Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan pembayaran manfaat dana pensiun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Putusan ini membuka ruang bagi peserta dana pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk memilih pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus maupun berkala.

Dalam Putusan Nomor 139/PUU-XXIII/2025 yang dikutip Selasa (30/6/2026), MK menyatakan Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai mewajibkan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala.

Mahkamah memutuskan bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dapat dilakukan secara sekaligus atau berkala sesuai kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.

Perkara ini diajukan oleh empat pekerja PT Freeport Indonesia yang menjadi peserta Dana Pensiun Freeport Indonesia. Mereka menggugat konstitusionalitas Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK karena menilai kewajiban pembayaran manfaat pensiun secara berkala merugikan hak konstitusional pekerja untuk memperoleh imbalan yang adil, kepastian hukum, dan penghidupan yang layak.

Dalam pertimbangannya, MK membedakan antara manfaat dana pensiun dari program pensiun sukarela dengan hak normatif pekerja berupa pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Mahkamah menilai manfaat pensiun dalam program dana pensiun sukarela merupakan manfaat tambahan bagi pekerja ketika memasuki usia pensiun. Sementara itu, pesangon dan hak-hak lain akibat pemutusan hubungan kerja merupakan hak yang wajib dipenuhi pengusaha sehingga keduanya tidak dapat saling menggantikan.

Atas dasar itu, MK menyatakan pembatasan pembayaran manfaat pensiun hanya secara berkala tidak sejalan dengan hak pekerja atas imbalan yang adil dan layak serta kepastian hukum.

Mahkamah menyatakan norma Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) UU PPSK bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai memberikan pilihan kepada peserta untuk menerima manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala.

Dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, serta menolak permohonan selain dan selebihnya.

Sebagai konteks, dalam regulasi sebelum putusan MK, manfaat pensiun sampai dengan Rp500 juta dapat dibayarkan 100% secara sekaligus (lump sum). Sedangkan manfaat pensiun di atas Rp500 juta hanya 20% yang dapat diterima sekaligus, sedangkan 80 persen wajib dibayarkan secara berkala (melalui anuitas atau pembayaran bulanan) sesuai ketentuan OJK. Batas Rp500 juta ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d POJK Nomor 27 Tahun 2023 dan juga menjadi salah satu dalil yang dikemukakan para pemohon dalam perkara ini.

Sedangkan sebagian amar putusan MK sendiri berbunyi:

"Menyatakan norma Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845) yang menyatakan, “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran Manfaat Pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Peraturan Dana Pensiun dapat memuat ketentuan yang mengatur pilihan pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda/duda, atau anak, yang terbentuk dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dibayarkan secara sekaligus atau berkala sesuai dengan kehendak peserta, janda/duda, atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun”.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 164 dan 139lPUU-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Melalui putusan tersebut, peserta program dana pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela, kini dapat memilih pencairan manfaat pensiun secara sekaligus atau berkala sesuai pilihan yang telah direncanakan tentunya.

Permohonan uji materi atau judicial review Perkara 164/PUU/XXIII/2025 ini diajukan empat karyawan PT Freeport Indonesia yaitu Lukas Saleo, Warjito, Haerudin Falah, Achmad Yani. Para Pemohon mempersoalkan manfaat dana pensiun yang dibayarkannya secara sukarela tidak dapat dicairkan secara sekaligus melainkan bertahap.

Padahal, para Pemohon menganggap bahwa dana Pensiun adalah hak pekerja. Manfaat dana pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus dapat digunakan untuk memulai usaha atau hal lain yang telah direncanakan jauh hari secara matang agar di hari tua atau masa pascapensiun pekerja dapat lebih sejahtera dengan mengembangkan usaha dari dana atau manfaat dana Pensiun.

"Putusan MK sangat bijak dan menguntungkan semua pihak," ujar kuasa hukum para pemohon Mustiyah usai menjalani sidang di MK, Senin (29/6/2026).

Menurut Mustiyah, permohonan JR yang diajukan pemohon memang bukan pembatalan terkait aturan pembayaran manfaat dana pensiun yang harus dibayarkan secara berkala, sebagaimana pasal 161 ayat (2), pasal 164 ayat (1) huruf d, dan pasal 164 ayat (2) UU P2SK. Akan tetapi memberikan pilihan atau dinyatakan bertengtangan dengan konstitusi selama tidak dimaknai ada pilihan untuk dibayarkan berkala atau secara sekaligus.

