Bisnis.com, JAKARTA - Sistem logistik nasional, khususnya angkutan laut berbasis kontainer, mengalami tekanan yang signifikan beberapa waktu terakhir. Hal tersebut menunjukkan problem klasik dalam ekonomi Indonesia yang menjangkit begitu lama, berujung pada tingginya biaya logistik. Pembangunan berbagai infrastruktur dan upaya digitalisasi seolah tak kuasa mendongkrak secara signifikan biata logistik nasional, jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Biaya logistik Indonesia masih berada pada kisaran sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (GDP), relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi biaya produksi, distribusi barang, efisiensi rantai pasok, dan harga yang dibayar masyarakat. Dengan nilai estimasi nilai nominal total biaya logistik Rp 300 trilun dan ukuran pasar logistik mencapai 72,4 miliar dollar AS, tingginya biaya logistik pada akhirnya menjadi semacam “hidden cost” terhadap perekonomian nasional karena mempengaruhi biaya produksi, distribusi, dan harga barang yang dibayar masyarakat secara luas.

Kompleksitas persoalan

Isu biaya logistik tidak hanya menjadi persoalan pelaku usaha semata, tetapi juga berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kepentingan publik secara lebih luas. Tingginya biaya logistik nasional tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Biaya yang besar merupakan kombinasi persoalan eksternal, struktural, tata kelola pasar, dan koordinasi regulasi.

Cuaca ekstrem, lonjakan permintaan menjelang hari besar, pendangkalan alur dan kolam pelabuhan, adanya kerusakan alat bongkar muat di pelabuhan, tingginya biaya solar (khusunya Pertamina Dex) sebagai dampak perang Iran – US/Israel telah meningkatkan tekanan terhadap jadwal dan kecepatan pelayaran dan kapasitas logistik.

Distribusi kontainer juga mengalami ketidakseimbangan karena kontainer kosong tidak kembali ke siklus secara optimal. Ketidakseimbangan distribusi kontainer terjadi karena liners (pemilik kapal) tidak selalu bersedia mengangkut kembali kontainer kosong, khususnya dari pelabuhan wilayah kepulauan dan hinterland ke Pelabuhan Utama Belawan atau Surabaya karena alasan biaya. Dalam praktik di lapangan juga ditemukan adanya tambahan biaya (surcharge/ additional fees) di luar kontrak awal agar barang tetap dapat diangkut sekitar Rp10 juta per kontainer. Pengguna jasa menghadapi ketidakpastian tarif karena tidak terdapat transparansi yang memadai terkait struktur pembentukan biaya, termasuk mekanisme penyesuaian tarif pada kondisi gangguan.

Kondisi lapangan menunjukkan bahwa tekanan biaya logistik saat ini juga dipengaruhi oleh persoalan yang lebih mendasar, Persoalan logistik nasional tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga efektivitas tata kelola dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Sejauh ini, kerangka regulasi logistik nasional saat ini masih lebih berfokus pada aspek operasional, keselamatan, dan perizinan, tetapi belum sepenuhnya mengantisipasi dinamika pembentukan tarif, transparansi pasar, dan mekanisme stabilisasi pada kondisi gangguan. Berbeda dengan beberapa subsektor transportasi lain yang telah memiliki instrumen tertentu dalam menjaga kewajaran tarif, sektor angkutan laut dengan kontainer masih sangat bergantung pada mekanisme pasar tanpa adanya kerangka tata kelola yang memadai.

Pengembangan Sistem Logistik Nasional semestinya untuk mengintegrasikan arus barang, informasi, dan penbiayaan. Banyak aktor hadir dengan kewenangan dan perannya masing-masing, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan implementasinya.

Namun ketiadaan perspektif rantai pasok nasional, menjadikan adanya fragmentasi kelembagaan. Yang terjadi di lapangan, saat mana SisLogNas semestinya menjadi area koordinasi dan kolaborasi, justru tak terlihat peran lead institution oleh kementerian/lembaga terkait. Masing-masing pihak seperti bekerja sendiri tanpa orkestrasi, koordinasi berjalan tak optimal, termasuk juga tak muncul mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan besar nasional yang termuat pada SisLogNas.

Kebutuhan perbaikan

Permasalahan logistik yang terjadi saat ini memerlukan respons kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis dan jangka pendek, tetapi juga mampu memperbaiki tata kelola sistem logistik nasional secara lebih menyeluruh. Terdapat beberapa langkah yang sebaiknya dipertimbangkan pemerintah.

Pertama, pemerintah perlu segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap penyebab kenaikan biaya logistik, khususnya pada pelabuhan-pelabuhan utama yang menjadi hub distribusi nasional. Permasalahan yang terjadi saat ini melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan karenanya diperlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, operator pelabuhan, pelaku usaha pelayaran, dan pengguna jasa logistik agar pemerintah memperoleh gambaran yang utuh sebelum menetapkan langkah kebijakan lebih lanjut.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi tarif angkutan kontainer. Selama ini pengguna jasa menghadapi ketidakpastian karena tidak terdapat informasi yang memadai mengenai struktur pembentukan tarif, surcharge, maupun penyesuaian biaya pada kondisi tertentu seperti peak season atau gangguan distribusi. Pemerintah tidak harus secara langsung menetapkan harga, namun setidaknya perlu mendorong keterbukaan struktur biaya dan membangun mekanisme monitoring pasar logistik yang lebih baik. Transparansi tersebut penting untuk menjaga kepastian usaha dan mengurangi potensi distorsi pasar.

