Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawasi rantai pasok dan pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) menyusul kembali terjadinya persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional.

Bahlil mengatakan pembentukan tim tersebut dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurut dia, gangguan pasokan batu bara bukan pertama kali terjadi karena kasus serupa juga pernah terjadi pada 2022.

"Pemerintah, karena 2022 kan kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian baru bagi PLN. Tahun 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita [menghadapi] masalah begini terus?" ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebagai regulator, kata Bahlil, pemerintah tidak ingin persoalan pasokan batu bara terus berulang sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok energi primer untuk pembangkit listrik.

"Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kami tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim," katanya.

Bahlil menjelaskan tim pengawasan tersebut akan beranggotakan unsur lintas lembaga, mulai dari PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

"Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal," ujarnya.

Pemerintah juga membuka peluang pelibatan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pendampingan dalam proses pengawasan pengadaan batu bara.

"Dan tidak menutup kemungkinan kami melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," kata Bahlil.

Selain persoalan rantai pasok, Bahlil mengakui PLN juga melaporkan adanya kendala terkait pemeliharaan atau maintenance pembangkit. Namun, dia enggan memerinci lebih jauh dan meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada manajemen PLN.

"Nanti tanya kepada PLN. Yang jelas PLN sampaikan bahwa ada persoalan maintenance juga," ujarnya.

Terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik, Bahlil menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan PLN sebagai operator sistem ketenagalistrikan nasional.

"Itu tanya di PLN karena itu urusan PLN," katanya.

Sebelumnya, pemerintah bersama PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Evaluasi tersebut mencakup aspek pasokan batu bara, kondisi pembangkit, hingga tata kelola pengadaan energi primer guna memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan gangguan pada sistem kelistrikan yang sempat memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa telah teratasi.

Hal tersebut disampaikan Bahlil berdasarkan laporan yang diterimanya dari Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya," ujar Bahlil kepada wartawan.

Bahlil tidak merinci pembangkit listrik mana saja yang sebelumnya mengalami gangguan. Saat ditanya apakah salah satunya merupakan pembangkit di Cirebon, dia mengaku tidak mengingat nama pembangkit yang dimaksud.

"Nama-namanya kan saya tadi lupa ya, nama-namanya saya sudah lupa," katanya.

Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa persoalan teknis terkait operasional dan pelayanan sistem kelistrikan sepenuhnya menjadi kewenangan PLN sebagai operator ketenagalistrikan nasional.

Sementara itu, dia melanjutkan pemerintah melalui Kementerian ESDM berperan sebagai regulator yang mengawasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

"Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi menyeluruh terkait gangguan sistem kelistrikan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Evaluasi tersebut mencakup persoalan pasokan energi primer, kondisi pembangkit, hingga kebutuhan pemeliharaan (maintenance) guna menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan nasional.

PLN sebelumnya juga menyatakan bahwa kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sejak Minggu (21/6/2026) seiring pulihnya salah satu pembangkit besar yang sebelumnya mengalami gangguan teknis dan mulai masuk kembali ke dalam sistem.

Jakarta: PT PLN (Persero) terus memperkuat tata kelola aset perusahaan demi menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui site visit dan pengecekan fisik aset oleh Dewan Komisaris PLN bersama Komite Audit di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Bekasi.

Dewan Komisaris PLN melalui Komite Audit melaksanakan site visit dan cek fisik Penghapusbukuan Aset Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) Batch 1 Tahun 2026 di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Bekasi.

Kehadiran Dewan Komisaris menjadi wujud nyata pengawasan aktif perusahaan dalam memastikan setiap proses pengelolaan aset berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi guna mendukung transformasi PLN.

Pengawasan aset untuk dukung transformasi PLN

Dalam kunjungan tersebut, komite audit melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik aset yang diusulkan untuk penghapusbukuan, termasuk verifikasi kesesuaian data administrasi dengan kondisi aktual di lapangan.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta mendukung optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan.

