Bisnis.com,JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai penurunan kinerja eksporbatu bara pada Januari–April 2026 tak lepas dari pemangkasan volume produksi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor batu bara sepanjang Januari–April 2026 mencapai US$7,57 miliar. Angka itu turun 7,27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$8,17 miliar.
Penurunan itu sejalan dengan kontraksi volume ekspor sebesar 6,7% secara tahunan, dari 122,76 juta ton menjadi 114,54 juta ton. Pelemahan tersebut menjadikan batu bara sebagai satu-satunya komoditas unggulan ekspor Indonesia yang mencatatkan kinerja negatif pada empat bulan pertama tahun ini.
Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy menilai penurunan kinerja ekspor itu merupakan konsekuensi dari pemangkasan produksi emas hitam tahun ini. Dia mengatakan volume produksi batu bara terganjal pembatasan rencana target produksi tahun ini yang sudah disampaikan pemerintah melalui mekanisme persetujuan RKAB 2026.
"Seperti kita ketahui bersama, Menteri ESDM telah menyampaikan jika target rencana produksi batu bara Indonesia di tahun 2026 hanya akan dibatasi pada kisaran volume 600 juta ton saja atau menurun signifikan dibandingkan pencapaian realisasi volume produksi di tahun 2025 sebesar 790 juta ton dan di tahun 2024 sebesar 836 juta ton," jelas Sudirman kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).
Dia menjelaskan perusahaan-perusahaan batu bara yang saat ini telah menerima persetujuan dokumen RKAB dari Kementerian ESDM, mendapat pemangkasan volume.
Sudirman menilai pelaku usaha harus tetap memprioritaskan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) di tengah pembatasan tersebut. Pasalnya, kebutuhan DMO untuk pembangkit listrik dan industri pupuk serta semen juga krusial.
"Sementara untuk ekspor, mereka [pelaku usaha] memprioritaskan untuk memenuhi suplai kepada pembeli [buyer] yang sudah memiliki keterikatan kontrak penjualan dengan perusahaan-perusahaan produsen batu bara tersebut, apalagi jika kontrak penjualan tersebut merupakan kontrak penjualan jangka panjang yang sudah disepakati sebelumnya," jelas Sudirman.
Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 2026 ini dengan keterbatasan produksi batu bara yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka penjualan emas hitam secara ekspor juga menurun terutama penjualan secara spot ke pasar bebas.
Sudirman mengatakan penurunan kinerja ekspor batu bara tentunya memunculkan potensi tergerusnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun ini. Padahal, harga batu bara sudah mulai merangkak naik dibandingkan harga di tahun sebelumnya.
"Sebenarnya memang cukup disayangkan jika kenaikan harga batu bara yang sedang terjadi saat ini tidak dijadikan kesempatan bagi pemerintah guna dapat kembali meningkatkan potensi penerimaan negara yang lebih besar," imbuhnya.
Dia pun menilai masih terdapat peluang bagi pemerintah untuk kembali meningkatkan pendapatan dari ekspor batu bara. Syaratnya, pemerintah harus bersedia kembali membuka keran kesempatan bagi perusahaan-perusahaan tambang batu bara untuk dapat meningkatkan produksinya kembali melalui mekanisme revisi persetujuan RKAB.
Sudirman menyebut pemerintah tentunya dapat menyeleksi perusahaan-perusahaan tambang mana yang bisa diberikan persetujuan untuk meningkatkan produksinya. Misalnya, dengan kondisi syarat patuh aturan; taat membayar pajak; terbukti menerapkan kaidah good mining practice di dalam pelaksanaan operasional tambangnya; hingga rendah kecelakaan kerja.
"Ini maupun syarat atau kondisi lain yang dianggap mendukung guna dapat diberikan persetujuan revisi RKAB untuk peningkatan produksi batu baranya," ucap Sudirman.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyerapan tenaga kerja masih menjadi problem di tengah geliat industri dalam negeri. Meski sejumlah indikator manufaktur menunjukkan tren ekspansi, persoalan tenaga kerja masih membayangi.

Terbaru, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMI BI mencatatkan kinerja industri pengolahan masih berada di level ekspansi 52,03% pada kuartal I/2026, bahkan naik dari periode sebelumnya sebesar 51,86%. Namun, komponen jumlah tenaga kerja justru masih berada di level kontraksi.

Peningkatan PMI BI didorong oleh ekspansi pada komponen volume produksi (54,07%), volume persediaan barang jadi (54,43%), dan volume total pesanan (53,20%). Sayangnya, ada dua komponen yang masih berada di zona kontraksi, yaitu kecepatan penerimaan barang input (49,06%) dan jumlah tenaga kerja (48,76%).

