Bisnis.com, JAKARTA — Prospek produksi jagung nasional mulai kehilangan momentum memasuki semester II/2026. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen dan produksi jagung pada Juni–Agustus menurun dibandingkan tahun lalu sehingga pertumbuhan produksi sepanjang Januari–Agustus nyaris stagnan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan luas panen jagung pipilan pada Mei 2026 mencapai 0,21 juta hektare, meningkat dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 0,17 juta hektare.

Namun, potensi luas panen pada Juni hingga Agustus diperkirakan hanya mencapai 0,72 juta hektare atau turun 2,36% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan tersebut, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari–Agustus 2026 diperkirakan mencapai 1,97 juta hektare, turun sekitar 0,49% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Sejalan dengan itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% pada Mei diperkirakan mencapai 1,18 juta ton, lebih tinggi dibandingkan realisasi Mei tahun lalu yang sebesar 0,99 juta ton.

Meski demikian, potensi produksi pada Juni–Agustus diperkirakan hanya mencapai 4,23 juta ton atau turun 4,39% secara tahunan.

Secara kumulatif, produksi jagung pipilan kering sepanjang Januari–Agustus 2026 diproyeksikan mencapai 11,43 juta ton. Angka tersebut hanya meningkat sekitar 0,002 juta ton atau 0,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ateng mengatakan seluruh proyeksi tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pertanaman di lapangan.

"Potensi luas panen ini masih dapat berubah bergantung pada kondisi di lapangan, termasuk serangan hama, organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun perubahan waktu panen oleh petani," ujarnya dalam rilis data BPS Juni 2026, Rabu (1/7/2026).

Perlambatan produksi pada semester II menunjukkan peningkatan hasil panen pada awal tahun belum mampu menjaga laju pertumbuhan hingga akhir musim tanam.

Di tengah meningkatnya risiko musim kemarau dan potensi El Nino, keberhasilan menjaga produktivitas jagung akan menjadi faktor penting untuk menopang pasokan domestik, terutama bagi industri pakan ternak yang bergantung pada ketersediaan jagung.

Bisnis.com, MATARAM — Perum Bulog mengupayakan pengembalian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% yang sebelumnya dikenakan dalam pengadaan jagung pipil kering setelah petani menyampaikan keberatan atas pungutan tersebut.

Pajak tersebut dinilai menambah beban petani yang telah mengeluarkan biaya besar sejak masa tanam hingga panen.

Wakil Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB Rizal P. Sukmaadijaya menjelaskan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% telah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selama ini, Bulog melaksanakan pengadaan jagung pipil kering dengan harga sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram, termasuk pengenaan pajak tersebut.

Namun, sejak 21 Mei 2026, seluruh transaksi pengadaan jagung di Perum Bulog Kanwil NTB tidak lagi dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%. Sementara itu, seluruh nilai PPh Pasal 22 atas transaksi pengadaan jagung sebelumnya telah disetorkan secara rutin ke kas negara.

“Kami menegaskan komitmen untuk menjaga keberpihakan kepada petani. Bapak Gubernur NTB melalui Dinas Pertanian Provinsi NTB dan Perum Bulog Kanwil NTB akan melakukan konsolidasi jumlah keseluruhan nilai PPh Pasal 22 yang telah dikenakan kepada gapoktan melalui Dinas Pertanian kabupaten/kota setempat. Hasil konsolidasi tersebut akan diajukan permohonan restitusi kepada Direktorat Jenderal Pajak,” jelas Rizal.

Rizal menambahkan Bulog tetap melaksanakan pengadaan jagung pipil kering pada 2026 sesuai prosedur dan target yang telah ditetapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga serta mendukung kesejahteraan petani.

“Perum Bulog Kanwil NTB tetap melakukan penyerapan jagung sesuai target yang diberikan. Sampai dengan 23 Juni 2026, total jagung yang sudah kami serap mencapai 55.000 ton dari seluruh wilayah Provinsi NTB,” ujarnya.

