Denpasar (ANTARA) -

“KDMP di Bali telah memberikan dampak ekonomi masyarakat,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi di Denpasar, Bali, Jumat.

Adapun seluruh desa dan kelurahan di Bali sudah terbentuk KDMP, terdiri atas 636 koperasi desa dan 80 kelurahan sehingga total ada 716 unit.

Ia menjabarkan di Bali telah terdapat 716 unit KDMP dan telah mengantongi nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dari jumlah KDMP itu, sebanyak 496 di antaranya sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) dan sebanyak 238 koperasi telah memiliki akun.

DJPb Bali mencatat nilai transaksi itu berasal dari 32.763 transaksi yang dilakukan oleh koperasi dengan simpanan pokok telah mencapai Rp900,96 juta dan Rp303,70 juta simpanan wajib.

Adapun jumlah KDMP terbanyak di Bali berada di Kabupaten Buleleng sebanyak 148 unit, kemudian disusul Kabupaten Tabanan sebanyak 133 unit koperasi.

Kemudian Kabupaten Karangasem ada 78 unit, Bangli (72), Gianyar (70), Klungkung (59), Jembrana (51), Badung (64) dan Denpasar ada 43 unit KDMP.

KDMP di Bali beberapa di antaranya juga menjalin sinergi keagenan dengan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung perluasan pangsa pasar.

Adapun BUMN yang berpeluang menjalin kerja sama dengan KDMP di antaranya bidang pangan salah satunya beras, lalu pupuk, bidang minyak dan gas bumi hingga bidang obat-obatan.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat mengalokasikan 58,03 persen anggaran Dana Desa 2026 atau mencapai sebesar Rp34,57 triliun untuk pembangunan KDMP, dari total alokasi Dana Desa secara keseluruhan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp60,57 triliun.

Penggunaan Dana Desa untuk dukungan implementasi KDMP berupa pembayaran angsuran pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDMP.

Adapun sisa pagu Dana Desa, di luar yang digunakan untuk mendukung KDMP, dialokasikan menjadi pagu reguler dengan nilai sebesar Rp25 triliun.

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 yang diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Tengah mencatat 6.271 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi di Jawa Tengah. Jumlah tersebut mencapai 73% dari total 8.523 KDKMP yang telah memiliki badan hukum.

Capaian tersebut melampaui target nasional yang dipatok di angka 60%, namun pemerintah daerah tetap membidik target ambisius untuk mengaktifkan seluruh unit yang tersisa sebelum pergantian tahun.

"Kami ingin tahun ini kalau bisa 100%, itu upaya kami. Tapi kami sudah biasa target nasional. Target nasional kan 60%, kita sudah 73%. Jadi kami akan terus optimalkan teman-teman pengurus yang belum [operasional], masih dalam progres untuk perencanaan. Masih ada 27%," jelas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Edhi Sulistyo Bramiyanto pada Rabu (6/5/2026).

Secara kumulatif, keberadaan KDKMP di Jawa Tengah kini menaungi sedikitnya 200.386 anggota. Kehadiran ribuan unit koperasi tersebut telah merambah ke sektor-sektor ekonomi produktif, seperti gerai sembako, apotek, klinik kesehatan, hingga unit simpan pinjam.

Infrastruktur pendukung seperti 22 unit gudang atau cold storage juga mulai dioperasikan guna menjaga stabilitas rantai pasok lokal.

Selain itu, terdapat 6.190 unit usaha lainnya yang mencakup sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, serta layanan jasa strategis seperti gas LPG.

Keberlanjutan operasional ini turut didukung oleh penetrasi layanan keuangan melalui kolaborasi dengan perbankan nasional.

Integrasi tersebut mencakup pemanfaatan 4.772 agen Laku Pandai Bank Jateng, 200 agen Brilink BRI, dan 119 Agen 46 BNI. Sinergi ini bertujuan memastikan transaksi keuangan di tingkat akar rumput tetap akuntabel dan mudah diakses.

Di sektor ketahanan pangan, 219 KDKMP tercatat aktif bertransaksi dengan Perum BULOG melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan total nilai transaksi mencapai Rp15,19 miliar. Sebanyak 63 unit lainnya bahkan telah diposisikan sebagai pemasok bahan pangan nabati dan protein bagi Badan Gizi Nasional (SPPG).