Ketiga, pemerintah perlu mempertimbangkan adanya mekanisme stabilisasi pada kondisi gangguan tertentu. Pada sektor transportasi lain, pemerintah memiliki instrumen tertentu untuk menjaga kewajaran tarif pada saat terjadi tekanan pasar. Pada sektor angkutan laut kontainer, pendekatan serupa dapat dipertimbangkan dalam bentuk pedoman penyesuaian tarif, referensi kewajaran kenaikan biaya, atau mekanisme pelaporan ketika terjadi kenaikan tarif secara signifikan. Tujuannya bukan untuk menghilangkan mekanisme pasar, tetapi menjaga agar volatilitas tarif tidak menimbulkan gangguan serius terhadap distribusi barang dan industri nasional.

Keempat, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian berbagai kendala operasional dan regulasi yang mempengaruhi kelancaran arus logistik. Persoalan pelaksana pengerukan (kolan dan alur), distribusi kontainer kosong, keterbatasan alat bongkar muat pelabuhan atau crane, serta hambatan terkait impor kapal dan kontainer perlu ditangani secara lebih terintegrasi.

Kejelasan pembagian kewenangan dan mekanisme koordinasi antar regulator menjadi sangat penting agar respons operasional tidak terhambat oleh persoalan administratif dan legal formal. Peran Menteri Koordinator Perekonomian dan/atau Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah penting untuk menciptakan sistem logistik yang handal dan efisien, jika Kementerian Perhubungan, sebagai regulator transportrasi, mengalami kebuntuan atau kemacetan regulasi dan tata kelola logistic.

Kelima, pemerintah perlu memperkuat tata kelola Sistem Logistik Nasional secara lebih menyeluruh. Permasalahan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sistem logistik nasional masih sangat rentan terhadap gangguan yang terjadi secara bersamaan. Penguatan resiliensi sistem logistik nasional perlu menjadi agenda kebijakan jangka menengah dan panjang, termasuk melalui penguatan monitoring distribusi kontainer, integrasi data logistik nasional, peningkatan keandalan pelabuhan hub domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Permasalahan teknis yang terjadi saat ini seharusnya dipandang bukan semata sebagai gangguan operasional jangka pendek, tetapi momentum untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola logistik nasional secara lebih komprehensif. Perbaikan Sistem Logistik Nasional tidak dapat hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga memerlukan tata kelola yang transparan, koordinatif, dan adaptif terhadap berbagai gangguan yang terus berulang. Pemerintah tidak harus mengambil alih mekanisme pasar secara penuh, namun negara perlu hadir untuk memastikan terciptanya sistem logistik yang lebih efisien, transparan, dan memiliki ketahanan yang memadai dalam menghadapi berbagai gangguan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan holding BUMN logistik yang dinahkodai PT Pos Indonesia (Persero) sejatinya bukan agenda baru. Selain untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah berusia lebih dari 200 tahun tersebut, juga untuk memperkuat posisi BUMN di sektor logistik.

Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan, peta jalan konsolidasi yang disusun Danantara diawali dengan kajian bisnis sebelum masuk ke tahap penyederhanaan struktur usaha.

Saat ini setidaknya terdapat 15 entitas logistik BUMN yang selama ini beroperasi secara terpisah dengan skala usaha terbatas. Melihat nilai pasar logistik nasional yang diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun, tetapi kontribusi seluruh perusahaan logistik BUMN masih kurang dari 3%.

Kondisi tersebut membuat berbagai potensi sinergi belum termanfaatkan secara optimal. Sejumlah perusahaan memiliki kekuatan di sektor tertentu, tetapi belum terhubung satu sama lain.

Pos Logistik, misalnya, memiliki kapabilitas kuat pada angkutan darat. Sementara itu, anak usaha yang terafiliasi dengan Pelindo maupun Pelni memiliki kompetensi di sektor pelayaran dan logistik maritim. Selain itu, pemanfaatan teknologi antarentitas juga berjalan sendiri-sendiri sehingga belum membentuk ekosistem logistik yang terintegrasi.

Membangun Ekosistem Logistik

Joseph menjelaskan, konsolidasi tahap pertama akan melibatkan sembilan perusahaan logistik yang nantinya menjadi fondasi holding BUMN logistik yang diperkirakan akan menambah pendapatan Rp2,38 triliun dengan laba sekitar Rp100 miliar pada tahun pertama.

Kesembilan perusahaan tersebut adalah PT Multi Terminal Indonesia (MTI), PT Prima Indonesia Logistik (PIL), PT Pos Logistik Indonesia (Poslog), PT Sarana Bandar Logistik (SBL), PT KBN Prima Logistik (KPL), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), PT Krakatau Jasa Logistik (KJL), PT Semen Indonesia Logistik (Silog), dan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).

Pada tahap awal, seluruh perusahaan akan dikonsolidasikan ke dalam PT Multi Terminal Indonesia sebagai surviving entity. Selanjutnya, pada 2027 seluruh saham perusahaan tersebut direncanakan berada di bawah Pos Indonesia sebagai induk holding.

