Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing...

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjalin sinergi secara pentahelix melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menggali potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Di Pemerintahan Kabupaten Bekasi ini tidak ada Superman, tetapi yang ingin kita bangun adalah super team. Karena itu kami melibatkan seluruh unsur pentahelix untuk bekerja bersama mengoptimalkan potensi pendapatan daerah," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Minggu.

Ia menerangkan wilayah Kabupaten Bekasi sebagai episentrum kawasan industri di Asia Tenggara memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar hanya saja perlu mendapat dukungan maupun pengawasan penuh dari segenap unsur masyarakat agar dapat digali lebih optimal.

Salah satu potensi itu yakni pajak air tanah mengingat ribuan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menjalankan proses produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun pajak kendaraan bermotor melalui skema bagi hasil atau opsen pajak juga dilirik sebagai penghasil penerimaan daerah menjanjikan. Penguatan sinergi kelima unsur ini diyakini mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

"Tujuannya adalah bagaimana seluruh elemen bisa bersama-sama menyuarakan dan menjalankan kewajiban demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi serta mewujudkan Bekasi bangkit, maju dan sejahtera," ucap dia.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan melanjutkan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan karena masih terdapat berbagai potensi yang perlu digali serta diawasi bersama.

Pihaknya turut mendorong kolaborasi pentahelix dalam pengawasan pendapatan daerah melalui keterlibatan unsur guna mendukung tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan dan berkelanjutan.

"Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif," katanya.

Pemkab Bekasi telah menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 tentang tim pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan pada 11 Mei 2026 lalu.

"Akademisi memberikan kajian dan rekomendasi berbasis data, masyarakat membantu pengawasan sosial, media mendukung edukasi publik, pelaku usaha menjadi subjek pajak sekaligus mitra pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan, sementara pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan masing-masing," ucapnya.

Menurut ia keterlibatan pelaku usaha dalam kolaborasi pentahelix menjadi faktor penting karena selain sebagai wajib pajak, mereka juga berperan mendukung tercipta kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, sinergi seluruh unsur yang terlibat diharapkan mampu memperkuat transparansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penting kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

"Pendapatan daerah yang optimal pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Karena itu, dukungan seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan upaya ini," kata dia.

Berdasarkan pembaruan data realisasi pendapatan sektor pajak tahun ini hingga Jumat (5/6/2026), penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,257 triliun dari total target tahun 2026 senilai Rp3,8 triliun.

Pajak sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi primadona pendapatan daerah dengan membukukan realisasi Rp363,18 miliar sementara PBB baru diterima sebesar Rp242,71 miliar mengingat masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan.

Dari sektor bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerimaan bagi hasil PKB sejauh ini sudah mencapai Rp156,6 miliar sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp102,63 miliar.

Selanjutnya pendapatan daerah dari sektor pajak reklame yang menyumbang Rp13,13 miliar, pajak air tanah Rp6,28 miliar, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp250,72 juta serta pajak sarang burung walet senilai Rp1.400.000.

Terakhir pendapatan sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) senilai total Rp372,55 miliar dengan rincian PBJT tenaga listrik Rp216,15 miliar, makanan dan minuman Rp124,1 miliar, perhotelan Rp14,77 miliar, kesenian dan hiburan Rp11,42 miliar serta PBJT parkir sebesar Rp6,11 miliar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan usulan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan disalurkan melalui skema Beras Natura.

Rizal mengusulkan agar aparatur negara seperti TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN) kembali memperoleh jatah beras natura dari pemerintah, di tengah stok beras Bulog yang sedang melimpah.

Usulan itu disampaikan Rizal sebagai salah satu strategi mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) agar pasokan di pasar meningkat dan harga beras bisa lebih terkendali di kisaran harga eceran tertinggi (HET).

"Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Beras natura merupakan skema pemberian beras dalam bentuk barang sebagai bagian dari tunjangan atau fasilitas pegawai negara.

