JAKARTA - Pemerintah dihimbau untuk tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak mengorbankan petani sawit .

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, kebijakan ini dinilai justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani. SPKS mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (30/6).

Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional



Sabarudin mengatakan, selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel mulai dari B15, B20, B30, B35, B40 hingga kini memasuki tahap B50. Namun hingga saat ini belum pernah ada evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat.

"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," ujarnya.

Pungutan Ekspor Menekan Pendapatan Petani

Menurutnya salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah dampak kenaikan pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

"Perhitungan kami menunjukkan petani dengan kebun seluas dua hektare dapat kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan. Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp499 hingga Rp500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS," kata Sabarudin.

Ia menegaskan, manfaat ekonomi B50 yang diperkirakan mencapai Rp24,68 triliun tidak boleh dibayar dengan hilangnya pendapatan petani.

"Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya," tegas Sabarudin.

Tata Kelola Dana Sawit Perlu Dibenahi

Selain itu Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre mengatakan, persoalan utama implementasi B50 bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada tata kelola yang belum menghadirkan distribusi manfaat secara adil.

"Selama ini petani sawit hanya menjadi pemasok bahan baku. Nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati industri di sektor hilir, sementara petani belum menjadi bagian dari rantai nilai biodiesel. Ironisnya, petani justru berpotensi ikut membiayai program tersebut melalui tekanan terhadap harga TBS akibat kenaikan pungutan ekspor CPO," ujar Andre.

B50: Strategi Diplomasi Sawit Berkelanjutan

Menurut Andre, implementasi B50 diperkirakan akan mengalihkan sekitar 13 hingga 20 juta ton CPO dari pasar ekspor ke pasar domestik. Akibatnya, penerimaan Dana Sawit diproyeksikan turun sekitar Rp43 triliun hingga Rp67 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel meningkat sehingga Dana Sawit berpotensi mengalami defisit sekitar Rp28 triliun hingga Rp42 triliun per tahun apabila tata kelolanya tidak dibenahi.

"Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pendanaan bagi program-program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan petani. Jangan sampai Dana Sawit lebih banyak terserap untuk subsidi biodiesel, sementara investasi bagi peningkatan produktivitas petani semakin kecil," kata Andre.

Andre menambahkan, sekitar 35 hingga 37% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Namun hingga kini, petani masih berada di luar rantai nilai biodiesel, sementara manfaat ekonomi program tersebut lebih banyak dinikmati

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menilai pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas program biodiesel dalam mencapai tujuan ketahanan energi nasional.

"Saya mempertanyakan bagaimana efek B50 maupun program sebelumnya seperti B35 dan B40 terhadap ketahanan energi nasional. Faktanya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sekitar 82 persen. Artinya, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi secara objektif," ujar Ferdy.

Menurut Ferdy, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dinamika pasar energi global dalam menentukan kebijakan energi nasional. "Kalau harga minyak dunia turun karena pasokan melimpah, tentu pemerintah harus menghitung mana yang lebih efisien secara ekonomi. Jangan sampai biaya biodiesel di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan alternatif lainnya," katanya.

Ferdy menilai kebijakan yang paling mendesak saat ini bukan hanya meningkatkan mandatori biodiesel, melainkan memastikan petani sawit memperoleh kepastian harga melalui kebijakan harga patokan minimum TBS.

"Yang paling penting adalah pemerintah memikirkan harga patokan minimum bagi TBS petani sawit rakyat sehingga perusahaan besar memiliki kewajiban membeli dengan harga yang adil. Kebijakan seperti ini akan memberikan dampak jangka panjang karena meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat," ujarnya.

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program mandatori Biodiesel 50 (B50) telah siap dijalankan di seluruh sektor. Kebijakan tersebut tinggal menunggu peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan seluruh persiapan teknis untuk penerapan B50 telah rampung sehingga implementasi dapat dilakukan secara serentak setelah diresmikan.

