Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa usulan mengenai pembentukan pusat data dan informasi pertanggungan kesehatan terintegrasi, membutuhkan kajian lebih lanjut.

"Kami menyadari implementasinya memerlukan kajian lebih lanjut khususnya terkait pelindungan data pribadi, keamanan informasi, tata kelola data, serta kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor,” lanjut Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

Para pelaku industri asuransi menyarankan agar pusat data tersebut dikembangkan seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di sektor perbankan, seiring dengan mulai diberlakukannya mekanisme Coordination of Benefit (CoB) yang memerlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah dan pelaku usaha.

“OJK memandang usulan pembentukan pusat data informasi sebagai langkah yang positif untuk mendukung penguatan manajemen risiko, meningkatkan kualitas underwriting, dan juga mempercepat proses klaim, serta membantu mitigasi fraud dan adverse selection di industri asuransi kesehatan,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai diperlukan kolaborasi yang erat antara regulator, pelaku industri, BPJS Kesehatan, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengoptimalkan pemanfaatan pusat data tersebut serta menjamin pelindungan konsumen.

Coordination of Benefit (CoB) atau Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) merupakan mekanisme pembagian tanggung jawab penyelesaian klaim asuransi antara dua atau lebih penyedia asuransi, termasuk antara BPJS Kesehatan dan asuransi swasta.

Ogi menuturkan, implementasi mekanisme tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1117/2025 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Selisih Biaya Oleh Asuransi Kesehatan Tambahan Melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan.

Untuk memperkuat implementasi mekanisme tersebut, Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) dalam rapat pada 14 April 2026 memutuskan untuk membentuk satuan tugas (task force).

Satuan tugas tersebut melibatkan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi rumah sakit, Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), hingga Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

“Itu kerangka (kerja) yang sudah kami lakukan, dan nanti di bulan Juli akan ada rapat koordinasi lanjutan KKSK, dan kami akan menyampaikan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang dicapai,” ujar Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia mengintensifkan koordinasi dengan Otoritas Arab Saudi dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan pada fase pemulangan jamaah haji Indonesia.

"Upaya ini dilakukan untuk mendukung kelancaran proses kepulangan jamaah sekaligus mengantisipasi dampak penyesuaian operasional yang tengah berlangsung di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah," kata Corporate Communications Division Head Garuda Indonesia Dicky Irchamsyah dalam pernyataan diterima di Jakarta, Kamis.

Melalui koordinasi intensif yang terus dilakukan bersama otoritas setempat, Garuda Indonesia memastikan seluruh jamaah pada penerbangan kloter dua embarkasi Banten (JKB02) telah tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Rabu (3/6) pukul 13.45 WIB.

Penerbangan tersebut sebelumnya diberangkatkan dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah pada Selasa (2/6) pukul 22.55 waktu setempat.

Adapun penyesuaian jadwal pada sejumlah penerbangan terjadi seiring adanya kepadatan aktivitas operasional di Bandara Internasional King Abdulaziz yang berdampak pada proses keberangkatan beberapa penerbangan selama periode pemulangan jemaah haji, termasuk penerbangan Haji Garuda Indonesia.

Selain JKB02, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan kloter tiga embarkasi Ujung Pandang, kloter dua embarkasi Medan, kloter dua embarkasi Yogyakarta, serta dua penerbangan ONH Plus dengan nomor penerbangan GA981 dan GA993.

"Saat ini seluruh penerbangan tersebut telah diberangkatkan menuju destinasi masing-masing," tuturnya.

Garuda Indonesia bersama otoritas bandara setempat terus melakukan koordinasi dan langkah mitigasi operasional guna memastikan proses pemulangan jemaah haji dapat berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai standar layanan yang ditetapkan.

Selama proses penanganan berlangsung, Garuda Indonesia juga memastikan para jemaah memperoleh pendampingan dan layanan yang diperlukan, termasuk pemenuhan hak-hak jamaah haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Garuda Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para jamaah, serta turut menyampaikan terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan kerja sama seluruh jemaah atas penyesuaian jadwal yang terjadi.

Ke depan, lanjut Dicky, Garuda Indonesia akan terus mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait guna menjaga kelancaran operasional penerbangan.