Pengelolaan aset yang efektif tidak hanya berdampak pada efisiensi internal perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Optimalisasi aset memungkinkan PLN lebih fokus mengalokasikan sumber daya pada penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan keandalan sistem transmisi, serta percepatan layanan kelistrikan yang aman dan berkelanjutan bagi pelanggan.

Manager Unit Pelaksana Transmisi Pulogadung, Rizal Pahlevi, menyampaikan pengelolaan aset yang akuntabel merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan operasional sistem tenaga listrik.

“Setiap proses pengelolaan aset di PLN bukan hanya tentang administrasi perusahaan, tetapi juga tentang memastikan sistem kelistrikan yang menopang aktivitas masyarakat tetap berjalan optimal, andal, dan siap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Mei 2026.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) UIT JBB, Himmel Sihombing, menegaskan bahwa penguatan tata kelola aset menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi PLN menuju perusahaan energi yang semakin modern, efisien, dan terpercaya.

PLN terus memastikan setiap aset perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan sistem ketenagalistrikan.

"Melalui pengawasan yang baik dan optimalisasi aset yang tepat, kami ingin memastikan layanan kelistrikan kepada masyarakat tetap andal serta mampu mendukung kebutuhan energi bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” ujar Himmel.

Melalui sinergi antara fungsi pengawasan Dewan Komisaris, manajemen, dan unit pelaksana, PLN terus memperkuat transformasi bisnis yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

(ANN)

Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan infrastruktur digital. Investasi pusat data meningkat cepat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital, kebutuhan layanan cloud, dan ekspansi perusahaan teknologi global di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek hyperscale data center bermunculan di Jakarta, Bekasi, hingga Batam dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar AS.

Awal 2026, misalnya, perusahaan pusat data Digital Edge mengumumkan investasi sekitar US$4,5 miliar untuk membangun kampus pusat data kecerdasan buatan (AI) berkapasitas 500 MW di Bekasi. Di lokasi yang sama, proyek lain bahkan diproyeksikan memiliki potensi ekspansi hingga 1 GW. Angka ini menunjukkan bahwa pusat data bukan lagi sekadar infrastruktur digital pendukung. Dalam praktiknya, fasilitas semacam ini mulai menyerupai kawasan industri baru dengan kebutuhan listrik sangat besar.

Namun, ada satu hal yang sejauh ini jarang dibahas dalam diskusi pusat data di Indonesia: kesiapan sistem kelistrikan nasional.

Selama ini, pembahasan pusat data hampir selalu berhenti pada besarnya investasi dan potensi ekonomi digital. Perspektif energi sering kali hanya muncul sebagai catatan tambahan. Seolah kebutuhan listrik pusat data hanyalah beban baru yang otomatis bisa diserap sistem tenaga yang ada. Padahal, perkembangan pusat data berbasis AI membawa karakteristik yang sangat berbeda dibanding pusat data konvensional.

Pusat data AI dibangun di atas kluster komputasi berperforma tinggi yang menggunakan ribuan graphic processing unit (GPU) secara simultan. Kebutuhan dayanya jauh lebih besar dan harus tersedia stabil selama dua puluh empat jam penuh. Satu fasilitas hyperscale AI bahkan dapat membutuhkan listrik ratusan megawatt secara terus-menerus.

Karakteristik bebannya juga lebih dinamis. Pada pusat data konvensional, pola konsumsi listrik relatif stabil. Sebaliknya, proses pelatihan model AI dapat memicu perubahan beban sangat cepat dalam waktu singkat karena ribuan GPU bekerja bersamaan. Tantangannya bukan hanya soal menyediakan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga menjaga kualitas dan kestabilan sistem ketika perubahan beban terjadi secara terus-menerus.

Di titik ini, persoalannya mulai bergeser dari isu digital menjadi isu ketenagalistrikan.

Sistem tenaga listrik Indonesia selama ini dirancang berdasarkan pola pertumbuhan konsumsi yang relatif bertahap. Sementara pusat data AI menghadirkan jenis permintaan baru: padat daya, terkonsentrasi di wilayah tertentu, tumbuh cepat, dan menuntut tingkat keandalan sangat tinggi. Dalam kondisi tertentu, pertumbuhan pusat data bahkan bisa mengubah proyeksi kebutuhan listrik lebih cepat daripada asumsi historis yang selama ini digunakan dalam perencanaan sistem tenaga.

