Surabaya (ANTARA) - Seorang ibu pembeli berhenti sejenak di depan deretan lapak yang kini tertata rapi. Ia tak lagi harus mengangkat ujung celana untuk menghindari becek, atau menahan napas karena bau yang menyengat.

Langkahnya lebih ringan, pandangannya lebih leluasa. Di sekelilingnya, pedagang berdiri di tempat yang lebih layak, tak lagi menyebar hingga ke badan jalan. Perubahan itu terasa sederhana, tetapi diam-diam mengubah cara orang memandang pasar dari ruang yang ditoleransi menjadi ruang yang kembali dihargai.

Pemerintah Kota Surabaya, dalam beberapa tahun terakhir tampak semakin serius menggarap sektor ini. Tahun 2026 menjadi fase percepatan, dengan setidaknya sepuluh pasar ditargetkan dibenahi, lima di antaranya dikebut rampung pada pertengahan Mei. Pasar Tembok Dukuh, Pasar Kembang, Pasar Babakan Baru, Pasar Wonokromo, dan Pasar Simo Gunung menjadi titik awal dari upaya besar yang lebih sistematis.

Langkah ini tidak muncul tiba-tiba. Ia merupakan respons atas persoalan klasik pasar tradisional yang sudah lama mengendap seperti halnya infrastruktur buruk, tata kelola lemah, dan daya saing yang terus tergerus oleh pasar modern.

Benah fungsi

Revitalisasi pasar di Surabaya memperlihatkan satu pendekatan yang cukup jelas, yakni mengembalikan fungsi dasar pasar sebagai ruang transaksi yang layak. Fokus utamanya bukan pada estetika semata, tetapi pada hal-hal mendasar, seperti drainase, lantai, atap, hingga sirkulasi udara.

Kasus Pasar Tembok Dukuh menjadi contoh konkret. Sebelum dibenahi, pasar ini kerap tergenang akibat saluran air yang sempit dan posisi lantai yang lebih rendah dari jalan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mendorong munculnya pasar tumpah di badan jalan. Revitalisasi kemudian dilakukan dengan memperbaiki drainase, meninggikan lantai, serta menata ulang area pedagang.

Hasilnya tidak hanya terlihat secara fisik. Kapasitas pasar meningkat dari sekitar 135 stan menjadi 189 stan. Artinya, ada upaya nyata untuk mengakomodasi pedagang yang sebelumnya berada di luar sistem. Pendekatan ini penting, karena persoalan pasar tidak bisa diselesaikan hanya dengan pembangunan fisik, tanpa memikirkan keberadaan pelaku ekonominya.

Di sisi lain, Pasar Babakan Baru dan Wonokromo menunjukkan arah baru dalam pengelolaan pasar berbasis standar kesehatan. Penataan sistem pemotongan unggas yang lebih higienis, bahkan dilengkapi instalasi pengolahan air limbah, menandai pergeseran paradigma. Pasar tidak lagi dilihat sebagai ruang informal yang serba longgar, tetapi sebagai bagian dari sistem perdagangan yang harus memenuhi regulasi.

Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional yang mendorong pasar rakyat menjadi lebih bersih, tertata, dan berdaya saing. Namun, di balik itu semua, ada satu pertanyaan penting: apakah revitalisasi ini cukup untuk mengubah persepsi publik terhadap pasar tradisional?

Budaya pasar

Revitalisasi sering kali berhenti pada aspek fisik. Padahal, persoalan pasar tradisional jauh lebih kompleks. Ia menyangkut perilaku pedagang, kebiasaan konsumen, hingga sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Surabaya tampaknya mulai menyadari hal ini. Selain membenahi bangunan, pemerintah juga mendorong perubahan pola pikir pedagang. Penertiban jenis dagangan, penerapan standar operasional prosedur kebersihan, hingga dorongan menuju transaksi nontunai menjadi bagian dari transformasi yang lebih luas.

Pasar Kembang, misalnya, tidak hanya direvitalisasi secara fisik, tetapi juga diarahkan menjadi ekosistem perdagangan yang lebih modern, termasuk penggunaan sistem pembayaran digital. Ini menunjukkan bahwa revitalisasi tidak lagi sekadar proyek pembangunan, melainkan bagian dari strategi ekonomi.

Namun, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pasar yang sudah dibenahi bisa kembali kumuh jika pengelolaannya lemah. Kebersihan yang tidak terjaga, pedagang yang kembali melanggar aturan, serta minimnya pengawasan dapat mengembalikan kondisi ke titik awal.

Selain itu, persoalan klasik, seperti keterbatasan anggaran juga tidak bisa diabaikan. Dari total puluhan pasar yang dikelola, hanya sebagian kecil yang bisa direvitalisasi setiap tahun. Artinya, dibutuhkan strategi prioritas yang tepat agar dampaknya benar-benar terasa.

Di sisi lain, ada pula potensi konflik yang perlu dikelola. Penataan ulang stan dan relokasi pedagang kerap menimbulkan kekhawatiran. Meski di Surabaya pendekatan dialog tampak cukup berhasil, proses ini tetap membutuhkan sensitivitas sosial yang tinggi.