"Seluruh sektor sudah siap untuk menerapkan B50. Implementasinya akan dimulai setelah peresmian oleh Presiden," ujar Anggia, Rabu.

Menurut dia, kesiapan tersebut tidak hanya mencakup sektor transportasi, tetapi juga berbagai sektor industri yang menggunakan mesin diesel. Sebelum diberlakukan secara nasional, campuran biodiesel 50 persen telah melalui serangkaian uji coba pada beragam moda dan alat operasional.

Pengujian dilakukan pada kendaraan berat, kapal, kereta api, alat pertambangan, ekskavator, hingga mesin pertanian. Hasil uji tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas implementasi B50 ke seluruh wilayah Indonesia.

Anggia menegaskan distribusi B50 juga telah dipersiapkan secara nasional sehingga seluruh daerah siap menjalankan kebijakan tersebut secara bersamaan.

"Persiapannya sudah matang dan siap diterapkan di seluruh Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program Biodiesel B50 akan diluncurkan pada Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Presiden meyakini peningkatan kandungan biodiesel dalam solar akan menghasilkan penghematan yang signifikan sekaligus mempercepat target swasembada energi nasional.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Prabowo.

Ia menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Gangguan pada negara-negara produsen minyak maupun jalur distribusi energi internasional, seperti yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, dinilai menjadi pengingat pentingnya memperkuat pasokan energi dari dalam negeri.

Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Solar sebesar 50 persen.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha penyedia BBM yang masih memiliki stok Biodiesel 40 (B40). Persediaan tersebut masih dapat disalurkan hingga 30 September 2026, selama memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah masa transisi berakhir, implementasi mandatori B50 akan berlaku penuh sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi program mandatori biodiesel B50 resmi dimulai pada Rabu (1/7/2026). Ini menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Program B50 diperkirakan akan menyerap sekitar 16 juta ton minyak sawit per tahun. Kebutuhan tersebut diharapkan menjadi penopang permintaan domestik yang mampu menjaga kinerja industri sawit di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi dalam negeri juga menjadi peluang untuk memperkuat nilai tambah komoditas sawit melalui hilirisasi.

Sejalan dengan itu, produksi biodiesel nasional terus menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, produksi biodiesel Indonesia mencapai 15,65 juta ton, naik signifikan dibandingkan 8,59 juta ton pada 2020. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam mendukung implementasi B50 secara penuh di seluruh Indonesia.

Selain mendukung ketahanan energi, program biodiesel juga memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar.

Sepanjang 2025, implementasi biodiesel tercatat mampu menghemat devisa hingga Rp132,81 triliun, meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO), menyerap sekitar 1,86 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO₂.

Meski demikian, implementasi B50 juga menghadirkan tantangan bagi industri sawit nasional. Peningkatan kebutuhan bahan baku berpotensi memperketat pasokan di tengah pertumbuhan produksi sawit yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungo dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

SPBU swasta kompak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. Penurunan tersebut berlaku hanya pada beberapa jenis bahan bakar, seperti yang dilakukan Shell dan BP.

Per hari ini, Shell dan BP menurunkan harga untuk produk diesel. Hal ini sejalan dengan penurunan harga minyak dunia.

SPBU Shell menurunkan harga produk Shell V-Power Diesel dari sebelumnya Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter.

Begitu juga dengan BP menurunkan harga produk Ultimate Diesel dari sebelumnya Rp25.060 per liter menjadi sebesar Rp21.340 per liter.

Sementara itu, untuk produk RON92, baik Shell ataupun BP tetap mempertahankan harganya seperti bulan sebelumnya.

Keputusan SPBU swasta ini juga sejalan dengan langkah PT Pertamina yang tetap mempertahankan harga Pertamax di RpRp 16.250 per liter.

[Gambas:Youtube]

Pertamina per hari ini hanya menurunkan harga BBM untuk jenis Pertamax Turbo dari Rp20.750 per liters menjadi Rp19.300 per liter.