Di balik pertumbuhan yang menjanjikan, aspek permodalan masih menjadi isu yang membayangi. Total modal yang terhimpun dari seluruh KDKMP mencapai Rp34.626.048.412. Meskipun secara terlihat besar, rerata modal tiap unit koperasi masih relatif terbatas.

Simpanan pokok dan wajib anggota dengan nilai yang sangat variatif masih menjadi sumber utama modal koperasi.

"Memang modal itu saat ini Rp34,6 miliar dari 8.523 [KDKMP]. Jadi dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan wajib itu beda-beda. Ada yang simpanan pokoknya Rp10.000, ada yang Rp5.000, ada yang simpanan wajibnya Rp20.000, ada yang Rp30.000, ada Rp10.000. Maka kami dorong teman-teman Koperasi Merah Putih ini, bergeraklah di bidang sektor produktif, sektor real. Karena sektor itu yang perputaran uangnya lebih cepat," jelas Edhi.

Tantangan strategis lainnya adalah potensi gesekan dengan badan usaha ekonomi desa yang sudah lebih dulu mapan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi konvensional.

Untuk memitigasi risiko kompetisi tidak sehat, Edhi menawarkan skema kolaborasi modal kerja. Dalam model ini, KDKMP diposisikan sebagai operator sektor riil bagi lembaga yang memiliki likuiditas berlebih namun minim unit usaha produktif.

"Kalau mereka punya likuiditas, mereka bisa modal kerja. Misal, masing-masing koperasi punya Rp25 juta. Kasih ke KDMP, mereka akan belikan produk-produk seperti beras, gula, produk-produk riil itu tadi. Setelah itu, labanya berapa? Misalnya 70% untuk KDMP. 30% untuk yang tadi memberikan modal," tambah Edhi.

Skema bagi hasil ini diharapkan mampu menjadi solusi integrasi ekonomi desa, sekaligus mempercepat aktivasi 2.252 unit KDKMP yang saat ini masih dalam tahap persiapan operasional.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI merampungkan proses pengembalian dana Gereja Paroki St. Fransiskus Assisi Aek Nabara senilai Rp28,25 triliun secara penuh pada Rabu (22/4).

Adapun uang tersebut sebelumnya digelapkan oleh mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara Andi Hakim Febriansyah yang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.

"Hari ini kami menyampaikan kabar baik kepada seluruh masyarakat. Proses pengembalian dana kepada nasabah CU Paroki Aek Nabara telah selesai dilaksanakan," ujar Direktur Human Capital and Compliance BNI Munadi Herlambang dalam konferensi pers di Grha BNI.

Secara rinci, total dana yang digelapkan Andi sebesar Rp28.257.360.600. Sebelumnya, emiten berkode BBNI ini telah mengembalikan dana senilai Rp7 miliar dan hari ini kembalikan lagi Rp21.257.360.600 ke Credit Union Paroki Aek Nabara (CU-PAN), koperasi simpan pinjam (KSP) yang didirikan oleh gereja tersebut.

Bank pelat merah ini juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Katolik yang ada di Tanah Air, terutama jemaat Gereja Paroki Aek Nabara.

"BNI juga menyampaikan permohonan maaf kepada umat Katolik seluruh Indonesia, khususnya jemaat Gereja Paroki Aek Nabara, serta masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi selama ini. Kami memahami kekhawatiran dan dampak yang dirasakan oleh pihak yang terdampak dalam peristiwa ini," ujar Munadi.

Suster Natalia Situmorang membenarkan pengembalian dana secara penuh untuk Parokinya. Ia menyampaikan kabar ini disambut baik oleh seluruh jemaatnya.

"Tak kalah penting kami bersukacita bersama dengan semua umat Paroki Aek Nabara yang hari ini sudah boleh tersenyum, karena apa yang menjadi kehidupan sumber pendidikan mereka, sudah diterima hari ini," sambungnya.

