Bisnis.com, JAKARTA - Kepastian jadwal pelayanan adalah salah satu hal yang paling banyak ditanyakan peserta JKN saat mengakses layanan di rumah sakit, termasuk pada saat kontrol. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa peserta JKN yang hendak kontrol ke dokter, perlu membawa surat kontrol sebagai salah satu syaratnya.
Menurut Rizzky, surat kontrol diterbitkan oleh fasilitas kesehatan sesuai saran dokter penanggung jawab pasien dan memuat jadwal kunjungan kontrol berikutnya yang harus diikuti peserta. Surat kontrol ini juga sekaligus bertujuan untuk menjamin keberlanjutan perawatan peserta sesuai kebutuhan medis yang ditetapkan dokter penanggung jawab pasien.
“Tujuan penerbitan surat kontrol adalah untuk memberikan kepastian jadwal pelayanan bagi peserta JKN yang memerlukan kontrol lanjutan, baik setelah menjalani rawat inap maupun berdasarkan hasil pemeriksaan dokter setelah pelayanan rawat jalan. Dengan adanya jadwal yang jelas, peserta dapat memperoleh pelayanan sesuai rencana perawatan yang telah ditetapkan dokter,” ujar Rizzky.
Ia menjelaskan, terdapat dua kondisi yang menjadi dasar penerbitan surat kontrol. Pertama, peserta yang telah menyelesaikan perawatan rawat inap namun masih memerlukan pemantauan lanjutan akan diberikan surat kontrol untuk pelayanan rawat jalan sesuai jadwal yang ditentukan dokter. Kedua, peserta yang menjalani pelayanan rawat jalan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter masih memerlukan kontrol lanjutan juga akan diberikan surat kontrol yang memuat jadwal kunjungan berikutnya.
"Jadwal kontrol yang tercantum dalam surat kontrol merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan pertimbangan medis dokter penanggung jawab pasien. Karena itu, jadwal kontrol dapat berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Pada pelayanan rawat jalan, dokter akan menyampaikan apakah peserta masih memerlukan kontrol lanjutan atau perawatannya telah selesai. Sementara bagi peserta yang selesai menjalani rawat inap, dokter juga akan memberikan edukasi mengenai tindak lanjut perawatan, termasuk jadwal kontrol apabila masih diperlukan pemantauan lebih lanjut,” jelas Rizzky.
Lebih lanjut, Rizzky menjelaskan bahwa surat kontrol berlaku untuk satu kali kunjungan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokter peserta masih memerlukan kontrol lanjutan, maka surat kontrol dapat diterbitkan kembali sesuai kebutuhan medis peserta dan masa berlaku rujukan yang dimiliki.
"Seharusnya surat kontrol diterbitkan sebelum pelayanan kontrol diberikan, sebagai upaya menjaga kesinambungan pelayanan serta memberikan kepastian pelayanan kepada pasien.
Setelah mendapatkan pelayanan dari dokter, kontrol selanjutnya dapat dijadwalkan paling cepat pada hari berikutnya sesuai rekomendasi dokter penanggung jawab pasien," tambah Rizzky.
Dalam pelaksanaannya, peserta wajib datang sesuai tanggal kontrol yang telah ditetapkan. Rizzky menuturkan, apabila terdapat kebutuhan untuk mengubah jadwal kunjungan, peserta dapat berkoordinasi dengan petugas fasilitas kesehatan dengan tetap memperhatikan jadwal praktik dokter penanggung jawab pasien.
“Kepastian jadwal kontrol tidak hanya memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengakses pelayanan lanjutan, tetapi juga mendukung kesinambungan terapi dan pemantauan kondisi kesehatan peserta. Di sisi lain, rumah sakit dapat mengelola kapasitas layanan secara lebih terencana sehingga pelayanan kepada peserta dapat berjalan lebih optimal,” ungkap Rizzky.
Jadwal kontrol ditetapkan berdasarkan pertimbangan medis dokter penanggung jawab peserta JKN dan bukan semata-mata ketentuan administratif. Rizzky menjelaskan, tujuannya adalah memastikan peserta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan medisnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dokter RSCM, Parintosa Atmodiwirjo mengungkap aktivis Kontras Andrie Yunus sudah tidak menjalani rawat inap di Rumah Sakit sejak Kamis (16/4/2026).

