Perum Bulog membuka peluang menghidupkan kembali skema tunjangan beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah melimpahnya stok beras nasional.

Bulog menyebut usulan tersebut nantinya akan diajukan ke pemerintah melalui proposal resmi.

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan wacana itu masih akan dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan anggaran negara dan kondisi fiskal pemerintah.

"Mungkin nanti kita akan coba bikinkan proposal, soalnya kan itu kan berkaitan juga ke ketersediaan anggaran nanti, bagaimana fiskalnya," ujar Febby saat ditemui di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Ia menyebut skema penyaluran beras untuk ASN sebenarnya sudah berjalan di sejumlah wilayah Indonesia timur.

"Karena sebenarnya saat ini udah ada tuh di daerah timur, yang kita salurin beras-beras untuk ASN-nya," katanya.

[Gambas:Youtube]

Wacana pemberian kembali beras natura sebelumnya disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ia mengusulkan ASN, TNI, hingga Polri kembali memperoleh jatah beras dari pemerintah sebagai langkah mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP).

Menurut Rizal, opsi tersebut relevan mengingat stok beras Bulog kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu," ujar Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu (6/5).

Beras natura merupakan beras yang diberikan pemerintah sebagai tunjangan atau fasilitas pegawai negara. Skema ini pernah diterapkan pada masa lalu ketika kebutuhan pangan ASN, TNI, dan Polri sebagian dipenuhi melalui distribusi langsung dari gudang pemerintah.

Bulog menilai skema distribusi nonpasar seperti itu dapat menjadi salah satu cara mempercepat penyaluran stok beras yang kini menumpuk di gudang.

Selain melalui usulan beras natura, Bulog saat ini juga menjalankan distribusi beras SPHP dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, ritel modern, hingga jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Rizal mengatakan jenis beras yang akan disalurkan dalam skema natura nantinya merupakan beras medium produksi Bulog.

"Berasnya medium," kata dia.

Perum Bulog memastikan lonjakan harga plastik kemasan tidak akan berdampak pada kenaikan harga beras di dalam negeri.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di tengah meningkatnya tekanan biaya bahan baku kemasan.

"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Jadi sudah ditentukan pada saat beliau mengambil rapat istana kemarin. Tidak ada kenaikan harga pangan, termasuk harga beras. Jadi tidak ada kenaikan harga pangan maupun harga beras," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Rizal menambahkan cadangan beras nasional saat ini berada dalam kondisi yang sangat kuat, sehingga pihaknya meyakini tak akan terjadi kenaikan harga pangan, khususnya beras bagi masyarakat Indonesia.

Ia mengakui kenaikan harga plastik menjadi tantangan tersendiri bagi Bulog, terutama dalam pengemasan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan. Menurutnya, kondisi ini juga menjadi persoalan bersama di berbagai sektor.

"Kemasan ini juga menjadi isu common enemy kami juga istilahnya, ,enjadi permasalahan bersama khususnya yang menggunakan plastik-plastik kemasan," tutur dia.

"Kami kemarin sudah melakukan rapat direksi juga, sudah mengambil kebijakan-kebijakan dan memberikan ruang-ruang khusus karena memang kondisinya juga memang harus mengikuti pasar yang ada di daerah," tambah Rizal lebih lanjut.

Rizal menjelaskan Bulog telah mengambil langkah antisipatif dengan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menjaga biaya kemasan tetap terkendali, mengingat produk yang dikemas sebagian besar ditujukan untuk kebutuhan masyarakat.

"Mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah. Namun, tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Harapannya seperti itu buat demikian," ujarnya.

Di sisi lain, Bulog juga telah menyesuaikan komponen biaya internal untuk menekan dampak kenaikan harga plastik terhadap operasional.

"Kami kemarin sudah rapat direksi. Jadi HPS (harga perkiraan sendiri)-nya disesuaikan dengan kondisi seperti itu. Namun dengan harga yang betul-betul, yang seminimal mungkin untuk menekan supaya cost-nya tidak terlalu tinggi," kata Rizal.

Kenaikan harga plastik terjadi akibat gangguan pasokan global, termasuk dari kawasan Timur Tengah yang menjadi pemasok utama bahan baku.

Kondisi ini mendorong harga plastik naik signifikan di pasar dan mulai dirasakan pelaku industri dalam negeri.

Sejumlah pelaku usaha menyebut harga plastik di tingkat produsen naik sekitar 30 persen hingga 60 persen, bahkan di tingkat pedagang bisa melonjak hingga 100 persen akibat keterbatasan stok.

