Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto buka suara bagaimana produksi nikel tak mengganggu lingkungan terutama di wilayah hutan.

Dia menegaskan nikel yang diproduksi perseroannya merupakan nikel yang diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Terkait dengan hutan, Irmanto menyebut perusahaan menerapkan prinsip net positive terhadap hutan dan no net loss biodiversity.

"Maka PT Vale berani mengatakan saya ingin memposisikan PT Vale itu dalam hal hutan dampak terhadap hutan dan biodiversity itu net positive. Jadi kalau kita membuka lahan satu hektare, bagaimana kita bisa memperbaiki hutan 1,5 hektare deh. Jadi ada net positive-nya," kata Irmanto dalam Jogja Financial Festival, Sabtu (23/5).

Selain itu, PT Vale juga menaruh perhatian pada kualitas air di sekitar area operasional. Menurutnya, kualitas air limpahan dari perusahaan bahkan diklaim lebih baik dibandingkan standar yang berlaku di Indonesia maupun internasional.

"Jadi memang ada beberapa betul-betul hal yang kita tekankan sehingga kita yakin, pede bahwa nikel yang diproduksi PT Vale itu bukan hanya komoditas, tapi bener-bener itu driver dari agenda dari transisi energi," katanya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan usulan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) akan disalurkan melalui skema Beras Natura.

Rizal mengusulkan agar aparatur negara seperti TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN) kembali memperoleh jatah beras natura dari pemerintah, di tengah stok beras Bulog yang sedang melimpah.

Usulan itu disampaikan Rizal sebagai salah satu strategi mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) agar pasokan di pasar meningkat dan harga beras bisa lebih terkendali di kisaran harga eceran tertinggi (HET).

"Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu," kata Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Beras natura merupakan skema pemberian beras dalam bentuk barang sebagai bagian dari tunjangan atau fasilitas pegawai negara.

Skema ini pernah lazim diterapkan pemerintah pada masa lalu, ketika sebagian kebutuhan pangan anggota TNI, Polri, maupun pegawai negeri dipenuhi melalui distribusi langsung beras dari gudang pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Menurut Rizal, opsi tersebut kini kembali relevan mengingat stok beras Bulog berada pada level sangat tinggi dan membutuhkan percepatan penyaluran agar tidak hanya menumpuk di gudang.

Ia menjelaskan Bulog saat ini tengah menjalankan strategi distribusi secara luas dengan melibatkan banyak unsur pemerintah dan swasta melalui pola koordinasi pentahelix.

"Penyaluran beras itu melibatkan seluruh stakeholder pemerintah. Contoh umpamanya penyaluran beras SPHP kami libatkan TNI, Polri, Pemda, kemudian teman-teman pengusaha bahkan sampai dengan ritel-ritel modern, Alfamart, Indomaret, termasuk RPK-RPK (Rumah Pangan Kita) yang kita miliki," ujarnya.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama ini menjadi salah satu instrumen utama Bulog untuk menyalurkan beras medium ke masyarakat melalui jaringan distribusi resmi agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak.

Namun, dengan stok yang kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, Bulog menilai dibutuhkan terobosan tambahan agar serapan beras di gudang bisa segera mengalir ke pasar dan ke kelompok penerima lain.

Rizal mengatakan jika usulan beras natura itu disetujui, jenis beras yang akan disalurkan adalah beras medium produksi Bulog.

"Berasnya medium," kata dia.

Sejauh ini usulan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah. Namun Bulog memberi sinyal opsi distribusi nonpasar perlu dibuka lebih luas agar limpahan stok beras nasional tidak berubah menjadi beban penyimpanan di tengah produksi padi yang masih tinggi.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan aparatur negara seperti TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara (ASN/ PNS) kembali memperoleh jatah beras natura dari pemerintah. Hal itu seiring melimpahnya stok beras Bulog.

Usulan itu disampaikan Rizal sebagai salah satu strategi mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP) agar pasokan di pasar meningkat dan harga beras bisa lebih terkendali di kisaran harga eceran tertinggi (HET).

"Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu," ujar Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Beras natura merupakan beras yang diberikan sebagai tunjangan atau fasilitas pegawai negara.

