Jakarta: Layanan Bank Central Asia atau Mobile BCA sempat mengalami gangguan pada Senin, 25 Mei 2026.

Keluhan nasabah ramai bermunculan di media sosial X. Sejumlah pengguna mengaku mengalami kendala saat mengakses aplikasi, mulai dari pengecekan saldo hingga transaksi transfer dana.

Gangguan juga dilaporkan terjadi pada transaksi Virtual Account (VA) BCA. Beberapa nasabah menyebut saldo rekening mereka terpotong, namun transaksi belum masuk ke tujuan pembayaran.

Dalam respons kepada pengguna, akun layanan pelanggan resmi Halo BCA menyampaikan permintaan maaf atas kendala yang terjadi.

“Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saat ini terdapat kendala BCA mobile dan sedang ditangani oleh pihak analis kami,” tulis Halo BCA.

BCA juga meminta nasabah memastikan status transaksi dengan menghubungi layanan Halo BCA di nomor 1500888.

Nasabah Keluhkan Transfer dan Virtual Account

Keluhan terkait Mobile BCA error ramai dibagikan pengguna media sosial sepanjang hari.
Sejumlah nasabah mengaku gagal melakukan pembayaran ke Virtual Account meski saldo rekening telah terdebet.

Beberapa pengguna lain juga melaporkan hambatan transaksi digital saat menggunakan layanan BCA Mobile.

Dalam keterangannya, Halo BCA menyebut gangguan transaksi Virtual Account masih dalam proses penanganan oleh tim internal perusahaan.

Berdasarkan pantauan Medcom.id sekitar pukul 16.00 WIB, layanan Mobile BCA mulai kembali berjalan normal dan dapat digunakan untuk berbagai transaksi perbankan.

Layanan Virtual Account untuk sejumlah aplikasi seperti GoPay juga dilaporkan sudah kembali berfungsi. Namun, transaksi dengan akun OVO disebut masih mengalami kendala karena kode layanan belum dapat terdeteksi di sistem.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari BCA terkait penyebab utama gangguan Mobile BCA error tersebut. Meski demikian, pihak bank memastikan proses pemulihan layanan terus dilakukan agar seluruh transaksi kembali berjalan normal bagi nasabah.

(SAW)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank CIMB Niaga Tbk buka suara terkait terjadinya error atau kendala pada aplikasi mobile bankingnya, yakni Octo Mobile sejak siang tadi, Kamis (30/4/2026).

Corporate Communications Head Bank CIMB Niaga Hery Kurniawan mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih berupaya memulihkan layanan Octo Mobile.

"Saat ini kami sedang melakukan tindak lanjut secara menyeluruh untuk memastikan layanan dapat segera digunakan kembali," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis.

Hery melanjutkan, pihaknya memahami kejadian ini membuat nasabah tidak nyaman dan terganggu karena tidak dapat melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi tersebut.

Dia menyarankan agar nasabah dapat melakukan transaksi melalui layanan website OCTO melalui link www.cimbocto.co.id dan ATM CIMB Niaga terdekat selagi aplikasi Octo Mobile diperbaiki.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dialami nasabah sehubungan dengan gangguan layanan aplikasi OCTO," kata dia.

Mengutip unggahan nasabah Bank CIMB Niaga di media sosial X, keluhan mengenai aplikasi Octo Mobile eror telah muncul sejak pukul 11.24 WIB tadi.

Sejumlah warganet mengeluhkan tidak dapat mengakses aplikasi tersebut dan terdapat keterangan bahwa aplikasi tengah dalam pemeliharaan.

"OCTO Mobile @CIMBNiaga lagi downya? Pas jam makan siang gini malah nggak bisa login/transaksi. Ada yang sama?" tulis akun #txtsobat.

"kenapa maintenance jam segini sih kak????????? jam kerja mana akhir bulan, ya allah tolong lah aku butuh banget OCTO nya ini woi," tulis akun @kaku.

"@CIMBNiaga ini nggak ada pemberitahuan formal downtime buat Octo Mobile dan Octo web??" tulis akun @Paz.

Sementara itu, akun X resmi Bank CIMB Niaga, @CIMBNiaga, telah memberikan penjelasan terkait Octo Mobile eror.

Pihak bank menyebut aplikasi Octo Mobile sedang mengalami gangguan sementara.

Perusahaan juga tengah menindaklanjuti kendala ini untuk memastikan layanan dapat segera digunakan kembali.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan terima kasih atas kesabaran Anda," tulis akun @CIMBNiaga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) merampungkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi basis penyaluran bantuan sosial.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti atau yang akrab disapa Winny mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 77.000 keluarga yang belum masuk dalam pemeringkatan desil. Namun, melalui DTSEN versi 2 tahun 2026, sebanyak 27.176 keluarga telah berhasil diklasifikasikan.

