Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) memperingatkan fase baru El Nino berpotensi mulai berkembang dalam beberapa pekan ke depan.

Indonesia bersama sejumlah negara Asia Tenggara dipetakan sebagai kawasan dengan risiko tinggi mengalami kekeringan pertanian yang dapat menekan produksi pangan.

Dalam analisis terbarunya, FAO menyebut, risiko kekeringan tertinggi terkonsentrasi di kawasan Sahel Afrika, Afrika bagian selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara, serta Koridor Kering Amerika Tengah dan Karibia.

Di sejumlah wilayah tersebut, probabilitas terjadinya kekeringan pada lahan pertanian dan padang penggembalaan diperkirakan melebihi 50%.

Pemetaan tersebut disusun menggunakan Agricultural Stress Index System (ASIS) yang memanfaatkan citra satelit historis selama 41 tahun untuk menganalisis dampak kejadian El Niño Southern Oscillation (ENSO) berkekuatan kuat hingga sangat kuat terhadap sektor pertanian.

FAO menilai banyak wilayah yang kini kembali masuk kategori berisiko merupakan daerah yang terdampak berat pada peristiwa El Niño 2015–2016 maupun 2023–2024.

Siklus tersebut menyebabkan gagal panen, kematian ternak, meningkatnya utang rumah tangga, hingga perpindahan penduduk akibat krisis pangan dan air.

Pada episode El Niño 2015–2016, lebih dari 60 juta orang terdampak dan memicu kebutuhan bantuan kemanusiaan senilai sekitar US$5 miliar di 23 negara.

Kepala Sumber Daya Alam FAO Jorge Alvar-Beltrán mengatakan, ancaman El Niño kali ini berpotensi lebih besar karena terjadi ketika suhu rata-rata global berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan siklus sebelumnya, sementara konflik dan kerawanan pangan masih berlangsung di banyak negara.

"Ini tidak seperti El Niño sebelumnya. Planet ini jauh lebih hangat saat ini, dan dengan konflik serta kerawanan pangan yang meluas, fase baru ini akan paling berdampak di tempat-tempat yang sudah rentan dan memiliki kapasitas penanggulangan yang terbatas," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (30/6/2026)

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, FAO bersama World Food Programme (WFP) meluncurkan seruan aksi antisipatif senilai US$202 juta guna melindungi sekitar 8,8 juta penduduk di 22 negara yang dinilai paling rentan.

Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung petani dan peternak, menyalurkan bantuan tunai sebelum bencana terjadi, serta memperkuat sistem peringatan dini menghadapi kekeringan, banjir, dan badai.

FAO memperkirakan lebih dari 80% dampak kekeringan terhadap sektor pertanian akan terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah yang masih bergantung pada pertanian tadah hujan serta memiliki kapasitas adaptasi yang terbatas.

Di Asia, kawasan yang diperkirakan menghadapi tekanan terbesar meliputi:

• Pakistan

• India

• Myanmar

• Thailand

• Kamboja

• Vietnam

• Filipina

• Indonesia

• Timor-Leste

Pelemahan curah hujan di wilayah tersebut berpotensi menekan produksi komoditas pangan utama, terutama padi dan jagung, yang berperan penting bagi konsumsi domestik maupun perdagangan pangan global.

FAO mengingatkan pengalaman El Niño 2015 menunjukkan penurunan produksi padi dan jagung di sejumlah negara produsen utama sempat memicu kenaikan harga pangan dunia.

Selain itu, sejumlah negara yang kini diproyeksikan menghadapi risiko tinggi juga beririsan dengan kawasan yang telah masuk dalam daftar Hunger Hotspots FAO-WFP, memperlihatkan semakin kuatnya keterkaitan antara perubahan iklim, konflik, dan tekanan ekonomi terhadap ketahanan pangan global.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga kopi arabika kembali menguat setelah hujan lebat menghambat proses panen di Brasil, produsen kopi terbesar dunia.

Gangguan tersebut memicu kekhawatiran terhadap pasokan jangka pendek, meski prospek produksi global masih menunjukkan potensi surplus yang dapat membatasi kenaikan harga.

Mengutip Barchart, penguatan harga dipicu sentimen curah hujan yang jauh di atas normal di Minas Gerais, wilayah penghasil kopi terbesar Brasil.

Data Somar Meteorologia menunjukkan curah hujan selama sepekan hingga 28 Juni mencapai 31,3 milimeter atau sekitar 1.956% di atas rata-rata historis.