Sebagai informasi, NTB merupakan salah satu produsen jagung terbesar di Indonesia dengan produksi sekitar 1,2 juta ton per tahun. Lahan jagung terluas berada di Pulau Sumbawa.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur diprediksi memasuki cuaca kering dalam sepekan terakhir Juni ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Samarinda memprakirakan sebagian besar wilayah Kaltim akan diselimuti curah hujan kategori rendah pada dasarian III Juni 2026, atau periode 21—30 Juni, dengan intensitas berkisar 0—50 milimeter dan peluang kejadian di atas 80%.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda, Riza Arian Noor menyatakan kondisi ini mencerminkan pola umum yang melanda hampir seluruh penjuru provinsi.

"Curah hujan menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur diprediksi akan mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0–50 mm," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Kendati demikian, tidak semua wilayah bernasib serupa. Sejumlah kawasan di pedalaman dan perbatasan justru diprakirakan mendapat curah hujan kategori menengah, yakni 50—150 mm dengan peluang hingga 60%.

Wilayah-wilayah tersebut mencakup Kabupaten Mahakam Ulu, sebagian Kutai Kartanegara bagian barat, Berau bagian barat, sebagian Kutai Barat, serta Kutai Timur bagian barat.

Riza menambahkan, sifat hujan di Kaltim pada periode yang sama secara umum berada pada kategori bawah normal, berkisar antara 50% hingga 84% dari kondisi klimatologisnya. Di sisi lain, kondisi Hari Tanpa Hujan (HTH) di sebagian besar wilayah Kaltim tercatat dalam kategori sangat pendek hingga pendek, yakni antara 1–5 hari sampai 6–10 hari.

Dia menuturkan Sambaliung di Kabupaten Berau mencatatkan durasi tanpa hujan terpanjang, yaitu tujuh hari berturut-turut.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan luas panen jagung pipilan sepanjang Januari–Juli 2026 mencapai 1,69 juta hektare (ha), turun 3,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan luas panen tersebut diperkirakan turut menekan produksi jagung pipilan kering.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menjelaskan luas panen jagung pipilan pada April 2026 berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) tercatat mencapai 240.000 hektare (ha). Angka itu lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang sebesar 230.000 hektare.

Kendati demikian, potensi luas panen jagung pipilan pada Mei–Juli 2026 diperkirakan hanya mencapai 650.000 ha atau turun 4,71% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Dengan demikian, total luas panen jagung pipilan sepanjang Januari hingga Juli 2026 diperkirakan mencapai 1,69 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 60.000 hektare atau 3,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” ujar Pudji dalam rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (2/6/2026).

Dia menjelaskan angka potensi luas panen tersebut mencakup seluruh tanaman jagung yang diperkirakan akan dipanen, termasuk yang tidak ditujukan untuk dipipil, seperti jagung muda maupun tanaman yang dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak.

Angka potensi luas panen juga masih dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pertanaman di lapangan. Faktor seperti serangan hama dan organisme pengganggu tanaman (OPT), banjir, kekeringan, serta waktu pelaksanaan panen oleh petani dapat memengaruhi realisasi panen pada bulan-bulan mendatang.

Sejalan dengan perkembangan luas panen, BPS juga memperkirakan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mengalami penurunan pada periode Januari–Juli 2026.

Produksi jagung pipilan kering pada April 2026 tercatat sebesar 1,38 juta ton, lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang mencapai 1,27 juta ton.

Akan tetapi, potensi produksi komoditas ini pada Mei–Juli 2026 diperkirakan hanya sebesar 3,74 juta ton atau turun 0,28 juta ton, setara 7,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan perkembangan tersebut, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% sepanjang Januari–Juli 2026 diperkirakan mencapai 9,75 juta ton. “Atau mengalami penurunan sebesar 0,28 juta ton atau 2,81% dibandingkan dengan Januari hingga Juli 2025,” sebut Pudji.

