Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah te­­­kan­­an fiskal yang melanda Indonesia, sum­­ber-sum­­­ber penerima­an baru terus-menerus dicari. Dalam situasi seperti itu, per­hatian kita mudah tertuju kepada kelompok yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi paling besar. Mereka dipandang belum berkontribusi secara cukup, atau setidaknya masih dapat diminta berkontribusi lebih banyak. Tidak mengherankan jika menyoal pajak kekayaan dianggap sebagai alternatif solusi, yakni menyasar kekayaan bersih konglomerat kakap, bukan semata-mata penghasilan, konsumsi, atau transaksi tertentu.

Secara moral, gagasan ini mudah memperoleh simpati. Siapa yang akan menolak ketika yang diminta membayar lebih adalah mereka yang dianggap memiliki lebih? Akan tetapi, hati-hati. Perdebatan pajak kekayaan dapat berubah menjadi pengadilan moral antarkelas, seolah-olah mendukungnya berarti membela rakyat kecil, sedangkan mengkritiknya berarti berdiri di sisi orang kaya.

Pajak bukan arena menang kalah antarkelas. Pajak adalah hubungan antaranegara dan warganya. Artinya, bukan sekadar siapa yang dipungut, berapa besar yang dipungut, atau apa yang dijadikan dasar pemungutan, melainkan juga bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara boleh membedakan pajak berdasarkan penghasilan, konsumsi, kepemilikan, atau kekayaan bersih. Namun, semua itu bukan sekadar angka dalam neraca anggaran, melainkan hasil kerja warga yang diperoleh dengan susah payah.

Saya tidak kaya, atau seperti kata Presiden, bermimpi kaya pun tidak. Sampai akhir hidup pun mungkin tidak terkena pajak kekayaan ini. Akan tetapi, keadilan soal pajak tidak boleh bergantung pada apakah kita ikut memanggulnya atau sekadar menonton. Pramoedya mengingatkan kita untuk berlaku adil sejak dalam pikiran. Dalam perpajakan, keadilan itu berarti melihat pajak secara jernih, bahkan ketika yang dibebani adalah kelompok yang mudah dianggap pantas menanggung lebih banyak.

Perbedaan basis pajak tidak dengan sendirinya menjawab kewajaran beban pajak. Tidak semua pajak yang berbeda dasar pengenaannya otomatis adil ketika akhirnya dipikul oleh warga yang sama. Oleh karena itu, keadilan pajak tidak cukup dibaca secara ekstraktif, tapi juga relasional tentang bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara tidak boleh hanya memulai diskusi pajak dari pertanyaan berapa banyak lagi yang dapat diambil dari rakyat.

BATAS KEADILAN FISKAL

Pajak sepatutnya menjadi janji bahwa kekayaan warga yang diambil negara akan kembali sebagai layanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Janji itu hanya bernilai jika negara disiplin menggunakan uang publik. Jika negara meminta pengorbanan tambahan atas nama keadilan, negara juga harus menunjukkan bahwa pengorbanan itu kembali sebagai manfaat riil.

Tanpa disiplin belanja, pajak tidak otomatis menjadi alat pemerataan. Pajak sebesar apa pun tidak akan cukup jika dihabiskan untuk program yang tidak tepat guna, dan hanya baik bagi popularitas elektoral. Politisi datang dan pergi dengan janji tentang berbagai program gratis agar terpilih. Maka, pajak tidak boleh menjadi sumber dana yang selalu bisa diperluas untuk membiayai semua bujuk rayu itu. Membatasi pajak justru upaya untuk menjaga agar uang warga tidak menjadi cek kosong bagi setiap janji kekuasaan.