Adapun harga Pertamina Dex turun dari Rp24.800 per liter menjadi Rp21.150 per liter, serta Dexlite turun dari Rp23.000 liter menjadi Rp19.700 per liter.

Berikut daftar harga BBM di Pertamina, Shell dan BP:

Pertamina-Pertalite: Rp10.000 per liter-Solar Subsidi: Rp6.800 per liter-Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter-Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter-Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.300 per liter-Dexlite: Rp19.700 per liter-Pertamina DEX: Rp21.150 per liter

Shell-Shell V-Power Diesel: Rp21.340 per liter

BP-AKR-BP 92: Rp16.670 per liter-BP Ultimate: Rp17.240 per liter-BP Ultimate Diesel: Rp21.340 per liter

Jakarta: Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tak hanya dilakukan Pertamina pada awal Juli 2026. SPBU BP dan Shell juga menurunkan harga sejumlah produk BBM mereka.

Berdasarkan informasi terbaru per 1 Juli 2026, penurunan harga hanya berlaku untuk BBM jenis diesel di BP dan Shell. Sementara itu, harga BBM bensin masih bertahan di level sebelumnya.

BP Ultimate Diesel turun

Dikutip dari laman resmi bp Indonesia, SPBU bp mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoil, yakni BP Ultimate Diesel. Kini, BP Ultimate Diesel dijual Rp21.340 per liter, turun dari semula Rp25.060 per liter.

Harga BP 92 dan BP Ultimate belum berubah

Berbeda dengan produk diesel, harga BBM bensin di SPBU BP belum mengalami perubahan. Per 1 Juli 2026, BP 92 masih dibanderol Rp16.670 per liter, sedangkan BP Ultimate tetap dijual Rp17.240 per liter.

Shell V-Power Diesel ikut turun

Shell Indonesia juga melakukan penyesuaian harga pada produk diesel. Mengutip dari laman resmi, harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter mulai 1 Juli 2026. Produk ini tersedia di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sementara itu, untuk BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ belum tersedia sejak awal tahun 2026.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Harga minyak dunia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Dari level tertinggi sekitar US$113 per barel pada awal April 2026, harga minyak kini berada di kisaran US$70 per barel, atau turun sekitar 38%.

Perubahan ini seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk meninjau ulang rencana peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 mulai 1 Juli 2026. B50 merupakan program pencampuran minyak solar dengan 50% bahan bakar nabati (BBN) berbasis fatty acid methyl ester (FAME) yang diproduksi dari minyak sawit atau crude palm oil (CPO).

Persoalannya bukan pada penting atau tidaknya biodiesel, melainkan apakah percepatan menuju B50 masih merupakan pilihan yang paling ekonomis dan efisien dalam kondisi pasar saat ini. Dalam kondisi harga minyak yang melemah, percepatan menuju B50 berisiko menimbulkan tekanan fiskal karena kebutuhan insentif berpotensi meningkat justru ketika sumber pembiayaannya menyusut.

Kebijakan mandatori biodiesel di Indonesia berakar pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 32/2008 dengan target campuran biodiesel hingga 20% (B20) pada 2025. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas lonjakan harga minyak dunia yang sempat mencapai US$147 per barel pada 2008. Seiring waktu, target tersebut terus ditingkatkan menjadi B35 pada 2023, B40 pada 2025, dan kini B50 pada 2026.

Pada dasarnya, program biodiesel menjadi semakin rasional ketika harga minyak dunia tinggi. Dalam kondisi tersebut, biodiesel relatif lebih kompetitif dibandingkan minyak solar sehingga kebutuhan insentif dapat ditekan.

Namun logika ekonomi tersebut berubah ketika harga minyak turun, sementara harga CPO tetap tinggi. Disparitas harga antara biodiesel dan solar akan semakin lebar sehingga biaya insentif untuk mempertahankan mandatori biodiesel berpotensi meningkat tajam.

