Bisnis.com, JAKARTA — Komisi V DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan dan operasi perjalanan kereta api nasional menyusul kecelakaan kereta di wilayah Bekasi.

Insiden tersebut dinilai menjadi peringatan serius atas tingginya risiko operasional di jalur padat, khususnya di kawasan Jabodetabek yang menjadi simpul utama mobilitas kereta komuter dan antarkota.

Sorotan DPR tidak hanya tertuju pada aspek teknis kecelakaan, tetapi juga menyasar kapasitas pengendalian operasi, efektivitas sistem persinyalan, hingga kesiapan infrastruktur rel nasional dalam mengantisipasi lonjakan lalu lintas kereta.

Legislator menilai kecelakaan tersebut memperlihatkan masih adanya titik lemah dalam sistem mitigasi risiko transportasi rel nasional.

Di sisi lain, pemerintah, operator kereta api, dan investigator keselamatan transportasi masih melakukan pendalaman terkait penyebab utama kecelakaan.

Hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi nantinya akan menjadi dasar evaluasi terhadap prosedur operasi, sistem pengamanan perjalanan, hingga percepatan modernisasi infrastruktur perkeretaapian.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai kecelakaan tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas sistem pengendalian operasi perjalanan kereta api.

“Sistem ini terintegrasi atau tidak?” ujar Lasarus dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan dan beberapa pihak terkait lainnya, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap sistem pengendalian perjalanan, prosedur operasi, maupun kesiapan infrastruktur pendukung keselamatan kereta api.

Komisi V juga menyoroti pentingnya percepatan modernisasi sistem persinyalan, penguatan standar prosedur operasi (SOP), hingga pembangunan budaya keselamatan di lingkungan operator perkeretaapian nasional.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap aspek keselamatan perkeretaapian nasional pascakecelakaan tersebut. Evaluasi mencakup aspek operasional, infrastruktur, hingga sistem pengendalian perjalanan kereta.

“Kemenhub memandang keselamatan perkeretaapian harus terus diperkuat melalui evaluasi secara menyeluruh,” kata Dudy.

Menurut Dudy, pemerintah juga membuka peluang percepatan modernisasi infrastruktur dan teknologi persinyalan guna meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.

Sementara itu, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Ahmad Wildan mengatakan investigasi masih berlangsung dengan fokus pada pendalaman aspek teknis operasi perjalanan kereta, termasuk sistem komunikasi, persinyalan, dan prosedur pengendalian perjalanan.

“Kami masih mengumpulkan data dan fakta operasi untuk memastikan rangkaian kejadian secara utuh,” ujar Wildan.

KNKT dikabarkan masih mengumpulkan data dari rekaman perjalanan kereta, pemeriksaan sarana, hingga keterangan awak kereta dan petugas operasional.

Investigasi juga akan mendalami kemungkinan adanya faktor manusia maupun gangguan teknis yang memengaruhi proses pengendalian perjalanan.

Sistem Pengendalian Operasi Jadi Sorotan

Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi V DPR RI turut menyoroti aspek pengendalian operasi dan respons darurat dalam kecelakaan tersebut. DPR menilai efektivitas sistem komunikasi dan pengendalian perjalanan menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi untuk mencegah insiden serupa.

Lasarus mempertanyakan mengapa tabrakan tetap terjadi meskipun terdapat jeda jarak antarkereta yang dinilai cukup untuk melakukan langkah mitigasi darurat. Menurut dia, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas prosedur operasi dan koordinasi pengendalian perjalanan di lapangan.

“Kalau memang tersedia ruang mitigasi, seharusnya sistem operasi bisa merespons lebih cepat untuk mencegah kecelakaan,” katanya.

Dia menilai aspek tersebut perlu dijawab secara terbuka melalui investigasi teknis KNKT guna memastikan kemungkinan faktor human error, gangguan sistem persinyalan, ataupun kendala teknis lain dalam operasi perjalanan kereta.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin mengatakan perseroan masih menunggu hasil investigasi final KNKT sebelum menyampaikan kesimpulan resmi terkait penyebab kecelakaan.

“Kami menghormati proses investigasi KNKT dan akan mengikuti seluruh rekomendasi yang nantinya diterbitkan,” ujar Bobby.

Menurutnya, KAI siap melakukan evaluasi terhadap prosedur operasi, sistem pengamanan perjalanan, maupun penguatan teknologi keselamatan apabila diperlukan berdasarkan hasil investigasi.

Dugaan Keterlambatan Pengereman

Dalam rapat itu, DPR juga menyinggung dugaan adanya keterlambatan respons pengereman yang perlu didalami lebih lanjut melalui investigasi teknis.

