Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan masih ada 11 dari 94 penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan dalam proses pemenuhannya, penyelenggara masih menghadapi sejumlah tantangan.

“Antara lain dinamika perekonomian yang memengaruhi kemampuan penghimpunan modal,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Jumat (8/5/2026).

Dikatakan Agusman, untuk memenuhi kewajiban tersebut, penyelenggara didorong untuk melakukan berbagai langkah strategis. Langkah itu adalah melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan/atau upaya merger.

Dia turut membeberkan saat ini industri pindar menghadapi beberapa tantangan antara lain perlunya penguatan mitigasi risiko kredit dan penguatan ketahanan terhadap dinamika perekonomian.

“Sehingga penyelenggara pindar perlu melakukan langkah-langkah penguatan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas pembiayaan serta meningkatkan pelindungan konsumen,” tegasnya.

Di sisi lain, OJK selama April 2026 telah mengenakan sanksi administratif kepada 15 penyelenggara pindar. Pengenaan sanksi ini dilakukan dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML.

“Sanksi administratif dilakukan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan,” jelasnya.

Sebagai informasi, pada kuartal I/2026outstandingpembiayaan pindar mencapai Rp101,03 triliun. Nilai ini tumbuh 26,25% secara tahunan atauyear-on-year(YoY). Sementara itu, tingkat kredit macet atau TWP90 sebesar 4,52%. Level ini masih di bawah ketentuan OJK yang sebesar 5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedikitnya telah mencabut izin usaha empat Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang 2026. Langkah ini semakin menambah panjang daftar BPR tutup dan bangkrut.

Kebijakan ini sejatinya sebagai upaya otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memperkuat industri perbankan, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Hingga Februari 2026, OJK tercatat telah menutup empat BPR, yakni BPR Suliki Gunung Mas, BPR Prima Master Bank, BPR Bank Cirebon, dan BPR Kamadana Bali.

Mengawali 2026, OJK resmi mencabut izin usaha BPR Suliki Gunung Mas berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-1/D.03/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Pencabutan izin dilakukan lantaran BPR Suliki Gunung Mas gagal memenuhi rasio modal minimum. Untuk diketahui, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR Suliki Gunung Mas kala itu kurang dari 12%.

“Mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas yang beralamat di Suliki, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat,” tulis OJK dalam keterangannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Masih di bulan yang sama, OJK memutuskan mencabut izin BPR Prima Master Bank. Pencabutan izin BPR Prima Master Bank lantaran statusnya tidak sehat dan pengurus serta pemegang saham tidak dapat melakukan penyehatan BPR tersebut.

Adapun pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK NOMOR KEP-9/D.03/2026 tanggal 27 Januari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Prima Master Bank.

Kemudian pada 9 Februari 2026, OJK kembali melakukan pencabutan izin usaha salah satu bank, yakni BPR Bank Cirebon. Pencabutan izin ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam catatan Bisnis, Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyampaikan bahwa sejak tahap awal pengawasan, otoritas menemukan permasalahan serius pada aspek tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

Permasalahan tersebut meliputi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tidak memadai, serta tingkat kepatuhan rendah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan dan keberlangsungan usaha bank,” kata Agus di Kota Cirebon, Selasa (10/2/2026).

Terbaru, OJK pada 18 Februari 2026 mencabut izin BPR Kamadana, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-14/D.03/2026 tanggal 18 Februari 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana.

Pencabutan izin dilakukan lantaran OJK mengidentifikasi adanya permasalahan serius yang berkaitan dengan integritas dan tata kelola BPR Kamadana, mencakup fraud, tindakan yang mengabaikan penerapan prinsip kehati-hatian, asas-asas pemberian kredit yang sehat, serta penyimpangan terhadap ketentuan perbankan.

Permasalahan tersebut dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha BPR Kamadana.

Kendati OJK telah memberikan waktu bagi manajemen untuk melaksanakan rencana tindak penyehatan agar dapat kembali beroperasi secara normal dan sehat, kondisi BPR belum menunjukkan perbaikan yang memadai, yang berujung pada penutupan izin usaha.

