Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah industri padat karya mengalami kontraksi mendalam sepanjang 2025. Kondisi pelemahan kinerja terhadap produk domestik bruto (PDB) terjadi pada sektor industri pengolahan tembakau, industri kayu dan barang dari kayu, industri karet, hingga industri alat angkutan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kinerja industri pengolahan tembakau terkontraksi -1,37% (year-on-year/yoy) secara kumulatif pada 2025. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja industri tersebut masih positif yakni tumbuh 3,49% yoy pada 2024.

Hal serupa terjadi pada industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Kinerja sektor tersebut masih positif pada 2024 yang tumbuh 2,79% yoy. Namun, sepanjang 2025 turun hingga -3,29% yoy.

Di sisi lain, industri karet, barang dari karet dan plastik juga mengalami penurunan hingga terkontraksi -4,07% yoy pada 2025, sementara tahun sebelumnya masih dapat tumbuh positif 1,75% yoy.

Selanjutnya, industri alat angkutan juga terkontraksi -2,10% yoy pada 2024. Kinerja sektor tersebut kembali turun sepanjang 2025 yang menyentuh angka -2,64% yoy.

Sementara itu, industri tekstil dan pakaian jadi yang belakangan dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pabrik gulung tikar, justru masih tumbuh positif kinerjanya di angka 3,55% yoy pada 2025.

Lebih lanjut, sektor yang mencatatkan pertumbuhan signifikan yaitu industri logam dasar yang tumbuh 15,71% yoy dan industri mesin serta perlengkapan yang naik 13,98% yoy.

“Kedua sektor ini juga bukan sektor padat karya. Justru industri padat karya mengalami penurunan, seperti industri kayu, karet, dan alat angkutan,” kata Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda kepada Bisnis, dikutip Selasa (10/2/2026).

Dia menyayangkan kondisi tersebut dan mendorong pemerintah untuk fokus memperkuat industri padat karya yang menyerap tenaga kerja paling besar. Pasalnya, saat ini pihaknya menilai hanya industri padat modal yang paling banyak masuk investasinya.

Untuk diketahui, BPS mencatat industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh 5,15% yoy pada 2025. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% yoy. Industri pengolahan juga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada 2025.

“Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis resmi statistik, Kamis (5/2/2026).

Amalia menambahkan, pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman, misalnya, tumbuh 6,39% didukung oleh peningkatan produksi beras, minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, serta kapasitas produksi yang terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur Indonesia mencatat pertumbuhan positif, mencapai 5,15% pada 2025, atau tertinggi sejak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ini ditopang proyek hilirisasi, sementara sektor padat karya justru mengalami kontraksi.

Ekonom Celios Nailul Huda menilai sejumlah industri menunjukkan pertumbuhan produksi signifikan, misalnya industri logam dasar yang tumbuh 15,71% dan industri mesin serta perlengkapan yang naik 13,98%.

“Industri logam dasar meningkat karena program hilirisasi pemerintah, salah satunya nikel. Kita tahu semua industri ini memiliki dampak lingkungan tinggi dan tidak berkelanjutan,” ujar Nailul kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, industri mesin dan perlengkapan tumbuh positif karena didorong oleh impor mesin yang meningkat sepanjang 2025.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik 17,22% menjadi US$31,88 miliar pada Januari–Desember 2025. Secara volume, impor naik 25,44% menjadi 2,20 juta ton.

Selain itu, impor mesin dan peralatan mekanis (HS84) naik 7,75% menjadi US$36,64 miliar, dengan volume meningkat 7,29% menjadi 4,71 juta ton.

“Kedua sektor ini juga bukan sektor padat karya. Justru industri padat karya mengalami penurunan, seperti industri kayu, karet, dan alat angkutan,” tutur Nailul.

Berdasarkan catatan BPS, ketiga industri tersebut tercatat mengalami kontraksi pada 2025. Industri kayu dan barang dari kayu terkontraksi -3,29% yoy, industri karet -4,07% yoy, dan industri alat angkutan -2,64% yoy.

“Padahal ketiganya merupakan sektor padat karya. Maka dari itu, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur relatif rendah. Penyerapan tenaga kerja terbesar justru di sektor penyediaan makanan dan minuman melalui program MBG,” tambah Nailul.

Diberitakan sebelumnya, BPS mencatat industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh 5,15% (year-on-year/yoy) pada 2025. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% yoy.

Industri pengolahan juga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada 2025.

“Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis resmi statistik, Kamis (5/2/2026).

Amalia menambahkan, pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman, misalnya, tumbuh 6,39% didukung oleh peningkatan produksi beras, minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, serta kapasitas produksi yang terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur Indonesia mencatat pertumbuhan positif, mencapai 5,15% pada 2025, atau tertinggi sejak pandemi Covid-19. Pertumbuhan ini ditopang proyek hilirisasi, sementara sektor padat karya justru mengalami kontraksi.

Ekonom Celios Nailul Huda menilai sejumlah industri menunjukkan pertumbuhan produksi signifikan, misalnya industri logam dasar yang tumbuh 15,71% dan industri mesin serta perlengkapan yang naik 13,98%.

“Industri logam dasar meningkat karena program hilirisasi pemerintah, salah satunya nikel. Kita tahu semua industri ini memiliki dampak lingkungan tinggi dan tidak berkelanjutan,” ujar Nailul kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).

Sementara itu, industri mesin dan perlengkapan tumbuh positif karena didorong oleh impor mesin yang meningkat sepanjang 2025.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), impor mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik 17,22% menjadi US$31,88 miliar pada Januari–Desember 2025. Secara volume, impor naik 25,44% menjadi 2,20 juta ton.

Selain itu, impor mesin dan peralatan mekanis (HS84) naik 7,75% menjadi US$36,64 miliar, dengan volume meningkat 7,29% menjadi 4,71 juta ton.

“Kedua sektor ini juga bukan sektor padat karya. Justru industri padat karya mengalami penurunan, seperti industri kayu, karet, dan alat angkutan,” tutur Nailul.

Berdasarkan catatan BPS, ketiga industri tersebut tercatat mengalami kontraksi pada 2025. Industri kayu dan barang dari kayu terkontraksi -3,29% yoy, industri karet -4,07% yoy, dan industri alat angkutan -2,64% yoy.

“Padahal ketiganya merupakan sektor padat karya. Maka dari itu, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur relatif rendah. Penyerapan tenaga kerja terbesar justru di sektor penyediaan makanan dan minuman melalui program MBG,” tambah Nailul.

Diberitakan sebelumnya, BPS mencatat industri pengolahan nonmigas atau manufaktur tumbuh 5,15% (year-on-year/yoy) pada 2025. Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi sejak pandemi Covid-19 dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11% yoy.

Industri pengolahan juga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada 2025.

“Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis resmi statistik, Kamis (5/2/2026).

Amalia menambahkan, pertumbuhan industri pengolahan didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Industri makanan dan minuman, misalnya, tumbuh 6,39% didukung oleh peningkatan produksi beras, minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, serta kapasitas produksi yang terjaga.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kinerja ekspor karet Sumatra Selatan (Sumsel) sepanjang 2025 menunjukkan tren peningkatan seiring membaiknya harga di pasar global.

Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Alex K. Eddy mengatakan ekspor karet Sumsel pada periode Januari hingga November 2025 mencapai 704.520 ton.Volume tersebut meningkat sekitar 4,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 673.208 ton.

“Melihat data, ekspor (karet) Sumsel lebih baik dibandingkan tahun lalu, ini sehubungan membaiknya harga di pasaran dunia,” katanya, Rabu (7/1/2026).

Menurut Alex, perbaikan harga karet sepanjang 2025 turut dipengaruhi berbagai isu, seperti banjir yang melanda sejumlah daerah sentra karet, baik di dalam maupun luar negeri.Meski kenaikan harga belum terlalu signifikan, kondisi tersebut setidaknya mampu menahan tekanan harga karet di pasar.

“Dan menguatnya harga juga kita harapkan memberikan tambahan semangat petani karet di Sumsel khususnya dan Indonesia secara umum,” imbuhnya.

Namun demikian, Alex mengakui pada 2026 masih terdapat sejumlah faktor yang berpotensi mengganggu keberlanjutan industri karet, termasuk di Sumsel.

Salah satu kekhawatiran utama adalah kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat serta rencana pembebasan bea masuk karet dari negara-negara Afrika ke China.“Ini akan menjadi isu negatif yang melemahkan pasar,” jelasnya.

Adapun pasar utama ekspor karet Sumsel ke depan diperkirakan masih didominasi Amerika Serikat dengan pangsa sekitar 22%, disusul China, Eropa, India, dan Jepang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengakui masih banyaknya regulasi di sektor industri yang tertunda, tidak sinkron, bahkan saling tumpang tindih.

