St. Petersburg: Posisi Indonesia di panggung ekonomi global semakin diperhitungkan. Tak hanya menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini juga disebut sebagai mitra kunci dalam pengembangan kerja sama antara Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU) dan negara-negara Asia Tenggara.

Ketua Dewan sekaligus CEO Roscongress Foundation, penyelenggara St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), Alexander Stuglev, menilai Indonesia memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi antara EAEU dan kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas, seperti Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) tidak hanya berfokus pada peningkatan perdagangan barang, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor strategis.

"Perjanjian ini akan berkontribusi pada penguatan hubungan bisnis, peningkatan perdagangan, dan peluncuran proyek-proyek bersama yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari Rusia, negara anggota EAEU, dan Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers SPIEF 2026, dikutip Selasa, 9 Juni 2026.

Sektor strategis yang berpotensi tumbuh

I-EAEU FTA diproyeksikan menjadi katalis bagi berbagai sektor yang memiliki potensi besar untuk berkembang bersama. Mulai dari manufaktur, pertanian, energi, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, hingga ekonomi digital.

Tak hanya itu, sejumlah sektor lain juga dipandang memiliki prospek cerah untuk kolaborasi jangka panjang.

Stuglev juga menyebut agribisnis, ketahanan pangan, energi, metalurgi, dan teknologi digital sebagai bidang yang menjanjikan bagi pengembangan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara anggota EAEU di masa depan.

Forum bisnis jadi jembatan lolaborasi

Stuglev menambahkan, keberadaan I-EAEU FTA juga menciptakan peluang baru untuk memperluas dialog bisnis melalui berbagai forum internasional yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai negara.

Beberapa diantaranya adalah St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), Eastern Economic Forum (EEF), serta berbagai agenda kerja sama Rusia-ASEAN.

Menurutnya, forum-forum tersebut dapat menjadi wadah bagi dunia usaha untuk membahas implementasi konkret dari peluang perdagangan dan investasi yang muncul setelah penandatanganan perjanjian perdagangan bebas tersebut.

(ANN)

St. Petersburg: Ketidakpastian global yang semakin tinggi membuat negara-negara di dunia dituntut membangun kolaborasi yang lebih kuat.

Gangguan rantai pasok, fluktuasi harga energi, hingga ancaman perubahan iklim menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan sendirian.

Karena itu, Indonesia mendorong kerja sama yang lebih erat antara negara-negara ASEAN dan EAEU melalui berbagai proyek strategis nasional.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam forum EAEU-ASEAN pada St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2026 di Rusia.

Menurutnya, dunia saat ini menghadapi kondisi yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian sehingga ketahanan atau resiliensi harus menjadi prioritas bersama.

“Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memilih untuk membangun persahabatan dengan semua bangsa. Kita percaya pada dialog di atas konfrontasi, kerja sama di atas persaingan, serta kemitraan yang saling menguntungkan bagi semua pihak,” ujar AHY dalam forum itu, Jumat, 5 Juni 2026.

Kolaborasi menjadi kunci

AHY menilai beberapa tahun terakhir telah menunjukkan betapa rentannya sistem global. Ketegangan geopolitik di satu kawasan dapat berdampak luas terhadap sektor energi, pangan, hingga pembangunan infrastruktur di berbagai negara.

Dalam situasi tersebut, AHY menilai ASEAN dan EAEU memiliki potensi besar untuk membangun rantai nilai baru yang lebih kuat dan saling melengkapi.

ASEAN menawarkan pasar yang dinamis, populasi muda, kekuatan manufaktur, serta konektivitas maritim. Di sisi lain, EAEU memiliki keunggulan pada sektor energi, sumber daya alam, logistik, teknik, dan pertanian.

“Indonesia ingin memainkan peran tersebut, menjadi jembatan, penyeimbang, sekaligus mitra yang konstruktif dalam memperkuat stabilitas dan pertumbuhan bersama,” tegas AHY.

RI rawarkan proyek infrastruktur prioritas

Dalam forum tersebut, AHY memaparkan tiga agenda prioritas pembangunan infrastruktur Indonesia yang membuka peluang kerja sama internasional.

Proyek pertama yang ditawarkan Indonesia adalah dekarbonisasi di sektor transportasi dan energi. Indonesia tengah mempercepat transformasi sektor transportasi untuk mendukung target Net Zero Emissions 2060.

Kedua, penguatan konektivitas strategis melalui integrasi pelabuhan, sistem logistik, dan jaringan perkeretaapian nasional. Lalu, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim, termasuk perlindungan kawasan pesisir melalui proyek Giant Sea Wall.

AHY juga menilai kerja sama internasional saat ini harus konkret dan bukan hanya komitmen di atas kertas. Saat ini dunia membutuhkan proyek nyata yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi global.