Hal itu disampaikan Parintosa saat dihadirkan oditur militer sebagai ahli kasus penyiraman air keras di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Mulanya, pengacara empat terdakwa penyiraman air keras menanyakan soal kondisi penanganan medis Andrie Yunus. Setelah itu, Parintosa melihat catatan medis Andrie Yunus.

"Saudara AY sudah rawat jalan jadi sudah rawat jalan," ujar Parintosa.

Setelah itu, kubu terdakwa mempertanyakan soal alasan Andrie Yunus tidak bisa menghadiri persidangan meski sudah keluar dari rumah sakit.

Dalam hal ini, Parintosa menyatakan pasien dengan kondisi luka seperti Andrie Yunus tidak serta-merta bebas keluar meski sudah tidak rawat inap. Oleh sebab itu, Parintosa menyarankan agar Andrie Yunus tempat rawat jalan harus mirip dengan kondisi saat menjalani rawat inap.

"Jadi kalau di rumah pun aktivitas seperti aktivitas ketika dirawat. Dengan jumlah kunjungan yang hampir sama seperti waktu dirawat. Itu yang kami sarankan," imbuhnya.

Dia menambahkan, jika Andrie Yunus bebas keluar dengan mengesampingkan anjuran dokter, maka hal tersebut bisa berisiko terhadap pemulihan Andrie pasca menjalani operasi.

"Jadi kalau memang itu dilanggar maka ada risikonya. Risiko terjadi kegagalan dalam cangkok kulit dan sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia menyampaikan produk asuransi kesehatannya saat ini banyak dimiliki segmen usia produktif di akhir 30-an hingga 40 tahun ke atas.

SVP Marketing & Corporate Planning Tokio Marine Life Alexander Mahendrawan menjelaskan kelompok tersebut umumnya memiliki kesadaran kesehatan yang lebih tinggi.

“Serta kondisi finansial yang relatif lebih mapan, sehingga lebih siap memiliki perlindungan kesehatan bagi diri sendiri dan keluarga,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (13/2/2026).

Adapun, secara umum Alexander menyebut tren klaim asuransi kesehatan di perusahaan masih berada dalam batas wajar dan sejalan dengan pertumbuhan bisnis perusahaan, khususnya pada portofolio asuransi kesehatan kumpulan.

Berdasarkan data internal perusahaan, imbuhnya, jenis klaim yang paling banyak diajukan adalah layanan rawat inap (inpatient) dan diikuti oleh klaim rawat jalan (outpatient).

Untuk menjaga keseimbangan rasio klaim asuransi kesehatan, Tokio Marine Life konsisten mengevaluasi portofolio secara berkala untuk menjaga keberlanjutan produk, termasuk penyesuaian harga (repricing) yang dilakukan secara selektif dan dalam batas kewajaran, dengan tetap memperhatikan hak nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan polis yang berlaku.

“Selain itu, perusahaan mengembangkan produk dengan struktur manfaat yang lebih seimbang melalui penerapan mekanisme co-sharing, deductible, serta no-claim discount, yang dirancang untuk mendorong penggunaan manfaat secara bertanggung jawab tanpa mengurangi kualitas perlindungan dan pelayanan kepada nasabah,” jelasnya.

Tidak sampai di situ, perusahaan turut aktif meningkatkan literasi kesehatan melalui kerja sama dengan 11 grup rumah sakit. Dari sisi layanan, perusahaan bekerja sama dengan lebih dari 8.000 institusi layanan kesehatan rekanan untuk memastikan efisiensi biaya perawatan dan kemudahan akses layanan.

Lebih jauh, Alexander membeberkan tantangan utama yang dihadapi dalam memasarkan produk asuransi kesehatan. Di antaranya kecenderungan overutilization layanan kesehatan serta tingginya inflasi medis (medical inflation), yang berdampak langsung pada peningkatan rasio klaim.

“Tantangan ini menuntut perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan produk, keterjangkauan premi, serta pemenuhan hak nasabah sesuai ketentuan polis,” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (year on year/YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance mencatat klaim asuransi kesehatan hingga kuartal III/2025 didominasi oleh klaim rawat inap sebesar Rp2,9 triliun dan rawat jalan sebesar Rp1 triliun.

Untuk menjaga rasio klaim asuransi kesehatan, Chief Health Officer Prudential Indonesia Yosie William Iroth membeberkan pihaknya selalu mengelola data klaim dari seluruh rumah sakit yang bekerjasama.