"Serta memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dapat berlangsung dengan baik hingga akhir fase operasional haji tahun ini," kata Dicky.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PGN berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Medan

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN memperkuat koordinasi penyediaan energi yang aman dan berkelanjutan dengan Pemerintah Kota Medan.

“PGN berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Medan dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pengembangan infrastruktur energi, terutama gas bumi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Area Head PGN Medan Agus Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Agus mengatakan, melalui rapat koordinasi yang intensif dengan Pemkot Medan, PGN berharap jalinan kerja sama senantiasa terjaga dan memperkuat langkah bersama dalam merumuskan strategi distribusi energi yang terintegrasi. Selain itu, memperkuat pelayanan energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Forum ini membahas berbagai langkah strategis terkait kesiapan distribusi energi, penguatan koordinasi antar instansi, hingga upaya antisipatif dalam menjaga keandalan energi bagi masyarakat maupun sektor usaha di Kota Medan.

Dalam kesempatan ini, PGN Area Medan menegaskan komitmen dalam mendukung pengembangan jaringan gas bumi (jargas) di Kota Medan sebagai bagian dari upaya memperluas akses energi bersih dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

Pengembangan jargas diharapkan dapat memberikan manfaat berupa energi yang lebih praktis, aman, efisien, dan berkelanjutan bagi pelanggan rumah tangga maupun sektor usaha.

Saat ini, kata Agus, pelanggan jargas di Kota Medan telah mencapai 45.234 Sambungan Rumah (SR). PGN juga melayani 441 pelanggan kecil yang kebanyakan bergerak di bidang restoran dan kafe, serta 190 pelanggan komersial/ industri.

Layanan gas bumi yang andal dan terus berkembang di Kota Medan, diharapkan turut mendukung perputaran roda ekonomi masyarakat Medan.

“PGN siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan sektor energi lainnya energi guna memastikan distribusi energi di Kota Medan dapat berjalan dengan aman, lancar, dan berkelanjutan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem distribusi energi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” kata Agus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait drainase di sekitar wilayah Blok M Jakarta.

"Nanti kami akan mengingatkan, berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek saluran-saluran drainase yang banyak sampah-sampahnya itu supaya tidak terjadi banjir di mana-mana," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti di Jakarta, Kamis.

Diana mengatakan masalah banjir bukan hanya disebabkan oleh sungai yang meluap, namun juga dikarenakan saluran drainase yang tidak lancar akibat tersumbat tumpukan sampah.

"Jadi kami konsennya di sini drainase-drainase itu juga harus lancar jalannya," katanya.

Sebagai informasi, PT Transjakarta memperpendek rute layanan Koridor 8 rute (Lebak Bulus-Pasar Baru) menjadi Pasar Baru-Kebayoran-Pasar Baru imbas banjir di sekitar kawasan Gandaria City, Jakarta Selatan pada Senin (4/5).

Selain layanan bus, Mikrotrans JAK 102 (Blok M-Lebak Bulus) juga dialihkan karena ada genangan air di sekitar Jalan Pasar Inpres.

Untuk sementara ini, arah Blok M tidak melayani titik berhenti Simpang Jalan BRI Radio Dalam 1 sampai dengan Jalan Pasar Inpres Gandaria Utara.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengimbau para penumpang menyesuaikan rencana perjalanan dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyampaikan hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini menyebabkan kenaikan tinggi muka air pada Pos Pesanggrahan (Siaga 3) sekitar pukul 16.00 WIB dan menyebabkan terjadinya beberapa banjir di wilayah DKI Jakarta.

BPBD mencatat saat ini terdapat dua ruas jalan terdampak banjir di Jakarta Selatan yakni Jalan Swadarma Kelurahan Ulujami dan Jalan Ciledug Raya (Seskoal), Kelurahan Cipulir dengan ketinggian air 30-70 cm.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Masuknya Kopi Alko Kerinci Jambi semakin menambah aneka jenis kopi Indonesia yang telah masuk sebelumnya ke pasar Malaysia

Kuala Lumpur (ANTARA) - Kopi asal lereng Gunung Kerinci, Jambi, dengan cita rasa kuat yang khas, sukses merambah pasar Malaysia.

