Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan siap membantu proses pemulangan Ai Juariah (43), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur yang kini berada di Libya dan diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kasus Ai menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan dirinya menangis dan meminta bantuan agar dipulangkan ke Indonesia viral di media sosial.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Ai berangkat ke Libya melalui jalur nonprosedural atau di luar mekanisme penempatan resmi.

Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Pentatrans) Disnakertrans Jawa Barat, Hendra Kusuma Sumantri, mengatakan laporan terkait kasus tersebut telah diterima dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti.

"Intinya, saudari Ai ditempatkan di Benghazi, Libya Timur, sejak Maret 2025 oleh sebuah agensi. Berdasarkan keterangannya, luka di wajahnya terjadi akibat terpeleset saat bekerja," katanya, Rabu (1/7/2026).

Hendra mengatakan, berdasarkan informasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli, kondisi Ai saat ini dalam keadaan baik. Namun, proses pemulangannya masih terkendala sejumlah persoalan administratif.

Menurut dia, kendala tersebut muncul bukan karena Ai diberhentikan oleh pemberi kerja, melainkan karena memutuskan mengakhiri kontrak kerja sebelum masa perjanjian berakhir.

"Ai Juariah memutuskan pulang ke Indonesia secara sepihak. Jadi bukan karena dipecat, tetapi memang keinginannya sendiri untuk pulang," ujarnya.

Akibat keputusan tersebut, Ai diwajibkan menyelesaikan sejumlah kewajiban sesuai kontrak kerja yang masih berlaku.

Kewajiban itu meliputi pembayaran kompensasi kepada agensi penyalur, pajak tenaga kerja asing sekitar 75 dinar Libya, denda overstay, biaya exit visa, hingga tiket kepulangan yang harus ditanggung sendiri.

"Jadi dalam konteks ini, sebetulnya Bu Ai memang secara sepihak ingin pulang sehingga melanggar kontrak," katanya.

Meski demikian, Hendra tidak menampik adanya dugaan kekerasan yang dialami Ai selama bekerja di Libya. Informasi tersebut diperoleh dari pengakuan Ai kepada petugas KBRI di Tripoli. "Pengakuan dari Bu Ai ke petugas KBRI di sana memang seperti itu," ucapnya.

Saat ini Pemprov Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, BP3MI, serta pihak terkait lainnya agar seluruh proses administrasi dapat segera diselesaikan.

"Nanti kalau kami sudah menerima pemberitahuan resmi bahwa proses di sana selesai, seluruh pembayaran dan kewajiban Bu Ai telah dipenuhi, kami siap menjemput," ujar Hendra.

Meski terdapat persoalan wanprestasi dalam kontrak kerja, Pemprov Jawa Barat membuka kemungkinan memberikan bantuan pembiayaan apabila Ai mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Namun, keputusan tersebut masih menunggu arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Apabila ada keberatan dari Bu Ai atau kasus seperti ini, biasanya kami upayakan bantuan pembiayaan. Tapi kami masih menunggu arahan pimpinan," katanya.

Menurut Hendra, pemerintah daerah tetap berupaya membantu warga Jawa Barat yang mengalami persoalan di luar negeri, tanpa memandang status keberangkatannya.

Ia juga mengungkapkan, sebelum kasus Ai mencuat, Pemprov Jabar telah membantu pemulangan 2 PMI bermasalah dari Libya yang berasal dari Kota Cimahi dan Kabupaten Karawang.

"Pengalaman kami, pengaduan lebih banyak berasal dari PMI nonprosedural. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga Jawa Barat yang mengalami persoalan di luar negeri.

Namun, ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur bekerja ke luar negeri melalui jalur ilegal karena risikonya sangat besar.

Menurut Dedi, Pemprov Jabar berulang kali harus mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk membantu pemulangan warga yang bermasalah di luar negeri.

"Kemarin sudah pulang satu, satu lagi dari Karawang sudah ditransfer uang untuk kembali, kita tolong. Tetapi nanti jangan terlalu banyak yang pergi ke luar negeri, pulangnya Pemprov Jabar harus mengeluarkan Rp150 juta," kata Dedi.

Ia menilai anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk program yang lebih produktif apabila kasus serupa tidak terus berulang.

"Pada siapa pun, jangan ilegal. Saya bertanggung jawab mengembalikan warga Jawa Barat yang bermasalah di luar negeri, tetapi saya harapkan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Sayang uangnya terbuang. Rp150 juta untuk memulangkan dari Vietnam, Rp150 juta dari Kamboja, dari Libya. Kalau uang itu digunakan untuk modal kerja tentu lebih baik," ujarnya.

Ai Juariah menjadi perhatian publik setelah video berdurasi 59 detik yang memperlihatkan dirinya menangis sambil meminta pertolongan beredar luas di media sosial.

Dalam video tersebut, perempuan asal Cianjur itu tampak mengalami luka di wajah dan meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar dapat dipulangkan ke Indonesia.

Faozan Amar

Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

ADA fenomena yang terasa asing bagi generasi milenial dan baby boomers: anak muda datang ke kantor untuk wawancara kerja, tapi ada yang menemani, yaitu orang tua yang ikut mendampingi, memberi motivasi, bahkan dalam beberapa kasus ikut terlibat dalam proses komunikasi dengan perusahaan.

