Bisnis.com, SEMARANG - Viral di media sosial, seorang sopir bus tengah mengisi bahan bakar minyak (BBM) gasoil Dex di salah satu SPBU di wilayah Ambarketawang, DI Yogyakarta. Sopir tersebut menunjukkan kekecewaannya lantaran kesulitan mendapatkan Biosolar di sepanjang perjalanan.

Kejadian tersebut tak cuma terjadi di DI Yogyakarta, pelaku usaha logistik di Jawa Tengah mengaku ikut mengalami hal yang sama. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Bambang Widjanarko, menyebut kelangkaan Solar biasanya terjadi di pengujung tahun. Namun untuk tahun ini, sejak pertengahan tahun, pelaku usaha mulai kesulitan untuk mengakses BBM jenis gasoil tersebut.
"Biasanya kelangkaan Biosolar itu terjadi Oktober, November, Desember, tetapi ini sudah mulai terasa. Sejak pertengahan tahun ini sudah mulai sulit. Dari anggota Aptrindo melaporkan sudah terjadi di semua tempat, tidak cuma di Jawa Tengah, tapi juga sampai di Pulau Sumatera, Kalimantan apalagi," ungkapnya saat dihubungi Bisnis pada Rabu (24/6/2026).
Bambang menyebut, saat ini sopir truk memang masih bisa mendapatkan Biosolar di beberapa SPBU, namun prosesnya memakan waktu berjam-jam lantaran harus mengantre dengan pengguna jalan lain. Hal ini, kata Bambang, menimbulkan masalah baru. "Kalau sopir mengalami kelelahan fisik dan mental setelah antre BBM, bisa berbahaya bagi keselamatan, karena antrean itu tidak bisa ditinggal tidur," imbuhnya.
Antrean tersebut juga ikut memengaruhi ritase atau jumlah perjalanan pulang-pergi dari satu armada truk. Bambang menyampaikan, antrean BBM membuat pelaku usaha khawatir ketika harus mengangkut barang-barang yang rawan busuk seperti sayur atau buah, juga barang-barang yang mendesak seperti paket atau dokumen dengan batas waktu pengiriman tertentu.
"Kerugiannya jelas penurunan ritase, sekitar 30-40% dari hari biasanya. Padahal orderang kita lagi kencang-kencangnya, kebanyakan antar kota antar provinsi. Kalau barat ya ke Jakarta, timur ya ke Surabaya. Banyak juga yang ke Sumatera," ungkap Bambang.
Sebagian pelaku usaha mulai menaikkan biaya pengirimannya, imbas dari sulitnya mengakses BBM jenis Biosolar tersebut. Bambang menyebut, ada pelaku usaha yang menaikkan ongkos muat hingga 15%, meskipun masih ada juga yang mempertahankan ongkos sebelumnya. Diperkirakan, kenaikan ongkos pengiriman itu masih akan berlangsung dan akan mengalami kenaikan secara bertahap.
Di sisi lain, Bambang mengaku tak berharap banyak terhadap pemerintah ataupun Pertamina, karena kelangkaan BBM tersebut diyakini sebagai dampak dari perang Iran-Amerika Serikat yang entah sampai kapan akan berlangsung. "Semoga bisa cepat berdamai dan pulih semuanya. Karena kalau suplai BBM dari Timur Tengah ini semakin sulit, efeknya ke kita juga. Semoga saja tidak benar-benar kosong ya, paling tidak masyarakat dan pelaku usaha seperti kami masih bisa mengakses, walaupun sulit yang penting kita masih bisa jalan," tuturnya.

PULAU Sumatera kembali menghadapi persoalan yang sesungguhnya tidak boleh terjadi di wilayah yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU menjadi pemandangan yang lazim.

Truk pengangkut hasil perkebunan, bus antarkota, kendaraan logistik, hingga masyarakat pengguna kendaraan diesel harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan solar.

Di beberapa daerah, sopir bahkan mulai mengantre sejak dini hari karena khawatir stok habis sebelum giliran mereka tiba.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan energi. Kelangkaan solar telah berubah menjadi persoalan ekonomi, logistik, bahkan daya saing kawasan.

Ketika bahan bakar tidak tersedia, maka distribusi barang terganggu, biaya angkutan meningkat, harga kebutuhan pokok berpotensi naik, dan produktivitas ekonomi menurun.

Yang paling memprihatinkan, persoalan ini terjadi di tengah berbagai pernyataan bahwa pasokan energi nasional dalam kondisi aman.

Janji Tidak Bertemu Realitas

Pemerintah selama ini memiliki komitmen kuat menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM. Subsidi energi yang dialokasikan melalui APBN mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Secara teori, kebijakan tersebut untuk memastikan masyarakat dan dunia usaha memperoleh energi yang cukup menjalankan aktivitas ekonomi.

Namun di lapangan, masyarakat melihat kenyataan berbeda.

Di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, hingga beberapa wilayah Lampung dan Sumatera Utara, antrean solar terus terjadi.

Keluhan datang dari sopir truk, operator bus, petani, nelayan, hingga pelaku usaha distribusi. Mereka tidak mempersoalkan harga terlebih dahulu. Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa BBM tersedia ketika dibutuhkan.