Skema ini lazim diterapkan pemerintah pada masa lalu, ketika sebagian kebutuhan pangan anggota TNI, Polri, maupun pegawai negeri dipenuhi melalui distribusi langsung beras dari gudang pemerintah.

Menurut Rizal, opsi tersebut kini kembali relevan mengingat stok beras Bulog berada pada level sangat tinggi dan membutuhkan percepatan penyaluran agar tidak hanya menumpuk di gudang.

Ia menjelaskan Bulog saat ini tengah menjalankan strategi distribusi secara luas dengan melibatkan banyak unsur pemerintah dan swasta melalui pola koordinasi pentahelix.

"Penyaluran beras itu melibatkan seluruh stakeholder pemerintah. Contoh umpamanya penyaluran beras SPHP kami libatkan TNI, Polri, Pemda, kemudian teman-teman pengusaha bahkan sampai dengan ritel-ritel modern, Alfamart, Indomaret, termasuk RPK-RPK (Rumah Pangan Kita) yang kita miliki," ujarnya.

Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama ini menjadi salah satu instrumen utama Bulog untuk menyalurkan beras medium ke masyarakat melalui jaringan distribusi resmi agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak.

Namun, dengan stok yang kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, Bulog menilai dibutuhkan terobosan tambahan agar serapan beras di gudang bisa segera mengalir ke pasar dan ke kelompok penerima lain.

Rizal mengatakan jika usulan beras natura itu disetujui, jenis beras yang akan disalurkan adalah beras medium produksi Bulog.

"Berasnya medium," kata dia.

Sejauh ini usulan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut dengan pemerintah.

Namun, Bulog memberi sinyal opsi distribusi nonpasar perlu dibuka lebih luas agar limpahan stok beras nasional tidak berubah menjadi beban penyimpanan di tengah produksi padi yang masih tinggi.

Paradoks kelimpahan (paradox of plenty) menjelaskan kenyataan pahit bahwa negara atau daerah yang berlimpah anugerah sumber daya alam justru sering gagal mengkonversi kelimpahannya menjadi kemakmuran yang inklusif. Jangankan mendorong pembangunan, ketergantungan pada sumber daya alam malah memacu ketimpangan dan kemiskinan, rusaknya kelembagaan, dan memaksimisasi kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan ekologi. Inilah fenomena kutukan sumber daya alam (resource curse) yang awalnya digagas oleh Richard Auty lebih 30 tahun lalu, berdasarkan studinya dengan referensi enam negara kaya mineral (Peru, Bolivia, Chile, Jamaika, Zambia, dan Papua Nugini).

Tesis Auty tersebut tampak makin kehilangan abstraksinya, bukan karena salah tetapi justru karena makin terbukti kebenarannya. Ironisnya, paradoks kelimpahan tersebut merupakan kenyataan telanjang yang kini mengepung bentangan negara khatulistiwa kita. Bila merujuk kalkulasi Bank Dunia, rente sumber daya alam Indonesia tahun 2021 adalah 5,157% dari Produk Domestik Bruto (PDB)—lebih tinggi dari persentase global (3,1%). Total rente tersebut adalah penjumlahan dari rente minyak bumi, gas, batubara, mineral dan hutan. Dengan semakin maraknya ekstraksi sumber daya alam, baik mineral maupun tanaman produksi, di dua dekade terakhir, sangat mungkin rente tersebut sudah jauh lebih tinggi. Dari sisi anggaran, negara memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) berkisar Rp299,5 triliun (2023) dan Rp 269,5 triliun (2024), belum ditambah PPN, pajak ekspor, dan PPh Badan.

Di tengah akumulasi rente itulah, kerentanan sosial-ekonomi terus berlangsung. Dengan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas, penduduk miskin Indonesia mencapai 194,4 juta orang (68,2%). Paradoks kelimpahan ini makin kentara di daerah-daerah tempat rente sumber daya alam diekstraksi. Berdasarkan data BPS per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Sumatra, Sulawesi, Maluku-Papua cenderung mendekati atau bahkan lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Aceh, yang saat ini banyak daerahnya masih porak-poranda akibat banjir bandang buah dari eksploitasi alam, berada di peringkat pertama di Sumatra dalam hal persentase penduduk miskin. Di seluruh provinsi di Papua tingkat kemiskinan bahkan berlipat kali dari tingkat kemiskinan nasional. Buruknya distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran di banyak provinsi yang kaya sumber alam menambah bukti bahwa paradoks kelimpahan itu benar-benar terjadi.