Berikut Daftar Bank Bangkrut sepanjang 2026:

1. BPR Suliki Gunung Mas
   
2. BPR Prima Master Bank
   
3. BPR Bank Cirebon
   
4. BPR Kamadana

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa 2026 ini adalah tahun yang krusial bagi pihaknya dan industri perasuransian.

Kepala Eksekutif pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan ada dua regulasi besar yang tenggat waktu pelaksanaannya paling lambat akhir tahun 2026.

“Yang pertama adalah kewajiban ekuitas modal minimum bagi perusahaan asuransi. Kita telah menggariskan asuransi konvensional berapa, modal ekuitasnya tahap satu asuransi syariah juga berapa,” tuturnya dalam acara peresmian gedung baru Grha Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta Selatan, Jumat (23/1/2026).

Ogi menjelaskan, pemenuhan ekuitas minimum tahap satu batas akhirnya pda 2026. Kemudian, tahap keduanya dilanjutkan pada 2028. Di tahap kedua ini, akan ada klasifikasi perusahaan asuransi berdasarkan batas ekuitas minimumnya.

“Kemudian pada 2028, ini tahap kedua adalah ada tier-ing klasifikasi perusahaan asuransi tier satu atau Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas [KPPE] dengan ekuitas 1 dan KPPE 2,” ucapnya.

Lebih lanjut, regulasi kedua yang menurut Ogi membuat industri kritis adalah batas akhir dari pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) di industri asuransi.

OJK, imbuhnya, mendapatkan laporan dari masing-masing perusahaan yang memiliki UUS bahwa kurang lebih akan ada 28 atau 29 perusahaan yang akan spin off tahun ini.

“Jadi akan menambah jumlah perusahaan asuransi syariah kurang lebih 45 atau 46 perusahaan asuransi syariah. Ada beberapa perusahaan sekitar 10-an atau 13 yang akan mentransfer portofolio asuransi syariahnya kepada perusahaan asuransi syariah yang lebih besar,” bebernya.

Menurut Ogi, mengenai transfer portofolio itu wajar dilakukan oleh perusahaan, yang penting dia mengingatkan pemindahan itu harus berjalan mulus dan pemegang polis tidak dirugikan.

Di tempat yang sama, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) optimistis bahwa industri asuransi syariah masih memiliki prospek yang baik pada tahun 2026 ini.

Ketua Umum AASI Rudy Kamdani menyebut Indonesia memiliki kurang lebih 280 juta orang, tetapi penetrasi asuransi syariah belum terlalu tinggi, sehingga peluangnya masih sangat besar.

“Cuma masalahnya kan orang itu masih belum tau apa bedanya syariah dengan yang umum, yang konvensional gitu loh. Nah memang di sini perlu digenjot salah satunya literasi. Memang ini enggak bisa sendirian, perlu literasi yang berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga akhir November 2025 sudah ada 115 perusahaan asuransi dan reasuransi yang memenuhi ekuitas minimum tahap satu pada 2026.

Dengan jumlah tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono berujar sudah hampir 80% perusahaan yang memenuhi persyaratan.

Ogi menegaskan pihaknya terus memantau pemenuhan ekuitas tahap pertama pada 2026 di perusahaan asuransi dan reasuransi, sesuai dengan POJK 23 Tahun 2023.

“Per akhir November 2025 terdapat 115 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 144 perusahaan atau sebanyak 79,86% hampir 80% telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Dengan demikian, artinya hingga kini masih ada 29 perusahaan yang belum memenuhi syarat pemenuhan minimum ekuitas pada 2026.

“Diharapkan pada akhir 2026 sudah semakin besar perusahaan asuransi yang memenuhi minimum ekuitas,” tegas Ogi.