Pertamina dan sejumlah pihak menyatakan bahwa kelangkaan bukan semata-mata akibat kekurangan kuota.

Sebagian pihak menduga adanya penyalahgunaan solar subsidi untuk aktivitas ekonomi yang tidak semestinya, termasuk aktivitas pertambangan ilegal.

Apapun penyebabnya, masyarakat tidak sedang mencari siapa yang salah. Mereka menunggu siapa yang mampu menyelesaikan masalah.

Dalam perspektif pengguna jalan, antrean sepanjang ratusan meter di depan SPBU adalah bukti bahwa sistem distribusi belum bekerja sebagaimana mestinya.

Kelangkaan solar sesungguhnya memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu lemahnya sistem logistik Sumatera.

Pulau Sumatera merupakan kawasan strategis yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka.

Sumatera menghasilkan minyak sawit, karet, batu bara, kopi, hasil perikanan, serta berbagai komoditas industri dan pertanian yang menopang ekspor Indonesia.

Namun, sebagian besar pergerakan barang masih bertumpu pada jalan raya. Artinya, ketika terjadi gangguan BBM, maka hampir seluruh rantai pasok langsung terkena dampaknya.

Truk yang biasanya melakukan dua perjalanan dalam sehari kini hanya mampu satu perjalanan karena harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.

Biaya operasional naik. Waktu pengiriman bertambah. Efisiensi menurun. Pada akhirnya biaya tersebut dibebankan kepada konsumen.

Dalam ilmu logistik, biaya transportasi yang tinggi akan menurunkan daya saing wilayah. Investor tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan atau insentif fiskal. Mereka juga memperhatikan seberapa mudah bahan baku masuk dan produk keluar dari kawasan industri.

Jika distribusi BBM saja tidak stabil, maka investor akan mempertanyakan kesiapan infrastruktur logistik yang lebih besar.

Karena itu, kelangkaan solar seharusnya tidak dilihat sebagai persoalan sektoral energi semata. Ini adalah sinyal bahwa sistem logistik Sumatera masih rentan.

Mengapa Persoalan Dasar Masih Terjadi?

Pertanyaan yang muncul dari masyarakat cukup sederhana. Mengapa persoalan seperti ini masih terjadi ketika negara memiliki anggaran yang besar?

Dalam satu dekade terakhir, pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur. Jalan tol dibangun, pelabuhan diperluas, bandara dikembangkan, dan berbagai program konektivitas diluncurkan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak persoalan mendasar logistik belum terselesaikan secara tuntas.

Persoalan sebenarnya bukan hanya soal besaran anggaran. Persoalannya adalah integrasi program, konsistensi kebijakan, dan kemampuan manajemen pelaksanaan.

Pembangunan infrastruktur tidak dapat berdiri sendiri. Jalan tanpa sistem logistik yang baik tidak akan optimal. Pelabuhan tanpa jaringan distribusi yang efisien juga tidak akan memberikan dampak maksimal.

Demikian pula distribusi BBM membutuhkan sistem pengawasan, digitalisasi, manajemen rantai pasok, dan koordinasi antarlembaga yang kuat. Ketika salah satu mata rantai terganggu, seluruh sistem ikut terdampak.

Lebih jauh lagi, persoalan ini mengingatkan kita pada janji besar pembangunan jaringan perkeretaapian Sumatera.

Selama bertahun-tahun, masyarakat mendengar berbagai rencana mengenai pengembangan jaringan rel yang menghubungkan provinsi-provinsi di Sumatera.

Gagasan tersebut sangat logis karena kereta api merupakan moda transportasi yang paling efisien untuk mengangkut komoditas dalam jumlah besar.

Di banyak negara maju, angkutan barang berbasis rel menjadi tulang punggung logistik nasional. Sayangnya, hingga hari ini, perkembangan sistem perkeretaapian Sumatera masih jauh dari harapan.

Belum terlihat percepatan yang signifikan untuk mewujudkan jaringan kereta api lintas Sumatera yang modern dan terintegrasi. Padahal, berbagai dokumen perencanaan telah lama menyebut pentingnya konektivitas tersebut.

Pertanyaan yang mulai muncul di masyarakat dan dunia usaha adalah: apakah proyek ini memang menjadi prioritas? Ataukah terjadi perubahan arah kebijakan sehingga perhatian pemerintah bergeser ke sektor lain?

Masyarakat tentu berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Tanpa sistem transportasi alternatif, beban logistik akan terus bertumpu pada jalan raya dan kendaraan berbahan bakar diesel. Ketika solar langka, maka seluruh sistem ikut terguncang.

Jalan Tol Saja Tidak Cukup

Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Jaringan tol telah memangkas waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Namun, pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa jalan tol tidak bisa bekerja sendiri.

Sistem logistik modern harus dibangun melalui pendekatan multimoda. Artinya, jalan tol harus terhubung dengan kereta api barang, pelabuhan laut, kawasan industri, dry port, dan pusat distribusi regional.

Inilah yang hingga kini belum sepenuhnya terwujud di Sumatera. Akibatnya, hampir seluruh beban distribusi masih berada di atas roda kendaraan diesel.

