Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri menilai perluasan konsumsi beras fortifikasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait keterjangkauan harga, distribusi, dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat produk tersebut.

Direktur Koalisi Fortifikasi Indonesia (KFI) Nina Sardjunani mengatakan keberhasilan pengembangan beras fortifikasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh akses masyarakat terhadap produk tersebut.

Menurutnya, keterjangkauan harus dipahami secara lebih luas, mencakup aspek harga maupun kemudahan memperoleh produk di berbagai wilayah.

“Untuk supaya harga ini masuk dan lebih terjangkau, karena keterjangkauan ada beberapa hal yang paling pokok dalam ketahanan pangan meliputi jarak dan kemampuan ekonomi,” ujarnya dalam forum Miller for Nutrition di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Nina menjelaskan KFI mendorong pengembangan penggilingan padi di berbagai daerah agar dapat memproduksi beras fortifikasi secara lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu memangkas biaya distribusi sekaligus memperluas jangkauan produk hingga ke masyarakat di berbagai wilayah.

Selain memperkuat jaringan produksi dan distribusi, KFI juga berupaya menjaga harga beras fortifikasi tetap terjangkau. Menurut Nina, tujuan utama program fortifikasi adalah membantu mengatasi persoalan kekurangan gizi, sehingga produk tidak boleh menjadi komoditas yang hanya dapat diakses kelompok tertentu.

“Karena niat kita adalah beras fortifikasi ini untuk mengentaskan kekurangan gizi masyarakat kecil,” katanya.

Beras fortifikasi merupakan beras yang diperkaya dengan berbagai mikronutrien penting seperti zat besi, zinc, asam folat, vitamin B1, dan B2.

Produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat karena beras merupakan makanan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh penduduk Indonesia.

“Beras sebagai makanan pokok bisa menjadi kendaraan membawa zat-zat penting tersebut untuk meningkatkan angka anemia dan defisiensi vitamin A,” ujar Nina.

KFI memperkirakan biaya fortifikasi relatif rendah, yakni sekitar Rp1.000 per kilogram beras atau setara tambahan biaya sekitar Rp15.900 per orang setiap tahun.

Meski demikian, Nina menilai tantangan terbesar bukan berada pada biaya tambahan tersebut, melainkan pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat beras fortifikasi.

Menurutnya, tanpa edukasi yang memadai, masyarakat belum tentu bersedia membeli produk tersebut meskipun harganya dibuat lebih terjangkau.

“Kalau rakyatnya tidak paham manfaatnya, meskipun harganya dimurahkan tidak akan beli juga,” katanya.

Karena itu, KFI mendorong peningkatan sosialisasi mengenai manfaat beras fortifikasi sebagai bagian dari strategi perbaikan kualitas gizi dan sumber daya manusia Indonesia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Dasep Suryanto menilai strategi pemasaran juga perlu disesuaikan agar produk lebih mudah diterima konsumen.

Menurutnya, beras fortifikasi dapat dipasarkan dalam kemasan yang lebih kecil, seperti 1 kilogram atau 2,5 kilogram, sehingga harga pembelian awal menjadi lebih ringan bagi masyarakat.

Langkah tersebut dinilai dapat memperluas akses sekaligus mengurangi persepsi bahwa beras fortifikasi merupakan produk premium.

“Kalau yang khusus itu jangan sampai menjangkau ke angka Rp90.000, di bawah Rp90.000,” ujar Dasep mengenai harga kemasan 5 kilogram yang dinilai masih berada dalam jangkauan konsumen.

Pelaku industri berharap kombinasi antara edukasi masyarakat, penguatan distribusi, serta strategi harga dan kemasan yang lebih sesuai dengan daya beli konsumen dapat mempercepat adopsi beras fortifikasi di Indonesia.

Dengan semakin luasnya konsumsi beras fortifikasi, program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen untuk membantu mengurangi masalah kekurangan mikronutrien dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Foodbank of Indonesia (FOI) menilai ketahanan pangan masyarakat makin rentan karena hilangnya lumbung pangan komunitas di tengah ketergantungan yang besar terhadap pasokan negara dan pasar.

Sekretaris Jenderal FOI Pusat Kholid Novianto mengatakan masyarakat saat ini tidak lagi memiliki cadangan pangan mandiri seperti lumbung desa yang dulu menjadi penyangga ketika harga pangan melonjak atau pasokan terganggu.

Menurutnya, lumbung pangan masyarakat kini telah bergeser menjadi sekadar kemampuan daya beli di dompet.