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Sebagai informasi, pada November 2025 nilai aset asuransi komersial per November 2025 totalnya mencapai Rp971,22 triliun atau tumbuh 7,49% (year on year/YoY). Sementara itu, nilai premi asuransi komersial menyentuh Rp297,88 triliun, tumbuh tipis 0,41% (YoY).

Asuransi komersial ini terdiri dari asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Untuk asuransi jiwa, premi tercatat Rp163,88 triliun, turun 0,75% (YoY). Sementara itu, premi asuransi umum dan reasuransi sebesar Rp134,00 triliun, tumbuh 1,88% (YoY).

Adapun, klaim asuransi komersial per November 2025 menyentuh Rp197,33 triliun. Angka tersebut terkontraksi 4,64% (YoY) dari Rp206,92 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada empat perusahaan pembiayaan atau multifinance yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 juta.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pihaknya terus melakukan pemantauan terkait hal itu.

“Terkait pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban ekuitas minimum saat ini, terdapat 4 dari 145 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban ekuitas minimum Rp100 juta,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Agusman melanjutkan, saat ini seluruh perusahaan pembiayaan itu telah menyampaikan action plan yang akan dilakukan kepada OJK.

“Yang memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham existing, mencari strategi investor, dan atau upaya merger,” jelasnya.

Adapun, dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas industri sektor PVML, OJK selama Desember 2025 telah mengenakan sanksi administratif kepada 24 perusahaan pembiayaan.

“Atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan,” tegas Agusman.

Sebagai informasi, piutang pembiayaan di industri multifinance per November 2025 mencapai Rp506,82 triliun. Nilai ini tumbuh 1,09% (year on year/YoY).

“Didukung oleh pembiayaan kerja yang tumbuh sebesar 8,99% year on year,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Desember 2025, Kamis (9/1/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan naik tipis sebesar 0,30% (month to month/MtM) dari Rp505,30 triliun.

Lebih jauh, per November 2025 ini pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,44%, sedangkan NPF net sebesar 0,85%. Adapun, gearing ratio sebesar 2,13 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) membeberkan beberapa tantangan yang akan dihadapi industri asuransi umum pada 2026 mendatang.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut misalnya pengimplementasian POJK Nomor 23/2023 mengenai aturan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi dan reasuransi yang akan berlaku pada akhir tahun 2026.

Menurut pemetaan AAUI, secara realistis akan ada 10 perusahaan yang tidak bisa mencapai pemenuhan ekuitas minimum Rp250 miliar. Kendati demikian, AAUI tetap berharap 10 perusahaan ini bisa melampaui ketentuan itu.

“Harapan saya tentunya ini bisa dilalui di angka Rp250 miliar, tinggal kita memikirkan bagaimana menghadapi tahun 2028, tentunya dengan satu kondisi ekonomi dan semua yang memang ada keberpihakan di industri asuransi umum,” ujar Budi dalam acara Economic & Insurance Outlook 2026 di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Bukan hanya itu, Direktur Utama Asuransi Candi ini juga menyoroti rencana pemerintah melalui BPI Danantara yang akan mengonsolidasikan BUMN asuransi dari 15 perusahaan menjadi tiga entitas.

“Tahun 2026 ini adalah tahun yang berat juga karena teman-teman dari Badan Usaha Milik Negara memulai konsolidasi untuk melakukan satu merger di tahun 2027,” ucap Budi.

Dengan hal itu, lanjutnya, peta kekuatan di industri asuransi umum tampaknya akan sedikit berubah dan industri juga masih menunggu serta melihat peluang-peluang yang ada.

“Karena kalau memang benar terjadi hanya empat perusahaan asuransi, nanti ke depannya untuk yang Badan Usaha Milik Negara jelas petanya akan berubah, karena kita ketahui beberapa risk appetite ini kemungkinan tidak akan diambil bila perusahaan asuransi milik negara ini digabungkan menjadi satu,” jelasnya.

Tak berhenti sampai di situ, Budi turut menyoroti perihal implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 di industri asuransi Indonesia. Sebagai asosiasi, pihaknya banyak mendampingi perusahaan-perusahaan yang kesulitan menjalani aturan itu. Dia tidak ingin PSAK 117 ini membuat chaos industri.

