Kami mengimbau seluruh pelaku usaha importir untuk mempercepat realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. Masih tersedia waktu untuk meningkatkan realisasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian mendorong pelaku usaha mempercepat pemasukan ternak sapi bakalan untuk memperkuat ketersediaan daging nasional, menjaga stabilitas pasokan, serta mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan masih tersedia waktu hingga akhir September 2026 bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan.

"Kami mengimbau seluruh pelaku usaha importir untuk mempercepat realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. Masih tersedia waktu untuk meningkatkan realisasi," kata Agung dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hal itu penting agar realisasi pemasukan tidak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan pasokan daging sapi nasional sekaligus menjadi salah satu indikator evaluasi pemerintah," ujarnya.

Agung menegaskan ketersediaan daging lembu nasional saat ini ditopang oleh tiga sumber utama, yaitu produksi dari pemotongan sapi/kerbau lokal yang masih menjadi kontributor terbesar, pemasukan sapi/kerbau hidup (ternak bakalan) yang digemukkan dan dipotong di dalam negeri, serta impor daging sapi/kerbau untuk melengkapi kebutuhan nasional.

Dia menegaskan prioritas pemerintah tetap meningkatkan produksi sapi/kerbau lokal sebagai tulang punggung penyediaan daging nasional. Namun, untuk menjaga keseimbangan pasokan dan stabilitas harga pemerintah juga mengelola pemasukan sapi/kerbau bakalan dan impor daging secara terukur sesuai kebutuhan," ujar Agung.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan bersama para pelaku usaha importir secara daring, Jumat (26/6).

Menurut Agung, percepatan pemasukan ternak bakalan merupakan bagian dari strategi jangka pendek untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Sementara dalam jangka menengah dan panjang pemerintah terus memperkuat program peningkatan populasi sapi dan kerbau melalui pembibitan, kesehatan hewan, investasi peternakan, serta pemberdayaan peternak rakyat sebagai fondasi menuju kemandirian pangan.

Berdasarkan data Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS-NK) dan konfirmasi pelaku usaha hingga 26 Juni 2026, realisasi pemasukan sapi bakalan mencapai 180.371 ekor atau sekitar 25,8 persen dari target nasional sebanyak 700.000 ekor. Angka tersebut akan bertambah mengingat periode realisasi berlangsung hingga akhir tahun 2026.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementan Hendra Wibawa menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan sekaligus mendampingi pelaku usaha agar target dapat dicapai sesuai jadwal.

"Masih tersedia waktu pada Juli, Agustus dan September untuk mempercepat realisasi pada Triwulan III," katanya.

Dia berharap seluruh pelaku usaha dapat menunjukkan performa terbaiknya dalam memenuhi komitmen pemasukan yang telah ditetapkan.

"Mohon timnya terus didorong agar realisasinya meningkat," ujar Hendra.

Ia menambahkan capaian hingga September akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam evaluasi performa pelaku usaha sekaligus proyeksi kemampuan realisasi pemasukan pada tahun 2027.

Kementan menegaskan menjaga ketersediaan daging sapi nasional memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah akan terus memperkuat produksi sapi lokal melalui pembibitan, peningkatan produktivitas, investasi, dan pemberdayaan peternak rakyat, sekaligus memastikan pengelolaan pemasukan ternak bakalan dan impor daging dilakukan secara terukur untuk menjaga keseimbangan pasokan, stabilitas harga, dan keterjangkauan bagi masyarakat.

Sinergi tersebut diharapkan menjadi fondasi menuju peternakan Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Ketua Dewan Pembina Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Didiek Purwanto memastikan anggotanya siap mempercepat realisasi sesuai target yang telah ditetapkan.

"Kami akan menggerakkan seluruh anggota Gapuspindo untuk merealisasikan komitmen ini sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai," kata Didiek.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin lebih banyak perusahaan Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini perusahaan-perusahaan Indonesia semakin kompetitif di tingkat global seiring menguatnya penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tata kelola bisnis.