“Lumbungnya sekarang punya Bulog, yang di masyarakat sudah tidak ada. Lumbungnya sudah diganti dalam bentuk dompet,” ujar Kholid dalam Rembug Pangan di Depok, Rabu (20/5/2026).

Dia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat makin rentan ketika terjadi lonjakan harga pangan. Dalam situasi ekstrem, kenaikan harga beras dapat langsung mengancam akses pangan rumah tangga.

“Tiba-tiba beras satu kilo menjadi Rp50.000 misalnya, orang sudah tidak bisa makan sekarang. Kenapa? Karena sudah tidak ada lumbungnya,” katanya.

Kholid mengingatkan ketergantungan penuh terhadap stok pangan pemerintah menyimpan risiko besar apabila suatu saat negara gagal menjaga stabilitas pasokan maupun harga pangan.

“Ketergantungan pada pemerintah yang berlebihan akan membawa kerawanan apabila suatu saat terjadi kegagalan massal ataupun pemerintah gagal mempertahankan harga,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya lumbung pangan komunitas justru meningkatkan kerawanan pangan nasional karena masyarakat tidak lagi memiliki mekanisme cadangan berbasis lokal.

Selain itu, FOI juga menyoroti fenomena homogenisasi pangan yang dinilai makin kuat dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia.

Kholid berpandangan ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan utama terus meningkat, termasuk di daerah yang sebelumnya memiliki pangan lokal khas seperti sagu di Papua.

“Orang Papua yang biasa makan sagu, sekarang makan nasi tiga kali sehari,” katanya.

Menurutnya, homogenisasi pangan tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga produk berbasis gandum dan konsumsi ayam ras pabrikan.

“Dulu makanan beragam, tanah bisa ditanami berbagai sayuran, orang bisa ambil sayur dari kebun sendiri. Sekarang semua jadi sawah, jadi hanya ada nasi, terus pangan murah bahan bakunya gandum, dan proteinnya hanya ayam pabrik,” ujarnya.

Dia menilai ketergantungan berlebihan terhadap beras menjadi persoalan serius karena kebutuhan produksi pangan nasional makin berat ketika seluruh masyarakat menggantungkan konsumsi pada komoditas yang sama.

Kholid menyoroti paradoks sektor pangan nasional. Di satu sisi produksi padi meningkat dan pemerintah terus mendorong swasembada, tetapi angka gizi buruk dinilai masih tinggi.

Menurutnya, hasil survei nasional menunjukkan prevalensi gizi buruk masih mendekati 20% dan di sejumlah provinsi bahkan berada di kisaran lebih dari 30%.

“Produksi padi meningkat, kita bicara swasembada, tetapi ternyata angka gizi buruk masih tinggi,” katanya.

Karena itu, FOI mendorong pemerintah mulai memperkuat kembali keragaman pangan lokal agar ketahanan pangan masyarakat tidak hanya bertumpu pada beras.

“Kalau kita hanya tergantung pada nasi, itu sangat bahaya,” ujar Kholid.

Bisnis.com, JAKARTA — Fluktuasi harga beras kembali menguji ketahanan sistem pangan nasional yang selama ini bertumpu pada satu komoditas utama. Di tengah tekanan tersebut, program diversifikasi pangan yang telah lama digaungkan kembali disorot. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, nasi masih menjadi konsumsi utama. Preferensi ini tidak hanya dipengaruhi faktor harga dan ketersediaan, tetapi juga budaya yang telah mengakar lintas generasi. Hal ini setidaknya tecermin dalam kalimat, Belum kenyang kalau belum makan nasi.

Namun konsumsi nasi yang besar tak lepas dari dinamika beras sebagai bahan bakunya. Sebagai komoditas global dengan neraca yang sangat sensitif, kenaikan harga beras tak semata dipicu faktor pasokan domestik.

Tekanan eksternal seperti kenaikan biaya bahan baku, kemasan, dan logistik akibat dinamika geopolitik global turut berpengaruh. Kondisi ini mempertegas kerentanan sistem pangan yang bertumpu pada satu komoditas utama.

Di sisi lain, agenda diversifikasi pangan terus menunjukkan progres, namun belum cukup kuat untuk menggeser dominasi beras dalam pola konsumsi nasional.

Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto menyampaikan diversifikasi pangan merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan.