“Kinerja Komponen Jumlah Tenaga Kerja pada kuartal I/2026 mencatatkan penurunan, dengan indeks sebesar 48,76, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 48,80,” jelas laporan BI, Jumat (17/4).

Kalangan pengusaha pun mengaku masih berada dalam fase cautious expansion.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan indikator produksi memang menunjukkan perbaikan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan yang solid akibat tekanan eksternal masih tinggi.

“Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta pelemahan permintaan global membuat pelaku usaha cenderung mengambil posisi wait and see, khususnya dalam keputusan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja,” katanya, Jumat (17/4).

Menurutnya, fenomena ekspansi manufaktur yang tidak diikuti oleh peningkatan tenaga kerja mencerminkan perubahan struktur di sektor industri, seperti efisiensi dan otomatisasi, tekanan biaya produksi, ketidakpastian permintaan, serta mismatch tenaga kerja.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMI BI mencatatkan kinerja industri pengolahan berada di level 52,03% pada kuartal I/2026, naik dari periode sebelumnya sebesar 51,86%. Kendati demikian, komponen jumlah tenaga kerja masih berada di level kontraksi.

BI mencatat berdasarkan komponen pembentuknya, peningkatan PMI BI didorong oleh ekspansi (>50%) pada mayoritas komponen seperti volume produksi (54,07%), volume persediaan barang jadi (54,43%), dan volume total pesanan (53,20%).

Kendati demikian, ada dua komponen yang masih berada di zona kontraksi (<50%) yaitu kecepatan penerimaan barang input (49,06%) dan jumlah tenaga kerja (48,76%).

"Kinerja Komponen Jumlah Tenaga Kerja pada triwulan | 2026 mencatatkan penurunan dengan indeks sebesar 48,76%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 48,80," jelas laporan BI, Jumat (17/4/2026).

Adapun berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), sebagian besar Sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman (57,27%); diikuti oleh industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki (55,83%), serta Industri Makanan dan Minuman (55,33%).

Pada kuartal II/2026, BI memperkirakan kinerja LU Industri Pengolahan tetap berada pada fase ekspansi dan meningkat menjadi 52,26%. Direktur Departemen Komunikasi Anton Pitono menjelaskan ekspansi terutama didorong oleh Volume Produksi, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Volume Total Pesanan.

"Mayoritas Sub-LU diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Furnitur, Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, serta Industri Makanan dan Minuman," tutup Anton dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga minyak dunia hingga mendorong kenaikan harga batu bara dan membuka ruang peningkatan kinerja emiten batu bara, tetapi tekanan biaya dan ketidakpastian kebijakan membuat potensi keuntungan tidak sepenuhnya optimal.

Harga minyak mentah dunia jenis West Texas Intermediate atau WTI telah melampaui level psikologis US$100 dan berada di kisaran US$111,66 pada 6 April 2026. Sementara itu, harga batu bara Newcastle untuk kontrak 2026 telah menembus US$140 per ton.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Arsal Ismail mengatakan pergerakan harga batu bara mulai membaik sejak awal tahun ini. Dia mencatat sejauh ini indeks batu bara Indonesia (ICI) 1 mendekati US$140 dan ICI 3 berada di kisaran US$73, memberikan ruang bagi perbaikan harga jual.

Arsal menilai tren kenaikan harga tersebut menjadi salah satu penopang optimisme kinerja perseroan pada 2026. Tak hanya itu, optimisme juga didorong lebih lanjut dengan persetujuan yang didapat dari pemerintah terhadap Rencana Kerja Anggaran Biaya atau RKAB tanpa pemangkasan terhadap volume produksi perseroan.

"Per tanggal 6 Maret kemarin, RKAB perseroan telah disetujui tanpa adanya pengurangan volume yang kami usulkan. Kami menargetkan volume produksi dan penjualan ini sekitar hampir 50 juta ton," ujarnya, Senin (6/4/2026).

Target tersebut mencerminkan upaya perseroan memanfaatkan momentum harga, sekaligus menjaga volume sebagai penopang pendapatan.

Namun, Arsal juga menyebut lonjakan harga energi global juga membawa konsekuensi terhadap struktur biaya. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya bahan bakar yang menjadi komponen utama operasional tambang.

Di sisi lain, implementasi program biodiesel B40 serta rencana peningkatan ke B50 diperkirakan menambah beban sekitar US$2 per ton.