Keyakinan tersebut mengemuka dalam ajang ESG Governance Kadin-GAPPS International Awards yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis.

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Kadin Indonesia Shinta Kamdani dalam pernyataan terkonfirmasi menyampaikan, penghargaan yang diselenggarakan pihaknya bersama Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS) dan Institute for Sustainability and Agility itu menjadi bentuk apresiasi kepada perusahaan yang menunjukkan komitmen dan praktik terbaik dalam penerapan ESG.

Selain sebagai ajang penghargaan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pembelajaran, benchmarking, serta penguatan tata kelola ESG di Indonesia.

"ESG adalah tentang bagaimana perusahaan mengambil keputusan, mengelola risiko dan peluang, menciptakan dampak bagi masyarakat, serta membangun nilai bersama yang berkelanjutan bagi bisnis," ujar Shinta.

Menurut dia, penghargaan tahun ini menghadirkan dua kategori utama, yakni Governance of ESG dan Project Management of ESG Initiatives.

Tata kelola ESG yang kuat dinilai penting untuk memastikan aspek keberlanjutan terintegrasi dalam strategi perusahaan, kepemimpinan, manajemen risiko, dan akuntabilitas.

Di sisi lain, manajemen proyek yang baik diperlukan agar berbagai inisiatif ESG dapat diimplementasikan secara efektif dan menghasilkan dampak yang terukur.

Shinta menjelaskan penghargaan diberikan dalam tiga tingkat pencapaian, yaitu Best ESG Governance Excellence, Achievement, dan Commitment.

Struktur tersebut mencerminkan bahwa keberlanjutan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen untuk terus belajar dan berkembang.

“Kami berharap semakin banyak perusahaan berpartisipasi pada tahun-tahun mendatang. Semakin banyak perusahaan yang terlibat, semakin kuat pula ekosistem ESG Indonesia. Kami ingin lebih banyak perusahaan Indonesia mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah global,” ujarnya pula.

Senada dengan itu, WKU Bidang Usaha dan Tata Kelola Berkelanjutan Kadin Indonesia Elim Sritaba menegaskan bahwa penerapan ESG harus menjadi salah satu fondasi utama dunia usaha, khususnya bagi anggota Kadin.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Ketua Komite Tetap Tata Kelola ESG Kadin Indonesia sekaligus Ketua Panitia ESG Governance Kadin–GAPPS International Awards Maria R.Nindita mengungkapkan bahwa inovasi teknologi menjadi salah satu temuan menarik dalam kategori ESG Governance.

Menurut Maria, sejumlah perusahaan telah memanfaatkan teknologi informasi untuk membangun dashboard ESG yang memungkinkan pemantauan kinerja keberlanjutan secara real time.

Di sisi lain, Finance Director of GAPPS Tony M Simmonds menilai perkembangan praktik ESG di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan proses penjurian, perusahaan-perusahaan Indonesia dinilai memiliki komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan.

“Apa yang kami temukan selama proses penjurian adalah perusahaan-perusahaan Indonesia sangat fokus pada ESG dan keberlanjutan. Saya bahkan berpikir Australia dapat belajar banyak dari perusahaan-perusahaan Indonesia dan cara mereka menjalankan berbagai inisiatif tersebut,” katanya lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan langkah mitigasi sekaligus mendukung upaya pemulihan operasional PT Pakerin menyusul munculnya isu terkait fasilitas produksi dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan kementerian telah memanggil manajemen PT Pakerin guna memperoleh klarifikasi mengenai kondisi operasional perusahaan.

Pemanggilan itu merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro untuk merespons pemberitaan yang berkembang sekaligus menyiapkan dukungan yang diperlukan bagi perusahaan, ujar dia.

