JAKARTA - Pemerintah berkomitmen mempertahankan Harga Eceran Tertinggi (HET)MinyaKita sebesar Rp15.700 per liter demi menjaga daya beli masyarakat di tengah meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat jadi prioritas bagi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET MinyaKita di angka Rp15.700 per liter, meskipun biaya produksi meningkat akibat meningkatnya harga minyak sawit dunia. Bagi Presiden Prabowo, yang utama adalah tersedianya minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam keterangan resminya, Selasa (23/6/2026).

Qodari melanjutkan, pemerintah memahami harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama masyarakat. Karena itu, stabilitas harga MinyaKita menjadi penting.Mendag Busan Pastikan Harga MinyaKita Tak Jadi Naik

“Pemerintah juga mendengar, melihat, dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, khususnya kelompok masyarakat yang rentan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga MinyaKita ,” katanya.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



Ia menegaskan, langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan MinyaKita di pasar.

“Selain mempertahankan harga, pemerintah juga menegaskan bahwa distribusi MinyaKita berfokus pada pasar rakyat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan distribusi dan efisiensi tata niaga MinyaKita,” ujar Qodari.

Lebih lanjut, pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli MinyaKita sesuai HET, tetapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar.

“Tujuannya memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli MinyaKita dengan harga sesuai ketentuan, tetapi juga memperoleh pasokan yang kontinu di pasar. Fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi MinyaKita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat serta memastikan distribusinya berjalan dengan lebih baik,” ucap dia.

Ia menambahkan, menjaga stabilitas harga dan pasokan MinyaKita tidak hanya berkaitan dengan perlindungan daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

“Bagi pemerintah, menjaga kestabilan harga dan pasokan MinyaKita bukan sekadar upaya menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga bagian dari penegakan kedaulatan pangan nasional,” tegas Qodari.

JAKARTA - Menteri Perdagangan ( Mendag ), Budi Santoso memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng MinyaKita tidak akan mengalami kenaikan. Menurutnya pemerintah memilih mencari solusi lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan MinyaKitadi pasar.

"Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan," ungkap Mendag Budi Santoso atau yang akrab disapa Busan itu saat dijumpai di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin (22/6/2026).

Sebelumnya pemerintah sempat mewacanakan penyesuaian HET MinyaKita. Namun menurut Mendag Busan, pemerintah memutuskan untuk menempuh langkah lain yang dinilai lebih efektif dibanding menaikkan harga.

Pemerintah Pastikan Harga MinyaKita Naik, Ini Sebabnya



"Kita coba cari solusi yang lain dulu, yang lebih lebih bagus. Salah satunya adalah dengan menambah kuota untuk disalurkan oleh BUMN Pangan," jelasnya.

Sebagai langkah pengendalian harga, Kemendag, kata Busan tengah mengkaji peningkatan porsi distribusi MinyaKita melalui BUMN pangan. Saat ini, porsi distribusi melalui BUMN pangan minimal mencapai 35%. Angka tersebut berpotensi dinaikkan menjadi lebih dari 50%.

"Sekarang kan minimal 35 persen. Nah, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung, bisa aja misalnya di atas 50 persen," ujarnya.

Pemerintah Godok Aturan Baru Kenaikan HET MinyaKita



Mendag Busan mengatakan BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID FOOD akan berperan lebih besar dalam penyaluran MinyaKita ke pasar melalui distributor dan pengecer yang ditunjuk.

Menurutnya, mekanisme tersebut memungkinkan pengawasan harga menjadi lebih ketat. Pengecer yang menjual MinyaKita di atas HET pun berisiko dicoret dari jaringan distribusi.

"Bulog, ID FOOD, ini kan menunjuk distributornya atau pengecer. Menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nah, nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklist sama Bulog," pungkasnya.

Khudori

Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO

Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI

PEMERINTAH berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita. Saat ini HET MinyaKita sebesar Rp15.700/liter. Itu harga di konsumen akhir. Harga tersebut mulai berlaku sejak 14 Agustus 2024. Naik dari HET sebelumnya yang sebesar Rp14.000/liter. Meskipun sudah satu kata dalam pembahasan antar kementerian/lembaga (K/L), level HET belum ditetapkan. Termasuk kapan waktu beleid baru ini akan mulai berlaku.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menerangkan, besar-kecilnya kenaikan HET masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO. Hari-hari ini harga CPO fluktuatif. Harga tandan buah segar, bahan baku CPO, di tingkat petani bahkan sempat anjlok drastis seiring pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Bersama batu bara dan paduan besi, ekspor kelapa sawit akan dikontrol pemerintah melalui DSI.