"Dari 27.176 kami temukan bahwa 25.665 memang berada di desil satu sampai empat dan yang 1.511-nya mereka berada di desil lima sampai sepuluh," kata Winny, ditemui di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Dari hasil pembaruan DTSEN, teridentifikasi sebanyak 25.665 keluarga tergolong layak menerima bansos karena berada pada kelompok desil 1 hingga 4. Dia mengatakan masih tersisa 49.838 keluarga yang belum masuk dalam proses pemeringkatan desil terbaru.

Lebih lanjut, Winny menyampaikan bahwa hasil pemutakhiran DTSEN telah dilaporkan secara resmi kepada kementerian terkait.

Dalam pembaruan ini, BPS juga mencatat terdapat 289,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal serta 95,3 juta keluarga berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang telah terintegrasi dalam sistem data tersebut.

Di sisi lain, pembaruan data juga menemukan adanya inclusion error atau kesalahan inklusi sebanyak 11.014 keluarga. Winny menjelaskan jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,06% dari total penerima bansos yang mencapai 18,15 juta keluarga.

Ke depan, keluarga yang masuk dalam kategori inclusion error tersebut tidak lagi akan menerima bantuan sosial pada kuartal kedua 2026.

"Artinya nanti 11.014 keluarga ini oleh pak Mensos akan digunakan untuk kemudian membersihkan penerima bansos kuartal kedua 2026," tandasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali memperbarui data penerima bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Hasilnya, sekitar 25 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) baru disiapkan masuk dalam penyaluran triwulan II, sementara 11 ribu KPM lainnya dicoret karena dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

Dilansir dari Antaranews.com, Rabu (15/4/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, penambahan dan pengurangan ini merupakan hasil pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi dan memastikan bansos tepat sasaran,” ujarnya usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.

Dari hasil pembaruan DTSEN terbaru, tercatat sebanyak 25.665 keluarga masuk dalam kelompok desil 1–4, yakni kategori masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Kelompok ini berasal dari proses verifikasi terhadap 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki klasifikasi ekonomi. Setelah dilakukan pemutakhiran:

• 27.176 keluarga berhasil diklasifikasi
• 25.665 keluarga masuk kategori layak (desil 1–4)
• 1.511 keluarga masuk kategori tidak layak (desil 5–10)

Dengan masuknya 25 ribu lebih KPM baru ini, pemerintah berharap penyaluran bansos pada triwulan II 2026 semakin tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penyebab 11 Ribu KPM Dicoret dari Data Penerima Bansos

Di sisi lain, pemerintah juga mencatat sebanyak 11.014 KPM dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Penghapusan ini dilakukan karena mereka tergolong inclusion error, yaitu penerima bantuan yang sebenarnya berada di luar kelompok sasaran. Secara ekonomi, mereka masuk kategori desil 5 ke atas, sehingga dianggap sudah tidak memenuhi syarat menerima bansos.

Meski jumlahnya relatif kecil sekitar 0,06% dari total 18,15 juta penerima bansos pada triwulan I 2026 langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan akurasi data. Pemutakhiran data ini tidak menghentikan penyaluran bansos. Sejumlah program tetap berjalan pada April 2026, antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
   Menyasar sekitar 10 juta KPM dengan total anggaran Rp28,7 triliun.
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
   Diberikan kepada sekitar 18,3 juta KPM sebesar Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tiga bulan.
3. Bantuan pangan (beras dan minyak goreng)
   Disalurkan melalui Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga.
4. Program Indonesia Pintar (PIP)
   Bantuan pendidikan mulai dari Rp450.000 hingga Rp1,8 juta per tahun.

Dengan adanya pembaruan data, distribusi bansos diharapkan lebih tepat sasaran, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar.

Cara Cek Penerima Bansos 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui:

1. Situs resmi:

• Buka cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah dan nama sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data”

2. Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh di Play Store atau App Store
• Daftar dan lengkapi data
• Unggah KTP dan swafoto
• Login dan cek status di menu profil

Pemerintah menegaskan bahwa data penerima bansos bersifat dinamis dan akan terus diperbarui secara berkala. Penambahan sekitar 25 ribu KPM baru sekaligus pencoretan 11 ribu penerima yang tergolong inclusion error menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Dengan pemutakhiran DTSEN 2026 ini, diharapkan penyaluran bansos ke depan semakin akurat, transparan, dan mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bantuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) telah mencoret sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) dari daftar penerima bantuan sosial atau bansos kuartal II/2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,06% dari total penerima bansos pada kuartal I/2026.