Fenomena ini menjadi perbincangan setelah muncul laporan bahwa sekitar 40 persen Gen Z pernah melibatkan orang tua dalam proses pencarian kerja, termasuk saat wawancara dan negosiasi gaji. Fenomena tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar: apakah Gen Z kehilangan kemandirian atau justru sedang menghadapi dunia kerja yang semakin penuh tekanan? Jawabannya tidak sederhana.

Melihat fenomena ini hanya dari sudut pandang “ anak muda tidak mandiri” tentu terlalu menyederhanakan persoalan. Di baliknya ada perubahan pola keluarga, tekanan ekonomi, dan tantangan dunia kerja yang jauh berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.

Dukungan Orang Tua dan Tantangan Perubahan Dunia Kerja

Bagi kebanyakan keluarga, anak bukan sekadar individu yang harus dilepas begitu saja ketika dewasa. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak meraih masa depan terbaik. Setelah bertahun-tahun mendampingi pendidikan dan kehidupan anak, sangatlah beralasan jika sebagian orang tua masih ingin hadir ketika anak memasuki dunia kerja. Sebab pendampingan itu lahir dari kasih sayang. Namun, kasih sayang membutuhkan keseimbangan. Dukungan yang baik adalah ketika orang tua membantu anak mempersiapkan diri, bukan menggantikan anak menjalani prosesnya.

Menurut psikolog perkembangan Jeffrey Jensen Arnett (2000), usia 18–29 tahun sebagai fase emerging adulthood, yaitu masa ketika seseorang sedang membangun identitas, menentukan arah hidup, dan belajar menjadi pribadi yang mandiri. Pada fase ini, pengalaman menghadapi tantangan menjadi bagian penting dari proses pendewasaan.

Seseorang tidak tumbuh kuat karena selalu diselamatkan dari masalah, tetapi karena diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Pada sisi lain, Gen Z memasuki dunia kerja dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Menghadapi kompetisi yang lebih ketat, teknologi yang berubah cepat, serta biaya hidup yang semakin meningkat.

Laporan Deloitte Gen Z and Millennial Survey 2025 menunjukkan bahwa persoalan finansial menjadi salah satu tekanan utama generasi muda saat ini. Banyak Gen Z di berbagai negara merasa khawatir terhadap stabilitas ekonomi, keamanan pekerjaan, dan kemampuan mencapai kesejahteraan finansial.

Kondisi itu membuat sebagian anak muda masih membutuhkan dukungan lebih besar dari keluarga. Namun, rasa aman tidak boleh berubah menjadi ketergantungan. Dunia kerja tetap menuntut seseorang memiliki keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan sendiri.

Membangun Gen Z yang Mandiri

Kemandirian bukan sesuatu yang bersifat instan dan otomatis muncul ketika seseorang memasuki usia dewasa. Kemandirian dibentuk melalui pengalaman. Gen Z perlu memahami bahwa dunia kerja membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan akademik dan kecakapan teknologi. Dunia profesional memerlukan kemampuan berkomunikasi, membangun relasi, menerima kritik, menyelesaikan masalah, dan melakukan negosiasi.

Dalam wawancara kerja, perusahaan tidak hanya melihat apa yang tertulis dalam CV, tetapi juga bagaimana seseorang menjelaskan kemampuan, menunjukkan sikap profesional, dan menghadapi tekanan. Karena itulah, strategi yang tepat bukan memisahkan orang tua, tetapi mengubah pola relasi. Orang tua tetap hadir sebagai mentor, bukan pengambil keputusan.

Sebelum wawancara, orang tua boleh membantu latihan. Sebelum negosiasi gaji, orang tua boleh memberikan pandangan. Tetapi ketika pintu ruang interview terbuka, anak harus mampu masuk dengan keyakinannya sendiri. Perguruan tinggi juga memiliki peran penting. Pendidikan tidak cukup hanya menghasilkan lulusan dengan nilai akademik tinggi, tetapi harus melahirkan individu yang siap memasuki dunia profesional. Karena itu, mahasiswa harus dibekali kemampuan career readiness: komunikasi, kepemimpinan, kerja sama, pemecahan masalah, dan kesiapan menghadapi dinamika pekerjaan.

Peter Senge (1990) melalui konsep learning organization menjelaskan bahwa kemampuan belajar dan beradaptasi merupakan kunci menghadapi perubahan. Prinsip ini relevan bagi Gen Z: mereka harus menjadi generasi yang tidak takut mencoba, tidak takut gagal, dan mampu belajar dari pengalaman.

Sebab, kegagalan dalam interview bukan akhir perjalanan. Ditolak perusahaan bukan berarti kehilangan masa depan. Justru dari proses tersebut seseorang belajar mengenali kemampuan dan memperbaiki diri.

Fenomena Gen Z membawa orang tua ke ruang interview layak untuk menjadi bahan refleksi bersama. Ini bukan untuk menghakimi generasi Z, tepatnya untuk memahami bahwa setiap zaman memiliki tantangannya berbeda. Orang tua tetap menjadi tempat pulang. Namun, anak harus belajar menjadi pribadi mandir yang siap melangkah.