Harapannya, perusahaan yang selama ini hanya kuat di Pulau Jawa dan lemah di wilayah lain maupun sebaliknya dapat terintegrasi dan menciptakan layanan yang lebih luas.

Saat ini total jaringan kumulatif perusahaan-perusahaan tersebut mencapai sekitar 78 titik layanan. Setelah integrasi dilakukan, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi sekitar 150 hingga 160 titik.

"Sehingga nanti anak perusahaan ini akan lengkap lini bisnisnya di seluruh Indonesia," katanya.

Selain memperluas jaringan, konsolidasi juga diarahkan untuk menciptakan efisiensi operasional. Menurut Joseph, salah satu penyebab tingginya biaya logistik nasional adalah panjangnya rantai usaha dari pelabuhan hingga distribusi yang melibatkan banyak perusahaan dengan margin keuntungan masing-masing.

"Nantinya setelah digabung menjadi satu perusahaan, profit marginnya hanya menjadi satu," ujarnya.

Dia menambahkan integrasi juga memungkinkan pemanfaatan muatan balik yang selama ini belum optimal. Pasalnya, PT Krakatau Jasa Logistik rutin mengirim baja dari Cilegon ke Jawa Timur dan kembali tanpa muatan.

Di sisi lain, perusahaan logistik yang menangani distribusi semen melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Cilegon dan juga sering kembali kosong. Melalui konsolidasi, pengiriman barang ini dapat lebih efisien. Konsolidasi juga menjadi bagian dari upaya menurunkan biaya logistik nasional yang saat ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asean.

Menjaga Persaingan

Meski menjanjikan efisiensi, konsolidasi BUMN logistik juga memunculkan pertanyaan mengenai posisi holding tersebut di tengah industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menilai Pos Indonesia perlu kembali fokus pada bisnis intinya sebagai perusahaan logistik.

Kehadiran pemain logistik berbasis teknologi, perusahaan kurir global, hingga platform e-commerce yang membangun jaringan distribusi sendiri telah mengubah peta persaingan secara signifikan.

"Persaingan ini bukan adu murah tarif belanja, melainkan juga adu cepat integrasi teknologi, keandalan last mile delivery dan efisiensi rantai pasok," katanya.

Anggia menilai Pos Indonesia masih memiliki modal penting berupa jaringan fisik yang menjangkau hingga kecamatan dan desa yang belum banyak disentuh pemain swasta.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel mengingatkan bahwa keberhasilan holding logistik harus diukur dari kemampuannya menurunkan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk nasional.

Menurut Gobel, perbaikan sistem logistik berpotensi meningkatkan daya saing ekspor nasional, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sisi lain, kalangan pelaku usaha masih belum melihat arah jelas bisnis holding tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menilai peleburan perusahaan-perusahaan logistik BUMN merupakan langkah yang positif untuk menghindari persaingan antarsesama BUMN serta meningkatkan efisiensi. Dia mengingatkan bahwa BUMN seharusnya berfokus pada layanan publik dan sektor yang belum dapat dikerjakan swasta.

"Tantangan bagi pelaku swasta terkait peleburan ini bahwa jika BUMN tetap mengambil bidang usaha yang juga sudah dilakukan pihak swasta maka semakin mempersulit daya saing industri yang ada," katanya.

Menurut Trismawan, hingga saat ini konsep kemitraan antara holding logistik BUMN dan pelaku swasta masih belum terlihat jelas.

Sementara itu, pengamat logistik maritim Institut Teknologi Sepuluh Nopember Raja Oloan Saut Gurning menilai konsolidasi sembilan BUMN logistik merupakan langkah yang sangat ambisius.

Menurut dia, integrasi tersebut berpotensi menciptakan efisiensi melalui optimalisasi muatan balik, integrasi layanan port-to-door, peningkatan skala ekonomi, hingga pemanfaatan jaringan Pos Indonesia yang menjangkau seluruh Indonesia. Namun, manfaat tersebut tidak akan muncul secara instan.

Saut memperkirakan proses integrasi membutuhkan waktu setidaknya satu hingga dua tahun agar seluruh sistem, prosedur, dan model bisnis dapat berjalan selaras.

Pada saat yang sama, risiko yang harus dihadapi juga tidak kecil. Mulai dari kompleksitas operasional, perbedaan standar kerja, benturan budaya perusahaan, hingga potensi penularan masalah keuangan dari perusahaan yang kurang sehat kepada entitas baru.

Selain itu, dia menyoroti potensi crowding out effect terhadap pelaku logistik swasta apabila terlalu banyak kargo BUMN dipusatkan ke dalam satu entitas.

"Konsolidasi dalam dua tahap itu jika terealisasi jelas akan meninggikan sentimen swasta. Sekaligus memunculkan pandangan monopoli semu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial dirancang untuk memperkuat ekosistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi industri, tetapi juga memastikan ekosistem logistik berkembang secara sehat tanpa didominasi oleh segelintir pelaku usaha.

Menurut dia, Komdigi tidak menginginkan terciptanya model winner takes all yang membuat satu pelaku mendominasi pasar melalui kekuatan investasi dan kemudian mengunci ekosistem sehingga pelaku lain tidak dapat berpartisipasi.