Namun, Komisi V menegaskan dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai penyebab kecelakaan sebelum hasil investigasi final diterbitkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi.

Lasarus mengatakan DPR ingin memastikan apakah terdapat persoalan dalam pengendalian operasi, prosedur mitigasi darurat, atau faktor teknis lain yang memengaruhi proses perjalanan kereta sebelum tabrakan terjadi.

“Kami ingin memastikan apakah ada persoalan dalam pengendalian operasi atau faktor teknis lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Ahmad Wildan mengatakan investigasi masih berlangsung dengan fokus pada pendalaman aspek teknis operasi perjalanan kereta, termasuk sistem komunikasi, persinyalan, serta respons operasi perjalanan.

“Kami masih mengumpulkan data dan fakta operasi untuk memastikan rangkaian kejadian secara utuh,” ujar Wildan.

Percepatan Proyek DDT dan Penanganan Perlintasan Sebidang

Selain aspek operasional, Komisi V DPR RI turut menyoroti lemahnya mitigasi risiko pada jalur kereta dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi. DPR menilai kapasitas infrastruktur rel nasional, khususnya di Jabodetabek, tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan frekuensi perjalanan kereta komuter maupun antarkota.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mendesak percepatan proyek double-double track (DDT) di lintas Jabodetabek. Menurutnya, pemisahan jalur kereta komuter dan kereta antarkota sudah menjadi kebutuhan mendesak demi mengurangi potensi gangguan operasi di jalur padat.

“Pemisahan jalur ini memang sudah menjadi kebutuhan agar perjalanan kereta lebih aman dan fleksibel,” kata Huda.

Dia juga menyoroti masih tingginya jumlah perlintasan sebidang di Indonesia yang dinilai menjadi salah satu titik lemah keselamatan transportasi rel nasional. Banyaknya lintasan yang belum steril dan minim pengamanan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di jalur dengan frekuensi perjalanan tinggi.

Karena itu, DPR mendorong Kementerian Perhubungan memperkuat koordinasi penanganan perlintasan sebidang bersama pemerintah daerah dan operator kereta api guna mempercepat peningkatan standar keselamatan di lintasan kereta.

Kami akan terus mengawal proses ini hingga seluruh hak ahli waris terpenuhi tanpa hambatan birokrasi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan hak jaminan sosial korban kecelakaan antara Commuter Line Cikarang dan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek di Bekasi, 27 April lalu, terpenuhi.

“Kami akan terus mengawal proses ini hingga seluruh hak ahli waris terpenuhi tanpa hambatan birokrasi,” kata Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih jauh ia menyampaikan bahwa hingga Senin (4/5), sebanyak sembilan dari 16 korban meninggal dunia (MD) dalam kecelakaan tersebut telah menerima perlindungan jaminan sosial dari pemerintah.

Menaker Yassierli menjelaskan, total manfaat yang diterima ahli waris korban MD meliputi Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar sekitar Rp197,28 juta, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp42 juta, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp2,02 miliar, serta beasiswa untuk enam anak dengan nilai maksimal Rp458,5 juta.

Selain itu, terdapat pula manfaat Jaminan Pensiun (JP) yang diberikan secara berkala.

“Ini bukti pemerintah berkomitmen bahwa perlindungan jaminan sosial tidak berhenti pada pekerja, tetapi juga berlanjut kepada keluarga yang ditinggalkan. Kami ingin memastikan masa depan anak-anak mereka tetap terjaga melalui beasiswa,” ujar Yassierli.

Menaker menambahkan, dari sembilan korban MD yang telah menerima santunan, delapan di antaranya merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Kantor Cabang Jakarta Gambir, Jakarta Salemba, Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Ceger, Jakarta Mangga Dua, Grha Jamsostek (Kanwil DKI Jakarta), serta satu peserta di Kantor Cabang Tangerang Selatan (Kanwil Banten).

Hingga saat ini, santunan telah disalurkan kepada ahli waris dalam beberapa tahap. Pada 29 April 2026, santunan diberikan kepada ahli waris Nuryati dan Nur Ainia Rahmadhynna.

Keesokan harinya, santunan ditransfer kepada ahli waris Adelia Rifani. Kemudian pada 4 Mei 2026, santunan kembali disalurkan kepada ahli waris Tutik Anitasari, Arinjani Novita Sari, dan Ida Nuraida.

Sementara itu, untuk tiga korban lainnya yakni Enggar Retno Krisjayanti, Harum Anjarsari, dan Vica Acnia Fratiwi, proses pembayaran akan segera dilakukan setelah kelengkapan administrasi dan konfirmasi ahli waris terpenuhi.