Ketika terjadi gangguan BBM, dampaknya langsung terasa di seluruh rantai pasok.

Sebaliknya, jika jaringan rel tersedia, sebagian besar komoditas dapat dipindahkan ke moda kereta api yang lebih hemat energi, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan.

Ada beberapa langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.

Pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi solar subsidi di Sumatera.

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada dugaan. Negara harus memastikan secara akurat apakah kelangkaan disebabkan oleh distribusi, penyalahgunaan, pengawasan yang lemah, atau kombinasi dari semuanya.

Kedua, mempercepat digitalisasi distribusi BBM hingga tingkat SPBU.

Teknologi saat ini memungkinkan pemerintah mengetahui pergerakan distribusi secara real-time sehingga kebocoran dapat diminimalkan.

Ketiga, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi agar benar-benar sampai kepada kelompok sasaran yang membutuhkan.

Keempat, mempercepat pembangunan pusat-pusat logistik regional yang terintegrasi dengan pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri.

Kelima, yang paling strategis, mempercepat pembangunan jaringan kereta api barang lintas Sumatera.

Pembangunan rel bukan lagi sekadar proyek transportasi. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menurunkan biaya logistik nasional.

Bagi dunia usaha, persoalan ini sesungguhnya sederhana. Pengusaha tidak meminta subsidi tambahan.

Mereka hanya membutuhkan kepastian. Kepastian bahwa barang dapat bergerak. Kepastian bahwa kendaraan memperoleh bahan bakar. Kepastian bahwa pemerintah memiliki arah pembangunan logistik yang jelas.

Bagi masyarakat, konektivitas berarti harga kebutuhan pokok yang stabil, kesempatan kerja lebih luas, dan akses ekonomi yang lebih baik.

Bagi investor, konektivitas adalah sinyal bahwa suatu wilayah siap tumbuh.

Karena itu, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera harus dilanjutkan hingga benar-benar terhubung secara utuh.

Pada saat yang sama, pembangunan Sumatera Railway System harus menjadi agenda strategis nasional yang tidak lagi hanya berhenti pada kajian dan wacana.

Anggaran negara tersedia. Teknologi tersedia. Kebutuhan ekonomi juga sangat jelas. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemauan politik, konsistensi kebijakan, dan manajemen program yang kuat.

Kelangkaan solar yang terjadi hari ini seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak. Alarm bahwa pembangunan konektivitas Sumatera belum selesai.

Dan jika Sumatera ingin menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan, maka energi, logistik, jalan tol, pelabuhan, dan jaringan kereta api harus bergerak dalam satu sistem terintegrasi.

Sebab bagi dunia usaha, waktu adalah biaya. Bagi masyarakat, konektivitas adalah kesejahteraan. Dan bagi negara, kelancaran logistik adalah fondasi daya saing nasional.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA - Wilayah Jember dan sekitarnya ternyata memiliki Sumber Daya Alam (SDA) berupa fauna yang unik dan tiada duanya, karena hanya ada di bumi Pandalungan. Fauna tersebut adalah Puyuh Gonggong Biasa (Arborophilia orientalis) yang hanya hidup di dataran tinggi Hyang Argopuro, Pegunungan Ijen, dan Taman Nasional Meru Betiri.

Sayangnya, informasi dan pengetahuan mengenai puyuh gonggong biasa belum banyak tersebar. Maka tidak heran jika masyarakat kita masih asing dengan burung yang satu ini. Bahkan keberadaan puyuh gonggong biasa kini rentan terhadap kepunahan (vulnerable).

Keunikan puyuh gonggong biasa ini, menarik peneliti Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember (UNEJ) , Arif Mohammad Siddiq.

Sudah tiga tahun ini dirinya rela naik turun di wilayah Pegunungan Ijen dan Taman Nasional Meru Betiri melakukan pengamatan puyuh gonggong biasa. Menurut dosen muda ini, banyak keunikan puyuh gonggong biasa yang berpotensi menjadikannya sebagai fauna khas bumi Pandalungan.

“Puyuh gonggong biasa hanya hidup di dataran tinggi Hyang Argopuro, Pegunungan Ijen, dan Taman Nasional Meru Betiri saja, di tempat lain tidak ada. Suaranya yang melengking dan seperti menggonggong mirip anjing membuat para pakar burung menjulukinya sebagai puyuh gonggong,” ungkap Arif, dalam keterangan resmi dikutip, Senin (15/6/2026).

Sesuai penelitiannya, puyuh gonggong biasa hidup berkelompok mulai dari lima hingga lima belas ekor di wilayah yang memiliki ketinggian 500 hingga 2.200 Mdpl, dan umumnya diatas ketinggian 1.000 Mdpl. Mereka aktif mencari makan di pagi dan sore hari menjelang malam di lantai hutan yang tutupan kanopi pohonnya masih rapat. Untuk mengetahui bagaimana puyuh gonggong biasa hidup dan berinteraksi di alam liar, Arif memilih menggunakan kamera jebak. Selain puyuh gonggong biasa, ia juga menemukan hewan lainnya di wilayah pegunungan Ijen seperti anjing liar atau ajag, merak hingga macan tutul.