Dengan tekanan tersebut, ruang ekspansi margin menjadi terbatas. Emiten batu bara tidak hanya bergantung pada kenaikan harga, tetapi juga pada kemampuan mengendalikan biaya.

"Untuk mengatasi itu semua, di samping tadi ada kenaikan harga, maka dari operasional dan dari keuangan tetap harus melakukan efisiensi, ini menjadi kunci," ujarnya.

PTBA menegaskan strategi 2026 akan berfokus pada efisiensi, disiplin pengelolaan biaya, serta penambangan selektif untuk menjaga daya saing.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) mencatatkan kenaikan volume produksi dan penjualan di sepanjang 2025. Namun, rendahnya harga jual membuat pendapatan perseroan relatif tidak berubah.

Berdasarkan laporan keuangan 2025, volume produksi PTBA mencapai 47,18 juta ton di sepanjang 2025. Realisasi itu meningkat 9% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari tahun sebelumnya 43,28 juta ton.

Adapun volume angkutan turut meningkat sebesar 6% yoy menjadi 40,43 juta ton dari tahun sebelumnya 38,17 juta ton.

Sementara volume penjualan terkerek 6% yoy menjadi 45,42 juta ton dari sebelumnya 42,89 juta ton. Perinciannya, penjualan domestik meningkat 9% yoy menjadi 24,74 juta ton dan penjualan ekspor naik 2% yoy menjadi 20,68 juta ton dari sebelumnya 20,25 juta ton.

Adapun, lima negara tujuan ekspor PTBA yang terbesar hingga akhir 2025 adalah Bangladesh, India, Vietnam, Korea Selatan, dan Filipina.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan secara operasional kinerja perseroan sudah memuaskan. Akan tetapi, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) yang turun 6% yoy seiring dengan pelemahan harga batu bara membuat kinerja keuangan perseroan tidak begitu terangkat.

Adapun, harga batu bara NCI tercatat menurun 22% yoy dan ICI-3 turun hingga 16% yoy. Harga batu bara yang mendingin ini berdampak terhadap harga jual rata-rata perseroan yang turun 6% yoy.

"Di tengah tekanan harga batu bara global sepanjang 2025, PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) tetap mampu mempertahankan kinerja operasional yang solid," kata Arsal dalam keterangan resmi, Rabu (1/4/2026).

Adapun, PTBA membukukan EBITDA sebesar Rp6,08 triliun dengan margin EBITDA di level 14% pada 2025.

Dari sisi pendapatan, PTBA membukukan Rp42,65 triliun sepanjang 2025, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun beban pokok pendapatan meningkat 5% YoY menjadi Rp36,39 triliun, sejalan dengan kenaikan volume produksi dan angkutan. Kenaikan biaya juga dipengaruhi oleh implementasi B40 serta pencabutan subsidi FAME yang mendorong harga bahan bakar.

Di sisi neraca, total aset PTBA meningkat 5% menjadi Rp43,92 triliun pada akhir 2025, didorong oleh kenaikan aset tidak lancar. Sementara itu, liabilitas naik menjadi Rp21,30 triliun, sedangkan ekuitas relatif stabil di kisaran Rp22,62 triliun.

Arus kas dari aktivitas operasi tercatat meningkat 24% YoY menjadi Rp6,26 triliun, mencerminkan perbaikan penerimaan dari pelanggan dan pengembalian pajak.

Belanja modal (capex) sepanjang 2025 terealisasi sebesar Rp4,55 triliun atau sekitar 63% dari target tahunan, yang mayoritas digunakan untuk pengembangan angkutan batu bara relasi Tanjung Enim–Kramasan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) batu bara untuk tahun buku 2026 yang telah disetujui 390 juta ton per Selasa (17/3/2026).
Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, sudah hampir 400 juta ton dari rencana kuota produksi batu bara sudah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Jumlah itu pun bakal terus bertambah.
"Sekitar 390 juta mau [menuju] 400 juta ton, antara itulah," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Tri menambahkan bahwa proses persetujuan terus digenjot dengan keterlibatan aktif baik dari perusahaan maupun pemerintah.
Dia menjelaskan, proses persetujuan RKAB tahun ini membutuhkan waktu lebih lama. Pasalnya, penerapan sistem aplikasi baru masih memerlukan penyesuaian di lapangan.
Asal tahu saja, persetujuan RKAB ini sangat krusial karena menjelang berakhirnya masa relaksasi produksi sebesar 30% dari rencana produksi yang diajukan pada 31 Maret 2026.
Kendati demikian, Tri belum bisa merinci RKAB perusahaan mana saja yang sudah disetujui. Namun, nama-nama besar seperti Adaro dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sudah mendapatkan persetujuan.
Sementara untuk komoditas nikel, Tri mengungkapkan volume RKAB bijih nikel yang telah disetujui hingga pertengahan Maret 2026 mencapai sekitar 100 juta ton. Adapun pemerintah juga menargetkan percepatan penerbitan RKAB nikel dapat rampung hingga akhir Maret 2026.
Sebelumnya, pemerintah berencana memangkas volume produksi batu bara pada tahun ini. Kementerian ESDM pernah menyebut, produksi batu bara akan dipangkas menjadi ke level sekitar 600 juta ton pada 2026.
Jumlah itu jauh lebih rendah dibanding realisasi produksi batu bara pada 2025 yang mencapai 790 juta ton. Kendati demikian, Kementerian ESDM tidak akan memangkas produksi untuk perusahaan pemegang PKP2B generasi I dan BUMN.
Namun, perusahaan tersebut pun wajib menyetor batu bara kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sebesar 30% kepada PLN sepanjang semester I/2026.