Masuknya kopi Kerinci ke Kuala Lumpur ini, merupakan bentuk keberhasilan diplomasi ekonomi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, berkolaborasi dengan Lewisgene Roasters Sdn Bhd, Isetan Kuala Lumpur (Isetan of Japan Sdn Bhd), dan Koperasi Eksportir Kopi Alko Kerinci.

"Masuknya Kopi Alko Kerinci Jambi semakin menambah aneka jenis kopi Indonesia yang telah masuk sebelumnya ke pasar Malaysia," kata Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Kuala Lumpur, Hendra P. Iskandar dalam keterangan di Kuala Lumpur, Rabu.

Masuknya Kopi Alko Kerinci ke pasar Malaysia, ditandai dengan event “A Coffee & Artisan Collective” bertempat di Isetan KLCC, Kuala Lumpur pada 30 Maret–8 April 2026.

Ajang ini bertujuan memperkenalkan kekayaan produk dan cita rasa kopi Indonesia, baik Kopi Alko Kerinci Jambi maupun kopi Indonesia lainnya yang sudah masuk ke pasar Malaysia, yaitu Kopi Toraja; Kopi Gayo; Kopi Mandheling; Kopi Toraja; dan kopi Lampung.

Menurut Hendra, permintaan yang cukup tinggi terhadap kopi Indonesia menunjukkan cita rasa dan kualitas kopi Indonesia yang begitu diminati para pecinta kopi di Malaysia.

Hendra menyampaikan bahwa kehadiran Kopi Alko Kerinci Jambi di Malaysia merupakan bentuk kolaborasi antara para petani yang tergabung di dalam Koperasi Eksportir Kopi Alko Kerinci Jambi; Lewisgene Roasters Malaysia; dan Isetan of Japan di Malaysia.

Hendra mengatakan promosi kopi Indonesia juga diperluas juga ke dalam sektor ekonomi kreatif, salah satunya melalui kedai kopi Duddells Lewisgene, yang sudah siap untuk mempromosikan aneka jenis minuman kopi berbasis kopi Indonesia dalam satu paket dengan promosi fesyen modern dan wastra Indonesia di pasar Malaysia.

General Manager Isetan Kuala Lumpur, Daisuke Yamai yang hadir dalam peluncuran Alko Kopi Kerinci Jambi menyatakan kegembiraannya bahwa kopi Indonesia dapat ditemui dan dibeli oleh para pencinta kopi di Isetan KLCC.

Yamai menyatakan kesiapannya, menghadirkan berbagai bentuk promosi ekonomi kreatif Indonesia lainnya.

Sementara itu, Founder Lewisgene Roaster Sdn Bhd Nielsen Lim, yang menghadirkan Alko Kopi Kerinci Jambi ke pasar Malaysia mengakui kecintaannya terhadap kopi Indonesia sejak lama, karena kualitas, aroma dan cita rasa kopi Indonesia memiliki keanekaragaman serta kekayaan yang dapat dirasakan para pencinta kopi.

Melalui kedai kopi Duddells Lewisgene yang dimilikinya, Nielsen menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung promosi ekonomi kreatif Indonesia di pasar Malaysia melalui olahan kopi-kopi Indonesia, yang sekaligus menunjukkan kedekatan kolaborasi kedua negara serumpun Indonesia-Malaysia.

Sementara itu para petani kopi yang tergabung di dalam Koperasi Eksportir Kopi Alko Kerinci Jambi menyatakan kegembiraannya dengan masuknya kopi Alko ke pasar Malaysia.

Rencananya, pengiriman Kopi Alko Kerinci Jambi ke Malaysia dilakukan sedikitnya dua kontainer setiap bulan, sebagai tahap awal.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

memastikan penyediaan BBM aman dan skema RAE untuk Jabar dapat dijalankan dengan lancar, terutama daerah-daerah rawan bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kelancaran penyediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Jawa Barat (Jabar) menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho mengatakan koordinasi dilakukan bersama instansi terkait, termasuk PT Pertamina Patra Niaga, dengan menyiapkan skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE). Skema tersebut disiapkan sebagai mitigasi agar pasokan dan distribusi BBM berjalan dengan baik.

“BPH Migas berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti PT Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa penyediaan BBM aman dan skema RAE untuk daerah Jawa Barat dapat dijalankan dengan lancar, terutama daerah-daerah yang rawan bencana,” ujar Fathul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu wilayah strategis dengan banyaknya kawasan wisata favorit dan tingginya mobilitas masyarakat.