Revitalisasi pasar, dengan demikian, bukan hanya soal membangun, tetapi juga merawat kepercayaan.

Nadi ekonomi

Di tengah ekspansi pusat perbelanjaan modern dan platform digital, pasar tradisional tetap memiliki posisi strategis. Ia bukan hanya tempat transaksi, tetapi juga ruang interaksi sosial dan simbol ekonomi kerakyatan.

Revitalisasi yang dilakukan Surabaya membuka peluang untuk menghidupkan kembali peran ini. Dengan infrastruktur yang lebih baik, pasar bisa menjadi ruang yang nyaman, sekaligus kompetitif. Bahkan, dalam jangka panjang, pasar dapat dikembangkan sebagai tujuan wisata lokal, seperti yang mulai dirintis di beberapa titik.

Agar dampaknya berkelanjutan, ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Pertama, pengelolaan profesional. Perusahaan daerah sebagai pengelola harus mampu menjalankan pasar dengan standar layanan yang jelas, termasuk kebersihan, keamanan, dan kenyamanan.

Kedua, integrasi dengan sistem ekonomi digital. Pasar tradisional tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ia harus terhubung dengan ekosistem yang lebih luas, termasuk distribusi barang dan sistem pembayaran.

Ketiga, pemberdayaan pedagang. Revitalisasi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha, mulai dari manajemen sederhana, hingga pemasaran.

Keempat, pengawasan berkelanjutan. Tanpa kontrol yang konsisten, perubahan yang sudah dicapai bisa dengan mudah hilang.

Revitalisasi pasar adalah tentang menjaga nyala ekonomi rakyat tetap hidup di tengah perubahan zaman. Ia bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi investasi sosial yang menentukan arah kota.

Surabaya telah memulai langkah itu. Pertanyaannya, kini, sejauh mana konsistensi dapat dijaga, dan apakah pasar-pasar yang telah dibenahi benar-benar menjadi ruang yang hidup, bukan sekadar bangunan baru yang perlahan kembali menua. Di sanalah masa depan pasar tradisional dipertaruhkan.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Perumda Pasar Jaya selaku pengelola Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan melakukan revitalisasi pasar tradisional tersebut agar bisa terus bersaing di tengah perkembangan zaman. Manager Hubungan Masyarakat (Humas) Perumda Pasar Jaya Topik Hidayatulloh mengakui pihaknya menyadari tantangan pasar tradisional saat ini kompetisi dengan ruang ritel modern.

“Karena itu, perbaikan fisik yang telah kami selesaikan ini fondasi awal," ujar Topik Hidayatulloh melalui keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, kenyamanan pedagang dan pengunjung merupakan prioritas utama, sehingga perbaikan infrastruktur krusial dikerjakan dan perwajahan pasar. Pertama, dari sisi penyegaran visual dengan melakukan pengecatan ulang seluruh eksterior gedung untuk memberikan kesan bersih dan modern.

Kedua, kata dia, dari sisi peningkatan fasilitas publik, yakni perbaikan total area toilet agar lebih higienis dan penyediaan ATM Center yang lebih representatif untuk kemudahan transaksi.

Ketiga, sisi kenyamanan interior dengan melakukan penggantian keramik di koridor pasar dan pemasangan instalasi kipas angin di area food court guna memastikan sirkulasi udara yang lebih baik bagi pengunjung.

Keempat, ungkapnya, infrastruktur penunjang berupa pengecoran (betonisasi) area parkir untuk mobilitas para pedagang dan pengunjung lebih lancar serta pembangunan Rumah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang lebih tertata dan ramah lingkungan.

Kelima, estetika dan ruang terbuka dengan pembuatan taman baru di area lobi 6 (dekat Galeri ATM) sebagai ruang hijau dan area tunggu yang nyaman bagi para pengunjung.

"Sebagai bagian dari upaya rebranding dan peningkatan daya tarik pasar, sejumlah perbaikan infrastruktur krusial telah rampung dikerjakan. Kami juga konsisten menyelenggarakan kegiatan Pasar Santa Festival setiap tahunnya sebagai wadah bagi para komunitas kreatif dan UMKM untuk menarik minat generasi muda kembali ke pasar," tuturnya.

Adanya kegiatan Pasar Santa Festival, kata Topik, diharapkan dapat menjadi magnet kunjungan yang tidak hanya bersifat temporer, tapi membangun loyalitas konsumen baru hingga komunitas. Dengan segala perbaikan yang telah dilakukan, Perumda Pasar Jaya mengundang masyarakat untuk kembali berkunjung dan memberikan dukungan pada pedagang lokal di Pasar Santa.

"Pasar Santa ini asik dan estetik jadi tempat berkumpulnya para pecinta kopi dan kerap dikunjungi komunitas. Terlebih, Pasar Santa kini hadir dengan wajah baru, pasar yang lebih nyaman tanpa menghilangkan identitasnya sebagai pusat kuliner dan hobi yang ikonik di Jakarta," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyoroti pentingnya perlindungan jaminan produk halal di pasar rakyat atau pasar tradisional bagi masyarakat sebagai konsumen.