Tujuan pemanggilan itu, lanjut dia, untuk mengklarifikasi pemberitaan terkait operasional produksi dan segera mengambil langkah mitigasi secara cepat serta terukur.

Chief Financial Officer (CFO) PT Pakerin, menurut dia, hadir memenuhi undangan dan melakukan pertemuan dengan Plt Dirjen Industri Agro di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (23/6).

Dari hasil pertemuan tersebut terungkap bahwa PT Pakerin memiliki dua lini produksi utama, yakni kertas karton untuk kemasan konsumsi dan soda api (caustic soda/NaOH).

Produk kertas karton yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku kemasan berbagai produk konsumsi, sedangkan caustic soda dimanfaatkan sebagai bahan penolong industri, kebutuhan rumah tangga, hingga laboratorium.

Saat ini, lini produksi caustic soda masih beroperasi normal. Sedangkan lini produksi kertas karton berhenti beroperasi sementara sejak Desember 2024 akibat persoalan internal perusahaan, ujar Febri.

Meski demikian, lanjutnya, manajemen PT Pakerin menegaskan tetap melakukan konsolidasi internal dan berupaya memenuhi kewajibannya kepada tenaga kerja.

Sejalan dengan proses pemulihan kondisi finansial perusahaan, mulai muncul sinyal positif terkait penyelesaian hak-hak pekerja yang selama ini menjadi perhatian berbagai pihak.

PT Pakerin juga memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah karena turut memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan pabrik. Keberadaan perusahaan tersebut dinilai memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proses pemulihan perusahaan, Kemenperin menyatakan komitmennya untuk membantu mengaktifkan kembali lini produksi kertas karton yang saat ini belum beroperasi.

“Ditjen Industri Agro telah menerima penjelasan dari PT Pakerin. Kemenperin mendukung pemulihan operasional lini produksi perusahaan serta pemenuhan kewajiban terhadap hak pekerja. Pada kesempatan tersebut, Kemenperin juga menyampaikan bahwa kami telah mengusulkan pemenuhan kebutuhan bahan baku untuk fasilitas produksi kertas karton mereka,” kata Febri.

Lebih lanjut, ia mengatakan Menteri Perindustrian telah menginstruksikan seluruh jajaran Kemenperin untuk terus melakukan pemantauan terhadap kinerja industri nasional serta merespons secara cepat berbagai informasi terkait penutupan pabrik maupun potensi PHK.

Langkah mitigasi yang cepat dan terukur tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya penghentian operasional fasilitas produksi di dalam negeri serta menjaga keberlangsungan sektor manufaktur nasional.

“Bapak Menteri memerintahkan seluruh jajaran untuk memonitor kinerja industri nasional serta melakukan langkah mitigasi cepat terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok maupun permintaan,” ujar Febri.

Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus menjaga iklim usaha yang kondusif, memantau stabilitas produksi, serta memperkuat koordinasi dengan pelaku industri guna memastikan keberlanjutan investasi dan perlindungan tenaga kerja, sehingga industri nasional tetap mampu bersaing di pasar global.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai kualitas batu bara merupakan salah satu faktor utama terkait stabilitas pasokan tenaga listrik PT PLN (Persero).

Hal tersebut, lanjut Bahlil, menimbulkan adanya pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa beberapa waktu lalu.

“Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur (blending). Inilah yang dibutuhkan (untuk operasional pembangkit),” kata Menteri ESDM di Jakarta, Kamis.

Dengan kualitas batu bara yang berada di bawah kebutuhan PLN ini, lanjut dia, maka memerlukan penggunaan batu bara lebih banyak guna menghasilkan listrik yang diperlukan.

Adapun Bahlil menjelaskan total kebutuhan batu bara di pembangkit PLN dalam satu tahun adalah sekitar 154 juta metrik ton (MT).

Berdasarkan aturan domestic market obligation (DMO) kepada para eksportir, PLN bisa mendapatkan pasokan hingga 180-190 juta MT dari jumlah tersebut.