Di sinilah muncul paradoks pembiayaan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Insentif biodiesel dibiayai melalui pungutan ekspor sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Ketika konsumsi CPO domestik meningkat untuk memenuhi kebutuhan B50, volume ekspor sawit berpotensi menurun.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan bahwa peningkatan konsumsi biodiesel domestik akan menurunkan volume ekspor sawit Indonesia menjadi sekitar 20 juta metrik ton pada 2030, atau turun sekitar 38% dari 32,3 juta metrik ton pada 2025.

Volume ekspor sawit Indonesia cenderung stagnan sepanjang 2016-2025, meskipun luas lahan perkebunan sawit dan volume produksi CPO meningkat. Di sisi lain, pasokan biodiesel domestik melonjak lebih dari 5 kali lipat, dari 3 juta kL pada tahun 2016 menjadi 15,3 juta kL pada tahun 2025, seiring dengan meningkatnya mandat pencampuran biodiesel dari B20 menjadi B40.

Akibatnya, penerimaan dari pungutan ekspor yang menjadi sumber utama pendanaan biodiesel justru dapat menyusut pada saat kebutuhan insentif meningkat akibat melemahnya harga minyak dunia. Dengan kata lain, pemerintah berpotensi menghadapi situasi ketika kebutuhan subsidi membesar, sementara sumber pembiayaannya menyempit.

Selain persoalan fiskal, peningkatan mandatori biodiesel juga berpotensi memperketat persaingan penggunaan CPO di dalam negeri. Sawit tidak hanya menjadi bahan baku energi, tetapi juga komoditas strategis untuk minyak goreng, industri pangan, dan oleokimia.

Pemerintah memang optimistis produksi nasional masih mencukupi untuk mendukung implementasi B50. Namun, asumsi tersebut perlu dicermati karena produksi sawit sangat rentan terhadap faktor iklim dan cuaca. BMKG telah memprediksi peluang berkembangnya fenomena El Niño pada semester kedua tahun ini serta musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Tantangan lain adalah produktivitas sawit Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara pesaing. Produktivitas rata-rata perkebunan sawit Indonesia pada 2025 berada di kisaran 3,61 metrik ton per hektare per tahun, sedangkan Malaysia telah mencapai sekitar 4,02 metrik ton per hektare. Bahkan, perkebunan sawit rakyat yang mencakup sekitar 42% luas perkebunan nasional hanya memiliki produktivitas sekitar 2,5 ton CPO per hektare per tahun pada 2024.

Angka di atas adalah sebuah ironi. Tantangan utama sektor sawit Indonesia bukan semata memperbesar serapan domestik, melainkan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Sayangnya, sebagian besar dana BPDP selama ini lebih banyak digunakan untuk menutup selisih harga biodiesel daripada mempercepat peremajaan sawit rakyat.

Padahal, investasi pada peningkatan produktivitas berpotensi memberikan manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar, baik bagi petani, industri sawit, maupun ketahanan pasokan energi nasional.

Pemerintah berharap kebijakan B50 dapat memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor solar, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Niat menghemat devisa impor solar dan memperkuat kedaulatan energi tentu wajib diapresiasi. Namun, dalam ekonomi global yang dinamis, ketahanan energi tidak boleh didefinisikan secara kaku lewat angka persentase bauran.

Pemerintah perlu beralih dari pendekatan target tetap menuju pendekatan yang lebih adaptif dan beralih ke mekanisme dynamic blending (pencampuran dinamis), dengan minimum B30. Dalam skema ini, rasio pencampuran biodiesel disesuaikan secara berkala berdasarkan harga minyak dunia, harga CPO, kondisi fiskal, ketersediaan pasokan domestik, serta kebutuhan investasi untuk peningkatan produktivitas sawit rakyat.

