Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

DANA Indonesia mengungkap masih banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum memanfaatkan layanan pembayaran digital seperti QRIS.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat digitalisasi usaha kecil di Indonesia.

Director of Communications DANA Indonesia Olavina Harahap mengatakan temuan tersebut diperoleh dari peserta program SisBerdaya dan DisBerdaya 2026 yang diikuti lebih dari 6.800 UMKM perempuan dan perempuan penyandang disabilitas dari berbagai daerah.

"Bahkan peserta-peserta yang ikut program ini, yang kami minta punya QRIS supaya bisa jualan, belum semuanya memiliki. Padahal itu salah satu bagian penting dari digitalisasi keuangan," ujar Olavina di sela Offline Mentoring Workshop SisBerdaya dan DisBerdaya 2026 di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut dia, penggunaan layanan pembayaran digital menjadi kebutuhan bagi UMKM mengingat semakin banyak konsumen yang bertransaksi secara nontunai.

"Kalau mereka tidak punya layanan keuangan digital, bagaimana orang mau membeli? Sekarang orang sudah lebih senang menggunakan QRIS," katanya.

Selain penggunaan QRIS, DANA juga menilai masih banyak UMKM yang belum mengelola administrasi keuangan secara baik. Banyak pelaku usaha masih mencampurkan keuangan pribadi dan usaha, bahkan belum memiliki pencatatan arus kas yang rapi.

Karena itu, perusahaan memasukkan pengelolaan keuangan digital sebagai salah satu materi utama dalam program SisBerdaya.

"Kami mengajarkan bagaimana mengatur keuangan secara digital untuk UMKM. Itu penting karena dari sana mereka bisa memiliki pencatatan yang lebih baik dan ke depan akan lebih mudah mengakses pembiayaan," ujar Olavina.

Ia menambahkan peserta juga didorong memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bagian dari legalitas usaha serta memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk.

Ke depan, DANA berharap pelaku UMKM yang telah bergabung dalam ekosistem digital dapat memperoleh akses pembiayaan melalui layanan DANA Bisnis, meski implementasinya masih dilakukan secara bertahap.

"Tujuannya memang ke sana, supaya mereka nantinya bisa lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan. Tapi kami melakukannya pelan-pelan," ujarnya.

Program SisBerdaya diinisiasi DANA bersama Ant International Foundation sejak 2023 untuk meningkatkan kapasitas UMKM perempuan melalui pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi. Program tersebut diperluas pada 2024 melalui DisBerdaya yang menyasar perempuan penyandang disabilitas.

Tahun ini, program menjaring lebih dari 6.800 peserta. Sebanyak 35 finalis terpilih mengikuti mentoring intensif dan berkesempatan memperoleh bantuan pengembangan usaha dengan total hadiah Rp750 juta.

Berdasarkan evaluasi DANA terhadap pelaksanaan program sepanjang 2023-2025, peserta mencatat rata-rata peningkatan pendapatan sebesar 113 persen dan pertumbuhan produksi sebesar 126 persen dalam enam bulan setelah mengikuti pendampingan.

Kategori usaha yang paling banyak diikuti peserta tahun ini berasal dari sektor makanan dan minuman (52 persen), diikuti fesyen dan aksesori (23,3 persen), serta kerajinan tangan (8,8 persen).

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan masih terdapat sejumlah kekurangan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru setelah enam bulan diberlakukan sejak awal 2026.

Burhanuddin mengatakan, sebagai praktisi hukum, dirinya melihat masih banyak hal yang perlu disempurnakan dalam penerapan KUHP dan KUHAP baru tersebut.

"Tetapi di dalam pelaksanaannya, kita sebagai orang praktisi masih banyak kekurangan-kekurangannya, apalagi ini baru 6 bulan," ujar Burhanuddin di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menilai perlu adanya penyempurnaan aturan internal Kejaksaan agar selaras dengan KUHP dan KUHAP yang baru.