Menurut Arif, keberadaan burung endemik ini menambah daya tarik wilayah Hyang Argopuro, Pegunungan Ijen, dan Taman Nasional Meru Betiri. Seperti diketahui selain dikenal karena keindahan bentang alamnya, wilayah ini juga kaya dengan flora yang unik, contohnya tanaman Paku Pohon yang termasuk tanaman zaman prasejarah. Tanaman yang juga sedang diteliti oleh dosen di FMIPA UNEJ. Keberadaan puyuh gonggong biasa melengkapi kekayaan alam bumi Pandalungan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya bersama tim di tahun 2021 lalu khusus di pegunungan Ijen, Arif mendata ada 57 spesies burung dengan sepuluh diantaranya tergolong burung yang dilindungi. Mulai dari burung madu gunung, elang hitam, julang emas, cekakak Jawa dan tentunya puyuh gonggong biasa.

“Keanakeragaman jenis burung ini tentu bisa dikembangkan menjadi modal pengembangan wilayah Hyang Argopuro, Pegunungan Ijen, dan Taman Nasional Meru Betiri, semisal wisata minat khusus pengamatan burung atau bird watching,” tutur Arif yang menekuni kajian fauna di Program Studi Biologi FMIPA UNEJ.

Namun sayangnya, walau statusnya terancam punah namun puyuh gonggong biasa belum masuk dalam satwa yang dilindungi. Hidupnya kini terancam oleh alih guna lahan dan perburuan liar.

Oleh karena itu Arif mendorong pemerintah segera memasukkan fauna khas bumi Pandalungan ini sebagai satwa yang dilindungi. Di lain sisi masyarakat juga harus sadar, bahwa menjaga kelestarian alam adalah kewajiban bersama.

“Puyuh gonggong berpotensi menjadi fauna khas dan kebanggaan warga Jember dan sekitarnya, oleh karena itu wajib kita lindungi. Termasuk memperbanyak penelitian dan kajian mengenai puyuh gonggong agar makin banyak informasi yang dihasilkan, harapannya masyarakat tahu dan tergerak melestarikannya,” jelas Arif yang kini bersiap melanjutkan pendidikan doktoralnya dengan membawa penelitian mengenai puyuh gonggong biasa.

Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat tidak mengalami kelangkaan, serta distribusinya di seluruh jaringan SPBU terus berjalan normal sesuai penugasan pemerintah.

“Selain memastikan stok Pertalite dalam kondisi tersedia dan distribusi ke seluruh SPBU berjalan normal, Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Roberth mengatakan Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, lembaga penyalur dan penyimpanan, armada distribusi, serta sistem monitoring yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Roberth menjelaskan dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina dapat menjaga keandalan pasokan dan melakukan respons cepat apabila diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu.

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan khususnya dengan jaringan unit operasi kami di 8 Cabang Kantor Wilayah (Regional 1-8) dalam rangka melakukan langkah-langkah antisipatif untuk memastikan layanan energi kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” kata dia.

Jika terdapat peningkatan kebutuhan di suatu wilayah, tutur Roberth melanjutkan, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi agar pasokan tetap terjaga.

Selain memastikan ketersediaan, Pertamina Patra Niaga juga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk bijak menggunakan energi dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan sesuai dengan peruntukannya serta sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. Pertamina Patra Niaga akan terus menjalankan tugas penyaluran energi dengan optimal serta memastikan ketersediaan Pertalite bagi masyarakat tetap terjaga,” kata Roberth.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyatakan pihaknya bakal memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang Pangan.

Pernyataan itu Busan sampaikan saat dimintai tanggapan terkait MinyaKita sulit didapatkan pedagang dari distributor di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Busan mengatakan, BUMN Pangan bakal memaksimalkan distribusi MinyaKita ke pasar-pasar tradisional.

“Saya sampaikan salah satunya kita nanti optimalkan peran BUMN Pangan ya untuk bisa masuk ke pasar-pasar rakyat,” kata Busan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Busan mengakui, distribusi MinyaKita beberapa waktu lalu kurang maksimal karena Minyak Goreng Rakyat itu banyak terserap untuk program Bantuan Pangan.

Akibatnya, stok di pasaran menjadi sedikit dan konsumen merasa MinyaKita langka.

Saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan MinyaKita sebagai komponen Bantuan Pangan.

“Jadi sekarang sudah disepakati semua harus didistribusikan ke pasar rakyat,” ujar Busan.

Untuk mengendalikan distribusi MinyaKita, Kementerian Perdagangan mewajibkan produsen menyalurkan MinyaKita minimal 35 persen melalui BUMN Pangan.

Dengan kebijakan tersebut dan keputusan tidak lagi menggunakan untuk Bantuan pangan, menurutnya MinyaKita akan lebih mudah ditemukan di pasaran.

“Sebagian kemarin kan untuk bantuan pangan, nah sekarang harus ke pasar rakyat sehingga terjangkau oleh masyarakat,” ucap Busan.

Selain itu, kata Busan, pemerintah juga terus mendorong produsen membuat second brand atau minyak goreng dengan kualitas yang sama seperti MinyaKita.