Di lapangan, kenaikan juga terlihat pada harga eceran, misalnya plastik kantong yang naik dari Rp15 ribu menjadi Rp23 ribu, sedotan dari Rp8 ribu menjadi Rp10 ribu, hingga plastik kemasan tertentu yang melonjak dari Rp36 ribu menjadi Rp60 ribu per pak.

Keterbatasan pasokan juga membuat sejumlah barang sulit ditemukan di pasaran. Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga produk kemasan serta mengganggu distribusi pangan jika tidak segera diatasi.

[Gambas:Youtube]

Direktur Utama BulogAhmad Rizal Ramdhani mengungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memberikan persetujuan subsidi bunga pinjaman bagi perum tersebut.

Dukungan ini memperkuat pendanaan penyerapan gabah petani yang nilainya mencapai Rp68,6 triliun.

"Kemarin lusa kami juga sudah menghadap Bapak Menteri Keuangan (Purbaya) dan Bapak Menteri Keuangan sudah memberikan green light bahwa Bulog diberikan subsidi bunga sebanyak 2 persen," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Ia menjelaskan subsidi bunga tersebut membuat beban pinjaman Bulog menjadi lebih ringan. Dari total bunga pinjaman sebesar 4 persen, separuhnya ditanggung pemerintah dan separuhnya lagi oleh Bulog.

"Kaitan dengan ketersediaan dana tersebut sesuai dengan kebijakan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi) bahwa Bulog diberi subsidi bunga sejumlah 2 persen dari Bank Himbara, yang mana bunga yang diterima Bulog adalah 4 persen. Dari 4 persen itu ditanggung 2 persen oleh Bulog dan 2 persen oleh pemerintah," ujarnya.

Dengan skema ini, biaya pinjaman menjadi lebih rendah sehingga Bulog memiliki ruang lebih besar untuk menyerap hasil panen petani.

"Untuk total serapan anggaran untuk gabah kemudian kedelai sama jagung itu adalah Rp68,6 triliun," ujar Rizal.

Di sisi lain, realisasi penyerapan beras Bulog hingga 13 April 2026 telah mencapai 48,7 persen dari target 4 juta ton atau setara sekitar 1,9 juta ton. Capaian ini menunjukkan progres signifikan dalam menjaga cadangan pangan nasional.

"Kita juga laporkan tadi kepada Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman), Pak Wamentan (Sudaryono) bahwa capaian serapan Bulog sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2026 adalah mencapai sekitar 48,7 persen (dari target serapan 4 juta ton) yang mana 48,7 persen itu sekitar 1,9 juta ton beras untuk serapan bulan April tanggal 13 ini," ujar Rizal.

Sementara itu, stok beras Bulog terus meningkat. Hingga pertengahan April, cadangan beras tercatat sebesar 4,27 juta ton dan diproyeksikan segera menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.

"Sedangkan untuk stok beras Bulog sampai tanggal 13 April 2026 ini adalah sebesar 4,72 juta ton. Ini prediksi kami dalam waktu dekat, prediksi kami dalam seminggu ke depan atau bahkan 10 hari ke depan tembus mencapai 5 juta ton stok beras Bulog yang ada di gudang Bulog," ujarnya.

Mentan Amran sebelumnya menetapkan target penyerapan gabah sebesar 4 juta ton pada 2026 dengan harga pembelian Rp6.500 per kilogram di tingkat petani sebagai bagian dari penguatan cadangan pangan pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan pemerintah tengah menjajaki peluang ekspor beras ke Malaysia dengan potensi permintaan mencapai 200 ribu ton.

Rencana ini muncul di tengah melimpahnya cadangan beras nasional.

"Bahkan, kemarin salah satu direktur kami juga diminta berangkat ke Malaysia karena ada permintaan impor beras tidak kurang dari 200 ribu ton. Ini cukup besar jumlahnya," ujar Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

"Nah, sekarang sedang dijajaki, mudah-mudahan bisa memberikan peluang ekspor kita ke negara-negara tetangga kita demikian," lanjutnya.

Ia menegaskan kondisi stok beras nasional saat ini dalam posisi kuat sehingga tidak mengganggu kebutuhan dalam negeri, termasuk stabilitas harga pangan.

"Yang mana kita ketahui bersama bahwa beras kita dalam posisi yang luar biasa cadangan stoknya. Jadi kami yakinkan tidak ada kenaikan harga pangan, khususnya beras untuk masyarakat Indonesia (di tengah geopolitik global)," ujarnya.

Di sisi lain, Rizal juga memaparkan perkembangan penyerapan beras Bulog hingga pertengahan April 2026. Hingga 13 April 2026, realisasi serapan telah mencapai 48,7 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton.