“Dari data tersebut kami dapat melihat dan menganalisa rata-rata harga yang ditetapkan oleh RS, sehingga kami dapat mengontrol agar harga yang dibebankan ke nasabah kami adalah harga yang wajar dan sesuai clinical pathway,” ucapnya kepada Bisnis, Rabu (11/2/2025).

Menurutnya, kontrol terhadap biaya medis seperti itu penting dilakukan, supaya keseimbangan rasio klaim kesehatan bisa tetap terjaga baik.

“Inisiatif yang kami lakukan dalam mengontrol biaya medis diantaranya melalui jaringan PRUPriority Hospitals, yang memberikan transparansi estimasi biaya perawatan sesuai jalur klinis yang berlaku di rumah sakit,” ungkap Yosie.

Pada 2026, Yosie menilai inflasi medis masih menjadi tantangan bagi industri asuransi, mengingat 2025 inflasi mencapai 19%. Mengutip Mercer Marsh Benefits, industri asuransi di Asia tahun ini akan menghadapi inflasi medis dengan rata-rata sebesar 12,5%. Adapun, kenaikan biaya medis tertinggi diprediksi terjadi di Indonesia sebesar 17,8%.

Kendati demikian, dirinya optimistis bahwa ada banyak peluang yang bisa dioptimalkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan kesehatan.

Yosie berpendapat pasca pandemi, kesadaran masyarakat terhadap asuransi kesehatan meningkat. Pasalnya, masyarakat jadi mencari perlindungan finansial dan akses layanan kesehatan.

“Kondisi ini yang menumbuhkan optimisme kami bahwa asuransi kesehatan masih berpeluang untuk tumbuh,” pungkasnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% (year on year/YoY).

“Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menetapkan struktur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa pada Kejaksaan Agung melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74 Tahun 2025.

Beleid yang diundangkan pada 18 November 2025 tersebut mengatur detail kelompok tarif layanan, kewenangan direktur dalam penetapan, hingga pemberlakuan tarif khusus yang memungkinkan layanan gratis bagi warga miskin.

"Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, serta penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan atas barang atau jasa," jelas pertimbangan PMK 74/2025, dikutip Rabu (19/11/2025).

Dalam Pasal 2, tarif layanan BLU RSU Adhyaksa dibagi ke dalam empat kelompok utama, yakni tarif layanan medis, tarif penunjang nonmedis, tarif farmasi, dan tarif layanan kesehatan dengan teknologi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK 74/2025 (cek bagian akhir berita).

Beleid tersebut juga mengatur pengenaan tarif rawat inap berdasarkan kelas layanan. Pasal 6 menetapkan bahwa tarif kelas II menjadi dasar acuan, dengan tarif kelas III paling tinggi 90% dari kelas II, tarif kelas I paling tinggi 125%, sedangkan kelas VIP dan VVIP ditetapkan paling rendah 125% dari tarif kelas II.

Untuk layanan rawat jalan, RSU Adhyaksa dapat mengenakan tarif reguler dan nonreguler, di mana tarif nonreguler dipatok minimal 125% dari tarif reguler sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3).

Dalam Pasal 8, ditegaskan bahwa pada saat menetapkan tarif layanan medis, RSU Adhyaksa wajib mempertimbangkan kompleksitas tindakan, jasa layanan, bahan habis pakai, dan harga pasar.

Selain layanan medis, Pasal 9 merincikan tarif penunjang nonmedis yang meliputi penggunaan ambulans, peralatan, ruangan, pendidikan dan pelatihan, jasa boga, hingga layanan optik. Perhitungan tarif penunjang nonmedis dirumuskan lebih detail pada Pasal 10 sampai Pasal 16, yang masing-masing mensyaratkan penghitungannya minimal mencakup komponen biaya operasional, fasilitas, tenaga kerja, hingga harga pasar.

Di sisi lain, tarif farmasi bagi masyarakat umum wajib memperhatikan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18; sedangkan tarif layanan dengan teknologi kesehatan tertentu dihitung berdasarkan kompleksitas penggunaan teknologi dan sejumlah biaya teknis lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19.

RSU Adhyaksa juga diperbolehkan menjalin kerja sama layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah, asuransi swasta, atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 20. Selain itu, rumah sakit dapat melakukan pemanfaatan aset dan kerja sama manajemen dengan pihak lain guna meningkatkan mutu layanan, seperti diatur dalam Pasal 21.

