Bisnis.com, RIAU - MUED 2026 menjadi bukti komitmen Universitas Riau dalam membangun kolaborasi berkelanjutan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di Gedung Student Center Universitas Riau pada Senin (25/5/2026) ini menghadirkan ruang pertemuan bagi akademisi, pelaku industri, lembaga pemerintahan, hingga berbagai mitra strategis melalui konsep eksibisi dan forum kolaboratif.

Mengusung tema “Connect & Experience for Sustainable Collaboration”, Mitra Unri Exhibition Day (MUED) 2026 tidak hanya menjadi agenda seremonial kampus, tetapi juga wadah mempertemukan gagasan, kebutuhan industri, dan masa depan pendidikan tinggi. Acara ini dihadiri pimpinan universitas, sivitas akademika, serta mitra dari berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, badan usaha, hingga lembaga nasional.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau, Dr Ir Sofyan Husein Siregar MPhil, menyebut MUED 2026 sebagai bentuk komitmen Universitas Riau dalam memperkuat jejaring kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan. Menurutnya, perguruan tinggi saat ini tidak cukup hanya menjadi pusat pembelajaran, tetapi juga harus mampu menjadi ruang kolaborasi antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata dunia usaha, industri, serta masyarakat.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Riau, Prof Dr Sri Indarti SE MSi. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui MUED 2026, Universitas Riau ingin menciptakan ruang yang tidak hanya mempertemukan institusi dan mitra, tetapi juga membangun pengalaman kolaborasi yang berkelanjutan sehingga mampu melahirkan peluang kerja sama yang bermanfaat bagi pendidikan, industri, dan masyarakat luas.

Semangat tersebut diwujudkan melalui lima pilar utama MUED 2026. Pilar pertama adalah Academic & Innovation Showcase yang menampilkan berbagai inovasi, hasil riset, layanan unggulan, serta capaian institusi dari seluruh fakultas dan Unit Pelaksana Akademik di lingkungan Universitas Riau. Melalui pilar ini, kampus menunjukkan bahwa penelitian tidak berhenti di jurnal ilmiah, tetapi dapat dikembangkan menjadi solusi nyata bagi masyarakat dan industri. Salah satu contoh yang ditampilkan adalah Unri Coffee sebagai bentuk hilirisasi inovasi dan kewirausahaan kampus menjadi produk bernilai ekonomi.

Pilar ini sejalan dengan semangat program Diktisaintek Berdampak dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang menekankan pentingnya hilirisasi riset, penguatan inovasi, serta kontribusi nyata perguruan tinggi terhadap pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat.

Pilar kedua, Career & Talent Connect, menjadi jembatan antara mahasiswa dan dunia industri. Melalui kehadiran perusahaan serta institusi mitra, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan dunia kerja, memahami kompetensi yang dibutuhkan industri, membangun jejaring profesional, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

Selanjutnya, melalui Collaboration Lounge, Universitas Riau menghadirkan ruang dialog yang lebih cair antara perguruan tinggi dan mitra strategis. Di ruang ini dibahas peluang kerja sama dalam riset bersama, pengembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, hingga program pemberdayaan masyarakat. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) dalam kegiatan ini menjadi simbol penguatan hubungan jangka panjang antara Universitas Riau dan para mitra.

MUED 2026 juga menghadirkan UNRI Experience Tour yang memberikan kesempatan kepada mitra untuk melihat langsung fasilitas, laboratorium, layanan, dan potensi yang dimiliki Universitas Riau. Melalui pendekatan ini, mitra tidak hanya memahami kapasitas akademik kampus, tetapi juga dapat melihat peluang kerja sama yang lebih spesifik dan aplikatif. Peluncuran katalog fasilitas dan layanan Universitas Riau turut memperkuat keterbukaan institusi terhadap kolaborasi lintas sektor.

Selain itu, berbagai talkshow inspiratif turut digelar bersama sejumlah mitra strategis seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Pertamina Hulu Rokan, Telkomsel, PERURI, dan Grab. Diskusi membahas isu transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, hingga peluang inovasi kolaboratif antara perguruan tinggi dan industri. Forum ini menegaskan bahwa tantangan masa depan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.