Terkait status Ida Nuraida, pemerintah masih melakukan verifikasi lanjutan untuk menentukan jenis manfaat yang diberikan, apakah masuk dalam kategori JKK atau JKM.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menaker Yassierli mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan, seperti diskon iuran 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal.

Yassierli, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas akses perlindungan sosial di tengah berbagai tantangan ekonomi.

"Melalui keringanan iuran ini, kami ingin memastikan semakin banyak pekerja informal dapat terlindungi. Iuran boleh lebih ringan, tetapi manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menambahkan manfaat jaminan sosial tidak hanya berupa santunan, tetapi juga mencakup perlindungan jangka panjang bagi keluarga pekerja, termasuk beasiswa bagi anak.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, lanjut Yassierli, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, untuk mendapatkan perlindungan sosial yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun pemerintah telah menyalurkan santunan jaminan sosial senilai Rp435.624.820 kepada ahli waris korban kecelakaan kereta api, setelah korban tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan segmen BPU.

Menaker menekankan pentingnya jaminan sosial untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari berbagai risiko.

"Ahli waris pekerja sektor informal yang mengalami musibah kecelakaan menerima manfaat jaminan sosial dengan total lebih dari Rp435 juta. Ini bukti bahwa perlindungan sosial harus dapat dirasakan semua pekerja tanpa terkecuali," ujar Yassierli.

Santunan tersebut diberikan kepada Baskoro Aji (31), suami yang ahli waris almarhumah Tutik Anitasari (31), yang menjadi salah satu korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 29 April 2026.

Almarhumah meninggalkan seorang suami dan anak balita.

Rincian manfaat yang diterima meliputi JKK sebesar Rp235.238.400, santunan pemakaman Rp10.000.000, Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp11.886.420, serta beasiswa bagi anak senilai Rp166.500.000.

Kasus tersebut, lanjut Yassierli, menunjukkan pentingnya perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menyatakan manfaat jaminan sosial memberikan kepastian perlindungan bagi keluarga pekerja saat menghadapi risiko.

"Manfaat ini memastikan keluarga pekerja tetap memiliki jaminan ekonomi sehingga dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih terjamin," ujar Saiful.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan duka cita yang mendalam atas peristiwa kecelakaan antara kereta Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di wilayah Stasiun Bekasi Timur. Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin bersama Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudy Purwagandhi dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono melakukan kegiatan takziah kepada keluarga korban pada Rabu (29/4/2026).

Kunjungan diawali di kediaman almarhumah Nurlaela di Cikarang Timur. Dalam kesempatan tersebut, rombongan menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga. Usai kunjungan di Cikarang Timur, jajaran melanjutkan takziah ke dua rumah duka lainnya di wilayah Tambun, yaitu kediaman almarhumah Arinjani Novita Sari dan almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadhyna.

Pada kesempatan terpisah, seluruh direksi KAI juga telah mengunjungi rumah duka para korban di berbagai lokasi sebagai bentuk empati dan tanggung jawab perusahaan kepada keluarga yang ditinggalkan, sekaligus menyerahkan santunan. Bobby menyampaikan permohonan maaf dan duka cita kepada seluruh keluarga korban.

“Kami menyampaikan duka mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga korban atas kejadian ini. Kami hadir untuk menyampaikan langsung rasa belasungkawa serta memastikan keluarga mendapatkan pendampingan,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/4/2026).

Ia menegaskan KAI tengah melakukan investigasi bersama pihak terkait dan menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan operasional.

“Proses investigasi masih berlangsung bersama pihak terkait. Hasilnya akan menjadi dasar evaluasi agar keselamatan perjalanan kereta api semakin terjaga,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, keluarga korban juga menyampaikan harapan agar penyebab kejadian dapat segera diketahui. Hary Marwata, ayah dari almarhumah Nur Ainia Eka Rahmadhyna, menyampaikan putrinya merupakan pengguna KRL dalam aktivitas sehari-hari.

“Setiap hari anak saya menggunakan KRL dari Tambun ke Palmerah untuk bekerja. Kami berharap proses investigasi berjalan lancar dan penyebab kejadian ini dapat segera diketahui,” ungkapnya.

Berdasarkan data sementara, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 16 orang, sementara 45 orang masih dalam perawatan dan 45 orang lainnya telah diperbolehkan pulang. Seluruh korban telah tertangani di sejumlah rumah sakit rujukan di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian, KAI Group memberikan santunan kepada para korban, yakni sebesar Rp 35 juta bagi korban meninggal dunia dan Rp 15 juta bagi korban luka.