Curah hujan yang tinggi menghambat aktivitas panen sekaligus berpotensi menurunkan kualitas biji kopi sehingga mendorong kenaikan harga arabika di pasar internasional.

Di sisi lain, harga kopi robusta bergerak melemah seiring dengan membaiknya pasokan. Persediaan robusta di gudang Intercontinental Exchange (ICE) meningkat ke level tertinggi dalam sekitar 2,75 bulan sehingga meredakan kekhawatiran terhadap pasokan komoditas tersebut.

Dalam dua pekan terakhir, harga kopi dunia sempat melonjak cukup tajam. Arabika menyentuh level tertinggi dalam sekitar satu setengah bulan, sedangkan robusta mencapai posisi tertinggi dalam sekitar empat setengah bulan sebelum akhirnya terkoreksi.

Penguatan harga arabika juga ditopang terus menurunnya persediaan di gudang ICE. Hingga awal pekan ini, stok arabika turun menjadi sekitar 380.534 karung atau level terendah dalam lebih dari dua tahun.

Pelaku pasar juga mulai mencermati potensi dampak El Niño terhadap musim tanam berikutnya di Brasil. Fenomena tersebut dikhawatirkan menunda datangnya hujan pada September hingga Oktober, periode penting pembungaan tanaman kopi yang akan menentukan produksi musim 2026/2027.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat (NOAA) memperkirakan peluang terjadinya El Niño kuat tahun ini meningkat.

Sementara itu, Badan Meteorologi Jepang telah mengonfirmasi terbentuknya fenomena El Niño di kawasan Pasifik ekuator sejak pertengahan Juni.

Meski demikian, prospek produksi global masih menjadi faktor penahan kenaikan harga. Layanan Pertanian Luar Negeri (FAS) Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi kopi Brasil pada musim 2026/2027 mencapai rekor 71,9 juta karung atau meningkat sekitar 14% dibandingkan musim sebelumnya.

Rabobank juga menaikkan proyeksi surplus kopi arabika global musim 2026/2027 menjadi 9,5 juta karung dari estimasi sebelumnya 7 juta karung, mengindikasikan pasokan masih berpotensi mencukupi permintaan dalam jangka menengah.

Dari sisi perdagangan, ekspor kopi Brasil tetap menunjukkan tren positif. Cecafe melaporkan ekspor kopi hijau Brasil pada Mei meningkat 4,2% secara tahunan menjadi 2,73 juta karung.

Tekanan terhadap harga robusta juga berasal dari Vietnam sebagai produsen utama dunia. Kantor Statistik Nasional Vietnam mencatat ekspor kopi sepanjang Januari–Mei 2026 meningkat 7,9% menjadi 922.000 ton. Produksi kopi negara tersebut pada musim 2025/2026 diperkirakan naik 6% menjadi 1,76 juta ton atau sekitar 29,4 juta karung, tertinggi dalam empat tahun terakhir.

Sementara itu, Organisasi Kopi Internasional (ICO) melaporkan ekspor kopi global sepanjang tahun pemasaran berjalan turun tipis 0,3% menjadi 138,66 juta karung.

USDA memperkirakan produksi kopi dunia pada musim 2025/2026 mencapai rekor 178,85 juta karung. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh produksi robusta, sementara produksi arabika diproyeksikan menurun.

Meski demikian, stok akhir kopi global diperkirakan turun menjadi sekitar 20,15 juta karung dari 21,31 juta karung pada musim sebelumnya, sehingga pasar diperkirakan masih akan sensitif terhadap setiap gangguan cuaca di negara-negara produsen utama.

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus menghadirkan kemudahan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk menjaga keaktifan kepesertaan dan memperoleh kepastian status kepesertaan sebelum mengakses layanan kesehatan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembaruan Program REHAB menjadi REHAB 3.0 dan menghadirkan PASTI JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan inovasi yang dihadirkan merupakan bagian dari komitmen BPJS Kesehatan untuk menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kemudahan dalam menjaga kepesertaan dan memperoleh informasi yang akurat menjadi faktor penting agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kendala administratif.

"BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan setiap peserta dapat mengakses Program JKN dengan lebih mudah dan memperoleh kepastian layanan. Melalui REHAB 3.0 dan PASTI JKN, kami ingin membantu peserta menjaga keaktifan kepesertaannya sekaligus memastikan status kepesertaan sebelum mengakses layanan kesehatan," ujar Pujo, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, REHAB 3.0 merupakan pembaruan dari Program REHAB yang telah membantu jutaan peserta menyelesaikan tunggakan iuran secara bertahap. Hingga Mei 2026, sebanyak 3,60 juta peserta telah mengikuti Program REHAB. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,24 juta peserta atau sekitar 62 persen berhasil mengaktifkan kembali kepesertaannya. Selain itu, program tersebut telah menghimpun penerimaan iuran sebesar Rp1,45 triliun, sementara 1,36 juta peserta lainnya masih menjalani proses pembayaran secara bertahap.