“Jadi kunci untuk sustainability dari industri ini semua adalah fair distribution of value di mana semua pihak mendapatkan distribusi value yang sama sehingga industrinya sustain, bukan dikuasai beberapa pihak saja,” kata Sonny dalam acara Bisnis Indonesia Strategic Forum 2025: Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 dalam Mendukung Logistik Hijau Nasional di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan salah satu perhatian dalam regulasi tersebut tercermin pada Pasal 64 yang menekankan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan dalam penyelenggaraan layanan pos komersial. Ketentuan itu tidak hanya melihat efisiensi operasional, tetapi juga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri logistik.

Dalam Pasal 64 ayat (2), misalnya, pembungkusan kiriman diwajibkan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Selain itu, aspek penggunaan energi, termasuk pengelolaan pusat data (data center), juga menjadi bagian dari upaya mendorong praktik yang lebih berkelanjutan melalui regulasi terkait.

“Namun secara umum kami melihat nggak cuma hanya melihat dari sisi efisiensi bisnisnya tapi ke impact ke lingkungan juga,” katanya.

Sonny menuturkan Komdigi tidak berperan sebagai regulator sektor energi maupun transportasi. Peran Komdigi lebih kepada memfasilitasi dan mengarahkan pelaku industri agar mulai mempertimbangkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Karena itu, regulasi tersebut tidak secara spesifik mengunci penggunaan teknologi tertentu, seperti kendaraan listrik atau perangkat tertentu. Sebaliknya, aturan dirancang agar pelaku industri memiliki fleksibilitas dalam menerapkan prinsip energi hijau di berbagai lini operasional, mulai dari sistem digital hingga infrastruktur pendukung seperti pusat data.

Menurut dia, transisi menuju logistik hijau membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Komdigi berperan sebagai penyedia infrastruktur digital yang mendukung berbagai sektor, sementara kebijakan sektoral tetap menjadi kewenangan kementerian atau lembaga terkait.

Dia mencontohkan pada sektor keuangan digital, pengaturan sistem pembayaran berada di bawah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan Komdigi berperan menyediakan infrastruktur digital yang menjadi fondasi ekosistem tersebut. Pendekatan serupa juga diterapkan pada sektor logistik.

Untuk diketahui, Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial disahkan pada 9 Mei 2025 dan mulai berlaku efektif pada 14 Mei 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan penguatan industri pos, kurir, dan logistik nasional sekaligus mendorong transformasi menuju logistik hijau.

Posisi Komdigi sebagai enabler dan koordinator. Kementerian tidak menyediakan insentif fiskal secara langsung, melainkan memfasilitasi pemanfaatan berbagai insentif yang tersedia di kementerian dan lembaga lain.

Dukungan yang diberikan mencakup fasilitasi nonfiskal melalui pengakuan kinerja hijau, pengembangan sistem bersama seperti Digital Hub Logistik, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Komdigi juga memetakan tahapan implementasi logistik hijau yang dimulai dari penerapan kendaraan listrik dan efisiensi operasional, dilanjutkan dengan pengukuran dan verifikasi emisi (measurement, reporting and verification/MRV), penerbitan unit karbon, hingga pemanfaatan pasar karbon sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pelaku usaha.

Adapun peta jalan logistik hijau sektor pos dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama pada periode 2025–2027 difokuskan pada stabilisasi melalui penyusunan baseline emisi, peningkatan efisiensi operasional, dan proyek percontohan elektrifikasi armada last-mile.

Fase kedua pada 2027–2035 menitikberatkan pada transisi struktural melalui perluasan elektrifikasi armada dan infrastruktur pendukung. Sementara fase ketiga pada 2035–2060 diarahkan pada dekarbonisasi menuju target net zero emission (NZE) 2060.

Sebagai bagian dari momentum tersebut, pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit mulai Juni 2026 dengan kuota 100.000 unit.

Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bisnis.com, DENPASAR — Nilai ekspor Provinsi Bali pada Maret 2026 tercatat sebesar US$44,60 juta atau turun 16,87% dibandingkan dengan Maret 2025 sebesar US$53,65 juta.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Bali Anak Agung Ngurah Aditya Pradnyana Sunu mengatakan penurunan ekspor dipengaruhi ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik hingga kebijakan proteksi perdagangan di sejumlah negara tujuan ekspor.

"Setelah pandemi kami dihadapkan dengan perang Rusia Ukraina, Perang Amerika-Iran yang berdampak terhadap naiknya biaya logistik hingga 150%," ujar Gung Adit kepada media, Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, eksportir juga menghadapi tekanan dari penguatan dolar AS dan pelemahan rupiah yang membuat biaya bahan baku impor meningkat.

“Sedangkan daya beli pasar sedang menurun,” katanya.

Dia menambahkan GPEI akan mendorong penguatan ekosistem logistik untuk menekan biaya distribusi eksportir Bali. Hal tersebut akan dibahas dalam Musyawarah Daerah (Musda) GPEI Bali, termasuk rencana pengembangan Bali sebagai hub ekspor jalur udara untuk wilayah Nusa Tenggara dan Indonesia Timur.

Selain itu, GPEI juga berupaya memperkuat ekspor komoditas unggulan Bali seperti produk perikanan, produk olahan, dan kerajinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 10 negara tujuan utama ekspor Bali pada Maret 2026, sebanyak delapan negara mencatat penurunan ekspor secara tahunan. Penurunan terdalam terjadi pada ekspor ke Jerman yang turun 38,40%, terutama dipicu penurunan ekspor pakaian dan aksesori nonrajutan.