Di balik optimisme tersebut, Universitas Riau juga menghadapi tantangan besar. Perkembangan teknologi yang cepat menuntut kampus untuk terus beradaptasi, termasuk menyinkronkan riset dengan kebutuhan nyata masyarakat dan industri. Tidak semua hasil penelitian siap diterapkan secara langsung, sehingga diperlukan penguatan hilirisasi, pendanaan riset terapan, dan dukungan regulasi yang mendukung kolaborasi lintas sektor.

Transformasi digital juga menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dosen maupun mahasiswa. Kolaborasi masa depan tidak lagi sebatas seminar atau penandatanganan kerja sama, tetapi harus menghasilkan inovasi bersama, teknologi tepat guna, program pemberdayaan masyarakat, hingga penciptaan ekosistem ekonomi baru.

Melalui tema “Connect & Experience for Sustainable Collaboration”, Universitas Riau ingin menunjukkan bahwa kampus bukan lagi menara gading yang jauh dari realitas sosial, melainkan ruang temu gagasan, inovasi, dan solusi. Dengan semangat “Satu Exhibition, Sejuta Dampak”, MUED 2026 diharapkan mampu menjadi langkah nyata untuk membangun masa depan melalui kolaborasi yang lebih bermakna dan berdampak bagi daerah maupun bangsa.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmen transparansi dan akuntabilitas sektor industri dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pengendalian dan verifikasi emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor industri. Kegiatan verifikasi laporan emisi energi listrik dilaksanakan oleh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik (BBSPJIKKP).

Verifikasi dilakukan di PLTU Banjarsari milik PT Bukit Pembangkit Innovative, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pada 18–19 Februari 2026. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pelaporan emisi karbon yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pencapaian target NZE membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta penguatan implementasi industri hijau di dalam negeri.

“Transformasi menuju industri hijau bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Pengendalian dan pelaporan emisi yang transparan menjadi fondasi penting dalam menjaga daya saing industri nasional di pasar global,” ujar Menperin, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Rabu (8/4).

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan bahwa unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan BSKJI memiliki peran penting dalam mendukung implementasi industri hijau melalui layanan teknis yang kredibel.

“Kami terus mendorong UPT di lingkungan BSKJI untuk memperkuat kapasitas layanan agar dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan industri hijau nasional,” ungkap Emmy.

Kegiatan verifikasi ini juga merupakan implementasi dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 yang mewajibkan pelaku usaha di subsektor pembangkit listrik untuk melakukan penghitungan dan pelaporan emisi GRK setiap tahun. Laporan tersebut wajib diverifikasi oleh Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) bersertifikat, dimana BBSPJIKKP adalah salah satu lembaga yang ditunjuk atau mempunyai kompetensi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, tim verifikator BBSPJIKKP melakukan penelaahan dokumen, evaluasi metodologi penghitungan emisi, serta pemeriksaan kesesuaian data aktivitas dan faktor emisi. Selain itu, dilakukan pula kunjungan lapangan untuk memastikan keselarasan antara laporan yang disampaikan dengan kondisi operasional pembangkit listrik.

Kepala BBSPJIKKP, Cahyadi menjelaskan, verifikasi emisi GRK tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen industri dalam mendukung transisi energi bersih.

“Verifikasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong efisiensi energi, meningkatkan kredibilitas sistem pelaporan emisi, serta mendukung perumusan kebijakan penurunan emisi yang berbasis data yang akurat,” tuturnya.

Melalui proses verifikasi yang independen dan profesional, laporan emisi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam pengambilan kebijakan nasional, sekaligus mendorong inovasi berkelanjutan di sektor ketenagalistrikan.

“Kami akan terus berperan aktif dalam mendukung implementasi kebijakan pengendalian emisi sebagai kontribusi nyata menuju Indonesia yang lebih hijau, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkas Cahyadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas udara global memburuk pada 2025, seiring dengan makin banyaknya kota-kota di dunia yang mencatat tingkat polusi di bawah standar kesehatan internasional.

Mengutip laporan IQAir Group yang diwartakan Bloomberg, kebakaran hutan besar serta polusi dari sektor bahan bakar fosil dan pertanian menjadi segelintir faktor utama yang memicu penurunan kualitas ini.

Data rata-rata tahunan konsentrasi partikel halus berbahaya atau PM2.5 dari hampir 9.500 kota menunjukkan bahwa hanya 14% yang memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya, ketika 17% dari hampir 9.000 kota yang disurvei memenuhi ambang tersebut.