Skema ini pernah lazim diterapkan pemerintah pada masa lalu, ketika sebagian kebutuhan pangan anggota TNI, Polri, maupun pegawai negeri dipenuhi melalui distribusi langsung beras dari gudang pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Menurut Rizal, opsi tersebut kini kembali relevan mengingat stok beras Bulog berada pada level sangat tinggi dan membutuhkan percepatan penyaluran agar tidak hanya menumpuk di gudang.

Ia menjelaskan Bulog saat ini tengah menjalankan strategi distribusi secara luas dengan melibatkan banyak unsur pemerintah dan swasta melalui pola koordinasi pentahelix.

"Penyaluran beras itu melibatkan seluruh stakeholder pemerintah. Contoh umpamanya penyaluran beras SPHP kami libatkan TNI, Polri, Pemda, kemudian teman-teman pengusaha bahkan sampai dengan ritel-ritel modern, Alfamart, Indomaret, termasuk RPK-RPK (Rumah Pangan Kita) yang kita miliki," ujarnya.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama ini menjadi salah satu instrumen utama Bulog untuk menyalurkan beras medium ke masyarakat melalui jaringan distribusi resmi agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak.

Namun, dengan stok yang kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, Bulog menilai dibutuhkan terobosan tambahan agar serapan beras di gudang bisa segera mengalir ke pasar dan ke kelompok penerima lain.

Rizal mengatakan jika usulan beras natura itu disetujui, jenis beras yang akan disalurkan adalah beras medium produksi Bulog.

"Berasnya medium," kata dia.

Sejauh ini usulan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah. Namun Bulog memberi sinyal opsi distribusi nonpasar perlu dibuka lebih luas agar limpahan stok beras nasional tidak berubah menjadi beban penyimpanan di tengah produksi padi yang masih tinggi.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan aparatur negara seperti TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN/ PNS) kembali memperoleh jatah beras natura dari pemerintah. Hal itu seiring melimpahnya stok beras Bulog.

Usulan itu disampaikan Rizal sebagai salah satu strategi mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) agar pasokan di pasar meningkat dan harga beras bisa lebih terkendali di kisaran harga eceran tertinggi (HET).

"Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu," ujar Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Beras natura merupakan beras yang diberikan sebagai tunjangan atau fasilitas pegawai negara.

Skema ini lazim diterapkan pemerintah pada masa lalu, ketika sebagian kebutuhan pangan anggota TNI, Polri, maupun pegawai negeri dipenuhi melalui distribusi langsung beras dari gudang pemerintah.

Menurut Rizal, opsi tersebut kini kembali relevan mengingat stok beras Bulog berada pada level sangat tinggi dan membutuhkan percepatan penyaluran agar tidak hanya menumpuk di gudang.

Ia menjelaskan Bulog saat ini tengah menjalankan strategi distribusi secara luas dengan melibatkan banyak unsur pemerintah dan swasta melalui pola koordinasi pentahelix.

"Penyaluran beras itu melibatkan seluruh stakeholder pemerintah. Contoh umpamanya penyaluran beras SPHP kami libatkan TNI, Polri, Pemda, kemudian teman-teman pengusaha bahkan sampai dengan ritel-ritel modern, Alfamart, Indomaret, termasuk RPK-RPK (Rumah Pangan Kita) yang kita miliki," ujarnya.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama ini menjadi salah satu instrumen utama Bulog untuk menyalurkan beras medium ke masyarakat melalui jaringan distribusi resmi agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak.

Namun, dengan stok yang kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, Bulog menilai dibutuhkan terobosan tambahan agar serapan beras di gudang bisa segera mengalir ke pasar dan ke kelompok penerima lain.

Rizal mengatakan jika usulan beras natura itu disetujui, jenis beras yang akan disalurkan adalah beras medium produksi Bulog.

"Berasnya medium," kata dia.

Sejauh ini usulan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah.

Namun, Bulog memberi sinyal opsi distribusi nonpasar perlu dibuka lebih luas agar limpahan stok beras nasional tidak berubah menjadi beban penyimpanan di tengah produksi padi yang masih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor industri menjadi salah satu sektor penyumbang emisi terbesar di mana berkontribusi sekitar 24% emisi global dan 30% dari penggunaan energi global.