Pasalnya, jelasnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri karena saat pengimplementasian perusahaan asuransi ataupun reasuransi mengalami penurunan ekuitas, dengan masing-masing antara 10% dan 15%.

“Kemudian yang menjadi PR adalah kondisi dan kebijakan geopolitik di dalam negeri ini juga jelas memengaruhi terhadap tingkat pertumbuhan di dalam penetrasi pasar asuransi umum,” sebutnya.

Selanjutnya, yang masih menjadi tantangan bagi industri asuransi adalah sumber daya manusia yang dinilai masih tertinggal dibandingkan negara-negara Asean, kecuali Kamboja.

“Yang terakhir tentunya teknologi sistem informasi. Kita berhadapan dengan situasi yang lagi marak yaitu bagaimana kita menghadapi proses AI [artificial intelligence]. Jadi ini indikator-indikator yang memang harus menjadi perhatian kita semua,” ujarnya.

Oleh karena itu, Budi berpendapat bila 2026 mendatang kinerja industri bisa serupa dengan 2025 juga sudah termasuk bagus. Arti bagus di sini bermakna industri asuransi umum tetap bisa bertahan alias survive.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Takaful Umum membuka peluang masuknya investor baru, di tengah kesiapan pemegang saham existing untuk menambah porsi kepemilikan menjelang tenggat pemenuhan modal minimum Rp150 miliar pada Desember 2026 sebagaimana diatur POJK 20/2023,

Saat ini Kospin Jasa memegang 95% saham Asuransi Takaful Umum.

Presiden Direktur Asuransi Takaful Umum Ihrom Bayu Aji menjelaskan bahwa penguatan permodalan menjadi langkah penting bagi perusahaan untuk memenuhi standar kesehatan minimum.

“Salah satu upayanya harus membuka investor atau pemegang saham existing juga sebenarnya sudah siap untuk menambah kepemilikan saham,” ujarnya saat ditemui media, Kamis (4/12/2025).

Dia menegaskan langkah ini sesuai aturan dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023 terkait produk asuransi dan suretyship syariah.

Upaya mencari partner strategis sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Direktur Kepatuhan R. Melda Maesarach mengungkapkan bahwa minat calon partner cukup banyak, bahkan Takaful sudah melakukan dua kali proses due diligence.

“Namun negosiasi di antara para petingginya nggak ketemu. Harus juga punya visi misi yang sama, itu sih semangat yang sama untuk mengembangkan syariah,” jelasnya.

Dia bilang pasar asuransi syariah sendiri sebenarnya cukup menarik di mata investor, terbukti dari banyaknya pihak yang melakukan penjajakan sejak beberapa tahun terakhir. Industri ini dipandang memiliki potensi pertumbuhan yang besar seiring meningkatnya kebutuhan produk syariah, sehingga minat investor baik lokal maupun asing sebenarnya ada.

Di sisi lain, Takaful Umum juga menjadi salah satu perusahaan yang menerima portofolio pengalihan dari sejumlah UUS yang ingin membalikkan izin menjelang kewajiban spin off 2026. Sejauh ini, pengalihan dari Asuransi Bintang dan Pan Pacific telah rampung, sementara proses dari Asuransi Maximus ditargetkan selesai tahun ini.

Ihrom menjelaskan bahwa portofolio transfer tersebut memberikan dampak langsung terhadap kontribusi, profit, hingga pertumbuhan dana tabarru perusahaan.

“Dua-duanya kita dapat kontribusi dan data baru kita dapat, profit juga dapat meskipun tidak besar. Tapi yang paling utama itu dana tabarru kita dapat,” ujarnya.

Namun, perusahaan tetap harus melakukan analisis mendalam untuk memastikan kecukupan pencadangan dan liabilitas dari portofolio yang diterima. Meski memberikan tambahan kontribusi, Ihrom menegaskan bahwa portofolio transfer belum mampu sepenuhnya menopang kebutuhan modal untuk memenuhi standar 2026.