Bisnis.com, CIREBON — Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Fokus utama diarahkan pada pengamanan ketersediaan air, percepatan tanam, serta penggunaan varietas padi tahan kering guna menjaga produksi di tengah ancaman penurunan luas lahan sawah.

Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan, Iwan Mulyawan, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan koordinasi lintas instansi sejak dini.

"Langkah pertama yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti PUTR, BBWS, dan PSDAP untuk memastikan distribusi dan ketersediaan air tetap terjaga," ujar Iwan, Minggu (31/5/2026).

Selain itu, pemerintah juga menyiagakan alat dan mesin pertanian, khususnya pompa air, baik bantuan pemerintah maupun milik swadaya petani.

"Pompa-pompa kita siapkan standby. Jadi ketika dibutuhkan saat kondisi kritis, sudah siap digunakan," katanya.

Upaya lain yang ditempuh adalah percepatan masa tanam. Iwan menjelaskan strategi ini bertujuan agar tanaman padi sudah memasuki fase kuat sebelum puncak musim kemarau tiba.

"Kami mendorong petani untuk mempercepat tanam, sehingga saat kemarau datang, tanaman sudah cukup besar dan peluang selamatnya lebih tinggi," ujarnya.

Di sisi hulu, petani juga diimbau menggunakan varietas padi tahan kekeringan, seperti padi gogo atau varietas Inpago.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Cirebon tersebar di sejumlah kecamatan dengan keterbatasan sumber air dan jaringan irigasi.

Di wilayah selatan, daerah rawan meliputi Sedong, Susukan Lebak, hingga Karangwareng. Sementara itu, di wilayah utara mencakup Gunung Jati dan Suranenggala.

Dari sisi luas lahan, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki luas baku sawah sekitar 49.690 hektare berdasarkan pendataan Dinas Pertanian, lebih rendah dibandingkan data ATR/BPN sebesar 50.466 hektare pada 2024. Bahkan, pada pendataan terbaru 2025, luas tersebut kembali menyusut menjadi sekitar 49.000 hektare.

Dari total luas tersebut, lahan yang aktif digunakan untuk budidaya padi berkisar 44.000–45.000 hektare, sementara sisanya dimanfaatkan untuk tanaman palawija dan hortikultura.

Produksi beras Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 350.000–360.000 ton per tahun. Angka tersebut masih menempatkan daerah ini dalam kondisi surplus sekitar 90.000 ton per tahun.

Namun demikian, Iwan mengakui tren surplus tersebut mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014–2015, surplus beras masih berada di kisaran 110.000 ton, sedangkan saat ini turun menjadi sekitar 90.000 ton.

"Ada penurunan sekitar 20.000 ton. Ini dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan dan meningkatnya jumlah penduduk," katanya.

Menurut Iwan, alih fungsi lahan menjadi tantangan terbesar sektor pertanian ke depan. Jika tren penyusutan lahan terus terjadi, bukan tidak mungkin Kabupaten Cirebon kehilangan status surplus beras dalam beberapa dekade mendatang.

Terkait potensi bantuan bagi petani terdampak kekeringan, Iwan mengakui kemampuan anggaran daerah masih terbatas.

Namun, pemerintah daerah tetap mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, seperti bantuan benih melalui cadangan benih nasional serta program perbaikan jaringan irigasi.

"Kami tetap berupaya mengusulkan bantuan ke pusat, baik untuk benih maupun perbaikan irigasi. Ini penting untuk menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan," kata Iwan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memasuki periode musim kering tahun ini, tantangan sektor pertanian diperkirakan akan semakin besar seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem dan kemungkinan terjadinya kemarau panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada produktivitas pertanian, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas pasokan pangan masyarakat apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan berbasis edukasi dan adaptasi lapangan, ratusan petani di Sukabumi, Jawa Barat hari ini mengikuti kegiatan temu lapangan di sentra produksi hortikultura khususnya cabai keriting. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengetahuan mengenai strategi budidaya menghadapi musim panas, pengelolaan risiko pertanian, serta pemanfaatan varietas yang lebih adaptif terhadap tekanan iklim dan serangan penyakit.