Oleh karena itu, persoalannya bukan apakah orang kaya layak membayar lebih, melainkan apakah negara sudah layak diberi kewenangan tambahan untuk mengambil lebih banyak. Keadilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari siapa yang berhasil dipungut, tetapi juga dari bagaimana kewenangan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Membela pajak kekayaan hanya karena ia menyasar orang kaya sama kelirunya dengan menolaknya hanya karena ia membebani orang kaya. Pajak yang baik harus berdiri di atas desain hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang dibebani, bagaimana bebannya dihitung, untuk apa hasilnya digunakan, dan bagaimana warga mengawasinya harus dijawab sejak awal. Tanpa itu, pajak kekayaan dapat kehilangan watak keadilannya dan berubah menjadi alat untuk menunjuk kelompok yang hari ini paling mudah dimintai pengorbanan.

Jika tidak, pajak kekayaan tidak memperkuat rasa senasib sebagai warga, tetapi justru menjadi bahan bakar kecurigaan antarkelas. Perdebatan pajak kekayaan di Indonesia bukan soal membela orang kaya atau orang miskin. Soalnya adalah bagaimana membangun sistem yang progresif tanpa kehilangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia mencerminkan apakah warga dilihat sebagai subjek yang dilayani atau sekadar sumber penerimaan.

Pajak kekayaan boleh dibela sebagai gagasan keadilan. Namun, negara tidak otomatis lebih adil hanya karena mengambil lebih banyak dari orang kaya. Ia menjadi adil ketika pajak dipungut secara proporsional, dibelanjakan secara disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara terang. Gagasan keadilan fiskal berangkat dari jalan yang benar. Namun, ketika keadilan hanya berarti mengambil lebih banyak, kita justru bisa tersesat di jalan yang benar itu.

DIUNDANGKANNYA PP No. 20 Tahun 2026, yang tengah ramai saat ini, sesungguhnya belum beranjak dari pendekatan tax rate ke tax base.

Beleid itu mengubah tarif dari 0,5 persen berdasar omzet, menjadi 22 persen berdasar laba bersih. Ketentuan itu berlaku bagi perusahaan beromzet di atas Rp 50 miliar. Sedang di bawahnya, tarifnya didiskon separuhnya.

Pada sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) melaporkan realisasi pajak Triwulan I 2026 dari PPh Badan hanya sebesar Rp 43,4 triliun. Kontributor terbesar justru PPN dan PPnBM yang mencapai Rp 155,6 triliun. Angka ini merepresentasikan 57,7 persen penerimaan pajak.

Lalu, bagaimana dengan PPh Orang Pribadi dan PPh 21? Kontribusinya lebih besar sedikit di atas PPh Badan, yakni Rp 61,3 triliun. Data itu menunjukkan bahwa negeri ini masih bergantung besar pada pajak dari aktivitas konsumsi dan penghasilan.

Kondisi itu membuat tax ratio Indonesia stagnan di kisaran 10 persen. Tentu saja berpengaruh besar bagi agenda pembangunan di tengah ketidakpastian global.

Angka itu bahkan lebih rendah dari Vietnam, Thailand dan Filipina yang berada di rentang 16 sampai 18 persen (Pajak.go.id, 2026).

Jadi apa solusi untuk naikkan tax ratio itu? Solusi yang tak bergantung pada peningkatan tarif (tax rate) semata, tapi pada perluasan basis pajaknya (tax base).

Kelas Menengah

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyatakan jumlah kelas menengah kita turun sekitar 5,6 juta orang dari 52,3 juta pada 2016 dan menjadi 46,7 juta pada 2025 (BPS, 2025).

Padahal, bersama aspiring middle class, konsumsi rumah tangga mereka menjadi penopang utama PDB sebesar 53,88 persen.

Pengeluaran rata-rata per bulan mereka mencapai Rp 196 triliun pada kelompok aspiringmiddle class dan Rp 163 triliun pada kelas menengah (Next Indonesia, 2026).

Total pengeluaran itu bahkan lebih besar 20 kali dari kelas atas dan 6 kali dari kelas bawah. Dari agregat itulah dapat disebut mereka kontributor utama PPn.