Karena tujuan akhir pendidikan dan keluarga adalah menyiapkan manusia yang berdikari, meminjam istilah Bung Karno, yang suatu hari nanti mampu berdiri tegak dengan kemampuan dan keyakinannya sendiri, bukan membuat seseorang selalu ditemani dalam setiap langkahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja meresmikan Stasiun Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada Senin (22/6/2026), bertepatan usia Jakarta yang menginjak 499 tahun. Salah satu tujuannya menopang masyarakat yang hendak berlibur ke kawasan JIS dan Ancol.

Kedua kawasan tersebut bagian dari lokasi untuk perhelatan event-event besar seperti konser dan pertandingan bola baik tingkat nasional maupun internasional. Alhasil pengunjung diharapkan dapat berkunjung tanpa mengunakan kendaraan pribadi.

Selain itu, Stasiun JIS terhubung dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) sehingga masyarakat dapat berkunjung ke dua lokasi dengan berjalan kaki.

"Kalau kemudian aktivasi ini bisa kita lakukan, JIS-Ancol bisa kita koneksikan, kemudian tempat ini nantinya, siapapun yang mau nonton konser, mau nonton sepak bola, mau ke Ancol, pilihannya apakah naik KRL atau naik TransJabodetabek atau TransJakarta," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, Senin (22/6/2026) di stasiun JIS.

Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengatakan operasional KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok maupun sebaliknya akan mengalami penyesuaian ketika acara besar berlangsung hingga larut malam.

Selain itu, manajemen Ancol akan memberlakukan pintu khusus bagi pengunjung yang hanya ingin ke Stasiun JIS sehingga tarif parkir tidak sama ketika ingin berwisata ke Ancol.

Namun, Stasiun JIS belum sepenuhnya rampung karena hanya memiliki satu peron rute Tanjung Priok - Jakarta Kota. Alhasil masyarakat dari Stasiun Jakarta kota - Tanjung Priok belum bisa langsung turun di Stasiun JIS.

"Ini memang masih satu peron dan kita sudah menyampaikan kepada Pemerintah DKI kita akan kembangkan lebih lanjut pengembangannya dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa per hari ini (22/6), stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang," kata Dudy.

Di luar fungsi transportasi, keberadaan Stasiun JIS dinilai membuka peluang baru bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan kawasan JIS dan Ancol sebagai pusat kegiatan dan hiburan yang mampu menarik lebih banyak pengunjung.

Pemprov DKI Jakarta Diminta Kreatif Mengadakan Acara di JIS-Ancol

Lokasi stasiun yang dianggap strategis dinilai menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan acara-acara tertentu di kedua kawasan itu sehingga mampu menambah pendapatan daerah.

Hal itu diungkapkan oleh Pakar Tata Kota, Nirwono Joga. Menurutnya Pemprov DKI dapat lebih kreatif mengadakan berbagai acara di kedua kawasan tersebut agar Stasiun JIS berjalan optimal dan tidak hanya ditujukan untuk pengumpan penumpang.

"Kalau hanya mengandalkan hanya ada pertunjukan musik ataupun pertandingan olahraga itu kan hanya temporer ya. Dalam satu tahun cuman berapa bulan, cuman berapa kali gitu. Jadi kalau tidak ada kegiatan yang rutin secara masif ya sayang stasiun yang sudah dibangun tadi tidak akan berfungsi secara optimal," katanya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, tanpa adanya agenda kegiatan yang berlangsung secara rutin, tingkat pemanfaatan Stasiun JIS berpotensi tidak optimal. Pasalnya, jumlah pengguna stasiun tersebut akan sangat bergantung pada penyelenggaraan acara berskala besar yang hanya berlangsung pada waktu tertentu.

Nirwono menjelaskan, mayoritas masyarakat yang turun di Stasiun JIS memiliki tujuan untuk berkunjung ke Jakarta International Stadium maupun kawasan Ancol. Oleh sebab itu, keberadaan kedua kawasan tersebut perlu terus dihidupkan melalui berbagai aktivitas agar arus penumpang tetap terjaga.

Menurutnya, aktivasi kawasan JIS dan Ancol menjadi faktor penting untuk mendukung pemanfaatan Stasiun JIS secara optimal. Tanpa adanya kegiatan yang mampu menarik masyarakat secara berkelanjutan, keberadaan stasiun tersebut dikhawatirkan tidak memberikan manfaat maksimal atau menjadi kurang termanfaatkan.

"Nah, kalau tidak ada kegiatan ngapain itu dia berhenti di stasiun JIS. Nah, itu menurut saya yang juga harus didukung dengan aktivasi kawasan JIS dan juga Ancol untuk mendukung keberadaan stasiun JIS supaya tidak mubazir," ucapnya.

Di sisi lain, Nirwono memberikan catatan bagi Stasiun JIS yang dinilai belum sepenuhnya rampung. Stasiun JIS perlu ditunjang fasilitas bagi kelompok disabilitas seperti eskalator, begitupun jalanan menuju pintu masuk yang diimbau segera perbaiki.

Nirwono juga menilai pengembangan Stasiun JIS perlu dilanjutkan agar pemanfaatannya semakin optimal. Salah satunya dengan melengkapi peron pada sisi lainnya sehingga akses penumpang dari kedua arah perjalanan dapat terlayani secara lebih baik.