Lihat video: MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota Tetap di Jakarta



“Jadi pada intinya selama pekerja tidak bersepakat untuk dibayarkan secara berkala manfaat dana pensiun harus dibayarkan secara sekaligus sesuai pilihan pekerja. Demikian juga terhadap ahli waris janda, duda atau anak diberikan pilihan untuk mendapatkan dana pensiun secara sekaligus atau berkala,” katanya.

Kuasa hukum lainnya Endang Rokhani menegaskan MK menerima tuntutan yang diajukan oleh para pekerja Freeport tersebut.

“Kesimpulannya tuntutan kita diterima. Terima kasih untuk perjuangan kita semua. Dukungan doa, suport semangat yang luar biasa, kesabaran dan pengorbanan dalam bentuk waktu, saran, ide dan materi yang tidak sedikit tentunya," ujarnya.

"Terima kasih jugan kepada seluruh anggota yang telah dengan sukarela mendanai dan membiayai seluruh perjuangan ini dengan memberikan kontribusi sumbangan dana perjuangan yang telah dipercayakan kepada Pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI," sambungnya.

Seperti diketahui, Ketua MK Suhartoyo dalam sidang tersebut menyatakan jika pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela dibayar sekaligus atau berkala.

"Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang kepesertaannya bersifat sukarela bagi peserta, janda, duda atau anak yang terbentuk dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dibayar secara sekaligus atau berkala," katanya saat membacakan amar putusan Senin (29/6/2026).

"Sesuai dengan kehendak peserta, janda, duda atau anak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur dana pensiun,"

Selain itu, MK juga menyatakan Pasal 164 ayat (2) UU P2SK inkonstitusional. Sebelumnya, ketentuan tersebut membatasi pembayaran manfaat pensiun pertama kali secara sekaligus paling banyak 20%. Dengan putusan ini, peserta dapat menerima manfaat sesuai pilihannya sebagaimana diatur dalam amar putusan.

Dalam pertimbangannya, MK menegaskan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi ketika hubungan kerja berakhir karena pensiun atau pemutusan hubungan kerja.

"Maka menurut Mahkamah uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan hak pekerja buruh yang di-PHK karena berakhir masa kerjanya atau pensiun wajib dibayar sekaligus," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih saat membacakan pertimbangan.

Mahkamah juga menyatakan iuran yang telah dibayarkan pengusaha dalam program dana pensiun dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pembayaran pesangon dan hak pekerja lainnya. Namun, MK menegaskan manfaat pensiun dalam program dana pensiun merupakan manfaat tambahan untuk menjaga kesinambungan penghasilan pada masa tua.

Sementara itu, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak merupakan hak pekerja yang muncul karena berakhirnya hubungan kerja. Karena memiliki fungsi yang berbeda, Mahkamah menilai kedua manfaat tersebut tidak dapat dipersamakan.

"Oleh karena itu kedua manfaat yang diterima pekerja buruh tersebut tidak dapat saling menggantikan satu sama lain," kata Enny.

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan Dharma Pongrekun . Dalam gugatan ini, Dharma menguji sejumlah pasal berkaitan dengan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Putusan atas perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan aturan mengenai KLB dan wabah dalam UU Kesehatan tetap konstitusional serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menanggapi dalil pemohon mengenai Pasal 353 Ayat (2) Huruf G. Pemohon, dalam hal ini Dharma Pongrekun menilai frasa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam penetapan status KLB menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran luas.

Namun, MK berpendapat bahwa pendelegasian kewenangan kepada Menteri Kesehatan merupakan hal lazim secara administratif untuk mengatur hal-hal teknis yang dinamis.

"Penetapan dimaksud tidak dapat dilakukan di luar asas-asas dan prinsip penyelenggaraan dalam UU 17 Tahun 2023. In casu, asas dan prinsip dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memuat esensi yang dimohonkan pemohon," katanya.

Terkait Pasal 394 yang mewajibkan setiap orang mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah, MK menegaskan bahwa aturan tersebut adalah konsekuensi logis dari tanggung jawab negara. Mahkamah menilai efektivitas tindakan pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat.