Kasus penggelapan dana Rp28 miliar ini pertama kali terungkap pada Februari 2026 dari hasil pengawasan internal BNI. Dalam prosesnya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Adapun produk yang digunakan pelaku bukan produk resmi perseroan dan tidak pernah tercatat dalam sistem operasional perseroan. Peristiwa ini merupakan tindakan individu yang dilakukan di luar sistem, kewenangan, dan prosedur resmi perbankan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com,JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai penerapan bunga pinjaman 6% per tahun pada Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih berpotensi sulit direalisasikan secara berkelanjutan.

Ekonom Digital Celios Nailul Huda menilai terdapat dua faktor utama yang menjadi tantangan, yakni tingginya biaya operasional serta profil risiko nasabah.

Huda menjelaskan, dalam industri perbankan saja rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) ditekan hingga sekitar 60%, dengan rata-rata berada di kisaran 70%—90%.

Sementara itu, koperasi memiliki keterbatasan sumber pendapatan di luar simpan pinjam, di sisi lain harus menanggung beban operasional yang tinggi, mulai dari biaya tenaga kerja hingga pengelolaan gedung, sehingga rasio beban terhadap pendapatan bahkan bisa melampaui 100%.

“Dengan bunga rendah, saya rasa sulit untuk bertahan. Kemudian, profil risiko calon nasabahnya juga tinggi, artinya ada biaya untuk mengamankan pembiayaan melalui asuransi,” kata Huda kepadaBisnis, Senin (30/3/2026).

Selain itu, dia juga menyoroti perbedaan mendasar dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini mampu menawarkan bunga rendah karena adanya subsidi dari pemerintah.

“KUR saja, 3-6% tersebut ada subsidi pemerintah di mana perbankan tetap menerima pendapatan bunga yang tinggi. Mereka tetap mendapatkan bunga hingga 12%, cuman ada selisih yang ditanggung oleh pemerintah. Apakah Koperasi Simpan Pinjam KDMP akan jadi penyalur KUR? Apakah siap secara modal?” ujarnya.

Huda menilai implementasi bunga rendah di KopDes Merah Putih berisiko menghadapi persoalan keberlanjutan jika tidak disertai skema pendukung yang memadai, baik dari sisi subsidi, permodalan, maupun mitigasi risiko kredit.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan 80.000 KopDes/Kel Merah Putih akan menyediakan akses kredit murah bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, yakni dapat ditekan hingga 6% per tahun.

Kepala Negara RI itu menyebut terjadi ketimpangan suku bunga pinjaman, di mana kredit mikro bagi masyarakat kecil masih berada di kisaran 24%, sedangkan pengusaha besar memperoleh pembiayaan dengan bunga jauh lebih rendah, yakni sekitar 9%—12%.

Dia menegaskan bahwa bunga pinjaman KopDes Merah Putih harus lebih rendah dari kredit mikro yang ada saat ini, bahkan ditargetkan bisa mencapai 6% per tahun.

“Nanti Koperasi merah putih harus di bawah itu, kalau perlu 6% setahun. Bisa,” kata Prabowo dalam YouTube resmi Prabowo Subianto, Minggu (22/3/2026).

Prabowo menegaskan bahwa kehadiran KopDes/Kel Merah Putih didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi ekonomi petani, khususnya dalam mengakses pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pinjaman online alias pinjol merupakan salah satu sumber pendanaan yang bisa diakses dengan mudah oleh semua kalangan, termasuk bagi masyarakat di perdesaan. Pinjol tidak hanya menguntungkan pemberi pinjaman dan masyarakat, tetapi juga bisa ikut mengangkat sektor keuangan lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengacu pada data Statistik Potensi Desa (Podes) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menyebut hubungan positif antara penyaluran pinjaman daring (pindar) atau pinjol terhadap jumlah industri di desa.

“Jadi, artinya, [ketika] penyaluran pindar makin tinggi, maka jumlah industri di desa juga akan meningkat,” ungkap Huda dalam acara Media Gathering Amartha di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, hal itu terjadi karena saat ini masih ada celah atau gap antara jumlah kredit yang bisa dan telah disalurkan perbankan, sebagai lembaga keuangan formal, dengan kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Hal itu membuat pindar dan sumber pendanaan alternatif lain diminati karena fleksibilitasnya.