Bahlil mengatakan sebanyak 141 juta MT batu bara sudah diterima oleh PLN. Namun, ia kemudian mendapatkan laporan bahwa pasokan batu bara untuk produksi listrik sudah menipis pada Juni 2026.

“Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam? Ini ilmu apa lagi? Ya ini aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu,” ujarnya.

Bahlil menilai masalah ini seharusnya mampu dimitigasi oleh PLN sebelum berimbas kepada masyarakat luas melalui pemadaman listrik bergilir yang telah terjadi beberapa waktu terakhir.

“Nah kalau pemerintah memberikan DMO, teknisnya kan (PLN), perusahaan, gitu. Jangan air sudah di batang leher baru teriak,” kata dia.

Menteri ESDM pun memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan pemerintah fokus untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.

“Nah karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Sekarang sudah jalan normal. Dari beberapa yang harus ekspor ke luar kita tahan, (penuhi) kebutuhan dalam negeri dulu,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PLN guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

“Pengadaannya harus transparan. Dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus,” kata Bahlil.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba menilai pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa menjadi momentum untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan, melalui evaluasi terhadap seluruh rantai pasok dan infrastruktur ketenagalistrikan.

Tohom dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, menyampaikan evaluasi tersebut perlu mencakup pasokan energi primer, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, sistem cadangan, hingga mekanisme komunikasi krisis kepada pelanggan.

Langkah tersebut penting untuk memastikan kualitas pelayanan listrik kepada masyarakat terus meningkat.

Ia menegaskan, gangguan kelistrikan perlu dipandang sebagai bagian dari proses penguatan sistem yang lebih tangguh, mengingat listrik merupakan infrastruktur dasar yang menopang berbagai aktivitas strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri, hingga pelayanan publik.

"Pemadaman harus menjadi momentum audit menyeluruh terhadap sistem kelistrikan, agar potensi gangguan serupa dapat diminimalkan di masa mendatang," kata Tohom.

Tohom menjelaskan bahwa sistem kelistrikan nasional merupakan jaringan yang kompleks, karena melibatkan pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, distribusi, sistem proteksi, serta kebutuhan beban listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya, setiap gangguan perlu dievaluasi secara komprehensif agar langkah perbaikan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan sistem dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan manajemen risiko, modernisasi jaringan, serta peningkatan kapasitas sistem cadangan menjadi aspek penting dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan nasional ke depan.

Selain pembenahan teknis, Tohom juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada pelanggan untuk menjaga kepercayaan publik, terutama ketika terjadi gangguan layanan.

Menurut dia, masyarakat perlu memperoleh informasi yang cepat dan mudah dipahami mengenai wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, layanan pengaduan, hingga mekanisme kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Komunikasi publik yang baik dapat membantu masyarakat memahami kondisi yang terjadi sekaligus mendukung proses pemulihan layanan," ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi pemanfaatan platform digital guna mempercepat penyampaian informasi kepada pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.

Lebih lanjut, Tohom mengingatkan bahwa sektor ketenagalistrikan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional karena menjadi tulang punggung berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Menurut dia, isu kelistrikan nasional tidak hanya berkaitan dengan operasional perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan kegiatan industri, layanan kesehatan, pendidikan, serta produktivitas ekonomi masyarakat.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal perbaikan sektor kelistrikan melalui masukan yang konstruktif dan berbasis data guna mendukung peningkatan keandalan pasokan listrik nasional.

"Yang perlu didorong adalah pembenahan yang terukur sehingga sistem kelistrikan semakin andal dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat serta pembangunan nasional," kata Tohom.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meyakini partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada pINNOPROM 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat akses pasar nasional di kawasan Eurasia sekaligus mendorong perluasan kerja sama industri, investasi, dan perdagangan dengan Rusia.

Dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa partisipasi Indonesia sebagai Partner Country pada pameran industri terbesar di Rusia INNOPROM 2026 merupakan kesempatan berharga untuk membawa hubungan kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.

“Kepercayaan ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperluas kerja sama industri dan menghasilkan kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi Indonesia dan Rusia,” ujar Menperin.

Adapun dirinya pada 17 Juni di Jakarta melakukan pertemuan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Federasi Rusia untuk Republik Indonesia Sergei Gennadievich Tolchenov, beserta Perwakilan Perdagangan Federasi Rusia di Indonesia Alexander Masaltsev.

Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan menjelang penyelenggaraan INNOPROM 2026 yang akan berlangsung di Ekaterinburg, Rusia, pada 6–9 Juli 2026.

Selain itu, kedua pihak juga menjajaki penguatan kerja sama industri, termasuk rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama industri yang diharapkan menjadi payung bagi berbagai program kolaborasi pada masa mendatang.

Indonesia dan Rusia juga sepakat mempercepat implementasi dua nota kesepahaman yang telah ditandatangani pada Desember 2025, yakni kerja sama di bidang industri perkapalan dan kajian ilmiah mengenai penggunaan asbes krisotil yang aman.

Langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai program konkret untuk memperkuat kapasitas industri serta meningkatkan kemitraan antarpelaku usaha kedua negara.

Dalam ajang INNOPROM 2026, Indonesia akan membawa sekitar 50 perusahaan dari berbagai sektor industri strategis, mulai dari makanan dan minuman, permesinan, elektronik, furnitur, industri digital, energi hijau, hingga manufaktur berorientasi ekspor.

Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja sama bisnis, menarik investasi baru, serta memperluas akses pasar Indonesia di Rusia dan kawasan Eurasia.

Tak hanya menampilkan produk dan kemampuan industri nasional, Indonesia juga akan menggelar sejumlah forum bisnis dan diskusi panel yang membahas sektor-sektor potensial seperti industri kelapa sawit, petrokimia, perkapalan, aluminium, dan kawasan industri.

Forum tersebut diharapkan menjadi wadah bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan kedua negara untuk bertukar gagasan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi baru.

“Kami yakin kerja sama yang erat antara Indonesia dan Rusia akan menghasilkan manfaat yang nyata bagi kedua negara. Melalui INNOPROM 2026, kami harap semakin banyak peluang investasi, perdagangan, transfer teknologi, dan kemitraan industri yang dapat diwujudkan untuk mendukung pertumbuhan industri yang berkelanjutan,” kata Menperin Agus.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal positif jika isu terkait pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah daerah, akan selesai pada pekan ini. Hal ini disampaikan Dasco saat memberikan sambutan di acara Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6/2026).

Dasco mulanya menceritakan jika dirinya baru saja menggelar diskusi bersama Kementerian ESDM, PLN, Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait isu pemadaman listrik bergilir ini.2 Pembangkit Besar Jadi Penyebab Pemadaman Listrik di Jawa, Dirut PLN: Satu Berhasil Pulih

"Kita urai satu per satu, sehingga insyaAllah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan," kata Dasco.

Dasco mengakui, jika dampak dari kondisi global ini sangat luar biasa terasa di dalam negeri. Hanya saja, ia meyakini semua persoalan yang terjadi bisa dipecahkan masalahnya jika semua pihak kompak.

"Kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa kemudian sama-sama memitigasi hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan yang kemudian akan membuat rakyat kita kemudian menjadi susah," ujarnya.

Sementara itu sebelumnya Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengungkapkan, kendala teknis dua pembangkit listrik besar pada Jumat (19/6) menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Jawa. Namun diterangkan bahwa pada Minggu (21/6) malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



“Hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem. Dan untuk itu kami Minggu lalu langsung menurunkan tim PLN bersama dengan mitra kami untuk melakukan perbaikan,” ujar Dirut PLN, Darmawan saat Konferensi Pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6).

“Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa,” jelas Darmawan.

Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah di tanah air.

Menurut dia, terganggunya pasokan batu bara tersebut dampak dari lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang mempengaruhi operasional pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Proses persetujuan RKAB, menurut dia belum transparan, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

Menurut dia, Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-UU Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

"Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya pula, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya lagi.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi UU Minerba. Dalam beleid itu, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

"Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menyatakan telah menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik.

"Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar dia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (17/6)

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

fokus dulu pasar domestik, baru akan lebih mudah kuasai pasar ekspor. Karena dari pasar domestik belajar bagaimana economic scale

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai penguatan pasar domestik menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi pemain penting dalam industri petrokimia global.

Dirinya dihubungi di Jakarta, Selasa menyampaikan penguasaan pasar dalam negeri akan memberikan fondasi yang kuat bagi industri nasional sebelum memperluas penetrasi ke pasar ekspor.

Esther menjelaskan, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan dan penguatan industri petrokimia yang berorientasi pada kebutuhan domestik.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kapasitas produksi yang efisien sekaligus menciptakan skala ekonomi yang kompetitif.

“Menurut saya fokus dulu pasar domestik, baru akan lebih mudah kuasai pasar ekspor. Karena dari pasar domestik belajar bagaimana economic scale,” ujar Esther.

Sebelumnya, berbagai upaya penguatan industri petrokimia nasional telah dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) misalnya, mengupayakan industri petrokimia masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ini dilakukan mengingat sektor ini memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri lain.

Pemerintah juga membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

“Arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6)

Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi di sektor terkait.

“Dengan ini, (Bea Masuk 0 persen) diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong,” kata dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus melakukan upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan ketergantungan penggunaan pupuk kimia dengan mendorong pemanfaatan limbah rumah tangga menjadi pupuk organik cair atau POC.

Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah menyampaikan kegiatan memberikan bantuan berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman serta pupuk cair organik kepada masyarakat itu menjadi bagian untuk memicu semangat generasi muda juga turut bergerak di sektor pertanian.

"Kegiatan menyalurkan bantuan sayuran hasil panen dari penggunaan pupuk organik cair ini untuk memberdayakan masyarakat. Dan inovator POC dari limbah dapur ini diharapkan menjadi contoh petani muda lainnya," kata Ulfiyah di sela menyerahkan sayuran dan pupuk organik cair kepada masyarakat di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, Selasa.

Dia menyampaikan pemanfaatan limbah rumah tangga seperti kulit buah dan sayuran serta limbah dapur lainnya selain bisa diolah menjadi pupuk organik cair untuk pertanian, juga secara otomatis mengatasi persoalan sampah.

"Sudah ada komunitas ibu-ibu rumah tangga yang sudah diajarkan memanfaatkan limbah dapur menjadi pupuk organik, kami harap ini juga bisa ditiru di kecamatan lainnya," kata Wabup Ulfiyah.

Wabup menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengawal keberlanjutan inovasi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut, termasuk alokasi anggaran khusus.

"Seperti yang disampaikan Mas Bupati (Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo), ini diproyeksikan tidak hanya berfokus di wilayah tengah, tetapi juga akan disebarluaskan ke wilayah timur dan wilayah barat Situbondo," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertangan) Kabupaten Situbondo Quratul Aini mengatakan dalam kegiatan pemberian berbagai jenis sayuran dan bibit tanaman, warga juga mendapatkan satu pupuk organik cair.

"Kami dari Dispertangan siap memberikan pendampingan kepada komunitas petani milenial maupun ibu-ibu rumah tangga dalam proses pembuatan pupuk organik cair dari limbah dapur," katanya.

Sementara itu, Ketua Bank Sampah Induk Situbondo Purwanto pupuk organik cair dari limbah rumah tangga tersebut telah dilakukan uji coba untuk tanaman padi, tebu dan tumpangsari dan mampu meningkatkan produktivitas padi.

