Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menilai berakhirnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat menjadi momentum yang sangat baik bagi iklim investasi di Indonesia.

Saat ditemui di Kantor Presiden, Senin (15/6/2026), Rosan menyatakan bahwa meredanya ketegangan geopolitik global berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Ini tentunya momentum sangat baik," kata Rosan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Iran yang sekaligus membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz tanpa pungutan biaya. Kesepakatan tersebut disebut akan mengakhiri permusuhan antara kedua negara dan berpotensi menstabilkan kembali pasokan energi global.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah rampung.

Dia juga mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut AS dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir," katanya Senin (15/6/2026)

Trump menilai kesepakatan tersebut akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan Timur Tengah. Dia juga mengisyaratkan akan ada perjanjian damai yang lebih luas dengan Iran dalam waktu mendatang.

“Selamat kepada semua pihak," tandas Trump

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menilai berakhirnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat menjadi momentum yang sangat baik bagi iklim investasi di Indonesia.

Saat ditemui di Kantor Presiden, Senin (15/6/2026), Rosan menyatakan bahwa meredanya ketegangan geopolitik global berpotensi meningkatkan kepercayaan investor terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Ini tentunya momentum sangat baik," kata Rosan.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Iran yang sekaligus membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz tanpa pungutan biaya. Kesepakatan tersebut disebut akan mengakhiri permusuhan antara kedua negara dan berpotensi menstabilkan kembali pasokan energi global.

Melalui unggahan di Truth Social, Trump menyatakan bahwa kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah rampung.

Dia juga mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut AS dan pembukaan kembali Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur distribusi minyak paling vital di dunia.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai. Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya dan secara bersamaan mengizinkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak mengalir,"katanya Senin (15/6/2026)

Trump menilai kesepakatan tersebut akan membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan Timur Tengah. Dia juga mengisyaratkan akan ada perjanjian damai yang lebih luas dengan Iran dalam waktu mendatang.

“Selamat kepada semua pihak," tandas Trump

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar minyak global bergerak fluktuatif sepanjang pekan ini di tengah kekhawatiran investor terhadap kemungkinan rencana Iran memberlakukan pungutan permanen bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan Amerika Serikat (AS).

Harga minyak mentah Brent internasional kembali melemah pada perdagangan Rabu (27/5/2026), membalikkan penguatan pada sesi sebelumnya.

Sementara itu, harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) juga turun seiring pelaku pasar mencoba menilai dampak serangan terbaru AS terhadap Iran pada Selasa yang disebut sebagai “serangan defensif” oleh Komando Pusat AS.

Situasi tersebut muncul di tengah spekulasi bahwa Teheran berpotensi menarik biaya transit bagi kapal yang melintasi jalur pelayaran strategis itu sebagai bagian dari penyelesaian permanen konflik tiga bulan dengan Washington.

Presiden S&P Global Energy Dave Ernsberger mengatakan pasar saat ini cenderung berhati-hati karena banyaknya sinyal yang saling bertentangan terkait status negosiasi.

“Pelaku pasar khawatir mengambil posisi karena terlalu banyak pesan yang bercampur mengenai perkembangan negosiasi,” ujarnya dikutip dari CNBC International.

Salah satu skema yang disebut-sebut adalah Iran dan Oman akan mengatur bersama lalu lintas di Selat Hormuz dan mengenakan semacam “biaya lingkungan” atau tarif transit bagi kapal.

Ernsberger menilai wacana tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai apakah pasar global dan pemerintah negara-negara lain akan menerima penerapan pungutan untuk jalur pelayaran internasional tersebut.

“Prinsip kebebasan lalu lintas maritim menjadi hal utama yang dipertaruhkan, termasuk preseden yang dapat ditimbulkan,” katanya.

Harga minyak Brent, yang menjadi acuan global dan dinilai paling sensitif terhadap gangguan pasokan di Timur Tengah, turun 2,8% menjadi US$98,47 per barel pada Rabu. Sehari sebelumnya, Garda Revolusi Iran berjanji akan membalas serangan AS.

Adapun hingga kini, detail mengenai mekanisme pungutan tersebut masih belum jelas.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei mengatakan tidak ada tarif untuk melintasi Selat Hormuz. Namun, dia menegaskan bahwa navigasi serta perlindungan ekosistem Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Laut Oman tetap membutuhkan biaya.