“Kita perlu bergerak dari dialog menuju aksi, dari kerangka kerja menuju proyek nyata, dan dari komitmen menuju hasil yang dapat dirasakan masyarakat,” ujar AHY.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan Rusia secara resmi menandatangani Agreed Minutes Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 tentang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik di Kazan, Rusia pada Selasa (12/5/2026) waktu setempat.

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri (DPM) Federasi Rusia Denis Manturov di sela-sela perhelatan Kazan Forum 2026. Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada 13 April 2026.

Airlangga menyampaikan bahwa Agreed Minutes tersebut adalah dokumen bersama yang memuat perkembangan capaian bilateral, kesepahaman, serta arah tindak lanjut kerja sama lintas sektor prioritas.

"Dokumen ini menjadi acuan penting bagi kedua negara dalam melanjutkan dan memperkuat implementasi kerja sama pada berbagai sektor prioritas serta memetakan berbagai potensi yang selama ini belum dikembangkan dengan baik," ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Kamis (14/5/2026).

Dia menegaskan komitmen agar kemitraan strategis ini dapat direalisasikan dalam praktik ekonomi yang lebih nyata. Oleh karena itu, hasil pertemuan wajib ditindaklanjuti secara konkret oleh sembilan Working Groups (WG) di bawah kerangka SKB agar isu-isu teknis dapat segera rampung dan mengalirkan manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Adapun cakupan substansi kerja sama dalam dokumen Agreed Minutes meliputi sejumlah sektor, antara lain: perdagangan dan investasi; energi terbarukan, geologi, serta pemanfaatan sumber daya mineral; pertanian dan perikanan; industri, transportasi, dan konstruksi; serta pendidikan tinggi, sains, kesehatan, pariwisata, budaya, hingga pengelolaan sampah padat perkotaan.

Perdagangan, Energi, dan Pangan

Dari sisi perdagangan, upaya mengerek kinerja ekspor menjadi sorotan utama. Kedua negara memfokuskan kerja sama melalui pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA).

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyebutkan bahwa proses ratifikasi Indonesia-EAEU FTA sedang berjalan. Perjanjian ini dinilai krusial karena menawarkan peluang akses pasar yang luas bagi produk unggulan nasional, seperti minyak sawit dan kelapa, di negara-negara anggota EAEU.

Selain itu, pembentukan Dewan Bisnis Indonesia-EAEU juga tengah didorong untuk memperkuat konektivitas antarpelaku usaha.

Sementara di sektor energi, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memaparkan bahwa pemerintah terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional. Penambahan kapasitas ini akan difokuskan pada pengembangan energi bersih guna memperkokoh ketahanan energi nasional.

Sektor ketahanan pangan juga menjadi bahasan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono meyakini posisi kedua negara saling melengkapi dalam konteks pangan, sehingga terdapat ruang untuk menguatkan kerja sama pertanian dan mendongkrak perdagangan produk agrikultur.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga telah melayangkan undangan resmi kepada DPM Federasi Rusia Denis Manturov beserta delegasi bisnis Rusia untuk hadir dalam ajang pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong percepatan penyelesaian berbagai perjanjian perdagangan mulai dengan kawasan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) hingga dengan pemerintah Amerika Serikat (AS).

Pada acara Bisnis Indonesia Forum yang digelar Kamis (30/4/2026), Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut Menko Airlangga Hartarto akan segera bertemu dengan pihak EAEU maupun pemerintah AS, yakni Utusan Perdagangan (USTR) dalam satu bulan ke depan.

"Ini momentum open market kita makin terbuka FTA [Free Trade Agreement] dan CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement] kita banyak sekali. Minggu depan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan ke EAEU Rusia dan kawan-kawan, itu market-nya besar juga," kata Susiwijono di forum yang diselenggarakan Bisnis Indonesia itu, dikutip Minggu (3/5/2026).

Susi, sapaannya, menyebut bahwa Indonesia kini memiliki potensi untuk memperluas pasar ekspor dengan berbagai perjanjian perdagangan maupun kerja sama ekonomi komprehensif dengan sejumlah negara lain. Termasuk di antaranya adalah dengan Kanada dan Uni Eropa.

Menurut Susi, pemerintah menargetkan perjanjian dagang bebas dengan 27 negara di Uni Eropa dapat berlaku pada 1 Januari 2027. Saat ini, kedua pihak masih melaksanakan tahap legal drafting maupun scrubbing.

Pada Mei 2026 ini, pihaknya juga akan terbang ke AS untuk bertemu USTR guna membahas tindak lanjut penyelidikan berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS 1974.

Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara yang diinvestigasi oleh AS terkait dugaan pelanggaran perdagangan.

Dalam hal ini, Indonesia diselidiki terkait dengan dugaan excess capacity maupun forced labor (kerja paksa). Namun, Susi mengeklaim yang dijalani Indonesia sebenarnya bukan investigasi.