Berdasarkan informasi yang diunggah di laman resmi Kemensos RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial membuka kanal resmi bagi masyarakat yang ingin mengajukan sanggahan atau laporan terkait status penerima bansos.

“Untuk yang merasa keberatan tentu diperbolehkan, salurannya sudah kita siapkan. Dengan harapan disertai bukti sehingga bisa kami nilai untuk kelanjutannya,” katanya, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Dia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga akurasi dan akuntabilitas penyaluran bansos. Gus Ipul menekankan bahwa Kemensos berkomitmen untuk transparan dalam pengelolaan data serta membuka ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya, agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.

Sebelumnya, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik telah memperbarui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) volume 2 yang digunakan sebagai acuan penyaluran bansos kuartal II/2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN yang dilakukan secara berkala merupakan upaya untuk meningkatkan ketepatan dan keakuratan data penerima bansos.

“Ada yang sebelumnya tidak menerima, sekarang menerima. Dan ada yang selama ini menerima tetapi masuk ke inclusion error, sehingga tidak menerima lagi. Jadi memang data ini dinamis,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Senin (13/4/2025).

Berdasarkan DTSEN Volume 2 tahun 2026, Kemensos juga memasukkan penerima baru dari hasil pemutakhiran data. Dari 77.014 keluarga yang sebelumnya belum memiliki desil, sebanyak 27.176 keluarga kini sudah terklasifikasi melalui ground check.

Sementara itu, sebanyak 25.665 keluarga di antaranya masuk dalam desil 1–4 dan berpotensi menjadi penerima bansos, sedangkan 1.511 keluarga lainnya berada di desil 5–10 dan masuk ke data inclusion error (dikeluarkan dari daftar penerima bansos).

Selain itu, pembaruan DTSEN juga telah terintegrasi dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat validitas data.

Melalui langkah tersebut, Gus Ipul menyatakan bahwa upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bansos kuartal II/2026 dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Cara Cek Bansos April 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos melalui kanal resmi pemerintah. Berikut langkah-langkah cek status bansos:

Melalui Website Resmi Kemensos:

• Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
• Ketik nama lengkap penerima sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik “Cari Data”

Melalui Aplikasi Cek Bansos:

• Unduh aplikasi Cek Bansos dari Play Store atau App Store.
• Daftar/login dengan data NIK/KK dan informasi lain sesuai KTP.
• Setelah login, pilih menu “Cek Bansos / Cek Penerima”.
• Masukkan data sesuai KTP. Klik “Cari Data”.

Sistem akan menampilkan status penerima bansos, termasuk PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya.
Data penerima mengacu pada DTSEN yang diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi pemerintah daerah. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah terus melakukan pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) guna memastikan penyaluran tepat sasaran. Terbaru, ditemukan sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dinilai tidak lagi layak menerima bansos dalam pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026.

Temuan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, usai pertemuan di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jakarta, Senin.

Menurutnya, ribuan KPM tersebut masuk dalam kategori inclusion error, yaitu penerima bansos yang berada pada kelompok ekonomi di luar sasaran utama. Mereka tercatat berada pada desil 5 ke atas, sehingga secara ekonomi dianggap sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.

Meski jumlahnya hanya sekitar 0,06 persen dari total 18,15 juta penerima bansos pada triwulan pertama 2026, langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akurasi data. Dengan demikian, bantuan diharapkan bisa lebih tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pemutakhiran DTSEN versi terbaru juga menunjukkan adanya perubahan jumlah data penduduk. Pada tingkat keluarga, jumlahnya meningkat dari 95,0 juta menjadi 95,3 juta keluarga. Sementara itu, pada tingkat individu terjadi kenaikan dari 289,0 juta menjadi 289,3 juta jiwa.

Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pembaruan data kematian melalui sistem administrasi kependudukan, temuan lapangan, hingga penambahan data kelahiran dan reaktivasi nomor induk kependudukan. Seluruh hasil pemutakhiran ini kemudian menjadi dasar bagi penyaluran bansos tahap selanjutnya sepanjang tahun 2026.

Daftar Bansos yang Cair April 2026

Sejumlah program bantuan sosial tetap berjalan pada April 2026, terutama untuk menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok.

Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi salah satu andalan pemerintah dengan menyasar sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat. Program ini memiliki total anggaran mencapai Rp28,7 triliun dan diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, anak sekolah, atau lansia.

Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako juga kembali disalurkan. Program ini menyasar sekitar 18,3 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan Rp200.000 per bulan. Karena pencairannya dilakukan setiap tiga bulan, penerima dapat memperoleh total Rp600.000 sekaligus. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-warong atau agen yang bekerja sama dengan pemerintah.

Di luar bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Penyaluran ini melibatkan Perum Bulog sebagai penyedia stok pangan nasional, sekaligus untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Untuk sektor pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP) tetap diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan ini disalurkan satu kali dalam setahun dengan nominal yang berbeda, mulai dari Rp450.000 untuk jenjang sekolah dasar hingga Rp1,8 juta untuk siswa SMA atau SMK.

Cara Cek Penerima Bansos 2026

Masyarakat dapat melakukan pengecekan status penerimaan bansos secara mandiri melalui dua cara berikut:

Cek bansos melalui situs resmi:

• Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan data wilayah sesuai KTP
• Ketik nama lengkap sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik “Cari Data” untuk melihat hasil

Cek bansos melalui aplikasi:

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Play Store atau App Store
• Daftar akun dan lengkapi data diri
• Unggah foto KTP dan swafoto
• Login dan buka menu profil
• Informasi bansos akan ditampilkan

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi dari sumber resmi terkait penyaluran bansos. Dengan adanya pemutakhiran data seperti DTSEN 2026, diharapkan bantuan sosial dapat semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu kali dalam sepekan mulai April 2026. Meskipun demikian, pengamat menyebutkan bahwa sebenarnya ada suatu langkah yang harus diambil terlebih dahulu sebelum kebijakan berlaku.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Roy Valiant Salomo, mengatakan bahwa sebelum memutuskan untuk mengimplementasikan kebijakan WFH sehari setiap pekan, pemerintah seharusnya membuat studi kelayakan atau feasibility study terlebih dahulu. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan dari masyarakat mengenai kebijakan itu.

“Studi kelayakannya harus dilakukan dengan baik dengan mengumpulkan data riil di lapangan dan tidak hanya berdasarkan asumsi,” ujar Roy kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (3/4/2026).

Dia pun mempertanyakan keberadaan dari studi kelayakan yang baik dengan menggunakan data yang nyata dari pemerintah untuk membuat kebijakan WFH ini. Tanpa studi kelayakan, menurutnya, kebijakan WFH untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah instabilitas harga energi global itu menjadi suatu kebijakan spekulatif.

Selain studi kelayakan, ada hal lain pula yang sebetulnya harus dipersiapkan pemerintah sebelum penerapan kebijakan ini, yaitu sistem kerja dari rumah. Dia menyebut pemerintah perlu memperhatikan proses, target keluaran/output, dan sistem kontrol dari sistem WFH yang ada.

Lagi-lagi, jika hal itu belum dipersiapkan, maka kebijakan spekulatif tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan coba-coba alias trial and error dari pemerintah.

“Hasil [dari kebijakannya] bisa bagus/berhasil, tetapi bisa juga gagal. Jadi, kebijakan publik itu tidak boleh dibuat asal-asalan,” ungkap Roy.

Meskipun demikian, Roy tetap berharap bahwa kebijakan WFH ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan bahwa kebijakan WFH ini dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga angka triliunan rupiah.

“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Kemudian, kebijakan WFH sekali dalam sepekan itu juga dia klaim berpotensi menghemat total pembelanjaan masyarakat untuk BBM sebesar Rp59 triliun. Hal tersebut, salah satunya, dilakukan dengan pembelian BBM menggunakan kode bar di aplikasi MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan.

Di lain sisi, sebelum kebijakan ini diumumkan secara resmi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa kebijakan ini bisa menghemat hingga 20% BBM dalam satu hari.

“Ada hitungan kasar sekali. Bukan saya yang hitung, kira-kira 20%,” ujar Purbaya ketika ditemui pasca-Salat Id di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Dia pun mengakui adanya efektivitas kerja yang mungkin terganggu dalam sistem kerja dari rumah, yang menjadi salah satu alasan dari program ini hanya dilakukan sekali dalam sepekan. Menurutnya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal melalui skema WFH. (Laurensius Katon Kandela)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya praktik "nakal" di internal Kementerian Keuangan terkait sistem pelaporan perpajakan, CoreTax.

Hal itu disinyalir menjadi penyebab sering ada kendala atau error saat digunakan masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Purbaya pun mengakui pihaknya menemukan adanya vendor yang sebelumnya sudah diberhentikan karena kinerja buruk, namun dimasukkan kembali secara diam-diam oleh anak buahnya.