"Secara konstitusional, kewajiban tersebut sejalan dengan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," ucapnya.

MK juga menolak keberatan pemohon atas Pasal 395 Ayat (1) yang mewajibkan setiap orang melaporkan adanya orang yang diduga sakit berpotensi KLB. Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa warga negara tidak memiliki kompetensi medis untuk melakukan penilaian tersebut.

Mahkamah menjelaskan bahwa pasal tersebut adalah instrumen early warning system. Masyarakat tidak diminta melakukan diagnosis medis profesional melainkan melaporkan pengetahuan faktual berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.

"Kata harus dalam segera melaporkan tidak dimaknai sebagai sanksi, melainkan wujud partisipasi warga negara. Menjadi tidak tepat jika dimaknai menjadi berhak, karena partisipasi masyarakat akan kehilangan esensinya," katanya.

Mengenai Pasal 400 tentang larangan menghalang-halangi penanggulangan KLB serta Pasal 446 terkait sanksi pidana (overcriminalization), MK berpendapat bahwa karakteristik wabah berbeda dengan kondisi normal karena mengancam keselamatan publik secara luas.

"Norma Pasal 446 hakikatnya merupakan wilayah pembentuk undang-undang (criminal policy). Tujuannya bukan semata menghukum melainkan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kesehatan masyarakat dan keselamatan publik (protection of public health and safety)," ujar Adies.

Mahkamah menyimpulkan seluruh dalil yang diajukan pemohon, mulai dari kriteria KLB hingga potensi kriminalisasi dalam penanganan wabah adalah tidak berdasar menurut hukum.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 29 permohonan uji materi pada Senin.

Dilansir laman resmi MK, sidang akan digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.

Salah satu permohonan yang akan diputus, yaitu uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan mantan wakil kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dharma Pongrekun.

Dalam permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026 itu, Dharma yang juga calon gubernur DKI Jakarta tahun 2024 mempersoalkan tidak adanya indikator pasti mengenai kejadian luar biasa (KLB) dan wabah dalam UU Kesehatan.

Selain itu, ada pula permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi UU Pilkada. Empat mahasiswa menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Mereka meminta penegasan pilkada dilakukan hanya secara langsung.

Berikutnya, permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi batas usia calon kepala desa (kades). Dua mahasiswa yang merasa terhalang maju jadi kades menguji Pasal 33 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Kedua mahasiswa itu meminta batas usia calon kades diubah dari minimal 25 tahun, menjadi minimal 25 tahun atau telah memiliki pengalaman kepemimpinan dalam organisasi kemasyarakatan atau kepemudaan setingkat desa.

Berikut rincian 29 permohonan yang bakal diputus Mahkamah hari ini.

1. Permohonan nomor 199/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

2. Permohonan nomor 198/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

3. Permohonan nomor 197/PUU-XXIV/2026 menyoal uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

4. Permohonan nomor 195/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

5. Permohonan nomor 194/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

6. Permohonan nomor 193/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).

7. Permohonan nomor 139/PUU-XXIII/2025 menyoal uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

8. Permohonan nomor 196/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

9. Permohonan nomor 180/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

10. Permohonan nomor 177/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

11. Permohonan nomor 181/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

12. Permohonan nomor 172/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

13. Permohonan nomor 173/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

14. Permohonan nomor 175/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Jabatan Notaris.

15. Permohonan nomor 210/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

16. Permohonan nomor 182/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

17. Permohonan nomor 164/PUU-XXIII/2025 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

18. Permohonan nomor 183/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

19. Permohonan nomor 188/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

20. Permohonan nomor 187/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

21. Permohonan nomor 189/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

22. Permohonan nomor 170/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

23. Permohonan nomor 179/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

24. Permohonan nomor 185/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

25. Permohonan nomor 174/PUU-XXIV/2026 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

26. Permohonan nomor 186/PUU-XXIV/2026 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

27. Permohonan nomor 176/PUU-XXIV/2026 menyoal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

28. Permohonan nomor 184/PUU-XXIV/2026 perihal uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

29. Permohonan nomor 178/PUU-XXIV/2026 mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraeni menyoroti wacana pasangan calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diusung minimal tiga partai politik ( parpol ) parlemen. Menurutnya, wacana ini menjadi peringatan keras konstitusional.