"Mereka sebenarnya tujuan utamanya jangan sampai industri di Indonesia dipakai transhipment dari musuh dia lah. Misalkan ya sebut aja China. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada ekses produksi, yang enggak seperti itu ekspor ke Amerika. Padahal barangnya dari China," ujar mantan pejabat Bea Cukai Kemenkeu itu.

Di sisi lain, saat ini tarif impor yang berlaku adalah tarif global 15% selama 150 hari sampai Juli 2026. Susi menyebut nantinya Presiden AS Donald Trump kemungkinan akan mengenakan tarif impor berbasis pasal 301 setelah tarif impor global 15% selesai masa berlakunya.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disebut akan bertemu dengan pihak USTR guna mengklarifikasi soal dugaan excess capacity dan forced labor.

"Nanti kami ketemu fisik kalau nggak salah 12 Mei, tetapi itu sebenernya lebih ke mekanisme yang harus kami lalui. Enggak ada yang substantif. Indonesia sudah comply. Mereka sudah pegang datanya, hanya konfirmasi saja ke kami," terang Susi.

IDXChannel - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menargetkan peningkatan signifikan dalam hubungan dagang antara Indonesia dan negara-negara Eurasian Economic Union (EAEU) dengan proyeksi nilai perdagangan meningkat dua kali lipat dalam tiga tahun ke depan.

Optimisme tersebut mengemuka dalam gelaran Russia-Indonesia Workshop on EAEU-Indonesia Free Trade Agreement in Practice yang diselenggarakan di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (10/4/2026) yang dihadiri oleh delegasi dari Rusia serta negara anggota EAEU lainnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri Kadin Indonesia, Pahala Mansury, menjelaskan bahwa Indonesia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan negara-negara EAEU pada akhir 2025, sehingga diharapkan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara EAEU yang mencakup Rusia, Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan, dan Armenia bisa segera meningkat.

"Diharapkan bahwa dengan adanya FTA tersebut perdagangan antara Indonesia dengan anggota-anggota daripada EAEU itu tadi bisa meningkat sampai dengan 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun karena total perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut pada saat ini kurang lebih adalah USD5 miliar," ujarnya.

Itu berarti dalam 3 tahun ke depan, nilai perdagangan Indonesia dan EAEU bisa mencapai USD10 miliar atau sekitar Rp171,09 triliun (kurs Rp17.109 per dolar AS).

Pahala menilai, pengurangan tarif serta hambatan non-tarif akan menjadi kunci dalam mendorong peningkatan tersebut. Menurutnya, terdapat tiga sektor utama yang diproyeksikan menjadi motor penggerak peningkatan perdagangan.

Pertama adalah sektor komoditas pangan, seperti minyak sawit mentah (CPO), gandum, serta pupuk, khususnya potash. Kedua, sektor energi termasuk hilirisasi mineral seperti nikel juga dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam kerja sama ini.

Adapun sektor ketiga yaitu industri padat karya, meliputi tekstil, garmen, serta industri manufaktur seperti mesin, peralatan, dan elektronik yang saat ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor Indonesia.

(Febrina Ratna Iskana)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian dan fragmentasi ekonomi global.

Hal itu berkat stabilitas makroekonomi, konsistensi kebijakan, serta komitmen kuat terhadap integrasi pasar internasional.

Menurut Airlangga, daya tarik Indonesia tercermin dari kemajuan signifikan dalam negosiasi perdagangan internasional dengan berbagai negara.

"Sebagian besar negosiasi perdagangan telah diselesaikan, dengan Kanada, dengan UE, dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), dan kami sedang dalam proses menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat," ungkap Airlangga dalam Indonesia Economic Summit (IES) 2026, Jakarta, Selasa (3/2).

Ia juga menyebut Indonesia bahkan berhasil memperoleh komitmen pendanaan transisi energi sebesar US$21,4 miliar melalui skema JETP bersama negara G20, dengan realisasi sekitar US$3,5 miliar. Kemudian, ada juga rencana investasi dari Australia dan penguatan kerja sama kawasan.

"Ini berarti ada banyak modal dalam pipeline yang siap untuk diinvestasikan di Indonesia," katanya.

Airlangga menambahkan, reformasi pasar modal yang baru diluncurkan menunjukkan respons positif dari pasar.

Ada empat pilar yang menjadi fokus pemerintah yakni efisiensi, transparansi, tata kelola, dan penegakan hukum.

"Hingga pagi ini, pasar modal telah kembali ke zona hijau, yang menandakan respons pasar yang positif," ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menegaskan IES 2026 menjadi platform untuk menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global yang berlapis.

"Tujuan kami adalah memastikan Indonesia tetap atraktif, kompetitif, dan produktif. Fokus kami tertuju pada tiga pilar utama yakni Kepastian (Certainty), Kapabilitas (Capability), dan Modal (Capital)," tegas Arsjad.