Masalahnya, siklus pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak bergerak secepat ekspansi industri digital. Ketika investasi pusat data dapat masuk dalam hitungan tahun, pembangunan pembangkit, transmisi, maupun penguatan jaringan membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Jika tidak diantisipasi sejak awal, sistem tenaga akan terus berada dalam posisi reaktif, mengejar kebutuhan yang tumbuh lebih cepat daripada proses perencanaannya sendiri.

Risikonya bukan hanya pada sisi teknis kelistrikan. Dalam jangka panjang, keterlambatan sistem tenaga menopang kebutuhan pusat data justru dapat menjadi hambatan bagi investasi digital itu sendiri. Industri pusat data pada akhirnya akan mencari lokasi dengan pasokan listrik yang kuat, stabil, dan mampu memenuhi standar keandalan tinggi.

Karena itu, pembahasan mengenai pusat data AI seharusnya mulai masuk ke dalam konteks perencanaan energi nasional. Pertanyaannya bukan lagi sekadar di mana pusat data akan dibangun, melainkan apakah sistem kelistrikan nasional memang sudah disiapkan untuk menopang gelombang permintaan baru ini.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan pusat data berintensitas komputasi tinggi sebagai kategori tersendiri dalam perencanaan sistem tenaga nasional. Hingga saat ini, baik RUKN maupun RUPTL belum secara spesifik memetakan pusat data sebagai beban strategis dengan karakteristik unik. Padahal, pola konsumsi listrik pusat data AI berbeda cukup jauh dari konsumsi listrik konvensional.

Kedua, memastikan bahwa ekspansi pusat data tidak mengorbankan stabilitas sistem eksisting. Konsentrasi pembangunan pusat data pada wilayah tertentu dapat menciptakan tekanan terhadap kapasitas jaringan, kebutuhan cadangan daya, hingga fleksibilitas operasi grid. Karena itu, integrasi pusat data semestinya tidak hanya berbasis ketersediaan lahan atau kedekatan jaringan fiber optik, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan sistem tenaga secara menyeluruh.

Ketiga, memastikan bahwa pertumbuhan pusat data tetap selaras dengan agenda transisi energi nasional. Di banyak negara, ekspansi pusat data mulai diiringi penggunaan energi bersih, pembangunan dedicated renewable energy, serta penerapan standar efisiensi energi yang lebih ketat. Indonesia perlu mulai mendorong pendekatan serupa agar pertumbuhan ekonomi digital tidak justru meningkatkan tekanan emisi dan ketergantungan pada pembangkit fosil.

Gelombang pembangunan pusat data AI pada akhirnya akan mengubah struktur permintaan listrik nasional. Tantangannya bukan semata pada penyediaan listrik lebih banyak, melainkan memastikan sistem tenaga mampu menopang jenis beban baru yang jauh lebih intensif, sensitif, dan menuntut keandalan tinggi. Sebab pada akhirnya, fondasi utama dari infrastruktur digital tetaplah sistem kelistrikan yang andal.

Kalau perencanaan kelistrikan nasional terlambat mengantisipasi perubahan ini, Indonesia bisa berada dalam situasi ketika pertumbuhan infrastruktur digital bergerak lebih cepat daripada kesiapan sistem kelistrikannya. Ketika itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar soal listrik, tetapi juga menyangkut daya saing ekonomi digital Indonesia di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan nasional hingga Maret 2026 berada dalam kondisi normal.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, daya mampu neto hingga akhir bulan lalu mencapai 71 gigawatt (GW) dengan cadangan daya (reserve margin) sebesar 39 persen.

Angka ini dinilai menunjukkan pasokan listrik nasional dalam kondisi andal.