Dalam kegiatan tersebut, petani mendapatkan edukasi mengenai pentingnya perubahan pola budidaya di tengah dinamika iklim yang semakin sulit diprediksi. Mulai dari pengelolaan air, pemupukan yang efisien, pemilihan waktu tanam, hingga penggunaan varietas yang sesuai dengan kondisi musim kering menjadi bagian dari materi yang didiskusikan secara langsung di lapangan.

Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam temu lapangan tersebut adalah penggunaan benih cabai keriting TANGGUH 77 F1, varietas hibrida yang dirancang adaptif untuk kondisi musim panas. Varietas ini memiliki ketahanan terhadap beberapa ancaman utama yang kerap menyebabkan penurunan produksi cabai di musim kering seperti virus Gemini (GV), layu bakteri, dan busuk batang.

Selain itu, tanaman cabai ini memiliki daya adaptasi yang baik pada dataran rendah hingga menengah. TANGGUH 77 F1 juga memiliki potensi hasil tinggi hingga 21 ton per hektar dengan umur panen relatif cepat, sekitar 73–75 hari setelah tanam. Karakter tersebut dinilai penting dalam membantu petani menjaga produktivitas di tengah tekanan iklim yang meningkat.

Adom, petani cabai dari Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kebandungan, Sukabumi, mengatakan tantangan utama yang dihadapi petani saat musim panas adalah meningkatnya risiko serangan virus pada tanaman cabai. Karena itu, menurutnya, pemilihan varietas yang sesuai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pertumbuhan tanaman tetap optimal. “Ketahanan virusnya memang luar biasa. Aman dan tidak kena virus. Buahnya juga bagus. Kondisi tanaman yang tetap sehat membuat petani lebih tenang dalam menjalani musim tanam di tengah cuaca yang tidak menentu,” ujarnya.

General Manager Commercial PT East West Seed Indonesia (EWINDO), Budi Hariyono, menjelaskan bahwa petani merupakan aktor utama dalam sistem pangan karena merekalah yang menghadapi langsung tantangan iklim dan risiko produksi di setiap musim tanam. Di sisi lain, sektor swasta berperan dalam menghadirkan inovasi, riset, dan akses teknologi yang dapat membantu petani beradaptasi. Pemerintah juga memiliki peran penting melalui kebijakan, pendampingan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penyediaan sistem informasi iklim dan pangan yang mendukung pengambilan keputusan di tingkat petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga gabah yang sudah menembus level tinggi saat panen raya berisiko menguji stabilitas harga beras pada kuartal II/2026, ketika produksi nasional mulai turun dan luas panen menyusut.

Di tengah stok pemerintah yang besar, pasar menghadapi tekanan baru karena kompetisi bahan baku di tingkat penggilingan masih ketat.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada April–Juni 2026 sebesar 9,61 juta ton. Angka itu turun 0,87 juta ton atau 8,30% dibanding periode sama tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen padi. Pada periode yang sama, luas panen diperkirakan mencapai 3,16 juta hektare, turun 0,26 juta hektare atau 7,64% secara tahunan.

“Sementara itu, potensi produksi beras pada April sampai dengan Juni tahun 2026 diperkirakan sebesar 9,61 juta ton atau menurun sekitar 8,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam paparan data BPS Mei 2026.

Turunnya produksi menandai fase panen raya mulai berakhir. Secara musiman, kondisi itu lazim terjadi setelah lonjakan produksi pada Februari dan Maret. Namun, tahun ini pasar menghadapi persoalan tambahan karena harga gabah sudah tinggi bahkan sebelum memasuki musim gadu.