“Diversifikasi pangan merupakan agenda strategis jangka panjang yang terus diperkuat untuk mendukung ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menjelaskan kualitas konsumsi masyarakat terus membaik, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan yang mencapai 95,1 pada 2025, naik dari 93,5 pada 2024 dan melampaui target nasional 94,0.

Namun, perbaikan kualitas tersebut belum diikuti perubahan struktur konsumsi. Secara agregat, konsumsi pangan masih didominasi beras dan terigu, sementara pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu belum mengalami peningkatan signifikan.

Ketergantungan ini terlihat dari kebutuhan beras nasional yang diproyeksikan mencapai 31 juta ton pada 2026, dengan konsumsi rumah tangga sekitar 22,58 juta ton atau 87,3 kg per kapita per tahun.

Menurutnya, dominasi beras tidak hanya dipengaruhi faktor ketersediaan dan harga, tetapi juga budaya yang telah mengakar lintas generasi. Infrastruktur produksi dan distribusi beras yang lebih matang turut memperkuat posisi komoditas ini dibandingkan pangan alternatif.

Data Konsumsi Padi-padian dan Umbi-umbian 2025

Catatan Penting

• Konsumsi beras hampir enam kali lipat dibanding terigu
• Total konsumsi umbi-umbian masih di bawah 20% dari total
• Diversifikasi pangan masih terbatas di luar beras

Sumber:Susenas Maret 2025, Badan Pangan Nasional, diolah

Senada, Peneliti Indef Afaqa Hudaya juga menilai dominasi beras merupakan hasil dari sistem pangan yang terbentuk secara struktural sejak lama.

“Ini bukan sekadar soal pilihan konsumsi, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem pangan yang terbentuk secara struktural,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang selama ini cenderung bias terhadap beras melalui subsidi dan bantuan sosial turut melemahkan insentif pengembangan pangan alternatif.

Di sisi lain, diversifikasi dinilai tetap realistis dari sisi potensi, mengingat Indonesia memiliki keragaman sumber pangan lokal. Namun, implementasinya menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari preferensi konsumen hingga keterbatasan rantai pasok.

“Diversifikasi tidak cukup dilakukan melalui program normatif, tetapi harus berbasis pasar yang dibentuk secara aktif oleh pemerintah,” katanya.

Hambatan perubahan pola konsumsi juga datang dari aspek kepraktisan dan ketersediaan. Produk pangan lokal dinilai masih kalah dibandingkan beras yang lebih mudah diakses dan diolah.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI) Kusnan menambahkan bahwa meskipun ada tren peningkatan konsumsi pangan non-beras di kalangan urban, pergeseran tersebut belum signifikan secara nasional.

“Di level masif, tantangannya adalah ketergantungan psikologis. Beras masih dianggap sebagai pangan utama yang paling mudah diakses dan diolah,” ungkapnya.

Dari sisi produksi, petani masih cenderung memilih padi karena kepastian pasar yang lebih terjamin, dukungan infrastruktur irigasi, serta pengetahuan budidaya yang sudah mapan.

Komoditas alternatif seperti singkong dan sorgum dinilai memiliki ketahanan yang baik terhadap perubahan iklim, namun menghadapi kendala pada ketersediaan benih, industri pengolahan, dan efisiensi distribusi.

“Petani ragu menanam sorgum dalam skala besar jika tidak ada pabrik pengolah di dekat lahan mereka,” kata Kusnan.

Persoalan harga juga menjadi tantangan utama. Komoditas alternatif belum memiliki dukungan harga yang kuat, sementara biaya logistik yang masih tinggi menekan daya saing di tingkat konsumen.

Pemerintah berupaya menjawab tantangan tersebut melalui Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 yang mengatur percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi lokal.

Kebijakan ini mencakup penguatan dari hulu hingga hilir, mulai dari peningkatan produktivitas, pengembangan industri pengolahan, hingga efisiensi distribusi dan penciptaan pasar.

Selain itu, intervensi juga diarahkan pada perubahan perilaku konsumsi melalui edukasi, kampanye pangan lokal, serta integrasi dalam program bantuan sosial dan makan bergizi.

Namun, perubahan pola konsumsi dinilai bisa membutuhkan waktu panjang. Afaqa memperkirakan dampak awal baru terlihat dalam 3 hingga 5 tahun, sementara perubahan signifikan dapat memakan waktu hingga dua dekade.

“Yang diubah bukan hanya produksi, tetapi juga kebiasaan, sistem distribusi, dan industri pengolahan,” ujarnya.