Tak hanya itu, PPh Orang Pribadi dan PPh 21 juga sebagian besar kontribusi mereka. Hal ini berhubungan dengan literasi administrasi kalangan ini, yang berdampak pada kepatuhan mereka. Meskipun DPJ melaporkan per 2026 tingkat pelaporannya belum maksimal, baru 10,9 juta orang.

Kesimpulannya dari dua jenis pajak di atas, konsumsi dan penghasilan, sebagian besar ditopang oleh kelas menengah.

Selain itu, ada satu jenis pajak lagi yang belum kita terapkan, yakni pajak untuk kekayaan (wealth tax). Tentu saja pajak jenis ini hanya menyasar orang kaya dan super kaya.

Kelas Atas

Orang kaya atau high net worth individual (HNWI) adalah orang yang memiliki kekayaan bersih mencapai 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 17 miliar.

Sedang orang super kaya atau ultra high net worth individual (UHNWI), kekayaan bersih mereka mencapai Rp 510 miliar dengan kurs Rp 17.000/dolar (The Wealth Report, 2026). Mereka itulah yang tergolong sebagai kelas atas di republik ini.

Kekayaan itu bisa beragam bentuk, seperti tunai, surat berharga, properti dan kepemilikan usaha, barang mewah dan sebagainya.

Kekayaan mereka biasanya dikelola olehfamily office atau para manajer investasi. Belum lama ini (25/5), Presiden Prabowo Subianto menyetujui inisiasi family office. Fungsinya untuk mengelola kekayaan keluarga super kaya dari generasi ke generasi.

Populasi orang super kaya Indonesia berdasar The Wealth Report (2026) meningkat 36,6 persen selama lima tahun terakhir. Tahun 2021 sebanyak 2.805 orang, menjadi 3.833 orang pada 2026.

Laporan itu bahkan memproyeksikan jumlahnya akan meningkat menjadi 6.966 orang tahun 2031. Total kekayaan mereka secara moderat ditaksir minimal mencapai Rp 1.954 triliun atau separuh APBN 2026. Angka ini belum mencakup orang kaya atau HNWI, lho!

Soal rendahnya tax ratio, tahun 2024 sempat santer ketika Debat Pilpres. Solusinya, kata salah seorang calon, jangan berburu di kebun binatang.

Analogi itu tepat, bagaimana kebijakan perpajakan hari ini bertumpu besar pada kelas menengah. Itupun, sebagai ilustrasi, kebun yang selama ini menjadi sumber utama tak lagi seramai dahulu.

Di sinilah diskursus pajak kekayaan menjadi sangat relevan. Perkiraan Celios (23/4), dengan tarif 1 sampai 2 persen, potensinya mencapai Rp 93 triliun - Rp 142,2 triliun. Itu hanya dari 50 orang terkaya Indonesia.

Kekayaan mereka mencapai 306 miliar dollar AS atau Rp 5.202 triliun (Forbes, 2025). Bila 3.833 orang super kaya disertakan potensinya bertambah Rp 39 triliun.

Beberapa negara lain telah sukses terapkan pajak kekayaan, seperti Norwegia, Spanyol, Swis, Kolombia dan Belgia. Bentuk, intensitas dan tarifnya variatif.

Seperti Norwegia, tarifnya rendah, hanya 1 persen, tapi basis pajaknya luas. Sedangkan Spanyol sangat progresif dengan tarif 3,5 persen dalam bentuk wealth dan solidarity tax. Pengalaman mereka bisa menjadi rujukan berharga.

Mengapa Urgen?

World Inequality Report (2026) melaporkan di mana 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 19,9 persen kekayaan.

Sepuluh persen orang terkaya memiliki 59,4 persen porsi kekayaan. Sedangkan 50 persen orang bawah hanya memiliki 2,5 persen kekayaan.

Laporan itu juga menggambarkan rasio kesenjangan pendapatan, antara kelompok 10 persen teratas dan 50 persen terbawah, di mana meningkat dari 25 kali pada 2014 dan menjadi 33,7 kali pada 2024.