"Melalui REHAB 3.0, peserta kini memiliki fleksibilitas dalam menentukan skema pembayaran tunggakan, termasuk pilihan pembayaran harian maupun mingguan, sehingga keterbatasan kemampuan membayar tidak lagi menjadi penghalang untuk kembali memperoleh perlindungan JKN," tambah Pujo.

Untuk mempermudah akses layanan, pendaftaran REHAB 3.0 dapat dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari Aplikasi Mobile JKN, kantor cabang BPJS Kesehatan, hingga Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 0811 8 165 165. Beragam kanal tersebut diharapkan memberikan keleluasaan bagi peserta untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Selain memudahkan peserta menjaga keaktifan kepesertaan melalui REHAB 3.0, BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan untuk memastikan status kepesertaan melalui PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN. Melalui layanan ini, peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda) cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui menu Cek Keaktifan Peserta yang berada di laman resmi BPJS Kesehatan.

"Kami ingin memastikan peserta dapat dengan mudah mengetahui status keaktifannya kapan pun dan di mana pun, terutama saat akan mengakses layanan kesehatan," ujar Pujo.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan juga menerima dukungan dari sejumlah mitra perbankan, seperti Bank Nano Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BCA, SeaBank, MNC Bank, Bank Panin Syariah, dan Bank Aladin Syariah melalui penyerahan donasi Program Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan tersebut menjadi wujud kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan Program JKN sekaligus memperkuat semangat gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut.

"Keberhasilan Program JKN merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra yang telah memberikan dukungan melalui Program CSR. Kami berharap langkah bersama ini menjadi praktik baik yang bisa menginspirasi dunia usaha dan korporasi untuk turut mengambil bagian dalam memperkuat sistem jaminan sosial nasional," tutup Pujo.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan inovasi Rehab 3.0 dan PASTI JKN yang diluncurkan BPJS Kesehatan menjadi terobosan luar biasa bagi masyarakat. Melalui inovasi tersebut, masyarakat bisa membayar tunggakan iuran secara dicicil sesuai dengan kemampuan dan kembali menjadi peserta JKN aktif.

Bukan hanya itu, ia juga mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan atas inovasi PASTI JKN. Inovasi ini bisa membantu peserta, khususnya di segmen PBI JK dan PBPU yang dibayarkan pemerintah daerah untuk mengecek status keaktifannya hanya dengan memasukkan data NIK dan tanggal lahir.

"Capaian BPJS Kesehatan sudah banyak, begitu pula dengan tantangan yang dihadapi. Kolaborasi dan sinergi lintas lembaga perlu dilakukan agar Program JKN tetap sustain dan masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik," tegas Kunta.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengungkapkan bahwa El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Nino telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

Hal ini disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, dikutip Selasa (30/6/2026).

"El Nino ini fenomenanya terjadi kurang lebih selama 9 sampai 12 bulan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung berbagai kondisi, sehingga diperkirakan El Nino itu yang dimulai sejak bulan sekitar April atau Mei, bulan Mei ya, itu akan berakhir di bulan Mei tahun depan," ujarnya.

Namun demikian, Faisal mengungkapkan kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Dia menegaskan bahwa perlu dipahami El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

"Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan," jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, Faisal mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan."

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada tahun 2026.

Langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga potensi tekanan terhadap inflasi daerah.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan perkembangan terbaru fenomena El Niño 2026 beserta potensi dampaknya terhadap kondisi iklim nasional.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen, sehingga berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa selama puncak musim kemarau.

“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal.

Ia menjelaskan bahwa El Niño diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berarti Indonesia akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Menurut Faisal, wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Selain berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, BMKG mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik iklim yang beragam karena terbagi ke dalam 699 Zona Musim (ZOM), sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal memaparkan sejumlah rekomendasi mitigasi yang perlu dilakukan oleh berbagai sektor. Pada sektor pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah rawan.

Di wilayah perkotaan, BMKG mengingatkan pentingnya pengendalian emisi kendaraan, penguatan transportasi publik, pengembangan kawasan rendah emisi, serta pembatasan aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara memburuk akibat peningkatan konsentrasi polutan selama musim kemarau.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit terkait suhu panas ekstrem seperti heatstroke yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai negara.