Sekitar seperlima pasokan minyak laut dunia melewati Selat Hormuz, jalur sempit yang berada di antara Iran dan Oman.

Ernsberger mengatakan pungutan yang dibahas berkisar US$1 per barel untuk minyak yang melewati selat tersebut.

Menurutnya, biaya sebesar itu mungkin tidak terlalu signifikan ketika harga minyak berada di level US$120 per barel. Namun, jika harga kembali ke kisaran US$55 per barel seperti pada Desember lalu, maka dampaknya akan jauh lebih besar terhadap perdagangan minyak global.

Dia menambahkan, biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui kenaikan harga minyak global atau harus ditanggung produsen melalui kenaikan biaya ekspor.

Kepala Middle East Energy and OPEC+ Insights Kepler, Amena Bakr, mengatakan ketidakpastian yang meningkat serta pesan yang bertolak belakang terkait negosiasi telah memperbesar volatilitas harga minyak.

“Kami belum mengetahui seperti apa bentuk kerangka kesepakatan tersebut,” ujarnya.

Meski terdapat peluang pembukaan kembali Selat Hormuz, pasar masih mempertanyakan stabilitas dan keandalan pengiriman minyak melalui jalur tersebut.

Ernsberger mengatakan sejumlah kapal memang mulai melintas di Selat Hormuz, tetapi lalu lintasnya baru sekitar 10% dari kondisi normal sebelum konflik pecah.

“Faktanya, sangat sedikit kapal tanker minyak mentah maupun produk olahan yang benar-benar melintas. Jika ada 10 kapal per hari, kemungkinan hanya dua di antaranya yang merupakan tanker minyak,” katanya.

Dia memperkirakan produksi minyak di Qatar, Irak, dan sebagian wilayah Arab Saudi membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk kembali normal. Sementara itu, lalu lintas pelayaran diperkirakan baru pulih sepenuhnya pada kuartal IV/2026.

Bakr menambahkan, proses penguraian antrean pengiriman secara optimistis membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Namun, secara realistis pemulihan pasokan ke level sebelum perang dapat memakan waktu hingga satu tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat seiring mandeknya jalur diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS), di tengah eskalasi militer Israel di wilayah Lebanon selatan.

Dikutip melalui Aljazeera, Presiden AS Donald Trump memutuskan membatalkan rencana pengiriman utusannya ke Pakistan untuk melanjutkan perundingan damai. Keputusan ini diambil setelah Washington menilai Teheran belum memberikan tawaran yang memadai untuk mengakhiri konflik.

Langkah Trump terjadi tak lama setelah Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meninggalkan Islamabad. Dalam kunjungannya, Araghchi diketahui telah menyampaikan kerangka awal kepada mediator sebagai upaya mengakhiri konflik dan meredakan ketegangan kawasan.

Namun, sinyal kompromi tampaknya masih jauh. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan kepada Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bahwa Teheran tidak akan berunding dengan AS di bawah tekanan, ancaman, maupun situasi “pengepungan”.

Di tengah kebuntuan diplomasi tersebut, eskalasi militer terus berlanjut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan serangan “kuat” ke Lebanon selatan. Israel menuduh kelompok Hezbollah telah menggagalkan upaya perdamaian.

Serangan terbaru ini memperburuk situasi keamanan regional yang sebelumnya telah rapuh akibat konflik berkepanjangan.

Sementara itu, upaya diplomasi tetap berjalan di jalur lain. Menjelang kepulangannya ke Islamabad, Araghchi melakukan pembicaraan via telepon dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Dalam percakapan tersebut, dia membahas perkembangan gencatan senjata dan berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas pascakonflik.

Araghchi juga menekankan bahwa Iran terus mendorong upaya diplomatik untuk mengakhiri perang dan menurunkan tensi di kawasan. Meski demikian, format perundingan gencatan senjata antara Iran dan AS ke depan masih belum jelas.

Di sisi lain, kekhawatiran global meningkat terhadap dampak konflik terhadap jalur energi dunia. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pembicaraan dengan Trump menyoroti urgensi membuka kembali arus pelayaran di Selat Hormuz.