Bukan hanya industri di desa secara umum, Huda menggarisbawahi bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) ternyata juga meningkat ketika layanan pindar hadir bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, anggapan bahwa kehadiran pindar akan menekan koperasi simpan pinjam desa pun menjadi tidak mempunyai dasar.

“Jadi, tidak justru bertentangan dengan koperasi simpan pinjam, tetapi penyaluran pindar itu juga menumbuhkan KSP-KSP di desa-desa,” ujarnya.

Hal lain yang menarik bagi Huda adalah bahwa ternyata layanan pindar juga meningkatkan jumlah agen bank di perdesaan. Hal itu memang terlihat kontradiktif dengan peran pindar sebagai penyedia solusi alternatif ketika bank tidak bisa memberikan kredit sesuai permintaan masyarakat.

Meski begitu, dia menyebut bahwa kehadiran pindar di perdesaan meningkatkan permintaan masyarakat mengenai pembayaran.

Kemudian, pembayaran tersebut, seperti pembayaran cicilan pembelian suatu hal, dia katakan bisa dilakukan melalui agen bank. Hal itu menyebabkan agen bank menjadi semakin banyak di perdesaan.

Dengan fakta itu, Huda menyatakan bahwa industri pindar sekarang dapat menjadi rekan bisnis dari bank. Padahal, menurutnya, dahulu pernah muncul anggapan bahwa bank bermusuhan dengan layanan pindar.

Kehadiran pindar yang bisa mengangkat sektor keuangan lain di perdesaan tersebut pada akhirnya dinilai akan memperbanyak jumlah industri di perdesaan. Jika itu terjadi, Huda menyebut perekonomian di desa juga akan terdorong.

“Kalau dulu kan ada anekdot bahwa [pinjol] akan mengkooptasi bisnis yang lebih kecil lagi dan sebagainya. Akan tetapi, kalau kita lihat data, ternyata ini justru bisa bersinggungan,” katanya.

Meski begitu, dia menyebut masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh industri pindar, termasuk di perdesaan, yaitu mengenai kualitas pinjaman dari layanan pindar. Dia menyebut pinjaman harus dikelola dengan benar dan hati-hati, terutama mengenai kredit macet badan usaha yang nilainya lebih tinggi dari kredit macet perorangan.

Bagi Huda, ketika kualitas pinjaman dikelola dengan baik, penyaluran pindar ke sektor produktif akan dapat jauh lebih tinggi daripada penyaluran ke sektor konsumtif. Hal itu membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk dari penyedia layanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan media massa. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih belum akan menjalankan unit layanan simpan pinjam.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko Pangan sekaligus Satgas KopDes Merah Putih Tatang Yuliono mengatakan pemerintah saat ini masih memprioritaskan pembenahan rantai pasok di tingkat desa.

Kebijakan ini diambil untuk memastikan penguatan ekosistem ekonomi desa berjalan lebih dulu sebelum koperasi masuk ke sektor keuangan. Tatang menyebut pemerintah tidak ingin KopDes Merah Putih terburu-buru masuk ke layanan simpan pinjam.

“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya nggak masuk dulu ke areal simpan pinjam. Kenapa? Kami ingin menguatkan ekonomi dari produsen dan konsumen itu, baru nanti terkait dengan simpan pinjam itu akan kami gunakan,” kata Tatang dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Namun untuk KopDes yang sudah menyediakan layanan simpan pinjam akan dilakukan secara terbatas melalui konsep mini bank. “Kalaupun ada, saat ini kami nyebutnya adalah mini bank, dengan apa? Bekerja sama dengan beberapa bank untuk menyelenggarakan layanan-layanan perbankan di desa,” bebernya

Dalam implementasinya, KopDes/Kel Merah Putih ditugaskan membuka tujuh gerai wajib yang menjadi tulang punggung ekonomi desa, antara lain klinik desa, apotek desa, toko sembako, gerai pupuk, gerai logistik, serta gudang atau cold storage.

Tatang mengakui ada diskusi intens antara pemerintah dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait peran klinik desa dan apotek desa. Sementara untuk gerai sembako, pupuk, hingga logistik, implementasinya dinilai lebih mudah dijalankan.