Asuransi Takaful Umum membukukan kontribusi bruto sebesar Rp168 miliar hingga Oktober 2025, sedikit menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp175 miliar.

Ihrom menjelaskan bahwa perlambatan ini dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada lini pembiayaan syariah yang sempat tertahan sejak akhir 2024 hingga pertengahan 2025.

"Izin barunya baru kami peroleh kembali di pertengahan tahun 2025,” ujarnya.

Saat ini, perusahaan memfokuskan pengembangan portofolio pada empat lini utama, yaitu pembiayaan, properti, kendaraan bermotor, dan suretyship syariah. Dari keempatnya, lini pembiayaan masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi sekitar 30% dari total portofolio.

Takaful Umum juga terus memperluas bisnis suretyship syariah yang mencakup bid bond, performance bond, maintenance bond, hingga advance payment bond. Ihrom menilai produk-produk berbasis akad kafalah ini menjadi salah satu motor penggerak profit karena kontribusinya langsung tercatat sebagai pendapatan perusahaan.

Dia bilang bahwa Suretyship syariah ini 100% langsung masuk ke profit perusahaan dan berkontribusi terhadap kinerja laba. Dia juga menyebut bahwa perusahaan memprioritaskan peningkatan kualitas portofolio melalui seleksi risiko yang lebih ketat di seluruh lini usaha. Takaful umum tidak hanya mengejar pertumbuhan volume, tetapi juga memperhatikan kontribusi, rasio klaim, serta profitabilitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan hingga kini belum ada relaksasi atau penundaan penerapan ketentuan ekuitas minimum bagi perusahaan asuransi/reasuransi, baik konvensional maupun syariah, yang akan mulai berlaku pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono memastikan kebijakan yang diatur dalam POJK 23/2023 itu bertujuan untuk mendukung penguatan permodalan industri asuransi.Dengan demikian, penguatan itu ditujukan untuk memastikan ketahanan dan stabilitas keuangan perusahaan serta perlindungan pemegang polis.

“Sampai saat ini, belum terdapat kebijakan relaksasi terkait penundaan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum yang berlaku mulai tahun 2026,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK September 2025, dikutip pada Jumat (31/10/2025).

OJK, tegasnya, tetap berkomitmen supaya kebijakan permodalan dilaksanakan secara konsisten guna mewujudkan industri asuransi yang sehat dan berdaya saing.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sedang melakukan kajian mendalam untuk memberikan masukan kepada OJK soal ketentuan pemenuhan peningkatan modal minimum perusahaan asuransi/reasuransi, baik konvensional maupun syariah, yang diatur dalam POJK 23/2023.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan kajian ini pihaknya susun bersama Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LMUI) dalam bentukwhite paperyang bersifat ilmiah dan berbasis data.

“Masukan yang kami siapkan tidak dimaksudkan untuk menunda arah kebijakan, melainkan untuk memastikan proses transisi dapat berlangsung lebih berimbang dan terukur,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Kamis (25/9/2025).

AAUI memandang pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas minimum tahap pertama pada 2026 nampaknya akan sulit dilakukan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi karena faktor kondisi ekonomi saat ini.

“Ekuitas kalau saya lihat memang 2026 ini masih berat. Kami lagi mempersiapkanwhite map-nya, ujungnya adalah minta relaksasi waktu ke regulator, mungkin bulan ini kita akan sampaikan,” tuturnya seusai konferensi pers AAUI, di Jakarta, Senin (1/9/2025).

Untuk diketahui, aturan peningkatan ekuitas ini tertuang dalam POJK 23/2023 yang merevisi ketentuan sebelumnya, yakni POJK 67/2016. Sesuai aturan baru tersebut, ekuitas perusahaan asuransi harus naik secara bertahap.

