahap kedua yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026.

“Kami telah mempersiapkan rangkaian program ini dengan sangat matang khusus untuk seluruh nasabah setia kami. Pengundian periode pertama ini merupakan bentuk apresiasi nyata dari Bank Artha Graha Internasional atas kepercayaan besar yang telah diberikan oleh nasabah kepada kami," ujar Selvy Hutomo selaku Direktur Bank Artha Graha Internasional.

Bank Artha Graha Internasional memberikan kemudahan bagi nasabah baru maupun lama untuk mengumpulkan kupon sebanyak-banyaknya melalui dua cara. Pertama, dengan membuka rekening baru. Dengan setoran awal minimal Rp 500.000 (New CIF), nasabah langsung mendapatkan 10 kupon undian.

Kedua, dengan cara tingkatkan saldo. Setiap peningkatan saldo rata-rata bulanan sebesar Rp 100.000 (berlaku kelipatan) akan mendapatkan tambahan 1 kupon undian. Semakin tinggi saldo yang dijaga, semakin besar peluang untuk menang. Namun, nasabah diimbau untuk memastikan saldo rata-rata bulanan tidak menurun agar kupon yang telah dikumpulkan tidak hangus.

Bank Artha Graha Internasional (BAGI) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya terkait pentingnya budaya menabung.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui program BAGI HOKI 2026 yang juga menjadi bentuk apresiasi kepada para nasabah setia.

Dalam program tersebut, nasabah berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa Tabungan senilai Rp1 miliar.

Menariknya, seluruh pajak hadiah pemenang ditanggung sepenuhnya oleh Bank Artha Graha Internasional, sehingga nasabah tidak dikenakan biaya tambahan.

Pengundian hadiah BAGI HOKI Periode 1 Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 21 Mei 2026, di Ruang Serbaguna Gedung Artha Graha, kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

Proses pengundian akan dilakukan secara terbuka dan disaksikan langsung oleh perwakilan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, serta notaris guna memastikan transparansi dan keabsahan hasil undian.

Selain hadiah utama, terdapat total 2.400 hadiah menarik lainnya yang dibagikan selama program berlangsung, di antaranya:

Program BAGI HOKI 2026 telah berlangsung sejak 3 Februari hingga 31 Juli 2026 dan dibagi dalam dua tahap pengundian. Pada tahap pertama yang digelar 21 Mei 2026, sebanyak 600 pemenang akan diumumkan.

Bagi nasabah yang belum beruntung di tahap pertama, kesempatan memenangkan 1 Miliar dan ribuan hadiah lainnya masih tersedia pada pengundian tahap kedua yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026.

Direktur Bank Artha Graha Internasional, Selvy Hutomo, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan program tersebut secara matang sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan nasabah.

"Kami telah mempersiapkan rangkaian program ini dengan sangat matang khusus untuk seluruh nasabah setia kami," kata Selvy dalam keterangannya dikutip Rabu (20/5).

"Pengundian periode pertama ini merupakan bentuk apresiasi nyata dari Bank Artha Graha Internasional atas kepercayaan besar yang telah diberikan oleh nasabah kepada kami," ujar Selvy.

Bank Artha Graha Internasional juga memberikan kemudahan bagi nasabah baru maupun lama untuk mengumpulkan kupon sebanyak-banyaknya melalui dua cara:

1. Buka Rekening Baru: Setoran awal minimal Rp500.000 (New CIF) langsung mendapatkan 10 kupon undian.

2. Tingkatkan Saldo: Setiap peningkatan saldo rata-rata bulanan sebesar Rp100.000 (berlaku kelipatan) akan mendapatkan tambahan 1 kupon undian.

Semakin tinggi saldo yang dijaga, semakin besar peluang untuk menang. Namun, nasabah diimbau untuk memastikan saldo rata-rata bulanan tidak menurun agar kupon yang telah dikumpulkan tidak hangus. www.arthagraha.com

JAKARTA - Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PMB PTKIN) akan memperketat sistem pengawasan dalam pelaksanaan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (U M-PTKIN ) 2026. Hal ini guna mengantisipasi berbagai modus kecurangan, termasuk praktik joki ujian.

Diketahui, pendaftaran UM-PTKIN 2026 masih dibuka hingga 30 Mei 2026. Sementara pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada 8–14 Juni 2026 di berbagai titik lokasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia.

Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN Prof. Dr. Abd. Aziz menegaskan, sistem pengawasan ujian tahun ini dilakukan secara berlapis dengan dukungan teknologi digital dan pengawasan langsung di lokasi ujian.