Titi yang juga pakar kepemiluan menyebut, wacana itu diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui sebuah tulisan opini di sebuah media massa. Dalam tulisan itu, ia berkata, Benny menyoroti adanya upaya untuk "membangkangi" putusan MK, salah satunya terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Dalam tulisannya Pak Benny K. Harman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung tiga partai politik parlemen," kata Titi dalam diskusi yang diadakan Perludem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Padahal, kata Titi, putusan MK telah mengizinkan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, baik secara mandiri maupun berkoalisi, tanpa perlu memenuhi syarat ambang batas persentase tertentu di DPR. Menurutnya, wacana itu bisa menjadi peringatan keras terhadap konstitusional.

"Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong (orang biasa) mungkin saya bisa jadi itu disebut rumor, tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusional, konstitusionalitas Pemilu 2029," kata Titi.

Menurut Titi, kalau gagasan itu benar maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. "Membangkangi putusan MK yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri sebab putusan MK final dan mengikat."

Padahal, kata Titi, DPR dan pemerintah bisa saja melayangkan gugatan juga ke MK bila tak puas terhadap putusan sebelumnya. Ia pun menilai, rakyat berada dalam bahaya besar dengan berkembangnya wacana tersebut.

"Jadi, kalau itu sampai terjadi maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi Pemilu 2029," ujar Titi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan rencana penerapan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat telah memasuki tahap harmonisasi sebagai upaya mengurangi beban operasional maskapai penerbangan.

"Memang saat ini sedang berproses. Sekarang sudah memasuki tahap harmonisasi," kata Dudy dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Ia memastikan rencana kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat terus berproses. Saat ini, kebijakan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi sebelum dapat diterapkan pemerintah.

Menurut Dudy, kebijakan tersebut mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendorong percepatan pembebasan bea masuk sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi industri penerbangan nasional.

Ia menjelaskan proses penyusunan kebijakan tersebut menunjukkan perkembangan positif. Pemerintah pun berharap tahapan harmonisasi dapat segera selesai sehingga implementasi kebijakan bisa dilakukan dalam waktu dekat.

"Menko Perekonomian sangat membantu kami, khususnya berkaitan dengan usulan pembebasan bea masuk suku cadang pesawat. Beliau sangat mendorong hal tersebut," kata Dudy.

Ia menilai penerapan pajak nol persen terhadap impor suku cadang pesawat akan membantu mengurangi beban operasional maskapai sehingga memberikan ruang bagi peningkatan efisiensi layanan penerbangan nasional.

Meski demikian, Dudy menegaskan pengurangan beban operasional maskapai tidak serta-merta akan langsung menurunkan harga tiket pesawat. Namun, pemerintah berharap kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi industri penerbangan.

"Harapannya bisa segera diterapkan. Kebijakan ini tentu akan mengurangi beban maskapai penerbangan," katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F Laisa mengatakan kebijakan pajak nol persen untuk impor suku cadang pesawat kini tinggal menunggu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaannya.

"Sudah harmonisasi, tinggal menunggu PMK saja," kata Lukman.

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Pusri Palembang yang merupakan anggotaholdingPT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar kegiatanSustainability Event 2026dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mengusung semangat keberlanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan, rangkaian kegiatan dilaksanakan pada 22–26 Juni 2026 melalui berbagai program edukasi dan aksi nyata yang melibatkan seluruh Insan Pusri.

Sustainability Event2026 diawali dengan kegiatan korve aksi bersih lingkungan di area Dermaga Ferry Pusri pada tanggal 22 Juni 2026 yang dibuka oleh Direktur Operasi & Produksi Pusri, Bpk. Sholikin diikuti oleh jajaran manajemen serta karyawan. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja serta edukasi mengenai pemilahan sampah organik dan nonorganik. Selain itu, Pusri juga menyelenggarakanAuto Mobile Expokendaraan listrik, bazar UMK binaan, serta berbagai aktivitas yang mendorong penerapan gaya hidup berkelanjutan.