"Tiba-tiba di CoreTax ada laporan lagi bahwa itu muter-muter. Padahal sebelumnya sudah hilang (masalahnya). Rupanya di tempat kita ada yang nakal. Ada yang kontrak dengan satu vendor yang sudah kita berhentikan karena layanannya lambat, dimasukkan lagi diam-diam," kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Purbaya menegaskan akan melakukan pemeriksaan mendalam untuk mencari siapa pihak yang bertanggung jawab atas kembalinya vendor bermasalah tersebut. Dia berjanji akan memberikan tindakan tegas bagi oknum yang terlibat.

"Sekarang mereka tidak mengaku siapa yang memasukin. Nanti saya akan periksa lagi siapa yang memasukin vendor itu. Kita akan tindak," tuturnya.

Selain masalah vendor, Purbaya juga menyoroti desain sistem CoreTax yang dinilai sengaja dibuat rumit. "CoreTax itu desainnya agak aneh. Harusnya kan ketika baru dibuat, langsung antarmuka (interface) dengan masyarakat agar mudah."

"Rupanya dibuat agak rumit supaya di tengahnya ada aplikasi interface. Ini ada yang menjual ke perusahaan-perusahaan besar. Saya akan bereskan itu di dalam," tambah Purbaya.

Meski begitu, Purbaya mengakui bahwa pembersihan sistem secara total tidak bisa dilakukan seketika karena proses pelaporan SPT sedang berjalan. Prioritas saat ini adalah memastikan sistem tetap berjalan dan meminimalkan hambatan teknis bagi wajib pajak.

"Tapi tidak bisa sekarang karena sedang berjalan. Ke depan, tahun depan kita bereskan itu. Kita amankan dulu semua CoreTax yang ada hambatan-hambatan itu, habis itu saya bersihkan ruang interface yang sengaja diciptakan itu," tambahnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA - Tidak semua anak yang menangis atau berteriak saat tidur mengalami mimpi buruk. Pada kondisi tertentu, gejala tersebut dapat mengindikasikan adanya gangguan psikologis.

Psikolog dari Kasandra & Associates, A Kasandra Putranto, mengatakan anak yang sering terbangun sambil menangis pada tengah malam bisa dipicu oleh beragam hal. Mulai dari mimpi buruk biasa, kondisi fisik maupun psikologis tertentu, hingga faktor lain yang sifatnya bervariasi.

Namun, jika kejadian tersebut muncul pada awal waktu tidur atau berlangsung berulang, disertai kondisi anak tampak tidak sepenuhnya sadar, sulit dibangunkan, serta tidak mengingat apa pun keesokan harinya, besar kemungkinan itu merupakan night terror.

Night terror atau teror malam adalah gangguan tidur yang termasuk dalam kelompok parasomnia, yaitu gangguan yang muncul saat transisi antar fase tidur. Berdasarkan klasifikasi dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima oleh American Psychiatric Association (2013), kondisi ini termasuk dalam Non-REM Sleep Arousal Disorders.

"Night terror berbeda secara klinis dari mimpi buruk karena terjadi pada fase tidur non-REM dan anak berada dalam kondisi setengah terbangun (partial arousal), bukan benar-benar sadar," katanya.

Kasandra mengatakan ada beberapa ciri yang bisa dikenali seorang anak mengalami night terror. Night terror umumnya muncul pada satu hingga tiga jam pertama setelah anak tertidur.

Saat terjadi, anak terlihat tidak sepenuhnya sadar, sulit dibangunkan, dan biasanya tidak mengingat peristiwa tersebut keesokan harinya.

Salah satu perbedaan mendasar dari mimpi buruk biasa ialah anak mampu menceritakan isi mimpinya, dan masih mengingat kejadian yang dialaminya. Sementara itu, pada kasus night terror, anak-anak cenderung kesulitan menceritakan apa yang membuatnya terbangun dan menangis, serta cenderung melupakannya keesokan harinya.

Menurut Kasandra, night terror paling sering terjadi pada anak usia 3 tahun–7 tahun dan termasuk kondisi yang cukup umum. Prevalensinya diperkirakan sekitar 3–6 persen pada anak usia prasekolah. Sebagian besar kasus akan berkurang seiring maturasi sistem saraf pusat.

Terkait penyebabnya, Kasandra menjelaskan bahwa studi longitudinal yang dilakukan oleh Jacques Montplaisir mengungkap adanya peran faktor genetik dalam gangguan parasomnia non-REM, termasuk night terror. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ini dapat memiliki kecenderungan yang diturunkan dalam keluarga.