“Pasar rakyat memiliki posisi strategis dalam rantai distribusi produk, sehingga tingkat kepatuhan jaminan produk halal di pasar menjadi sangat krusial dalam melindungi konsumen,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia turut mendorong agar pasar menjadi salah satu tempat jual-beli yang tertib halal, di mana seluruh pelaku usaha memahami dan menjalankan kewajiban sertifikasi halal dengan baik.

“Artinya, pelaku usaha patuh, produk-produknya jelas status kehalalannya, dan masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Haikal.

Selain itu, ia kembali mengingatkan bahwa produk yang berasal dari bahan nonhalal wajib mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas dan dipisahkan penempatannya dari produk halal guna menghindari potensi kontaminasi silang.

“Misalnya daging babi, harus terpisah dari daging yang halal. Standarnya begitu, jadi yang nonhalal silahkan, dan yang halal juga terjamin kehalalannya,” kata Haikal.

Sejalan dengan akan diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal pada Oktober 2026 mendatang, Haikal mengatakan BPJPH akan terus memperkuat sosialisasi, edukasi, literasi, fasilitasi, dan juga pengawasan secara berkelanjutan.

“Ini termasuk melalui pendampingan langsung kepada pelaku usaha di pasar-pasar tradisional dalam melaksanakan sertifikasi halal,” ujar dia.

Langkah itu, lanjut Haikal, menjadi bagian dari upaya memastikan implementasi sistem Jaminan Produk Halal (JPH) berjalan optimal di seluruh rantai pasok.

Selain itu, Haikal turut menegaskan bahwa BPJPH tidak hanya hadir untuk mengawasi, tetapi juga mendampingi pelaku usaha agar mampu memenuhi kewajiban halal.

“Pendekatan edukatif ini menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi wajib halal berjalan efektif di lapangan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kita mau lihat apa betul pasar-pasar tradisional sudah mati, ternyata di sini masih ramai dan omzetnya juga tinggi

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pasar tradisional tidak mati suri setelah melihat langsung aktivitas di Pasar Beringharjo dan Teras Malioboro 1, Kota Yogyakarta, Selasa.

Purbaya menilai kondisi tersebut berbeda dengan pandangan sejumlah pengamat yang sebelumnya menyebut pasar tradisional mengalami mati suri.

"Kita mau lihat apa betul pasar-pasar tradisional sudah mati, ternyata di sini masih ramai dan omzetnya juga tinggi. Di sini bisa mencapai Rp2 triliun ya. Mudah-mudahan ke depan makin ramai lagi kalau ekonominya kita perbaiki ke depan," kata Purbaya.

Menurut dia, meski pemulihan ekonomi pascaperlambatan hingga triwulan ketiga tahun lalu belum merata, kondisi di sejumlah pusat perdagangan menunjukkan tren positif.

Ia menyebut kondisi serupa juga terlihat di Pasar Tanah Abang serta sejumlah pusat perdagangan di Bandung yang tetap ramai.

"Jadi kelihatannya tidak semati suri seperti yang disebut para pengamat itu," katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya didampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang turut meninjau sejumlah lapak pedagang.

Selain meninjau aktivitas perdagangan, Purbaya juga berbelanja sejumlah produk seperti batik, kain dan kaos.

Ia menilai produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Yogyakarta memiliki daya saing tinggi, baik dari sisi kualitas maupun harga.

"Saya belanja cukup banyak karena dibanding Jakarta, harganya di sini sangat bagus. Di Jakarta mungkin berapa juta, di sini sekitar berapa ratus ribu. Saya sempat tanya ke pedagang soal tambahan modal, mereka bilang sudah cukup. Ini sinyal kuat bahwa likuiditas di tingkat pedagang pasar di Yogya sudah membaik," ujar dia.

Sebelum mengunjungi Pasar Beringharjo, Purbaya juga meninjau Teras Malioboro 1 untuk memantau pemanfaatan Dana Keistimewaan DIY.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami melihat beberapa komoditas seperti bawang merah dan bawang putih bahkan jauh di bawah harga acuan

Batam (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI Dyah Roro Esti Widya Putri memantau harga bahan pokok di Pasar Tradisional Summerland, Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga menjelang Idul Fitri 1477 H.

Dyah mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali.

“Kami hari ini meninjau Pasar Tradisional Summerland untuk memantau harga bahan pokok. Karena sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, Kementerian Perdagangan aktif mengunjungi berbagai daerah,” kata Wamen Dyah di Batam, Senin.

Ia menyebutkan secara umum harga sejumlah komoditas di pasar tersebut masih stabil dan bahkan berada di bawah harga acuan penjualan (HAP).