Pemerintah menunggu hingga harga bahan baku minyak goreng lebih stabil. Kapan harga CPO stabil? Dalam 5 tahun terakhir, merujuk tradingeconomics, harga CPO fluktuatif. Harga terendah 3.304 ringgit Malaysia per ton pada 24 April 2023 dan tertinggi 7.009 ringgit Malaysia per ton pada 25 April 2022. Pada 8 Juni 2026, harga CPO di pasar dunia 4.554 ringgit Malaysia per ton. Harga CPO yang dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), 5 Juni 2026, ditetapkan sebesar Rp15.050/kg.

Fluktuasi harga CPO dipengaruhi dinamika penawaran dan permintaan. Ketidakseimbangan pasokan negara produsen utama (Indonesia dan Malaysia) dan permintaan global secara langsung menggerakkan pasar. Harga CPO dunia juga dipengaruhi harga minyak nabati kompetitor seperti minyak kedelai, bunga matahari, dan kanola. Jika harga minyak substitusi turun, permintaan dan harga CPO ikut tertekan, dan sebaliknya.

Berikutnya, harga CPO juga dipengaruhi kebijakan dan regulasi pemerintah. Sebelum ada program wajib pencampuran biodiesel dengan solar fosil, yang saat ini bernama B40 (40% biodiesel dari minyak sawit dicampur 60% solar fosil), permintaan CPO untuk kebutuhan domestik Indonesia belum besar. Setelah ada program wajib biodiesel, kebutuhan domestik naik. Ditambah aturan lain seperti kebijakan ekspor, pajak ekspor, pungutan ekspor, dan kewajiban pasok pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) amat memengaruhi ketersediaan CPO di pasaran sekaligus harganya.

Faktor lainnya adalah iklim, musim, dan hama/penyakit. Anomali iklim, baik El Nino (kekeringan) maupun La Nina (hujan berlebih) amat berpengaruh pada siklus panen dan produktivitas tandan buah segar (TBS). Penurunan produksi akibat cuaca ekstrem sering kali menyebabkan kelangkaan pasokan yang memicu kenaikan harga secara tajam. Selain peremajaan kelapa sawit rakyat yang rendah, fluktuasi pasokan juga dipicu oleh serangkan penyakit Ganoderma. Ganoderma diyakini penyakit paling mematikan.

Ini berarti sulit dipastikan kapan harga CPO akan stabil. Harga CPO kemungkinan juga akan semakin tinggi ketika program B50 benar-benar dieksekusi sesuai rencana: 1 Juli 2026. Tambahan permintaan CPO untuk biodiesel akan mengurangi minyak sawit yang bisa dialokasikan untuk pangan, terutama minyak goreng, dan untuk ekspor. Jika perkiraan ini terbukti berarti harus siap-siap harga minyak goreng lebih tinggi dan devisa hasil ekspor berikut pendapatan negara berupa pajak ekspor bakal menurun drastis.

Budi Santoso menjelaskan, HET MinyaKita dinaikkan karena harga CPO naik. Saat HET MinyaKita ditetapkan Rp15.700/liter, harga CPO sekitar Rp12.600/kg. Dari semester II 2025 hingga saat ini harga CPO bergerak antara Rp14.500 hingga Rp15.000/kg. Ditambah kenaikan harga kemasan dan biaya produksi, penyesuaian HET menjadi keniscayaan. Selain itu, dugaan saya, HET disesuaikan karena sejak berlaku sampai saat ini belum bisa dicapai. Merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, 8 Juni 2026, harga MinyaKita Rp15.888/liter. Di atas HET.

Pertanyaannya, apakah ketika HET MinyaKita dinaikkan harga di pasar bakal sesuai ketentuan? Belum tentu. Mengapa HET MinyaKita Rp15.700/liter hampir dua tahun sejak diberlakukan belum bisa dipenuhi hingga saat ini? Jawaban atas pertanyaan ini patut menjadi cermin. Hemat saya, hal ini sepertinya tidak semata-mata masalah teknis, tetapi ada problem struktural yang menjadi biang alias penyebab.