BMKG juga menekankan pentingnya integrasi informasi iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan. Menurut Faisal, kemarau panjang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap stabilitas harga pangan dan inflasi daerah.

“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” ungkapnya.

Pada sektor energi, Faisal mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan informasi prediksi iklim guna menjaga keseimbangan kebutuhan listrik, irigasi pertanian, dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ketika El Niño berlangsung bersamaan dengan musim kemarau, volume tampungan air di bendungan dapat berkurang secara signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik tenaga air. Untuk itulah, diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif, termasuk penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi.

Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim secara berkelanjutan serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak El Niño 2026.

“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” pungkasnya.

Melalui penguatan informasi iklim dan koordinasi lintas sektor, BMKG berharap berbagai risiko yang ditimbulkan oleh El Niño dapat diantisipasi sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat, ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan pembangunan daerah dapat diminimalkan.

JAKARTA - Mahasiswa Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menghadirkan inovasi DNF@S-MSN-CS smart delivery pesticide berbasis teknologi nano. Inovasi ini pun mempunyai sejumlah keunggulan untuk dunia pertanian .

Peneliti DNF@S-MSN-CS Putri Mulia Hafiy Dzikrullah memaparkan bahwa pestisida jenis dinotefuran masih memiliki sejumlah keterbatasan. Selain mudah rusak akibat paparan sinar UV, pestisida juga rentan tercuci oleh air hujan sehingga mengurangi efektivitasnya. “Kondisi tersebut diperparah dengan pelepasan bahan aktif yang cenderung berlangsung secara tidak terkontrol,” urai Fide, melalui siaran pers, Senin (29/6/2026).

Sebagai jawaban akan tantangan tersebut, DNF@S-MSN-CS memodifikasi bahan aktif pestisida di pasaran dengan formulasi nano. Fide menyebutkan bahwa salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah penggunaan kitosan sebagai coating serta silika sebagai pembawa bahan aktif.

“Struktur ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap paparan UV dan air hujan,” lanjut mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri (DTKI) ITS ini.

Selain itu, lanjut Fide, bentuk formulasi dibuat dalam partikel halus menyerupai pasir. Menurut Fide, hal ini memungkinkan distribusi bahan aktif lebih merata dan lebih melekat di tanaman. Dengan pendekatan ini, satu kali penyemprotan dapat memberikan efektivitas yang lebih optimal dibandingkan formulasi konvensional.

Kepala Seksi Pelayanan Teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur Ari Ika Sari menyampaikan antusiasmenya terhadap inovasi ini. Ia menilai inovasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan pestisida. “Minimnya penggunaan pestisida tentu dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan,” ungkap Ari.

Selain untuk pestisida, Ari menilai teknologi nano memiliki peluang pemanfaatan yang lebih luas di sektor pertanian. Ari menjelaskan bahwa konsep serupa berpotensi diterapkan pada agen pengendali hayati hingga zat pengatur tumbuh tanaman.

Dengan pengembangan smart nano pesticide delivery system tersebut, diharapkan dapat lahir solusi pengendalian hama yang lebih efisien sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan.

Sementara itu, dosen pembimbing penelitian Nurul Faizah menyampaikan bahwa pengembangan inovasi tersebut juga sejalan dengan identitas pendidikan vokasi yang menekankan penerapan ilmu.

Faizah berharap penelitian ini tidak berhenti pada tahap laboratorium saja, melainkan dapat dilanjutkan menuju uji komersial.

“Hal ini bertujuan supaya hasil riset dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” harap dosen DTKI ITS ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi lebih panjang akibat pengaruh fenomena iklim El Nino.

Keyakinan tersebut ditopang oleh surplus produksi beras, tingginya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta langkah mitigasi yang telah disiapkan sejak dini.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), terutama stok beras yang dikelola Perum Bulog, sekaligus memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan selama musim kemarau.

Menurutnya, hingga saat ini kondisi cuaca belum memberikan dampak signifikan terhadap pertanaman sehingga target peningkatan produksi pangan masih dapat dicapai. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan mendorong petani menyesuaikan pola tanam sesuai perkembangan kondisi iklim.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG dan sudah menyosialisasikan pola tanam sesuai anjuran pemerintah," ujar Sarwo dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/6/2026).

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Bapanas, produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Juni 2026 diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi sebesar 15,4 juta ton. Dengan demikian, pada semester pertama tahun ini diperkirakan terjadi surplus sekitar 3,7 juta ton.