Dari sisi komoditas, ekspor Bali pada Maret 2026 masih didominasi produk ikan, krustasea, dan moluska dengan nilai US$11,16 juta atau berkontribusi 25,03% terhadap total ekspor.

Namun, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, ekspor komoditas tersebut turun 22,76%, terutama akibat penurunan permintaan dari Amerika Serikat.

Secara kumulatif Januari–Maret 2026, produk ikan, krustasea, dan moluska masih menjadi komoditas ekspor terbesar Bali dengan kontribusi 26,51% terhadap total ekspor. Sementara itu, penurunan terdalam terjadi pada ekspor buah-buahan yang turun 41,86%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, Selasa (6/5/2026). Kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor logistik maritim nasional sekaligus menjaga stabilitas industri logistik di tengah dinamika ekonomi global.

Penandatanganan dilakukan Ketua ALDEI Imam Sedayu Pusponegoro bersama Direktur Operasi dan Transformasi ASDP Rio Lasse. Dalam keterangannya, Imam mengatakan kerja sama tersebut merupakan respons terhadap tekanan industri logistik akibat krisis geopolitik global dan kenaikan biaya logistik udara, terutama dipicu lonjakan harga avtur.

“Kondisi global yang tidak menentu serta kenaikan harga avtur berdampak langsung terhadap meningkatnya biaya logistik udara. Hal ini mendorong perlunya alternatif yang lebih stabil dan efisien melalui optimalisasi logistik maritim,” ujar Imam.

Menurut dia, kenaikan harga avtur dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan lonjakan tarif pengiriman udara, khususnya pada sektor e-commerce dan pengiriman cepat.

Selain itu, pelaku usaha mulai mengalihkan distribusi ke jalur laut guna menekan biaya operasional di tengah tekanan margin bisnis logistik.

Imam menambahkan, kenaikan biaya distribusi juga berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat karena berdampak pada harga barang di tingkat konsumen.

Melalui kemitraan tersebut, ALDEI dan ASDP berkomitmen mengembangkan ekosistem logistik laut yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kualitas layanan logistik maritim, pengembangan model bisnis logistik berbasis laut, edukasi pemanfaatan jalur laut, hingga penyusunan kajian strategis bersama antar pemangku kepentingan.

Menurut Imam, logistik maritim memiliki keunggulan dari sisi kapasitas dan efisiensi biaya, terutama untuk pengiriman barang skala menengah hingga besar.

“Indonesia adalah negara kepulauan. Sudah seharusnya logistik laut menjadi tulang punggung distribusi nasional. Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong pemanfaatan jalur laut yang lebih optimal sehingga biaya logistik dapat ditekan dan distribusi barang menjadi lebih merata,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai sistem transportasi di Tanah Air masih menghadapi persoalan mendasar. Untuk itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Transportasi Nasional (RUU Sistranas) menjadi kunci pembenahan.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan lemahnya integrasi antarmoda, tarif, hingga sistem layanan menjadi akar persoalan yang membuat transportasi nasional belum mampu berjalan efektif dan efisien.

Menurutnya, layanan transportasi tidak akan mampu menghadirkan sistem yang memudahkan bagi masyarakat tanpa integrasi yang menyeluruh.

“Tanpa integrasi, kita tidak akan bisa seamless, efisien, dan efektif dalam melayani transportasi,” ujarnya, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Masalah mendasar lainnya mencakup ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang masih sangat tinggi. Hal ini berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak yang besar dan tidak efisien.

Di sisi lain, ketersediaan angkutan umum yang andal dan terjangkau masih terbatas, terutama di luar kota-kota besar. Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif mobilitas yang memadai.

Permasalahan lain muncul dari kebijakan transportasi yang dinilai masih berfokus pada pembatasan mobilitas, tanpa diimbangi dengan penguatan sistem transportasi publik. Selain itu, integrasi antara kebijakan transportasi dan sistem logistik nasional juga belum optimal, sehingga berdampak pada distribusi barang dan stabilitas harga.

MTI juga menyoroti belum optimalnya reorientasi subsidi energi. Saat ini, subsidi bahan bakar minyak masih lebih banyak dinikmati kendaraan pribadi dibandingkan dengan angkutan umum.

Berdasarkan kondisi tersebut, dirinya menilai transformasi sistem transportasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu langkah utama yang didorong yakni peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan dan keterjangkauan tarif.

MTI turut mendorong pengembangan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, termasuk melalui sistem bus rapid transit (BRT) dan angkutan pengumpan untuk memperluas jangkauan layanan.

Dari sisi kebijakan fiskal, MTI mengusulkan reorientasi subsidi energi secara bertahap dari bahan bakar kendaraan pribadi menuju subsidi operasional angkutan umum. Langkah ini dinilai tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui efisiensi energi dan penurunan biaya transportasi.

Bukan hanya angkutan orang yang terintegrasi, Haris juga menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional berbasis multimoda untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan menjaga stabilitas ekonomi.

Sejalan dengan itu, percepatan transformasi menuju transportasi rendah emisi turut menjadi perhatian, termasuk melalui elektrifikasi angkutan umum dan penerapan kebijakan berbasis lingkungan.