Sementara itu, Chief Economist IBC Denni Purbasari menilai stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan yang kuat sekitar 5,1- 5,2 persen dan politik Indonesia menjadi faktor utama daya tarik investasi.

"Komitmen pemerintah terhadap openness dan reform, kestabilan ekonomi makro dan politik, menjadi faktor yang menarik bagi investor asing untuk masuk, baik melalui direct investment maupun portofolio," kata Denni.

Indonesia Economic Summit (IES) adalah forum ekonomi tahunan yang diselenggarakan Indonesian Business Council (IBC) untuk membedah tren ekonomi, prioritas strategis, dan arah masa depan Indonesia dalam rantai pasok global.

IES 2026 digelar di Jakarta pada 3-4 Februari 2026 dan dihadiri delegasi dari lebih dari 50 negara dengan fokus pada daya saing Indonesia dalam peta investasi global dan agenda reformasi ekonomi jangka panjang.

Organisasi internasional yang hadir diantaranya dari Singapura, Australia, Jepang, Inggris, China hingga negara-negara Eropa dan Asia Tengah. Kehadiran delegasi internasional yang luas menunjukkan bahwa minat investor global terhadap pasar Indonesia tetap ada.

Bisnis.com, JAKARTA - Pada 21 Desember 2025 di St. Petersburg, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Uni Ekonomi Eurasia (EAEU), negara-negara anggotanya dan Republik Indonesia.

Momen bersejarah bagi semua pihak yang tergabung dalam perjanjian ini merupakan wujud nyata dari keinginan tulus dan wajar dari para pemimpin politik, pimpinan bidang ekonomi pemerintah, serta pelaku usaha untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, demi percepatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemakmuran rakyat negara-negara EAEU dan Indonesia.

Kegiatan EAEU (Rusia, Kazakhstan, Belarus, Armenia dan Kyrgyzstan) senantiasa berpijak pada prinsip saling menghormati dan mempertimbangkan kepentingan negara-negara anggotanya. Pendekatan seperti ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk interaksi penuh kepercayaan di wilayah luas ruang Eurasia dengan populasi lebih dari 185 juta jiwa.

Menurut perkiraan Komisi Ekonomi Eurasia pada tahun 2024, total volume PDB mencapai lebih dari 2,5 triliun dolar AS dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 4,4% per tahun.

Kerja sama perdagangan dan ekonomi antara EAEU dengan negara-negara CIS dan anggota BRICS terus berkembang secara bertahap dan berkelanjutan.

Koordinasi yang erat telah terjalin dengan China, Vietnam, Serbia, Iran sesuai dengan perjan jian perdagangan yang ada; sedangkan dengan Uni Emi rat Arab berdasarkan per janjian kemitraan ekonomi; dengan Mongolia melalui perjanjian perdagangan sementara; serta dengan negara-negara lain yang menunjukkan ketertarikan dalam menjalin dialog.

Perhatian khusus diberikan pada peningkatan keterhubungan EAEU dengan pasar negara-negara ketiga melalui pengembangan koridor transportasi Eurasia dan penyelarasan koridor tersebut dengan proyek-proyek internasional multilateral. Sejak berdirinya EAEU, volume perdagangan dengan negara-negara ketiga telah meningkat lebih dari 40% dan saat ini melebihi 800 miliar dolar AS.

Proses penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan Indonesia dimulai pada Desember 2022. Dalam kurun waktu tiga ta hun, para pihak berhasil merumuskan dokumen yang memiliki cakupan luas. Diharapkan, penghapusan hambatan tarif dan teknis, termasuk penurunan tarif menjadi nol untuk 90,5% barang dari Indonesia dan 90% pos tarif dari Rusia dan negara-negara anggota Uni lainnya akan memberikan dorongan tambahan bagi peningkatan perdagangan timbal balik.

Dari sisi komoditas, akses preferensial akan diberikan ke pasar Indonesia bagi produk pertanian (biji-bijian, jenis tepung tertentu, ikan dan daging, serta produk susu), produk metalurgi, produk minyak bumi, batu bara dan antrasit, pupuk, alat berat dan mesin konstruksi, peralatan, serta komoditas lainnya. Sementara itu, ke pasar EAEU dari Indonesia akan mendapatkan akses preferensial produk komponen otomotif, elektronik, pakaian, dan alas kaki.

Dampak perjanjian ini jauh melampaui daripada hanya sekadar penurunan tarif. Perjanjian ini juga mencakup penyederhanaan prosedur di bidang standar teknis dan ketentuan sanitasi, administrasi kepabeanan dan aturan asal barang, serta pembentukan kerangka hukum bagi penerapan instrumen kerja sama sektoral pada bidang-bidang pembangunan ekonomi yang akan menentukan masa depan perekonomian negara-negara penandatangan perjanjian tersebut.