Pemerintah Inggris memperingatkan bahwa gangguan di selat tersebut dapat berdampak serius terhadap ekonomi global, termasuk lonjakan biaya hidup di berbagai negara. Starmer juga menyampaikan perkembangan inisiatif bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk memulihkan kebebasan navigasi.

Pengamat menilai kebuntuan negosiasi saat ini dipengaruhi oleh posisi kedua pihak utama. Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Mark Kimmitt menyebut baik AS maupun Iran tidak merasakan tekanan langsung dari konflik.

Menurutnya, dampak terbesar justru dirasakan negara lain, terutama yang bergantung pada jalur distribusi energi dan logistik global. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak, termasuk negara-negara di Afrika yang bergantung pada pasokan pupuk, helium, dan minyak.

“Negara-negara yang paling terdampak justru yang menginginkan solusi cepat,” ujar Kimmitt menyoroti ketimpangan dampak dari konflik yang berkepanjangan pada Minggu (26/4/2026).

Dengan jalur diplomasi yang belum menemukan titik terang dan eskalasi militer yang terus berlanjut, kawasan Timur Tengah kini menghadapi ketidakpastian yang kian dalam, dengan implikasi luas terhadap stabilitas global dan ekonomi dunia.

KOMPAS.com – Sejumlah kapal tanker minyak mulai menghindari Selat Hormuz menjelang rencana blokade oleh Amerika Serikat pada Senin sore. Pergerakan ini terlihat dari data pelacakan kapal.

Langkah tersebut muncul setelah perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan pada akhir pekan. Situasi ini meningkatkan ketegangan dan mengancam gencatan senjata dua pekan yang masih rapuh.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan, Angkatan Laut akan mulai memblokade Selat Hormuz. Keputusan ini diambil setelah negosiasi maraton dengan Iran tidak menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik.

Komando Pusat Amerika Serikat atau United States Central Command (CENTCOM) menyebut blokade mulai berlaku pukul 10.00 waktu timur AS atau pukul 14.00 GMT pada Senin. Operasi ini menargetkan seluruh lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran.

Blokade tersebut akan "diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman," demikian pernyataan resmi yang disampaikan melalui platform X.

CENTCOM menegaskan, kebebasan navigasi tetap dijamin bagi kapal yang melintas menuju pelabuhan non-Iran. Informasi tambahan akan disampaikan kepada pelaut komersial melalui pemberitahuan resmi sebelum blokade dimulai.

Respons Iran dan Pergerakan Kapal

Respons keras datang dari Iran. Garda Revolusi Iran menyatakan, setiap kapal militer yang mendekati Selat Hormuz akan dianggap melanggar gencatan senjata dan akan ditindak tegas.

Data pelacakan menunjukkan sejumlah kapal masih bergerak di kawasan tersebut. Kapal tanker berbendera Pakistan, Shalamar dan Khairpur, memasuki Teluk pada Minggu.

Shalamar menuju Uni Emirat Arab untuk memuat minyak mentah Das. Khairpur bergerak ke Kuwait untuk memuat produk olahan minyak.

Kapal tanker minyak mentah super besar atau Very Large Crude Carrier (VLCC) Mombasa B berbendera Liberia juga melintasi selat sebelumnya. Kapal tersebut kini berada di Teluk untuk pengisian bahan bakar.

Pergerakan berbeda terlihat pada kapal VLCC Agios Fanourios I berbendera Malta. Kapal ini sempat mencoba memasuki Teluk untuk memuat minyak mentah Basra dari Irak menuju Vietnam. Namun, kapal berbalik arah dan kini berlabuh di dekat Teluk Oman.

Sejumlah perusahaan pengelola kapal belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Meski ketegangan meningkat, tiga kapal tanker super bermuatan penuh masih melintasi Selat Hormuz pada Sabtu. Data menunjukkan kapal tersebut menjadi yang pertama keluar dari Teluk sejak gencatan senjata diumumkan pekan lalu.

KOMPAS.com - Rencana Amerika Serikat (AS) menarik pasukan dari Iran menjadi sinyal meredanya konflik yang selama ini memicu ketidakpastian global, terutama di sektor energi.

Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer di Iran diperkirakan selesai dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan.