Pertama, ongkos produksi MinyaKita tidak masuk di akal. Produsen, merujuk Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/2024, harus menjual MinyaKita ke Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp13.500/liter. Lalu, D1 melepas ke D2 maksimal Rp14.000/liter, D2 menjual ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen akhir Rp15.700/liter. Dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya olah, kemasan, dan distribusi harga maksimal bahan baku, yakni CPO, tak boleh melebihi dari Rp10 ribu/kg. Kalau harga CPO lebih dari level itu produsen MinyaKita potensial merugi.

Celakanya, harga CPO domestik di atas Rp10 ribu/kg sudah berlangsung lama. Adalah benar produsen MinyaKita terus berproduksi di tengah potensi kerugian. Salah satu ‘akrobat’ yang mungkin dilakukan adalah produsen menjual bundling MinyaKita dengan barang lain agar kerugian tertutupi. Boleh jadi, ‘akrobat’ lainnya adalah mencurangi isi, seperti pernah terjadi awal tahun 2025. Akan tetapi jika ini dilakukan produsen, hemat saya, terlalu berani. Bisa jadi pelakunya adalah para trader.

Kedua, membatasi distributor hanya sampai lini 2 untuk wilayah seluas Indonesia dengan beragam kondisi daerah adalah absurd, bahkan mustahil. Pembatasan ini ideal. Tapi terbentur realitas yang sulit dieksekusi. Ini terkonfirmasi temuan Kementerian Perdagangan: distributor MinyaKita sampai D3 dan D4 yang berujung harga di atas HET. Jika pun ada D1 dan D2 yang punya kemampuan dan jejaring bisa menjangkau seluruh wilayah negeri, jumlahnya mungkin segelintir. Dan, jangan-jangan, mereka juga bagian dari grup produsen MinyaKita. Di sinilah pentingnya transparansi. Aplikasi Simirah yang didesain untuk memantau distribusi mestinya menjadi pembuktian keterbukaan itu.

Ketiga, beleid MinyaKita mengulang skema kebijakan yang sudah terbukti gagal mengatasi gonjang-ganjing minyak goreng pada 2021-2022. Dari 21 regulasi yang pernah diterbitkan untuk mengatasi gejolak minyak goreng pada 2021-2022 bertumpu pada tiga skema: HET minyak goreng (curah dan kemasan), wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) dan wajib harga penjualan domestik (domestic price obligation/DPO). DMO dan DPO adalah syarat eksportir CPO mendapatkan izin ekspor dengan rasio tertentu sesuai dinamika pasar. Bukan teratasi minyak goreng malah langka.

Kalau sudah tahu skema DMO dan HET tidak manjur mengatasi masalah minyak goreng kok masih dijadikan jurus andalan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau buat rakyat seperti MinyaKita? Salah satu kelemahan skema DMO adalah beleid ini tidak mengakomodasi fluktuasi harga CPO, bahan baku minyak goreng. Karena harga CPO hasil DMO tidak diatur wajib jual pada harga tertentu. Tatkala harga CPO naik otomatis harga MinyaKita naik. Sebaliknya, kala harga CPO turun, harga MinyaKita di konsumen tak otomatis turun. Jika turun biasanya amat lambat. Beleid ini juga menghambat ekspor dan menurunkan penerimaan negara.

Program MinyaKita digulirkan untuk menjamin masyarakat, terutama yang daya belinya terbatas, memiliki akses cukup terhadap minyak goreng. Juga usaha kecil dan menengah (UMKM). Jika ini tujuannya, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi langsung, dengan transfer tunai misalnya, kepada kelompok sasaran. Ini membuat subsidi lebih tepat sasaran asal data sasaran valid. Sebaliknya, dengan pembelian MinyaKita yang bebas seperti saat ini, termasuk oleh kelompok berduit, tujuan MinyaKita tak tercapai.

JAKARTA - Badan Pangan Nasional ( Bapanas ) menemukan harga minyak goreng rakyat merek Minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) saat melakukan pemantauan di Pasar Agung, Depok. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengungkapkan, Minyakita masih dijual di kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per liter oleh sejumlah pedagang.