"Jadi pasokan listrik nasional dalam kondisi yang andal, dan ini sangat penting untuk mendukung kesenambungan pertumbuhan ekonomi dan juga kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, dari sisi energi primer, rata-rata hari operasi (HOP) untuk cadangan gas berada di kisaran 12 hari.

Darmawan memastikan pengiriman gas alam cair (LNG) berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.

Menurut dia, dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pemenuhan kuota gas nasional turut menjaga pasokan bagi pembangkit listrik PLN.

"HOP atau hari operasi untuk cadangan gas ini rata-rata sekitar 12 hari. Artinya secara umum pengiriman LNG sudah terjadwal dan secara umum tidak ada kendala," ucapnya.

Kemudian dari sisi stok batu bara nasional, hingga April 2026 juga berada dalam kondisi aman dengan rata-rata 15,9 hari operasi.

Kondisi ini mencerminkan ketersediaan bahan bakar yang cukup untuk operasional pembangkit listrik.

"Untuk itu kami juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian ESDM agar tren HOP batu bara terus menunjukkan peningkatan, dan ini tentu saja dalam rangka memperkuat keandalan pasokan listrik nasional," ungkap Darmawan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan pasokan listrik tetap berada dalam level aman dan terkendali sesuai dengan standar nasional di tengah dinamika geopolitik global saat ini, terutama memanasnya konflik di Timur Tengah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, bersama badan usaha terkait terus memantau pergerakan stok energi secara harian.

Untuk sektor kelistrikan dan bahan bakar rumah tangga, dipastikan tidak ada kendala pasokan yang berarti. "Batu bara juga untuk PLN, rata-rata di 14-15 hari itu memang batas minimal standar nasional kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) memastikan sistem kelistrikan nasional hingga Maret 2026 berada dalam kondisi normal.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, daya mampu neto hingga akhir bulan lalu mencapai 71 gigawatt (GW) dengan cadangan daya (reserve margin) sebesar 39 persen.

Angka ini dinilai menunjukkan pasokan listrik nasional dalam kondisi andal.

"Jadi pasokan listrik nasional dalam kondisi yang andal, dan ini sangat penting untuk mendukung kesenambungan pertumbuhan ekonomi dan juga kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, dari sisi energi primer, rata-rata hari operasi (HOP) untuk cadangan gas berada di kisaran 12 hari.

Darmawan memastikan pengiriman gas alam cair (LNG) berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.

Menurut dia, dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pemenuhan kuota gas nasional turut menjaga pasokan bagi pembangkit listrik PLN.

"HOP atau hari operasi untuk cadangan gas ini rata-rata sekitar 12 hari. Artinya secara umum pengiriman LNG sudah terjadwal dan secara umum tidak ada kendala," ucapnya.

Kemudian dari sisi stok batu bara nasional, hingga April 2026 juga berada dalam kondisi aman dengan rata-rata 15,9 hari operasi.

Kondisi ini mencerminkan ketersediaan bahan bakar yang cukup untuk operasional pembangkit listrik.

"Untuk itu kami juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian ESDM agar tren HOP batu bara terus menunjukkan peningkatan, dan ini tentu saja dalam rangka memperkuat keandalan pasokan listrik nasional," ungkap Darmawan.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan pasokan listrik tetap berada dalam level aman dan terkendali sesuai dengan standar nasional di tengah dinamika geopolitik global saat ini, terutama memanasnya konflik di Timur Tengah.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, bersama badan usaha terkait terus memantau pergerakan stok energi secara harian.

Untuk sektor kelistrikan dan bahan bakar rumah tangga, dipastikan tidak ada kendala pasokan yang berarti. "Batu bara juga untuk PLN, rata-rata di 14-15 hari itu memang batas minimal standar nasional kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com,JAKARTA — PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat koordinasi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna memastikan pasokan energi primer bagi sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.

Pengadaan batu bara dilakukan melalui mekanisme rapat penjadwalan bulanan yang melibatkan PLTU serta pemasok batu bara terkait. Pemasok batu bara juga disebut berkomitmen memprioritaskan pemenuhan kebutuhan domestik sebelum ekspor.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan koordinasi yang dilakukan bersama operator pembangkit dan pemasok batu bara bertujuan menjaga kesinambungan pasokan bagi pembangkit listrik di dalam negeri.