KAI juga memastikan barang-barang milik korban yang ditemukan akan dikelola dan dikembalikan kepada keluarga melalui posko yang telah disiapkan. Posko informasi dan layanan disiagakan di Stasiun Bekasi Timur untuk membantu keluarga korban, serta di Stasiun Gambir untuk mendukung kebutuhan pelanggan terdampak lainnya.

Seiring dengan penanganan di lokasi, KAI memastikan jalur di wilayah Bekasi Timur telah melalui proses evakuasi dan pembersihan. Pemeriksaan dilakukan sebelum operasional dijalankan kembali sehingga seluruh tahapan berjalan dengan aman dan terkendali.

Mulai pukul 14.00 WIB, Stasiun Bekasi Timur kembali melayani penumpang, dan perjalanan KRL lintas Bekasi–Cikarang beroperasi normal secara bertahap. Pemulihan operasional dilakukan dengan kehati-hatian.

“Seluruh tahapan telah melalui pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan keamanan perjalanan kereta api,” kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba.

KAI akan terus menyampaikan perkembangan penanganan secara berkala serta mendampingi keluarga korban dalam masa yang tidak mudah.

“Perusahaan juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan pengertian keluarga korban serta para pelanggan selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung,” ucap Anne.

PT TASPEN (Persero) menyalurkan santunan senilai Rp283.227.000 kepada ahli waris almarhumah Nurlaela, guru SD Negeri Pulo Gebang 11 Petang yang meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di Bekasi Timur pada Senin (27/4).

Santunan tersebut diberikan sebagai manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT) untuk membantu keluarga korban menghadapi masa duka sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Penyerahan santunan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno kepada Heris Rusman selaku ahli waris di Balai Kota DKI Jakarta. Selasa (28/4). Penyerahan itu turut disaksikan Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto dan Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Nurlaela yang selama ini dikenal sebagai tenaga pendidik yang berdedikasi.

"Dedikasi beliau sebagai tenaga pendidik adalah jasa yang besar bagi bangsa. Melalui proses yang cepat dan transparan, kami pastikan seluruh hak almarhumah tersampaikan kepada keluarga untuk membantu menjaga keberlangsungan hidup dan pendidikan putra beliau," ujarnya

Total santunan Rp283.227.000 tersebut terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp227.076.400 serta Tabungan Hari Tua sebesar Rp56.150.600. Komponen JKK mencakup santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman, serta bantuan pendidikan untuk anak ahli waris.

Pemberian manfaat ini merupakan bentuk perlindungan komprehensif yang dihadirkan negara melalui TASPEN dalam menjamin kesejahteraan ASN dan keluarganya saat menghadapi risiko kerja.

Dalam paket manfaat tersebut, anak almarhumah juga memperoleh beasiswa pendidikan sebesar Rp45 juta, yang diharapkan dapat membantu keberlanjutan pendidikan di masa mendatang.

Menurut Henra, paket bantuan beasiswa ini dirancang agar risiko kerja yang dialami oleh ASN tidak memutus harapan masa depan generasi penerus mereka. Hal ini sejalan dengan upaya TASPEN dalam megadarra layanan yang cepat, tepat, dan transparan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi ASN dan keluarganya.

Henra menyebut percepatan pencairan santunan tidak terlepas dari sinergi antara TASPEN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses administrasi dan validasi data peserta. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antarinstansi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan tepat waktu.

Sementara itu, Wagub Rano menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang menimpa korban. Dia juga mengapresiasi langkah cepat TASPEN dalam memberikan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

"Peristiwa ini meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan tapi bagi kita semua. Terima kasih kepada TASPEN yang telah menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Tabungan Hari Tua sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada keluarga korban," ucap Rano.

"Kami tahu hal ini tidak dapat menggantikan rasa duka bagi keluarga, namun setidaknya bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan ditengah duka yang mendalam. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas sekaligus perlunya meningkatkan kewaspadaan bagi para pekerja," tambah Rano.

Sebagai pengelola jaminan sosial ASN, TASPEN terus bertransformasi menjadi Center of Excellence. TASPEN berkomitmen untuk selalu menghadirkan layanan yang proaktif agar setiap peserta mendapatkan perlindungan optimal tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Penyaluran santunan ini juga menjadi bukti implementasi TASPEN dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan jaminan sosial yang profesional.