Padahal sesuai ketentuan pemerintah, HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. “Ini yang perlu kita segera benahi karena Minyakita adalah minyaknya pemerintah. Harusnya harganya sesuai dengan harga pemerintah. Tidak ada cerita harganya di atas harga eceran tertinggi,” tegas Sarwo dikutip pada Minggu (22/2/2026).

Sambut Ramadan 2026, Stok dan Harga Minyakita Dipastikan Terkendali



Menindaklanjuti temuan tersebut, Bapanas meminta Satgas Pangan Polda Metro Jaya untuk melakukan penelusuran terhadap rantai distribusi minyak goreng tersebut. Pemeriksaan akan difokuskan pada asal barang, mulai dari distributor hingga pabrik pemasok.

“Nanti teman dari Satgas Pangan Polda Metro Jaya akan menelusuri dari mana dapatnya minyak goreng tersebut. Kita harus menelusuri dari hulunya, dari distributornya, dari pabrik mana,” ujarnya.

Sarwo menjelaskan, apabila Minyakita berasal dari Perum Bulog, maka harga eceran seharusnya tetap Rp15.700 per liter. Dengan harga distribusi dari Bulog sebesar Rp14.500 per liter dan pengantaran langsung ke pengecer, pedagang dinilai masih memperoleh margin keuntungan yang wajar tanpa tambahan biaya angkut.

Sarwo juga berharap Dinas Perdagangan Kota Depok melakukan pemetaan pasar-pasar rakyat agar seluruh pasar dapat menjual Minyakita sesuai HET Rp15.700 per liter. Daftar Panjang Modus Pelanggaran MinyaKita, Kemendag Buka-bukaan



Di sisi lain, Sarwo memastikan harga sejumlah komoditas pangan lainnya masih dalam kondisi terkendali. Harga beras medium tercatat Rp13.500 per kilogram dan beras premium Rp14.900 per kilogram, sesuai HET pemerintah.

Harga gula pasir juga relatif stabil di kisaran Rp17.500-Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam dinilai masih terkendali. Ia mengingatkan agar survei harga di lapangan memperhatikan bobot timbangan untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengatakan kenaikan harga bahan pangan saat Ramadhan dan Lebaran dapat diredam dengan memperlancar distribusi dan meningkatkan supply (suplai).

“Jika ingin meredam kenaikan harga bahan pangan maka harus melakukan upaya memperlancar distribusi bahan pangan dari hulu sampai konsumen, (serta) meningkatkan supply bahan pangan melalui peningkatan produksi dan operasi pasar,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin

Biasanya, harga pangan disebut mengalami kenaikan menjelang Ramadhan dan Lebaran karena dua faktor. Pertama ialah kenaikan permintaan barang menjelang puasa dan hari raya untuk konsumsi masyarakat, dan kedua yaitu supply bahan pangan cenderung relatif stabil dari waktu ke waktu karena kapasitas produksi bahan pangan domestik biasanya konstan.

Dalam menyikapi keadaan tersebut, dia menilai Harga Eceran Tertinggi (HET) seharusnya disesuaikan secara berkala dan mengikuti berbagai faktor, termasuk variasi musiman di momen-momen tertentu seperti Ramadhan, Lebaran, Natal, dan l hari besar lain.

“Kebijakan stabilitas pangan kerap reaktif karena pemerintah biasanya jika menerapkan ceilingprice (HET) tidak dipatuhi pedagang bahan pangan, karena biasanya HET di bawah harga pasar, sehingga biasanya direspons dengan menghilangnya bahan pangan di pasar,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Esther berpendapat kenaikan harga bahan pangan akan menurunkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Apalagi, lanjutnya, sekitar 40-50 persen pendapatan mereka dialokasikan untuk membeli bahan pangan

Suplai yang kurang di pasar, kenaikan permintaan oleh pasar, dan faktor musiman dianggap menjadi beberapa penyebab gejolak bahan pangan.

Menurut dia, hingga saat ini inflasi didominasi dari bahan pangan dan transportasi, tetapi masih terkendali sampai sekarang.

Ke depan, Esther mewanti-wanti tiga faktor yang harus diwaspadai, yaitu peningkatan konflik geopolitik mengakibatkan kenaikan harga energi dan komoditas pangan impor (seperti gandum, kedelai, dan bawah putih), lalu lonjakan permintaan karena program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kondisi cuaca mengakibatkan gagal panen, dan suplai pangan di pasar berkurang.