Selain itu, dia menilai fasilitas penghubung berupa jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan stasiun dengan kawasan JIS dan Ancol masih perlu disempurnakan. Menurutnya, aspek kenyamanan pengguna perlu menjadi perhatian, terutama karena kondisi jalur penghubung tersebut dinilai masih cukup panas saat digunakan pada siang hari.

Nirwono menginginkan Pemprov DKI menjalin kolaborasi dengan BUMD, KAI, Dinas Bina Marga, hingga pihak swasta untuk meningkatkan fasilitas. Kondisi ini, kata dia, tidak lepas dari ruang fiskal pemerintah, baik melalui APBD DKI Jakarta maupun APBN relatif terbatas.

"Karena gini harus diakui baik APBD DKI maupun APBN kita secara nasional itu kan sedang 'seret' terbatas sekali. Nah tentu perlu ada terobosan pembiayaan kreatif ya tadi perbaikan jalan sarana yang perlu pendukung apakah bisa upamanya didukung oleh swasta misalnya? Nanti ada kompensasi tidak sekedar misalnya bisa menggunakan nanti nama stasiun JIS strip apa misalnya ya, tergantung sponsornya," jelasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Soetijowarno, menilai masyarakat sudah mulai terbangun dengan keberadaan stasiun JIS sehingga menjadi kesempatan bagi pemerintah menggelar lebih banyak acara di JIS dan Ancol.

Dia berpandangan, pengelola JIS perlu lebih kreatif dalam menghadirkan berbagai acara agar kawasan tersebut tidak hanya ramai ketika ada event besar tertentu. Menurutnya, pemerataan aktivitas ke Jakarta Utara juga penting dilakukan agar perkembangan wilayah tersebut tidak semakin tertinggal dibandingkan kawasan Jakarta Pusat maupun Jakarta Selatan yang selama ini lebih berkembang.

"Nah, sekarang sudah ada (stasiun) ya harus dibuat event. Entah konser atau olahraga sepak bola yang rutin, minimal sebulan sekali, kalau bisa tiap minggu itu menarik gitu, ada kegiatan. Nah, ini pengelolaannya harus kreatif. Kan di situ ada pengelola itu kan ya? Badan pengelola JIS itu membuat event di sana. Polanya dialihkan, jadi biar Jakarta daerah Utara itu nanti nggak ketinggalan jauh," tuturnya saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Dia berpandangan bahwa keberadaan Stasiun JIS cukup penting. Bahkan seharusnya pembangunan Stasiun JIS bersamaan dengan stadionnya agar konektivitas angkutan berlangsung sejak awal.

Dia mencontohkan sejumlah negara, seperti China, yang mampu mengelola pergerakan ratusan ribu pengunjung dalam suatu acara besar tanpa menimbulkan kemacetan karena didukung jaringan transportasi berbasis kereta yang terintegrasi.

Kondisi ini berbeda dengan Indonesia yang masih mengalami kemacetan meski masyarakatnya menggunakan transportasi umum. Selain itu, Djoko menilai keberadaan Stasiun JIS mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibandingkan pribadi ketika ingin berkunjung ke stadion JIS atau Ancol.

Namun, dia mendesak agar pemerintah segera menuntaskan sejumlah fasilitas yang belum rampung, salah satunya adalah pembangunan peron dari rute Jakarta Kota-Tanjung Priok.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa meskipun setiap tahun ekonomi Indonesia bertumbuh, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia pun terus bertambah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya menjelaskan bahwa selama 7 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya tumbuh 5%. Artinya, dalam 7 tahun, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 35%.

"Logikanya Indonesia harus tambah kaya. Akan tetapi kenyataannya, bahwa setelah 7 tahun tumbuh, masa penduduk miskin tambah. Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali," ujar Prabowo.

Menurutnya, bertambahnya jumlah penduduk miskin terjadi seiring dengan turun kastanya kelas menengah atau masuk menjadi kelompok masyarakat miskin.

Di samping itu, pertumbuhan ekonomi menurutnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Alhasil, ekonomi Indonesia tetap bertumbuh saat jumlah penduduk miskin bertambah.

"Ini juga yang harus kita waspada, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang," ujarnya.

Kondisi tersebut menurutnya menunjukan adanya sistem yang keliru. Selain itu, sistem yang ada tidak sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

"Kita merdeka, kita ingin rakyat hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Tidak bisa hidup dengan sistem seperti ini," ujarnya.

Prabowo juga menambahkan bahwa terjadi kondisi mengalirnya kekayaan negara ke luar negeri atau net outflow of national wealth.

Presiden RI Prabowo Subianto heran atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia tujuh tahun terakhir yang tak sejalan dengan temuan di lapangan.

Ia mengatakan dalam tujuh tahun belakangan, ekonomi RI disebut tumbuh sekitar lima persen tiap tahun, sehingga dalam tujuh tahun, maka akumulasi pertumbuhan di angka 35 persen.

"Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30 persen, 35 persen," kata Prabowo dalam penutupan Munas-Konbes NU, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Namun, Prabowo menyebut selama tujuh tahun itu, justru temuan di lapangan berkata lain.