Dalam kondisi terfragmentasinya sistem perdagangan internasional, ketidakpastian dan tidak sistematisnya kebijakan ekonomi beberapa negara, serta “agresi tarif”, pengembangan kerja sama antara anggota EAEU dan Indonesia akan menguntungkan semua peserta FTA. Hal ini akan memungkinkan di versifikasi hubungan perdagangan luar negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap guncangan global.

Menurut Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia, Andrey Slepnev, dengan mempertimbangkan potensi perkembangan perdagangan timbal balik dan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan, “dalam kurun waktu 3—5 tahun ke depan setelah perjanjian berlaku, volume perdagangan kita berpotensi meningkat hingga dua kali lipat”

Di sisi lain, Menteri Pembangunan Ekonomi Federasi Rusia, Maksim Reshetnikov, mencatat bahwa “perjanjian ini juga meletakkan dasar untuk diversifikasi perdagangan, pengembangan kerja sama dan kooperasi di bidang industri, pertanian, ekonomi digital, dan sektor-sektor lain yang menjadi kepentingan bersama para pihak.”

Sebagai hasil implementasinya, tingkat tarif rata-rata Indonesia akan berkurang lebih dari dua kali lipat dari 8% menjadi 3,2%, dan sebagian besar ekspor Rusia akan dibebaskan dari pembayaran bea masuk.

Bagi Federasi Rusia, penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) tersebut menjadi penutup penting bagi tahun 2025, yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Rusia—Indonesia. Dokumen ini memperluas instrumen kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh Moskwa dan Jakarta dalam pelaksanaan ketentuan perdagangan dan ekonomi Deklarasi Kemitraan Strategis yang telah disetujui Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di St. Petersburg pada tanggal 19 Juni 2025. Dalam rangkaian intensifikasi hubungan tingkat tinggi Presiden Prabowo Subianto tercatat dua kali berkunjung ke Rusia sepanjang 2025 para pemimpin kedua negara secara konsisten menegaskan pentingnya merealisasikan potensi besar kerja sama ekonomi bilateral.

Saya meyakini bahwa dalam beberapa bulan ke depan, prioritas utama kementerian dan lembaga ekonomi kedua negara, Kamar Dagang dan Industri Rusia dan Indonesia, serta perwakilan diplomatik dan dagang di Moskwa dan Jakarta adalah menyebarluaskan informasi mengenai peluang yang dibuka oleh FTA EAEU Indonesia, khususnya manfaat konkret bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

Langkah ini penting agar setelah proses ratifikasi di lima negara anggota EAEU dan di Indonesia rampung serta perjanjian mulai berlaku, para pelaku usaha sektor publik maupun swasta dapat segera memanfaatkan peluang yang tersedia secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai perjanjian perdagangan bebas Indonesia—Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia—EAEU FTA) berpotensi menjadi alternatif pasar ekspor baru.

Bahkan, perjanjian ini disebut juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar Amerika Serikat (AS) di tengah dinamika kebijakan tarif dan ketidakpastian perdagangan global.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut,EAEU berpotensi menjadi pasar alternatif di tengah kebijakan tarif impor tinggi AS. Hal ini lantaran adanya irisan produk ekspor antara Indonesia ke AS dan ke kawasan Eurasia.

Dia menjelaskan, ekspor Indonesia ke EAEU saat ini didominasi komoditas, seperti minyak sawit, minyak kelapa, kopi, dan kakao.Hal ini serupa dengan ekspor ke AS yang salah satunya didominasi oleh kelompok lemak dan minyak hewani atau nabati.

Oleh karena itu, Apindo berharap perjanjian I-EAEU memberikan potensi alternatif pasar baru bagi Indonesia.

Di samping komoditas, Shinta menambahkan, terbukanya pasar EAEU juga membuka peluang bagi produk padat karya seperti pakaian dan alas kaki yang selama ini masih sangat bergantung pada pasar AS.

“Perjanjian dengan kawasan Eurasia menjadi penting karena membuka alternatif pasar baru, memperluas tujuan ekspor, sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar utama,” kata Shinta kepadaBisnis, Rabu (24/12/2025).

Dengan diversifikasi ini, lanjut Shinta, keberlanjutan industri padat karya di dalam negeri dapat lebih terjaga.

Untuk itu, Apindo menilai, perjanjian tersebut menjadi terobosan strategis bagi dunia usaha nasional, khususnya dalam mendorong diversifikasi pasar ekspor dan memperkuat ketahanan perdagangan Indonesia.

Shinta memandang perjanjian ini memberikan preferensi tarif hingga 90,5% dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, yang dinilai dapat meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus memperluas basis mitra dagang di luar pasar tradisional.

Dari sisi kinerja perdagangan, ekspor Indonesia ke negara-negara anggota EAEU sepanjang Januari—Oktober 2025 tercatat mencapai US$1,81 miliar atau tumbuh 17,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor meningkat ke empat negara anggota EAEU dan hanya mengalami kontraksi ke Kirgistan, yang memiliki porsi perdagangan paling kecil.