Di tengah tekanan harga beras, diversifikasi pangan menjadi semakin relevan. Namun, tanpa pembenahan menyeluruh pada sisi produksi, distribusi, dan permintaan, upaya tersebut berisiko berjalan lambat dan tidak mampu mengurangi ketergantungan secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan eskalasi Amerika Serikat (AS)-Israel terhadap Iran tidak berdampak terhadap sektor pertanian dan peternakan dalam negeri.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan kondisi pangan nasional tetap terkendali di tengah ketidakpastian geopolitik global.

“[Pertanian dan peternakan] tidak terganggu, aman-aman,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Adapun untuk mengantisipasi dampak geopolitik terhadap harga bahan baku seperti pupuk, Amran mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan produksi beras tetap aman.

“Aku keliling nih, cek, pastikan bahwa produksi beras aman. Kita harus pastikan dengan kondisi geopolitik yang tidak menentu. Ini hampir pasti harga bahan baku bisa naik, pupuk. Makanya kita antisipasi pangan kita cukup, protein kita cukup, Indonesia aman,” tegasnya.

Dia juga memastikan distribusi pupuk tidak mengalami hambatan akibat penutupan di Selat Hormuz, sehingga pasokan pupuk tetap aman.

Untuk diketahui, Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Sekitar 20–30% pasokan minyak global melintasi perairan ini, menjadikannya salah satu choke point energi terpenting di dunia.

Selain itu, selat ini juga menjadi penghubung utama jalur pelayaran antara Teluk Persia dan pasar global di Asia, Eropa, serta Amerika.

“Nggak terhambat. Aman. Sudah, pupuknya sudah masuk. Pupuk ini pasokannya cukup, bahkan dibanding tahun sebelumnya, itu kalau tidak salah terakhir ya, naik 40% Januari—Februari. Bisa aman lah, pupuk kita,” jelasnya.

Lebih lanjut, Amran juga mengungkap eskalasi AS—Israel terhadap Iran sempat ditanyakan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada malam sebelumnya. Namun, Amran menegaskan bahwa stok pangan nasional dalam kondisi lebih dari cukup, terutama beras.

“Sempat ditanya Pak Presiden kemarin malam. Pangan kita lebih dari cukup. Ingat pangan yang menjadi sangat inti pangan kita untuk Indonesia karbohidrat dan beras,” ujarnya.

Amran menyebut beras tetap menjadi inti pangan masyarakat Indonesia. Menurutnya, komoditas lain masih dapat disubstitusi, misalnya daging dapat diganti telur atau ikan, sementara sumber karbohidrat bisa dialihkan ke ubi maupun singkong.

Namun demikian, dia menuturkan konsumsi beras masyarakat Indonesia masih sangat dominan, yakni sekitar 70% dari total asupan pangan, atau minimal 65% jika ditambah dengan sayuran dan komoditas lainnya.

Kami sebenarnya sudah menyelenggarakan GPM dan saat Ramadhan diintensifkan supaya masyarakat mudah membeli beras

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengintensifkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi beras selama Ramadhan 1447 H yang diperkirakan sekitar 25 persen dibanding hari biasa.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang Elfiatur Roikhak di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan GPM selama Ramadhan bertujuan membuat masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau.

"Kami sebenarnya sudah menyelenggarakan GPM dan saat Ramadhan diintensifkan supaya masyarakat bisa mudah menjangkau (membeli) beras. Kalau secara tren memang ada peningkatan, prediksinya 25 persen," kata Elfiatur.

Peningkatan konsumsi beras disebabkan banyak faktor, seperti untuk memenuhi kebutuhan memasak saat untuk berbuka puasa dan sahur, kemudian juga karena adanya pelaksanaan tradisi megengan oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diterima dari Dispangtan Kota Malang, per tahunnya konsumsi beras masyarakat di wilayah setempat mencapai 60 ribu ton.

Dia menyampaikan rata-rata per bulan pihaknya perlu memenuhi kebutuhan beras paling tidak 5.000 ton dan saat ini persediaan komoditas tersebut di pasar sekitar 75.667,83 ton.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog, stok beras masih ada 500 ton dan bisa untuk 10 bulan lebih," ucap dia.

Selain dengan Bulog, pihaknya turut berkoordinasi dengan sejumlah daerah yang menjadi sentra penghasil beras di Jawa Timur guna menjaga rantai pasok ke Kota Malang.

Mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras menetapkan untuk harga eceran tertinggi (HET) beras di wilayah Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan sebesar Rp13.500 untuk beras medium dan Rp14.900 untuk beras premium.