Berdasarkan hasil koordinasi, kondisi stok dan distribusi BBM di Jawa Barat dilaporkan berjalan lancar dan terkendali. Penyaluran gas melalui pipa, termasuk jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga juga berlangsung tanpa kendala berarti.

Fathul menjelaskan skema RAE memiliki peran penting mengingat karakteristik wilayah Indonesia yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Antisipasi dini dinilai penting agar masyarakat tetap memperoleh akses energi.

“Skema Distribusi RAE berfungsi memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga. Kita harus pastikan skema ini dapat berjalan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan bakar bakar untuk menunjang kegiatan perekonomian,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon menyampaikan proyeksi peningkatan kebutuhan energi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sekitar 119,5 juta orang diperkirakan melakukan perjalanan dan Pulau Jawa menjadi salah satu pusat pergerakan masyarakat.

“Komisi XII DPR RI melalui rapat ini ingin menilai secara langsung kecukupan stok BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Provinsi Jawa Barat selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, lanjutnya, pasokan energi selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jawa Barat dalam kondisi aman. Apresiasi juga disampaikan atas upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam menjaga kelancaran distribusi energi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto turun tangan memeriksa percepatan penggunaan dana transfer ke daerah oleh para kepala daerah, seusai Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya telah menyurati gubernur, bupati, hingga wali kota untuk mempercepat realisasi belanja daerah sampai akhir 2025.

Saat rapat khusus dengan beberapa jajaran kabinet di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta sebelum terbang ke Australia untuk kunjungan kerja, Prabowo memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan dan penggunaan anggaran yang ditransfer ke daerah jelang akhir tahun.

"Presiden menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengkoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," tulis Sekretaris Presiden Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.presiden, dikutip Rabu (12/11/2025).

Kepada para menterinya, Prabowo juga menegaskan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan. Tak terkecuali dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Purbaya telah menyurati kepala daerah terkait percepatan belanja daerah melalui surat nomor S-662/MK.08/2025 sejak 20 Oktober 2025. ia memperingatkan kepada para kepala daerah realisasi belanja dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu.

Akibatnya, simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan kuartal III-2025 mengalami kenaikan. Ditambah dengan realisasi penyaluran transfer ke daerah (TKD) sudah senilai Rp 644,8 triliun atau 74% dari pagu.

"Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan," kata Purbaya dikutip dari surat yang ditandatanganinya itu, Senin (10/11/2025).

Ia pun meminta para kepala daerah untuk segera melakukan berbagai langkah-langkah percepatan belanja APBD untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 bisa lebih baik.

Sebagaimana diketahui, ekonomi pada kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%.

Adapun langkah-langkah yang ia minta dilakukan para kepala daerah, yaitu melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.

Lalu, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda), serta memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.

Terakhir, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan pada 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

"Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah," sebagaimana tertulis dalam surat Purbaya yang tembusannya ke Presiden, Menteri Dalam Negeri, hingga Menteri Sekretaris Negara itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi memulai langkah awal pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintahan saat ini sangat bergantung pada kesuksesan program tersebut. Agenda perencanaan pun sudah mulai berjalan.

"Jadi ada Keppres 28 tahun 2025 Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis yang diketuai oleh Menko Pangan bersama Pak Pratikno, bersama Pak Menteri Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat," ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Tim koordinasi ini melibatkan 13 kementerian dan lembaga, dengan dukungan pelaksana harian yang dipimpin oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Investigasi dan Komunikasi, Nanik S. deyang. Zulhas menekankan bahwa tim ini akan bekerja secara intensif karena program MBG merupakan prioritas utama pemerintahan.

"Ada 13 kementerian dan lembaga, nanti ada pelaksana harian, karena makan ini adalah program utama, program yang paling prioritas, kesuksesan pemerintahan itu tergantung kepada program ini, MBG ini," jelasnya.

Menurut Zulhas, program MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang. Karena itu, diperlukan koordinasi dan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan akuntabel.