Surplus tersebut sebagian besar telah dikonversi menjadi Cadangan Beras Pemerintah melalui penyerapan gabah dan beras oleh Bulog. Hingga 26 Juni 2026, Bulog telah menyerap setara beras sekitar 3,2 juta ton dari petani.

Di sisi lain, realisasi penyaluran CBP melalui berbagai program pemerintah telah mencapai sekitar 1,07 juta ton. Meski demikian, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog masih mencapai sekitar 5,17 juta ton atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah belajar dari pengalaman menghadapi El Niño pada 2023 sehingga berbagai langkah antisipasi telah dilakukan lebih awal, terutama melalui penguatan stok pangan nasional.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita tahun 2023, Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insyaallah aman sampai Desember, bahkan sampai Mei tahun depan pun cukup," kata Amran.

Bapanas memperkirakan neraca sampai akhir 2026 masih mencatat stok beras nasional sekitar 16,24 juta ton. Angka tersebut berasal dari stok awal tahun sebesar 12,54 juta ton ditambah proyeksi produksi sepanjang tahun sebesar 34,76 juta ton, kemudian dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi tersebut, persediaan beras nasional diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi hingga sekitar lima bulan pada 2027 sebelum kembali diperkuat oleh panen raya yang diperkirakan berlangsung pada Maret hingga April tahun depan.

Optimisme pemerintah tersebut muncul di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap potensi El Nino yang diperkirakan memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Pemerintah menilai keberhasilan menjaga produksi, memperkuat cadangan pangan, dan memastikan distribusi tetap berjalan akan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sepanjang semester II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan musim kemarau 2026 berpotensi berlangsung lebih panjang dan lebih kering dibandingkan kondisi normal seiring meningkatnya peluang El Nino yang diperkirakan bertahan hingga awal 2027.

Berdasarkan Prediksi Musim Kemarau Tahun 2026 di Indonesia Pemutakhiran Juni 2026, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan terjadi pada Agustus 2026. Pada periode tersebut, sebanyak 369 zona musim (ZOM) atau sekitar 48,84% luas daratan Indonesia diperkirakan memasuki puncak kemarau.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi sejak dini agar dampaknya terhadap ketersediaan air, kesehatan masyarakat, serta berbagai sektor ekonomi dapat diminimalkan.

Adapun, wilayah yang diperkirakan mengalami puncak kemarau pada Agustus meliputi:

• Sumatra bagian tengah

• Sebagian besar Pulau Jawa

• Bali

• Nusa Tenggara Barat

• Sebagian Nusa Tenggara Timur

• Sebagian besar Kalimantan

• Sebagian Sulawesi

• Sebagian Maluku dan Maluku Utara

• Sebagian besar Papua.

Sebelumnya, puncak kemarau pada Juli diperkirakan terjadi di 83 ZOM atau sekitar 12,26% luas daratan Indonesia, meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, serta sebagian Papua.

Selanjutnya, pada September, sebanyak 169 ZOM atau sekitar 25,41% luas daratan diperkirakan mencapai puncak kemarau, terutama di Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Pegunungan.

BMKG menyebutkan, hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM atau sekitar 11,83% luas daratan Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah menjadi 198 ZOM atau sekitar 31,60% luas daratan pada Juni, serta 66 ZOM atau sekitar 7,28% wilayah pada Juli.

BMKG juga memperkirakan awal musim kemarau tahun ini datang lebih cepat dibandingkan kondisi normal di 308 ZOM yang mencakup sekitar 39,77% luas daratan Indonesia.

Selain itu, sebanyak 482 ZOM atau sekitar 56,18% luas daratan diprediksi mengalami curah hujan di bawah normal sehingga berpotensi lebih kering dibandingkan kondisi klimatologisnya.

Menurut BMKG, sebagian besar musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung selama 10 hingga 21 dasarian. Durasi tersebut diproyeksikan lebih panjang dari kondisi normal di 437 ZOM atau sekitar 48,77% luas daratan Indonesia.

BMKG juga memperbarui proyeksi perkembangan El Niño. Berdasarkan pemantauan hingga pertengahan Mei 2026, indeks ENSO telah melewati ambang fase netral selama lima dasarian.

Peluang terbentuknya El Niño lemah diperkirakan mencapai 100%, sementara peluang El Niño dengan intensitas moderat sebesar 98% dan kategori kuat mencapai 62%.

BMKG memperkirakan pengaruh El Niño terhadap Indonesia akan berlangsung bersamaan dengan musim kemarau hingga sekitar pertengahan Oktober 2026, sehingga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah wilayah.