Artinya, pendapatan orang kaya tumbuh lebih cepat dibandingkan kelompok masyarakat terbawah.

Kesenjangan di atas membuat pajak kekayaan sah secara moral dan politik. Konsentrasi di satu sisi dan ketimpangan di sisi lain adalah alasan yang cukup bagi negara untuk melakukan intervensi. Pajak kekayaan hadir untuk mengoreksi konsentrasi kekayaan yang timpang itu.

Selain itu, seperti uraian di awal, orang kaya dan super kaya ternyata membayar pajak lebih rendah daripada kelas menengah. Rezim pajak yang berjalan hari ini bersifat regresif, memberi beban lebih pada kelas menengah.

Kehadiran pajak kekayaan akan menjadikannya lebih progresif, pembebanan pajak selaras dengan kelas sosialnya.

Implementasi pajak kekayaan juga lebih adil di mana kelompok yang memiliki kekayaan lebih besar seharusnya berkontribusi lebih besar.

Berbeda misal dengan PPn, baik orang miskin, menengah atau super kaya, dikenai tarif yang sama ketika beli sebotol air mineral, misalnya.

Padahal di sisi lain, orang-orang super kaya sering memperoleh insentif seperti tax amnesty, tax holiday, tax allowance serta fasilitas investasi lain untuk konglomerasi bisnis mereka.

Secara administratif pajak ini relatif mudah ditargetkan karena menyasar kelompok dengan profil ekonomi yang jelas.

Ditambah dengan beroperasinya family office, akan makin mudah untuk melakukan penjangkauan.

Boleh jadi Presiden sudah ancang-ancang ke arah itu dengan restui family office yang akan didirikan di Bali. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal apakah pajak kekayaan mungkin diterapkan, melainkan kapan diterapkan?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong reformasi fiskal dan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memutus dominasi oligarki dalam menentukan aturan ekonomi dan politik. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan langkah seperti pajak kekayaan, penguatan tax benefit bagi kelas menengah, penghapusan pajak bagi kelompok bawah, serta transparansi data pajak bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan akuntabel.

“Hasil survei CELIOS terkait persepsi masyarakat terhadap pajak kekayaan juga mendapatkan dukungan yang tinggi. Sebanyak 89,77 persen masyarakat setuju jika pajak kekayaan diterapkan di Indonesia,” ujar Media saat peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Media mengatakan mayoritas responden juga percaya bahwa pajak kekayaan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi antarkelas masyarakat. Dia menyampaikan pajak kekayaan dua persen atas 50 orang terkaya bisa menghasilkan Rp 93 triliun per tahun bagi negara.

“Pajak ini bukan memajaki semua orang, melainkan hanya untuk mereka yang superkaya, dengan harta di atas Rp 84 miliar,” ucap Media.

Media menyampaikan potensi pajak kekayaan bisa lebih optimal dengan threshold atau batas minimal pengenaan pajak kekayaan Rp 84 miliar. Dengan tarif progresif satu persen hingga dua persen, lanjut dia, potensi pajak kekayaan bisa mencapai Rp 142,2 triliun per tahun atau hampir 60 persen dari total pajak penghasilan yang dibayar seluruh pekerja di Indonesia.

“Di tengah ketimpangan yang makin lebar, negara sebenarnya punya ruang untuk menarik kontribusi lebih besar dari kelompok paling atas, bukan dari masyarakat biasa yang sudah terbebani,” lanjut Media.

Media menyampaikan pajak kekayaan 50 triliuner bisa untuk membangun 387 ribu rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, memenuhi kebutuhan hidup 21,7 juta orang, kuliah gratis bagi 1,2 juta mahasiswa, menyediakan 41,34 juta ton pupuk subsidi kepada petani, membiayai 465 ribu penelitian ilmiah, dan menggratiskan KRL Jabodetabek selama delapan tahun, serta menambah 40 rangkaian KRL baru untuk menghilangkan penumpukan penumpang.