"Kita juga laporkan tadi kepada Pak Mentan (Andi Amran Sulaiman), Pak Wamentan (Sudaryono) bahwa capaian serapan Bulog sampai dengan hari ini tanggal 13 April 2026 adalah mencapai sekitar 48,7 persen (dari target serapan 4 juta ton) yang mana 48,7 persen itu sekitar 1,9 juta ton beras untuk serapan bulan April tanggal 13 ini," ujarnya.

Sejalan dengan itu, stok beras Bulog terus meningkat. Hingga tanggal yang sama, cadangan beras tercatat lebih dari 4 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.

"Sedangkan untuk stok beras Bulog sampai tanggal 13 April 2026 ini adalah sebesar 4,72 juta ton. Ini prediksi kami dalam waktu dekat, prediksi kami dalam seminggu ke depan atau bahkan 10 hari ke depan tembus mencapai 5 juta ton stok beras Bulog yang ada di gudang Bulog," ujar Rizal.

Wamentan Sudaryono sebelumnya menyebut pemerintah membuka peluang ekspor beras ke sejumlah negara, termasuk Malaysia, Filipina, dan Papua Nugini. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi beras nasional dalam beberapa waktu terakhir.

Pemerintah juga telah merealisasikan ekspor perdana beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton pada awal 2026 dan membuka peluang ekspansi pasar ke negara lain di kawasan.

[Gambas:Youtube]

Perum Bulog menargetkan penyaluran minyak goreng Minyakita hingga 100 ribu ton per bulan untuk menjaga pasokan minyak goreng tetap aman pada Ramadan dan menjelang Idulfitri.

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat selama periode hari besar keagamaan.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah meminta produsen meningkatkan pasokan minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) agar stok di pasar tetap terjaga.

"Nanti kita maksimalkan kalau bisa 90 ribu ton lah atau 100 ribu ton lah untuk persiapan Ramadan dan Idulfitri sehingga daerah-daerah itu tidak kekurangan lagi stok Minyakita termasuk juga beras dan lain sebagainya," ujar Rizal di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Sabtu (21/2).

Ia menjelaskan kebutuhan minyak goreng biasanya meningkat signifikan pada Ramadan dan Lebaran, bahkan bisa dua hingga tiga kali lipat dari kondisi normal. Selama ini, pasokan Minyakita yang diterima Bulog sekitar 60 ribu ton per bulan, namun realisasi Februari baru mencapai 45 ribu ton.

Rizal mengatakan Bulog juga memastikan ketersediaan tiga komoditas utama yang menjadi tugas distribusi lembaga tersebut, yakni beras, Minyakita, dan gula.

"Komoditas yang kami suplai sesuai dengan tugasnya Bulog yang pertama ada beras, yang kedua adalah Minyakita, yang ketiga adalah gula. Dan beras itu pun ada dua ada beras premium dan beras medium," katanya.

Menurut dia, stok ketiga komoditas tersebut dalam kondisi aman. Bulog juga menyiapkan beras premium sesuai kemampuan produksi untuk memenuhi kebutuhan di berbagai daerah.

"Untuk stok aman sekali kalau stok yang tiga ini aman sekali ya aman betul dan kami sudah perintahkan untuk mendorong DMO lebih banyak lagi di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran ini," ujarnya.

Selain menambah pasokan, Bulog juga menyiapkan langkah distribusi langsung ke pasar melalui pembangunan kios khusus di sejumlah pasar sebagai perpanjangan tangan gudang Bulog. Skema ini ditujukan agar pengecer lebih mudah memperoleh pasokan beras, Minyakita, dan gula tanpa harus mengambil langsung dari gudang distribusi.

Program tersebut rencananya dimulai sebagai proyek percontohan di 146 pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya di Jakarta. Kios Bulog akan melayani pengecer yang telah direkomendasikan pengelola pasar dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai aturan distribusi pangan.

Bulog bersama pengelola pasar juga akan memasang papan informasi harga komoditas di pasar untuk menampilkan harga acuan beras, minyak goreng, gula, dan bahan pokok lain. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penjualan di atas harga eceran tertinggi serta memudahkan pengawasan harga di lapangan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan satu syarat agar kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia terwujud.

Saat ini, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) produksi Bulog masih dibedakan berdasarkan tiga zona.

Rizal menjelaskan beras satu harga bisa terwujud jika pemerintah margin fee Bulog untuk program penugasan. Pembahasan kenaikan margin fee Bulog sudah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan kementerian terkait.