Terlebih, pimpinan Kejaksaan RI itu mengakui implementasi KUHP dan KUHAP baru belum berjalan secara menyeluruh.

"Saya mengharapkan ini bagaimanapun juga aturan-aturan baku yang kami buat di kami itu belum bisa menyeluruh karena ini baru 6 bulan," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menilai pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru merupakan momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya reformasi hukum pidana materiil dan formil dilakukan secara bersamaan.

Menurutnya, KUHP baru telah menggeser paradigma pemidanaan yang sebelumnya berorientasi pada pembalasan menjadi proses hukum yang lebih berkeadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.

Sementara itu, KUHAP baru memperkuat prinsip due process of law dengan menjadikan perlindungan hak asasi manusia (HAM), peradilan yang adil, serta akuntabilitas aparat penegak hukum sebagai fondasi utama.

"KUHAP ini memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, hingga para penyandang disabilitas serta penyempurnaan kewenangan aparat terhadap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," pungkasnya.

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap sejumlah catatan dalam enam bulan pertama penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 silam. Meski menilai implementasi awal berjalan cukup baik, Burhanuddin menyebut masih terdapat sejumlah kendala yang perlu segera dibenahi.

Hal itu disampaikan Burhanuddin saat membuka diskusi bertajuk Refleksi 6 Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP: Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Efektif, Akuntabel, dan Berkeadilan di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Burhanuddin, capaian selama enam bulan pertama penerapan aturan baru patut diapresiasi. Namun, ia menyatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian. Ia menyebut tantangan pertama adalah belum tersedianya sejumlah peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menjalankan ketentuan dalam KUHAP baru.

“Evaluasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menunjukkan implementasi KUHAP baru masih terkendala karena sejumlah ketentuan seperti mekanisme keadilan restoratif, sistem peradilan pidana terpadu berbasis IT, memerlukan suatu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah,” ujarnya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kejaksaan telah menyusun petunjuk teknis internal sembari mendorong percepatan penerbitan regulasi turunan yang diamanatkan undang-undang.

“Kejaksaan telah menyusun petunjuk teknis internal dan terus mendorong percepatan penerbitan regulasi pelaksana yang diamanatkan undang-undang,” lanjutnya.

Selain itu, Burhanuddin juga menyoroti masih adanya perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum terkait penerapan sejumlah ketentuan baru, khususnya mengenai pidana alternatif. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak segera diselaraskan.

“Yang kedua adalah perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum mengenai kewenangan penerapan pidana alternatif dan keseragaman praktik nasional. Jika tidak diselaraskan, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat,” katanya.

Karena itu, ia menilai penerapan KUHP baru menuntut harmonisasi regulasi, penguatan sinergi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

“Pemberlakuan KUHP sebagai poros hukum pidana menuntut harmonisasi regulasi, sinergi antar lembaga, sekaligus penguatan kapasitas jaksa secara teknis dan budaya hukum agar kewenangan dijalankan secara profesional, akuntabel, berkeadilan, dan substantif,” ujar Burhanuddin.

Meski demikian, Jaksa Agung menegaskan berbagai tantangan tersebut tidak boleh dipandang sebagai kelemahan dalam implementasi KUHP dan KUHAP baru.

Menurut Burhanuddin, setiap transformasi besar dalam sistem hukum memang memerlukan proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan agar tujuan reformasi hukum dapat tercapai secara optimal.

“Perlu ditegaskan bahwa tantangan yang telah disebut bukanlah cermin suatu kelemahan, melainkan bukti kedewasaan dan rasa tanggung jawab kita dalam menghadapi perubahan,” ucapnya.

Lebih lanjut. Jaksa Agung mengungkapkan bahwa dari sembilan mekanisme baru dalam KUHP dan KUHAP, Kejaksaan telah berhasil mengimplementasikan enam mekanisme pada periode Januari hingga Mei 2026.