Karena itu, BMKG mengimbau pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan melakukan langkah antisipasi sejak dini, terutama dalam menjaga ketersediaan air, mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mengantisipasi dampaknya terhadap sektor pertanian dan kebutuhan masyarakat.

Dari kampus lahir inovasi, teknologi, dan generasi yang menentukan masa depan bangsa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) memperkuat kolaborasi percepatan inovasi, riset, dan hilirisasi pertanian sehingga mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

“Kita membutuhkan kampus, pemerintah, dan dunia usaha berjalan bersama. Hasil penelitian harus turun ke masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” kata Mentan di Jakarta, Senin.

Pertemuan yang digelar sejak pagi pukul 06.00 WIB di kediamannya, di Jakarta, turut dihadiri Rektor UGM Prof. Ova Emilia, wakil rektor, dekan, guru besar, peneliti, kepala pusat studi, dosen, hingga mahasiswa klaster agro itu difokuskan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat inovasi dan hilirisasi pertanian menuju swasembada pangan.

Dalam pertemuan tersebut, Mentan menegaskan perguruan tinggi merupakan mitra strategis pemerintah dalam melahirkan inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan sektor pertanian nasional.

“Dari kampus lahir inovasi, teknologi, dan generasi yang menentukan masa depan bangsa,” ujar Mentan.

Menurutnya, pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Diperlukan sinergi yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha melalui pendekatan triple helix agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, Amran mengajak UGM memperluas kolaborasi di berbagai subsektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan.

Secara khusus, ia mendorong pengembangan komoditas strategis seperti kedelai dan bawang putih untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk penguatan riset bawang putih di Temanggung yang merupakan salah satu sentra produksi nasional.

Di sektor peternakan, Mentan juga mendorong pengembangan teknologi semen beku dan persilangan sapi Belgian Blue dengan Brahman guna menghasilkan ternak berproduktivitas tinggi.

“Kembangkan semen beku dan persilangan sapi agar menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ini akan menjadi lompatan besar bagi peternakan Indonesia,” katanya.

Mentan menekankan hilirisasi hasil riset harus menjadi prioritas perguruan tinggi. Menurutnya, penelitian tidak boleh berhenti menjadi publikasi ilmiah, tetapi harus mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan petani.

“Lakukan penelitian yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian jangan hanya menjadi Scopus, tetapi harus memberikan manfaat bagi rakyat,” tegasnya.

Ia menegaskan visi besar Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan, meningkatkan produksi protein nasional, serta mengembangkan biodiesel dan bioetanol hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Mentan Amran yang menghadirkan seluruh unsur universitas dalam satu forum diskusi strategis.

“Selama saya menjabat, ini merupakan diskusi yang sangat lengkap bersama seorang menteri. Peneliti, pusat studi, dosen, hingga mahasiswa hadir bersama membahas masa depan pertanian Indonesia,” ujarnya.

Ia menegaskan UGM siap mendukung agenda pembangunan pertanian nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi lintas disiplin.

“Kami siap mendukung apa yang telah disampaikan Bapak Menteri. Apa yang menjadi visi Kementerian Pertanian sejalan dengan semangat UGM untuk menghadirkan riset yang berdampak bagi masyarakat,” kata Rektor UGM.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ancaman El Nino yang diperkirakan terjadi pada puncak musim kemarau Juli hingga September 2026 diyakini tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional karena pemerintah memastikan stok beras Indonesia berada pada level yang sangat aman.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jauh sebelum potensi El Nino muncul, sehingga cadangan beras dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tahun depan.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insyaallah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," kata Amran dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Optimisme tersebut didukung proyeksi neraca pangan nasional yang menunjukkan stok beras pada akhir 2026 diperkirakan mencapai 16,24 juta ton setelah memperhitungkan stok awal tahun, produksi nasional, dan kebutuhan konsumsi sepanjang tahun.

Cadangan tersebut berasal dari stok awal 2026 sebesar 12,54 juta ton yang ditambah proyeksi produksi beras mencapai 34,76 juta ton, sementara total kebutuhan konsumsi nasional diperkirakan sekitar 31,1 juta ton.

Dengan proyeksi stok akhir tahun sebesar 16,24 juta ton, Indonesia diperkirakan masih memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama sekitar lima bulan pada 2027.