"Kami minta pelaku usaha membuat komitmen untuk menjual sesuai HET," ujar dia.

Selain sebagai langkah menyikapi prediksi peningkatan jumlah konsumsi beras, GPM sekaligus menjadi langkah pemerintah daerah tersebut menjaga kestabilan harga di pasar sesuai ketentuan HET pemerintah pusat.

Diharapkan pula strategi ini mampu meminimalkan lonjakan harga di tengah adanya potensi kenaikan kebutuhan konsumsi masyarakat.

"Karena ini (prediksi kenaikan konsumsi) sampai H+7," tuturnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan tiga indikator utama yang menandai posisi Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025. Penilaian tersebut bersandar pada data neraca pangan nasional yang disusun lintas kementerian dan lembaga serta mengacu pada definisi swasembada internasional.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan indikator tersebut mencakup tidak adanya impor beras konsumsi, produksi nasional yang melampaui kebutuhan, serta stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog yang berada pada level tinggi.

“Pertama, kita tahun ini tidak melakukan impor beras lagi. Kedua, produksi kita jauh melebihi konsumsinya. Dan yang ketiga, stok Bulog juga relatif tinggi, lebih dari 3 juta ton,” kata Ketut di Jakarta, dikutip Selasa (6/1/2026).

Ia menyebutkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai 34,71 juta ton. Pada saat yang sama, kebutuhan konsumsi beras tahunan tercatat sebesar 31,19 juta ton, termasuk alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selisih kedua angka tersebut membentuk surplus beras nasional sebesar 3,52 juta ton.

Kondisi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi aman dari sisi pasokan pangan strategis. Produksi yang melampaui konsumsi memberi ruang penguatan cadangan sekaligus menjaga stabilitas distribusi beras di dalam negeri.

Ketut mengatakan rujukan swasembada yang digunakan juga mengacu pada Food and Agriculture Organization (FAO). Lembaga tersebut mendefinisikan swasembada beras tercapai selama porsi impor tidak melampaui 10 persen dari kebutuhan nasional.

“FAO memberikan definisi sepanjang impornya tidak melebihi 10 persen, itu pun swasembada. Apalagi sekarang secara tegas Bapak Presiden dan Bapak Kepala Bapanas menyampaikan tidak ada impor beras konsumsi,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras awal 2026 mencapai 12,529 juta ton. Angkanya meningkat 49,12% dibanding awal 2025 sebesar 8,402 juta ton.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan stok awal 2026 ini sudah termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog sebesar 3,248 juta ton, dan tersebar di rumah tangga, penggilingan, pedagang, serta sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe).

“Tentu kita patut bersyukur dengan kondisi stok beras secara nasional untuk awal tahun 2026, sangat tinggi dan sangat aman. Ini berkat kerja keras para petani dan dukungan Kementerian Pertanian beserta stakeholder lainnya,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Dengan stok awal 2026 mencapai 12,529 juta ton, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras hampir lima bulan ke depan dengan asumsi konsumsi bulanan sebanyak 2,591 juta ton.

Bapanas menilai ketersediaan beras nasional sangat cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat. Ketut juga menambahkan, Indonesia tidak perlu melakukan impor beras konsumsi pada 2026.

“Pemerintah optimistis ketersediaan beras ini sangat kuat. Indonesia telah mencapai swasembada beras,” tambahnya.

Adapun, keputusan ini sejalan dengan Neraca Komoditas Tahun 2026, di mana pemerintah tidak menetapkan kuota impor beras umum maupun bahan baku industri. Dalam hal ini, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk mengoptimalkan beras pecah dan beras ketan pecah lokal sebagai bahan baku industri.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan ketersediaan beras masih sangat aman hingga momen Ramadan dan Lebaran 2026.

“Sekarang tanpa impor, stok kita [CBP] lebih dari tiga juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah. Beras kita surplus. Jadi tidak ada masalah sampai Ramadan. Tidak ada masalah. Semua aman,” kata Amran.

Untuk 2026, Amran menyampaikan pemerintah, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, akan terus berkomitmen menjaga kesejahteraan petani pangan Indonesia. Menurutnya, petani dalam negeri tidak boleh mengalami kerugian, melainkan harus memperoleh penghidupan yang layak.

“Petani dalam negeri kita tidak boleh rugi. Mereka harus sejahtera. Hasil kerja keras mereka harus dapat disalurkan secara luas bagi kebutuhan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dalam kondisi aman dan terkendali.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan stok beras mencukupi dan tersedia di berbagai lini distribusi, termasuk ritel modern.