Masyarakat juga diimbau untuk bisa menggunakan second brand karena MinyaKita hanya merek dagang pemerintah dan tidak menjadi indikator stok minyak goreng di pasaran.

“Kita terus mendorong produsen untuk membuat MinyaKita ya sebanyak mungkin,” kata Busan.

Sebelumnya, pedagang di Pasar Raya, Kota Padang mengalami kelangkaan MinyaKita karena pasokan dari distributor seret.

Pedagang Pasar Raya, Linda mengaku hanya bisa mendapatkan satu dus MinyaKita ukuran dua kilogram dua hari sekali.

Satu dus MinyaKita itu bahkan bukan Linda dapatkan dari distributor melainkan pedagang lain di Pasar Raya.

Karena itu, Linda terpaksa menjual MinyaKita lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

“Hasilnya tentu kami tidak bisa menjual dengan harga eceran tertinggi (HET),” ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (9/6/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

SURABAYA - Pengoperasian fasilitas pengemasan minyak goreng di Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur akan membuat pasokan minyak goreng ke Indonesia Timur menjadi lebih cepat dan efisien. Sebab pelabuhan tersebut memiliki konektivitas dan dekat dengan pasar tujuan.

Fasilitas yang digunakan oleh PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, itu dipastikan akan memperpendek rantai distribusi minyak goreng menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang selama ini dilayani dari pabrik pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Kini minyak goreng yang dikirim dalam bentuk curah ke Surabaya bakal dikemas dan didistribusikan ke wilayah tujuan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mendekatkan titik distribusi ke pasar utama di Indonesia bagian tengah dan timur.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, Surabaya dipilih karena memiliki konektivitas pelabuhan yang kuat dengan berbagai wilayah di Indonesia Timur, sehingga mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selama ini produk dikirim dalam bentuk kemasan dari Sumatera Utara.

“Dengan pengemasan dilakukan di Surabaya, distribusi menjadi lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan hingga 40%,” ucap Jatmiko saat peresmian fasilitas tersebut dikutip Sabtu (6/6/2026).

Sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Perak selama ini menjadi simpul distribusi barang, termasuk minyak goreng, ke kawasan timur. Posisi geografis Surabaya yang lebih dekat ke pasar tujuan dibandingkan Sumatera Utara memungkinkan waktu pengiriman menjadi lebih singkat dan pasokan lebih terjaga.

Lihat video: KAPAL MIRING! di Tanjung Perak, Kontainer Berjatuhan ke Laut



Bagi INL, fasilitas baru ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penetrasi pasar minyak goreng di luar Pulau Jawa. Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri makanan di Indonesia Timur, INL melihat potensi pertumbuhan permintaan yang terus berkembang.

Jatmiko menambahkan, penguatan jaringan distribusi merupakan bagian dari transformasi PalmCo yang tidak lagi hanya berfokus pada produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), tetapi juga memperbesar porsi bisnis hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Pihak PTPN sendiri mendapat tugas untuk menjadi instrumen negara yang dapat diandalkan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas industri sawit nasional. “Karena itu, kami terus memperkuat hilirisasi dan distribusi agar produk bisa menjangkau masyarakat secara lebih efektif,” kata dia.

Operasional fasilitas pengemasan di Surabaya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Lestari Jaya Indonesia Maju (LJIM). Komisaris PT LJIM Mayjen TNI (Purn) Gamal Haryo Putro mengatakan, distribusi awal dari fasilitas tersebut telah berjalan dan mendapat respons positif dari pasar. Menurut dia, kapasitas distribusi akan ditingkatkan secara bertahap mengikuti pertumbuhan permintaan di wilayah sasaran.

“Distribusi akan terus diperkuat seiring meningkatnya kapasitas operasional dan daya serap pasar,” ujar Gamal.

LISBON - Jauh di dasar laut dekat Kepulauan Galapagos di lepas pantai Ekuador, sebuah kapal selam yang dikemudikan oleh para ilmuwan menemukan seekor gurita misterius yang berwarna biru cerah, sama seperti warna laut, dan tidak lebih besar dari bola golf.

Gambar gurita tersebut diambil oleh kapal selam - Foto: Charles Darwin Foundation

Pada 25 Mei, AFP melaporkan bahwa tim peneliti dari Yayasan Charles Darwin telah menemukan spesies gurita baru pada kedalaman hampir 1.800 meter di bawah permukaan.

Spesies baru ini, yang diberi namaMicroeledone galapgensis, dibedakan oleh warna birunya yang mencolok – warna yang diyakini sebagai salah satu yang paling langka di alam.

Gurita ini pertama kali ditemukan selama ekspedisi laut dalam tahun 2015 di atas kapal E/V Nautilus, sebuah kolaborasi antara Charles Darwin Foundation dan Galapagos National Parks Board.

Dari kapal, tim peneliti menggunakan robot selam untukmenjelajahidasar laut di dekat Pulau Darwin – sebuah pulau yang terletak di tepi utara Kepulauan Galapagos, yang dinamai menurut nama naturalis Inggris Charles Darwin.

Saat kamera kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh (ROV) bergerak melintasi dasar laut di dekat gunung bawah laut pada kedalaman sekitar 1.773 meter, para peneliti menemukan gurita ini.