Ketika harga minyak tinggi dan pasokan sawit melimpah, peningkatan rasio pencampuran dapat dipercepat. Sebaliknya, ketika harga minyak rendah, kebutuhan insentif meningkat, dan pasokan sawit menghadapi tekanan perubahan iklim, mempertahankan rasio campuran pada level yang lebih rendah justru dapat menjadi pilihan yang lebih rasional.

Kebijakan energi bukanlah harga mati yang tabu untuk dievaluasi, melainkan instrumen ekonomi yang harus adaptif terhadap denyut nadi pasar. Melanjutkan rencana implementasi B50 tanpa menimbang ulang melebarnya disparitas harga minyak dan tantangan di sektor hulu sawit justru berisiko membebani keuangan negara.

Ketahanan energi tidak semata diukur dari seberapa tinggi angka bauran, melainkan dari kemampuan kebijakan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Tanpa fleksibilitas, target B50 berisiko berubah dari instrumen ketahanan energi menjadi sumber tekanan fiskal baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Essential Services Reform (IESR) meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan mandatori biodiesel 50 persen (B50) yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026). IESR menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi impor solar, tetapi tidak seharusnya menjadi strategi utama transisi energi nasional.

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa mengatakan, setiap kebijakan memiliki manfaat sekaligus konsekuensi yang perlu dihitung secara menyeluruh. Menurut dia, percepatan penerapan B50 dilakukan ketika Indonesia menghadapi krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz pada akhir Februari lalu yang memicu kenaikan harga minyak dunia dan mengganggu impor minyak.

“Pemerintah perlu melihat penerapan B50 secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pengurangan impor solar, tetapi juga dari dampaknya terhadap biaya, pasokan bahan baku, harga pangan, petani kecil, dan lingkungan,” kata Fabby, Rabu (1/7/2026).

Menurut IESR, perluasan mandatori biodiesel memiliki konsekuensi lintas sektor. Peningkatan kebutuhan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk memenuhi kebutuhan B50 berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku pangan, mendorong kenaikan harga minyak goreng, meningkatkan tekanan inflasi, serta berdampak pada kesejahteraan petani kecil.

Selain itu, peningkatan permintaan CPO juga dinilai perlu diantisipasi agar tidak memicu tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan tata kelola lahan.

IESR menilai dasar ekonomi penerapan B50 juga perlu dihitung kembali karena kondisi yang melatarbelakanginya telah berubah. Harga minyak dunia mulai menurun, risiko gangguan impor berkurang, diversifikasi sumber impor terus dilakukan, serta produksi solar dari kilang dalam negeri, termasuk Kilang Balikpapan, mulai meningkat.

Di sisi lain, harga CPO masih berada pada level tinggi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya implementasi B50 apabila selisih harga biodiesel dan solar semakin lebar.

Karena itu, IESR meminta pemerintah menghitung ulang beban biaya kebijakan tersebut serta menyiapkan langkah mitigasi sebelum memperluas penerapan mandatori biodiesel.

IESR menilai elektrifikasi sektor transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar merupakan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus menurunkan emisi.

Berdasarkan pemodelan IESR, adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) diproyeksikan mampu mengurangi emisi hingga 46 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Apabila dikombinasikan dengan kebijakan pembatasan usia kendaraan, jumlah kendaraan listrik diperkirakan mencapai sekitar 66 juta mobil dan 143 juta sepeda motor pada 2060, dengan potensi penurunan emisi hingga 210 juta ton karbon dioksida.

Selain itu, peningkatan penggunaan transportasi umum dari 16 persen menjadi 40 persen pangsa perjalanan diproyeksikan dapat mengurangi emisi hingga 101 juta ton karbon dioksida pada 2060.

Sebaliknya, analisis IESR menunjukkan peningkatan mandatori biodiesel hingga B60 diperkirakan hanya mampu menurunkan emisi sekitar 88 juta ton karbon dioksida pada 2060. Estimasi tersebut juga belum memperhitungkan emisi akibat perubahan penggunaan lahan.