“Dengan mekanisme ini, koordinasi antara pembangkit, komitmen pemasok batu bara untuk memprioritaskan pasokan batu bara dalam negeri sebelum ekspor, serta regulator diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pasokan energi primer bagi sistem kelistrikan nasional,” ujar Mamit dalam keterangan resminya, Senin (16/3/2026).

Dalam hal ini, PLN EPI berperan sebagai pelaksana kuasa pengadaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit yang dikelola oleh PLN, PLN Indonesia Power, dan PLN Nusantara Power.

“PLN EPI berfungsi sebagai pelaksana pengadaan berdasarkan kuasa dari PLN, PLN IP, dan PLN NP untuk memenuhi kebutuhan yang telah dihitung dan ditetapkan oleh PLN, PLN IP, dan PLN NP sebagai pengelola PLTU terkait,” katanya.

Pihaknya juga memfasilitasi rapat penjadwalan bulanan yang melibatkan PLN, PLN Indonesia Power, PLN Nusantara Power, serta pemasok batu bara. Forum tersebut digunakan untuk menentukan jadwal pengapalan, tujuan pengiriman, kuantitas pasokan, hingga sumber batu bara yang dibutuhkan oleh masing-masing pembangkit.

“Mekanismenya mempertimbangkan kebutuhan pembangkit serta kesepakatan antara pemasok batu bara dan PLTU masing-masing,” ujarnya.

Koordinasi logistik tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Keandalan rantai pasok batu bara untuk PLTU dinilai penting dalam menopang stabilitas sistem kelistrikan nasional yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT PLN (Persero) menyiapkan sistem kelistrikan nasional yang andal dalam menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo usai meninjau langsung kesiapan sejumlah pembangkit strategis, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Cilegon, Banten Senin (16/3/2026).

Darmawan menjelaskan, secara nasional PLN memproyeksikan beban puncak kelistrikan pada periode Idulfitri tahun ini akan mencapai 35.017 megawatt (MW). Dengan daya mampu pasok sebesar 51.967 MW, maka masih terdapat cadangan daya yang mencukupi sebesar 16.950 MW.

“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), PLN terus siaga agar sistem kelistrikan andal untuk Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026 di seantero Indonesia," ucap Darmawan.

Dia melanjutkan, kesiapan ini diperoleh lewat asesmen ketat yang telah dilakukan sejak jauh-jauh hari, mulai dari sisi hulu yakni pembangkitan, hingga sisi hilir pada jaringan distribusi ke pelanggan.

“Kami juga sudah cek pasokan energi primer nasional aman, mulai dari batu bara, gas, hingga BBM. Pemeliharaan sistem transmisi dan gardu induk juga telah tuntas dilakukan jauh sebelum Ramadan dan Idulfitri” ujar Darmawan.

Selain itu, PLN juga menyiagakan 72.053 personel yang tersebar di 3.700 posko siaga di seluruh Indonesia selama periode RAFI 2026. Mobilitas personel tersebut didukung oleh 4.901 unit mobil operasional dan 4.594 unit motor operasional guna memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan kelistrikan.

"Petugas kami all out untuk terus menjaga agar suplai listrik aman di lapangan. Kami juga melakukan pengamanan berlapis di lokasi-lokasi prioritas yang diperkirakan mengalami peningkatan aktivitas masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, seperti tempat ibadah, titik transportasi, pusat keramaian, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit," ujar Darmawan.

Guna mendukung operasional di lapangan, PLN menyiapkan berbagai peralatan pendukung seperti 2.005 unit genset, 773 unit Uninterruptible Power Supply (UPS), 1.349 unit gardu bergerak (UGB), serta 429 unit truk crane yang siap digunakan. Upaya ini dilakukan agar suplai listrik yang andal untuk masyarakat terus terjaga.