Pada 2026, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki ekuitas minimum Rp250 miliar, naik dari ketentuan sebelumnya sebesar Rp150 miliar. Kemudian, perusahaan reasuransi sebesar Rp500 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah sebesar Rp100 miliar dan reasuransi syariah Rp200 miliar.

Sebagai informasi, berdasarkan data OJK per Agustus 2025 ada 109 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi yang telah memenuhi ekuitas minimum yang dipersyaratkan pada 2026. Artinya, hingga kini masih ada 35 perusahaan yang belum memenuhi syarat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) membukukan penurunan kinerja laba bersih pada kuartal III/2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp2,11 triliun hingga September 2025, turun 3,14% dibandingkan Rp2,18 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Laba bersih terkoreksi karena pada tahun 2025 sebab PaninBank meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi penurunan kualitas portfolio kredit dengan membukukan biaya cadangan sebesar Rp1,22 triliun, atau naik 35,12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 2024," kata Presiden Direktur PaninBank, Herwidayatmo dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Dari sisi pendapatan, pendapatan bunga naik tipis 2,31% menjadi Rp11,66 triliun dari Rp11,4 triliun pada kuartal III/2024. Namun, peningkatan beban bunga yang mencapai 8,11% menjadi Rp5,1 triliun dari Rp4,72 triliun membuat pendapatan bunga bersih justru menurun 1,79% menjadi Rp6,56 triliun, dari sebelumnya Rp6,68 triliun.

Kenaikan beban juga tampak pada beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) yang melonjak 35,12% menjadi Rp1,22 triliun, dibanding Rp902,98 miliar pada periode sama tahun lalu.

Meski demikian, Bank Panin berhasil menekan beban tenaga kerja sebesar 2,5% menjadi Rp1,9 triliun, dari Rp1,95 triliun, dan beban lainnya turun 3,67% menjadi Rp2,35 triliun dari Rp2,44 triliun.

Di sisi intermediasi, kredit yang diberikan Bank Panin per September 2025 tercatat Rp141,98 triliun, turun 4,71% dibanding Rp149,02 triliun pada tahun sebelumnya. "Permintaan kredit yang belum kuat dan masih dipengaruhi oleh sikap wait and see pelaku usaha,serta suku bunga kredit yang relatif masih tinggi," sebut Herwidayatmo.

Sejalan dengan itu, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan juga menyusut 8,65% menjadi Rp6,78 triliun dari Rp7,42 triliun.

Adapun total aset Bank Panin menurun 1,71% menjadi Rp226,64 triliun dibandingkan Rp230,58 triliun pada akhir kuartal III/2024.

Dana pihak ketiga (DPK) turut terkoreksi 2,01% menjadi Rp149,99 triliun, dari Rp153,08 triliun. Penurunan paling signifikan terjadi pada dana murah (CASA), yang turun 7,1% menjadi Rp61,13 triliun, dari Rp65,81 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Herwidayatmo turut menyampaikan bahwa penurunan DPK telah digantikan dengan sumber pendanaan jangka panjang berupa penerbitan obligasi.

Pada kuartal III tahun 2025, Bank Panin telah menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp 3,20 triliun. Obligasi yang diterbitkan terdiri dari 2 seri yaitu obligasi seri A sebesar Rp. 2,15 triliun yang berjangka waktu 3 tahun. Serta obligasi Seri B sebesar Rp 1,05 triliun yang berjangka waktu 5 tahun.

Namun demikian, Bank Panin menunjukkan perbaikan pada sejumlah rasio keuangan utama hingga akhir kuartal III/2025, meskipun tekanan terhadap profitabilitas masih terasa.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2025, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Panin tercatat 37,47%, meningkat dari 34,08% pada periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan permodalan perseroan yang semakin kuat.

Rasio aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif naik tipis menjadi 3,38%, dibanding 3,21% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif juga sedikit meningkat menjadi 2,26% dari 2,25%.

Adapun cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif turun menjadi 3,41%, dari 3,55% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross turun tipis ke 3,16%, dari 3,17%, sementara NPL net naik menjadi 1,11% dari 1,09%.