Ia menyebut alih-alih rakyat miskin berkurang, namun justru bertambah di tengah ekonomi yang disebut terus bertumbuh itu.

Prabowo mengatakan hal tersebut merupakan anomali. Ia heran mengapa di tengah pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh, tapi angka penduduk miskin justru bertambah.

"Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan turun," ucap dia.

Prabowo pun menyatakan bahwa kekayaan Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Ia tidak mau kekayaan Indonesia hanya dinikmati oleh segelintir pihak saja, melainkan harus merata.

Prabowo menyebut bahwa fakta ini memang mungkin tidak mengenakkan. Namun, menurut Prabowo, lebih baik menelan kenyataan pahit ketimbang terjebak dalam kata-kata manis tetapi tidak sesuai dengan kenyataan.

"Ini juga yang harus kita waspadai bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali saudara-saudara bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru," ujar dia.

Bisnis.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat menetapkan Taufik Hidayat (30) sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya, YTR (29).

Kekerasan diduga berlangsung selama 3 tahun di sebuah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya 2 alat bukti, termasuk kondisi luka berat yang dialami korban.

"TH sudah kami tetapkan sebagai tersangka penganiayaan," kata Rudi saat mengunjungi korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Selasa (23/6/2026).

Tersangka dijerat Pasal 466 dan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, polisi juga telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Taufik yang hingga kini masih buron.

"Saya juga menginformasikan bahwa kita sudah menerbitkan DPO," ujarnya.

Kapolda mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka untuk segera melapor kepada pihak kepolisian. Ia menegaskan Polda Jabar akan terus memburu pelaku hingga berhasil ditangkap.

"Polda Jabar tidak memberi ruang kepada pelaku-pelaku kekerasan seperti ini. Kami akan cari terus keberadaannya dan memohon dukungan dari masyarakat agar kasus ini segera terungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Dalam perkembangan penyelidikan, polisi mengungkap bahwa Taufik diketahui merupakan mantan debt collector atau mata elang. Informasi tersebut kini menjadi salah satu petunjuk yang didalami untuk melacak keberadaan tersangka.

"Yang menjadi pelaku ini adalah yang mungkin sekarang mantan debt collector," kata Rudi.

Penyidik juga akan meminta keterangan dari sejumlah perusahaan tempat tersangka pernah bekerja guna memperoleh informasi terkait keberadaan maupun rekam jejak perilakunya.

"Ada beberapa perusahaan yang sudah kita ketahui dan akan kita mintai keterangan untuk mencari informasi berkaitan dengan keberadaan dan perilaku yang bersangkutan," ujarnya.

Selain memburu pelaku, polisi juga mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.

"Potensi keterlibatan orang dekat, perusahaan, atau kemungkinan tersangka melakukan tindak pidana lain masih dalam proses pendalaman. Doakan semuanya bisa cepat terungkap," kata Rudi.

Kasus ini terungkap setelah kakak korban, Afif Shandy (30), melapor ke Polda Jawa Barat. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/1145/VI/2026/SPKT/POLDA JAWA BARAT tertanggal 12 Juni 2026.

Berdasarkan laporan keluarga, YTR diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan selama 3 tahun. Akibat kekerasan yang dialami, korban mengalami luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki hingga menyebabkan gangguan penglihatan, kesulitan berjalan, serta tidak dapat berbicara secara normal.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, akan meresmikan Stasiun Jakarta International Stadium (JIS) pada hari ini, Senin (22/6/2026). Peresmian tersebut bertepatan dengan HUT ke-499 DKI Jakarta.

Pramono menjelaskan peresmian akan dilakukan bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno. Stasiun tersebut juga terintegrasi dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan kawasan JIS dengan Ancol.

"Hari ini saya secara resmi bersama-sama dengan Pak Wagub akan meresmikan KRL ke JIS. Dengan demikian, JIS menjadi lebih tertata, lebih baik, dan sekaligus ada jembatan penghubung JPO antara JIS dan juga Ancol," katanya kepada awak media di Monas, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan terus dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada warga, khususnya dalam mempersiapkan Jakarta menuju usia 500 tahun pada 2027.

"Penanganan-penanganan seperti ini akan terus kami lakukan. Yang paling penting, dalam rangka lima abad Jakarta, mempersiapkan diri untuk memberikan kenyamanan bagi warganya," ujarnya.

Menurutnya, dirinya bersama Wakil Gubernur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan kenyamanan, rasa aman, serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Dia mengatakan upaya menjaga Jakarta, termasuk melalui kebiasaan memilah sampah, terus didorong menjadi gerakan yang berkelanjutan.

Bahkan, lanjutnya, seperti disampaikan Menteri Koordinator sebelumnya, praktik pemilahan sampah yang dijalankan di Jakarta kini telah menjadi role model bagi sejumlah daerah lain di Indonesia.