"Karena program Makanan Bergizi ini mendasar, skalanya besar, bayangkan 82,9 juta penerima manfaat, tentu juga dampaknya besar, juga tantangannya besar. Kita tidak ingin ada risiko apa pun, bukan soal angka yang kena, tetapi ini soal anak-anak kita," katanya.

Tim koordinasi yang dibentuk akan melakukan pertemuan rutin untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di seluruh daerah.

"Maka dibentuk tim koordinasi ini, untuk tadi setiap hari terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG ini," ujar Zulhas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk memastikan program prioritas dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut dari Arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025 lalu. Satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja).

Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Lalu, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking.

Terakhir, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

"Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkap Airlangga, dalam keterangan pers usai Rapat Pimpinan Kick Off Satgas P2SP, Rabu (22/10/2025).

Sejumlah program Pemerintah yang menjadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP mencakup Program Paket Ekonomi 8+4+5, Program Stimulus Ekonomi 2025 yang meliputi kebijakan Diskon Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, program Debottlenecking yang berfokus pada penanganan hambatan non-tariff barrier, isu per komoditas, dan kendala lain yang menghambat pelaksanaan program strategis.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dia berjanji akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh diatas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat berbagai program prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan satgas ini akan menjadi wadah koordinasi lintas kementerian untuk menyelaraskan program strategis pemerintah.

"Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," ujar Airlangga usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Menkomdigi Meutya Hafid, Wamenperin Faisol Rizal, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin dan Wamen BUMN Aminuddin Ma'ruf.

Adapun terdapat tiga kelompok kerja yang terdiri dari berbagai kementerian. Kelompok kerja (Pokja) pertama terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau di bottleneck. Serta Pokja ketiga, untuk percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

Adapun program pemerintah yang menjadi fokus dari pelaksanaan tugas antara lain program paket ekonomi yang 8,4+5, program stimulus ekonomi di 2026, dan program lanjutan insentif fiskal.

"Bottlenecking terhadap non-tarif barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya. Kemudian program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP, dan program utama di kementerian yang anggarannya besar," ujarnya.

Airlangga menegaskan ketiga Pokja akan bekerja secara berkala dan hasil pembahasan pada rapat perdana hari ini akan segera ditindaklanjuti.

"Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan kuorum , dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Kementerian Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan satgas ini akan mempercepat semua program-program pemerintah dan memastikan programnya berjalan.

Dirinya menegaskan, pihaknya akan memastikan anggaran yang telah digelontorkan oleh Kementerian Keuangan diserap sesuai dengan programnya, tepat sasaran, tepat waktu.

"Nanti yang nggak diserap kita akan alihkan ke tempat yang lebih bermanfaat lagi. Sehingga dengan adanya stimulus dan program ini saya harapkan nanti triwulan ini ekonomi kita bisa tumbuh di atas 5,5%, tahun depan bisa lebih cepat lagi," ujarnya.

Purbaya yang menjadi pemimpin dalam Pokja II yang mengurus terkait penyelesaian kendala (debottlenecking) akan menerima langsung pengaduan dari para pelaku bisnis dan berencana menggelar perkara setiap minggu. Hal tersebut untuk menindaklanjuti berkaitan hukum dan peraturan yang akan diteruskan ke Pokja III

"Jadi nanti dengan sistem seperti ini saya harapkan pelan-pelan semua kendala di pemerintah, penyerapan anggaran maupun di dunia usaha yang real kita bisa hilangkan secara bertahap. Saya harapkan nanti dengan jalannya ini mungkin dalam beberapa bulan kedepan mungkin setengah tahun iklim investasi kita sudah membaik dengan signifikan," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Program stimulus Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) senilai lebih dari Rp30 triliun telah mulai disalurkan untuk 35.04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan perlu adanya koordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan data yang bersifat dinamis, sehingga pemerintah daerah perlu membantu pengecekan ke lapangan (groundcheck) untuk memastikan data penerima sesuai dengan kriteria.

"Kita tinggal mulai untuk menyalurkan, kita perlu koordinasi dimana kita tentu berharap bahwa bantuan ini diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yaitu yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4. Di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang Insya Allah mulai hari ini juga bisa dilihat lewat aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin (SIKS-NG)," ujar Gus Ipul dalam pernyataan resmi, dikutip Rabu (21/10/2025).

Selain pemerintah daerah, Gus Ipul juga akan melibatkan para pendamping serta pilar sosial untuk melalukan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).