Rekaman audio dari video ROV menangkap reaksi antusias awal parailmuwanterhadap makhluk misterius itu: "Ukurannya kecil!", "Warnanya biru!".

Berkat ROV, tim peneliti berhasil mengumpulkan gurita tersebut. Selama survei, mereka juga merekam dua individu lain dengan penampilan serupa.

Sekembalinya mereka, para ilmuwan membawa lusinan spesimen laut dalam yang telah mereka kumpulkan ke Stasiun Penelitian Charles Darwin. Di sana, para peneliti dari Yayasan Charles Darwin mulai mengklasifikasikan spesimen-spesimen tersebut, dan gurita kecil berwarna biru kehijauan—yang ukurannya hanya sebesar bola golf—dengan cepat menjadi yang paling menonjol.

Karena tidak yakin spesies apa itu, mereka menghubungi pakar gurita Janet Voight dan mengiriminya foto makhluk tersebut.

"Saya langsung tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Saya belum pernah melihat yang seperti ini," kata Voight, seorang ahli invertebrata di Field Museum of Natural History di Chicago dan penulis utama studi yang mendeskripsikan spesies baru tersebut.

Para peneliti di Stasiun Penelitian Galapagos mengawetkan gurita tersebut menggunakan alkohol dan formalin, kemudian mengirimkan spesimen dari kepulauan itu ke Chicago agar dapat dipelajari oleh Ibu Voight di museum.

Penelitian Voight tentang spesies ini baru saja diterbitkan di jurnalZootaxa.

Gurita ini berwarna biru di bagian punggungnya, tetapi bagian bawahnya berwarna ungu tua. "Tentakelnya yang pendek dan satu baris pengisap membedakannya dari kebanyakan gurita yang kita kenal," kata Voight.

Kepulauan Galapagos di lepas pantai Ekuador adalah rumah bagi lebih dari 1.000 spesies tumbuhan dan hewan yang tidak ada di tempat lain di Bumi, mulai dari iguana hingga kura-kura raksasa.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Emiten logistik PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (LAJU) mulai beralih menggunakan truk listrik di tengah tingginya biaya solar nonsubsidi dan keterbatasan pasokan BBM di sejumlah wilayah luar Pulau Jawa.

Direktur Utama LAJU James Budiarto Tjandrakesuma mengatakan kelangkaan solar subsidi masih menjadi persoalan utama operasional logistik, terutama di kawasan Timur Indonesia. Padahal, Kalimantan dan Sulawesi merupakan wilayah operasional utama perseroan yang dinilai memiliki potensi pertumbuhan logistik cukup besar.

“Logistik di daerah Indonesia Timur itu mengalami kesulitan. Harganya ada, barangnya [solar subsidi] ada, tetapi harus antre dua hari. Itu pun kalau tidak kehabisan,” ujarnya dalam konferensi pers di BSD, Senin (25/5/2026).

James menjelaskan antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar kerap membuat sopir harus menunggu berhari-hari. Dalam beberapa kasus, stok solar subsidi habis saat giliran pengisian tiba.

Kondisi itu memaksa perusahaan menggunakan Dexlite atau Pertamina Dex yang harganya jauh lebih mahal dibandingkan solar subsidi. Akibatnya, kontribusi biaya bahan bakar terhadap total biaya operasional meningkat dari sekitar 30% menjadi hampir 50%.

James mengemukakan kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk mempercepat transisi ke penggunaan kendaraan listrik untuk menjaga efisiensi operasional jangka panjang.

“Ini membuat kami berpikir. Bagaimana ya solusinya? Sementara untuk daerah yang berkembang begitu itu kan opportunity untuk logistik,” jelasnya.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap pasokan BBM, langkah itu juga dinilai dapat menjaga tarif logistik agar tidak terus naik mengikuti harga bahan bakar konvensional.

Pihaknya pun telah menandatangani rencana pengadaan 500 unit truk listrik untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pengadaan tahap awal dilakukan untuk 150 unit yang rencananya akan beroperasi pada tahun ini, khusus untuk wilayah Sulawesi.

“Kami utamakan pertama untuk di Palu dan diikuti Kendari dan wilayah lainnya di Sulawesi, yang Kalimantan mungkin menyusul,” lanjutnya.

James turut berharap percepatan penggunaan kendaraan listrik di sektor logistik dapat menekan harga truk listrik di masa mendatang.

Untuk memenuhi target pengadaan 500 unit, perseroan memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp400 miliar hingga Rp450 miliar.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) telah memberikan pembiayaan awal senilai Rp120 miliar untuk mendukung pengadaan tahap pertama.

Adapun, truk listrik yang digunakan berasal dari Indomobil JAC tipe JAC UrbanMover N90. Kendaraan tersebut merupakan truk ringan listrik dengan gross vehicle weight (GVW) 9 ton dan kapasitas baterai 106,95 kWh.

Truk tersebut juga dilengkapi sistem pengereman udara (air brake system), fitur keselamatan electronic stability control (ESC) dan hill start assist (HSA), serta opsi electric power take-off (e-PTO) untuk berbagai kebutuhan karoseri, termasuk refrigerated box dan compactor.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan pola pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM untuk nelayan disesuaikan dengan musim melaut agar tidak kembali langka seperti yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Samsudin menilai distribusi yang selama ini dibagi rata setiap bulan kurang sesuai dengan pola aktivitas nelayan yang sangat dipengaruhi cuaca.