Produksi padi dalam bentuk gabah kering giling pada April–Juni 2026 diperkirakan 16,68 juta ton, turun 1,51 juta ton atau 8,31% dibanding periode sama 2025. Sebelumnya, produksi beras Maret 2026 juga turun 3,67% menjadi 5,04 juta ton.

Pelaku Usaha Tertekan Harga Gabah Tinggi

Di lapangan, pelaku usaha penggilingan menyebut harga gabah kering panen jauh melampaui harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Di sejumlah sentra, harga gabah di penggilingan disebut sudah berada di kisaran Rp7.600 hingga Rp8.200 per kilogram.

Kenaikan bahan baku itu menekan margin penggilingan karena pada saat bersamaan harga jual beras dibatasi melalui harga eceran tertinggi. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha kehilangan ruang usaha, terutama penggilingan kecil dan menengah.

Pengamat pertanian Khudori menilai tekanan di pasar gabah terjadi karena perebutan pasokan masih sangat kuat, termasuk dari jalur pengadaan pemerintah. Menurut dia, selama kebutuhan serapan tinggi dan produksi mulai menurun, harga gabah berpotensi bertahan mahal.

“Ketika harga GKP tinggi, bahkan tinggi sekali, mitra maklon masih berpeluang membeli gabah dan menyetorkan beras hasil giling ke BULOG,” ungkapnya.

Dia menilai kondisi itu berpotensi membuat harga gabah tetap tinggi memasuki musim gadu pada Juni–September, ketika produksi biasanya lebih rendah dibanding masa panen raya.

Pemerintah Pastikan Aman

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi pasokan nasional masih aman. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa mengatakan penurunan produksi April–Juni lebih mencerminkan pola musiman dan masih dapat ditopang stok nasional serta Cadangan Beras Pemerintah.

Menurut dia, per April 2026 stok CBP mencapai 5 juta ton. Jumlah tersebut dinilai cukup menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas harga hingga semester II/2026.

“Stok yang tersedia dapat menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga di pasar hingga semester II,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Minggu (10/5/2026).

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah apabila harga gabah terus naik, antara lain penyaluran CBP melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan pengadaan secara terukur, pengawasan distribusi, serta percepatan pasokan ke daerah defisit.

Selain itu, operasi pasar disebut dapat diperluas jika terjadi gejolak harga yang tidak terkendali atau tekanan inflasi pangan di wilayah tertentu. Namun intervensi akan dilakukan selektif agar tidak mengganggu harga gabah di tingkat petani.

Persoalan utama kuartal II/2026 akhirnya bukan semata soal kecukupan stok nasional, melainkan apakah stok besar pemerintah cukup cepat mengalir ke pasar saat harga bahan baku sudah mahal.

Jika distribusi tersendat, harga beras eceran berpotensi kembali naik meski cadangan negara berada pada level tertinggi.

Pasar juga akan menguji kemampuan pemerintah menjaga dua sasaran sekaligus, yakni memastikan petani tetap menikmati harga baik dan konsumen tidak menanggung lonjakan beras. Ketika produksi mulai turun dan gabah mahal sejak awal, ruang kebijakan menjadi lebih sempit dibanding tahun lalu.

Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Kepala Subsektor Produksi Tanaman Pangan, Iwan Mulyawan mengatakan pihaknya telah menginstruksikan koordinasi lintas instansi sejak dini. Fokus utama diarahkan pada pengamanan ketersediaan air, percepatan tanam, serta penggunaan varietas padi tahan kering untuk menjaga produksi di tengah ancaman penurunan luas lahan sawah.

"Langkah pertama yang kami lakukan adalah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti PUTR, BBWS, dan PSDAP untuk memastikan distribusi dan ketersediaan air tetap terjaga," ujar Iwan, Kamis (28/4/2026).

Selain itu, pemerintah juga menyiagakan alat dan mesin pertanian, khususnya pompa air, baik bantuan pemerintah maupun milik swadaya petani.