Ia menyebut, implementasi tersebut dilakukan dalam penanganan 605 perkara yang ditangani oleh Bidang Tindak Pidana Umum.

Menurutnya, capaian itu menunjukkan mulai terbentuknya praktik pelaksanaan hukum pidana baru di lapangan, termasuk penerapan mekanisme seperti keadilan restoratif, plea bargaining, serta deferred prosecution agreement (DPA) dalam perkara tertentu.

“Berdasarkan data yang diperoleh sepanjang periode Januari hingga Mei 2026, Bidang Tindak Pidana Umum telah berhasil mengimplementasikan enam dari sembilan mekanisme tersebut dari 605 perkara yang ditangani,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin menyinggung wacana penyatuan satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) ke dalam struktur baru bernama Jaksa Agung Muda Operasi.

Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam Seminar Nasional Refleksi Enam Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP serta Bedah Buku di Universitas Al-Azhar, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Mulanya, Burhanuddin menjelaskan refleksi implementasi KUHP dan KUHAP. Dalam pidatonya, dia beberapa kali menyebut istilah pidana umum (Pidum). Padahal, di lingkungan Kejaksaan Agung terdapat satuan kerja lain yang juga berkaitan dengan penegakan hukum, yakni pidana khusus (Pidsus).

Menurut Burhanuddin, pemisahan antara Pidum dan Pidsus di Korps Adhyaksa saat ini dinilai kurang efektif. Oleh karena itu, muncul wacana pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi.

"Kenapa saya sampaikan di sini selalu menyebutkan Pidum-Pidum? Karena memang di kami ini sebenarnya idealnya begitu, adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus," ujar Burhanuddin.

Dia menambahkan, di bawah Jaksa Agung Muda Operasi nantinya akan dilakukan penyelarasan aturan pelaksanaan yang selama ini terpisah antara Pidum dan Pidsus.

"Tapi saya melihat ini kurang efektif sebenarnya. Kenapa tidak digunakan menjadi Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian ada Pidana Umum dan Pidana Khusus," imbuhnya.

Meski demikian, Burhanuddin menegaskan bahwa penyatuan satuan kerja di Kejaksaan Agung tersebut masih sebatas wacana. Pasalnya, proses pembentukannya masih panjang dan memerlukan masukan dari berbagai pihak terkait.

Adapun, Burhanuddin menyatakan pembentukan Jaksa Agung Muda Operasi merupakan bentuk sikap adaptif Korps Adhyaksa dalam mengikuti penyempurnaan KUHP maupun KUHAP.

"Sehingga di dalam pelaksanaannya kita harapkan lebih mudah, lebih efektif, dan terutama lebih murah lagi, tidak terlalu panjang antara pemisahan Pidum dan Pidsus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar pengembalian secara bertahap dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke kas pemerintah di Bank Indonesia (BI), yang sebelumnya ditebar ke sejumlah himpunan bank milik negara (himbara).

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Purbaya sempat menyebut ada sekitar Rp300 triliun dana simpanan kas pemerintah yang ditebar ke himbara untuk menggenjot likuiditas. Otoritas fiskal pun pada awal tahun memutuskan untuk memperpanjang batas akhir periode penempatannya dari Maret ke September 2026.

Saat diminta konfirmasi, Purbaya tidak membantah maupun mengonfirmasi kabar tersebut. Akan tetapi, dia memastikan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan BI.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Sebelumnya, pada Senin (22/6/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sempat buka suara mengenai kabar tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner atau DK OJK Dian Ediana Rae mengaku sempat mendengar kabar tersebut.

Namun demikian, Dian menilai pemerintah dan BI dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal berkoordinasi lebih lanjut mengenai tahapan untuk pengembalian dana tersebut.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dian mengaku berharap agar dana SAL dari himbara ke kas pemerintah di BI tidak dilakukan secara langsung. Apabila pengembaliannya lantaran kebutuhan pemerintah, maka nantinya otoritas fiskal berhak menarik kembali dana tersebut dari himbara.