"Negara hadir melalui TASPEN untuk memastikan ASN dan keluarganya tidak merasa sendirian saat menghadapi risiko kerja. Kecepatan layanan adalah prioritas utama kami," pungkas Henra.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta membatalkan delapan perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen akibat proses normalisasi rangkaian pascakecelakaan di Bekasi pada Rabu, (29/4/2026).

Dilansir dari Antara, manajemen KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas pembatalan sejumlah perjalanan yang masih terjadi. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses pemulihan operasional agar perjalanan kereta berikutnya dapat kembali berjalan tepat waktu, aman, dan lancar.

“KAI Daop 1 Jakarta memohon maaf atas masih adanya pembatalan sejumlah perjalanan kereta api pada hari ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya normalisasi rangkaian guna memastikan perjalanan kereta api selanjutnya dapat berjalan dengan tepat waktu, aman dan lancar,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, kecelakaan kereta di wilayah Bekasi menyebabkan gangguan signifikan pada operasional perjalanan. Insiden tersebut berdampak pada rangkaian kereta dan jadwal keberangkatan, sehingga KAI perlu melakukan penyesuaian dan normalisasi secara bertahap demi memastikan standar keselamatan tetap terpenuhi.

Sebagai bentuk tanggung jawab, KAI memberikan pengembalian dana tiket sebesar 100 persen kepada penumpang terdampak hingga tujuh hari dari jadwal keberangkatan. Selain itu, penumpang juga dapat melakukan penjadwalan ulang atau mengganti perjalanan dengan kereta lain sesuai ketersediaan.

Daftar 8 Kereta yang Dibatalkan

Keberangkatan Stasiun Pasar Senen:

1. KA Brantas (Pasar Senen–Blitar) – 14.10 WIB
2. KA Jayakarta (Pasar Senen–Surabaya Gubeng) – 17.10 WIB
3. KA Majapahit (Pasar Senen–Malang) – 17.40 WIB
4. KA Bogowonto (Pasar Senen–Lempuyangan) – 18.10 WIB
5. KA Bangunkarta (Pasar Senen–Jombang) – 12.25 WIB

Keberangkatan Stasiun Gambir:

1. KA Parahyangan (Gambir–Bandung) – 07.30 WIB
2. KA Tambahan (Gambir–Yogyakarta) – 17.15 WIB
3. KA Purwojaya (Gambir–Cilacap) – 07.00 WIB

KAI Daop 1 Jakarta menegaskan proses normalisasi perjalanan kereta masih terus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan keselamatan dan kualitas layanan, sembari memastikan seluruh penumpang terdampak tetap mendapatkan haknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menyampaikan terdapat sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) dari wilayah Daop 1 Jakarta yang dibatalkan hingga Rabu (29/4/2026). Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan hal ini merupakan imbas dari penyesuaian normalisasi rangkaian pascakecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.

“KAI Daop 1 Jakarta memohon maaf atas masih adanya pembatalan sejumlah perjalanan kereta api pada hari ini. Hal ini merupakan bagian dari upaya normalisasi rangkaian guna memastikan perjalanan kereta api selanjutnya dapat berjalan dengan tepat waktu, aman, dan lancar,” ujar Franoto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pelanggan, sambung Franoto, KAI memberikan pengembalian biaya tiket sebesar 100 persen bagi seluruh pelanggan yang terdampak pembatalan perjalanan ini hingga tujuh hari ke depan dari jadwal keberangkatan kereta yang tertera pada tiket. Selain itu, pelanggan juga diberikan opsi untuk melakukan penjadwalan ulang atau mengganti perjalanan dengan kereta api lain yang tersedia.

“Kami memastikan seluruh pelanggan yang terdampak pembatalan akan mendapatkan pengembalian dana secara penuh atau difasilitasi untuk menggunakan perjalanan KA lainnya sesuai ketersediaan,” kata Franoto.

Berikut daftar perjalanan kereta api yang dibatalkan pada hari ini:

Keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen:

• KA Brantas (Pasar Senen – Blitar) jam berangkat 14.10 WIB
• KA Jayakarta (Pasar Senen – Surabaya Gubeng) jam berangkat 17.10 WIB
• KA Majapahit (Pasar Senen – Malang) jam berangkat 17.40 WIB
• KA Bogowonto (Pasar Senen – Lempuyangan) jam berangkat 18.10 WIB
• KA Bangunkarta (Pasar Senen – Jombang) jam berangkat 12.25 WIB

Keberangkatan dari Stasiun Gambir:

• KA Parahyangan (Gambir – Bandung) jam berangkat 07.30 WIB
• KA Tambahan (Gambir – Yogyakarta) jam berangkat 17.15 WIB
• KA Purwojaya (Gambir – Cilacap) jam berangkat 07.00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026) malam. Sidak ini bertujuan untuk memastikan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) berjalan sesuai ketentuan karena berkaitan dengan keselamatan kendaraan.