Pemerintah juga memastikan dampak El Nino hingga saat ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas pertanian di berbagai daerah.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, mengatakan perkembangan musim masih relatif normal sehingga proses tanam dan produksi pangan tetap berjalan sesuai target.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG kaitan dengan perubahan cuaca dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," ujar Sarwo Edhy.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan hingga Juni 2026, produksi beras nasional selama semester pertama diperkirakan mencapai 19,2 juta ton, lebih tinggi dibanding kebutuhan konsumsi masyarakat yang berada di kisaran 15,4 juta ton.

Surplus sekitar 3,7 juta ton tersebut sebagian besar telah dikonversi menjadi Cadangan Beras Pemerintah melalui penyerapan hasil panen petani oleh Perum Bulog.

Hingga 26 Juni 2026, Bulog telah menyerap setara 3,2 juta ton beras dari produksi dalam negeri, sementara penyaluran Cadangan Beras Pemerintah kepada masyarakat telah mencapai sekitar 1,07 juta ton melalui berbagai program pemerintah.

Saat ini, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog juga masih mencapai sekitar 5,17 juta ton, sehingga menjadi salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional dalam menghadapi potensi gangguan cuaca akibat El Nino.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut bahwa fenomena El Nino belum memberikan dampak signifikan pada produktivitas pertanaman pangan. Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy mengatakan progres pertanaman pangan masih tumbuh baik.

Menurutnya, kesiapan stok pangan Indonesia juga berada di status yang cukup kuat. Pemerintah telah memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), terutama stok beras. Termasuk pula stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola masing-masing pemerintah daerah.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai. Kita selalu koordinasi dengan BMKG kaitan dengan perubahan cuaca dan kita juga sudah sosialisasi ke para petani untuk melakukan pola tanam sesuai dengan anjuran dari pemerintah," kata Sarwo dalam keterangan resminya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Sarwo, pemerintah telah melakukan langkah antisipatif sejak dini untuk menghadapi potensi dampak El Nino, terutama di wilayah-wilayah yang diperkirakan mengalami defisit produksi.

Ia menjelaskan, pemerintah telah memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di tingkat pusat maupun Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang dikelola oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," katanya.

Sarwo menambahkan, sampai Juni ini, berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas menunjukkan total produksi beras selama setengah tahun ini dapat mencapai 19,2 juta ton. Ini masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional Januari-Juni yang diperkirakan berada di angka 15,4 juta ton.

Proyeksi surplus produksi terhadap konsumsi beras sebanyak 3,7 juta ton tersebut pun sebagian besar telah dikonversi menjadi stok CBP melalui serapan Bulog. Dari awal tahun sampai 26 Juni, Bulog telah melaksanakan penyerapan setara beras sebanyak 3,2 juta ton.

Selanjutnya, realisasi penyaluran CBP ke masyarakat pun sampai 26 Juni telah menyentuh angka total 1,07 juta ton melalui berbagai program. Sementara total stok beras pemerintah yang disimpan Bulog masih ada di angka yang cukup besar, yakni 5,17 juta ton.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian (Mentan) optimis stok beras Indonesia mencukupi sampai Mei tahun depan. Indonesia sudah bersiap jauh-jauh hari untuk menghadapi El Nino di tahun ini.

"Kami memang sudah siapkan jauh hari sebelumnya menghadapi El Nino. Dulu pengalaman kita (El Nino) tahun 2023. Alhamdulillah kita lolos. Stok beras kita tertinggi sepanjang sejarah. Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. (Bahkan) beras kita sudah sampai Mei pun cukup. Jadi tidak masalah," ucap Amran. (Wahyu Dwi Anggoro)

Bisnis.com, PEKANBARU — Hamparan gambut yang membentang di lebih dari separuh wilayah Riau menghadapi ancaman serius seiring dengan meningkatnya peluang terjadinya El Nino pada 2026.

Di tengah potensi kemarau yang lebih panjang dan kering, ekosistem gambut di daerah ini dinilai belum siap menghadapi tekanan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan muka tanah (subsiden), hingga peningkatan emisi karbon.

Kekhawatiran itu muncul setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi peluang El Nino pada 2026 terus meningkat. Dalam pemutakhiran musim kemarau Juni 2026, BMKG menyebut indeks El Nino-Southern Oscillation (ENSO) telah keluar dari fase netral. Peluang terjadinya El Nino lemah mencapai 100%, El Nino moderat 98%, dan El Nino kuat 62%.