Jeffrey Sachs dan Andrew Warner menemukan bahwa perekonomian yang banyak mengandalkan rente sumber alam cenderung lamban melakukan diversifikasi dan kinerja pembangunan jangka panjangnya juga lemah, khususnya manakala kapasitas kelembagaannya tidak memadai. Evaluasi oleh Bank Dunia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan yang dipacu sumber alam justru dapat mendorong meningkatnya kerentanan jangka panjang. Sudah tentu, ini terjadi ketika aktivitas ekstraktif merusak tanah, hutan, serta sistem perairan yang sangat terkait dengan kehidupan masyarakat di situ. Artinya, kendatipun ada rente yang diperoleh, namun hasilnya adalah hancurnya daya tahan alam, ekonomi, dan sosial.

Di sinilah economic complexity, yang menunjuk pada keragaman dan kecanggihan kapasitas produksi, menjadi penting. Ini tidak hanya krusial bagi daya tahan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi semacam penawar pahitnya relasi antara ketergantungan sumber alam dan ketimpangan dan kemiskinan. Jadi, kalau suatu negara dapat membangun industri yang canggih dan kompleks, maka kekayaan alam dimungkinkan untuk menyejahteraan rakyat secara lebih merata.

Data Harvard Growth Lab menunjukkan Indeks Kompleksitas Ekonomi (ECI) Indonesia tahun 2023 adalah -0,24 berada di peringkat 72 dari 145 negara, membaik dari peringkat 74 di tahun 2018 namun relatif masih tertinggal dibandingkan banyak negara lain. Diketahui bahwa hilirisasi ditempatkan sebagai kebijakan untuk keluar dari jebakan sebagai penjual bahan mentah saja. Dari sisi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, hilirisasi tampak sangat progresif. Ekonomi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, sebagai sentra nikel, tumbuh spektakuler, namun ironisnya kemiskinan di daerah ini masih juga tinggi. Ini menandakan bahwa hilirisasi belumlah menyejahterakan masyarakat luas, paradoks kelimpahan masih juga terjadi.

Hilirisasi yang inklusif dan menuju economic complexity hanya mungkin terjadi jika ada fondasi pengetahuan dan manusia yang berkualitas. Cina dirangkul erat sebagai investor utama hilirisasi sumber daya alam Indonesia, tetapi Indonesia luput belajar bagaimana negara tirai bambu ini menyiapkan pijakan kuat bagi aktivitas produksi mereka yang beragam dan canggih. Studi yang ada mencatat bahwa industri Cina tidak dibangun di atas pasir. Di tahun 1950-an, Cina telah mengubah total sistem pendidikan tingginya bukan hanya dengan membentuk pendidikan-pendidikan spesialis terutama teknik, pertanian, dan medis, tetapi juga sampai merelokasi pendidikan tinggi mendekati lokasi-lokasi produksi industri. Intervensi ini baru memberikan hasil di akhir 1970-an, ketika reformasi pasar dimulai, termasuk dari sisi mobilitas tenaga kerja, dan manfaatnya terus berlanjut justru sampai pada level daerah. Sedangkan pendidikan tinggi di Indonesia terus tersentral di Jawa dan kebijakannya pun masih terasa sporadis.

Implikasi kebijakannya adalah bahwa pendidikan tinggi dapat menjadi alat pembangunan berbasis wilayah. Namun transfer pengetahuan dan ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni hanya akan berdampak baik bila ada ekosistem bisnis yang memungkinkan perusahaan untuk tumbuh, melakukan rekrutmen tenaga kerja berkualitas, berinovasi serta berkompetisi secara sehat. Dan jejak kemajuan yang jauh lebih persisten dan sinambung justru datang dari investasi di sumber daya manusia, bukan dari subsidi atau relaksasi yang diberikan pemerintah kepada industri.