Sebab, penarikan dana tanpa dilakukan bertahap bisa berisiko memengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Apalagi, Dian menilai penempatan dana pemerintah ini bisa membantu untuk menjaga suku bunga perbankan tidak naik tinggi.

Sebagai catatan, penarikan kembali dana SAL di himbara ini bukan yang pertama kali terjadi. Jelang akhir 2025, pemerintah sempat menarik sebagian dana tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja.

"Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia nanti mudah-mudahan akan sepakat dengan kita dengan OJK bahwa ini bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank," ujar pria yang pernah menjadi Kepala Perwakilan BI itu.

Di sisi lain, Direktur Utama BRI Hery Gunardi turut mendengar juga soal kabar pengembalian bertahap dana tersebut. Dia menyampaikan bahwa perseroan telah menyalurkan keseluruhan penempatan dana SAL tahap pertama September 2025 lalu yakni Rp55 triliun.

"Memang ada rencana pemerintah, Kementerian Keuangan, nanti secara berkala akan kami kembalikan," ujar Hery kepada wartawan di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, Purbaya pertama kali menempatkan dana total Rp200 triliun di lima Himbara pada September 2025 yaitu ke Bank Mandiri (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun) dan BSI (Rp10 triliun).

Beberapa bulan setelahnya, dia menambahkan injeksi total Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI serta turut menempatkan sebagian di BUMD Bank Jakarta.

Sebagian uang tersebut senilai Rp75 triliun sempat ditarik lagi untuk mendanai belanja APBN akhir tahun. Pada April 2026, dia mengungkap bahwa akumulasi dana SAL yang dimiliki pemerintah tembus Rp420 triliun. Sebesar Rp300 triliun ditebar ke himbara, dan sisanya berada di kas pemerintah di bank sentral.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menyicil pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai Juli 2026.

DBH ini merupakan hak daerah dari sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Bahkan, Purbaya turut menjanjikan terkait dengan penambahan untuk alokasi 2026.

"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa adanya pemangkasan DBH maupun pagu anggaran TKD secara keseluruhan turut dipengaruhi oleh rencana efisiensi belanja pemerintah, di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.

Apalagi, belanja kini terpusat untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi khususnya energi yang sudah mencapai Rp203,7 triliun sampai Mei 2026. Belum lagi, Purbaya menyebut kini rata-rata harga minyak secara tahun berjalan sudah mencapai US$100 per barel.

Namun demikian, Purbaya menyebut fiskal pemerintah masih akan memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak nantinya bisa turun ke kisaran level US$75 sampai US$80 per barel.

"Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa [anggaran]. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," jelasnya.

Usai rapat, Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani mengatakan pihaknya bakal menyiapkan skema pembayaran cicilan untuk DBH yang menjadi hak daerah selama dua tahun ke belakang.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH. Untuk 2 tahun [ke belakang]," jelas Askolani.

Pemerintah tidak akan membiarkan peternak rakyat mengalami kerugian akibat tekanan harga

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan pembelian telur ayam ras di tingkat peternak wajib mengacu pada harga acuan pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram (kg).

"Merespons aspirasi peternak, harga acuan pembelian atau HAP di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram wajib dipatuhi dan akan dikawal oleh Satgas Pangan Polri," kata Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan HAP sebesar Rp26.500 per kg tersebut disepakati dalam dialog antara pemerintah dan peternak ayam petelur rakyat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif, Kementerian Pertanian akan mengirim surat imbauan dengan tembusan kepada Satuan Tugas Pangan Polri guna mengawal penerapan HAP dan melindungi peternak dari kerugian.

Selain kebijakan penetapan HAP telur di tingkat peternak pada angka Rp26.500 per kilogram yang wajib dipatuhi seluruh pengepul dan pembeli telur, pemerintah juga melakukan penyaluran jagung melalui mekanisme program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) untuk menekan biaya pakan peternak.