Karena itu, tindakan preventif yang dinyatakan dapat dilakukan adalah menjaga pasokan pangan dengan dorong program swasembada pangan dan energi.

Berikutnya, melancarkan distribusi barang dan menekan biaya logistik dengan memperbaiki infrastruktur dan memberi subsidi. Adapun tindakan terakhir adalah evaluasi program MBG, yang dinilai sebaiknya hanya untuk daerah dengan jumlah warga stunting yang tinggi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menindak tegas dua produsen minyak goreng yang melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Penindakan dilakukan menyusul temuan adanya kenaikan harga minyak goreng di atas ketetapan pemerintah.

“Ada dua perusahaan yang kami temukan menaikkan harga di atas HET. Kami minta ditelusuri sampai ke produsennya, sampai ke pabriknya. Ini bukan lagi imbauan, tapi penindakan,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (22/12/2025).

Mentan Amran mengungkapkan, minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai HET justru dilepas ke pasar dengan harga jauh lebih tinggi. Padahal, kondisi pasokan nasional dinilai sangat mencukupi, mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen minyak goreng terbesar di dunia. “Harusnya Rp15.700, tapi dijual Rp18.000. Itu tidak boleh dan tidak ada alasan,” ucapnya.

Sebagai langkah lanjutan, Mentan Amran mengerahkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, mulai dari sisi hilir hingga hulu. Penelusuran difokuskan pada produsen dan pihak-pihak yang diduga memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraup keuntungan berlebih. “Yang kami kejar bukan pedagang kecil. Kami fokus ke produsennya dan siapa pun yang memanfaatkan situasi ini,” tegas Mentan Amran.

Ia menambahkan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan pelanggaran, produsen minyak goreng tersebut akan dikenai sanksi tegas, mulai dari proses pidana hingga pencabutan izin usaha.

Di sisi lain, Mentan Amran memastikan kondisi pangan nasional berada dalam keadaan aman dan stabil hingga memasuki tahun depan. Stok beras nasional saat ini tercatat mencapai 3,53 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah tanpa impor. Sementara itu, pasokan minyak goreng, telur, dan daging ayam berada dalam kondisi normal di tingkat produsen. “Stok cukup, bahkan lebih dari cukup. Tidak ada alasan menaikkan harga. Negara hadir untuk melindungi masyarakat,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Bada Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan Satgas Pangan siap menindak pelaku usaha yang menjual pangan di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang akhir tahun, seiring upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan.

“Saya sampaikan kepada semua, jangan melanggar HET. Bukan lagi imbauan, masa imbauan sudah selesai. Melanggar HET, kita tindak. Satgas Pangan langsung turun menindak,” kata Amran usai Rapat Koordinasi Pengamanan Nataru 2025/2026 di Jakarta, Kamis.

Amran mengatakan, pemerintah bersama seluruh asosiasi di sektor pangan telah sepakat untuk menjaga penjualan komoditas tetap sesuai HET menjelang periode libur akhir tahun. Selain itu pemerintah dan asosiasi juga sepakat menjaga harga tetap terjangkau di tingkat konsumen.

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan bagi seluruh pihak, sehingga petani memperoleh harga yang layak, pedagang tetap mendapatkan keuntungan, dan konsumen dapat membeli pangan dengan harga yang wajar.

Terkait ketersediaan, pemerintah memastikan pasokan pangan dalam kondisi aman. Sejumlah komoditas utama seperti beras, minyak goreng, ayam, telur, dan daging tersedia lebih dari cukup, berdasarkan laporan asosiasi.

Pemerintah juga terus memantau pergerakan harga hingga ke tingkat desa. Pengawasan diperkuat menjelang libur akhir tahun untuk mencegah potensi lonjakan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

“Tim ini sampai tingkat desa. (Sebelumnya) kita kan sudah kasih imbauan, persuasif, pendekatan macam-macam. Tapi (sekarang) kalau ada mencoba di atas HET, itu langsung ditindak,” tegas Amran.

Sementara itu, Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengungkapkan bahwa harga pangan yang masih terpantau berada di atas HET terjadi secara terbatas di wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, Maluku, dan Maluku Utara, dengan selisih harga sekitar 10 persen.

Menurutnya, komoditas yang masih terpantau berada di atas HET di wilayah tersebut yakni beras, terutama beras premium. Meski begitu, pemerintah telah menyalurkan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sehingga harga mulai mengalami penurunan.