Chief Executive Officer Global IQAir, Frank Hammes, mengatakan kualitas udara akan sangat menentukan kapasitas produktif generasi mendatang.

“Produktivitas satu generasi masa depan secara keseluruhan akan sangat terkait dengan kualitas udara,” kata Frank Hammes, dikutip Kamis (26/3/2026).

Hammes mengemukakan bahwa polusi udara memiliki sejumlah dampak signifikan terhadap kesehatan, seperti penurunan IQ dan penurunan kemampuan untuk melakukan kerja fisik.

“Kita tahu bahwa pada akhirnya polusi udara akan membebani sistem kesehatan karena masyarakat membutuhkan perawatan medis dan keluar dari angkatan kerja,” imbuhnya.

Laporan itu menyebut kebakaran hutan menjadi salah satu faktor utama penurunan kualitas udara pada tahun lalu, terutama akibat lonjakan emisi dari kebakaran besar di Eropa dan Kanada.

Polusi udara luar ruang sebelumnya diperkirakan menyebabkan sekitar 5,7 juta kematian pada 2020. Selain itu, kerugian ekonomi tahunan akibat polusi udara diperkirakan mencapai US$4,5 triliun hingga US$6,1 triliun, atau setara hingga 6,5% dari produk domestik bruto (PDB) global, menurut laporan Bank Dunia tahun lalu.

Di tengah memburuknya kualitas udara, sejumlah negara seperti China mulai menerapkan standar kualitas udara yang lebih ketat. Sebaliknya, kebijakan pengendalian polusi di Amerika Serikat justru mulai dilonggarkan. Kontradiksi di AS tak terlepas dari dorongan Environmental Protection Agency (EPA) yang ingin memangkas aturan yang dinilai meningkatkan biaya dan membatasi pilihan konsumen.

Menurut laporan IQAir, 25 kota paling tercemar di dunia seluruhnya berada di India, Pakistan, dan China. Buruknya kualitas udara di kawasan tersebut dipicu oleh emisi industri, asap kendaraan, badai debu, hingga pembakaran sisa tanaman pertanian.

Kondisi polusi parah di India utara pada November dan Desember tahun lalu bahkan dinilai berpotensi menjadi ancaman ekonomi yang lebih serius dibandingkan dengan tarif perdagangan. Penilaian itu sebelumnya disampaikan mantan pejabat Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath dalam World Economic Forum di Davos pada Januari 2026.

Secara rata-rata tahunan, Pakistan dan Bangladesh mencatat konsentrasi PM2.5 tertinggi. Sebaliknya, Polinesia Prancis dan Puerto Rico menjadi wilayah dengan tingkat PM2.5 terendah, serta termasuk di antara 13 negara atau teritori yang berada di bawah batas rekomendasi WHO.

IQAir, perusahaan berbasis di Swiss, merupakan penyedia data kualitas udara sekaligus pemasok sistem pemantauan dan pemurnian udara.

Adapun PM2.5 dinilai lebih berbahaya bagi kesehatan dibandingkan dengan partikel yang lebih besar karena dapat masuk lebih dalam ke paru-paru dan memicu peradangan. Kondisi itu meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, hingga kanker. Pada anak-anak, paparan polusi udara juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pernapasan.

Sumber utama PM2.5 yang berasal dari aktivitas manusia meliputi mesin pembakaran, emisi industri, pembangkit listrik, sektor pertanian, serta pembakaran kayu atau batu bara di rumah tangga.

Di Amerika Serikat, pusat data untuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) juga mulai dipandang sebagai sumber baru polusi PM2.5. Kontribusinya dapat terjadi secara tidak langsung melalui peningkatan emisi pembangkit listrik, maupun secara langsung akibat penggunaan generator diesel sebagai sumber listrik cadangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Laba industri fesyen diperkirakan dapat tergerus hingga 34% pada 2030 jika pelaku usaha di sektor ini tak berupaya menekan dampak iklim dari aktivitasnya menurut laporan dari Apparel Impact Institute (AII).

Laporan tersebut memerinci soal risiko kenaikan biaya akibat aksi iklim yang lamban, seperti gangguan rantai pasok hingga kenaikan biaya operasional. Kondisi tersebut pada akhirnya menggerus kinerja keuangan perusahaan. Presiden sekaligus Chief Executive Officer AII, Lewis Perkins, menyatakan urgensi aksi iklim kini makin sulit diabaikan para eksekutif di sektor tekstil dan fesyen, meski isu pemanasan global makin dipolitisasi.