“Dengan cadangan daya yang cukup, sistem kelistrikan nasional berada dalam kondisi aman. Sehingga masyarakat dapat menikmati momen berkumpul serta menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan nyaman,” kata Darmawan.

Sementara itu, khusus pada sistem kelistrikan Jawa–Madura–Bali (Jamali), PLN memproyeksikan beban puncak sebesar 22.453 MW dengan daya mampu pasok mencapai 33.497 MW, sehingga sistem tetap dalam kondisi aman dengan cadangan daya sekitar 11.044 MW.

Darmawan juga meninjau kesiapan PLTGU Cilegon yang menjadi salah satu pembangkit strategis dalam menopang sistem kelistrikan di wilayah Jamali. PLTGU Cilegon yang dioperasikan oleh subholding PLN Indonesia Power ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 740 MW, yang terdiri dari dua unit turbin gas masing-masing 240 MW serta satu unit turbin uap 260 MW.

Pembangkit ini berperan penting dalam menopang keandalan subsistem 150 kilovolt (kV) Cilegon yang memasok kebutuhan listrik untuk kawasan industri serta masyarakat di wilayah Banten, sekaligus terhubung dengan sistem interkoneksi Jawa–Bali.

Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernardus Sudarmanta menegaskan pihaknya terus mengupayakan agar seluruh unit pembangkit dalam kondisi optimal untuk mendukung keandalan sistem selama periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H.

"Seluruh unit mesin di PLTGU Cilegon dalam kondisi prima untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan selama Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Kami telah menyiapkan personel siaga, memastikan keandalan peralatan, serta melakukan monitoring operasi secara intensif agar pasokan listrik tetap andal bagi masyarakat dan industri," kata Bernadus.

Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (PLN IP) memastikan pasokan listrik nasional tetap aman dan stabil selama periode Idulfitri tahun ini.

Secara keseluruhan, PLN IP memiliki daya mampu pasok sebesar 15,03 gigawatt (GW) yang siap dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta menjaga stabilitas sistem kelistrikan nasional selama masa siaga Idulfitri 1447 H.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan bahwa kesiapan operasional pembangkit menjadi prioritas perusahaan untuk memastikan pasokan listrik tetap andal selama momen Idulfitri.

PLN Indonesia Power, imbuhnya, berkomitmen untuk memastikan seluruh unit pembangkit beroperasi secara optimal melalui kesiapan infrastruktur, penguatan sistem operasi, serta dukungan sumber daya manusia yang profesional.

Sejalan dengan itu, PLN IP menyiagakan 114 posko siaga dan 12.597 personel yang tersebar di berbagai unit pembangkit guna menjaga keandalan pasokan listrik selama periode perayaan Idulfitri.

“Dengan dukungan daya mampu pasok sebesar 15,03 GW serta kesiapsiagaan 114 posko dan 12.597 personel, kami siap menjaga keandalan pasokan listrik selama periode Idulfitri agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan nyaman,” kata Bernadus, Senin (9/3/2026) malam.

Dia menekankan bahwa kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari upaya PLN Indonesia Power dalam menjaga keandalan sistem pembangkitan serta memastikan pasokan listrik tetap aman dan stabil bagi masyarakat selama periode Idulfitri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PLN Enjiniring meraih dua penghargaan dalam ajang Indonesia Top Achievements of the Year 2026 sebagai pengakuan atas transformasi organisasi dan kontribusinya dalam pembangunan infrastruktur energi nasional. Penghargaan tersebut menegaskan peran perusahaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan kelistrikan Indonesia.

Penghargaan yang diterima yakni Excellence in Engineering Partnership for National Energy Infrastructure 2026 untuk PLN Enjiniring dan Best Transformational Leader in Energy Engineering 2026 untuk Direktur Utama PLN Enjiniring Chairani Rachmatullah.