"Pompa-pompa kita siapkan standby. Jadi ketika dibutuhkan saat kondisi kritis, sudah siap digunakan," katanya.

Upaya lain yang ditempuh adalah percepatan masa tanam. Deni menjelaskan, strategi ini bertujuan agar tanaman padi sudah memasuki fase kuat sebelum puncak musim kemarau tiba.

"Kami mendorong petani untuk mempercepat tanam, sehingga saat kemarau datang, tanaman sudah cukup besar dan peluang selamatnya lebih tinggi," ujarnya.

Di sisi hulu, petani juga diimbau menggunakan varietas padi tahan kekeringan, seperti jenis padi gogo atau varietas Inpago.

Berdasarkan data lima tahun terakhir, wilayah rawan kekeringan di Kabupaten Cirebon tersebar di beberapa kecamatan dengan keterbatasan sumber air dan jaringan irigasi. Di wilayah selatan meliputi Sedong, Susukan Lebak, hingga Karangwareng, sementara di wilayah utara mencakup Gunung Jati dan Suranenggala.

Dari sisi luas lahan, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki luas baku sawah sekitar 49.690 hektare berdasarkan pendataan Dinas Pertanian, lebih rendah dibandingkan data ATR/BPN sebesar 50.466 hektare pada 2024. Bahkan, pada pendataan terbaru 2025, luas tersebut kembali menyusut menjadi sekitar 49.000 hektare.

Dari total luas tersebut, lahan yang aktif digunakan untuk budidaya padi berkisar 44.000 hingga 45.000 hektare, sementara sisanya dimanfaatkan untuk tanaman palawija dan hortikultura.

Produksi beras Kabupaten Cirebon diperkirakan mencapai 350.000 hingga 360.000 ton per tahun. Angka tersebut masih menempatkan daerah ini dalam kondisi surplus sekitar 90.000 ton per tahun.

Namun demikian, ia mengakui tren surplus tersebut mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014–2015, surplus beras masih berada di kisaran 110.000 ton, sementara saat ini turun menjadi sekitar 90.000 ton.

"Ada penurunan sekitar 20.000 ton. Ini dipengaruhi oleh berkurangnya luas lahan dan meningkatnya jumlah penduduk," katanya.

Menurut Iwan, alih fungsi lahan menjadi tantangan terbesar sektor pertanian ke depan. Jika tren penyusutan lahan terus terjadi, bukan tidak mungkin Kabupaten Cirebon kehilangan status surplus beras dalam beberapa dekade mendatang. "Kalau tidak dikendalikan, 40–50 tahun ke depan kita bisa tidak lagi surplus," ujarnya.

Terkait potensi bantuan bagi petani terdampak kekeringan, Deni mengaku kemampuan anggaran daerah masih terbatas. Namun, pemerintah daerah tetap mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, seperti bantuan benih melalui cadangan benih nasional serta program perbaikan jaringan irigasi.

“Kami tetap berupaya mengusulkan bantuan ke pusat, baik untuk benih maupun perbaikan irigasi. Ini penting untuk menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan,” kata Iwan.

Bisnis.com, JAKARTA — Supply Chain Indonesia (SCI) mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Selat Malaka yang selama ini lebih banyak berfungsi sebagai jalur lintasan global tanpa memberikan nilai tambah signifikan bagi Indonesia.

Founder & CEO Supply Chain Indonesia Setijadi memandang bahwa saat ini Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dengan lebih dari 100.000 kapal melintas setiap tahun dan mengangkut sekitar 22% perdagangan maritim global.

Selain itu, sekitar 23 juta barel minyak per hari juga melewati jalur ini. Hal ini menjadikannya koridor utama distribusi energi dunia. Namun, sebagian besar kapal hanya melintas tanpa melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia.