Untuk pasien WNA, Kemenkeu menetapkan tarif paling rendah 125% dari seluruh tarif layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 23. Adapun bagi masyarakat miskin, korban keadaan kahar, korban kriminalitas tanpa identitas, dan kegiatan sosial atau strategis pemerintah, RSU Adhyaksa dapat menerapkan tarif hingga Rp0,00 alias gratis, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1).

"Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Adhyaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia," lanjut Pasal 24 ayat (3).

Regulasi ini juga membuka ruang penetapan tarif berbentuk paket dan kombinasi layanan, yang dapat diberikan dengan tarif lebih rendah dari tarif satuan, sebagaimana disampaikan pada Pasal 25. Sementara itu, Direktur RSU Adhyaksa diberikan kewenangan penuh dalam menentukan kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif yang diatur dalam Pasal 26.

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan," tutup Pasal 28.

Daftar Jenis Layanan dan Batas Tarif Tertinggi sesuai Lampiran PMK 74/2025

A. PENDAFTARAN & ADMINISTRASI MEDIS

1. Pendaftaran Rawat Jalan — Rp65.000

2. Pendaftaran Rawat Inap — Rp98.000

3. Pendaftaran Gawat Darurat — Rp65.000

4. Administrasi Lainnya — Rp260.000

B. AKOMODASI MEDIS (Rawat Inap)

1. Kelas II — Rp585.000 per hari

2. ICU — Rp1.170.000 per hari

3. IMCU/HCU — Rp1.105.000 per hari

4. Isolasi — Rp910.000 per hari

5. NICU — Rp1.040.000 per hari

6. Ruang Bayi — Rp520.000 per hari

7. Inkubator — Rp520.000 per hari

8. Kamar Bedah — Rp1.300.000 per hari

C. PELAYANAN MEDIS

1. Visite, Pemeriksaan, Konsultasi, Konseling

Dokter Umum — Rp145.000

Dokter Spesialis — Rp325.000

Dokter Subspesialis — Rp390.000

Konsultasi Gizi — Rp195.000

Konsultasi Kejiwaan — Rp500.000

Konseling — Rp500.000

2. Tindakan Medis

a. Non-Operatif

Kecil — Rp945.000

Sedang — Rp3.850.000

Besar — Rp11.000.000

Khusus — Rp28.399.000

b. Operatif (Bedah)