Dengan kata lain, mendorong economic complexity melalui hilirisasi sulit untuk terjadi secara substansial dan inklusif, bila tidak ditopang fondasi pengetahuan dan manusia yang ahli dan terampil. Hilirisasi hanya menjadi wajah baru dari pola ekstraksi lama. Bila masih doyan “menggali tanah” ketimbang “mengolah otak dan pengetahuan”, maka paradoks kelimpahan akan tetap menjadi kutukan tanpa ada penawarnya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem buka suara soal temuan beras impor ilegal 250 ton Sabang oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Ia menyangkal bahwa beras yang ditemukan Amran itu ilegal. Menurutnya impor dilakukan secara sah dan tidak ada aturan yang dilanggar.

Impor sudah dikoordinasikan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dengan pihak lintas sektor.

Kemudian impor itu sesuai aturan di UU Pemerintah Aceh Pasal 167 ayat (1) tentang Kawasan Bebas Sabang, Pasal 9 Ayat (6) tentang Pemasukan Barang Konsumsi dari Luar Daerah Pabean dan PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan kewenangan Pemerintah Daerah kepada Dewan Kawasan Sabang.

"Tidak ada regulasi yang dilanggar oleh BPKS dan pihak-pihak terkait lainnya dalam hal impor beras 250 ton tersebut," kata Mualem dalam keterangannya, Selasa (25/11).

Mualem beralasan kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi salah satu kebijakan transisi yang strategis yang berpihak kepada masyarakat setempat.

"Salah satu hal yang dihadapi oleh Pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini," katanya.

Mualem juga menyesalkan pernyataan Mentan Amran yang dinilai terlalu reaksioner dan minim sensitivitas daerah terkait kasus ini yang seakan-akan sebuah tindakan serius dan melawan undang-undang.

"Pernyataan ilegal yang disampaikan menteri Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Mualem juga mendesak Mentan untuk segera melakukan uji lab beras 250 ton tersebut sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang. 

Respons serupa juga disampaikan Kamar Dagang Industri (Kadin) Aceh. Ia berharap Amran dapat menghormati kewenangan terkait tata niaga di kawasan Bebas Sabang sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan.

"Kawasan Sabang adalah kawasan bebas tata niaga yang dilindungi oleh Undang-undang," kata Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal seperti dikutip dari Antara.

Seperti diketahui, Mentan menyebutkan sekitar 250 ton beras yang didatangkan dari Thailand ditampung di gudang beras milik pengusaha swasta di Kota Sabang ilegal, karena tidak ada persetujuan dari pemerintah pusat.

Iqbal menyampaikan kewenangan terkait tata niaga di kawasan bebas Sabang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (1) UU Nomor Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang serta Pasal 167 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Karena itu, pernyataan Mentan sangat tendensius dan sensitif bagi hubungan Aceh dengan pemerintah pusat. Apalagi saat ini sedang berprosesnya revisi UUPA," ujarnya.

Dari sisi investasi, menurut Iqbal, statement Mentan tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi khususnya di Aceh di tengah sedang gencarnya Gubernur Aceh saat menghadirkan investasi, termasuk ke Sabang.

a menjelaskan, masuknya beras tersebut ke Sabang sudah melalui proses perizinan yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

BPKS, kata dia, adalah lembaga pusat yang diberi kewenangan melalui UU 37 Tahun 2000, serta aturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang.

"Mengenai polemik ini, kita akan menyurati Presiden Prabowo terkait hambatan investasi di Kawasan Sabang serta arogansi Mentan yang mengangkangi kewenangan Aceh, khususnya di dalam kawasan bebas Sabang," demikian M Iqbal.

Bisnis.com, JAKARTA — Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa "Kekayaan itu dibentuk, bukan bawaan lahir"? Hal itu banyak benarnya, karena hampir 80% jutawan dan miliarder di Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka merintis usaha sendiri.

Banyak dari mereka tidak tumbuh dalam kekayaan atau punya keberuntungan dan hak istimewa. Banyak dari mereka yang berasal dari keluarga yang tergolong kelas menengah ke bawah.

Bagi yang menjadi pewaris pun tidak sekadar mewarisi dana perwalian, tetapi mereka membangun kepercayaan diri melalui disiplin, kegigihan, dan pilihan sehari-hari yang terakumulasi seiring waktu.