“Dalam penyelenggaraan angkutan umum, ada beberapa elemen yang harus dilakukan sesuai dengan SMK PAU. Sidak kami lakukan untuk memastikan seluruh aspek keselamatan tersebut dijalankan, mulai dari pre-trip inspection hingga kompetensi dan kesehatan pengemudi,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).

Aan menyampaikan kegiatan malam tersebut dilakukan di pool Green SM Bekasi karena merupakan lokasi asal operasional kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan. Aan mengatakan inspeksi yang dilaksanakan berfokus pada pemeriksaan kelengkapan administrasi, kelaikan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta elemen-elemen keselamatan lainnya.

“Kami ingin memastikan sistem manajemen keselamatan di perusahaan angkutan umum, termasuk Green SM, telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat beberapa temuan yang akan kami dalami lebih lanjut,” ucap Aan.

Aan mengatakan pendalaman lanjutan akan dilakukan di pool pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta, pada hari berikutnya untuk memperoleh kesimpulan menyeluruh. Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam peristiwa kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Yusuf Nugroho yang memimpin inspeksi mengatakan sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan SMK PAU yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum. Dalam hal terjadinya insiden, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi melalui pengamatan dan pemantauan.

“Jadi, yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan Pasal 16 dalam PM Nomor 85 Tahun 2018, bahwa dalam kondisi tertentu seperti kecelakaan lalu lintas yang menonjol atau berulang, Ditjen Perhubungan Darat dapat melakukan audit dan inspeksi untuk memastikan aspek keselamatan,” kata Yusuf.

Yusuf menyatakan hasil dari audit dan inspeksi nantinya akan menjadi dasar pemberian rekomendasi, baik berupa perbaikan sistem keselamatan ataupun pemberian sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran, berupa surat peringatan, pembekuan izin, sampai dengan pencabutan izin sesuai tingkat pelanggarannya.

Bisnis.com, PURWOKERTO — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan taksi Green SM menyusul insiden kecelakaan kereta di wilayah Bekasi pada Senin (27/4/2026).

Dalam keterangan tertulis yang diunggah melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) pada Selasa (28/4/2026), Teddy menjelaskan bahwa proses evakuasi korban telah dilakukan secara intensif, cepat, dan penuh kehati-hatian sejak kejadian pada malam sebelumnya. Petugas gabungan juga terus bekerja di lokasi guna memastikan seluruh korban dapat dievakuasi dengan aman.

“Sejak kejadian tadi malam, proses evakuasi dilakukan secara intensif, cepat, dan hati-hati, termasuk upaya penyelamatan terhadap korban yang sempat terjebak di dalam gerbong,” ujarnya.

Seluruh korban dilaporkan telah mendapatkan perawatan intensif di 12 rumah sakit di sekitar Bekasi. Pada pagi harinya, Presiden Prabowo Subianto turut menjenguk para korban yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden memberikan instruksi langsung agar seluruh korban luka mendapatkan perawatan optimal hingga pulih. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

“Pagi-pagi ini, Bapak Presiden pun telah langsung menjenguk korban kecelakaan tabrakan kereta api yang dirawat di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat,” kata Teddy.

Terkait insiden ini, Menteri Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyatakan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green SM yang diduga terlibat dalam kecelakaan tersebut.

“Menteri Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat telah menyampaikan akan mengevaluasi pihak perusahaan taksi Green,” ungkapnya.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera melakukan penataan menyeluruh, termasuk peningkatan sistem pengamanan di perlintasan kereta api. Sebagai langkah konkret, Presiden juga menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi untuk mengurangi risiko kecelakaan, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

“Presiden Prabowo menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi guna mengurangi risiko kecelakaan,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Tabrakan kereta api kembali terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Senin (27/4/2026) malam hari. Peristiwa ini menambah catatan kecelakaan kereta di Indonesia yang masih dipengaruhi persoalan keselamatan dan operasional di lapangan.

Insiden tersebut melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL yang berada di jalur yang sama. Data mencatat, sebanyak 15 orang meninggal dunia dan 88 orang lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan bermula dari sebuah taksi yang mogok di perlintasan sebidang. Kondisi itu membuat salah satu kereta berhenti sebelum akhirnya ditabrak kereta lain dari arah belakang.

Pihak Kementerian Perhubungan bersama PT KAI menyatakan investigasi masih berjalan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tengah menelusuri faktor teknis dan operasional untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa kecelakaan serupa pernah terjadi sebelumnya di berbagai daerah. Pola yang muncul pun cenderung berulang, mulai dari gangguan sistem hingga kesalahan manusia.