Direktur Utama PLN Enjiniring mengatakan, penghargaan tersebut menjadi pengakuan sekaligus tanggung jawab untuk terus meningkatkan kontribusi perusahaan. “Penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, tetapi amanah bagi kami untuk terus berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan nasional,” kata Chairani melalui keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Chairani mengatakan, perusahaan terus melakukan transformasi yang mencakup penguatan struktur organisasi, digitalisasi proses kerja, serta pengembangan budaya perusahaan. PLN Enjiniring juga memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui capacity building dan strategic partnership. “Karena kami meyakini talenta unggul adalah fondasi utama keberhasilan transformasi,” ujar Chairani.

Dewan juri ITAY 2026 menilai perusahaan ini berperan sebagai mitra engineering strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Penilaian dilakukan berdasarkan transformasi organisasi, termasuk penyesuaian struktur agar lebih responsif terhadap proyek strategis serta penerapan digitalisasi dalam proses engineering.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam penilaian. PLN Enjiniring dinilai melakukan capacity building melalui kemitraan dengan institusi pendidikan, mitra global, dan pelaku industri untuk memperkuat kompetensi engineering.

Salah satu dewan juri, Prof Martani Huseini, mengatakan, transformasi sektor energi membutuhkan kepemimpinan kuat dan kompetensi teknis yang memadai. “PLN Enjiniring menunjukkan keduanya dalam mendukung pembangunan nasional,” kata Martani.

Founder ITAY Arief Hidayat Thamrin mengatakan, penghargaan diberikan kepada institusi yang mampu menunjukkan keunggulan teknis sekaligus beradaptasi terhadap perubahan. “Penghargaan ini diberikan kepada institusi yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga mampu bertransformasi dan memberi dampak nyata bagi keberlanjutan energi Indonesia,” kata Arief.

PLN Enjiniring merupakan anak usaha PT PLN Persero yang bergerak di bidang engineering ketenagalistrikan dan terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur energi nasional. Penghargaan ITAY 2026 ditetapkan melalui proses seleksi dewan juri independen berdasarkan kriteria prestasi, inovasi, transformasi, kompetensi inti, dan kontribusi perusahaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan baterai penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS) menjadi bagian tak terpisahkan dari penguatan keandalan sistem kelistrikan nasional, seiring dengan meningkatnya penetrasi energi terbarukan dan kebutuhan listrik energi terbarukan di sektor industri.

Co-Founder & Director of Technology Xurya Daya Indonesia Edwin Widjonarko mengatakan, pengembangan BESS pada dasarnya bukan untuk mengejar keuntungan tambahan (upside), melainkan sebagai proteksi terhadap risiko (downside) pada sistem kelistrikan.

“Integrasi BESS adalah keniscayaan bagi keandalan jaringan listrik nasional sebagai infrastruktur kritis,” ujarnya dalam jawaban tertulis kepada Bisnis, Kamis (28/1/2026).

Menurut Edwin, dibandingkan dengan teknologi baterai penyimpanan lainnya, BESS memiliki keunggulan teknis signifikan karena kapasitasnya yang besar serta frekuensi respons yang sangat cepat.

Dengan karakteristik tersebut, BESS tidak hanya berfungsi sebagai cadangan listrik (backup), tetapi juga mampu meningkatkan kualitas daya, serupa dengan fungsi capacitor bank.

Kemampuan ini membuat BESS relevan tidak hanya bagi jaringan PLN, tetapi juga bagi sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap gangguan listrik berdurasi sub-detik. “Rumah sakit, pabrik berteknologi tinggi seperti semikonduktor dan bahan kimia, pusat data, hingga industri presisi lainnya akan sangat diuntungkan,” katanya.

Edwin menambahkan, penurunan harga BESS yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir membuka peluang implementasi yang lebih luas, baik pada skala jaringan maupun komersial dan industri.

Sejalan dengan temuan studi EMBER yang mencatat turunnya biaya proyek BESS secara global, Xurya juga mengamati tren serupa di dalam negeri.

Selama tujuh tahun terakhir, perusahaan memantau biaya investasi capex BESS di Indonesia, yang menurun drastis dalam satu hingga dua tahun terakhir, khususnya untuk teknologi baterai lithium-ion.