“Secara tidak sadar Anda sebenarnya sudah menanggung sebagian biaya ini. Kita berbicara hitungan kuartal, bukan dekade,” katanya dalam wawancara, dikutip dari Bloomberg, Kamis (12/2/2026).

AII mengidentifikasi tiga titik tekanan utama yang berpotensi paling besar memukul profitabilitas dalam empat tahun ke depan, yakni kenaikan harga karbon, lonjakan biaya bahan baku, dan meningkatnya harga energi. Kombinasi faktor tersebut dinilai mengancam margin dan daya saing jangka panjang apabila perusahaan tidak memasukkan eksposur risiko iklim dalam perencanaan biaya dan keputusan investasi.

“Pasar karbon, energi, dan material yang volatil bukan lagi sekadar teori. Kondisi ini sudah membentuk harga pemasok dan biaya operasional di seluruh rantai nilai industri fesyen,” tulis laporan tersebut.

Menurut laporan itu, ketidakaktifan dalam menghadapi krisis iklim dapat memangkas tiga poin persentase margin operasional perusahaan pada akhir dekade ini, yang setara dengan penurunan laba sebesar 34%. Jika tren tersebut berlanjut, hingga 70% dari valuasi industri fesyen global senilai US$1,8 triliun berisiko menguap pada 2040.

Perkins menekankan pentingnya investasi kolaboratif untuk menjaga stabilitas bisnis di tengah risiko iklim.

Di sisi regulasi, harga karbon menjadi tantangan yang kian besar seiring meluasnya kebijakan fiskal dan aturan baru. Laporan tersebut menyoroti mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa yang secara efektif bertindak sebagai pajak karbon atas sejumlah barang dan material yang masuk ke kawasan tersebut.

Sebagian besar emisi industri tekstil masuk dalam kategori Scope 3, yakni emisi tidak langsung dari rantai pasok. Direktur Senior Sustainable Finance AII, Kristina Elinder Liljas, mengatakan peluang terbesar penurunan emisi terletak pada dekarbonisasi rantai pasok.

Namun, upaya tersebut menghadapi hambatan karena merek tidak memiliki pemasok secara langsung, melainkan berbagi dengan perusahaan lain. Kondisi ini menyulitkan dorongan perubahan. Liljas menambahkan, inisiatif pengurangan emisi Scope 3 kerap terhenti karena perusahaan enggan menanggung biaya peningkatan fasilitas yang dibutuhkan.

Keterbatasan Modal

Penulis laporan menyebut banyak perusahaan fesyen tidak memiliki modal yang memadai untuk melakukan dekarbonisasi rantai pasok secara mandiri. Untuk itu, laporan AII merekomendasikan skema pembiayaan bersama antara merek dan pemasok, termasuk pemanfaatan instrumen seperti sustainability-linked loan untuk mendanai transisi.

Selain itu, pimpinan keuangan perusahaan disarankan memasukkan biaya risiko iklim yang telah disesuaikan dalam perencanaan anggaran dan belanja modal.

“Kami sepenuhnya mendukung bahwa perubahan yang bermakna memerlukan kolaborasi dari seluruh aktor terkait di sepanjang rantai pasok,” ujar Ulrika Leverenz, Head of Green Investments H&M Group. Dia menambahkan, perusahaan mendukung percepatan dekarbonisasi dalam rantai pasoknya.

Studi terpisah yang dirilis bulan lalu oleh World Benchmarking Alliance menunjukkan bahwa pengalihan porsi belanja modal yang lebih besar ke investasi rendah karbon berpotensi membuka pendanaan hingga US$1,3 triliun untuk transisi energi bersih. Analisis terhadap sekitar 1.600 perusahaan global tersebut menemukan median belanja modal untuk proyek rendah karbon saat ini baru mencapai 7%.

Liljas menilai, ketersediaan modal belum tentu diikuti keputusan cepat dari pimpinan keuangan perusahaan.

“Kami perlu berbicara dengan bahasa mereka,” ujarnya. “Mereka bertanggung jawab kepada dewan direksi dan pemegang saham, sehingga tetap harus membangun argumentasi bisnis yang kuat.”