“Dari hasil pengecekan langsung, kami melihat pasokan pangan, khususnya beras, dalam kondisi cukup dan tidak ada gangguan berarti di tingkat distribusi. Harga juga masih dalam rentang yang terkendali,” ujar Ketut dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (25/12/2025).

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kalkulasi Bapanas yang memastikan ketersediaan beras secara nasional tetap baik sampai akhir tahun.

Bapanas memperkirakan stok beras hingga akhir 2025 mencapai 12,5 juta ton, termasuk stok Perum Bulog. Dengan kebutuhan konsumsi bulanan sekitar 2,5 juta ton, stok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir lima bulan ke depan.

Selain beras, Ketut menyampaikan komoditas pangan pokok lain juga relatif aman. Dia juga menegaskan tidak terdapat kendala distribusi yang signifikan, meski ada tantangan cuaca di beberapa wilayah.

Di samping itu, Bapanas terus memantau pasokan hingga ke tingkat konsumen. Untuk itu, Ketut mengimbau pelaku usaha pangan menjaga etika bisnis dan tidak melakukan praktik permainan harga, terutama saat hari besar atau situasi bencana.

“Pesan Bapak Kepala Badan [Andi Amran Sulaiman] sangat jelas. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebih di saat masyarakat membutuhkan ketenangan dan kepastian. Pemerintah tidak akan ragu menindak jika ditemukan pelanggaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketut menambahkan, jajaran Bapanas bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan telah diperintahkan untuk menjaga pasokan, merespons kebutuhan daerah, dan memperkuat pengawasan di lapangan.

Dalam hal ini, Satgas Pangan, baik pusat maupun daerah, diarahkan turun langsung untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan harga, termasuk Harga Eceran Tertinggi (HET) beras.

Bapanas juga meminta pemerintah daerah melalui dinas pangan dan perdagangan provinsi serta kabupaten/kota mengintensifkan pengawasan harga dan pembinaan pedagang.

“Koordinasi dengan pemerintah daerah terus kami perkuat, terutama dalam penyampaian kebutuhan beras, pengamanan distribusi, serta penyaluran bantuan pangan ke wilayah yang terdampak bencana,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras sebagai komoditas pangan pokok aman sampai momentum Ramadan dan Lebaran 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian (mentan) Andi Amran Sulaiman menuturkan stok akhir tahun untuk cadangan beras pemerintah (CBP) di tahun ini menjadi stok tertinggi. Amran memperkirakan akan ada 3,53 juta ton beras pada akhir 2025.

Menurutnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mampu mengantongi paling banyak 2 juta ton, tapi dengan cara membuka keran impor.

“Sekarang tanpa impor, stok kita 3,5 juta ton. Itu tertinggi sepanjang sejarah. beras kita surplus. Jadi tidak ada masalah sampai Ramadan. Tidak ada masalah. Semua aman,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Sampai dengan 22 Desember 2025, total stok beras yang dikelola Perum Bulog mencapai 3,5 juta ton. Pengadaan setara beras bersumber dari dalam negeri telah Bulog laksanakan sepanjang 2025 hingga mencapai 3,425 juta ton, yang terdiri untuk pasokan CBP 3,185 juta ton dan stok komersial 238.700 ton.

Kemudian, penyaluran stok CBP yang telah direalisasikan Bulog berdasarkan penugasan dari Bapanas secara total telah menyentuh angka 1,548 juta ton.

Lebih lanjut, Bapanas juga telah memastikan kalkulasi ketersediaan beras secara nasional berada dalam tingkat yang sangat baik sampai akhir tahun 2025

Beras memiliki estimasi stok secara nasional sampai akhir 2025 masih dapat berada di 12,5 juta ton. Angka ini sudah termasuk stok yang ada di Bulog.

Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional adalah 2,5 juta ton, maka stok beras nasional nantinya dapat mencukupi hingga hampir 5 bulan lamanya untuk 2026 ke depan.

Untuk itu, Amran meminta para pelaku usaha tidak ada yang memainkan harga jual ke masyarakat, mengingat stok beras secara nasional yang sangat mumpuni.

“Aku minta sekali lagi. Jangan. Masa kita memanfaatkan keadaan, mau Natal, kita jaga sampai tahun baru. Kemudian menuju Ramadan kita jaga. Tidak ada alasan. Sekarang stok Cukup, lebih dari cukup,” pungkasnya.