"Pada bulan-bulan tertentu ada saatnya nelayan tidak pergi melaut, tapi kuota (distribusi) tetap sama. Ke depan, proses penyaluran BBM harus disesuaikan," ujar dia saat ditemui di Mataram, Jumat.

Bahan bakar yang didistribusikan tanpa melihat musim menyebabkan penyaluran tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan, sehingga memicu keresahan di kalangan nelayan.

Samsudin menyampaikan saat musim tangkap ikan dan aktivitas melaut meningkat, maka distribusi BBM perlu diperbanyak oleh pihak operator.

Sebaliknya, ketika aktivitas nelayan menurun akibat cuaca buruk, maka penyaluran BBM dapat dikurangi sementara.

Dia menceritakan persoalan kelangkaan BBM nelayan yang terjadi di Lombok Timur akibat mekanisme distribusi dan kendala administrasi.

Salah satu persoalan utama di lapangan adalah gangguan aplikasi XStar yang digunakan untuk input data penerima kuota BBM nelayan karena sedang dalam proses perbaikan.

Dinas ESDM NTB bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) NTB telah membahas persoalan tersebut dengan Pertamina selaku operator penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan.

Samsudin menuturkan pihaknya mengusulkan ada diskresi bagi nelayan yang belum melengkapi persyaratan administrasi agar tetap bisa memperoleh BBM subsidi untuk pergi melaut.

"Kami segera konsultasi ke Kementerian ESDM dan BPH Migas terkait diskresi bagi nelayan-nelayan yang belum memiliki prasyarat yang dibutuhkan karena bagaimanapun mereka harus ke laut," ujar dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyakita masih sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Jakarta, seminggu jelang Hari Raya Iduladha.

Pedagang mengaku stok minyak tersebut sudah lama kosong, sementara harga sejumlah bahan pangan lain ikut merangkak naik.

Kelangkaan Minyakita dikeluhkan pedagang karena pembeli kini terpaksa beralih ke minyak goreng merek lain dengan harga yang tidak jauh berbeda. Di lapangan, harga Minyakita bahkan disebut sudah menyentuh Rp23 ribu per liter jika tersedia.

Pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Cidodol, Jakarta Selatan, menunjukkan sejumlah pedagang sudah tidak lagi menjual Minyakita karena pasokan yang tak kunjung datang.

Salah satu pedagang, Siti (bukan nama sebenarnya), mengatakan minyak goreng itu sudah lama tidak terlihat di lapaknya.

"Udah lama enggak kelihatan barangnya," katanya saat ditemui di pasar, Selasa (19/5).

Kondisi serupa juga ditemukan di Pasar Kebayoran Lama. Pedagang menyebut Minyakita sudah lama kosong di tingkat pengecer. Kalaupun ada, harga jualnya sudah jauh lebih mahal dibanding harga eceran tertinggi (HET).

"Minyakita udah lama enggak ada. Harganya sampai Rp23 ribu per liter, udah naik banget. Mending beli yang merek aja sekalian, harganya udah sama," ujar seorang pedagang.

Selain minyak goreng, sejumlah komoditas pangan lain juga mengalami kenaikan harga menjelang momentum Iduladha.

Di Pasar Cidodol, harga bawang merah naik menjadi Rp70 ribu per kilogram (kg) dari sebelumnya sekitar Rp60 ribu per kg. Pedagang menyebut kenaikan terjadi dalam sepekan terakhir.

Sementara itu, cabai rawit dijual sekitar Rp100 ribu per kg, naik tipis dari sebelumnya Rp90 ribu per kg. Adapun cabai merah tercatat stabil di kisaran Rp60 ribu per kg.

Untuk bawang putih, harga masih bertahan di level Rp45 ribu hingga Rp50 ribu per kg. Bawang bombai juga relatif stabil di kisaran Rp40 ribu per kg.

Harga produk olahan kedelai bervariasi. Tempe dijual mulai Rp6 ribu hingga Rp12 ribu per papan, tergantung ukuran dan kualitas. Sedangkan harga tahu di Pasar Kebayoran Lama berada di kisaran Rp5 ribu hingga Rp8 ribu dan disebut masih normal.

Komoditas protein hewani juga masih berada di level tinggi. Daging ayam di Pasar Cidodol dijual sekitar Rp40 ribu hingga Rp55 ribu per kg, sementara di Pasar Kebayoran Lama berada di kisaran Rp40 ribu hingga Rp48 ribu per kg.

Harga daging sapi belum menunjukkan penurunan sejak Lebaran lalu. Di Pasar Cidodol, daging sapi masih dijual sekitar Rp150 ribu per kg.

"Belum turun lagi dari Lebaran," kata seorang pedagang.

Sementara itu, harga telur ayam di Pasar Kebayoran Lama tercatat sekitar Rp27 ribu per kg.

Pedagang mengaku tren kenaikan harga pangan mulai terasa mendekati periode hari besar keagamaan. Meski beberapa komoditas masih relatif stabil, mereka memperkirakan harga berpotensi kembali bergerak naik jika pasokan terganggu.