Di luar faktor keturunan, sejumlah pemicu lain yang kerap ditemukan antara lain kelelahan atau kurang tidur, tekanan emosional dan kecemasan, demam maupun gangguan fisik, perubahan rutinitas harian, hingga pengalaman traumatis.

"Stres dan ketidakstabilan pola tidur dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya episode pada anak yang secara biologis rentan," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Psikolog Anak dan Keluarga dari Universitas Indonesia, Rose Mini, mengatakan night terror merupakan gangguan tidur parasomnia umum, terutama pada anak-anak, yang ditandai dengan kepanikan ekstrem, menjerit, atau meronta-ronta saat tidur.

Rose menyebut kondisi ini umumnya terjadi pada anak-anak, meskipun dalam beberapa kasus juga dapat dialami oleh orang dewasa. Fase night terror biasanya muncul setelah anak tidur selama beberapa jam, ketika anak belum benar-benar berada dalam fase tidur yang lelap.

Saat fase night terror muncul, anak akan merasakan takut atau kecemasan secara mendadak. Gejalanya dapat berupa detak jantung yang meningkat, keringat berlebih, teriakan atau tangisan, serta perilaku gelisah yang tampak intens.

"Night terror dapat terjadi pada anak yang sedang demam atau memiliki kondisi penyakit tertentu. Selain itu, faktor ketakutan dan kondisi psikologis, seperti baru saja dimarahi atau mengalami tekanan emosional, juga dapat menjadi pemicu," katanya.

Menurut Rose, orang tua tidak perlu merasa khawatir secara berlebihan ketika anak mengalami night terror. Menurutnya, dalam banyak kasus, kondisi tersebut cenderung membaik dengan sendirinya seiring pertambahan usia anak.

Dia juga menjelaskan bahwa anak yang mengalami night terror mungkin memiliki kerentanan terhadap kecemasan. Akan tetapi, kondisi ini tidak serta-merta berdampak langsung pada gangguan kesehatan mental. Jika mengalami hal ini, orang tua hanya perlu tetap melakukan pemantauan perkembangan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"Namun, jika kejadian ini muncul berulang kali, tidak menunjukkan perbaikan atau justru semakin berat, sebaiknya orang tua berkonsultasi dengan psikiater, psikolog, atau dokter yang berkompeten," katanya.

Di luar itu, terdapat sejumlah langkah yang perlu diperhatikan ketika anak mengalami night terror. Pada kondisi ini, orang tua perlu tahu bahwa anak sebenarnya berada dalam keadaan tidak sepenuhnya sadar. Kondisi ini, mirip dengan fenomena tidur berjalan.

Penangannya pun mirip, yakni sebaiknya tidak berusaha untuk membangunkannya secara paksa atau dengan cara mengagetkan. Orang tua justru disarankan tetap bersikap tenang dan mendampingi anak hingga episode mereda.

Apabila anak tampak meronta atau gelisah, cukup sentuh atau pegang tangannya secara lembut guna memastikan keselamatannya, lalu jauhkan dari potensi benda berbahaya. Hindari juga memeluk atau menahan tubuh anak secara berlebihan karena tindakan tersebut dapat meningkatkan ketidaknyamanan.

Sebagai langkah pencegahan, Rose menyarankan orang tua untuk menciptakan rutinitas tidur yang konsisten dan suasana yang menenangkan sebelum anak beristirahat. Aktivitas yang bersifat terlalu stimulatif, seperti bermain secara berlebihan, melompat-lompat, menonton tayangan bernuansa menegangkan, maupun situasi yang memicu kemarahan dan tangisan, sebaiknya dihindari menjelang tidur.

Sebaliknya, orang tua dapat menciptakan rutinitas yang lebih menenangkan, misalnya dengan membacakan cerita, menyanyikan lagu lembut, atau memberikan sentuhan ringan agar anak merasa nyaman. Yang terpenting, katanya, anak merasakan kehadiran dan dukungan orang tua sehingga memasuki waktu tidur tanpa rasa cemas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melakukan pembenahan besar setelah menonaktifkan sekitar 13,5 juta peserta PBI JKN sejak 2025 yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa DTSEN kini menjadi satu-satunya rujukan nasional untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Saat ini, pemerintah siap melakukan perbaikan sistem agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah tepat sasaran.

“DTSEN adalah data yang dikelola sepenuhnya oleh BPS. Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian lain bertugas membantu pemutakhiran data tersebut,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah terkait Jaminan Sosial, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, penggunaan satu data nasional diperlukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial yang selama ini masih bermasalah. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan program PKH dan bantuan sembako ditengarai sekitar 45% tidak tepat sasaran.