“Yang perlu saya sampaikan bahwa pengawasan ini juga berlapis. Nanti kita akan ada beberapa alat digital untuk mengawasi peserta, kemudian juga ada pengawas SSE di lokasi ujian,” ujar Abd. Aziz saat konferensi pers Pendaftaran UM PTKIN 2026 di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Panitia juga mengklaim mampu mendeteksi indikasi penggunaan joki sejak awal proses verifikasi peserta.

“Insyaallah kita bisa mendeteksi mana saja yang menggunakan joki dan sebagainya. Karena kita juga memiliki foto peserta, mereka membawa ID card, sehingga ini bisa meminimalisir praktik joki,” katanya.

Selain pengawasan digital, Bendahara Forum Pimpinan PTKIN Prof. Dr. Martin Kustati mengatakan panitia telah menyiapkan sedikitnya delapan langkah pengamanan untuk mencegah kecurangan selama ujian berlangsung.

Salah satu langkah utama yakni verifikasi identitas peserta dengan mencocokkan wajah pada kartu identitas dengan peserta yang hadir di ruang ujian.

“Kita melakukan verifikasi identitas peserta, terutama mencocokkan wajah di kartu identitas dengan wajah peserta yang masuk ke ruangan ujian. Ini berlaku di seluruh PTKIN,” jelas Martin.

Tak hanya itu, sejumlah lokasi ujian juga dilengkapi CCTV untuk mendukung pengawasan ketat selama pelaksanaan tes berlangsung.

Panitia juga menerapkan sterilisasi barang bawaan menggunakan alat detektor. Peserta tidak diperbolehkan membawa barang selain alat tulis ke dalam ruang ujian.

“Semua barang bawaan akan diidentifikasi terlebih dahulu dan ditempatkan di ruangan khusus. Jadi peserta tidak boleh membawa apa pun selain alat tulis,” ujarnya.

Sistem pengacakan tempat duduk dan soal ujian juga diterapkan agar peserta tidak dapat bekerja sama atau saling mencontek selama ujian berlangsung.

“Tempat duduk diacak, tidak berdasarkan nomor urut. Soal yang diberikan juga berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya, sehingga tidak ada celah untuk berlaku curang,” kata Martin.

Selain itu, para pengawas disebut telah dibekali pelatihan profesionalisme dan akan memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan UM-PTKIN 2026.

Sebelum ujian dimulai, panitia juga akan memberikan penguatan integritas kepada peserta selama lima hingga sepuluh menit guna menanamkan nilai kejujuran dalam mengikuti seleksi.

UM-PTKIN 2026 mengusung materi seleksi berbasis kompetensi dan berfokus pada kemampuan penalaran peserta. Tes yang diujikan meliputi Tes Bakat Skolastik untuk mengukur kemampuan logis, verbal, spasial, dan kuantitatif.

Selain itu, terdapat Tes Literasi yang mencakup literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemampuan baca tulis Al-Qur’an, literasi numerasi, hingga literasi ajaran Islam.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) telah merampungkan pengembalian dana kepada nasabah Gereja Paroki Aek Nabara dengan total mencapai Rp28.257.360.000.

Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan perseroan telah mentransfer dana sebesar Rp21.257.360.000 kepada Gereja Paroki Aek Nabara, yang melengkapi pengembalian sebelumnya sebesar Rp7 miliar, sehingga seluruh dana telah dikembalikan secara penuh.

“Selamat pagi para anggota Jemaat Paroki Aek Nabara serta masyarakat luas yang mengikuti perkembangannya. Sehubungan dengan hal tersebut, hari ini kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat. Proses pengembalian dana kepada nasabah Gereja Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan,” ujarnya dalam konferensi pers di Grha BNI, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Munadi menambahkan, penyelesaian ini merupakan upaya bersama untuk memastikan proses berjalan lancar serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Dia juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan kerja sama seluruh pihak selama proses berlangsung.

Selain itu, BNI turut menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik di seluruh Indonesia, khususnya jemaat Paroki Aek Nabara, serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi. Perseroan memahami kekhawatiran dan dampak yang dirasakan oleh pihak terdampak.

Dengan selesainya pengembalian dana ini, BNI berharap kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga sekaligus menjadikannya sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan.

Sementara itu, Bendahara Credit Union Paroki Aek Nabara, Suster Natalia Situmorang, menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya penyelesaian tersebut dan menyebutnya sebagai momen sukacita bagi seluruh umat.

“Maka hari ini dengan penuh sukacita kami telah menerima penyelesaian persoalan ini pembayaran dari BNI secara full, sesuai dengan apa yang kami tuliskan dalam surat tuntutan kami,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tokoh gereja, hingga aparat penegak hukum, serta masyarakat luas yang turut mengawal proses penyelesaian.