"Kemarin kami di Rakortas, memang salah satunya membicarakan kenaikan margin fee dari Bulog," kata Rizal dalam konferensi pers di kantor pusat Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Ia mengatakan margin fee Bulog tak pernah berubah sejak 2012, yakni hanya sebesar Rp50 per kilogram (kg), padahal beban penugasan dan jangkauan distribusi Bulog terus meluas hingga wilayah terpencil.

"Bulog ini sejak tahun 2012 margin fee-nya hanya Rp50. Nah, berkaitan dengan prestasi Bulog yang bahkan sekarang ini bisa jadi swasembada pangan, ya, syukur alhamdulillah ini Bulog diberikan apresiasi, Pak," tambahnya.

Rizal menyampaikan pemerintah berencana memberikan apresiasi tersebut dalam bentuk kenaikan margin fee, yang saat ini pembahasannya sedang berlangsung di rapat koordinasi teknis (rakornis).

"Apresiasi oleh pemerintah direncanakan, akan disetujui untuk kenaikan margin fee-nya itu. Nah, margin fee-nya itu akan dinaikkan. Kenaikan margin fee ini sudah dilakukan di Rakortas dan kemarin perintahnya untuk dilakukan dengan rakornis," terang Rizal.

Ia pun menekankan kenaikan margin fee untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan mewujudkan harga beras SPHP satu harga di seluruh Indonesia.

"Mudah-mudahan dengan naiknya margin fee ini, ya, dengan naiknya margin fee Bulog ini, Bulog akan meningkatkan pelayanannya. Ya, Bulog akan meningkatkan layanannya khususnya," ujarnya.

Saat ini, harga beras SPHP dibedakan berdasarkan tiga zona distribusi, yakni zona 1 mencakup wilayah dengan ongkos logistik rendah, sementara zona 2 dan 3 mencakup wilayah dengan biaya distribusi lebih tinggi.

"Nah, harapannya nanti, kalau sudah naik margin fee-nya, beras SPHP-nya itu nanti jadi 1 zona. Hanya zona 1. Jadi itu di harga up gudang Rp11 ribu per kg," kata Rizal.

Rizal menyampaikan kebijakan satu harga dan usulan kenaikan margin fee mengacu kepada BUMN lain, seperti PLN dan Pertamina.

"Kenaikan margin fee ini, kami mengacu dengan saudara-saudara kami, yaitu BUMN yang lain, yaitu PLN dan Pertamina juga dapat margin fee 7 persen," ujar Rizal.

"Seperti Pertamina, Pertamina bisa kasih harga satu harga (BBM) untuk seluruh Indonesia, Bulog juga harus mampu memberikan satu harga seluruh Indonesia, yaitu dengan harga yang flat, di Rp11 ribuan, yaitu seperti di wilayah zona 1," pungkasnya.

Perum Bulog akan mengurangi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau beras murah di daerah-daerah sentra produksi pada tahun ini

Awalnya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP untuk tahun ini mencapai 1,5 juta ton.

"Penyaluran SPHP ini juga sama 1,5 juta ton dan direncanakan ini sepanjang tahun (2026)," ujar Rizal dalam konferensi pers di kantor pusat Bulog, Jumat (2/1).

Namun, Rizal menyampaikan saat puncak musim panen, yakni pada Maret, April, dan Agustus, penyaluran SPHP ke daerah-daerah sentra produksi akan dikurangi agar stok di pasaran tidak berlebihan.

"Di daerah-daerah sentra produksi pangan, penyaluran SPHP ini dikurangin, dikecilkan volumenya, tapi tetap dilakukan supaya tidak tumpah banyak di pasaran," tambahnya.

Kendati demikian, ia menekankan penyaluran SPHP ke daerah-daerah yang bukan sentra produksi akan tetap berjalan.

"Tapi khusus daerah-daerah sentra produksi pangan seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi Selatan, NTB itu SPHP-nya dikecilkan volumenya, paham ya. Tapi yang lain tetap berjalan seperti biasa," jelas Rizal.

Menurutnya, Bulog akan menyalurkan beras SPHP langsung ke pengecer dan ritel di lapangan pada 2026, tidak lagi ke grosir atau distributor besar. Tujuannya untuk menghindari beras SPHP dioplos dan memotong jalur pendistribusian.

"Impact dari yang tahun lalu-lalu itu berasnya dioplos. Nah sedangkan sekarang tidak diserahkan langsung ke grosir-grosir, tapi dari Bulog langsung ke para pengecer sampai dengan ritel-ritel yang ada di lapangan, yang terdepan. Sehingga memotong jalur-jalur distribusi 1 dan distribusi 2," pungkasnya.