Kemudian Amran mendorong adanya peningkatan frekuensi serapan telur oleh Badan Gizi Nasional (BGN) melalui program makan bergizi gratis (MBG) dari satu kali menjadi tiga kali seminggu.

Mengenai hal itu, Amran menyebut telah berkomunikasi langsung dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengirim surat rekomendasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memasukkan sektor budidaya ayam petelur dalam daftar negatif investasi guna melindungi usaha rakyat dari tekanan investor besar.

Amran menuturkan langkah tersebut sebagai komitmen memperkuat sektor perunggasan nasional dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah tidak akan membiarkan peternak rakyat mengalami kerugian akibat tekanan harga," tegasnya.

Menurutnya, perjuangan peternak petelur Indonesia harus diapresiasi karena telah berhasil memenuhi kebutuhan protein masyarakat bahkan mampu mengekspor ke negara lain.

"Kami apresiasi dan kami bangga dengan peternak petelur seluruh Indonesia yang mampu memenuhi kebutuhan anak bangsa bahkan ekspor ke negara lain," katanya.

"Di sisi lain, kami sudah mengambil beberapa kebijakan dan langkah-langkah agar kita bisa lindungi mereka jangan sampai merugi," tambah Amran.

Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menegaskan komitmennya untuk terus hadir melindungi peternak rakyat melalui kebijakan yang berpihak, pengawasan yang ketat, dan koordinasi lintas lembaga yang solid.

Seluruh pihak dari pedagang hingga pengepul diminta mematuhi HAP Rp26.500 per kilogram yang telah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diberlakukan Satgas Pangan.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, mewakili seluruh asosiasi dan koperasi peternak layer nasional menyambut baik keputusan yang diambil Mentan Amran.

Ia juga menitikberatkan bahwa tidak ada lagi toleransi bagi pembelian telur di bawah HAP Rp26.500 per kilogram.

"Tidak boleh ada lagi pembelian telur di bawah harga HAP Rp26.500. Kami sampaikan kepada seluruh peternak di seluruh Indonesia, apabila masih terjadi penekanan atau pembelian telur di bawah harga Rp26.500, segera laporkan kepada Badan Pangan Nasional," tegas Yudianto.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pengumpul dan pembeli telur ayam ras tidak lagi melakukan transaksi di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp 26.500 per kilogram. Ia mendorong Satgas Pangan Polri mengawal penerapan harga acuan tersebut.

Kebijakan itu diambil setelah harga telur di sejumlah sentra produksi turun jauh di bawah HAP. Kondisi tersebut membuat peternak menghadapi tekanan akibat melemahnya harga jual di tengah biaya usaha yang masih tinggi.

"Kami sudah mengambil beberapa kebijakan agar kita bisa melindungi mereka, jangan sampai merugi. Pertama, HAP kami minta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur. Harga HAP-nya adalah Rp 26.500 per kilogram," kata Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Mentan akan mengirim surat imbauan kepada peternak dengan tembusan Satgas Pangan untuk memantau pelaksanaan HAP di lapangan. Pengawasan dilakukan agar tidak ada praktik pembelian telur di bawah harga acuan yang merugikan peternak.

Amran juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meningkatkan penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, langkah tersebut dapat membantu mempercepat pemulihan harga di tingkat peternak. "Ya, tiga kali seminggu, cepat itu nanti bakal cepat," ujar Amran.

Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso menyambut langkah pemerintah. Ia menilai keputusan yang diambil Mentan akan membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak petelur yang selama ini menghadapi fluktuasi harga.