Menurutnya, peristiwa ini menjadi pembelajaran bersama sekaligus momentum untuk memperkuat kerja sama antara pihak gereja dan perbankan ke depan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI merampungkan proses pengembalian dana Gereja Paroki St. Fransiskus Assisi Aek Nabara senilai Rp28,25 triliun secara penuh pada Rabu (22/4).

Adapun uang tersebut sebelumnya digelapkan oleh mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara Andi Hakim Febriansyah yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari ini kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat. Proses pengembalian dana kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan," ujar Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang dalam konferensi pers di Grha BNI.

Secara rinci, total dana yang digelapkan Andi sebesar Rp28.257.360.600. Sebelumnya, emiten berkode BBNI ini telah mengembalikan dana senilai Rp7 miliar dan hari ini kembalikan lagi Rp21.257.360.600 ke Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN), koperasi simpan pinjam (KSP) yang didirikan oleh gereja tersebut.

Bank pelat merah ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Katolik yang ada di Tanah Air, terutama jemaat Gereja Paroki Aek Nabara.

"BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik seluruh Indonesia, khususnya jemaat Gereja Paroki Aek Nabara, serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini. Kami memahami kekhawatiran dan dampak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak dalam peristiwa ini," ujar Munadi.

Suster Natalia Situmorang membenarkan pengembalian dana secara penuh untuk Parokinya. Ia menyampaikan kabar ini disambut baik oleh seluruh jemaatnya.

"Tak kalah penting kami bersukacita bersama dengan semua umat Paroki Aek Nabara yang hari ini sudah boleh tersenyum, karena apa yang menjadi kehidupan sumber pendidikan mereka, sudah diterima hari ini," sambungnya.

Kasus penggelapan dana Rp28 miliar ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi perseroan dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (BNI) melakukan investigasi internal secara menyeluruh, termasuk pendalaman atas aspek kepatuhan, pengendalian internal, dan tata kelola buntut dari kasus penggelapan dana gereja.

"Langkah tersebut penting untuk memastikan akar permasalahan teridentifikasi dengan baik," tulis OJK dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (19/4/2026).

Investigasi juga bertujuan agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan guna mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

Sebelumnya, OJK juga telah meminta BNI segera menuntaskan penyelesaian kasus yang dialami nasabah atas nama Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, guna memastikan perlindungan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

Pemanggilan terhadap direksi dan manajemen BNI pun telah dilakukan untuk meminta penjelasan agar langkah penyelesaian dilakukan secara cepat, menyeluruh, transparan, dan bertanggung jawab.

OJK menekankan bahwa perlindungan nasabah merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, OJK meminta BNI segera menyelesaikan penanganan kasus dengan segera melakukan verifikasi menyeluruh, memenuhi hak nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, serta menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala kepada OJK.

"Apabila dalam proses pendalaman dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka OJK akan mengambil langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya," tegas OJK.

BNI Janji Kembalikan Dana Jemaat Pekan Ini

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan perseroan berkomitmen untuk segera menyelesaikan kasus dugaan penggelapan dana jemaat gereja sebesar Rp28 miliar yang melibatkan KCP BNI Aek Nabara di Kabupaten Labuhanbatu Sumatra Utara dalam waktu satu minggu ke depan.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kami proses dan pasti dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kami kembalikan," kata Munadi dalam konferensi pers daring pada Minggu (19/4/2026).

Munadi menyampaikan BNI turut merasakan kekhawatiran serta dampak yang dialami oleh anggota Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN).

BNI juga disebut telah aktif mengambil langkah penyelesaian sejak kasus terungkap pada Februari 2026. Pengembalian dana awal juga telah dilakukan sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah seiring berjalannya proses hukum untuk memastikan hasil yang sah.

"Perseroan juga menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa ini dan berkomitmen menyelesaikan pengembalian dana nasabah berdasarkan perkembangan proses hukum," ujarnya.

Paroki Sebut BNI Menghindar dari Masalah

Paroki Santo Fransiskus Assisi Aek Nabara yang mengelola lembaga keuangan mikro Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN) sebelumnya menyebut pihak PT Bank Negara Indonesia (BNI) terkesan bertele-tele dalam penyelesaian kasus ini.

"Kuat dugaan BNI hendak menghindar dari pertanggungjawabannya terhadap CU-PAN selaku nasabah," ujar paroki melalui tim kuasa hukumnya, Bryan Roberto Mahulae di Medan, Jumat (10/4/2026).

Hal itu dia nilai dari sikap BNI yang terus menerus meminta dokumen kepada CU-PAN saat ditemui terkait pertanggungjawaban dana jemaat, serta terkesan menutupi kesalahan yang dilakukan pejabatnya.