"Untuk tanaman sayuran juga bisa untuk hasil sayur sehat dan pertumbuhan tanaman juga lebih baik," katanya.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang ”memaksa” seluruh ekspor batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro-alloy masuk ke jalur tunggal melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen strategis memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia. Langkah ini dipandang relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, fragmentasi rantai pasok, dan perebutan sumber daya strategis global.

Direktur Eksekutif Reform Syndicate, Moh Jusrianto mengatakan, pengelolaan ekspor komoditas strategis secara terpusat bukan lagi sekedar pilihan, tetapi keharusan mendesak demi melindungi kepentingan nasional. Implementasi PP No 24/2026 yang mengalihkan ekspor batu bara, CPO, dan ferro-alloy melalui PT DSI diyakini bakal mendongkrak posisi tawar Indonesia secara signifikan di pasar internasional.

“Aktif mengelola sumber daya alam strategis untuk optimalisasi manfaat sangat relevan di tengah rivalitas geopolitik, fragmentasi rantai pasok, perebutan sumberdaya strategis. Ini membuat ekspor satu pintu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan,” katanya dalam Discourse Forum, di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan melalui integrasi tersebut, mekanisme satu pintu diproyeksi mampu memperkuat konsolidasi pasar domestik. Hal ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengatasi persoalan struktural yang menyebabkan kerugian negara, seperti praktik under-invoicing dan kebocoran devisa hasil ekspor.

Meski demikian, Jusrianto mengingatkan bahwa sentralisasi ekspor harus diiringi tata kelola yang kuat, transparan dan akuntabel. Sebab, tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan tersebut berisiko menimbulkan inefisiensi birokrasi dan distorsi pasar.

Untuk memastikan cita-cita kedaulatan ekonomi ini tidak menjadi inefisiensi baru, Reform Syndicate menyodorkan lima rekomendasi taktis kepada pemerintah. Pertama, Pemisahan Kekuasaan. Menegakkan batas tegas antara peran regulator (kementerian), operator komersial (PT DSI), dan pengawas.

Kedua, Benteng Independensi. Membentuk dewan pengawas independen yang dilengkapi sistem perlindungan saksi/peniup peluit (whistleblower system). Ketiga, Anti-Oligarki. Menjamin akses dan perlakuan setara bagi perusahaan nasional, koperasi, UMKM, hingga pelaku usaha di daerah.

Keempat, Audit Berbasis Outcome. Menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur dan wajib diaudit secara berkala oleh lembaga independen. Kelima, Mekanisme Sunset Review. Menyediakan klausul evaluasi total yang memungkinkan kebijakan ini direvisi atau bahkan dihentikan jika terbukti merugikan daya saing nasional.

Jusrianto menuturkan, Indonesia membutuhkan pengelolaan SDA yang semakin berdaulat. ”Namun, kedaulatan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika berjalan beriringan dengan efisiensi, transparansi, dan daya saing pasar,” tandasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi menyoroti lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian ESDM yang mengakibatkan terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah.

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujarnya.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang memengaruhi operasional pembangkit listrik. Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-undang Minerba.

Bambang juga mengkritik proses persetujuan RKAB yang dinilainya belum transparan. Menurut dia, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

“Kami Komisi XII bolak-balik minta kepada ESDM untuk menjelaskan bagaimana proses pemangkasan untuk efektivitas RKAB ini. Tapi mereka sampai saat ini tidak pernah memberikan kejelasan,” katanya.

Politikus Gerindra itu juga menilai Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-Undang Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

“Mereka juga tidak menjalankan mandat undang-undang. Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Stok Batu Bara Pembangkit PLN Tahan 15,9 Hari, Pasokan LNG 12 Hari



Namun di sisi lain, lanjutnya, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi Undang-Undang Minerba. Dalam beleid itu, pemegang IUP dan IUPK diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

“Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi,” tutupnya.