Berikut deretan tragedi kecelakaan kereta di Indonesia yang memiliki pola serupa.

1. Tabrakan KA Turangga vs Commuter Line (2024)

Peristiwa ini terjadi pada 5 Januari 2024 di Cicalengka, Jawa Barat, dan sempat mengganggu perjalanan kereta di jalur tersebut. Insiden ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 37 orang lainnya mengalami luka-luka.

Dalam hasil investigasinya, KNKT menemukan adanya gangguan pada sistem persinyalan yang berperan penting dalam kejadian ini. Akibatnya, dua kereta berada di jalur yang sama tanpa adanya perlindungan sistem yang seharusnya mencegah tabrakan.

2. Tabrakan KRL vs Truk Pertamina (2013)

Jika ditarik ke belakang, insiden besar juga terjadi pada 9 Desember 2013 di Bintaro, Jakarta. Kecelakaan ini menewaskan 7 orang dan melukai puluhan penumpang lainnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan KNKT, penyebab utama berasal dari kendaraan yang menerobos perlintasan sebidang. Minimnya sistem pengamanan di lokasi tersebut turut memperbesar risiko terjadinya tabrakan.

3. Tabrakan KA Kertajaya vs KA Sembrani (2006)

Peristiwa lain tercatat pada 14 April 2006 di Gubug, Grobogan, Jawa Tengah, ketika dua kereta bertabrakan di jalur yang sama. Kecelakaan ini menyebabkan 13 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Hasil investigasi KNKT menyebutkan penyebab utama berasal dari kesalahan pemberian sinyal dan izin jalan. Kondisi tersebut terjadi akibat miskomunikasi antar pengendali perjalanan kereta.

4. Tabrakan KA di Brebes (2001)

Lebih jauh ke masa sebelumnya, kecelakaan terjadi pada 25 Desember 2001 di Brebes, Jawa Tengah. Peristiwa ini menelan korban jiwa dalam jumlah besar dengan puluhan orang meninggal dunia dan banyak lainnya mengalami luka-luka.

Data dari Ditjen Perkeretaapian menunjukkan bahwa kecelakaan ini dipicu oleh masalah operasional. Pengaturan jalur yang tidak tepat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tabrakan tersebut.

5. Tabrakan KA Empu Jaya vs Gaya Baru Malam Selatan (2001)

Masih pada tahun yang sama, kecelakaan lain terjadi di Stasiun Ketanggungan Barat, Brebes. KA Empu Jaya menabrak KA Gaya Baru Malam Selatan yang saat itu sedang berhenti di area stasiun.

Dari hasil investigasi, penyebab utama kejadian ini adalah kesalahan manusia atau human error. Pemeriksaan juga memastikan bahwa sistem pengereman berfungsi normal sehingga tanggung jawab diarahkan kepada masinis.

Akibat kejadian ini, sebanyak 31 orang meninggal dunia. Sementara itu, puluhan penumpang lainnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang diderita.

Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kereta dengan pola tabrakan masih berulang dari waktu ke waktu. Faktor seperti human error, gangguan persinyalan, serta perlintasan sebidang menjadi titik rawan yang terus muncul dan perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya peningkatan keselamatan perkeretaapian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jasa Raharja memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL) dan kereta jarak jauh di kawasan Bekasi kemarin. Hal itu ditegaskan dalam Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin ke sejumlah rumah sakit tempat korban dirawat bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto, pada hari ini Selasa (28/4/2026).

Awaluddin juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa kecelakaan tersebut. “Kami dari Jasa Raharja menyampaikan turut berduka atas kecelakaan yang terjadi. Sejak awal kejadian, kami telah berkoordinasi untuk memastikan bahwa negara hadir memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat yang menjadi korban,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia menegaskan bahwa seluruh korban, baik meninggal dunia maupun luka-luka, dijamin oleh Jasa Raharja sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964. Oleh karena itu, pihaknya memastikan seluruh korban mendapatkan jaminan perlindungan dasar dan santunan dapat diserahkan secepat mungkin.

Saat ini, Jasa Raharja telah menerbitkan surat jaminan (guarantee letter) kepada delapan rumah sakit yang menangani korban. Perusahaan juga terus memonitor perkembangan di lapangan karena masih dimungkinkan adanya tambahan korban yang dirujuk ke rumah sakit lainnya.

Dia menyebut Jasa Raharja secara aktif melakukan monitoring terhadap perkembangan kondisi korban sekaligus memastikan proses administrasi santunan berjalan cepat dan tepat sasaran.