"Saya dan Pak Wagub tidak hanya semata-mata membangun fisik, tetapi juga kenyamanan, rasa aman, kemudian gotong royong, jaga Jakarta, termasuk pilah sampah menjadi gerakan yang terus-menerus. Kami bersyukur sekarang ini, seperti yang disampaikan Bapak Menko kemarin, pilah sampah yang dilakukan Jakarta menjadi role model bagi daerah-daerah lain," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sepintas, lembaran uang kuno itu tampak seperti koleksi numismatik biasa. Gambarnya didominasi dua figur wayang orang yang saling berhadapan. Di sisi kiri tampak sosok laki-laki mengenakan mahkota, sementara di sisi kanan terdapat figur perempuan dengan hiasan kepala dan perhiasan tradisional Jawa.

Uang kertas 10 gulden De Javasche Bank terbitan 31 Agustus 1939 itu menjadi salah satu koleksi dalam pameran temporer In Lakon: Wayang Orang Dadi Saksi di Museum Bank Indonesia. Pada pandangan pertama, uang tersebut hanya memperlihatkan keindahan seni pertunjukan Jawa yang dituangkan ke dalam desain mata uang.

Namun di balik gambar wayang tersebut tersimpan cerita yang jauh lebih kompleks. Ada kisah tentang ketertarikan pejabat kolonial terhadap budaya Nusantara, gejolak ekonomi pada dekade 1930-an, hingga penggunaan simbol budaya sebagai alat untuk membangun kedekatan dengan masyarakat.

Cerita itulah yang diangkat Museum Bank Indonesia dalam pameran yang berlangsung pada 3 Juni hingga 30 Agustus 2026. Melalui rangkaian koleksi uang seri wayang, pengunjung diajak melihat bahwa uang bukan hanya alat pembayaran, melainkan juga medium yang merekam sejarah, budaya, dan politik pada zamannya.

Berbeda dengan pameran permanen yang menampilkan sejarah kelembagaan Bank Indonesia, arsitektur bangunan, dan koleksi numismatik secara umum, pameran ini berfokus pada satu tema khusus. Sorotan utamanya adalah seri uang wayang yang diterbitkan oleh De Javasche Bank (DJB) pada 1933–1939.

Di ruang pameran, pengunjung dapat melihat delapan nominal lengkap uang seri wayang, mulai dari 5 hingga 1.000 gulden. Sejumlah replika turut ditampilkan untuk memperkenalkan salah satu koleksi penting dalam sejarah mata uang Indonesia.

Selain uang seri wayang, museum turut memamerkan mata uang Hindia Belanda yang beredar sebelum periode tersebut. Ada pula uang pendudukan Jepang yang memperlihatkan bagaimana simbol budaya digunakan dalam desain mata uang pada masa yang berbeda.

Pemilihan tema wayang tidak dilakukan secara kebetulan. Bagi Museum Bank Indonesia, figur wayang yang menghiasi uang seri De Javasche Bank menjadi pintu untuk mengangkat kembali salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui UNESCO.

Untuk menghadirkan tema tersebut, Museum Bank Indonesia tidak hanya mengumpulkan koleksi uang seri wayang. Tim kurator juga menelusuri latar sejarah, sosial, dan budaya yang melingkupi penerbitannya pada era kolonial.

“Pameran ini tujuannya melestarikan, mengedukasi, dan membangun sinergi lintas budaya,” ujar Kepala Museum Bank Indonesia Rio Wardhanu.

Penelusuran yang melibatkan berbagai lembaga budaya serta perjalanan ke Yogyakarta dan Solo itu membantu mengungkap latar sejarah di balik kemunculan wayang pada mata uang De Javasche Bank.

Salah satu temuan dari penelitian itu adalah peran Presiden DJB saat itu, L.C.J. Burting Houwink, dalam kemunculan figur wayang pada uang yang diterbitkan bank tersebut.

Menurut kurator pameran, Ide Nada Imandiharja, ketertarikan Burting Houwink terhadap budaya Nusantara dan pertunjukan wayang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penggunaan figur wayang pada uang DJB.

“Burting Houwink memang memiliki minat terhadap kebudayaan Nusantara dan pertunjukan wayang,” ujar Ide Nada Imandiharja.

Burting Houwink juga disebut memiliki hubungan dekat dengan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, yang membuatnya cukup akrab dengan lingkungan budaya Jawa. Kedekatan itu diyakini turut memengaruhi keputusan untuk menampilkan figur wayang pada mata uang yang diterbitkan DJB.

Strategi Kolonial

Namun kisah di balik uang wayang ternyata tidak berhenti pada minat seorang pejabat kolonial terhadap kesenian tradisional. Pada masa itu, pemerintah kolonial juga tengah menghadapi tekanan akibat krisis ekonomi dunia dan meningkatnya gejolak sosial di masyarakat.

Dalam situasi tersebut, pemerintah kolonial membutuhkan simbol yang mudah diterima publik. Wayang dipilih karena memiliki kedekatan budaya yang kuat dengan masyarakat. Kehadirannya pada uang diharapkan dapat membangun kedekatan emosional sekaligus memperkuat penerimaan terhadap mata uang yang beredar.

“Wayang sangat dekat dengan masyarakat pada masa itu. Karena itu, kemunculannya di uang dapat menjadi daya tarik agar masyarakat mau menggunakan uang tersebut,” kata Ide.

Strategi serupa kemudian muncul pada masa pendudukan Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang menggunakan gambar pemandangan umum Asia Tenggara pada mata uang yang diedarkan di wilayah jajahannya.