Menurut Yudianto, anjloknya harga telur dipicu kondisi kelebihan pasokan atau oversupply di sejumlah daerah sentra produksi. Harga telur di Jawa Timur sempat turun hingga Rp 21.500 per kilogram, di Jawa Tengah sekitar Rp 22.500 per kilogram, sedangkan di Jawa Barat dan Jakarta berada pada kisaran Rp 22.500 hingga Rp 23.000 per kilogram.

"Mulai hari ini tidak ada lagi pembelian telur di bawah harga HAP, yaitu Rp 26.500 per kilogram," ujarnya.

Kondisi tersebut semakin memberatkan peternak karena biaya pakan masih tinggi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga ikut mendorong kenaikan biaya produksi.

"Yang jelas ini karena terjadi oversupply. Yang jelas terjadi oversupply telur," tutur Yudianto.

Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif mengatakan pemerintah daerah rutin mempertemukan peternak dan pedagang dua kali sepekan untuk menyepakati harga telur. Kesepakatan tersebut kemudian dipublikasikan dan menjadi salah satu acuan perdagangan telur di wilayah Indonesia Timur.

Pemerintah mulai mengimplementasikan mekanisme ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN) pada 1 Juni 2026. Pada tahap awal, kebijakan ini mencakup tiga komoditas ekspor utama Indonesia, yakni batu bara, kelapa sawit, dan fero alloy (paduan besi).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekspor ketiga komoditas tersebut akan dilakukan melalui BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI.

"Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan tiga komoditas strategis yang juga merupakan tiga ekspor terbesar kita, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan feroalloy," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (31/5).

Ia menegaskan kebijakan ekspor satu pintu diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor nasional, termasuk memastikan kualitas dan validitas data ekspor berjalan lebih baik. "Pengaturan ini memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor," katanya.

Implementasi kebijakan dibagi dalam dua tahap. Airlangga mengatakan pemerintah memberikan masa transisi agar para pelaku usaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem baru tersebut.

Tahapan Implementasi

Tahap ITahap pertama merupakan masa transisi yang berlangsung mulai 1 Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam tahap ini, perusahaan eksportir tetap dapat melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Namun, eksportir wajib menyampaikan laporan kepada PT DSI secara elektronik melalui sistem layanan ekspor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dokumen ekspor seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen pelengkap pabean, hingga dokumen transaksi masih menggunakan nama perusahaan eksportir. Pengoperasian sistem layanan ekspor melalui portal CEISA serta pelaporan devisa hasil ekspor SDA (DHE SDA) melalui sistem SIMODIS juga tetap dilakukan oleh perusahaan dan dilaporkan kepada PT DSI.

Selain itu, kewajiban perizinan dan pembayaran ekspor seperti bea keluar, PNBP SDA, dan pungutan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan.

Pemerintah akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama implementasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan tahapan berikutnya, termasuk kesiapan penerapan skema QQ (Qualitate Qua) PT DSI selaku BUMN ekspor.

Dengan skema ini, eksportir tetap dapat melakukan ekspor SDA secara langsung, namun dokumen administrasinya tercatat atas nama "Perusahaan QQ BUMN Ekspor".

Tahap IITahap kedua atau masa implementasi penuh ditargetkan berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Seluruh proses ekspor hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema penuh tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir dan bertanggung jawab atas seluruh proses ekspor, mulai dari transaksi, kontrak, customs clearance, pengangkutan, hingga pembayaran.

Seluruh dokumen ekspor, pengoperasian sistem layanan ekspor melalui portal CEISA 4.0, pelaporan DHE SDA melalui sistem SIMODIS, hingga pemenuhan kewajiban perizinan akan dilakukan oleh PT DSI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatra pascagangguan transmisi interkoneksi dinilai perlu dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian guna menjaga stabilitas sistem tenaga listrik hingga pasokan kembali normal. Dengan cakupan interkoneksi yang membentang ribuan kilometer serta melibatkan banyak pembangkit dan jaringan transmisi, pemulihan yang berlangsung dalam waktu relatif cepat dinilai menunjukkan penanganan yang cukup baik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M Kholid Syeirazi menilai pemulihan sistem interkoneksi berskala besar tidak dapat dilakukan secara instan karena seluruh komponen sistem harus kembali tersinkronisasi secara stabil.