Ia menyebut pajak kekayaan juga dapat membangun 1,76 gigawatt kapasitas energi nasional dari pembangkit listrik mikrohidro, menyediakan 5,8 juta unit panel surya untuk desa terpencil, merestorasi 5,47 juta hektare hutan hujan tropis, menanggung 180 juta warga penerima bantuan iuran (PBI) BPJS, memberi subsidi 13,3 juta perawatan kendaraan selama setahun untuk seluruh pengemudi ojek online di Indonesia, hingga menggratiskan seluruh biaya pengobatan penyakit kronis seperti cuci darah.

“Penerimaan pajak akan bertambah signifikan, artinya pemerintah dapat menaikkan anggaran belanja untuk fungsi perlindungan sosial tanpa menaikkan tarif pajak yang sudah berlaku. Di saat krisis, pajak kekayaan juga dapat menjadi shock absorber bagi fiskal,” sambung Media.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara mendesak pemerintah segera menerapkan kebijakan pajak terhadap kelompok super kaya atau tax the super rich di tengah meningkatnya tekanan ekonomi global dan domestik. Bhima menilai rencana Kementerian Keuangan yang baru akan menyiapkan pajak kekayaan paling lambat pada 2028 terlalu lambat mengingat kondisi ekonomi yang semakin rentan.

“Kementerian Keuangan mengeluarkan rencana, baru paling lambat 2028 mereka punya pajak kekayaan. Jangan 2028 (tapi) April, masih ada beberapa hari. Sahkan masalah pajak kekayaan ini, bahas di parlemen," ujar Bhima saat peluncuran laporan dan penelitian berjudul "Laporan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2026: Republik Oligarki" di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Bhima memperingatkan dunia, termasuk Indonesia, sedang menuju situasi perfect storm akibat kombinasi krisis energi, konflik global, hingga gangguan pasokan energi seperti LPG. Dia menilai kondisi ini akan kian menekan masyarakat, terutama di tengah potensi kenaikan harga energi, termasuk BBM.

Menurut Bhima, dalam situasi krisis tersebut, terdapat kelompok yang justru meraup keuntungan besar, khususnya pelaku usaha di sektor ekstraktif. Ia menilai kondisi ini tidak adil karena beban ekonomi lebih banyak ditanggung masyarakat luas.

“Ada yang profit, ada yang mendapatkan laba besar sekali. Siapa? Pengusaha-pengusaha ekstraktif. 50 orang paling kaya, sebagian besar ada di sektor ekstraktif yang sekarang sedang menikmati windfall. Kita yang nanggung deritanya, enak saja. Dia yang untung, kita yang rugi," kecam Bhima.

Bhima juga mengkritik struktur perpajakan yang masih membebani kelas menengah, sementara kelompok kaya belum dikenakan pajak secara proporsional. Bagi Bhima, percepatan penerapan pajak kekayaan merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas.

"Kalau mereka memang tidak mau melakukan itu, berarti mereka memang jelas berpihaknya pada oligarki," ucap Bhima.

Bhima pun mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mendorong perubahan kebijakan fiskal yang lebih adil. Ia menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk menuntut reformasi sistem perpajakan.

"Ini momentumnya, anak-anak muda. Momentumnya kita semua untuk bisa bilang enough is enough dan salah satu solusinya adalah tax the super rich," kata Bhima.

KOMPAS.com – Salah satu pendiri Google, Larry Page, dilaporkan membeli dua rumah mewah di Miami, Florida, dengan nilai total mencapai 173,4 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,92 triliun (asumsi kurs Rp 16.842 per dollar AS).

Kepindahan Page dari California terjadi di tengah tren eksodus miliarder dari negara bagian tersebut. Langkah serupa sebelumnya juga ditempuh pendiri Amazon, Jeff Bezos.

Dikutip dari Yahoo Finance, Sabtu (10/1/2026), perpindahan Page bukan sekadar mencari hunian baru, melainkan bagian dari strategi untuk mengamankan kekayaan di tengah rencana penerapan pajak kekayaan di California.