Namun setelah memahami kondisi masyarakat setempat, mereka mulai menampilkan simbol-simbol budaya Nusantara seperti Gatotkaca, rumah adat, dan figur masyarakat daerah sebagai upaya mendekatkan diri dengan penduduk lokal.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa mata uang bukan sekadar instrumen ekonomi. Di tangan penguasa, uang juga dapat menjadi media komunikasi yang memuat pesan politik dan upaya membangun kedekatan dengan masyarakat.

Bagi Museum Bank Indonesia, pesan itulah yang ingin disampaikan melalui pameran ini. Di balik setiap lembar uang yang tersimpan di etalase, terdapat cerita tentang masa lalu yang seringkali luput dari perhatian. “Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa setiap uang punya cerita,” ujar Ide.

Melalui In Lakon: Wayang Orang Dadi Saksi, cerita itu kembali dihadirkan ke hadapan publik. Lembaran 10 gulden yang tersimpan di etalase museum itu pun tak lagi sekadar uang lama bergambar wayang, melainkan saksi bagaimana budaya pernah digunakan untuk membangun kepercayaan, membentuk identitas, dan menjadi bagian dari strategi kekuasaan pada zamannya.

Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) sudah dimulai pada tahun 2026 ini.

"Sudah dimulai tahun ini," ujar Maruarar atau disapa Ara di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa program Bedah Rumah untuk orangtua siswa Sekolah Rakyat merupakan usulan dari Menteri Sosial sebagai penanggung jawab sekolah rakyat.

"Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," katanya pula.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan bahwa verifikasi program Bedah Rumah untuk orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagian sudah dimulai.

"Sudah, sebagian sudah dimulai," kata Fitrah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap target renovasi 10.000 rumah pada tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit," kata Ara.

Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial RI dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik eksisting mencapai sekitar 14.913 siswa serta jumlah orangtua sekitar 13.942 orang. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi melepas 569 anggota kontingen untuk menghadiri Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani Nelayan 2026 yang akan digelar di Provinsi Gorontalo.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, di Samarinda, Senin, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta, pendamping, dan panitia yang telah mempersiapkan keberangkatan dengan matang.

Ia menegaskan bahwa PENAS merupakan ajang strategis nasional yang melampaui sekadar wadah silaturahmi.

"Ajang ini adalah sarana krusial untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, adopsi inovasi teknologi, serta memperluas jejaring kerja sama. Semua ini demi mendukung pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan penguatan ketahanan pangan nasional," ujar Sri Wahyuni saat melepas kontingen di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.

Ia menegaskan, Pemprov Kaltim menaruh harapan besar agar kepulangan kontingen membawa perubahan signifikan bagi produktivitas lokal. Apalagi, Kaltim saat ini memegang peran vital sebagai mitra strategis dan penyangga pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sri Wahyuni mengimbau para peserta untuk proaktif menyerap ilmu baru selama kegiatan berlangsung.

"Saya berharap seluruh delegasi Kaltim memanfaatkan kesempatan emas ini untuk belajar dan menyerap berbagai inovasi yang relevan untuk diterapkan di daerah kita. Jadikan PENAS momentum memperkuat kapasitas SDM agar pertanian dan perikanan kita semakin maju, mandiri, dan berdaya saing," kata Sri Wahyuni .

Selain membawa misi ilmu pengetahuan, Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga reputasi daerah. Ia meminta seluruh kontingen menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menunjukkan sikap santun dan profesional sebagai duta daerah yang membawa nama baik Kalimantan Timur.

Sri Wahyuni kembali menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam memperkuat sektor agraria secara luas. Sektor pertanian, perikanan, peternakan, hingga perkebunan tetap menjadi pilar utama pembangunan daerah guna mewujudkan kemandirian pangan dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Bumi Etam.

Di lokasi yang sama, Ketua Kontingen Kaltim sekaligus Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, merincikan total 569 utusan daerah yang berangkat.Formasi kontingen terdiri dari 283 orang peserta utama (petani dan nelayan)145 orang pendamping112 orang peninjau dan 29 orang peserta swadaya.

Fahmi menjelaskan bahwa selama di Gorontalo, kontingen Kaltim akan terlibat aktif dalam berbagai agenda strategis. Di antaranya adalah temu wicara dengan pejabat pimpinan pusat, forum kepemimpinan, penguatan kemitraan usaha, serta penjajakan jaringan informasi agribisnis.

Selain itu, peserta akan mengikuti lokakarya pengembangan teknologi produksi, studi banding, widyawisata, pameran produk unggulan daerah, pagelaran seni budaya, hingga berbagai perlombaan ketangkasan orasi dan teknis pertanian.

Sebagai informasi, gelaran akbar PENAS XVII Petani Nelayan 2026 dijadwalkan berlangsung pada 20–25 Juni 2026. Pusat seluruh kegiatan akan dipusatkan di Gelanggang Olahraga (GOR) David Tony, Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Elon Musk mencatat sejarah baru dalam dunia bisnis global setelah menjadi individu pertama yang memiliki kekayaan lebih dari USD1 triliun atau setara Rp18 kuadriliun. Lonjakan kekayaan tersebut didorong oleh melonjaknya valuasi SpaceX setelah saham perusahaan antariksa itu mencatat debut kuat di bursa saham Amerika Serikat.