Bisnis.com, JAKARTA — Obligasi transisi yang diterbitkan untuk membiayai penurunan emisi di industri-industri dengan tingkat polusi tinggi diperkirakan tumbuh pada tahun ini karena pasar instrumen berkelanjutan secara keseluruhan berhasil menepis sentimen negatif yang menyasar isu perubahan iklim.

Dalam catatan Moody’s Ratings yang dikutip Bloomberg, penerbitan obligasi transisi pada tahun ini diproyeksikan menembus US$40 miliar atau sekitar Rp678,56 triliun. Nilai ini hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan total penerbitan pada 2024.

Sementara untuk pasar obligasi berkelanjutan secara umum, total penerbitan sepanjang 2026 diestimasi menembus US$900 miliar, menyamai angka pada 2025 menurut para Analis Moody’s Ratings, termasuk Matthew Kuchtyak, dalam catatan tersebut.

Adapun penerbitan obligasi hijau diestimasi mendominasi pasar surat utang berlabel hijau pada 2026, dengan nilai menembus US$530 miliar. Adapun penerbitan obligasi keberlanjutan diestimasi mencapai US$190 miliar dan obligasi sosial US$115 miliar.

“Fokus global pada pembiayaan berkelanjutan untuk menutup kesenjangan investasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang material akan menopang pasokan obligasi berlabel,” tulis para analis tersebut, dikutip Rabu (21/1/2026).

Meski demikian, Moody’s mencatat bahwa tekanan politik serta kekhawatiran terkait keamanan energi dan gangguan perdagangan global berpotensi membuat isu keberlanjutan menjadi prioritas yang lebih rendah bagi sebagian penerbit.

Kendati masih mencakup porsi kecil dari total pasar obligasi berkelanjutan, obligasi transisi dipandang memiliki ruang pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan investor dan pelaku usaha terhadap instrumen berlabel yang dapat menyalurkan modal secara lebih spesifik untuk agenda dekarbonisasi. Segmen ini juga dinilai mendapat momentum setelah lembaga global seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Loan Syndications and Trading Association (LSTA) menerbitkan standar baru pada tahun lalu.

Sebelumnya, perkembangan obligasi transisi dinilai tertahan oleh persaingan dengan produk pembiayaan berkelanjutan lainnya, serta skeptisisme pasar terhadap penggunaan dana oleh sektor bahan bakar fosil, khususnya gas alam.

“Kami memperkirakan sebagian besar instrumen transisi akan diterbitkan oleh perusahaan nonkeuangan di sektor-sektor yang sulit diturunkan emisinya, termasuk minyak dan gas, semen, logam dan pertambangan, kimia, serta penerbangan,” tulis analis Moody’s.

Data Bloomberg Intelligence menunjukkan Jepang menjadi penerbit terbesar obligasi transisi sejak 2021, dengan total penerbitan hampir US$34 miliar atau lebih dari tiga perempat volume global. Selain itu, First Abu Dhabi Bank PJSC pada tahun lalu juga menerbitkan instrumen transisi pertamanya yang selaras dengan pedoman label transisi ICMA, yang digunakan untuk pembiayaan ulang proyek pembangkit listrik tenaga nuklir.

IDXChannel - Penurunan emisi industri masih terkendala sejumlah tantangan meski adopsi energi baru terbarukan (EBT) terus menunjukkan tren pertumbuhan. Hal ini membuat upaya penurunan emisi sulit dikelola secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

CEO SUN Energy, Emmanuel Jefferson Kuesar, mengungkap bahwa terkendalanya penurunan emisi industri disebabkan oleh berbagai inisiatif dekarbonisasi yang masih kerap dijalankan secara terpisah di tingkat fasilitas perusahaan.

Ia menjelaskan pemasangan sistem energi bersih yang belum terintegrasi antar lokasi produksi menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, keterbatasan pemantauan data energi secara terpusat serta kompleksitas operasional pada perusahaan dengan banyak lokasi produksi turut memperbesar tantangan dalam menekan emisi.

Menurutnya, pengembangan teknologi akan menjadi kunci utama dalam mempercepat dekarbonisasi industri ke depan.