Berdasarkan laporan The Wall Street Journal, Page membeli sebuah properti tepi laut berbentuk kompleks hunian pada Desember 2025. Properti tersebut dibeli seharga 101,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,71 triliun dan sebelumnya dimiliki mendiang pengusaha restoran Jonathan Lewis.

Tak lama berselang, pada 5 Januari 2026, Page kembali membeli rumah kedua yang berlokasi tidak jauh dari properti pertama. Rumah tersebut dibeli dari pewaris Sloan Lindemann Barnett dan suaminya dengan nilai 71,9 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,21 triliun.

Rekan Page sesama pendiri Google, Sergey Brin, juga disebut tengah menjajaki pembelian rumah di Miami.

Agen Douglas Elliman, Dina Goldentayer, menilai langkah Page mencerminkan perubahan preferensi miliarder di Amerika Serikat.

“Ketika pembeli dengan nilai miliaran dollar AS mengambil langkah seperti ini, pesannya jelas. Miami adalah peningkatan, baik dari sisi gaya hidup maupun strategi finansial,” ujarnya.

Menurut Goldentayer, miliarder dari California dan New York mulai menjauh dari pajak tinggi dan regulasi ketat. “Mereka menginginkan privasi, efisiensi, dan kebebasan. Miami menawarkan semuanya, ditambah kualitas hidup kelas dunia,” katanya.

Langkah Page membeli properti di Florida juga sejalan dengan kepindahan sejumlah entitas bisnis yang terafiliasi dengannya keluar dari California.

Dokumen publik dari Kantor Sekretaris Negara Bagian California yang ditinjau Fox News Digital menunjukkan, beberapa badan usaha terkait Page dipindahkan pada Desember 2025.

Dokumen tersebut mencatat kantor keluarga Page, Koop LLC, serta dana riset influenza Flu Lab LLC, tidak lagi beroperasi di California. Sementara itu, perusahaan kendaraan terbang One Aero kini mencantumkan alamat utama di Florida.

Perpindahan tersebut terjadi menjelang potensi penerapan pajak kekayaan di California.

Meski belum lolos sebagai agenda pemungutan suara pada November 2026, usulan pajak yang didukung Service Employees International Union–United Healthcare Workers West itu akan mengenakan pajak satu kali sebesar 5 persen terhadap warga dengan kekayaan bersih di atas 1 miliar dollar AS.

Sejak rencana pajak itu diumumkan pada Oktober lalu, ONE Sotheby’s International Realty mencatat peningkatan trafik situs dari California sebesar 19 persen, kata agen properti Florida Selatan, Michael Martinez.

Martinez menyebut minat pembeli kaya dari California dan wilayah Timur Laut Amerika Serikat terus meningkat, terutama untuk properti tepi laut yang menawarkan privasi dan keamanan.

“Saya melihat lebih banyak kunjungan, percakapan off-market, dan pembeli bergerak lebih cepat ketika properti langka tersedia,” ujarnya.

Goldentayer menambahkan, gelombang terbaru pembeli berasal dari Pantai Barat AS. “Mereka ingin mendahului rencana pajak miliarder California dan menempatkan diri di Florida sejak sekarang,” katanya.

Properti utama yang dibeli Page berada di kawasan Coconut Grove, tepatnya di tepi Teluk Biscayne, dengan luas sekitar 4,5 acre. Realtor.com sebelumnya melaporkan, Jonathan Lewis menggabungkan 10 bidang tanah sejak 1980-an untuk membangun kompleks hunian tersebut.

Kompleks itu terdiri dari dua bangunan utama, yakni rumah bergaya Mediterania era 1920-an yang dirancang untuk mantan Menteri Luar Negeri AS William Jennings Bryan, serta rumah modern yang dibangun pada 2002 untuk ayah Lewis.

Sementara itu, rumah kedua yang dibeli Page merupakan transaksi di luar pasar dan berjarak kurang dari satu mil dari properti utama.