“Ini menunjukkan momentum ekspor yang sudah positif bahkan sebelum FTA berlaku efektif sehingga potensi uplift ke depan dinilai akan signifikan,” imbuhnya.

Meski demikian, Shinta menuturkan bahwa pangsa ekspor Indonesia ke EAEU saat ini masih sekitar 0,81% dari total ekspor global Indonesia pada 2025.

Menurut Apindo, kondisi tersebut menegaskan masih besarnya ruang pertumbuhan ekspor ke kawasan Eurasia, sekaligus memperkuat peran EAEU FTA sebagai katalis diversifikasi pasar.

Dari sisi investasi, Shinta menyebut, pelaku usaha akan mencermati kepastian akses pasar, struktur tarif, aturan asal barang, serta ketentuan teknis lainnya sebelum mengambil keputusan.

Dia menilai dalam jangka pendek hingga menengah, potensi yang lebih realistis adalah perluasan kapasitas dan penyesuaian lini produksi di dalam negeri untuk menangkap peluang ekspor ke kawasan EAEU.

Namun demikian, realisasi ekspansi tersebut tetap bergantung pada perbaikan iklim investasi domestik, termasuk kepastian regulasi, konsistensi kebijakan, kemudahan perizinan, serta struktur insentif agar pelaku usaha memiliki kepercayaan untuk melakukan ekspansi.

Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) resmi menyepakati Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-EAEU (Indonesia-EAEU FTA) yang mencakup pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi.

Dalam kesepakatan ini, EAEU memberikan preferensi tarif sebesar 90,5 persen dari total pos tarif, yang mencakup 95,1 persen dari total nilai impor EAEU dari Indonesia.

Perjanjian ini diharapkan memperluas akses produk Indonesia ke kawasan Eurasia sekaligus memperkuat kerangka hukum perdagangan kedua pihak.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia di St Petersburg, Rusia, pada Minggu (21/12) di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Ekonomi Eurasia.

Penandatanganan ini disaksikan para kepala pemerintahan negara anggota EAEU termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pernyataannya, Budi menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada para pemimpin negara EAEU.

Ia mengatakan Indonesia-EAEU FTA menandai babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dan kawasan Eurasia yang memiliki potensi pasar besar, sumber daya kuat, serta produk yang saling melengkapi dalam rantai perdagangan global.

"Menindaklanjuti arahan Presiden untuk membuka pasar baru bagi pelaku usaha Indonesia, hari ini saya menandatangani persetujuan dagang bersejarah dengan Uni Ekonomi Eurasia," ujar Budi dalam keterangan resminya.

"Indonesia-EAEU FTA tidak hanya tentang penurunan tarif, melainkan tentang membangun jembatan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru khususnya terkait sektor manufaktur dan pertanian," lanjutnya.

Perundingan Indonesia-EAEU FTA dimulai pada 2023 dan rampung dalam waktu dua tahun. Perjanjian ini terdiri atas 15 bab, yang mencakup antara lain pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi di berbagai sektor.

Dengan preferensi tarif yang diberikan, sejumlah produk unggulan Indonesia berpeluang memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif di kawasan Eurasia.

"Dengan preferensi tarif hingga 90,5 persen dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, produk unggulan Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif. Hal ini mendorong peningkatan ekspor sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, karet alam, furnitur, serta produk manufaktur seperti elektronik," jelas Budi.

Selain membuka peluang ekspor, perjanjian ini juga memberikan kepastian kerangka hukum dan transparansi bagi dunia usaha.

Pemerintah menyatakan akan memastikan implementasi perjanjian berjalan efektif dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dari sisi perdagangan, total perdagangan Indonesia dengan EAEU pada Januari-Oktober 2025 tercatat sebesar US$4,4 miliar atau setara Rp73,75 triliun (asumsi kurs Rp16.761 per dolar AS) dengan ekspor Indonesia US$1,76 miliar dan impor US$2,64 miliar.

Pada 2024, total perdagangan kedua pihak mencapai US$4,52 miliar atau Rp75,75 triliun. Indonesia-EAEU FTA menjadi perjanjian dagang kedua Indonesia dengan kawasan Eropa setelah perjanjian dengan EFTA yang telah diimplementasikan sejak 1 November 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Persetujuan Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) membuka peluang ekspor bagi sejumlah produk unggulan nasional.

Untuk diketahui, kesepakatan ini memberikan preferensi tarif sebesar 90,5% dari total pos tarif atau mencakup 95,1% dari nilai impor EAEU dari Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menyebut EAEU FTA membuka peluang akses pasar yang lebih luas bagi sejumlah produk Indonesia, mulai dari sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil, produk perikanan, karet, furnitur, hingga manufaktur seperti elektronik.