Ia juga telah memerintahkan pimpinan militer untuk bersiap menarik pasukan dari kawasan Timur Tengah.

“Kami akan pergi sangat segera,” ujar Trump dikutip dari Reuters, Selasa (31/3/2026).

Konflik di Timur Tengah sebelumnya telah mengganggu pengiriman energi global dan memicu ketidakpastian harga minyak, sehingga banyak negara mulai menghitung ulang ketahanan energinya.

Target Operasi Militer AS

Trump menegaskan, penghentian operasi militer tidak bergantung pada kesepakatan dengan Iran.

"Iran tidak harus membuat kesepakatan. Mereka tidak harus membuat kesepakatan dengan saya," bebernya.

Syarat penghentian operasi militer hanya obyektif misi tercapai, yakni menetralisir kemampuan Iran memproduksi senjata nuklir. Setelah itu dipastikan, maka Trump mundur dari sana.

"Setelah itu (tercapai), baru kami akan pergi," katanya.

Iran ingin akhiri konflik

Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa negaranya berniat mengakhiri konflik. Namun, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi.

"Kami memiliki kemauan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik ini, asalkan syarat-syarat penting terpenuhi, terutama jaminan yang dibutuhkan untuk mencegah terulangnya agresi," kata Pezeshkian dikutip dari Euro News, Selasa (31/3/2026).

Apa yang disampaikan Pezeshkian tak lama setelah Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth mengumumkan bahwa beberapa hari ke depan begitu menentukan dalam perang Iran.

Hegseth meyakini Iran tak bisa berbuat banyak menghadapi yang akan datang.

"Hari-hari mendatang akan menentukan. Iran tahu itu, dan hampir tidak ada yang bisa mereka lakukan secara militer untuk mencegahnya," kata Hegseth.

Diketahui AS menyiapkan serangan pasukan darat ke wilayah Iran meski Pentagon masih belum memberikan keterangan resmi mengenai pengerahannya.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Trump Umumkan Perang Lawan Iran Berakhir 3 Minggu Lagi, AS Segera Tarik Pasukan"

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah berencana menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) seiring potensi krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat konflik Iran–Amerika Serikat.

Kebijakan ini dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk menekan konsumsi BBM, khususnya dari mobilitas harian pegawai. Menariknya, di Jawa Barat, skema kerja fleksibel diklaim telah lebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tercatat telah menerapkan pola work from anywhere (WFA) sejak awal 2026.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan arahan Gubernur dan telah berjalan efektif sejak Januari 2026.

“Jawa Barat sesuai kebijakan Pak Gubernur, sudah efektif WFA sejak Januari 2026. Setiap hari Kamis dan dimungkinkan ditambah hari Jumat,” ujarnya, Minggu (29/3/2026).

Kendati demikian, penerapan WFA tidak dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah memastikan layanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terdampak kebijakan tersebut.

Dia menambahkan, WFA tidak berlaku bagi unit kerja yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat serta tetap mengedepankan pencapaian target kinerja individu ASN.

“Dengan catatan, pengecualian untuk unit kerja yang langsung melayani masyarakat, serta menjamin target kinerja individu ASN tetap tercapai,” katanya.

Herman menegaskan, kebijakan efisiensi melalui WFA tidak boleh mengurangi efektivitas kerja maupun kualitas pelayanan publik.

“Efisiensi kerja tidak boleh mengurangi efektivitas. WFA ini hanya instrumen, dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus dioptimalkan,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kelanjutan evakuasi kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang tertahan di Teluk Arab, imbas penutupan Selat Hormuz di tengah perang Iran dan Amerika Serikat (AS).

Bahlil menyebut bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan pihak terkait, meskipun terdapat kesulitan dalam membuka kembali jalur pelayaran bagi kapal perusahaan energi pelat merah ini.

“Kita masih komunikasi terus. Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz,” kata Bahlil usai bertemu sejumlah menteri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pemerintah terus membangun komunikasi agar proses evakuasi kapal Pertamina dapat dipercepat, kendati tak menjelaskan lebih lanjut perihal waktunya.

Di samping itu, Bahlil menyebut bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) dan gas Tanah Air berada dalam kondisi aman, dalam hal ini memenuhi standar minimum pasokan nasional.