Di luar wilayah tersebut, Sarwo Edhy menyebutkan bahwa harga pangan secara umum terpantau sesuai dengan HET.

Ia juga memastikan bahwa kondisi pasokan pangan hingga awal tahun depan masih aman. Berdasarkan neraca pangan yang disusun pemerintah, ia menjelaskan bahwa ketersediaan diperkirakan tetap terjaga hingga akhir tahun, berlanjut ke awal tahun, bahkan hingga periode Lebaran seiring masuknya musim panen berikutnya.

Ketika ditanya mengenai komoditas lain yang berpotensi mengalami fluktuasi harga, Sarwo Edhy menyebut cabai karena bersifat musiman dan rentan terdampak kondisi cuaca. Pada musim hujan, produksi cabai kerap terganggu akibat tanaman yang rusak atau rontok.

Sebagai bagian dari langkah untuk menjaga stabilitas harga cabai, ia menambahkan bahwa pemerintah juga telah mendatangkan pasokan dari Aceh dan menyalurkannya ke pasar induk di Jakarta.

Langkah ini sekaligus sebagai respons pemerintah untuk menjawab kendala distribusi di daerah asal akibat bencana banjir Sumatera sehingga hasil panen sulit dipasarkan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mentan membeli 40 ton cabai petani asal Aceh, yang dikirim via pesawat Hercules ke Jakarta, guna menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.

Mentan menerima langsung pengiriman puluhan ton cabai itu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12) malam. Dia membeli 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

Dari 40 ton, sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Sedangkan sisanya dikirim ke wilayah Medan, Sumatera Utara.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga beras nasional terus menunjukkan tren perbaikan hingga pertengahan November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, secara umum harga beras turun 1,44% dibandingkan Oktober 2025. Rata-rata harga kini berada pada level Rp15.256 per kilogram (kg).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai penurunan ini tidak terlepas dari koordinasi pemerintah yang semakin solid.

"Namun yang juga perlu kita apresiasi bersama adalah kenaikan harga beras itu saat ini jumlah kabupaten/kotanya terus menurun. Ini satu keberhasilan koordinasi yang sangat baik," kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (17/11/2025).

Ia menyampaikan, jumlah daerah yang masih mencatat kenaikan harga beras kini tinggal 39 kabupaten/kota, turun dari 51 daerah pada minggu sebelumnya.

"Dari minggu lalu 51 kabupaten/kota, saat ini jumlah kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras hanya 39. Ini kelihatannya intervensi yang dilakukan teman-teman Kemendagri dan pemerintah daerah relatif efektif untuk menurunkan harga beras," ujarnya.

Berdasarkan peta perubahan IPH beras hingga M2 November 2025, 65,28% wilayah Indonesia mencatat penurunan harga. Data BPS menunjukkan pergerakan harga yang melandai sejak September, dari Rp15.479 per kg turun menjadi Rp15.256 per kg di November.

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga pun terus berkurang dari 51 daerah pada Oktober, menjadi 39 daerah pada M2 November.

Masih Ada Daerah dengan Harga Sangat Tinggi: Tembus Rp54.000/Kg

Meski tren nasional membaik, sejumlah daerah masih mengalami harga yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET), terutama di wilayah Papua Pegunungan. Amalia menyoroti secara khusus tiga daerah dengan harga yang sudah menembus di atas Rp40.000 per kg.

"Untuk kabupaten/kota yang masih memiliki atau mengalami harga beras yang tinggi, antara lain: di daerah Papua yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan juga Kabupaten Pegunungan Bintang yang sudah menembus lebih dari Rp40.000 per kg," jelasnya.

Data BPS memperlihatkan harga tertinggi secara nasional berada di Kabupaten Intan Jaya sebesar Rp54.772 per kg, Kabupaten Puncak Rp45.000 per kg, dan Kabupaten Pegunungan Bintang Rp40.000/kg. Sementara harga terendah terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara, yakni Rp12.421 per kg.

BPS juga mencatat ada 39 kabupaten/kota yang masih mengalami kenaikan harga beras medium. Wilayah Papua banyak mendominasi daftar ini. Amalia menyebutkan, selisih harga dengan HET di sejumlah daerah sudah terlalu besar.