“Indonesia perlu bertransformasi dari sekadar negara lintasan menjadi negara penyedia layanan dalam ekonomi maritim,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, intensitas lalu lintas di Selat Malaka dan keterkaitannya dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) seharusnya menjadi peluang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi melalui layanan pelabuhan dan logistik.

Setijadi menuturkan bahwa setiap tahunnya ada lebih dari 90.000 kapal yang melintas jalur tersebut.

Berdasarkan perhitungannya, apabila hanya 5% hingga 10% kapal saja yang melakukan port call di Indonesia, dampaknya akan terasa pada pendapatan pelabuhan, jasa logistik, serta industri pendukung.

Sayangnya, Setijadi melihat Indonesia masih menghadapi kendala struktural dalam menarik kapal internasional untuk singgah. Kinerja pelabuhan yang belum kompetitif dari sisi turnaround time dan efisiensi menjadi salah satu hambatan utama.

Berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) 2023, rata-rata waktu putar kapal alias turnaroundtime kapal di pelabuhan mencapai 1,8 hari. Jauh lebih lama ketimbang Singapura maupun Vietnam yang masing-masing 1,2 hari dan 0,9 hari.

Selain itu, keterbatasan layanan bernilai tambah seperti bunkering, perbaikan kapal, dan transshipment membuat Indonesia kalah bersaing dengan hub regional.

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa nilai ekonomi terbesar dari jalur pelayaran berasal dari layanan tambahan, bukan sekadar lalu lintas kapal. Negara tersebut saat ini menjadi hub bunkering terbesar di dunia dengan volume lebih dari 50 juta ton bahan bakar kapal per tahun dan menangani lebih dari 37 juta TEUs peti kemas setiap tahun.

Di sisi lain, struktur arus muatan Indonesia yang masih tersebar di berbagai pelabuhan membuat volume tidak terkonsolidasi. Kondisi ini membuat pelabuhan domestik kurang menarik bagi kapal besar untuk melakukan direct call.

Akibatnya, arus ekspor-impor Indonesia masih banyak bergantung pada skema transshipment di hub regional seperti Singapura dan Port Klang. Ketergantungan ini berdampak pada biaya logistik yang lebih tinggi, waktu pengiriman lebih panjang, serta hilangnya potensi nilai tambah di dalam negeri.

Setijadi menilai perubahan paradigma kebijakan menjadi kunci untuk memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasok global.

Pengembangan maritime logistics hub di sekitar Selat Malaka dan ALKI, peningkatan layanan pelabuhan, serta integrasi multimoda menjadi langkah strategis yang perlu dipercepat.

Dia menegaskan bahwa pendekatan berbasis layanan lebih relevan dan berkelanjutan dibandingkan mengandalkan pungutan lintas, sekaligus sejalan dengan ketentuan hukum internasional.

“Selat Malaka dan ALKI dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru jika dimanfaatkan secara optimal melalui penguatan layanan dan infrastruktur logistik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mencatat kinerja operasional yang stabil, meliputi general cargo, curah kering, curah cair, dan cargo sebesar 12,04 juta ton sepanjang kuartal I/2026.

Direktur Utama PTP Nonpetikemas Indra Hidayat Sani menyampaikan curah kering masih mendominasi total throughput atau arus bongkar muat, dengan porsi 46%.

Kemudian diikuti curah cair dengan kontribusi sebesar 25%, general cargo sebesar 24%, dan bag cargo sebesar 5%.

“Komposisi ini menunjukkan bahwa segmen curah kering tetap menjadi layanan utama dengan kontribusi signifikan dari pertumbuhan curah cair,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2025).

Secara terperinci, realisasi curah cair tercatat sebesar 3,09 juta ton atau tumbuh 16% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,67 juta ton. Capaian ini juga melebihi target RKAP kuartal I/2026 sebesar 2,52 juta ton.

Sementara itu, curah kering sebagai backbone operasional mencatat realisasi sebesar 5,76 juta ton. Volume ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan sejalan dengan target yang ditetapkan perusahaan.