Beberapa komoditas yang dipantau antara lain cabai rawit sekitar Rp60 ribu per kilogram, cabai merah Rp80 ribu per kilogram, bawang merah Rp32 ribu per kilogram, serta bawang putih sekitar Rp38 ribu per kilogram.

“Kami melihat beberapa komoditas seperti bawang merah dan bawang putih bahkan jauh di bawah harga acuan. Minyakita dan beras juga masih di bawah harga acuan dengan stok yang cukup,” ujarnya.

Selain itu, harga daging sapi beku impor Australia tercatat sekitar Rp130 ribu per kilogram, sementara daging ayam beku dijual sekitar Rp42 ribu per kilogram dan ayam segar sekitar Rp45 ribu per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, Minyakita dijual sekitar Rp15.700 per liter dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sekitar Rp12.500 per kilogram.

Dyah juga mengapresiasi pengelolaan Pasar Summerland yang dinilai telah memenuhi standar pasar nasional setelah memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, pasar tersebut dinilai telah melakukan upaya digitalisasi transaksi melalui penggunaan QRIS, namun tetap memberikan pilihan pembayaran tunai bagi masyarakat.

“Kami mengapresiasi karena pasar ini sudah mendapatkan sertifikat SNI. Digitalisasi juga sudah berjalan dengan adanya pembayaran QRIS, namun tetap menerima pembayaran tunai,” katanya.

Ia berharap Pasar Summerland dapat menjadi contoh bagi pengelolaan pasar rakyat di daerah lain dalam menjaga kebersihan, tata kelola, serta stabilitas harga komoditas.

Meski demikian, Dyah mengakui terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di sejumlah wilayah lain, salah satunya cabai rawit.

“Kenaikan harga cabai rawit terjadi di beberapa daerah seperti di sini dan juga di Tangerang Selatan. Ini menjadi catatan bagi kami untuk terus memantau pergerakan harga di berbagai daerah,” katanya.

Sebagai informasi, cabai rawit di Kota Batam pada harga normal berkisar di Rp40 ribu hingga Rp57 ribu namun terpantau di pasar tersebut di kisaran Rp60 ribu per kilogram.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

SEMARANG - Direktur Utama Perum Bulog , Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani melaksanakan, inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Semarang, yakni Pasar Johar, Pasar Kepanjen, dan Pasar Kanjengan, Jumat (27/2). Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah konkret memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan selama bulan suci Ramadan serta menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H.

Sidak tersebut turut didampingi Direktur Pengadaan Perum BULOG Prihasto Setyanto, Pimwil Jawa Tengah Sri Muniati, serta bersinergi bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan Kota Semarang, serta Satgas Pangan.

Berdasarkan hasil sidak, harga bahan pokok secara umum terpantau relatif stabil dan masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Pemerintah. Harga beras premium berada pada Rp14.900/kg, beras medium Rp13.500/kg, dan beras SPHP Rp12.500/kg.

Revisi UU Pangan, Bapanas Bakal Dibubarkan Dilebur ke Bulog



Untuk harga daging sapi tercatat turun dari Rp140.000/kg menjadi Rp130.000/kg. Sementara harga daging ayam berada di kisaran Rp35.000/kg, turun dari hari sebelumnya Rp40.000/kg. Untuk cabai merah kisaran Rp32.000/kg.

“Kita memiliki pengalaman menjaga stabilitas harga pada periode Natal dan Tahun Baru lalu. Diharapkan selama Ramadan dan saat Idulfitri nanti kondisi juga tetap stabil. Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan,” ujar Rizal.

Ia menegaskan bahwa intensifikasi monitoring dilakukan sepanjang Ramadan 2026 guna memastikan kecukupan stok dan stabilitas harga di pasaran. BULOG juga memastikan bahwa persediaan komoditas pangan strategis dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idulfitri.

Langkah Strategis BULOG, Ambil Peluang Ekspor Beras Premium ke Arab Saudi



Sebagai bagian dari upaya transparansi dan penguatan pengawasan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah memasang daftar harga kebutuhan pokok (price list) yang menjadi acuan bagi pedagang dan konsumen. Daftar harga tersebut juga berfungsi sebagai instrumen kontrol bagi Satgas Pangan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan HET.

"Selain memantau, kami juga turut melakukan sosialisasi kepada pedagang agar tetap menjual komoditas sesuai aturan yang berlaku serta menjaga ekosistem perdagangan yang sehat dan kondusif, tanpa merugikan konsumen maupun pelaku usaha", tambah Dirut BULOG.

Kegiatan ini menjadi wujud sinergi lintas sektor antara BUMN pangan, pemerintah daerah, kementerian terkait, dan aparat pengawas dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan nasional. Dengan koordinasi yang solid, diharapkan kondisi pasar tetap terkendali sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan menyambut Idulfitri dengan rasa aman dan nyaman.