Namun demikian, Faisal mengingatkan pemanfaatan FTA EAEU perlu didahului dengan analisis yang matang, terutama terkait permintaan pasar dan daya saing produk Indonesia.

“Jadi seperti biasa, kalau kita ingin mengidentifikasi kira-kira apa ekspor yang potensial untuk ke mitra kita, kita melihat dari pertama adalah seberapa besar kebutuhan atau demand daripada produk-produk yang dilakukan oleh negara mitra tersebut,” kata Faisal kepada Bisnis, Rabu (24/12/2025).

Menurut Faisal, setelah melihat besarnya permintaan pasar, langkah berikutnya adalah mencocokkan kebutuhan tersebut dengan komoditas unggulan Indonesia, serta menilai apakah produk tersebut memiliki daya saing yang memadai dibandingkan negara pesaing.

“Kalau tidak, maka kita akan susah masuk karena daya saingnya rendah. Misalnya daya saingnya rendah dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor kita. Jadi perlu melihat juga siapa kompetitor kita untuk masuk ke pasar EAEU dari produk yang bersangkutan,” terangnya.

Faisal menjelaskan, ekspor Indonesia ke kawasan EAEU saat ini masih didominasi oleh produk berbasis komoditas seperti sawit, kakao, kopi, karet, serta alas kaki.

Dia menilai produk manufaktur seperti alas kaki olahan dan mesin elektrik berpotensi dikembangkan karena memiliki nilai tambah lebih tinggi, namun prioritas ekspor tetap harus disesuaikan dengan kondisi pasokan domestik.

Dalam hal hilirisasi, Faisal mengingatkan kebijakan ekspor harus selaras dengan penguatan industri dalam negeri, terutama untuk komoditas perkebunan seperti kakao dan kopi lantaran pasokan bahan baku yang belum mencukupi kebutuhan industri hilir.

Core mencatat perdagangan Indonesia dengan EAEU masih defisit, dengan impor utama berupa produk energi, besi baja, pupuk, dan gandum. Namun, dia menilai impor produk yang tidak diproduksi di dalam negeri masih dapat diterima, tetapi impor manufaktur perlu dicermati dampaknya bagi industri domestik.

“Ketika kita ingin mendorong FTA ke Eurasia intinya adalah kita perlu memperhatikan, mengkalkulasi dengan betul-betul kita itu mau menyasar apa ekspornya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menandatangani Indonesia–EAEU FTA pada Minggu (21/12/2025) di St. Petersburg, Rusia. Perundingan Indonesia—EAEU FTA dimulai pada 2023 dan rampung dalam waktu dua tahun.

Budi menyampaikan perjanjian perdagangan bebas ini menandai suatu babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Dia menambahkan, Indonesia—EAEU FTA juga tidak hanya tentang penurunan tarif, melainkan tentang membangun jembatan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

“Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru khususnya terkait sektor manufaktur dan pertanian,” kata Budi dalam keterangan tertulis.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan perjanjian Indonesia—Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia—EAEU FTA) menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan dagang Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan pemerintah berkomitmen untuk memastikan implementasi EAEU FTA berjalan efektif dan berkelanjutan. Adapun, perjanjian ini diharapkan membuka peluang ekspor yang lebih besar dan menarik investasi ke Indonesia.

Menurut Budi, komitmen ini akan ditindaklanjuti melalui penguatan kerja sama teknis, fasilitasi perdagangan, hingga peningkatan peran dunia usaha agar dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dan pelaku ekonomi kedua belah pihak.

“Penandatanganan ini menjadi pondasi strategis untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua pihak,” kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (24/12/2025).

Namun, dia menambahkan, efektivitas implementasi FTA sangat bergantung pada hubungan dagang yang erat antara pelaku usaha dan pemangku kepentingan, sehingga manfaat perjanjian ini bisa langsung dirasakan.

Adapun, Budi mengusulkan pembentukan business council Indonesia—EAEU untuk memfasilitasi komunikasi dan menghubungkan pelaku usaha kedua pihak.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia (EEC) Andrey Slepnev menilai perkembangan ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis bagi EAEU.

“Kami melihat Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, dan EAEU berkepentingan untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi tersebut ke depan melalui Indonesia—EAEU FTA, khususnya dalam pengembangan pasar perdagangan serta perolehan dan pemanfaatan teknologi baru,” ucap Slepnev.

Untuk diketahui, Uni Ekonomi Eurasia, yang terdiri dari Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgizstan, dan Rusia, merupakan tujuan ekspor ke-24 sekaligus asal impor ke-15 bagi Indonesia. Di sisi Uni Ekonomi Eurasia, Indonesia menempati posisi strategis sebagai mitra dagang terbesar ketiga di kawasan ASEAN setelah Vietnam dan Singapura.

Pada 2024, total perdagangan Indonesia dengan kawasan ini tercatat sebesar US$4,52 miliar, dengan nilai ekspor Indonesia mencapai US$1,89 miliar dan impor US$2,63 miliar.