Salah satu agenda utama dalam rangkaianSustainability Eventtersebut adalah Talkshow Pengelolaan Limbah Tekstil dengan tema “Pengelolaan Limbah Tekstil Menjadi Produk yang Bermanfaat dan Bernilai Ekonomis” yang diselenggarakan di Gedung Musi Diklat Pusri, Senin (22/6). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Sadar Lemari danEco Touchuntuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan limbah tekstil serta penerapan ekonomi sirkular dalam kehidupan sehari-hari.

Acaratalkshowdibuka oleh Direktur Manajemen Risiko Pusri, Panji Winanteya Ruky, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengelolaan limbah tekstil merupakan salah satu isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian bersama. Menurutnya, limbah tekstil yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai dapat diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat sekaligus memiliki nilai ekonomi.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh insan Pusri untuk memahami bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga lingkungan. Pengelolaan limbah tekstil merupakan salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus menciptakan nilai tambah melalui proses daur ulang,” ujarnya.

Sebagai bentuk implementasi nyata dari tema yang diangkat, Pusri juga menginisiasi program pengumpulan seragam bekas yang sudah tidak digunakan oleh karyawan. Program ini mendapat sambutan positif dari seluruh insan perusahaan dengan total seragam bekas yang terkumpul mencapai kurang lebih 1 ton.

Seragam-seragam tersebut selanjutnya akan dikelola bersama Sadar Lemari danEco Touchuntuk didaur ulang menjadi berbagai produk baru yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis. Program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung prinsipreduce, reuse, recycle(3R) sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di lingkungan perusahaan.

Direktur Manajemen Risiko menambahkan bahwa keberhasilan pengumpulan seragam bekas tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran karyawan terhadap isu keberlanjutan.

“Kami mengapresiasi antusiasme seluruh karyawan yang telah berpartisipasi dalam program ini. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya berhenti sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tetapi dapat menjadi budaya yang terus diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di rumah,” tambahnya.

Melalui Sustainability Event 2026, Pusri menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai program yang berorientasi pada pengurangan emisi, pengelolaan limbah, efisiensi sumber daya, serta peningkatan kesadaran seluruh insan perusahaan terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp6,26 triliun di antaranya untuk Program Magang Nasional 2026 serta pelatihan vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja terdampak PHK.

Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadhana mengatakan anggaran tersebut menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II/2026 serta paruh kedua tahun ini.

Secara rinci, sebesar Rp4,14 triliun anggaran diperuntukkan bagi Program Magang Nasional. Kemudian, sebesar Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK.

Pemerintah sendiri telah kembali membuka Program Magang Nasional Angkatan II Tahun 2026 dengan target 150.000 peserta. Angka tersebut meningkat sekitar 50% dibandingkan angkatan pertama tahun lalu yang telah menjaring 102.600 peserta.

Kurnia mengatakan bahwa program Magang Nasional merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyiapkan generasi unggul, kompetitif, dan berdaya saing nasional.

"Melalui Program Magang Nasional, pemerintah berupaya memperluas akses pengalaman kerja bagi generasi muda, memperkuat keterhubungkan dunia pendidikan dengan industri, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia," kata Kurnia dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI pada Rabu (24/6/2026).

Kurnia menjelaskan bahwa dari anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional, sasarannya adalah untuk biaya uang saku bagi 150.000 peserta magang selama enam bulan. Adapun, biaya uang saku bagi peserta menyesuaikan upah minimum di daerah masing-masing.

Selain itu, anggaran diperuntukkan bagi sertifikasi kompetensi, biaya pelatihan, pendampingan mentor di tempat magang, hingga dukungan operasional penyelenggaraan melalui ekosistem digital Maganghub milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menyelenggarakan Global Talent Day dan Kebumen Job Fair and PMI Expo 2026 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah untuk menyiapkan calon pekerja migran menuju pasar kerja global.

"Kita tidak sekadar memberangkatkan orang. Kita menyiapkan supaya mereka berangkat dengan terampil, terlindungi, dan tidak perlu khawatir. Peluangnya besar, dan tugas kami sebagai penyelenggara negara memastikan jalurnya resmi dan aman," ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai 24 Juni hingga 26 Juni 2026 di Pendopo Kabumian dan Aula Setda Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini akan menyiapkan talenta Indonesia, calon pekerja migran, siswa SMK, dan mahasiswa agar terampil, kompetitif, dan terlindungi saat memasuki pasar kerja global melalui jalur resmi.

Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang sama atas kesempatan kerja global yang layak, berkualitas, dan aman.

Saat ini, permintaan tenaga kerja global terus meningkat, terutama di negara dengan fenomena penuaan populasi, seperti Jepang dan Jerman yang membuka peluang di sektor manufaktur, perawatan lansia, pariwisata, hingga pertanian.

"Namun, sebagian peluang belum terserap optimal dan praktik penempatan non-prosedural masih terjadi, ini menegaskan pentingnya edukasi migrasi aman serta keterhubungan calon pekerja migran dengan jalur resmi," kata Leontinus Alpha Edison.

Pihaknya berharap kegiatan di Kebumen tersebut dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga semakin mengurangi potensi pekerja migran yang tertipu jalur non-prosedural dan ilegal.

Selama tiga hari, peserta dapat mengikuti workshop bersama narasumber dari KP2MI, kedutaan negara tujuan penempatan, IOM Indonesia, dan BPJS Ketenagakerjaan, open class trial bahasa Jepang, Korea, dan Jerman.

Juga akan ada kegiatan sesi job canvassing dan matchmaking yang mempertemukan calon pekerja migran dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), lembaga pelatihan kerja, dan test center.

Kegiatan ini juga mendukung program SMK Go Global dalam menyiapkan lulusan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen menyambut kegiatan ini sebagai upaya mendekatkan peluang sekaligus pelindungan kepada warganya.

"Banyak warga Kebumen, khususnya dan Jawa Tengah umumnya yang merantau bekerja ke luar negeri, dan kami ingin memastikan mereka berangkat dengan aman, terampil, dan terlindungi," ujar Bupati Kebumen Lilis Nuryani.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Bagi kamu yang sedang mencari pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan, atau ingin memperbesar peluang mendapatkan pekerjaan, ada kabar baik dari pemerintah.

Program magang dan pelatihan vokasi nasional dipastikan berlanjut pada Semester II Tahun 2026 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran mencapai Rp6,26 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Langkah ini diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat usia produktif untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapan memasuki dunia kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan pemerintah akan mendorong pelaksanaan program magang dan vokasi pada semester II-2026 sebagai bagian dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat," kata Airlangga dikutip dari siaran pers, Selasa, 23 Juni 2026.

Alokasi anggaran hingga Rp6,26 triliun

Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun, terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi. Adapun program vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan Program Magang Nasional 2025 (MagangHub) menunjukkan hasil positif. Program ini menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar yang ditempatkan pada 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap Program Magang Nasional. Dari sisi manfaat ekonomi, 67,13 persen responden menyatakan program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.

Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang juga menunjukkan hasil positif, dengan 84,13 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang.

"Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan II," ujar Yassierli.

Berdasarkan penilaian 22.297 mentor, sebanyak 65,55 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama mengikuti program. Penilaian juga menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, adaptabilitas, hingga keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan.

"Rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta, serta dari 3,33 menjadi 3,66 berdasarkan penilaian mentor," ucapnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor keuangan menjadi penyerap terbesar peserta magang yang memperoleh penawaran kerja, diikuti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan. Sektor kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa administrasi, serta akomodasi juga aktif merekrut lulusan program magang.

"Ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85 persen data peserta magang," ucap Yassierli.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina menyalurkan bantuan Bright Gas 5,5 kilogram (kg) kepada pedagang Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya sektor kuliner yang berada di area Jakarta Fair 2026, Jakarta, Sabtu (20/6/2026).

Bantuan ini merupakan dukungan nyata bagi keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang selama ini mereka jalankan di tengah meningkatnya kebutuhan operasional.

Senyum sumringah terlihat di wajah Rihana saat menerima bantuan Bright Gas 5,5 kg dari Pertamina di area kuliner Kampung Betawi, Gambir Expo, Jakarta Fair.

Bagi pedagang kuliner yang sudah bertahun-tahun mengadu peruntungan Jakarta Fair, bantuan ini sangat berarti. Selama ini Rihana mengandalkan dua tabung gas untuk memasak berbagai menu andalannya, mulai dari nasi goreng, bakso malang, dan makanan lainnya.