JAKARTA - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak larangan penjualan rokok di pasar tradisional. Mereka meminta regulasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) lebih proporsional, menyeimbangkan antara ekonomi rakyat dan aspek kesehatan.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi publik bertajuk 'Mengukur Dampak Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Terhadap Pasar Tradisional' yang digelar APPSI di Hotel Alia Cikini, di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Ketua DPW APPSI DKI Jakarta Ngadiran mengusulkan istilah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diubah menjadi Kawasan Dilarang Rokok (KDR), yang dianggap lebih memihak pada pedagang pasar. Dia mengungkapkan kekhawatiran pedagang pasar tradisional yang sudah tertekan oleh sepinya pengunjung dan masalah retribusi.

Dia menuturkan bahwa penerapan KTR justru akan semakin membebani dan merugikan pedagang. “Raperda ini harus berpihak pada pedagang. Jangan sampai aturan kesehatan justru mematikan UMKM di pasar,” kata Ngadiran.

APPSI, kata dia, tidak menuntut penghapusan tunggakan retribusi, melainkan keringanan atau diskon, khususnya bagi pedagang yang terdampak pandemi dan kondisi ekonomi.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Zaenal Muttaqin menuturkan bahwa dalam hukum ekonomi harus dicari titik optimasi, yang sama-sama enak. Pendapatan harus tetap, dalam batas tertoleransi.

“Tidak turun-turun banget, tapi masih bisa memberikan ruang orang untuk merokok, dan efek ekstralitasnya tidak terlalu tinggi hingga terjadi win-win solution," ujarnya.

Zainal menyebutkan, ada data kematian terjadi di Indonesia kebanyakan pertama karena stroke dan yang kedua karena akibat penyakit jantung, yang terasosiasi, akibat rokok. Artinya, kata dia, naiknya pendapatan, dibarengi angka kematian yang tinggi, karena banyak orang yang merokok.

Diakuinya bahwa data menunjukkan pendapatan negara naik karena rokok. "Jadi, mau memperoleh pendapatan tinggi tapi banyak yang mati karena terpapar asap rokok. Tapi, kalau kita lihat dari sisi pendapatan, pendapatan negara dari rokok mengalami kenaikan. Pendapatan di ujung tahun 2022, mencapai 218, 62 triliun. Data terakhir tahun 2025, pendapatan mencapai 216 triliun,” ujarnya.

Karena pendapatan negara dari rokok besar sekali. Maka, menurutnya, kebijakan negara kecenderungannya, yang seringkali dikorbankan adalah rakyat kecil. Dia mencontohkan seperti, yang terjadi di Madura sebagai daerah tembakau yang menghasilkan triliunan, tapi hanya kebagian miliaran saja. Ini suatu gambaran bahwa kebijakan negara terhadap rakyat kecil kurang.

“Lalu, apa kaitannya dengan pasar tradisional, ini efeknya apa bagi pedagang di pasar tradisional. Menurut hitung-hitungan simulasi, apa betul, larangan atau KTR itu mampu mengubah perilaku orang untuk tidak merokok," tuturnya.

Apa betul, bila diterapkan KTR 200 meter dari sekolah, misalnya, bisa mengubah perilaku orang untuk tidak merokok. Menurut dia, hasil riset menunjukkan, perubahan perilaku orang untuk tidak merokok ditentukan oleh 3 hal.

1. Pengetahuan, tahu tidak orang itu, bahwa merokok itu menyebakan penyakit beresiko tinggi.

2. Sikap, seseorang setuju atau tidak bila ada orang merokok di tempat umum.

3. Proses, agar orang mau berpengetahuan dan menjalani yang dia ketahui, dan bersikap terhadap larangan merokok di tempat umum, maka ini pentingnya regulasi.

Menurut Zainal, kebijakan KTR akan menghilangkan pendapatan secara ekonomi, tapi tidak akan mengubah perilaku tidak akan merokok di ruang publik.

Guru Besar Universitas Trisakti Prof Dr Trubus Rahadiansyah menyebutkan, awalnya kawasan pasar tradisional tidak masuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 109. "Yang ada hanya KTR. Itu pun hanya tanpa rokok, pengertian tanpa rokok itu artinya, sebenarnya pengendaluian rokok. Maksudnya itu, karena hurufnya kecil. Kalau hurufnya kecil, orang hukum menafsirkannya itu hanya mengendalikan. Maksudnya dikendalikan," ujar Trubus.

Kemudian, lanjutnya, di UU yang baru, yaitu di PP 28, dibedah lagi. KTR di PP 28, diterjemahkan pasar tradisional termasuk di dalamnya. "Saya tidak antirokok, tapi hendaknya proporsional antara kesehatan, ekonomi, dan kepentingan-kepentingan lain seperti budaya, karenanya tolong dihormati bagi yang tidak merokok," ujar Trubus.

Menurut dia, ketimbang Perda itu dibikin nanti tidak dipatuhi, tidak diikuti, terus buat apa hanya buang-buang anggaran lebih baik memikirkan hal yang lain. “Karena apa? Karena memikirkan rokok itu dampaknya ke mana-mana, sampai ke ekonomi,” ujarnya.