IESR menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan biodiesel saja belum cukup untuk mendukung target dekarbonisasi sektor transportasi.

Menurut IESR, pemerintah perlu memastikan kebijakan biodiesel tidak mengalihkan fokus dari agenda transisi energi yang lebih menyeluruh. Dalam jangka panjang, dekarbonisasi transportasi membutuhkan percepatan kendaraan listrik, penguatan transportasi publik, penerapan standar efisiensi kendaraan, pengembangan energi terbarukan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya.

IESR mendorong pemerintah melakukan evaluasi terbuka terhadap manfaat, biaya, dan risiko penerapan B50 agar kebijakan energi tetap selaras dengan target dekarbonisasi, ketahanan energi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat.

“Kebijakan energi harus dirancang agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat maupun sektor lain,” tegas Fabby.

IDXChannel - Organisasi Angkutan Darat (Organda) sebagai pelaku usaha angkutan belum siap menghadapi penerapan mandatori biodiesel sebesar 50 persen atau B50. Itu lantaran armada yang saat ini beroperasi pada dasarnya tidak dirancang untuk menggunakan bahan bakar tersebut.

Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono menjelaskan, kalaupun nantinya pemerintah menghentikan penjualan solar, maka konsekuensi yang diterima para pelaku usaha di sektor jasa angkutan barang ialah peningkatan biaya perawatan mesin.

"Kalau ditanya kesiapan, ya kita tidak siap. Kendaraannya memang tidak disiapkan untuk B50," kata Adrianto usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Meski demikian, Adrianto menegaskan pelaku usaha angkutan tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan diri apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan menambahkan, dari sisi teknis kendaraan, standar mesin yang digunakan saat ini dinilai belum sepenuhnya kompatibel dengan penggunaan biodiesel berkadar 50 persen.

Menurut dia, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan endapan (sludge) pada sistem mesin maupun penyumbatan pada sejumlah komponen kendaraan, sehingga operator harus mempercepat siklus penggantian filter bahan bakar. Kondisi tersebut dinilai akan meningkatkan biaya operasional armada.

"Karena itu kami harus berimprovisasi dalam operasional, salah satunya dengan memendekkan usia pakai filter solar. Konsekuensinya biaya operasional menjadi naik," tambahnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahan bakar B50 mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026. ESDM memastikan peningkatan kandungan FAME dari sebelumnya 40 persen menjadi 50 persen tidak mengubah harga jual biosolar yang selama ini berlaku.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman, mengatakan perbedaan utama antara B40 dan B50 hanya terletak pada peningkatan komposisi FAME menjadi 50 persen. Sementara itu, skema penetapan harga belum mengalami perubahan.

Meski peluncuran BBM jenis baru B50 ini direncanakan pada 1 Juli 2026, implementasinya akan melalui masa transisi selama tiga bulan agar sisa stok B40 di lapangan dapat dihabiskan terlebih dahulu.

"Penerapannya secara nasional. Tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya. Sisa-sisa B40 dihabiskan dulu, diberi waktu sampai tiga bulan hingga menjadi 100 persen pemenuhan ke B50," ujar Laode.

(Febrina Ratna Iskana)

Pemerintah bakal merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Juli 2026. Adapun untuk harga BBM baru ini belum diumumkan resmi.

Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan B50 pada 1 Juli.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," imbuhnya.

Laode menjelaskan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (blending).

"Secara nasional. Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan. Jadi, penyesuaiannya hingga menjadi 100 persen pemulihan ke B50," pungkasnya.

Adapun terkait harga, ia membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar.

"Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6) dikutip Detik Finance.

[Gambas:Youtube]

Pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan. Penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan BBM antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) selama periode 2009-2012.

Empat tersangka itu mulai dari SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008–2011 dan JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN periode 2009–2013.