Dari sisi profitabilitas, Return on Asset (ROA) tercatat 1,59%, lebih rendah dibanding 1,68% pada periode September 2024. Begitu pula Return on Equity (ROE) yang turun ke 5,50%, dari 6,04% pada periode sama tahun lalu.

Net Interest Margin (NIM) juga menurun menjadi 4,24%, dari sebelumnya 4,44%. Di sisi efisiensi operasional, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tercatat 78,92%, sedikit naik dari 77,45% pada kuartal III/2024.

Namun, Cost to Income Ratio (CIR) membaik ke 51,53%, dari 54,08%, menunjukkan peningkatan efisiensi pendapatan terhadap biaya operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) membukukan penurunan kinerja laba bersih pada kuartal III/2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat sebesar Rp2,11 triliun hingga September 2025, turun 3,14% dibandingkan Rp2,18 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Laba bersih terkoreksi karena pada tahun 2025 sebab PaninBank meningkatkan pencadangan untuk mengantisipasi penurunan kualitas portfolio kredit dengan membukukan biaya cadangan sebesar Rp1,22 triliun, atau naik 35,12% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 2024," kata Presiden Direktur PaninBank, Herwidayatmo dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

Dari sisi pendapatan, pendapatan bunga naik tipis 2,31% menjadi Rp11,66 triliun dari Rp11,4 triliun pada kuartal III/2024. Namun, peningkatan beban bunga yang mencapai 8,11% menjadi Rp5,1 triliun dari Rp4,72 triliun membuat pendapatan bunga bersih justru menurun 1,79% menjadi Rp6,56 triliun, dari sebelumnya Rp6,68 triliun.

Kenaikan beban juga tampak pada beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) yang melonjak 35,12% menjadi Rp1,22 triliun, dibanding Rp902,98 miliar pada periode sama tahun lalu.

Meski demikian, Bank Panin berhasil menekan beban tenaga kerja sebesar 2,5% menjadi Rp1,9 triliun, dari Rp1,95 triliun, dan beban lainnya turun 3,67% menjadi Rp2,35 triliun dari Rp2,44 triliun.

Di sisi intermediasi, kredit yang diberikan Bank Panin per September 2025 tercatat Rp141,98 triliun, turun 4,71% dibanding Rp149,02 triliun pada tahun sebelumnya. "Permintaan kredit yang belum kuat dan masih dipengaruhi oleh sikap wait and see pelaku usaha,serta suku bunga kredit yang relatif masih tinggi," sebut Herwidayatmo.

Sejalan dengan itu, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan juga menyusut 8,65% menjadi Rp6,78 triliun dari Rp7,42 triliun.

Adapun total aset Bank Panin menurun 1,71% menjadi Rp226,64 triliun dibandingkan Rp230,58 triliun pada akhir kuartal III/2024.

Dana pihak ketiga (DPK) turut terkoreksi 2,01% menjadi Rp149,99 triliun, dari Rp153,08 triliun. Penurunan paling signifikan terjadi pada dana murah (CASA), yang turun 7,1% menjadi Rp61,13 triliun, dari Rp65,81 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Herwidayatmo turut menyampaikan bahwa penurunan DPK telah digantikan dengan sumber pendanaan jangka panjang berupa penerbitan obligasi.

Pada kuartal III tahun 2025, Bank Panin telah menyelesaikan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap III Tahun 2025 dengan jumlahkeseluruhan sebesar Rp 3,20 triliun. Obligasi yang diterbitkan terdiri dari 2 seri yaitu obligasi seri A sebesar Rp. 2,15 triliun yang berjangka waktu 3 tahun. Serta obligasi Seri B sebesar Rp 1,05 triliun yang berjangka waktu 5 tahun.

Namun demikian, Bank Panin menunjukkan perbaikan pada sejumlah rasio keuangan utama hingga akhir kuartal III/2025, meskipun tekanan terhadap profitabilitas masih terasa.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2025, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Panin tercatat 37,47%, meningkat dari 34,08% pada periode yang sama tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan kemampuan permodalan perseroan yang semakin kuat.