“Sumber emisi industri mayoritas berasal dari penggunaan energi yakni sekitar 70% dan sisanya berasal dari proses industri,” ujar Advisor GIZ Indonesia dan Asean, Putra Jaka Kelana dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) bertajuk Peran Perempuan dalam Upaya Dekarbonisasi Industri, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, entitas usaha perlu melakukan dekarbonisasi karena ada banyak manfaat baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, kegiatan ramah lingkungan di lingkungan industri bermanfaat untuk mengurangi dampak perubahan iklim, mendukung target nasional, mendorong inovasi teknologi.

Sementara itu, secara internal, dekarbonisasi bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, menarik investasi pembiayaan hijau, meningkatkan daya saing perusahaan, serta mengurangi risiko kebijakan dan regulasi.

Jaka mengatakan, secara umum, kesiapan sektor industri di Indonesia untuk melakukan dekarbonisasi masih berada di awal transisi. Dari sisi teknologi, paparnya, sudah tersedia di pasar Indonesia, akan tetapi implementasi teknologi rendah karbon masih terbatas.

Sementara dari sisi finansial, skema produk keuangan hijau dan mekanisme bisnis sudah tersedia, akan tetapi implementasinya masih minim. Sedangkan dari sisi SDM dia melihat masih terbatasnya ahli di bidang seperti manajemen karbon, manager energi, ahli ESG, dan ahli MRV/M&V.

“Dari tata Kelola perusahaan, belum semua menjadikan dekarbonisasi sebagai strategi inti bisnis, dan masih banyak yang bersifat compliance driven [ESG reporting]. Kalau dari sisi audit energi, saya melihat implementasi audit ini belum merata, saat ini didominasi perusahaan multinasional besar,” jelasnya.

Untuk mendorong agar sektor industri semakin masif melakukan dekarbonisasi, menurutnya perlu penerapan pola kolaborasi. Beberapa model kolaborasi yang efektif dapat dilakukan antara lain pentahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, CSO, dan media.

Model lainnya adalah kerja sama swasta dan publik, serta model kolaborasi internasional dengan lembaga perbantuan pembangunan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Direktur PT Pan Brothers Indonesia Tbk. (PBRX), Anne Patricia Sutanto menjelaskan bahwa pihaknya merupakan salah satu pionir praktik ramah lingkungan atau dekarbonisasi.

Perusahaan garmen itu telah memulai langkah kepedulian pada lingkungan sejak 2013. Upaya ini, tuturnya, mendahului Persetujuan Paris yang ditandatangani pada 2015.

“Kami di Pan Brothers itu fokus kepada, tidak hanya pada dekarbonisasi ya, tetapi lebih kepada ESG [environmental, social, and governance] karena kami melihat bahwa sebelum pandemi industri kita [garmen] atau tepatnya ekosistem sandang kita ini adalah yang menyebabkan polusi terbesar kedua di dunia,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut didorong oleh kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan industri garmen dengan menekan emisi dan polusi.

Di sisi lain, sebagai upaya melakukan dekarbonisasi, sebuah entitas bisnis membutuhkan peran dari manajer energi dalam menentukan langkah penurunan emisi.

Energy Manager Adis Dimension Footwear Anies Septiana mengatakan peran tersebut sebelumnya lebih berfokus pada aspek teknis, seperti penghitungan biaya energi, pengelolaan penggunaan energi, efisiensi, hingga audit energi.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir [sejak] Paris Agreement, bahwa semua orang concern terhadap pemanasan global sehingga peran manajer energi meningkat, bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara strategis.

“Kita lihat bagaimana seorang manajer energi bisa memberikan saran-saran strategis kepada manajemen karena sehari-hari tim energi inilah yang berhadapan dengan situasi harga energi, ketersediaan sumber energi dan sebagainya,” ujarnya.