Untuk segmen lainnya, general cargo terealisasi sebanyak 2,92 juta ton atau penyesuaian sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun bag cargo tercatat sebesar 656.000 ton turun tipis 3,3% secara tahunan.

Meskipun demikian, kedua segmen tersebut masih berada dalam koridor kinerja yang terkendali.

Indra menyampaikan bahwa capaian kinerja pada awal tahun ini menunjukkan ketahanan operasional perusahaan dalam menghadapi dinamika arus logistik.

“Kinerja kuartal I/2026 menunjukkan bahwa operasional PTP Nonpetikemas tetap berjalan optimal dengan dukungan peningkatan pada segmen curah cair,” tambahnya.

Secara operasional, kontribusi terbesar pada segmen curah cair berasal dari beberapa cabang utama seperti Teluk Bayur, Pontianak, dan Jambi yang mencatatkan volume signifikan.

Sementara pada segmen curah kering, Cabang Tanjung Priok, Panjang, dan Pontianak menjadi penopang utama throughput perusahaan.

Sejalan dengan tren tersebut, peningkatan pada segmen curah cair juga mencerminkan menguatnya aktivitas distribusi komoditas strategis nasional, termasuk energi dan bahan baku industri.

Hal ini menunjukkan peran pelabuhan nonpetikemas yang semakin krusial dalam menjaga kelancaran rantai pasok domestik, khususnya dalam mendukung kebutuhan sektor industri dan manufaktur di berbagai wilayah Indonesia.

Di sisi lain, stabilnya kinerja curah kering serta terjaganya volume general dan bag cargo mengindikasikan bahwa aktivitas logistik nasional masih bergerak dalam koridor yang resilien.

Bisnis.com, PALEMBANG — Provinsi Sumatra Selatan mencatat ekspor berbagai komoditas senilai Rp1,6 miliar ke pasar internasional, mulai dari produk olahan kelapa hingga rempah-rempah yang dikirim ke Prancis, China, dan Taiwan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel dan Babel Arifin Susanto menyampaikan bahwa nilai tersebut berasal dari ekspor berbagai produk turunan kelapa serta komoditas lainnya.

Secara rinci, komoditas yang diekspor meliputi produk olahan kelapa berupa kelapa parut kering sebanyak 3 ton dan gula kelapa sebanyak 5.000 unit. Selain itu, terdapat komoditas non-olahan kelapa seperti pala 100 kilogram (kg), bubuk kayu manis 200 kg, batang kayu manis 200 kg, serta bubuk kunyit 5 ton.

Adapun produk yang diekspor ke China terdiri atas arang tempurung kelapa sebanyak 46 ton dan keripik kelapa sebanyak 25 ton.

Sementara itu, ekspor ke Taiwan mencakup lada hitam 500 kg dan produk olahan kerupuk sebanyak 21 ton.

“Seluruh produk tersebut diekspor dengan total nilai Rp1,6 miliar ke Prancis, China, dan Taiwan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Arifin menuturkan bahwa ekspor turunan kelapa dan sejumlah komoditas lainnya ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa sebelumnya.

Pada 2025, Sumsel telah melakukan ekspor kopi sebanyak 16 kali ke Malaysia dan Australia. Hal itu diklaim sebagai bagian dari keberhasilan Sultan Muda yang menjadi program Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Dan, Alhamdulillah, [Sultan Muda] sudah mulai menunjukkan hasilnya. Tahun lalu Sumsel ekspor kopi 16 kali,” jelasnya.

Jumlah pendaftar program Sultan Muda di Sumsel hingga saat ini dilaporkan mencapai 9.008 orang.Menurut Arifin, angka tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor UMKM, serta memperkuat literasi keuangan digital bagi generasi muda.

“Mudah-mudahan ke depan bisa membangun ekosistem, sehingga turunan produk komoditas unggulan di Sumsel bisa ekspor,” pungkasnya.