Dua tersangka lainnya yaitu WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN dan Samin Tan selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Yusuf Afandi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

"Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka," ujar Yusuf di Mabes Polri, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, perkara ini bermula saat adanya kerjasama penjualan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel atau HSD antara PT PPN dengan PT AKT. Mulanya, kerja sama itu menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN.

Dalam perjalanannya, PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan hingga penunggakan pembayaran dalam kerja sama ini. Namun, para pejabat PT PPN yang memiliki kewenangan malah tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah mitigasi risiko lainnya.

"Sebaliknya dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT," imbuhnya.

Yusuf memaparkan, perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran.

Kebijakan yang menguntungkan lainnya yakni perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka sebesar 25% menjadi tanpa adanya jaminan pembayaran.

"Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meskipun pembayaran ataupun kewajiban pembayaran belum dipenuhi, penyaluran BBM terus dilakukan kepada PT AKT," tambahnya.

Dari serangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN.

Akibatnya, Kortastipidkor Polri mencatat adanya kewajiban yang tidak dipenuhi PT AKT dalam kerja sama penyaluran BBM dengan total dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai US$137,29 juta.

"Sehingga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPK RI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 US Dollar atau diperkirakan setara senilai Rp486 miliar," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) mengapresiasi rencana pemerintah menerapkan program B50 sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, implementasi pada kapal penyeberangan harus dilakukan secara bertahap, berbasis hasil uji ilmiah, serta mengutamakan keselamatan pelayaran.

Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo menyebut, operator penyeberangan pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor solar. Meski demikian, sambung dia, penerapan B50 di sektor pelayaran memerlukan kehati-hatian karena karakteristik operasional kapal berbeda dengan kendaraan darat.

"Kapal penyeberangan mengangkut jutaan penumpang, kendaraan, dan logistik antarpulau setiap tahun. Karena itu, setiap perubahan spesifikasi bahan bakar harus dipastikan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan mesin, maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Khoiri dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, kapal beroperasi dalam kondisi yang jauh lebih kompleks dibandingkan moda transportasi darat. Gangguan pada sistem bahan bakar yang mungkin masih dapat ditoleransi pada kendaraan darat, sambung Khoiri, dapat menimbulkan risiko yang jauh lebih besar apabila terjadi saat kapal sedang berlayar.

Dia pun mengingatkan, regulasi internasional telah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan biofuel dengan kandungan campuran di atas 30 persen. Dalam ketentuan International Maritime Organization (IMO), menurut Khoiri, penggunaan bahan bakar jenis tersebut harus memenuhi persyaratan tambahan, termasuk memastikan kepatuhan mesin terhadap standar emisi maupun aspek keselamatan operasional.

Selain itu, sejumlah hasil penelitian dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menunjukkan, penggunaan biodiesel berkadar tinggi berpotensi menyebabkan penurunan performa mesin. Hal itu diikuti peningkatan konsumsi bahan bakar, serta perubahan karakteristik bahan bakar yang memerlukan perhatian dalam pengoperasian mesin kapal.

Kajian juga mencatat, biodiesel memiliki kecenderungan lebih mudah mengalami degradasi selama penyimpanan, lebih rentan terhadap kontaminasi mikroorganisme, serta dapat meningkatkan pembentukan endapan (sludge). Khoiri menyebut, dalam sistem bahan bakar kapal, kondisi itu berpotensi mempercepat penyumbatan filter, meningkatkan beban separator, dan menambah kebutuhan pemeliharaan.

Khoiri menilai, apabila gangguan pada sistem bahan bakar menyebabkan suplai bahan bakar ke mesin terganggu, kapal dapat mengalami kehilangan tenaga penggerak (loss of propulsion). Dalam kondisi alur pelayaran yang sempit, arus kuat, atau saat proses sandar, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh dikompromikan. Karena itu implementasi B50 harus diawali melalui pengujian yang memadai sebelum diterapkan secara luas," kata Khoiri.