Kondisi ini membuat industri dalam negeri kesulitan berkembang alias jalan di tempat.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan regulasi tumpang tindih dan tidak sinkron berdampak langsung terhadap iklim usaha di dalam negeri.

“Seperti yang kita ketahui, regulasi merupakan instrumen yang penting dalam rangka menentukan arah dan kecepatan dari proses industrialisasi di Indonesia. Saat ini masih banyak regulasi yang tertunda, tidak sinkron, dan tumpang tindih. Bahkan tidak ada regulasi sama sekali dalam menentukan proses industrialisasi di Indonesia,” ujar Agus saat rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ketidakharmonisan regulasi membuat dunia usaha sulit bergerak.

Dampaknya, investasi terhambat, pembangunan kapasitas produksi melambat, dan industri nasional makin kesulitan bersaing dengan produk impor.

“Tentu hal ini akan menghantam investasi, memperlambat pembangunan kapasitas produksi, dan membuat industri nasional kesulitan bersaing dengan produk-produk impor,” paparnya.

Agus menekankan pentingnya percepatan penerbitan regulasi baru, terutama di sektor-sektor strategis yang membutuhkan kepastian hukum agar manufaktur bisa tumbuh lebih cepat.

Namun, regulasi yang diterbitkan harus bersifat adaptif dan tidak kaku.

Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan konsep smart regulation, yaitu regulasi yang sederhana, adaptif, dan tepat sasaran.

Regulasi semacam ini diharapkan mampu menutup celah impor, sekaligus membuka ruang baru bagi industri domestik untuk tumbuh dan meningkatkan daya saing.

“Smart regulation ini harus mampu menutup celah impor dan sekaligus membuka ruang baru bagi industri domestik untuk tumbuh dan meningkatkan daya saing,” beber Menperin.

Lebih lanjut, regulasi yang baik juga harus diarahkan untuk mengangkat subsektor industri yang pertumbuhannya masih di bawah rata-rata ekonomi nasional.

Dua sektor yang membutuhkan perhatian khusus, yakni industri karet dan industri alat angkut.

“Selain subsektor strategis seperti industri karet dan industri alat angkut, kita harus akui membutuhkan dukungan kebijakan, khususnya industri karet misalnya,” lanjutnya.

Ia mencontohkan, meskipun Indonesia menjadi produsen karet terbesar kedua di dunia, industri karet nasional masih menghadapi berbagai masalah klasik seperti harga yang fluktuatif, hilirisasi yang terbatas, dan rendahnya diversifikasi produk olahan.

Tanpa regulasi yang jelas mengenai penggunaan karet domestik, standar kualitas, dan insentif bagi industri hilir, potensi besar subsektor karet akan terus terbuang percuma.

“Maka, tanpa regulasi yang jelas mengenai penggunaan karet domestik, standar kualitas, dan insentif bagi industri hilir seperti ban, sarung tangan, produk medis, dan komponen industri, potensi besar dari subsektor karet nasional akan terbuang cuma-cuma,” tegasnya.

Selain industri karet, sektor alat angkut, khususnya otomotif dan perkapalan, juga menghadapi tantangan serupa.

Pertumbuhan subsektor ini dinilai belum sebanding dengan kapasitas pasar domestik maupun kebutuhan transportasi nasional.

Ia meyakini, dengan regulasi yang tepat dan sinkron, industri alat angkut dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan beberapa subsektor strategis, seperti industri karet dan alat angkut dalam negeri membutuhkan kebijakan khusus guna memacu pertumbuhannya.

"Berapa subsektor strategis seperti industri karet dan industri alat angkut, kita harus akui membutuhkan dukungan kebijakan khusus," kata Menperin di Jakarta, Senin.

Menurut dia, meskipun Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar kedua di dunia, masih menghadapi masalah klasik berupa harga yang fluktuatif, hilirisasi yang terbatas, serta rendahnya diversifikasi produk olahan.

Tanpa regulasi yang jelas mengenai penggunaan karet domestik, standar kualitas, dan insentif bagi industri hilir karet seperti ban, sarung tangan, produk medis, dan komponen industri, potensi besar karet nasional bisa tak maksimal.

Sementara itu, industri alat angkut, khususnya otomotif dan perkapalan, juga masih menghadapi tantangan.

Pertumbuhan industri ini belum sebanding dengan kapasitas pasar domestik maupun kebutuhan transportasi nasional.