Dilansir Forbes, menurut Raj Tulshan, pendiri Loan Mantra, platform fintech dan konsultasi pinjaman, berikut ini lima ciri yang membedakan wirausahawan mandiri dan bagaimana Anda dapat menerapkannya pada kebiasaan bisnis Anda sendiri:

1. Memiliki pola pikir yang tepat, pola pikir jutawan

Membangun kekayaan dan bisnis dimulai secara internal, jauh sebelum tercatat di neraca. Para orang sukses punya keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa mereka mampu menciptakan nilai dalam industrinya, dan yakin bahwa kemunduran yang dialami hanyalah jalan memutar, bukan jalan buntu.

Pengusaha dan investor sukses sering kali memiliki keyakinan yang sama. Bahkan ketika mereka menghadapi kebangkrutan atau kegagalan bisnis, mereka bangkit lebih kuat karena mereka melihat diri mereka mampu membangun kembali. Mereka tetap kreatif dan lincah, dan yang terpenting, mereka tidak sekadar mengejar uang, tapi juga memupuk ketahanan.

2. Kecerdasan emosional, mengutamakan EQ daripada IQ.

Pengusaha mandiri sering kali memiliki beberapa ciri yang mengejutkan. Sebuah studi penting tahun 2022 meneliti hubungan antara Lima Dimensi Kepribadian Besar, yakni keterbukaan, kehati-hatian, ekstroversi, keramahan, dan neurotisisme, dengan individu berkekayaan bersih tinggi.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa "Kekayaan tinggi dikaitkan dengan Toleransi Risiko, Stabilitas Emosional, Keterbukaan, Ekstroversi, dan Kehati-hatian yang lebih tinggi."

Kecerdasan emosional, dan bukan hanya kecerdasan intelektual, dapat memainkan peran yang jauh lebih signifikan dalam menghasilkan kekayaan daripada yang disadari banyak orang.

Para jutawan dan miliarder selalu punya rasa ingin tahu, dikelilingi orang-orang cerdas, dan tahu cara membangun kepercayaan akan memenangkan persaingan jangka panjang dalam membangun bisnis, produk, atau merek mereka.

3. Fokus pada masa depan, pada kelimpahan, bukan kelangkaan

Salah satu pola pikir yang dibutuhkan adalah berhenti memandang peluang sebagai sesuatu yang terbatas. Pengusaha sukses seringkali beroperasi dengan pola pikir kelimpahan.

Alih-alih memperebutkan bagian kue yang lebih besar, mereka cenderung mengupayakan mengambil kue yang ada dan membuatnya menjadi lebih besar.

Pendekatan proaktif yang berfokus pada peluang dapat membantu para pendiri membangun kekayaan dan mengubah pesaing menjadi kolaborator.

4. Investor berkelanjutan, yang cerdaslah dalam mengelola uang

Banyak pengusaha dan investor otodidak yang terus-menerus berinvestasi ulang. Sebagian dari pendapatan mereka seringkali kembali ke bisnis, usaha baru, properti, atau aset lain yang nilainya meningkat. Rasa takut tidak mendikte keputusan keuangan mereka dan mereka memercayai matematika dan misinya.

Menurut Raj, investasi yang konsisten dan cerdas adalah cara kekayaan sejati tumbuh.

5. Pembelajar seumur hidup, mendedikasikan diri untuk terus membangun pengetahuan

Terakhir, orang-orang paling sukses yang memperlakukan pendidikan sebagai proyek seumur hidup. Mereka tidak puas hanya mengandalkan gelar. Mereka terus rajin membaca, menghadiri konferensi, mencari mentor, bertanya, dan tetap ingin tahu.

Pembelajaran berkelanjutan juga berarti bergabung dengan organisasi profesional, mencari rekan industri, dan selalu mengikuti tren pasar agar saya dapat membantu klien saya menavigasi tren mereka.

Perpaduan antara optimisme, ketekunan, kecerdasan emosional, pemikiran ke depan, dan rasa ingin belajar yang tak terpuaskan adalah pola pikir jutawan sejati. Ini bukan sihir, bukan keberuntungan, tapi adalah pekerjaan sehari-hari, yang dilakukan dan dipupuk selama puluhan tahun.

"Baik Anda sedang membangun bisnis pertama maupun mengembangkan bisnis kelima, saya mendorong Anda untuk mengadopsi sifat-sifat ini. Selain membantu Anda mengembangkan rekening bank, pola pikir ini juga dapat memperluas apa yang Anda yakini mungkin," ungkap Raj Tulshan.