Haris yang ikut serta dalam penyusunan RUU tersebut menyampaikan bahwa integrasi yang didorong tidak hanya mencakup konektivitas antarmoda, tetapi juga mencakup tarif, sistem layanan, hingga pembiayaan secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan pentingnya percepatan pembahasan RUU Sistranas sebagai fondasi integrasi transportasi nasional.

Menurutnya, sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis multimoda menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, serta ketahanan sistem transportasi nasional.

“Negara tidak bisa maju dengan sistem transportasi yang berjalan sendiri-sendiri. Multimoda harus terintegrasi dalam satu kebijakan yang konsisten,” ujarnya.

Biaya logistik nasional masih menjadi tantangan utama di tengah dinamika global dan perubahan rantai pasok internasional. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menilai isu ini perlu ditangani secara terukur untuk menjaga daya saing ekonomi.

Sebagai respons, Kemenko Perekonomian menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan ALFI Convex 2026. Forum ini diposisikan sebagai ruang kolaborasi untuk mendorong transformasi sektor logistik nasional.

Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah terus mendorong penurunan angka tersebut secara bertahap agar lebih efisien dan kompetitif.

Tekanan eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga energi, dan perubahan pola perdagangan global turut memengaruhi kinerja sektor ini. Kondisi tersebut menuntut sistem logistik yang lebih adaptif, terintegrasi, dan efisien.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menegaskan peran strategis sektor logistik dalam perekonomian nasional. Ia menyebut sektor ini menjadi penopang utama kelancaran distribusi, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

"Penguatan sistem logistik yang terintegrasi dan berdaya tahan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan nasional. Dan ALFI Convex diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mendorong inovasi dan implementasi penguatan logistik nasional. " ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4).

Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) yang didukung oleh Kemenko Perekonomian secara resmi meluncurkan ALFI Convex 2026 sebagai platform kolaborasi lintas sektor. Platform ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan efisiensi melalui integrasi sistem logistik nasional yang lebih modern.

Ketua Umum DPP ALFI, M. Akbar Djohan, menyampaikan bahwa dukungan pemerintah, khususnya Kemenko Perekonomian, menjadi kunci utama dalam mendorong transformasi industri secara menyeluruh. Ia menilai target penurunan biaya logistik merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh seluruh ekosistem terkait.

"Kami kembali mengharapkan dukungan dan komitmen dari Bapak Menko beserta jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong penurunan biaya logistik nasional, dari kisaran 14 persen menuju 10 persen dalam satu hingga dua tahun ke depan, dan secara bertahap menjadi single digit dalam beberapa tahun berikutnya," harap dia.

Dirinya menilai, peran Kemenko Perekonomian sangat strategis dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat dalam regulasi logistik. Sektor ini bersifat lintas industri sehingga memerlukan harmonisasi kebijakan agar operasional di lapangan dapat berjalan lebih efektif.

Sebagai informasi, ALFI Convex 2026 mengusung tema 'Indonesia in Motion: Empowering a Resilient Logistics Ecosystem' sebagai fokus utama kegiatan. Agenda ini dijadwalkan berlangsung pada 28 hingga 30 Oktober 2026 di Hall A1, A2, dan A3 JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Kegiatan ini akan menghadirkan lebih dari 300 perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan, transportasi multimoda, hingga penyedia solusi teknologi. Panitia menargetkan kehadiran lebih dari 10.000 pengunjung yang berasal dari kalangan profesional, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait.

Lebih dari 80 pembicara nasional dan internasional dijadwalkan hadir untuk membahas penguatan konektivitas serta digitalisasi sistem logistik. Fokus pembahasan akan diarahkan pada cara membangun resiliensi rantai pasok dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah.

Melalui ALFI Convex 2026, asosiasi ingin menciptakan ruang diskusi konkret antara pemerintah dan pihak swasta. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi nyata bagi permasalahan integrasi sistem logistik di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) memperkuat bisnis logistik mid mile melalui Cargoshare sebagai strategimemaksimalkan kinerja selama momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.

Emiten besutan konglomerat TP Rachmat tersebut akan memperkuat bisnis logistik mid-mile melalui Cargoshare, yang diluncurkan pada 2023 sebagai platform logistik agnostik.

Corporate Secretary ASSA Jerry Fandy menjelaskan platform ini telah berperan sebagai konsolidator parsel yang dapat menghubungkan berbagai perusahaan logistik, sehingga membantu meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus menangkap lonjakan volume e-commerce.

Menurutnya dengan potensi meningkatnya permintaan dari e-commerce selama Ramadan akan berdampak positif pada Perseroan, khususnya di layanan mid mile dan last mile

“Kehadiran Cargoshare membuat kami semakin siap menangkap pertumbuhan volume e-commerce sekaligus mendorong kinerja bisnis trucking mid mile selama Ramadan,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Di sisi ekspansi, ASSA juga memperluas jaringan hub Cargoshare di sejumlah lokasi produktif. Selain itu, perusahaan tengah mengembangkan layanan cold chain logistics melalui Coldspace.

Salah satu langkah ekspansi yang tengah dilakukan adalah penambahan gudang cold chain di Jakarta Timur yang ditargetkan mulai beroperasi pada semester I/2026.