DTSEN Fondasi Penyaluran Bansos dan PBI

DTSEN dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan pertama kali diserahkan secara resmi pada Februari 2025. Data ini merupakan hasil penunggalan berbagai basis data sebelumnya seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek yang selama bertahun-tahun tersebar di berbagai kementerian tanpa mekanisme pemutakhiran terstruktur.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN mencakup data individu dan keluarga yang telah dibersihkan dari duplikasi.

“Dalam DTSEN tidak ada duplikasi individu maupun keluarga. Pada proses penunggalan, kami juga menemukan data lama yang masih mencatat individu yang sudah meninggal, dan itu kami bersihkan,” ujar Amalia.

Per 23 Januari 2026, DTSEN telah mencapai versi kelima, dengan cakupan sekitar 289 juta data individu berbasis NIK dan 95 juta data keluarga. Pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi BPS pusat dan daerah, pemerintah daerah, serta verifikasi lapangan.

Ketidaktepatan Sasaran PBI

Pemanfaatan DTSEN mengungkap ketimpangan distribusi PBI JKN. Sejumlah penduduk miskin dan rentan belum tercakup, sementara kelompok yang relatif lebih mampu masih tercatat sebagai penerima.

“Masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI JKN, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima,” kata Gus Ipul.

Dia menyebut jumlah penduduk desil 1–5 yang belum menerima PBI mencapai lebih dari 54 juta jiwa, sedangkan penerima dari desil 6–10 dan non-desil mencapai lebih dari 15 juta jiwa. Temuan ini menjadi dasar penyesuaian kepesertaan PBI secara bertahap sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Penonaktifan Bertahap dan Penurunan Error

Sepanjang 2025, pemerintah menonaktifkan sekitar 13,5 juta peserta PBI JKN yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan DTSEN. “Tahun lalu kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Dari jumlah itu, sekitar 87 ribu melakukan reaktivasi,” ujar Gus Ipul.

Sebagian peserta yang dinonaktifkan berpindah ke segmen mandiri karena dinilai telah mampu membayar iuran sendiri. Sebagian lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah yang telah mencapai universal health coverage (UHC).

“Ini menunjukkan penonaktifan dilakukan secara tepat, karena mereka mampu secara mandiri atau sudah dibiayai APBD daerahnya,” katanya.

Pemerintah menyebut kebijakan ini menurunkan inclusion error (penerima tidak layak) dan exclusion error (penerima layak tetapi tidak menerima) secara signifikan.

Perlindungan Pasien Penyakit Katastrofik

Dalam penyesuaian kepesertaan PBI, pemerintah memberi perhatian khusus pada peserta dengan penyakit berbiaya besar, seperti gagal ginjal, kanker, penyakit jantung, dan talasemia.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa gangguan layanan bagi kelompok ini berisiko fatal. “Pasien cuci darah harus menjalani layanan dua sampai tiga kali seminggu. Kalau berhenti satu sampai tiga minggu, itu bisa berakibat fatal,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan mencatat jumlah pasien cuci darah di Indonesia mencapai sekitar 200 ribu orang, dengan penambahan sekitar 60 ribu pasien baru setiap tahun. Dari perubahan kepesertaan PBI, sekitar 12 ribu pasien cuci darah sempat keluar dari kepesertaan.

Untuk mencegah gangguan layanan, pemerintah menerapkan mekanisme reaktivasi berbasis kebutuhan medis. “Peserta yang dinonaktifkan tetapi membutuhkan layanan dapat diaktifkan kembali melalui surat keterangan kebutuhan layanan dari dinas sosial,” kata Budi.

BPJS Kesehatan Tegaskan Peran dan Cakupan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik, bukan badan usaha yang berorientasi profit.

“BPJS Kesehatan itu badan hukum publik dan kedudukannya langsung di bawah Presiden. Tugas kami memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan,” ujarnya.

Saat ini, cakupan JKN telah mencapai lebih dari 98% penduduk Indonesia, dengan 473 kabupaten/kota dan 35 provinsi telah mencapai UHC. Pemanfaatan layanan juga meningkat signifikan, dari sekitar 252 ribu kunjungan per hari pada awal implementasi JKN menjadi lebih dari 2 juta kunjungan per hari.

Pemutakhiran Data Berkelanjutan

BPS menegaskan pemutakhiran DTSEN akan terus dilakukan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.

“Ini memang proses transisi. Belum sempurna 100%, tetapi perbaikan sudah terlihat dan tingkat kesalahan penyaluran semakin kecil,” ujar Amalia.