Kendati demikian, dia tetap mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan energi secara bijak, lebih lagi dalam pemanfaatan gas LPG.

Menurutnya, porsi impor gas LPG Indonesia mencapai 70% alias bergantung terhadap pasokan global, sehingga Bahlil mendorong agar upaya penghematan juga dilakukan masyarakat.

“Kita tahu bahwa LPG kita 70% kita impor, tetapi sampai dengan hari ini kondisinya clear. Kapal-kapal [pengangkut LPG] yang kita beli dari beberapa negara juga masih on the track. Jadi insyaallah aman,” pungkas politikus Partai Golkar ini.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Pertamina (Persero) masih melakukan berbagai upaya untuk mengevakuasi dua kapal tanker yang masih berada di kawasan Teluk Arab di tengah meningkatnya tensi konflik Timur Tengah.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, perusahaan memastikan koordinasi intensif dilakukan dengan pemerintah dan berbagai pihak guna membuka jalur pelayaran yang aman bagi kapal tersebut.

“Tentunya kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, dari Kementerian Luar Negeri, dan semua pihak dan kita juga mendorong supaya tentunya bersama-sama situasi di sana makin baik sehingga kargo-kargo kita bisa kemudian beroperasi dan melewati lokasi itu dengan baik,” ujar Simon di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ketidakpastian yang masih berlanjut terkait konflik di Timur Tengah (Asia Barat) turut menekan sentimen risiko di pasar, yang berdampak pada pergerakan rupiah

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Senin pagi, bergerak melemah 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.970 per dolar AS dari penutupan sebelumnya yang tercatat Rp16.958 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai ketidakpastian konflik di Timur Tengah (Timteng) turut menekan sentimen risiko di pasar.

“Ketidakpastian yang masih berlanjut terkait konflik di Timur Tengah (Asia Barat) turut menekan sentimen risiko di pasar, yang berdampak pada pergerakan rupiah,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan tersebut dinilai meningkat setelah Gedung Putih menyatakan bahwa skala serangan terhadap Iran telah ditingkatkan ke level yang melebihi antisipasi sebelumnya. Pentagon dilaporkan mengerahkan unit ekspedisi Marinir ke kawasan tersebut.

Seiring ketegangan yang meningkat, harga minyak turut mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar AS. Pada Jumat (13/3), harga minyak Brent naik 2,67 persen menjadi 103,14 dolar AS per barel.

Namun demikian, penguatan dolar AS sempat tertahan pasca rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) AS untuk kuartal IV-2025.

“Angka tersebut secara mengejutkan direvisi turun menjadi 0,7 persen qoq (quarter on quarter) dari estimasi sebelumnya sebesar 1,4 persen qoq, yang mencerminkan mulai terlihatnya pelemahan pada kondisi ekonomi AS,” ungkap dia.

Sementara itu, indikator inflasi pilihan The Fed, yaitu PCE Price Index, sedikit menurun menjadi 2,8 persen year on year (yoy) pada Januari 2026 dari 2,9 persen yoy pada bulan sebelumnya, sementara Core PCE Price Index meningkat tipis menjadi 3,1 persen yoy dari 3,0 persen yoy.

“Pada perdagangan hari ini, rupiah diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp16.900–Rp17.050 per dolar AS, seiring belum adanya indikasi meredanya ketegangan geopolitik serta sikap wait-and-see investor menjelang periode libur panjang di Indonesia yang dimulai pada Rabu (18/3) pekan ini,” ungkap Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah mengevakuasi 32 Warga Negara Indonesia (WNI) buntut konflik geopolitik Iran melawan Amerika dan Israel.

Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Jawa Barat, Hendra Kusuma Sumantri memastikan dari 32 WNI yang dipulangkan, ada 13 berasal dari Jawa Barat. "Dari total 32 WNI, terdapat 13 orang yang berasal dari Jawa Barat," di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Pemulangan ini dilakukan melalui dua kloter penerbangan, pertama dijadwalkan tiba pada 10 Maret pukul 18.00, sementara kloter kedua tiba pada 11 Maret pukul 18.00.

"Penerbangan dibagi dua kloter. Kloter pertama sebanyak 22 orang, di dalamnya ada 10 orang asal Jawa Barat. Kloter kedua sebanyak 10 orang, di antaranya tiga orang dari Jawa Barat," katanya.