Sementara itu, pada ekosistem kendaraan bekas, ASSA melalui Caroline.id saat ini telah memiliki 18 cabang dan masih berencana menambah jaringan di wilayah potensial untuk mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Secara historis, selama ini ASSA mencatat periode Ramadan hingga Lebaran selalu diiringi peningkatan transaksi e-commerce yang berkorelasi meningkatkan volume pengiriman, terutama pada layanan last mile.

“Jika dilihat secara historikal, momen Ramadan cenderung menunjukkan tren masyarakat berbelanja online lebih banyak. Hal ini berpotensi memberikan dampak positif bagi bisnis last mile delivery kami melalui Anteraja,” ujarnya.

Secara keseluruhan ASSA terus mengembangkan ekosistem logistik yang terintegrasi, mulai dari first mile, mid mile hingga last mile, guna menangkap peluang pertumbuhan industri logistik nasional.

Meski laporan keuangan audit tahun buku 2025 dan kuartal I/2026 masih dalam proses penyelesaian, manajemen ASSA memproyeksikan segmen logistik akan mencatatkan pertumbuhan positif pada kuartal I/2026.

Secara keseluruhan pada 2026, ASSA menargetkan pertumbuhan pendapatan secara konservatif di kisaran 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut akan ditopang oleh ekspansi bisnis logistik serta kinerja stabil dari ekosistem bisnis lainnya, seperti penyewaan kendaraan (rental) dan penjualan mobil bekas melalui anak usaha PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. (ASLC). Selain itu, lini bisnis lelang kendaraan JBA juga tetap menjadi salah satu kontributor utama dengan jaringan 39 hub dan tempat lelang di seluruh Indonesia.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2025, ASSA mencatat pendapatan konsolidasi Rp4,41 triliun, tumbuh 21% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).Pertumbuhan ini didorong sektor logistik dan pengiriman yang menyumbang Rp1,9 triliun atau melesat 39% secara tahunan.

Diikuti segmen sewa kendaraan dan Autopool senilai Rp1,2 triliun serta bisnis rental korporasi. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2025, ASSA membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham tercatat Rp348,60 miliar, melambung 64 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp212,68 miliar.

Dalam menciptakan efisiensi sistem logistik nasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong digitalisasi dan penyederhanaan proses perizinan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran arus barang dan penguatan ekosistem perdagangan nasional.

Ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada Bisnis Indonesia Forum yang mengusung tema ‘Biaya Logistik Turun, Industri Bergeliat’ di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

"Saat ini, integrasi sistem Online Single Submission (OSS), INATRADE, dan Indonesia National Single Window (INSW) menjadi kunci penyederhanaan proses perizinan berusaha yang transparan dan responsif. Integrasi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," ujar Iqbal, dikutip dari siaran pers Kemendag, Jumat (28/11).

Iqbal menambahkan, integrasi sistem perizinan menjadi langkah penting pemerintah untuk menyamakan standar pelayanan antarinstansi serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha. Dengan penerapan satu kali input data dan konektivitas antarsistem, proses perizinan dapat berjalan lebih sederhana tanpa duplikasi prosedur.

Selain simplifikasi perizinan, lanjut Iqbal, Kemendag juga memperkuat efisiensi rantai distribusi barang di dalam negeri. Melalui efisiensi rantai distribusi tersebut, produsen barang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari tujuh hari dapat menjual barang secara langsung kepada konsumen tanpa harus menunjuk distributor. Kebijakan ini diharapkan dapat memperpendek rantai pasok dan menekan biaya distribusi.

Iqbal juga menjelaskan bahwa Kemendag memastikan kelancaran distribusi antarwilayah melalui pemanfaatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mekanisme ini terbukti membantu menjaga stabilitas pasokan, khususnya pada komoditas pangan.

Selain berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Kemendag juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan, serta operator kapal dan operator pesawat dalam melaksanakan program Gerai Maritim.

Program yang digagas oleh Kemendag tersebut bertujuan meningkatkan perdagangan antarpulau, mengurangi biaya distribusi barang, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (3 TP), serta memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah.

“Sinergi Kemendag dengan Kemenhub untuk melaksanakan program Gerai Maritim melalui pemanfaatan Tol Laut, Angkutan Barang Perintis, dan Jembatan Udara telah menunjukkan hasil positif. Distribusi barang kebutuhan pokok dari wilayah surplus ke wilayah defisit menjadi lebih lancar, sementara disparitas harga barang dapat ditekan,” urai Iqbal.

Pada kesempatan ini, Iqbal juga mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terjalin berpegang pada kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Digitalisasi dan penyederhanaan perizinan ini kami dorong untuk menciptakan proses yang lebih efisien

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat efisiensi sistem logistik nasional melalui percepatan digitalisasi dan penyederhanaan proses perizinan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan upaya tersebut dilakukan guna mendukung kelancaran arus barang dan penguatan ekosistem perdagangan nasional.

"Digitalisasi dan penyederhanaan perizinan ini kami dorong untuk menciptakan proses yang lebih efisien," kata Iqbal dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Saat ini, integrasi sistem Online Single Submission (OSS), INATRADE dan Indonesia National Single Window (INSW) menjadi kunci penyederhanaan proses perizinan berusaha yang transparan dan responsif.

Integrasi tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Integrasi sistem perizinan menjadi langkah penting pemerintah untuk menyamakan standar pelayanan antarinstansi serta meningkatkan efisiensi waktu dan biaya bagi pelaku usaha.