“Pemulihan sistem kelistrikan skala besar memang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Yang dikejar bukan sekadar cepat menyala, tetapi memastikan sistem kembali normal secara aman dan andal,” ujar Kholid dalam keterangan, Ahad (31/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam sistem interkoneksi, kestabilan frekuensi menjadi indikator utama keseimbangan antara daya pembangkitan dan beban pelanggan. Ketika terjadi gangguan besar dan sejumlah pembangkit lepas dari sistem, frekuensi dapat turun drastis dan memicu efek domino pada jaringan kelistrikan.

“Kalau recovery dilakukan terlalu cepat tanpa sinkronisasi yang tepat, risikonya frekuensi kembali turun dan memicu pembangkit lepas lagi dari sistem. Itu yang harus dihindari,” jelasnya.

Karena itu, proses pemulihan dilakukan secara bertahap dan terukur agar sinkronisasi antarpembangkit tetap terjaga, baik dari sisi frekuensi, tegangan, maupun sudut fasa sistem.

Bisnis.com, MEDAN - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatra Utara (Sumut) menyebut telah berhasil memulihkan sistem kelistrikan yang sebelumnya terdampak gangguan pada Jumat (22/5/2026) petang.

General Manager PLN UID Sumut Mundhakir Salman menyampaikan pemulihan penuh yang dilakukan pada Minggu (24/5/2026) pukul 20.21 WIB telah mengalirkan kembali secara bertahap pasokan listrik ke 4,87 juta pelanggan di Sumut.

"Alhamdulillah, sistem kelistrikan di wilayah Sumatra Utara kini telah kembali normal. Sebanyak 540 penyulang sudah kembali beroperasi dan 4,87 juta pelanggan kembali mendapatkan pasokan listrik," ujar Mundhakir dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Sebelumnya, insiden black out atau padam massal terjadi di sejumlah provinsi di Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), termasuk di Sumut sejak Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 18.44 WIB. Beberapa daerah di Sumut bahkan melaporkan padam listrik hingga 26 jam lebih.

PLN menyebut gangguan pada transmisi 275 kV Muaro Bungo-Sungai Rumbai di Provinsi Jambi akibat cuaca buruk sebagai penyebab black out se-Sumbagut. Pasalnya, sebanyak 540 penyulang ikut terdampak.

Mundhakir mengatakan ratusan penyulang itu kini telah kembali beroperasi dan jutaan pelanggan PLN di Sumut kembali menikmati pasokan listrik secara bertahap.

"Proses pemulihan ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan Pemerintah, TNI/Polri, serta doa dan pengertian masyarakat selama penormalan sistem berlangsung," ujar Mundhakir.

Terkait lamanya proses pemulihan sistem Mundhakir menyampaikan PLN tetap mengedepankan aspek keselamatan, kehati-hatian, dan keandalan sistem.

Dia menyebut proses pemulihan dilakukan secara bertahap untuk memastikan jaringan kembali beroperasi dengan aman dan stabil, serta mencegah terjadinya gangguan lanjutan.

Mundhakir juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan akibat gangguan kelistrikan tersebut.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan. Kami juga mengapresiasi kesabaran masyarakat yang tetap mendukung dan memberikan kepercayaan kepada PLN selama proses pemulihan," ujarnya.

Sebagai antisipasi dan pengawasan pascainsiden, PLN menyiagakan petugas untuk melakukan pemantauan sistem kelistrikan secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan guna memastikan pasokan listrik kepada pelanggan tetap andal dan layanan kelistrikan berjalan optimal.

"PLN mengimbau masyarakat apabila menemukan gangguan atau kondisi lainnya masyarakat dapat segera melapor melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123," tandasnya.