Belakangan ramai lagi, karenanya Trubus berpendapat yang berkaitan dengan pasar rakyat, pasar tradisional lebih baik di drop saja. "Banyak hal, yang namanya pedagang itu rezekinya seberapa sih. Saya sudah survey ke sejumlah pasar tradisional. Dari Pasar Angke, Pasar Petamburan, sampai Pasar Pagi. Banyak pedagang rokok bilang, jualan rokok itu untungnya seberapa sih, paling sebatang, dua batang dalam sebungkus. Artinya, untung sedikit hanya untuk makan keluarga," kata Trubus.

Dia melanjutkan, larangan dan hukum itu tidak boleh semena-mena. Karenanya, kata dia, larangan KTR di pasar tradisional tidak ada urgensinya. Padahal, lanjut dia, terkait pasar tradisional dalam UU-nya tidak ada.

"Jadi, harus disampaikan kalau hal itu tidak ada, jadi tidak perlu ditambah-tambahin, jangan membohongi masyarakat. Di PP 109 maupun PP 28, itu memang tidak ada. Ada disebutkan pasar terbuka, tapi belum ada definisi yang detailnya," ungkapnya.

Dia menyarankan, perlu melobi ke pemda untuk membicarakan untung ruginya. Dikatakannya, apakah pedagang rokok harus ada atau tidak di pasar tradisional. Sebenarnya, lanjut dia, pada akhirnya kembali kepada orangnya, karena merokok itu adalah pilihan.

Dia mengingatkan bahwa rokok itu bukan produk ilegal, bukan produk yang dilarang macam narkoba. Dia menambahkan, Putusan MK Nomor 76 itu sudah jelas, rokok itu produk legal. Negara juga menikmati dari hasil rokok.

Di bagian lain, anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyampaikan masalah KTR saat ini bahasan aturannya. Pertama, KTR ini statusnya sudah selesai di Pansus, di Badan Pembentukan Peraturan Daerah juga sudah selesai.

Kedua, tapi masih ada Rapim lalu harmonisasi, sinkronisasi, serta laporan ke Mendagri. Intinya, kalau ada aspirasi, gagasan, dan pandangan yang sekiranya masih perlu didesakan khalayak publik pada Rakerda, masih banyak ruang-ruang.

Ketiga, perjuangan parlementer dan perjuangan ekstra parlementer tidak bisa dipisakan, jadi publik bisa atau mengambil peran pada ruang gerak ekstra parlementer. Apakah opini atau masa aksi.

Dia menyebutkan ada beberapa semangat yang muncul dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

1. Raperda ini menjadi penyeimbang, antara aspek kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekonomi rakyat.

2. Tidak mematikan tidak hanya industri tembakau, tapi ekonomi rakyat.

3. Prinsip keadilan, memang KTR untuk menata dan mengatur mengenai kawasan-kawasan yang di mana di situ ada tempat untuk bebas rokok, dilarang merokok, tapi di sisi lain di tempat itu juga harus disediakan tempat untuk merokok. Itu intinya.

Dia menyatakan, karena selama ini tidak ada kejelasan, harusnya di KTR juga disiapkan tempat untuk merokok, karena faktualnya 72 persen pria di Indonesia merokok. Menurutnya, pasal yang terkait dengan radius dalam PP 28 dihapus. Karena, kata dia, menjual rokok belum tentu merokok. Dia menuturkan, bisa saja orang membeli rokok di titik A lantas merokoknya di titik B.

BOGOR - DPRD Kota Bogor menyetujui pembahasan Raperda Usul Prakarsa tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan pada rapat paripurna, Selasa (2/12/2025). Latar belakang penyusunan aturan ini guna mengatur sebaran pusat perbelanjaan dan menjaga stabilitas perekonomian.

Berdasarkan draft awal, raperda ini terdiri dari tujuh bab dan berisikan 61 pasal. “Diperlukan pengaturan yang tepat dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah. Konsumsi Masyarakat Bakal Ngebut di Peak Season Nataru Bikin Sektor Ritel Pede Menatap 2026

Lebih lanjut, Anna menyampaikan raperda ini memiliki beberapa sasaran yang ingin diwujudkan. Di antaranya adalah memberikan perlindungan, penataan, serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen dan entitas ekonomi lainnya.

Juga untuk mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Daerah yang kuat, lancar, efisien, dan berkelanjutan. “Bahwa perkembangan kegiatan perdagangan di Kota Bogor menuntut adanya pengaturan yang dapat menjaga keseimbangan, kesetaraan, dan keadilan antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan,” ungkapnya.

Dalam menyusun draf awal raperda, DPRD Kota Bogor turut melibatkan masyarakat, mahasiswa, pakar ekonomi dan tenaga ahli. Hal tersebut dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan oleh masing-masing komisi yang ada di DPRD Kota Bogor.