Kemendag mencatat, ekspor utama Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia meliputi minyak kelapa sawit dan produk turunannya, korundum buatan, aluminium oksida dan aluminium hidroksida, serta komoditas perkebunan seperti kopra, kopi, dan kakao.

Sementara itu, impor didominasi batu bara, pupuk kimia, gandum dan meslin, besi paduan, serta produk besi baja setengah jadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama jajaran Komisi Uni Ekonomi Eurasia resmi menandatangani Persetujuan Perdagangan Bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (Indonesia–EAEU FTA) di St. Petersburg, Rusia, pada Minggu, (21/12/2025).

Mendag Budi menyampaikan bahwa Indonesia-EAEU FTA bukan hanya gestur politik atau ekonomi, tetapi FTA ini menandai suatu babak baru kemitraan strategis antara Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia.

Kesepakatan ini juga menjadi pintu yang membuka pasar baru bagi pelaku usaha Indonesia mengirim komoditasnya ke Eurasia.

“Penandatanganan ini juga merupakan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor Indonesia, dan potensi sumber investasi baru terkait sektor manufaktur dan pertanian,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/12/2025).

Bagi Indonesia, persetujuan ini akan menciptakan peluang perluasan pasar nontradisional di kawasan Eurasia yang memiliki populasi 180 juta penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDB) US$2,56 triliun.

Sedangkan bagi Eurasia, Indonesia menawarkan peluang ekonomi dengan populasi 281,6 juta penduduk dengan PDB US$1,4 triliun dan kelas menengah yang terus tumbuh secara eksponensial.

Perundingan Indonesia-EAEU FTA mulai pada 2023 dan rampung dalam waktu dua tahun. Capaian ini merupakan hasil kerja keras, rasa saling percaya, serta komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan.

Indonesia-EAEU FTA sendiri terdiri atas 15 bab yang mencakup, antara lain, pembukaan akses pasar barang, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi.

Hal penting dalam kesepakatan ini, Uni Ekonomi Eurasia memberikan komitmen preferensi tarif kepada Indonesia sebesar 90,5% dari total pos tarif, atau mencakup 95,1% dari total nilai impor kawasan tersebut dari Indonesia.

“Dengan preferensi tarif hingga 90,5% dari total pos tarif Uni Ekonomi Eurasia, produk unggulan Indonesia akan memperoleh akses pasar yang lebih luas dan kompetitif,” lanjut Busan.

Hal ini turut mendorong peningkatan ekspor sawit dan turunannya, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, produk perikanan, karet alam, furnitur, serta produk manufaktur seperti elektronik.

Mendag memandang, preferensi berbagai kemudahan tersebut membuka peluang besar bagi Indonesia untuk merebut pangsa pasar dari negara pesaing.

Untuk itu, dia mendorong para eksportir Indonesia agar segera memanfaatkan berbagai fasilitas dalam perjanjian tersebut.

Semakin terbuka lebarnya pasar Uni Ekonomi Eurasia juga akan menjadi daya tarik bagi pelaku usaha di kawasan tersebut. Para importir di kawasan ini akan semakin mudah memasukkan produk-produk Indonesia ke pasar Uni Ekonomi Eurasia, bahkan berpotensi menyentuh pasar wilayah sekitarnya, seperti negara-negara di Asia Tengah.

Dalam hal ini, Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia sepakat memandang kerja sama ekonomi sebagai pilar penting dengan mendorong kolaborasi di berbagai bidang strategis. Bidang-bidang ini, antara lain, pertanian, industri, energi, transportasi, logistik, ekonomi digital, serta pengembangan rantai nilai yang berkelanjutan.

Adapun, total perdagangan Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia pada Januari—Oktober 2025 tercatat sebesar US$4,4 miliar dengan ekspor Indonesia ke kawasan tersebut sebesar US$1,76 miliar dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$2,64 miliar.

Pada 2024, Uni Ekonomi Eurasia merupakan tujuan ekspor ke-24 dan sumber impor ke-17 bagi Indonesia dengan total perdagangan kedua pihak mencapai US$4,52 miliar. Ekspor Indonesia ke kawasan tersebut sebesar US$1,89 miliar dan impor Indonesia dari kawasan tersebut sebesar US$2,63 miliar.

Produk ekspor utama Indonesia ke Uni Ekonomi Eurasia, antara lain, produk pertanian dan kehutanan seperti minyak sawit, minyak kelapa, kopi, dan produk kakao. Sementara itu, produk utama impor Indonesia dari Uni Ekonomi Eurasia, antara lain, batu bara, pupuk kalium, gandum, dan besi baja.

Indonesia-EAEU FTA menjadi perjanjian dagang kedua yang dimiliki Indonesia dengan kawasan Eropa setelah European Free Trade Association (EFTA). Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-EFTA sendiri telah diimplementasikan sejak 1 November 2021.