"39 kabupaten kota yang mengalami kenaikan harga beras medium. Ini daftarnya, yang paling tinggi kenaikannya ada di Kabupaten Dogiyai yang sudah di atas HET 26,45 persen. Kabupaten Puncak Jaya juga gap dengan HET-nya 93,55 persen. Ini beberapa di kabupaten di daerah-daerah wilayah Papua gap dengan HET-nya sudah relatif tinggi," ungkapnya.

Foto: Paparan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terkait Perkembangan IPH Beras dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (17/11/2025). (Tangkapan Laya Youtube/Kemendagri) Paparan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti terkait Perkembangan IPH Beras dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (17/11/2025). (Tangkapan Laya Youtube/Kemendagri)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

setelah kebijakan baru diberlakukan, jumlah ini melonjak menembus 72.000 hingga 78.000 petani per hari

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan serapan pupuk bersubsidi langsung meningkat tajam sejak pemerintah menetapkan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi 20 persen serta mekanisme distribusi yang lebih sederhana.

Direktur Pupuk Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Jekvy Hendra mengatakan kebijakan penurunan HET pupuk subsidi yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025 merupakan bagian dari upaya penataan ulang pupuk bersubsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Dampak penurunan HET Pupuk Subsisi tersebut, lanjut dia di Jakarta, Jumat, langsung terlihat di lapangan yang mana sebelumnya, rata-rata penebusan pupuk bersubsidi sekitar 42.000 petani per hari, setelah kebijakan baru diberlakukan, jumlah ini melonjak menembus 72.000 hingga 78.000 petani per hari.

"Lonjakan ini menunjukkan antusiasme dari petani yang sebelumnya belum sempat menebus pupuk karena harga yang lebih tinggi," katanya saat webinar "Kebijakan Pertanian: 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo".

Sementara data PT Pupuk Indonesia, pada saat pemerintah mengumumkan penurunan HET pupuk subsidi, ada serapan pupuk subsidi jenis Urea sebanyak 180 ribu ton dan Pupuk NPK Phonska sebanyak 266.800 ton.

Penurunan HET pupuk subsidi sesuai Keputusan Menteri Pertanian No. 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Untuk Pupuk Urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg (turun Rp450/kg) atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000/sak (turun Rp22.500/sak). Kemudian, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg (turun Rp460/kg) atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000/sak (turun Rp23.000/sak).

Sedangkan NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640/kg atau dari Rp165.000 menjadi Rp132.000/sak.

Sementara pupuk ZA dari Rp1.700 menjadi Rp1.360/kg (khusus tebu) atau dari Rp85.000 menjadi Rp68.000/sak (khusus tebu).

Adapun pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640/kg atau dari Rp32.000 menjadi Rp25.600/sak.

Selain penurunan harga, Jekvy menambahkan pemerintah menata sistem penebusan agar lebih modern sehingga petani bisa menebus pupuk menggunakan aplikasi IPUBER hanya dengan KTP, atau melalui kartu perbankan yang digesek di mesin EDC di titik serah.

"Sistem ini tidak hanya memudahkan akses, tetapi juga memastikan transaksi tercatat dengan rapi sehingga potensi penyalahgunaan subsidi bisa diminimalkan," ujar dia dalam keterangannya.

Sementara itu SVP Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Pupuk Indonesia, Asep Saepul Muslim memastikan kondisi stok nasional berada dalam keadaan aman dan mencukupi kebutuhan musim tanam Oktober - Maret.

Hingga akhir Oktober 2025, total stok Pupuk Indonesia mencapai 1,1 juta ton, terdiri dari 1,07 juta ton pupuk subsidi, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 43 hari ke depan, serta 434 ribu ton pupuk non-subsidi yang disiapkan bagi petani yang kehabisan alokasi atau tidak terdaftar dalam RDKK.

Data Pupuk Indonesia, hingga 26 Oktober 2025, realisasi penyaluran pupuk subsidi tercatat mencapai 6,31 juta ton atau sekitar 68,18 persen dari total alokasi atau 71,29 persen dari kontrak antara Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian.

Dari total alokasi sebesar 9,55 juta ton, tambahnya, masih terdapat sekitar tiga juta ton pupuk yang perlu dioptimalkan penyalurannya.