----------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyebut bahwa wacana 'legalisasi' rokok ilegal melalui penambahan layer baru tarif cukai hasil tembakau (CHT) adalah bagian dari strategi ekstensifikasi.

Lewat kebijakan tersebut, pemerintah akan menarik rokok ilegal masuk ke dalam sistem administrasi cukai di tengah tekanan target penerimaan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan logika fiskal di balik opsi tersebut. Menurutnya, rumus dasar penerimaan cukai bertumpu pada perkalian antara tarif dan volume produksi.

Pada tahun ini, sambungnya, tarif CHT alias cukai rokok tidak berubah sementara target penerimaan cukai sebesar Rp243,53 triliun atau naik 9,8% dari realisasi pada tahun lalu sebesar Rp221,7 triliun. Dalam kondisi ini, satu-satunya variabel pengungkit yang tersisa adalah volume produksi.

"Otomatis produksinya [harus] naik [tahun ini]. Nah produksi naik itu kan ada dua: legal dan ilegal," ungkapnya saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (23/1/2026).

Nirwala menggarisbawahi bahwa produksi legal secara otomatis berkontribusi pada kas negara. Sebaliknya, produksi rokok ilegal menjadi kebocoran yang tidak menghasilkan penerimaan.

Oleh karena itu, skema pengamanan dari dua sisi—legal dan ilegal—menjadi opsi rasional untuk mengejar target. Terkait progres kebijakan 'legalisasi' rokok ilegal melalui penambahan layer tarif ini, Nirwala menyatakan bahwa Bea Cukai telah memberikan masukan komprehensif kepada Menteri Keuangan, termasuk pemetaan risiko.

"Apapun keputusan Menteri Keuangan, kita akan melaksanakan dan mengamankan kebijakan. Kami [hanya] memberikan masukan, kita informasikan ke Menteri Keuangan, 'Pak, ini risikonya begini'," jelasnya.

Kendati demikian, Nirwala belum bersedia merinci jenis rokok apa yang akan menjadi objek dalam layer anyar tersebut, apakah menyasar Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau golongan lainnya. Dia mengaku belum ada pembicaraan teknis mendalam mengenai spesifikasi produk.

Menunggu Persetujuan DPR?

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan implementasi kebijakan pembentukan layer tarif cukai baru untuk menampung rokok ilegal tidak akan dieksekusi dalam waktu dekat. Otoritas fiskal menegaskan bahwa aturan baru masih memerlukan proses konsultasi politik dengan parlemen.

Purbaya mengakui bahwa pihaknya ingin merampungkan aturan tersebut sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Kendati demikian, kini dia menyatakan formula rincian layer anyar tersebut masih dalam tahap pematangan di internal Kementerian Keuangan.

Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara.

"Rincian layer baru cukai rokok belum, masih didiskusikan. Kita buat secepat mungkin lah," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengklaim bahwa pihaknya akan selalu siap apabila pemerintah ingin segera membahas terkait layer baru cukai rokok tersebut.

"Bisa [secepatnya]. Pemerintah mau minta rapat sama kita, jam berapa aja kita kasih," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMI BI mencatat kinerja industri pengolahan berada di level 51,86% pada kuartal IV/2025, naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar 51,66%.

Peningkatan PMI BI didorong oleh ekspansi (>50%) pada mayoritas komponen seperti volume produksi (53,46%), volume persediaan barang jadi (53,46%), dan volume total pesanan (53,31%).