Menurutnya, audit energi menjadi langkah fundamental dalam mendukung program dekarbonisasi. Melalui audit, perusahaan dapat mengidentifikasi posisi efisiensi energi serta tingkat emisi yang dihasilkan.

“Kalau kami tidak melakukan audit energi, kami tidak tahu kami sekarang posisinya ada di mana, apakah memang sistem kami sudah efisien, apakah memang secara penggunaan energinya, emisinya itu memang sudah di bawah rata-rata, di atas rata-rata, atau rata-rata gitu. Dari audit energi-lah hal-hal itu diketahui,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kesehatan, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) kembali menggelar acara Ristek Kalbe Science Awards (RKSA) 2025. Acara yang mempertemukan ide penelitian dari berbagai periset Tanah Air ini diharapkan mampu menunjang pengembangan industri kesehatan Indonesia ke depan.

Presiden Direktur Kalbe Farma Irawati Setiady menegaskan bahwa sejak 2008, Kalbe telah berupaya secara konsisten untuk melaksanakan acara ini demi memperkuat riset nasional di bidang kesehatan. Pada tahun ini, RKSA mengusung tema “Kerja Sama Pentahelix dalam Menunjang Hilirisasi Penelitian”.

“RKSA sudah kami adakan sejak 2008 dan merupakan bentuk dukungan Kalbe untuk memperkuat riset nasional khususnya di bidang kesehatan yang dilakukan secara holistik,” kata Irawati saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dalam program ini, Kalbe bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) untuk menjaring ratusan judul penelitian dari periset berkewarganegaraan Indonesia.

Sedikitnya terdapat sekitar 420 judul penelitian yang telah dikurasi oleh dewan juri yang telah dibentuk dalam program ini. Dari 420 judul, RKSA hanya memberikan hibah terhadap tiga judul penelitian untuk melanjutkan penelitiannya.

Irawati menegaskan bahwa pihaknya cukup percaya diri ihwal potensi inovasi sains dan teknologi yang mampu dilahirkan oleh periset Tanah Air. Menurutnya, RKSA mampu menjadi jembatan antara industri kesehatan dan peneliti guna mempercepat hilirisasi.

Kalbe juga turut menggandeng BPOM dan Kementerian Kesehatan dalam program ini guna memastikan hilirisasi dari hasil riset berjalan optimal. Irawati memberikan contoh program serupa pada tahun sebelumnya, di mana Kalbe berupaya melakukanscaling updari hasil penelitian tersebut ke industri.

“Tujuannya agar penerapan riset memiliki hasil berupa produk dan jasa yang bermanfaat, baik secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Dalam program RKSA kali ini, Kalbe mendorong penelitian yang memanfaatkan penggunaan akal imitasi AI dengan harapan proses pengaplikasian hasil riset bisa menjadi lebih efisien.

Kerja sama Kalbe dengan Kemendiktisaintek juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem riset nasional sembari memastikan dampak dari penelitian yang dilakukan menjadi lebih luas bagi masyarakat Indonesia secara khusus.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sukses menggelar Malam Anugerah Sutami Awards 2025, sebuah ajang apresiasi bergengsi yang dihadiri kurang lebih 500 tamu undangan. Acara ini secara eksplisit menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional merupakan kerja kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sejalan dengan prinsip kolaborasi Pentahelix.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Wida Nurvaeda, dalam sambutannya menekankan bahwa Sutami Awards adalah wujud penghormatan atas dedikasi dan inovasi yang lahir dari sinergi banyak pihak.

"Bahwa senyatanya pembangunan infrastruktur tidak pernah menjadi satu kerja institusi saja, tapi lahir dari kolaborasi banyak instansi dan sinergi dari berbagai pihak," ujar Wida.

Wida menjelaskan, Sutami Awards merupakan apresiasi bagi seluruh ekosistem pembangunan infrastruktur yang mencakup Kementerian/Lembaga (KL), Pemerintah Daerah, Masyarakat, Komunitas, Mitra Kerja, Akademisi, dan juga media yang tak henti mendukung Kementerian PU.