"Didampingi supaya pemanfaatannya sesuai peruntukkannya. Mereka juga diharapkan nanti melaporkan kendala penyaluran BLTS di wilayahnya. Intinya bahwa proses salur ini kita manfaatkan sekaligus untuk groundcheck, sehingga kita bisa mengetahui kondisi objektif dari para penerima manfaat itu. Kita harapkan Bapak-Ibu sekalian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan," tegas Gus Ipul.

Gus Ipul juga menyampaikan tujuan dari BLTS ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menyasar KPM yang berada pada desil 1-4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia juga menjelaskan KPM BLTS ini terdiri lebih dari 20.8 juta KPM regular penerima bansos, dan 14 juta lebih KPM baru yang sebelumnya belum masuk sebagai penerima bantuan regular. Kemudian untuk penyalurannya berada di triwulan IV. Proses salurnya juga melalui dua cara yaitu untuk yang regular melalui Himbara dan untuk KPM baru akan melalui PT Pos Indonesia. "Ini yang baru karena belum memiliki rekening," kata Gus Ipul.

Bantuan yang diberikan senilai Rp 300ribu per bulan untuk bulan Oktober, November dan Desember yang diberikan satu kali dengan total Rp 900 ribu. Sehingga dengan adanya BLTS, para KPM regular menerima total Rp1,5 juta. "KPM baru menerima Rp900 ribu yang memerlukan verifikasi, dan data ini akan kita sampaikan ke Pemda, Pemerintah Kota. Kita ingin waktunya 5 hari ke depan," tambahnya.

Targetnya verifikasi data ini dalam Waktu lima hari. "Kita berpacu dengan waktu dan data yang sudah diverifikasi itu akan kita langsung teruskan ke PT Pos Indonesia, untuk bisa langsung segera disalurkan. Karena arahan Bapak Presiden, ini agar bisa segera disalurkan," katanya.

Sementara untuk KPM regular yang melalui Himbara telah disalurkan sejak Senin (20/10/2025) secara bertahap.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia alias IDXCarbon dapat lebih ramai, usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi juga berharap agar transaksi bursa karbon bisa menjadi lebih likuid.

Ia menilai Perpres baru itu baik, dan dapat mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pasar karbon nasional. Terlebih, dengan adanya Komite Pengarah (Komrah) yang menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon.

"Kita harapkan dengan adanya Perpres 110 itu, koordinasi bisa lebih lancar. Sudah ada badan yang dipimpin oleh Pak Menko gitu ya, jadi nanti Insya Allah dengan kayak gini, unit karbon yang bisa dijual di pasar karbon bisa lebih banyak dan transaksi bisa lebih likuid," kata Inarno usai Rapat Koordinasi Terbatas Kick Off Komite Pengarah Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca pada Senin (20/10/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku Ketua Komrah. Zulhas menyebut Perpres 110 tahun 2025 itu membawa perubahan fundamental terhadap pendekatan perencanaan karbon nasional dan penyesuaian target kontribusi pengurangan emisi (NDC).

Sistem registri juga akan dibedakan, di mana untuk NDC akan menggunakan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), sementara untuk nilai ekonomi karbon akan memakai Sistem Registri Unit Gas (SRUG) yang dikelola OJK.

"Kami akan tindak lanjuti rapat hari ini, penting agar OJK nanti membantu SRUG-nya, kemudian bersama LH dan kementerian terkait. Kemenko Pangan akan segera membuat tim pelaksana dan Sekretariat Komrah," kata Zulhas pada kesempatan yang sama.

Masih dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno mengatakan nilai ekonomi karbon merupakan pilar ekonomi baru yang ke depannya dapat memberikan pendapatan baru bagi negara. Dengan adanya Perpres baru, ia berharap itu akan mempercepat berbagai hambatan pada sektor ekonomi karbon.

"Dengan perpres ini, perdagangan karbon antar negara, perdagangan karbon luar negeri, perdagangan karbon antar swasta itu bisa dilaksanakan. Dan ini akan diperluas tidak hanya sektor energi tetapi di sektor-sektor lain. Apalagi tadi sudah saya sampaikan ini nanti akan ada perdagangan karbon sektoral," pungkas Eddy.