Kendati demikian, ada dua komponen yang masih berada di zona kontraksi (<50%) yaitu kecepatan penerimaan barang input (49,32%) dan jumlah tenaga kerja (48,80%).

"Komponen jumlah tenaga kerja mencatatkan perbaikan indeks pada kuartal IV/2025 sebesar 48,80% dibandingkan periode sebelumnya sebesar 48,70%, meski masih berada di zona kontraksi," jelas laporan BI, Senin (19/1/2026).

Adapun berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), sebagian besar Sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman (56,71%); diikuti oleh industri barang galian bukan logam (54,33%), serta Industri Makanan dan Minuman (54,06%).

Selain itu, industri furnitur serta industri tekstil dan pakaian jadi juga meningkat dengan indeks masing-masing sebesar 52,35% dan 50,19%, dari sebelumnya berada di zona kontraksi masing-masing sebesar 43,88% dan 48,29%

Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU industri pengolahan tetap tumbuh dengan nilai saldo bersih tertimbang (SBT) sebesar 1,18%.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkap bahwa pada kuartal I/2025, kinerja lapangan usaha industri pengolahan diproyeksikan akan tetap berada pada fase ekspansi di level 53,17% dengan mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi.

"Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Furnitur, Industri Logam Dasar, serta Industri Makanan dan Minuman," tutup Denny dalam keterangannya, Senin (191/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Produksi batu bara PT Indika Energy Tbk. (INDY) tercatat mencapai 74% sampai kuartal III/2025, dari target perseroan pada 2025.

Berdasarkan materi paparan publiknya, INDY melalui PT Kideco Jaya Agung mencetak volume produksi batu bara sebesar 22,2 juta ton sampai sembilan bulan 2025. Volume produksi ini turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 23,4 juta ton.

Adapun sepanjang tahun 2025 ini, INDY menargetkan volume produksi batu bara sebesar 30 juta ton, dengan stripping ratio sebesar 5,5 kali.

Sementara itu, volume pengupasan lapisan tanah penutup ditargetkan mencapai 165 bank cubic meter untuk tahun 2025.

INDY juga melaporkan sampai sembilan bulan 2025 telah menghabiskan belanja modal sebesar US$82,1 juta, atau setara 33,4% dari bujet perseroan sebesar US$246,1 juta.

Belanja modal terbesar dihabiskan oleh Awakmas, yaitu sebesar US$53,3 juta sampai sembilan bulan 2025. Lalu, anak usaha INDY lainnya, yakni Tripatra menghabiskan belanja modal sebesar US$6,5 juta sampai akhir September 2025.

Sementara itu, Kideco telah menghabiskan belanja modal sebesar US$5 juta, dari anggaran US$16 juta sampai akhir September 2025.

Sampai akhir September 2025, INDY membukukan penurunan pendapatan hingga 19,1% year-on-year (YoY) dari sebelumnya US$1,78 miliar, menjadi US$1,44 miliar.

Sebagian besar pendapatan ini dikontribusi oleh Kideco sebesar US$1,15 miliar. Sementara itu, lini bisnis INDY lainnya yaitu Indika Reources mencetak pendapatan sebesar US$47,2 juta, Tripatra sebesar US$176,2 juta, Interport sebesar US$93,1 juta, dan pendapatan lain-lain sebesar US$59,5 juta.

Adapun, turunnya pendapatan ini menurut manajemen INDY disebabkan terutama oleh penurunan kontribusi dari Kideco karena penurunan harga jual rata-rata dan dari Indika Resources karena penurunan volume perdagangan.

INDY menjelaskan untuk Kideco, dari sisi tujuan pasar, pada 9 bulan 2025 Kideco menjual 9,6 juta ton batu bara atau 43% dari total volume penjualan ke pasar domestik, dan 12,6 juta ton atau 57% ke pasar ekspor. Harga jual rata-rata (average selling price) batu bara turun 14,7% secara tahunan.

Sementara itu, untuk Indika Resources, manajemen INDY menjelaskan pendapatan Indika Resources jeblok 66,0% YoY menjadi US$47,2 juta pada 9 bulan 2025. Pendapatan dari perdagangan batu bara merosot dari US$138,9 juta dengan volume 2,7 juta ton pada 9 bulan 2024 menjadi US$28,7 juta dengan volume 0,5 juta ton pada 9 bulan 2025, disebabkan oleh melemahnya permintaan di pasar ekspor.

INDY tercatat membukukan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar US$479.123 atau setara dengan Rp7,9 miliar. Laba bersih ini ambrol 98,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$34,4 juta.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.