Dengan penerapan satu kali input data dan konektivitas antarsistem, proses perizinan dapat berjalan lebih sederhana tanpa duplikasi prosedur.

Kemendag juga memperkuat efisiensi rantai distribusi barang di dalam negeri. Melalui efisiensi rantai distribusi tersebut, produsen barang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari tujuh hari dapat menjual barang secara langsung kepada konsumen tanpa harus menunjuk distributor.

Selain itu, Kemendag memastikan kelancaran distribusi antarwilayah melalui pemanfaatan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Mekanisme ini terbukti membantu menjaga stabilitas pasokan, khususnya pada komoditas pangan.

Selain berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Kemendag juga bekerja sama dengan Kementerian
Perhubungan, serta operator kapal dan operator pesawat dalam melaksanakan Program Gerai Maritim.

Program yang digagas oleh Kemendag tersebut bertujuan meningkatkan perdagangan antarpulau, mengurangi biaya distribusi barang, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (3 TP), serta memperluas jaringan distribusi produk unggulan daerah.

Iqbal juga mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini terjalin berpegang pada kerangka regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Untuk memastikan sinergi berjalan efektif, kita semua berpegang pada aturan dan kebijakan terkait Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics Ecosystem/NLE). Dengan begitu, upaya efisiensi logistik yang kita lakukan dapat terintegrasi dan memberikan dampak nyata bagi dunia usaha," ujar Iqbal.

Kemendag turut mendorong peningkatan kualitas layanan logistik melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9375:2025 terkait gudang fulfillment.

Standar tersebut memastikan pengelolaan gudang dilakukan secara aman, terukur, dan memiliki visibilitas stok waktu nyata (realtime) sehingga mendukung pertumbuhan perdagangan digital dan meningkatkan
keandalan rantai pasok niaga-el di Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan sistem logistik yang efisien dan modern adalah salah satu kunci untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Menhub Dudy saat menutup Forum Indonesia Logistic Outlook 2026 dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Conference & Exhibition 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Jumat (14/11/2025) lalu.

"Presiden Prabowo telah menempatkan penguatan struktur ekonomi nasional sebagai prioritas utama. Pasalnya, kunci mendapatkan struktur ekonomi yang kuat adalah apabila sistem logistik nasional berjalan efisien, terintegrasi, dan modern,” ujar Dudy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (15/11/2025).

Dudy menjelaskan logistik merupakan denyut nadi ekonomi bagi sebuah bangsa. Ke depan, ia berharap Indonesia dapat menjadi pusat logistik modern di kawasan Asia Pasifik. Kehadiran para pelaku logistik, eksportir, importir, forwarder, industrialis, dan akademisi dalam forum ini menunjukkan bahwa transformasi logistik tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja.

"Dengan modal besar, semangat, dan antusiasme yang tinggi dari forum ini, kita punya harapan besar bahwa ekosistem logistik Indonesia mampu bergerak bersama, saling menguatkan, dan siap memimpin transformasi logistik di kawasan Asia Tenggara,” ungkap Menhub.

Menhub menyampaikan saat ini ALFI menaungi lebih dari 4.000 perusahaan anggota yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia, yang semuanya terkait langsung dalam pergerakan barang domestik maupun internasional. Menurutnya, forum ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan arah kebijakan strategis sekaligus menyatukan langkah dalam memperkuat daya saing rantai pasok di Indonesia.

“Dengan itu semua, fondasi ekonomi nasional sesuai Asta Cita akan makin tertopang kuat. Pertumbuhan ekonomi akan naik dengan terciptanya lapangan kerja baru, terbukanya akses UMKM ke dalam rantai pasok global, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga terciptanya stabilitas harga dan terjaganya inflasi,” lanjut Dudy.

Pada kesempatan ini, Dudy juga menyatakan komitmennya untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (Zero ODOL) pada tahun 2027. Dijelaskan Menhub, ALFI dengan ribuan anggota yang aktif sangat terkait dengan isu besar ini.

“Pemerintah bersama ALFI telah membahas isu ODOL dan mencari jalan keluarnya selama bertahun-tahun. Perlu saya sampaikan, dukungan dari para anggota ALFI akan sangat menentukan keberhasilan Zero ODOL yang diinginkan bersama tanpa mengurangi efisiensi sistem logistik di lapangan,” sebut Dudy.

Dudy mengapresiasi DPP ALFI serta asosiasi pendukung yang telah menyelenggarakan forum logistik terbesar di Indonesia ini. Kegiatan ini, kata Menhub, telah menjadi ruang pertemuan yang strategis untuk merumuskan arah besar transformasi logistik Indonesia di tengah perubahan ekonomi global, integrasi rantai pasok, serta digitalisasi logistik yang terus bergerak cepat.

Dudy pun mengajak seluruh stakeholder untuk menjadikan 2026 sebagai tahun percepatan transformasi logistik nasional.

"Misi besar kita akan berada di jalan yang benar apabila Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, tetapi menjadi kekuatan logistik regional yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Semoga kerja sama pemerintah, pelaku industri, dan seluruh asosiasi logistik dapat terus terjalin erat, saling menguatkan, dan membawa manfaat besar bagi Indonesia," kata Dudy.