Meski demikian, Edwin mencatat harga BESS masih sangat bervariasi, tergantung pada merek, form factor, serta apakah baterai dijual dalam bentuk solusi containerized atau unit yang lebih kecil.

“Namun, kami sudah mulai melihat kondisi tertentu di mana integrasi BESS dapat bersaing dengan harga listrik di Indonesia,” ujarnya.

Xurya saat ini telah mulai mengintegrasikan BESS pada sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan energi surya. Kendati begitu, BESS belum dijadikan standar pada seluruh proyek.

“BESS kami posisikan sebagai solusi bernilai tambah. Fokus kami saat ini adalah klien komersial dan industri di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN, tetapi membutuhkan keandalan pasokan listrik yang tinggi,” jelas Edwin.

Ke depan, Xurya memperkirakan adopsi BESS di Indonesia akan berkembang secara bertahap, seiring dengan penyesuaian regulasi, struktur tarif, serta kesiapan sistem kelistrikan nasional. Oleh karena itu, perusahaan memilih memulai dari use case yang jelas secara ekonomi.

“Solar plus storage kami jadikan bagian dari strategi jangka panjang untuk menghadirkan solusi energi yang lebih fleksibel dan andal bagi pelaku usaha,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjalin kerja sama dengan PT Siemens Indonesia untuk memperkuat ekosistem kelistrikan dan industri nasional. Melalui kolaborasi ini, BNI menyediakan fasilitas pembiayaan bagi mitra dan distributor Siemens dengan total plafon mencapai Rp 300 miliar.

Kerja sama tersebut mencakup pembiayaan proyek (project financing) dan pembiayaan modal kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek serta menjaga keberlanjutan arus kas para distributor resmi Siemens di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan melalui Distributor Financing Corporate Agreement yang ditandatangani oleh Corporate Banking 1 Division Head BNI Andrean Palonggam dan Chief Financial Officer Siemens Indonesia Yudyliz Sevina Mawuntu, belum lama ini.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan kolaborasi ini sejalan dengan strategi BNI dalam memperluas pembiayaan berbasis ekosistem bisnis, khususnya bagi korporasi global yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor kelistrikan, teknologi, dan industri manufaktur nasional.

"Melalui kerja sama ini, BNI memastikan dukungan pembiayaan yang terstruktur dan kompetitif bagi mitra dan distributor Siemens Indonesia, sehingga proyek-proyek strategis dapat berjalan optimal dan berkelanjutan," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Melalui skema Distributor Financing, BNI menyalurkan pembiayaan berbasis transaksi riil kepada distributor Siemens. Skema ini dinilai memiliki profil risiko yang lebih terukur karena didukung oleh hubungan bisnis jangka panjang antara principal dan distributor, serta kebutuhan proyek yang jelas.

Siemens Indonesia merupakan anak usaha Siemens AG, perusahaan teknologi asal Jerman yang beroperasi di Indonesia sejak 1973. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dan teknologi elektronik serta telah menjadi nasabah BNI sejak 2018, dengan basis operasional di Jakarta Timur dan didukung sekitar 500 karyawan.

Selama beroperasi di Indonesia, Siemens berperan sebagai mitra strategis dalam pengembangan sektor kelistrikan dan industri melalui solusi elektrifikasi, otomatisasi, dan digitalisasi. Inisiatif tersebut mendukung transisi energi serta transformasi industri yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Okki menambahkan, kerja sama pembiayaan berbasis ekosistem seperti ini memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik principal, distributor, maupun perbankan, karena mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan terukur.

"BNI akan terus memperluas pembiayaan ekosistem untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti energi, elektronik, infrastruktur, dan manufaktur, sekaligus memperkuat peran BNI sebagai mitra keuangan utama bagi korporasi nasional dan global," kata Okki.

Dengan dukungan pembiayaan sebesar Rp300 miliar tersebut, kolaborasi BNI dan Siemens Indonesia diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri kelistrikan nasional, mendorong investasi sektor strategis, serta memperluas peluang usaha bagi mitra dan distributor di berbagai wilayah Indonesia.