Memasuki 2026, SUN Energy tidak hanya berfokus pada pengembangan proyek energi surya, tetapi juga pada teknologi penyimpanan energi seperti Battery Energy Storage System (BESS), khususnya bagi sektor industri dengan kebutuhan energi tinggi dan operasional kompleks, seperti pertambangan dan manufaktur berat.

"Integrasi antara pembangkitan, penyimpanan, dan sistem manajemen energi menjadi pondasi penting untuk memastikan keandalan pasokan sekaligus efisiensi emisi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (5/1/2026).

Selain penguatan teknologi, SUN Energy juga akan memperluas kolaborasi lintas ekosistem dengan kawasan industri. Kerja sama ini mencakup pembangunan sistem energi terintegrasi, termasuk elektrifikasi armada kendaraan operasional serta pengembangan infrastruktur kendaraan listrik.

"Pendekatan ini memungkinkan industri mengelola energi dan emisi secara menyeluruh, dari sumber energi, penyimpanan, hingga mobilitas, sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang," lanjut Emmanuel.

Memasuki 2026, SUN Energy berencana melanjutkan penguatan perannya di sektor industri sekaligus memperluas keterlibatan di segmen Independent Power Producer (IPP) untuk mendukung pengembangan proyek energi surya berskala besar. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi perusahaan terhadap bauran energi nasional.

Sejalan dengan strategi tersebut, SUN Energy juga memperkuat ekosistem bisnis melalui integrasi SUN Mobility sebagai solusi elektrifikasi transportasi dan infrastruktur kendaraan listrik, serta SUN Terra yang berfokus pada pengelolaan dan optimalisasi sistem energi surya.

Integrasi ini dirancang untuk menghadirkan solusi keberlanjutan yang mencakup energi, mobilitas, dan pengelolaan sumber daya secara terpadu guna mendukung agenda dekarbonisasi industri secara lebih menyeluruh.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Kabut asap tebal tengah menyelimuti New Delhi, India beberapa hari terakhir. Buruknya udara di ibukota India tersebut membuat kegiatan sekolah diubah ke metode online dan seluruh proyek pembangunan dilarang sementara.

Kabut asap beracun telah menyebabkan jarak pandang memburuk dan menunda sejumlah perjalanan pesawat dan kereta api. Truk-truk diesel dilarang untuk memasuki kota, bahkan pengadilan di Mahkamah Agung India akan dilakukan secara daring.

Dikutip dari Times Of India, Selasa (16/12/2025), mencatat Indeks kualitas udara New Delhi mencapai 461 pada Selasa (16/12) siang, naik tinggi daripada pagi hari yang masih menyentuh angka 377, hampir lima kali lipat dari batas aman normal sebesar 100.

Kabut asap beracun disebabkan oleh berbagai faktor seperti emisi industri, asap knalpot kendaraan, penurunan suhu, kecepatan angin yang rendah, dan pembakaran sisa tanaman secara musiman di negara bagian tetangga.

Commission for Air Quality Management (CAQM) mengatakan bahwa memburuknya kualitas udara disebabkan oleh tingginya tingkat kelembaban dan perubahan arah angin, yang mengurangi penyebaran polutan dan mendorong pembentukan kabut asap.

BBC melaporkan, pada Minggu (16/12) malam, CAQM telah meningkatkan bencana ini menjadi skala IV, yang tertinggi dalam skala mereka. Skala tersebut adalah Graded Response Action Plan (GRAP/Skala Kedaruratan), sebuah skema penanggulangan bencana untuk mengurangi korban jiwa dari bencana tersebut.

Pihak berwenang telah memperingatkan warga, khususnya anak-anak dan orang dengan penyakit jantung atau pernapasan, untuk tetap berada di dalam ruangan dan menyarankan untuk menggunakan masker saat keluar rumah.

Beberapa pemimpin Kongres pada hari Selasa (16/12) mengajukan mosi penangguhan sidang di Parlemen, meminta diskusi mendesak tentang krisis polusi udara yang memburuk di New Delhi.

Anggota Parlemen Kongres, Manickam Tagore, mendesak Pemerintah Pusat untuk menyatakan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Nasional mengingat kualitas udara yang berbahaya. Dalam pengajuannya, Tagore mengutip skor rata-rata Indeks Kualitas Udara 24 jam terakhir mencapai sebesar 461 di Delhi, yang dikategorikan 'Sangat Parah' dan menjadi yang terparah dalam musim ini.