Anna menyebutkan keterlibatan masyarakat ini bertujuan memastikan bahwa setiap pasal yang tertuang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. “Tentu kami mendapatkan banyak masukan dari masyarakat. Kami berharap nantinya Raperda ini mampu menjawab persoalan sektor ekonomi di Kota Bogor,” jelasnya. Perda Perlindungan Guru, DPRD Kota Bogor Ingin Ciptakan Ekosistem Sehat Dunia Pendidikan

Beberapa masukan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan jarak antarminimarket di Kota Bogor. Keberadaannya yang terlalu berdekatan dianggap menjadi ancaman bagi sektor usaha warung UMKM. “Hal tersebut akan dimasukkan juga kedalam pasal yang mengatur perihal toko swalayan dan minimarket,” tuturnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar digitalisasi ditingkatkan di pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta. Pramono meminta jajarannya agar berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk meningkatkan digitalisasi di pasar.

Hal ini disampaikan Pramono dalam kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) & Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi DKI Jakarta di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

"Bekerja sama dengan BI dan OJK, menurut saya untuk digitalisasi di pasar-pasar di Jakarta dan juga tempat-tempat yang lain, kita adakan kembali untuk menaikkan digitalisasi yang ada," kata Pramono dalam sambutannya, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, hal yang tak terbayangkan ketika melakukan percepatan digitalisasi di pasar akan membawa dampak keamanan karena tindakan pencopetan akan menurun drastis. Sebab, pembeli akan sedikit membawa uang tunai ketika pergi ke pasar.

"Karena yang dicopet sudah enggak ada lagi. Uang cash-nya kan berkurang secara sangat signifikan. Yang kedua, premanisme nya juga berkurang," ucapnya.

Dia menyampaikan bahwa Jakarta saat ini memang sudah waktunya agar semua lapisan menerapkan digitalisasi. Dia pun menyinggung OJK dan Bank Indonesia untuk mendukung percepatan digitalisasi di Jakarta.

"Untuk itu kata kuncinya Bank Indonesia dan OJK harus berperan serta untuk hal-hal seperti itu," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menurunnya daya beli masyarakat menjadi kegelisahan dunia usaha hingga kini. Menjelang akhir 2025, daya beli belum juga pulih. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebut hal itu bukan hanya terjadi di pasar tradisional, namun juga di pasar modern yang kerap diasosiasikan dengan kalangan menengah ke atas.

"Daya beli sekarang itu lagi lemah-lemahnya. Kan kita dibagi dua, ada pasar modern sama tradisional. Pasar modern itu dari awal tahun sudah mulai turun-turun-turun terus. Yang menahan ini kan pasar tradisional, lebih banyak ke UMKM dan pasar becek. Nah, ini sudah mulai kena berimbas juga. Jadi omzet beberapa industri barang jadi plastik yang masuk ke dalam pasar ini sudah mulai agak turun-turun. Jadi, ini yang perlu kita pulihkan dulu," katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (17/11/2025).

Karenanya perlu cara untuk memperbaiki daya beli masyarakat tersebut agar kembali pulih. Pasalnya industri pun kian lesu ketika permintaan turun terus-menerus.

"Yang menjadi PR utama, bagaimana kita mempertahankan daya belinya dulu. Nah, dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan Kementerian Keuangan untuk mengatur impor barang jadi, kemudian melindungi industri dalam negeri sehingga utilisasi-nya bisa naik. Mudah-mudahan ini nanti bisa menaikan daya belinya," sebut Fajar.

Ketua Umum HKI, Akhmad Ma'ruf Maulana juga mengakui tekanan konsumsi dan perlambatan permintaan cukup terasa di sektor industri. Selain itu kenaikan PPN menjadi 11% menjadi salah satu penyebab pelemahan ekonomi belakangan ini, selain itu ada Ia mengusulkan penurunan tarif PPN secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2028, yaitu 10% pada 2026, 9% pada 2027, dan 8% pada 2028.

"Kami melihat penjualan turun dan ekspansi tertunda di banyak sektor. Bukan karena satu faktor saja, tetapi PPN yang tinggi ikut memberi tekanan pada pasar. Penurunan tarif secara bertahap akan membantu memulihkan keyakinan konsumen dan menggerakkan kembali produksi," sebut Ma'ruf.

Dampak penurunan PPN tidak dapat dihitung secara statis hanya dari sisi penerimaan negara. Setiap penurunan 1% tarif PPN memang diproyeksikan mengurangi pendapatan sekitar Rp70 triliun, namun perhitungan tersebut tidak memasukkan efek peningkatan transaksi. Dengan target besar pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Rarget tersebut hanya bisa dicapai bila konsumsi rumah tangga kuat dan industri bergerak agresif.

"Ketika tarif turun, konsumsi naik, dan volume transaksi meningkat. Dalam banyak skenario, total penerimaan PPN justru bisa membaik karena basis pajaknya menjadi lebih besar. Tidak ada pertumbuhan 8% tanpa konsumsi yang pulih dan tidak ada industri yang tumbuh tanpa pasar yang hidup. Penurunan PPN adalah langkah nyata untuk mempercepat keduanya," kata Ma'ruf.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah truk ringan menerobos pasar tradisional di Kota Bucheon, Korea Selatan, pada Kamis (13/11/2025), dan melaju sejauh sekitar 150 meter di jalur sempit yang dipenuhi lapak pedagang, sebelum akhirnya berhenti. Insiden mengerikan itu menewaskan dua orang dan melukai 18 lainnya.