Selain itu, terdapat dua orang WNI dari daerah lain yang meminta fasilitasi kepulangan dari pemerintah daerah, masing-masing berasal dari Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, para WNI yang berasal dari Jawa Barat direncanakan akan pulang ke daerahnya masing-masing secara mandiri setelah tiba di Indonesia. "WNI asal Jawa Barat rencananya semuanya pulang mandiri," ujarnya.

Namun, Disnakertrans Jabar mengaku masih menunggu data lebih rinci mengenai para WNI tersebut, apakah kepulangannya permanen atau sementara, latar belakang mereka apakah pekerja migran Indonesia (PMI) atau pelajar, serta daerah asal mereka di Jawa Barat.

"Kami juga masih menunggu detail apakah mereka yang pulang ini permanen atau sementara, kemudian apakah mereka PMI atau pelajar, serta berasal dari daerah mana saja di Jawa Barat," ucapnya.

Disnakertrans Jabar juga masih menunggu informasi lanjutan terkait kemungkinan adanya tambahan WNI yang akan dipulangkan pada tahap berikutnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Strategi mempercepat proyek infrastruktur pada 2025 lalu dinilai menguntungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini karena situasi ekonomi yang penuh tekanan akibat gejolak geopolitik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tahun lalu dirinya mengambil keputusan untuk melakukan percepatan proyek infrastruktur di tengah efisiensi anggaran yang sangat tajam. Hasilnya, pada akhir tahun proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar tuntas dikerjakan, meski memakai skema tunda bayar.

“Orang caci maki saya, kenapa Pemda Jabar jebol anggaran harus bayar tunggakan Rp629 miliar, saya senyum,” katanya, Selasa (10/3/2026).

Dulu, setiap tutup buku APBD Jabar menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) hingga Rp1,8 triliun, tetapi di era kepemimpinannya, Silpa 2025 lalu hanya disisakan Rp520.000. “Per tahun saya memimpin Silpa-nya Rp 520.000,” katanya.

KDM—panggilan akrabnya, lalu mengungkap alasan pihaknya mempercepat pembangunan infrastruktur pada Oktober 2025 lalu. “Proyek-proyek saya kebut di bulan Oktober, saya tahu uangnya akan ada, saya tahu. Tapi saya bilang, proyeknya masukin. Kita akhirnya bisa belanja Rp629 miliar. Kalau berani waktu itu kita ngutang Rp1 triliun, kita lebih untung,” katanya.

Kenapa KDM menyebutnya untung? Tak ada yang memprediksi jika 2026 situasi ekonomi akan memburuk. Dia menunjuk pengaruh perang Iran melawan Amerika dan Israel bisa mendorong kenaikan harga, dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak. Di sisi lain pihaknya sudah menuntaskan proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar.

“Harga aspal akan naik, minyak tanah akan naik, kenapa? Ada perang, mobilisasi BBM. Pemda Provinsi Jawa Barat hari ini untung. Untung kenapa? Kita membayar pekerjaan yang harusnya dikerjakan tahun ini, dikerjakan tahun kemarin, dibayarnya tahun ini. Siapa yang pintar? Kotraktor apa gubernur?” paparnya.

KDM mengaku strateginya mempercepat belanja dan menggunakan skema tunda bayar pada 2025 tidak meramal bahwa situasi ekonomi 2026 akan seperti saat ini. Menurutnya kebijakan seperti ini sudah pernah ia terapkan saat memimpin Purwakarta selama dua periode. “Pemerintah harus mencoba berimprovisasi, dibuat jalan yang cepat, tidak muter, bangun,” katanya.

Tunda bayar sebesar Rp629 miliar sendiri sudah dibayarkan oleh BPKAD Jabar sejak awal 2026 lalu.

Sejak peluncuran operasi militer "Epic Fury" pada 28 Februari 2026 konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak. Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur 20 persen pasokan minyak global menjadi ancaman serius bagi perekonomian internasional.