"Elon Musk resmi menjadi kuadriliuner pertama di dunia setelah debut saham SpaceX, dengan nilai kepemilikannya di perusahaan tersebut mencapai hampir USD870 miliar," demikian laporan yang dikutip dari Yahoo Finance pada Senin (15/6/2026).

Status baru ini diraih dalam sehari pada hari pertama saham SpaceX resmi melantai di bursa saham Nasdaq, Jumat (12/6) lalu. Saham SpaceX dengan kode perdagangan SPCX dibuka pada harga USD150 per saham dan ditutup menguat lebih dari 19% ke level USD160,95 pada perdagangan perdana di Nasdaq. Pada sesi berikutnya, saham masih bertahan di kisaran USD158 per lembar sehingga mendorong valuasi perusahaan mencapai sekitar USD2,2 triliun.

Musk diketahui menguasai sekitar 42% saham SpaceX melalui struktur saham ganda yang memberinya sekitar 82% hak suara. Dengan valuasi terbaru tersebut, nilai kepemilikannya di perusahaan antariksa itu diperkirakan mencapai USD869,4 miliar.

Selain SpaceX, sumber utama kekayaan Musk berasal dari Tesla. Berdasarkan dokumen regulator terbaru, Musk memiliki sekitar 717 juta saham Tesla. Dengan harga saham perusahaan kendaraan listrik itu berada di kisaran USD388 per lembar, nilai kepemilikannya mencapai sekitar USD278,2 miliar.

Jika digabungkan, nilai kepemilikan Musk di SpaceX dan Tesla telah mencapai sekitar USD1,147 triliun. Jumlah tersebut belum memperhitungkan aset lain yang dimilikinya melalui Neuralink, The Boring Company, xAI, maupun berbagai investasi pribadi lainnya.

Kenaikan valuasi SpaceX dalam beberapa tahun terakhir ditopang oleh pertumbuhan layanan internet satelit Starlink yang kini memiliki jutaan pelanggan berbayar di berbagai negara. Bisnis tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan utama perusahaan sekaligus meningkatkan optimisme investor terhadap prospek jangka panjang SpaceX.

Meski masih mencatat kerugian tahunan akibat besarnya investasi pada pengembangan roket generasi terbaru Starship serta ekspansi kecerdasan buatan melalui xAI, pasar tetap memberikan penilaian tinggi terhadap potensi pertumbuhan perusahaan. Belanja modal juga meningkat untuk pembangunan pusat data berskala besar, termasuk proyek Colossus dan Colossus II.

Kepercayaan investor tercermin dari tingginya minat terhadap saham SpaceX yang berhasil membukukan penggalangan dana IPO terbesar dalam sejarah dengan nilai mencapai USD75 miliar. Nilai tersebut melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Saudi Aramco sebesar USD29,4 miliar pada 2019 dan Alibaba sebesar USD21,4 miliar pada 2014.

Pencapaian tersebut semakin mengukuhkan posisi Musk sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di sektor teknologi, transportasi antariksa, dan kecerdasan buatan. Dengan valuasi SpaceX dan Tesla yang terus meningkat, kekayaan Musk kini berada jauh di atas para miliarder dunia lainnya, menandai babak baru dalam sejarah akumulasi kekayaan global yang didorong oleh inovasi teknologi berskala besar.

PAPUA - Pembangunan di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program yang dijalankan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi semata.

Penggiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Erik Fitriadi, dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) bertema "Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua" yang berlangsung di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Erik, pembangunan akan semakin kuat dan berkelanjutan apabila disertai dengan penguatan rasa aman, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap warga sipil.

"Saya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan Papua. Infrastruktur semakin berkembang, akses layanan publik semakin terbuka, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia juga semakin besar," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Erik, capaian tersebut merupakan modal penting untuk mendorong Papua menjadi kawasan yang semakin maju dan kompetitif. "Namun, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan jangka panjang," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Erik menilai kehadiran negara akan semakin dirasakan masyarakat apabila pembangunan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ruang dialog, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal perlu terus diperluas.

"Pembangunan yang berhasil bukan hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa memiliki, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," katanya.

Erik juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam membuka komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat Papua. "Pendekatan kolaboratif dilakukan tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat", tegasnya.

Erik juga mengingatkan pentingnya menghindari berbagai bentuk stigmatisasi terhadap masyarakat Papua.

"Kita harus hindari stigmatisasi konflik Papua, sebab mayoritas masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera sehingga pendekatan yang mengedepankan penghormatan, dialog, dan kebersamaan akan lebih efektif dalam memperkuat persatuan nasional", imbuhnya.

Menurut Erik, Papua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia di kawasan timur. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga suasana yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Papua memiliki masa depan yang cerah. Dengan pembangunan yang terus berlanjut, perlindungan warga sipil yang semakin kuat, serta tumbuhnya kepercayaan antara masyarakat dan negara, saya optimistis Papua akan semakin maju, aman, dan sejahtera," tuturnya.

Erik menegaskan pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas publik, melainkan juga membangun harapan, kepercayaan, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"Ketika pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan sosialnya, maka fondasi kemajuan Papua akan menjadi semakin kokoh," ucapnya.