Penghargaan ini, lanjutnya, adalah wujud penguatan koordinasi lintas sektor serta kolaborasi Pentahelix yang selama ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain memberikan penghargaan di berbagai kategori luas, pada malam itu juga diberikan penghargaan khusus berupa Lifetime Achievement kepada sosok yang menginspirasi dan berjasa besar di bidang Kementerian PU.

Kementerian berharap penganugerahan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan menjaga integritas dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG -- PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI (Persero) memperkuat inklusi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang digagas perusahaan.

Vice President Corporate Secretary PT INTI (Persero), Gema Alfarisi Deri, mengatakan pihaknya melibatkan berbagai pihak untuk program TJSL yang bertajuk 'Together We Care: Pendampingan Inklusif dan Berdaya', yakni Telkom University, Deakin Lancaster University Indonesia dan Komunitas Bandung Independent Living Center (BILiC).

“Kolaborasi pentahelix ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat inklusi sosial dan membuka peluang setara bagi penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap inisiatif TJSL tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan perubahan nyata di lapangan,” katanya dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Rabu (15/10/2025).

Gema menjelaskan program tersebut bertujuan untuk memberdayakan penyandang disabilitas agar lebih inklusif, mandiri, dan berdaya, sekaligus menciptakan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya pun memberikan sesi pelatihan berupa bimbingan konseling yang bertujuan memberikan motivasi dan membentuk mindset positif bagi para peserta.

"Program 'Together We Care' akan berlangsung selama kurang lebih tiga bulan dengan pendekatan pelatihan inklusif yang komprehensif melalui kerangka 3-Set," katanya.

Selain mindset, pihaknya juga memberikan keterampilan (skillset), untuk membekali peserta dengan kompetensi teknis maupun non-teknis yang relevan dengan dunia kerja dan wirausaha.

Perseroan juga menyediakan sarana dan dukungan (toolset) berupa peralatan, metode, dan platform yang difasilitasi oleh PT INTI (Persero) dan pihak lainnya agar keterampilan dapat dipraktikkan secara nyata.

Untuk mewujudkan dampak yang menyeluruh, program ini menghadirkan serangkaian kegiatan terintegrasi, yang didukung oleh para praktisi ahli dari Universitas dan PT INTI (Persero), serta peer konseling dari BILiC.

"Sehingga setiap tahap pendampingan dan pelatihan dapat memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas," katanya.

Menurut Gema, dalam pertemuan pertama yang berfokus pada sesi konseling bersama psikolog dari Telkom University berjalan interaktif dan penuh semangat.

Peserta aktif mengikuti arahan, berdiskusi, dan mulai membentuk mindset positif sebagai bekal dalam rangkaian pelatihan berikutnya.

“Antusiasme yang tinggi dari peserta pada pertemuan pertama menunjukkan bahwa program ini langsung mampu menarik perhatian dan motivasi mereka untuk belajar dan berkembang,” ujarnya.

Dia menambahkan peserta program akan menjalankan rangkaian pelatihan lainnya yang mencakup literasi digital, public speaking, aksi lingkungan daur ulang. Ada pula sesi konseling serta penguatan diri lanjutan untuk menyiapkan peserta menghadapi dunia kerja maupun wirausaha.

Gema menilai melalui berbagai pelatihan, peserta tidak hanya memperoleh keterampilan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan kemampuan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

"Pendekatan komprehensif ini menjadi bukti nyata komitmen PT INTI (Persero) dalam mewujudkan inklusi sosial yang berkelanjutan," katanya.

Dia melanjutkan sebagai perusahaan yang sedang gencar melakukan transformasi, PT INTI (Persero) berharap dapat tetap menghadirkan program TJSL yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus menjadi inspirasi bagi pihak lain.

"Program ini diharapkan tidak hanya memberdayakan penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat peran PT INTI (Persero) dalam menciptakan nilai sosial positif di tengah proses transformasi yang sedang berlangsung,” ujarnya.