"Kalau mau Lebaran ini mahal semua," ujar salah satu pedagang bawang merah.

[Gambas:Youtube]

Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Timur (NTT) menghentikan operasional sementara akibat kelangkaan gas elpiji 12 kilogram.

Penghentian operasional berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026 dan berdampak pada layanan MBG di sejumlah daerah, mulai dari Kabupaten Manggarai, Timor Tengah Utara (TTU), Kota Kupang, Kabupaten Belu, hingga Kabupaten Sumba Barat.

"SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT. Penghentian berlangsung bertahap sejak 8 Mei 2026," ujar Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadang Hendrayudha dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/5).

Dadang menjelaskan penghentian operasional pertama terjadi di Kabupaten Manggarai pada 8 Mei 2026. Sejumlah dapur MBG di wilayah tersebut tidak dapat melanjutkan produksi makanan karena pasokan gas terbatas.

Penghentian operasional kemudian meluas pada 11 hingga 12 Mei 2026 ke sejumlah wilayah lain di NTT, termasuk Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat.

Menurut Dadang, kelangkaan elpiji berdampak langsung terhadap proses penyediaan makanan karena sebagian besar dapur MBG masih mengandalkan gas elpiji 12 kilogram untuk kegiatan produksi harian.

[Gambas:Youtube]

"Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram memengaruhi operasional SPPG di lapangan sehingga beberapa layanan belum dapat berjalan normal sampai pasokan kembali tersedia," ujar Dadang.

BGN menyatakan saat ini terus memantau perkembangan di lapangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan distribusi elpiji kembali normal.

Ia berharap pasokan gas dapat segera tersedia kembali agar operasional dapur MBG di sejumlah wilayah NTT bisa kembali berjalan normal dalam waktu dekat.

Dalam sebulan terakhir, keterbatasan stok dan lonjakan harga LPG non-subsidi mulai dikeluhkan masyarakat di Labuan Bajo dan sejumlah wilayah lain di NTT. Harga tabung elpiji 12 kilogram bahkan dilaporkan sempat menyentuh Rp350 ribu per tabung.

Sejumlah pedagang mengaku pasokan dari distributor berkurang sejak selepas Lebaran. Akibatnya, stok di lapangan cepat habis dan harga terus naik.

"Kalau biasanya saya ambil 20-40 tabung, sejak habis Lebaran tidak bisa terpenuhi. Kadang dikasih 4, kadang cuma 2," ujar pemilik kafe di Labuan Bajo bernama Ebit kepada CNNIndonesia.com.

Keluhan serupa juga disampaikan pedagang kios bernama Polce Salestinus. Ia mengaku harga beli dari agen terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

"Dulu dapat Rp245 ribu, tiba-tiba naik jadi Rp275 ribu, sekarang sudah Rp325 ribu per tabung. Mau tak mau saya jual jadi Rp350 ribu," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kelangkaan gas elpiji 12 kilogram (kg) yang sempat mengganggu operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mendapatkan solusi.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan BGN telah berkoordinasi langsung dengan PT Pertamina (Persero) guna memastikan kebutuhan gas untuk operasional dapur MBG segera terpenuhi.

"Alhamdulillah, setelah saya lapor ke Grup BOC-BOD Pertamina Holding, Pak Dirut SHD langsung turun tangan. SPPG yang kehabisan gas untuk segera membeli ke pangkalan," kata Nanik, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Nanik menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pertamina dalam menangani persoalan distribusi gas di wilayah terdampak. Menurut dia, sinergi lintas lembaga menjadi kunci agar layanan MBG tetap berjalan dan kebutuhan gizi masyarakat tidak terganggu.

"Kami berterima kasih karena responsnya sangat cepat. Yang terpenting sekarang kebutuhan operasional dapur SPPG bisa segera terpenuhi sehingga pelayanan MBG kepada masyarakat tetap berjalan," kata Nanik.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Direktur Utama Sub Holding Downstream (SHD) PT Pertamina (Persero), Mars Ega Legowo Putra memastikan distribusi gas elpiji untuk SPPG di NTT langsung diprioritaskan.

"Hari ini kami prioritaskan ke SPPG. Tadi sudah kontak PIC di NTT, 220 tabung hari ini dikirim ke wilayah Kefamenanu dan Belu, serta 200 tabung untuk SPPG di Kota Kupang dan kabupaten," ujar Ega.

Dia memastikan, distribusi juga terus diupayakan untuk wilayah lain seperti Sumba dan Manggarai agar seluruh layanan MBG dapat kembali berjalan normal. Pertamina, kata Ega, akan terus mengawal ketersediaan pasokan elpiji di wilayah terdampak agar operasional dapur MBG tidak terganggu.

"Kami akan terus mengupayakan ketersediaan gas agar MBG tetap berjalan normal," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah SPPG di wilayah NTT dan NTB dilaporkan sempat menghentikan operasional sementara akibat sulitnya memperoleh elpiji 12 kilogram. Kondisi tersebut berdampak pada layanan penyediaan makanan dalam Program MBG di beberapa daerah.