“Transaksi seperti ini mengkalibrasi ulang seluruh kawasan, dengan harga mencapai 7.000 dollar AS per kaki persegi atau sekitar Rp 118 juta,” kata Goldentayer.

Ia menambahkan, Coconut Grove menjadi salah satu kawasan paling diminati di Miami karena memadukan privasi, akses pejalan kaki, dan karakter klasik kota tersebut.

“Camp Biscayne adalah komunitas sangat prestisius. Anda mendapatkan akses ke restoran, toko, dan sekolah, tetapi tetap berada di balik gerbang dengan privasi penuh. Skala, keamanan, dan nilai jangka panjang inilah yang dicari pembeli di level ini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Usulan pajak kekayaan di California mendorong para miliarder yang berdomisili di negara bagian tersebut untuk mempertimbangkan soal tetap menjadi penduduk negara bagian itu jika pajak satu kali sebesar 5% disetujui.

Menurut profesional CFP Don Hilario, yang bekerja dengan klien perencanaan keuangan di California, reaksi para miliarder bermuara pada toleransi risiko.

Dilansir Business Insider, pajak tersebut sebagaimana diusulkan hanya akan berlaku untuk aset di negara bagian tersebut selama tahun pajak 2026.

Pendiri Google, Larry Page, dan Sergey Brin merespons usulan tersebut dengan memindahkan aset mereka keluar dari California sebelum batas waktu 1 Januari 2026 untuk menghindari pajak tersebut.

Sementara itu, CEO miliarder Nvidia, Jensen Huang, mengatakan bahwa ia tak masalah dan "bahkan belum memikirkannya sekali pun."

"Kami memilih untuk tinggal di Silicon Valley, dan pajak apa pun yang ingin mereka terapkan, biarlah. Saya sama sekali tidak keberatan," kata Huang saat diwawancarai Bloomberg.

Hilario mengatakan bahwa ketidakpastian pajak yang berkepanjangan dapat memicu kebutuhan akan kepastian dan otonomi.

"Orang-orang yang ingin memiliki kendali yang lebih besar akan mengikuti jalur Larry Page. Sementara orang-orang yang memiliki temperamen untuk bertahan akan mengambil jalur Jensen," ungkapnya, dikutip Sabtu (10/1/2026).

Usulan pajak yang diajukan oleh serikat pekerja SEIU-United Healthcare Workers West ditujukan untuk mengimbangi potensi pemotongan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan.

Usulan ini masih jauh dari implementasi karena dibutuhkan 870.000 tanda tangan agar dapat masuk dalam surat suara pemilu November 2026.

SEIU menyatakan dalam usulannya bahwa konsentrasi kekayaan miliarder di California menjadikan negara bagian tersebut berada pada posisi yang unik untuk mengatasi krisis ketidaksetaraan kekayaan dan krisis-krisis yang dihadapi negara bagian tersebut dengan pemotongan anggaran.

Selain Huang, Brin, dan Page, miliarder lain juga menyuarakan pendapat mereka tentang usulan pajak kekayaan tersebut.

Salah satu pendiri LinkedIn, Reid Hoffman, menulis dalam sebuah unggahan di X bahwa usulan tersebut memiliki "kekurangan besar."

"Pajak yang dirancang buruk akan mendorong penghindaran pajak, pelarian modal, dan distorsi yang pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang lebih sedikit," katanya.

Alex Spiro, seorang pengacara yang sebelumnya mewakili miliarder, menulis dalam surat kepada Gubernur California Gavin Newsom bahwa kliennya akan "pindah secara permanen" jika pajak tersebut disahkan menjadi undang-undang.

Hilario mengatakan bahwa ketidakpastian yang signifikan seputar usulan tersebut, termasuk bagaimana aset akan dinilai dan apakah pajak akan berubah dari waktu ke waktu, kemungkinan memaksa para miliarder untuk memutuskan seberapa besar mereka benar-benar menghindari risiko.