"Kami terus berkolaborasi secara intensif dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan penyerapan pupuk subsidi dapat berjalan optimal dan tepat sasaran," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan terkait harga sebenarnya Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 Kilogram (Kg). Sejatinya, harga LPG 3 Kg yang beredar saat ini merupakan hasil subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyebutkan, pemerintah selama ini menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menanggung selisih harga keekonomian komoditas energi. Salah satunya seperti LPG 3 kg. "Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Purbaya lantas mencontohkan bahwa harga asli LPG 3 kg yang sebenarnya adalah sebesar Rp 42.750 per tabung. Sementara, LPG 3 kg yang disalurkan melalui pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur dipatok sebesar Rp 12.750 per tabung.

Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung untuk gas LPG 3 kg ini. Selain LPG 3 kg, pemerintah juga memberikan subsidi untuk harga BBM jenis Pertalite maupun Solar subsidi.

Lantas, berapa harga LPG 3 kg yang beredar di Agen & Pangkalan?

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia per 7 Oktober 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

Misalnya, Pangkalan LPG Ayanih, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah. "(Harga LPG 3 kg) Rp 19.000," ujar penjaga di pangkalan tersebut, beberapa waktu lalu.

Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, seperti di Toko Jejen, harga jual LPG 3 kg yang berlaku sebesar Rp 22.000 per tabung. Harga tersebut sudah terhitung termasuk biaya pengantaran ke alamat pelanggan.

"(Harga LPG 3 kg) Rp 22.000, diantar," kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyampaikan, pemerintah telah mengambil langkah tegas terhadap ribuan kios dan distributor pupuk yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Sebanyak 2.039 izin usaha dicabut setelah ditemukan pelanggaran berupa kenaikan harga pupuk rata-rata 18%-20% di berbagai daerah.

"Hari ini kami umumkan, 2.039 kios distributor yang bermasalah, izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh. Nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama," ujar Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Amran menjelaskan, pelanggaran tersebut terdeteksi dalam 6.383 kejadian, di mana satu kios bisa melakukan lebih dari satu pelanggaran, seperti menaikkan harga pupuk Urea dan NPK secara bersamaan.

"Kami turunkan tim untuk mengecek satu per satu, dan bukti-buktinya ada," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya hanya sekitar 30 izin kios yang dicabut dalam setahun terakhir. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih luas, jumlah pelanggaran ternyata mencapai ribuan. Amran memperkirakan kerugian petani akibat praktik curang ini mencapai Rp600 miliar per tahun.

"Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan bisa lebih besar lagi. Kalau 10 tahun, kan Rp6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Mereka pahlawan pangan kita," tegas dia.

Tak Ganggu Distribusi

Meski ribuan izin kios atau distributor dicabut, Amran memastikan langkah ini tidak akan mengganggu distribusi pupuk ke petani. Menurutnya, justru kebijakan ini akan memperbaiki rantai pasok dan menguntungkan petani menjelang musim tanam puncak pada Desember-Januari mendatang.

"Kita sudah perhitungkan, justru ini akan menguntungkan petani, karena puncak tanaman nanti ada di Desember, Januari. Izinnya dicabut, diganti, dan bisa jadi pidana," katanya.

Amran menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan pola distribusi baru melalui koperasi desa (Kopdes) agar jalur distribusi lebih pendek dan efisien.

"Izinnya disetop, diganti, bisa ke Kopdes. Lebih bagus kalau Kopdes. Jadi rantai pasoknya semakin pendek," ujarnya.

Amran menegaskan, pupuk merupakan komponen vital bagi keberlanjutan sektor pertanian. "Kalau ibarat manusia, pupuk adalah darah, maka pertanian darahnya adalah pupuk. Tanpa pupuk, kita tidak bisa tingkatkan produksi," ucap dia.

Ia menambahkan, berbagai regulasi yang sebelumnya memperlambat penyaluran pupuk kini telah disederhanakan.

"Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati wali kota yang harus paraf baru pupuk bisa sampai ke petani. Sekarang, atas perintah Bapak Presiden, langsung dari Kementan ke Pupuk Indonesia, langsung ke petani. Alhamdulillah sekarang sudah lancar," jelasnya.

Dengan perbaikan tata kelola pupuk, Amran optimistis swasembada pangan bisa segera tercapai lebih cepat dari target.

"Dari target awal empat tahun, kemudian tiga tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan. Ini mimpi besar kita, sehingga harus kita perbaiki," pungkasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]