Bryan mengatakan paroki bahkan telah melakukan mediasi hingga 7 kali kepada BNI sejak kasus ini bergulir, namun hasilnya nihil.

Puncaknya, pada 12 Maret 2026 BNI mengirimkan surat yang isinya menyatakan akan membayarkan kerugian CU-PAN sejumlah Rp7 miliar dan mentransfernya secara sepihak pada 26 Maret 2026 ke rekening CU-PAN.

Namun menurut Bryan verifikasi dan dasar nilai tersebut tidak pernah diungkap oleh BNI kepada CU-PAN.

Hal itu memicu dugaan adanya skema besar dari BNI untuk menghindar dari pertanggungjawaban atas kerugian CU-PAN.

Bryan mengatakan pihak CU-PAN dan kuasa hukumnya menolak keras sikap BNI yang hanya bersedia mengganti rugi sekitar Rp7 miliar dengan alasan apapun.

"Kami mendesak jajaran Direksi BNI untuk menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan seluruh dana nasabah tanpa pengecualian. Kegagalan BNI dalam memantau integritas pejabatnya adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat dinegosiasikan," tegasnya.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan pengembalian dana dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara, akan selesai pada pekan depan. Dalam perkara ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp 28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo turut menegaskan pengembalian dana akan dilakukan dalam satu pekan ke depan.

"Kita sudah melakukan penggantian Rp7 miliar, di mana itu dilakukan sesuai dengan proses verifikasi yang kami lakukan terhadap aliran dana dan lain-lain," kata Okki.

"Sisanya tadi sesuai komitmen yang sudah disampaikan oleh Pak Munadi, akan kita selesaikan dalam waktu satu minggu ke depan," jelasnya.

Kasus ini telah terungkap dari hasil pengawasan internal BNI dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Munadi turut memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengaku ikut dirugikan dalam kasus dugaan penggelapan dana milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka pun turut prihatin dalam kasus ini.

"BNI dalam hal ini termasuk pihak yang dirugikan dalam kejadian ini, dan pastinya kami juga prihatin atas kejadian ini khususnya kepada nasabah Paroki Aek Nabara," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Munadi menjelaskan sejak awal terungkapnya kasus ini pada Februari 2026, BNI secara aktif melakukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk menyerahkan pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujar Munadi.

Munadi juga menegaskan kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Dia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI akan kembali melakukan pengembalian dana dalam kasus dugaan penggelapan milik anggota Credit Union (CU) Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Rantauprapat, Sumatera Utara. Dalam kasus ini, dana yang diidentifikasi digelapkan oleh pelaku mencapai Rp28 miliar.

Direktur Human Capital & Compliance BNI Munadi Herlambang mengatakan mereka telah mengembalikan dana awal sebesar Rp7 miliar. Angka pengembalian ini diambil setelah mereka melakukan verifikasi awal dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Kami mengembalikan sebesar Rp7 miliar di tahap awal," katanya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (19/4).

Ia memastikan BNI akan menyelesaikan pengembalian sisa dananya pada pekan depan di hari kerja Senin sampai Jumat.

"Penyelesaian akan kami lakukan dalam jangka waktu minggu ini. Kita berproses dan dipastikan minggu ini, Senin sampai Jumat, di hari kerja akan kita kembalikan," ujar Munadi.

Munadi mengatakan BNI akan menjadikan hasil penyelidikan aparat perangkat hukum sebagai landasan objektif dalam menentukan nilai kerugian.

Lalu, proses pengembalian dana akan dituangkan dalam perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak.

"Mekanisme penyelesaian mengedepankan prinsip transparan, terukur, dan akuntabel, guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang ada," ujar Munadi.

Munadi menjelaskan sejak awal terungkapnya kasus ini pada Februari 2026, BNI secara aktif melakukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk menyerahkan pengembalian dana awal kepada CU Paroki Aek Nabara sebagai wujud itikad baik dan tanggung jawab kepada nasabah.

"Sejak awal, BNI tidak tinggal diam. Kami terus menjalankan proses penyelesaian secara hati-hati agar hasilnya tidak hanya cepat, tetapi juga sah secara hukum dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujar Munadi.

Munadi juga menegaskan kasus ini terungkap dari hasil pengawasan internal perseroan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada aparat penegak hukum.

Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan oleh pelaku bukan merupakan produk resmi BNI dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan.

Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

Dia juga memastikan seluruh dana nasabah yang tersimpan dalam produk resmi BNI tetap aman dan tidak terdampak oleh peristiwa ini.