"Sudah bertahun-tahun saya berjualan di sini, dan baru kali ini mendapat bantuan tabung gas beserta isinya. Alhamdulillah sangat membantu untuk operasional jualan sehari-hari," ujar Rihana penuh syukur.

Bantuan Bright Gas tersebut merupakan bagian dari program Pertamina untuk mendukung pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya para pedagang kuliner yang ikut meramaikan Jakarta Fair 2026.

Bagi pelaku usaha kecil, energi merupakan kebutuhan utama yang menentukan kelancaran usaha. Karena itu, Pertamina hadir memberikan dukungan agar para pedagang dapat terus menjalankan aktivitas usahanya dengan lebih nyaman dan produktif.

Meski suasana Jakarta Fair masih memasuki awal penyelenggaraan dan jumlah pengunjung terus bertumbuh, Rihana tetap optimistis usaha kulinernya akan semakin ramai dalam beberapa pekan ke depan.

"Sekarang memang belum terlalu ramai karena masih awal. Mudah-mudahan pengunjung semakin banyak dan penjualan juga meningkat dibanding tahun lalu," harapnya.

Kebahagiaan serupa dirasakan Yana, pedagang Soto Betawi dan Soto Banjar yang sudah sekitar satu dekade berjualan di Jakarta Fair. Ia mengaku tidak menyangka akan menerima bantuan Bright Gas dari Pertamina.

"Senang sekali, ini pengalaman baru buat saya. Tadi sempat kaget karena tidak menyangka dapat bantuan. Terima kasih karena sangat bermanfaat untuk usaha kami," kata Yana.

Di tempat terpisah, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengatakan dukungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil merupakan bagian dari komitmen Pertamina untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Baron, pelaku UMK memiliki peran penting menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu, Pertamina ingin hadir tak hanya sebagai penyedia energi, juga mitra yang mendukung tumbuh kembang usaha masyarakat.

"Melalui bantuan Bright Gas ini, kami ingin membantu pelaku usaha menjalankan aktivitas usahanya dengan lebih lancar sehingga dapat terus produktif melayani pelanggan dan mengembangkan usahanya,’’ katanya dalam keterangan Senin (21/6/2026).

Dukungan tersebut, jelas Baron, mungkin terlihat sederhana tetapi bisa memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Kudus (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa sebagian besar sapi yang sebelumnya dinyatakan positif terserang penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini mulai sembuh seiring upaya pengobatan yang dilakukan.

"Sebelumnya tercatat ada 24 ekor ternak yang terjangkit PMK, setelah dilakukan pengobatan untuk saat ini sudah berkurang banyak karena yang tersisa tiga ekor yang masih dalam proses penyembuhan," kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah di Kudus, Jumat.

Ia mencatat dari puluhan kasus tersebut, sebanyak 14 ekor ternak dinyatakan sembuh, tiga ekor masih dalam proses penyembuhan, sedangkan tujuh ekor dilakukan potong paksa.

Upaya pencegahan, kata dia, selain melalui sosialisasi dan edukasi kepada peternak untuk menjaga kebersihan kendang dan kesehatan ternak, pihaknya juga kembali menggenjot vaksinasi PMK.

Ia mengungkapkan, selama 2026, pihaknya menargetkan bisa melakukan vaksinasi PMK terhadap 2.500 ekor ternak, baik sapi maupun kerbau.

"Sebelumnya kami sudah menyelesaikan vaksinasi PMK dengan menyasar 1.150 ekor ternak, sedangkan satu bulan mendatang kami ingin menuntaskan sisa 1.300 dosis untuk seribuan ekor ternak," ujarnya.

Pasca Idul Adha, kata dia, yang patut diwaspadai justru hewan ternak yang baru masuk kandang, sehingga harus menjadi prioritas pemeriksaan dan vaksinasi PMK," ujarnya.

Ia juga mengingatkan peternak untuk tetap waspada, karena kasus sebelumnya dari satu ekor ternak yang terjangkit, semua ternak yang dikandang ikut tertular sehingga harus dilakukan potong paksa.

Untuk itulah, kata dia, pentingnya menjaga kebersihan kendang dan pemeriksaan kesehatan secara dini, sehingga ketika muncul gejala yang identik dengan PMK, maka ternak harus segera diisolasi agar tidak menular.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026