Ke depan, DTSEN akan dimanfaatkan lintas sektor, termasuk untuk penentuan peserta sekolah rakyat dan penyaluran bansos triwulanan yang didahului verifikasi lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukanrebalancingpada sejumlah indeks ternama memicu respons dari para pelaku pasar modal, terutama manajer investasi. Sejumlah pengelola dana investasi mengaku akan turut melakukanrebalancingterhadap portofolio mereka.

Chief Investment Officer Korea Investment Management (KIM) Indonesia Barkah Supriadi, menilai bahwa secara umum, perubahan konstituen ini akan memicurebalancingteknikal untuk menjaga relevansi portofolio yang mereka racik terhadap kebutuhan pasar.

Terutama terhadap reksa dana indeks dan ETF.Rebalancingyang terjadi terhadap LQ45, IDX30, atau IDX80 akan secara otomatis direplikasi oleh KIM guna mengurangitracking error.

“Masuknya saham berkapitalisasi pasar besar ke dalam LQ45 dan IDX80 akan memaksa MI pengelola ETF/indeks untuk segera melakukan penyesuaian,” katanya kepadaBisnis, Selasa (27/1/2026).

Data Pasar Dana menunjukkan, KIM memiliki sedikitnya 2 reksa dana yang mengacu kepada indeks Tanah Air, yaitu KISI IDX30 ETF dan KISI IDX Value 30 ETF.

Reksa dana KIM yang mengacu kepada indeks IDX30 memiliki eksposur yang cukup besar terhadap saham-saham perbankan, seperti BBCA, BBNI, atau BBRI. Selain itu, saham AMRT dan ASII turut masuk dalam daftar ini.

ITMG dan SMGR sebagai konstituen IDX30 yang dikeluarkan dari indeks, tidak masuk dalam 10top equity holdingKIM di reksa dana ini. Begitu juga dengan BUMI dan EMTK yang baru masuk dalam indeks tersebut.

Sementara terhadap reksa dana saham aktif, Barkah menilai bahwa manajer investasi dengan strategi aktif akan cenderung mengevaluasi prospek pertumbuhan saham-saham baru yang tergabung dalam indeks tersebut.

“Untuk reksa dana campuran, dampaknya mungkin tidak seagresif reksa dana saham murni karena adanya alokasi di instrumen pendapatan tetap dan pasar uang. Namun, perubahan ini tetap menjadi acuan dalam menyusun porsi ekuitas agar tetap kompetitif terhadap kinerja pasar secara keseluruhan,” katanya.

Meskipun begitu, Barkah tidak menerangkan secara rinci penilaian KIM terhadap saham-saham yang dikeluarkan dari indeks ternama Tanah Air, seperti ITMG, SMGR, ACES, AVIA, LSIP, atau PNBN.

Secara umum, terhadaprebalancingyang terjadi KIM akan tetap melakukan analisis fundamental yang mendalam terhadap saham-saham yang tercatat sebagai konstituen dalam portofolio reksa dana mereka. Artinya, KIM tidak sekadar mengikuti perubahan dalam daftar panjang indeks.

“Strategi KIM Indonesia akan tetap dinamis dengan mengkombinasikan saham-saham dalam indeks utama untuk likuiditas dan saham di luar indeks untuk optimalisasi imbal hasil,” katanya.

Senada, Direktur Panin Asset Management Rudiyanto juga menegaskan jika terdapatrebalancingpada IDX30, pihaknya akan segera menyesuaikan portofolio terhadap reksa dana Panin IDX-30.

Hanya saja, terhadap reksa dana selain indeks, aksirebalancingyang terjadi tidak serta merta membuat Panin untuk menyesuaikan portofolio reksa dana saham maupun campuran. Pihaknya lebih menekankan pada fundamental danstorydari saham tersebut.

“Kalau masuk dan keluarnya saham [dari portofoliio reksa dana], tergantung apakah saham tersebut valuasi,story, atau pertumbuhan laba bersihnya positif atau tidak. Jika tidak, belum tentu akan terlalu berdampak juga,” katanya kepadaBisnis,Selasa (27/1/2026).

Diberitakan sebelumnya, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diketahui telah menetapkan perubahan konstituen sejumlah indeks utama, termasuk LQ45, IDX30, dan IDX80 untuk periode efektif pada 2 Februari sampai dengan 30 April 2026.

Dalam pengumuman teranyar, PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) masuk ke indeks LQ45 menggantikan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES).

Sementara itu, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) dan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) bergabung ke IDX30 menggeser posisi PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG).

Di jajaran IDX80, nama-nama seperti SMGR, BREN, CUAN, dan HRTA masuk menggantikan posisi AVIA, LSIP, dan PNBN.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.