Rasio aset produktif bermasalah dan aset nonproduktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset nonproduktif naik tipis menjadi 3,38%, dibanding 3,21% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif juga sedikit meningkat menjadi 2,26% dari 2,25%.

Adapun cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif turun menjadi 3,41%, dari 3,55% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross turun tipis ke 3,16%, dari 3,17%, sementara NPL net naik menjadi 1,11% dari 1,09%.

Dari sisi profitabilitas, Return on Asset (ROA) tercatat 1,59%, lebih rendah dibanding 1,68% pada periode September 2024. Begitu pula Return on Equity (ROE) yang turun ke 5,50%, dari 6,04% pada periode sama tahun lalu.

Net Interest Margin (NIM) juga menurun menjadi 4,24%, dari sebelumnya 4,44%. Di sisi efisiensi operasional, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tercatat 78,92%, sedikit naik dari 77,45% pada kuartal III/2024.

Namun, Cost to Income Ratio (CIR) membaik ke 51,53%, dari 54,08%, menunjukkan peningkatan efisiensi pendapatan terhadap biaya operasional.

Bisnis.com, SURABAYA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 30 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayahnya masih belum memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp6 miliar hingga September 2025.

Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Jatim, Nasirwan, menjelaskan dari jumlah itu, 9 BPR dinilai berisiko gagal memenuhi target hingga akhir tahun 2025. Saat ini terdapat 265 BPR yang beroperasi di Jawa Timur, turun dari 267 pada awal tahun seiring pencabutan izin usaha terhadap beberapa BPR, termasuk BPR Dwi Cahaya Nusantara (DCN) di Batu.

“Dari total 265 BPR, ada 30 yang belum memenuhi modal inti minimum. Sebanyak 21 di antaranya sudah memiliki rencana tindak pemenuhan modal, baik melalui penambahan modal, merger, maupun masuknya investor baru," katanya di Madiun, Jumat (17/10/2025).

Menurutnya, 9 BPR lainnya masih berpotensi tidak dapat memenuhi ketentuan hingga Desember 2025. Sebanyak 9 BPR tersebut paling banyak ada di Kota Malang yakni ada 5 BPR, Surabaya ada 3, dan 1 di Jember.

Sebagian besar BPR yang belum memenuhi ketentuan modal minimum tersebut, kata dia, menghadapi keterbatasan likuiditas dan lemahnya komitmen pemegang saham pengendali (PSP).

“Bahkan ada BPR yang kekurangan modal hanya Rp100 juta, tapi pemiliknya tidak memiliki dana siaga. Dalam kondisi seperti itu, kami mendorong dua opsi: merger atau mencari investor strategis,” jelasnya.

OJK memberikan batas waktu yang lebih ketat bagi BPR yang belum melakukan langkah konkret. Jika tetap tidak memenuhi ketentuan, regulator akan melakukan fit and proper test ulang terhadap pemilik dan berpotensi mencabut hak kepemilikannya.

“Kalau pemiliknya dinyatakan tidak layak, otomatis dia dikeluarkan dari industri dan tidak bisa lagi menjadi pemegang saham bank,” tegas Nasirwan.

Selain pemenuhan modal, OJK juga tengah mengefektifkan kebijakan single presence policy (SPP) bagi BPR, yang mewajibkan penggabungan BPR dengan pemegang saham pengendali yang sama dalam satu pulau besar.

OJK mencatat, di Jawa Timur terdapat 77 BPR yang tergabung dalam 28 grup usaha dengan pemilik atau PSP yang sama. Setelah proses konsolidasi selesai, jumlahnya diproyeksikan menyusut menjadi 28 entitas BPR yang lebih sehat dan berdaya saing.

Nasirwan menegaskan, peta industri BPR ke depan akan jauh lebih ramping, kuat, dan efisien. (K24)