Peristiwa terjadi di pasar yang berlokasi sekitar 20 kilometer di sebelah barat Seoul, ibu kota Korea Selatan. Dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, seorang pejabat pemadam kebakaran mengatakan bahwa dua korban yang sempat mengalami henti jantung di lokasi kejadian kemudian dinyatakan meninggal dunia, sebagaimana dikonfirmasi oleh kantor berita Yonhap.

Pejabat itu menjelaskan truk sempat mundur sejauh 28 meter sebelum melaju kencang ke arah pasar terbuka, menabrak sejumlah kios dan pengunjung yang sedang berbelanja. "Pengemudi menyalahkan lonjakan kecepatan mendadak sebagai penyebab insiden," ujarnya.

Rekaman kamera pengawas (CCTV) yang ditayangkan stasiun televisi Korea memperlihatkan suasana pasar yang awalnya normal, dengan para pembeli lalu lalang di antara deretan lapak. Beberapa detik kemudian, sebuah truk biru tiba-tiba melaju kencang di jalur sempit itu dan menghantam salah satu kios, menimbulkan kepanikan di antara para pedagang dan pengunjung.

Polisi telah menangkap pengemudi truk, seorang pria berusia 60-an tahun, dan saat ini masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab pasti kecelakaan tersebut.

"Hasil pemeriksaan awal menunjukkan pengemudi tidak dalam pengaruh alkohol," kata pejabat kepolisian dalam keterangan resminya.

Kendaraan yang terlibat akan diserahkan kepada tim penyidik untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya kerusakan mekanis pada sistem pedal gas atau transmisi.

Pasar tradisional di Bucheon dikenal sebagai salah satu area perdagangan yang ramai, terutama menjelang musim dingin, di mana banyak pedagang menjajakan bahan makanan dan pakaian.

Pemerintah kota Bucheon menyatakan akan melakukan evaluasi keselamatan di seluruh pasar tradisional dan memperketat pembatasan kendaraan yang dapat melintas di sekitar area tersebut.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Bank Indonesia kolaborasi untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global dalam Jakarta Economy Forum (JEF) 2025. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta para pelaku usaha adalah kunci utama dalam memajukan pembangunan Jakarta.

Salah satu bentuk nyata dari kolaborasi tersebut adalah penguatan digitalisasi transaksi di pasar tradisional melalui QRIS. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Pemprov DKI, Bank Indonesia, dan OJK untuk meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan pedagang.

"Saya meminta pihak perbankan memberikan edukasi kepada para pedagang di pasar-pasar Jakarta. Kami juga mengadakan lomba untuk mendorong penggunaan QRIS. Hasilnya luar biasa, terjadi peningkatan signifikan dalam transaksi digital di pasar-pasar," jelas Pramono dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, penggunaan QRIS memberi banyak manfaat bagi pelaku usaha di pasar. Selain membuat transaksi lebih cepat dan efisien, sistem ini mengurangi risiko tindak kriminal seperti pencopetan, pemalakan, uang palsu, dan yang lainnya.

"Begitu pedagang dan pembeli di pasar menggunakan QRIS, potensi kejahatan menurun drastis. Uang digital tidak bisa dicuri seperti uang tunai. Ini memberi rasa aman sekaligus efisiensi bagi masyarakat," tambahnya.

Foto: Dok: Pemprov DKI Gubernur Jakarta, Pramono Anung

Lebih lanjut, Pramono menyampaikan capaian positif ekonomi Jakarta yang tetap kuat di tengah upaya efisiensi fiskal. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat 5,18 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,12 persen, dengan inflasi yang terkendali. Nilai investasi di Jakarta juga meningkat signifikan, mencapai Rp140,8 triliun pada triwulan pertama 2025, sementara target pendapatan asli daerah dari pajak berhasil terpenuhi.

"Semua ini adalah hasil kerja bersama. Jakarta tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dan kepercayaan adalah kunci utama. Seperti halnya simfoni, semua instrumen harus bermain selaras. Itulah yang kami lakukan bersama Bank Indonesia, OJK, dan para mitra strategis lainnya," tegasnya.

Pramono juga menekankan pentingnya semangat kolaboratif dan transparansi yang menjadi fondasi utama Jakarta dalam mewujudkan kota global berbudaya dan berdaya saing.

"Simfoni pembangunan Jakarta harus terus mengalun harmonis. Dengan kolaborasi, efisiensi, dan kepercayaan, saya yakin Jakarta akan semakin siap bersaing di tingkat global," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan, berharap JEF 2025 menjadi aksi nyata kolaboratif yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

"Aksi bersama ini semoga dapat memulihkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas ekonomi, dan menyalakan semangat positif bahwa Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi kota global yang berbudaya," ujar Iwan.

(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]