Untuk korban meninggal dunia, santunan dasar yang diserahkan sebesar Rp50 juta sesuai ketentuan. Selain itu, melalui anak perusahaan Jasaraharja Putera yang bekerja sama dengan PT KAI, akan diberikan santunan tambahan sebesar Rp40 juta. Sementara itu, untuk korban luka-luka, Jasa Raharja menjamin biaya perawatan di rumah sakit hingga maksimal Rp20 juta sesuai ketentuan, dengan tambahan jaminan dari Jasaraharja Putera hingga Rp30 juta.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas kolaborasi dan sinergi seluruh instansi yang telah membantu percepatan penanganan korban. Prinsip kami, tidak boleh ada korban yang tertunda penanganannya,” kata Awaluddin.

Dia juga memastikan petugas Jasa Raharja juga langsung turun ke lokasi kejadian dan fasilitas kesehatan guna melakukan pendataan serta mempercepat proses penjaminan. Kehadiran petugas di lapangan merupakan bagian dari komitmen negara untuk hadir dalam setiap musibah yang dialami masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, Nanang Kurniawan (43 tahun), warga Babelan, Bekasi, hampir setiap hari melintasi perlintasan kereta atau perlintasan sebidang di Jalan Ampera, Bekasi. Perlintasan sebidang itu menjadi jalur penting bagi warga untuk melintasi jalur kereta dari Jalan Ir H Juanda, Bekasi, menuju kawasan Durenjaya dan sebaliknya.

“Saya rutin lewat sini setiap pagi karena mengantar istri kerja,” ujarnya.

Nanang tak menyangka peristiwa kecelakaan besar bakal terjadi pada Senin (27/4/2026) malam tak jauh dari persimpangan itu. Kereta rel listrik (KRL) Commuterline yang berhenti di Stasiun Bekasi Timur ditabrak oleh KA Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya. Hingga berita ini ditulis, korban jiwa akibat peristiwa tersebut mencapai 14 orang.

Perlintasan kereta Ampera diduga terkait dengan kecelakaan tersebut. Sebelum terjadi tabrakan KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek, terjadi peristiwa taksi Green SM tertempel KRL yang menuju arah Jakarta. Saksi menyebutkan, taksi listrik itu mogok di tengah perlintasan kereta.

Nanang mengatakan, peristiwa kecelakaan di perlintasan itu tergolong jarang. Sebelum peristiwa Senin malam, dia mengingat kecelakaan terakhir terjadi sekitar dua tahun lalu. Kala itu, satu unit truk tertemper kereta akibat terhenti di tengah perlintasan.

Nanang yang sehari-hari menunggu istrinya bekerja di dekat perlintasan itu mengatakan, pos perlintasan sebidang Ampera merupakan inisiatif warga setempat. Tujuannya untuk mengatur lalu lintas kendaraan dan menginformasikan jika ada kereta yang akan lewat.

Berdasarkan pantauan Republika, palang perlintasan yang digunakan warga berupa sebilah bambu panjang. Jika ada kereta akan melintas, penjaga palang pintu akan memasang bambu tersebut untuk menghalangi kendaraan melintas. Sehari setelah kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, perlintasan sebidang itu sudah kembali ramai.

Ketika ditanya apakah khawatir dengan kondisi perlintasan tersebut, Nanang mengaku warga sekitar sudah terbiasa. Yang terpenting, ujar Nanang, jika petugas palang pintu sudah mengeluarkan larangan melintas, pengendara harus patuh.

“Memang ada saja sesekali yang bandel melintas walaupun perlintasan sudah ditutup,” kata Nanang.

Terkait rencana pemerintah untuk mempercepat pembangunan flyover di perlintasan sebidang, Nanang menyambut hal itu secara positif. Menurutnya, hal itu dapat membuat warga lebih aman saat melintasi rel kereta.

“Lebih bagus kalau bisa ada flyover. Mungkin lebih aman juga,” kata Nanang.

Senada dengan Nanang, Nurjanah (40), warga Jalan Ampera, juga mendukung pembangunan flyover di perlintasan tersebut.

“Ya, kalau pemerintah berencana seperti itu, kita sebagai warga mendukung,” ujarnya.

Nurjanah mengatakan, perlintasan sebidang itu sudah ada sejak ia masih kanak-kanak. Dia berharap kejadian kecelakaan tidak terulang lagi di kawasan tersebut.

“Termasuk juga mudah-mudahan tidak ada lagi kecelakaan kereta,” ungkap Nurjanah.