Sementara terkait kurs rupiah yang sempat bergejolak menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (9/3/2026), Lonjakan harga minyak mentah dan tren depresiasi rupiah yang sempat menembus batas psikologis menjadi pukulan berganda bagi pengelolaan fiskal tahun 2026. Skenario terburuk saat ini, defisit fiskal berpotensi melonjak ke angka 3,6% - 3,7%.

Bisnis.com, JAKARTA — Infovesta memperkirakan kinerja reksa dana syariah selama Ramadan pada tahun ini masih akan tertekan di tengah gejolak geopolitik saat ini, terutama dengan sentimen perang Iran – Amerika Serikat.

Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan kinerja reksa dana syariah selama Ramadan tahun ini menghadapi tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian global. Konflik geopolitik yang melibatkan Iran serta volatilitas pasar keuangan membuat sebagian besar produk reksa dana berbasis saham dan campuran bergerak terbatas.

Dia menyebut kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Pada Ramadan 2025, kinerja reksa dana syariah juga cenderung stagnan karena pasar masih menunggu kepastian kebijakan perang tarif yang akhirnya diumumkan pada April 2025 dan memicu koreksi di pasar saham.

“Pada tahun lalu kinerja reksa dana syariah relatif flat karena pasar menunggu kebijakan perang tarif. Setelah kebijakan itu diumumkan pada April 2025, pasar saham langsung terkoreksi,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).

Sementara itu, pada Ramadan 2026, lanjut Wawan, tekanan datang dari meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Konflik Iran turut menekan sentimen pasar sehingga berdampak pada kinerja sejumlah produk reksa dana syariah, terutama yang berbasis saham.

Di tengah tekanan tersebut, reksa dana syariah pasar uang tercatat menjadi satu-satunya kategori yang konsisten membukukan kinerja positif sepanjang Ramadan. Karakter instrumen pasar uang yang cenderung stabil membuatnya lebih tahan terhadap gejolak pasar.

Berdasarkan data Infovesta Utama pada periode Ramadan 2025 (28 Februari 2025 – 31 Maret 2025),kinerja reksa dana syariah untuk Infovesta Sharia Money Market Fund dan Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 0,34% dan 0,14%.

Sementara kinerja negatif dicatatkan Infovesta Sharia Balanced Fund Index yang -0,56% dan Infovesta Sharia Equity Fund Indeks yang -1,106%.

Membandingkan dengan kinerja selama periode Ramadan 2026 (19 Februari 2026-10 Maret 2026), kinerja positif hanya terjadi pada Infovesta Sharia Money Market Fund yang tumbuh 0,145%.

Sisi lain, kinerja Infovesta Sharia Fixed Income Fund Index, dicatatkan Infovesta Sharia Balanced Fund Index, dan Infovesta Sharia Equity Fund Indeks masih tertekan. Kinerja masing-masing secara berurutan -0,21%, -04,21%, dan -8,58%.

Meski kinerja sejumlah produk tertekan, dana kelolaan atau asset under management (AUM) reksa dana syariah justru menunjukkan tren peningkatan. Kenaikan terjadi baik pada produk berbasis rupiah maupun dolar Amerika Serikat.

Di tengah ketidakpastian pasar, investor juga disarankan menyesuaikan strategi investasi dengan horizon waktu masing-masing. Investor jangka pendek dinilai lebih aman menempatkan dana pada reksa dana pasar uang yang relatif stabil.

“Untuk investor jangka pendek sebaiknya parkir dulu di pasar uang. Sementara bagi investor jangka panjang, kondisi valuasi saham yang relatif murah bisa menjadi peluang untuk mulai mencicil investasi di reksa dana berbasis saham,” ujarnya.

Adapun terkait momentum Ramadan dan pembagian tunjangan hari raya (THR), terdapat kemungkinan sebagian investor mengalokasikan dana tambahan ke instrumen investasi syariah. Namun, keputusan investasi tetap sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan tingkat risiko yang siap ditanggung investor.

Secara tren, investasi berbasis syariah dinilai semakin menjadi pilihan bagi investor domestik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan dana kelolaan yang terus meningkat, bahkan di luar periode Ramadan.

Dengan demikian, menurutnya, Ramadan bukan lagi satu-satunya momentum bagi investor untuk masuk ke produk reksa dana syariah. Produk tersebut kini semakin dilirik sebagai instrumen investasi jangka panjang yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual reksa dana. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.