1) Bedah Gigi & Mulut

Kecil: Rp2.800.000

Sedang: Rp6.750.000

Besar: Rp20.482.000

Khusus: Rp54.000.000

2) Bedah Umum

Kecil: Rp4.000.000

Sedang: Rp9.100.000

Besar: Rp15.840.000

Khusus: Rp46.530.000

3) Bedah Digestif

Kecil: Rp4.900.000

Sedang: Rp10.000.000

Besar: Rp20.300.000

Khusus: Rp30.900.000

4) Bedah Tumor/Onkologi

Kecil: Rp4.345.000

Sedang: Rp13.600.000

Besar: Rp16.064.000

Khusus: Rp47.800.000

5) Bedah Urologi

Kecil: Rp3.615.000

Sedang: Rp11.839.000

Besar: Rp16.945.000

Khusus: Rp29.676.000

6) Bedah Ortopedi & Traumatologi

Kecil: Rp10.400.000

Sedang: Rp18.400.000

Besar: Rp25.900.000

Khusus: Rp39.200.000

7) Bedah Saraf

Kecil: Rp11.280.000

Sedang: Rp30.023.000

Besar: Rp46.700.000

Khusus: Rp61.315.000

8) Bedah Plastik & Rekonstruksi

Kecil: Rp6.000.000

Sedang: Rp12.000.000

Besar: Rp40.000.000

9) Bedah Obstetri & Ginekologi

Kecil: Rp6.806.000

Sedang: Rp10.100.000

Besar: Rp27.500.000

10) Bedah THT

Kecil: Rp4.220.000

Sedang: Rp7.570.000

Besar: Rp15.370.000

Khusus: Rp32.100.000

11) Bedah Mata

Kecil: Rp2.420.000

Sedang: Rp4.010.000

Besar: Rp10.464.000

Khusus: Rp17.000.000

12) Pulmonologi

Kecil: Rp2.400.000

Sedang: Rp3.080.000

Besar: Rp6.867.000

Khusus: Rp11.000.000

13) Kulit & Kelamin

Kecil: Rp1.500.000

Sedang: Rp3.000.000

Besar: Rp13.000.000

Khusus: Rp35.000.000

Layanan Lain

Kemoterapi — Rp2.805.000

Shock Wave Therapy Kecil — Rp600.000

Shock Wave Therapy Sedang — Rp15.400.000

Akupuntur Medik — Rp1.000.000

Hemodialisa — Rp2.200.000

3. Penunjang Medis

Laboratorium

Sederhana — Rp620.000

Sedang — Rp4.702.000

Sulit — Rp6.688.000

Khusus — Rp15.384.000

Radiologi/Rontgen/USG/Endoskopi/EKG/Electromedik

Sederhana — Rp657.000

Sedang — Rp1.346.000

Sulit — Rp3.200.000

Khusus — Rp12.500.000

Rehabilitasi Medik

Kecil — Rp1.000.000

Sedang — Rp1.500.000

Besar — Rp3.000.000

Penilaian Psikologi

Kecil — Rp500.000

Sedang — Rp1.000.000

Besar — Rp1.500.000

Layanan Lain

Fototerapi — Rp1.500.000

Medico Legal/Forensik

-Kecil: Rp2.000.000

-Sedang: Rp5.000.000

-Besar: Rp7.000.000

-Khusus: Rp10.000.000

Saksi Ahli — Rp2.000.000

Pemeriksaan Medis Terpadu — Rp3.000.000

Penanganan Jenazah — Rp5.000.000

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Astra Buana (Asuransi Astra) terus menginovasikan fitur Express Discharge dalam aplikasi Garda Mobile Medcare. Layanan ini diberikan kepada pelanggan asuransi kesehatan kumpulan Garda Medika.

Inovasi ini adalah mempersingkat proses kepulangan pasien rawat jalan di rumah sakit dengan menghilangkan antrean di kasir dan farmasi. Nantinya, pasien bisa langsung pulang seusai konsultasi dengan dokter, untuk biaya atau klaim dan obat bisa melalui aplikasi Garda Mobile Medcare.

Operation Director Asuransi Astra Hendry Yoga menjelaskan bahwa inovasi itu muncul lantaran merujuk statistik internal, transaksi layanan rawat jalan atau outpatient hampir 10 kali lipat lebih banyak dari transaksi layanan rawat inap (inpatient).

“Sehingga pada waktu kami menentukan prioritas, kami bilang kalau gitu product service ini let's start dari journey-nya outpatient. Karena dia ada 10 kali lipat lebih banyak transaksinya dibanding yang inpatient,” tuturnya dalam acara “The Launching of Express Discharge” dari Garda Medika di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Dalam paparan Hendry, disebutkan express appointment ini sudah direalisasikan dengan beberapa partner rumah sakit seperti Mitra Keluarga, Primaya, Hermina, Premier Bintaro, dan Eka Hospitals.

“Ini saya yakin ini adalah fitur pertama di Indonesia. Seperti yang Pak Rudy [Wakil presiden Direktur Astra International Rudy Chen] bilang tadi, kita juga berharap supaya fiturnya ditiru orang. Karena tujuannya adalah bagaimana kita bisa bersama-sama melayani customer dengan lebih baik,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Asuransi Astra Maximiliaan Agatisianus menegaskan inovasi ini sejalan dengan salah satu core value perusahaannya yakni customer first.

Menurutnya, hal ini pun terbukti dari kerja sama Garda Medika dengan 4.990 provider, yang terdiri dari rumah sakit, klinik, dan optik yang tersebar di 79 kota di Indonesia.

“Garda Medika dipercaya juga untuk mengelola asuransi kesehatan terhadap 152 korporasi dari berbagai industri, perusahaan nasional, perusahaan multinasional dengan jumlah peserta lebih dari 390.000 orang,” ucapnya.

Setali tiga uang, Wakil Presiden Direktur Astra International Tbk. (ASII) Rudy Chen turut menegaskan bahwa layanan yang efisien itu bisa menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia.

“Tujuan kami lebih bagaimana bisa meningkatkan kepuasan pelanggan dan bisa melayani lebih baik. Karena pada akhirnya adalah bagaimana bisa punya produk yang memberikan pelayanan yang lebih baik, terhadap ekonomi Indonesia maupun kesehatan secara nasional,” katanya di tempat yang sama.