Untuk itu, diperlukan regulasi afirmatif yang mendukung peningkatan kandungan lokal, mendorong investasi pada industri komponen, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang melakukan modernisasi teknologi.

"Dengan regulasi yang tepat, industri alat angkut dapat menjadi penggerak pertumbuhan dan menciptakan backward-forward linkages yang luas," kata dia.

Oleh karena itu, dirinya menekankan perlunya percepatan regulasi baru yang belum tersedia, terutama pada sektor-sektor strategis yang membutuhkan kepastian hukum untuk tumbuh.

"Regulasi harus mampu kita terbitkan dan tidak boleh kaku, sinkronisasi, harmonisasi perlu sehingga tidak tumpang tindih atau menjadi beban tambahan, melainkan harus menjadi yang sifatnya smart regulations," katanya.

Dijelaskan dia, smart regulations adalah regulasi yang sederhana, adaptif, dan propertumbuhan.

Regulasi pintar ini harus mampu menutup celah impor yang merugikan, sekaligus membuka peluang baru bagi industri domestik untuk tumbuh dan meningkatkan daya saing.

Dari catatan pihaknya, utilisasi industri karet saat ini berada di bawah 50 persen dari kapasitas terpasang 4,5 juta ton per tahun.

Selain itu serapan industri hilir domestik masih rendah, sekitar 20-25 persen, mayoritas produksi masih diekspor dalam bentuk bahan mentah seperti crumb rubber dan RSS.

Dari sisi hulu, banyak kebun karet yang sudah tua dan terserang penyakit.

Produksi karet alam menurun dari 3,6 juta ton menjadi 2,13 juta ton pada 2024.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan Indonesia memiliki potensi besar di sektor industri karet dengan produksinya yang diperkirakan mencapai 2,26 juta ton pada tahun 2024.

Indonesia sendiri menempati posisi kedua dunia sebagai negara penghasil karet, sehingga Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mengembangkan industri agar bisa lebih berdaya saing global.

"Langkah strategis yang dapat kita lakukan adalah memperkuat program hilirisasi serta meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan karet nasional," ucapnya, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Selasa (14/10).

Menperin mengemukakan, salah satu kunci peningkatan produktivitas industri pengolahan karet adalah pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“Mereka diharapkan dapat terampil agar sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan adaptif terhadap perkembangan teknologi modern sehingga bisa menghasilkan produk yang inovatif dan kompetitif,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, baik mitra dalam maupun luar negeri, untuk menyelenggarakan program pengembangan SDM industri, termasuk untuk sektor pengolahan karet.

Pada Jumat (10/10), BPSDMI melalui Politeknik ATK Yogyakarta membuka Kelas Inagurasi Luban-Mozi College, hasil kolaborasi dengan Sailun Group dan Qingdao Technical College (QTC). Sailun Group merupakan produsen ban modern asal Tiongkok, sementara QTC adalah lembaga pendidikan vokasi di Kota Qingdao, Provinsi Shandong, yang menjadi kampus model nasional di Tiongkok.

Melalui program ini, Sailun Group dan QTC memberikan beasiswa kepada 10 mahasiswa Politeknik ATK Yogyakarta untuk menempuh studi di QTC selama satu semester. Para penerima beasiswa memperoleh fasilitas asrama, biaya hidup, serta tiket perjalanan pulang-pergi (PP) yang seluruhnya ditanggung oleh pihak Sailun Group dan QTC.

Selama di Tiongkok, mahasiswa juga akan menjalani praktik kerja industri (prakerin) di Sailun Manufacturing Qingdao, dan setelah lulus, mereka akan langsung direkrut bekerja di PT Sailun Manufacturing Indonesia. Selain itu, delapan mahasiswa lainnya berkesempatan melaksanakan prakerin di Sailun Group Demak.

Kepala BPSDMI Masrokhan menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam menyiapkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing.

“Kami berharap kerja sama ini dapat dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya pada aspek pemagangan dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga mencakup pengembangan kurikulum yang relevan, pengenalan bahasa dan budaya Tiongkok, peningkatan kapasitas dosen, serta penguatan sarana dan prasarana pembelajaran,” ungkapnya.

Kelas industri ini berlangsung selama satu semester, yakni mulai September 2025 hingga awal Februari 2026. Program tersebut merupakan batch pertama dari kerja sama Kemenperin dengan Sailun Group dan QTC, dengan harapan akan terus berlanjut setiap tahun.