BMKG juga memperkirakan sekitar 56,18% wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dibandingkan kondisi normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Kepala Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan (PUI GK) Universitas Riau, Sigit Sutikno, menjelaskan El Nino merupakan anomali iklim yang menyebabkan curah hujan di Indonesia berkurang karena massa hujan bergeser ke Samudra Pasifik. Akibatnya, musim kemarau yang umumnya berlangsung sekitar enam bulan dapat memanjang hingga sembilan bulan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi gambut Riau yang didominasi tipe ombrogen, yakni gambut yang sepenuhnya bergantung pada air hujan untuk menjaga kelembapannya. Ketika hujan berkurang, cadangan air di dalam gambut ikut menurun sehingga daya tahannya terhadap kekeringan makin melemah.

"Ketika hujannya itu jadi berkurang, tentu suplai air juga berkurang. Dampaknya sangat buruk bagi gambut. Kalau gambut mengering, paling tidak ada tiga risiko besar, yaitu kebakaran, ambles atau subsiden, serta peningkatan emisi karbon," ujarnya.

Sutikno mengatakan kondisi gambut Riau saat ini belum cukup siap menghadapi skenario kemarau panjang. Penyebabnya bukan semata karena El Nino, tetapi juga perubahan bentang alam akibat konversi lahan menjadi perkebunan yang disertai pembangunan kanal. Kanal-kanal tersebut mempercepat aliran air keluar menuju sungai maupun laut sehingga kemampuan gambut menyimpan air terus menurun.

Padahal, kata dia, ketika musim hujan tiba, air seharusnya dipertahankan selama mungkin agar dapat menjadi cadangan ketika kemarau berlangsung lebih lama. Salah satu upaya yang diperlukan adalah membangun sekat kanal sehingga air tidak langsung terbuang keluar dari kawasan gambut.

"Menampungnya dengan kita membuat sekat kanal supaya air tidak langsung mengalir habis ke sungai atau laut," katanya.

Ia menegaskan kesiapsiagaan menghadapi El Nino seharusnya dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Upaya mitigasi tidak bisa menunggu hingga kondisi gambut mulai mengering.

"Kalau ditanya apakah gambut kita siap menghadapi El Nino, jawabannya tidak. Kalau ingin melakukan mitigasi, seharusnya dimulai sejak awal tahun," tegasnya.

Kerentanan Beragam

Meski demikian, Sutikno menilai tingkat kerentanan gambut di Riau tidak bisa disamaratakan. Ada kawasan yang masih relatif terjaga, ada yang kritis, hingga sangat kritis.

Wilayah dengan kondisi paling rentan berada di pulau-pulau gambut pesisir, seperti Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, Pulau Padang, Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, dan Pulau Mendol. Dibandingkan hamparan gambut di daratan Sumatra, luas kawasan gambut di pulau-pulau tersebut jauh lebih kecil sehingga kapasitasnya menyimpan air juga lebih terbatas.

Ia mengibaratkan gambut sebagai reservoir atau penampung air alami di bawah permukaan tanah. Makin kecil luas kawasan gambut, makin sedikit air yang dapat disimpan. Kondisi itu diperparah dengan keberadaan kanal yang mengalirkan air ke berbagai arah hingga akhirnya bermuara ke laut, sehingga pulau-pulau gambut lebih cepat kehilangan cadangan air.

Karakter tersebut, menurut Sutikno, membuat pulau-pulau gambut menjadi lokasi yang paling sering mengalami karhutla. Selain cepat mengering, akses menuju lokasi kebakaran juga relatif sulit sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama.

Karena itu, ia menilai kawasan gambut pesisir semestinya menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan karhutla di Riau. Apalagi, berdasarkan analisis terhadap data kebakaran selama dua dekade terakhir, puncak kebakaran di pulau-pulau gambut hampir selalu terjadi pada Februari hingga Maret.

"Dalam dua puluh tahun terakhir, pulau gambut mengalami kebakaran paling parah pada Februari dan Maret. Ini seharusnya menjadi panduan bagi pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan pada periode tersebut," ujarnya.

Selain pulau gambut, kawasan gambut di daratan Sumatra yang telah dikonversi menjadi perkebunan maupun hutan tanaman industri dan disertai kanalisasi juga masuk kategori kritis, terutama apabila tata kelola airnya tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, kawasan gambut yang masih terjaga, seperti area konservasi di Semenanjung Kampar dan sejumlah kawasan cagar biosfer, dinilai memiliki kemampuan menyimpan air yang jauh lebih baik sehingga relatif lebih tahan menghadapi kemarau panjang.

"Kalau kawasan gambutnya masih terjaga, justru lebih sering menghadapi banjir daripada kekeringan. Kawasan seperti itu tidak terlalu khawatir menghadapi El Nino yang panjang," kata Sutikno.