Lebih lanjut, Tatang menyatakan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih diharapkan mampu memangkas rantai pasok di desa, dengan menghilangkan tengkulak yang selama ini dominan. Meski begitu, dia juga tidak menampik adanya tantangan terkait likuiditas koperasi.

Adapun hingga saat ini telah terbentuk 83.037 KopDes/Kel berbadan hukum. Menurut Tatang, percepatan ini tidak terlepas dari Instruksi Presiden dan Keputusan Presiden yang mendorong setiap desa melaksanakan musyawarah desa khusus (musdesus) untuk pembentukan koperasi.

Selain itu, sambung dia, seluruh kementerian, aparatur desa, penyuluh, dan pendamping desa juga bergerak simultan untuk memastikan musyawarah berjalan dan koperasi dapat segera berdiri.

Di samping itu, Tatang melanjutkan, pembentukan koperasi juga dipermudah melalui kebijakan afirmasi, seperti keputusan Menteri Hukum yang mengizinkan seluruh notaris di Indonesia menerbitkan akta koperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut meminta koperasi bisa “mengejar” ketertinggalan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan usaha swasta.

Informasi itu diungkapkan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono saat menjadi pembicara dalam 16th Kompas100 CEO Forum Powered by PLN 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang, Banten.

“Kami ketika diberikan amanat di Kementerian Koperasi diminta oleh Bapak Presiden untuk gerak cepat mengejar ketinggalan yang relatif sangat jauh dengan BUMN dan swasta,” kata Ferry di ICE BSD, Tangerang, Rabu (26/11/2025).

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Menteri Koperasi (Menkop), Ferry Juliantono (kiri) dan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 Kopdes Merah Putih rampung pada 2026.

Ferry mengungkapkan, saat ini Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara selaku holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola aset hingga Rp 16.000 triliun.

Sementara, nilai aset yang dikelola koperasi hanya sekitar ratusan triliun rupiah.

Volume usaha koperasi juga relatif kecil karena saat ini hanya bergerak di bidang simpan pinjam (koperasi simpan pinjam/KSP).

Padahal, kata Ferry, pada masa sebelumnya koperasi-koperasi di Indonesia bergerak di sektor industri manufaktur, distribusi, produksi, hingga distribusi.

Melakoni bisnis simpan pinjam sebenarnya bukan pilihan terbaik bagi koperasi, melainkan cara bertahan hidup.

“Itu merupakan mekanisme bertahannya koperasi karena mereka tidak mampu bersaing dengan badan usaha swasta dan BUMN,” tutur Ferry.

Selain itu, koperasi juga dihadapkan pada tingkat partisipasi masyarakat untuk menjadi anggota juga semakin sedikit.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan permintaan Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi melakukan perubahan secara transformatif hingga rebranding agar bisa menyasar anak muda.

“Karena tidak banyak lagi anak muda yang tahu tentang koperasi, apa perbedaan koperasi dengan korporasi,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, kondisi koperasi saat ini jauh berbeda dengan situasi pada masa sebelum Indonesia belum terikat perjanjian Dana Moneter Internasional (IMF).

Pada masa pasca kemerdekaan, banyak koperasi di Indonesia bergerak di industri manufaktur, memiliki bank, tekstil, dan lainnya.

Namun, pada periode 1990-an ketika Indonesia menandatangani letter of intent (LoI) yang mengecilkan peran negara dalam perekonomian.

“Peran negara kemudian relatif mengecil, diminimalisir untuk mengatur sistem dan praktek ekonomi,” tuturnya.

Adapun Kompas100 CEO Forum Powered by PLN merupakan wadah para pengusaha yang secara konsisten membicarakan berbagai isu perekonomian paling mutakhir.

Kegiatan itu menghadirkan 100 CEO Kompas Emiten dan bekerja sama dengan kementerian dan pemangku kebijakan erkait guna membahas strateg ketahanan ekonomi.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali mencatat sebanyak 54 Koperasi Desa Merah Putih mengajukan kemitraan dengan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung kinerja usaha.

“Sampai saat ini sudah ada 195 proposal pengajuan kerja sama dengan BUMN. Adapun satu Kopdes Merah Putih bisa mengajukan proposal kemitraan dengan beberapa BUMN. ,” kata Kepala Kantor Wilayah DPJb Bali Muhammas Mufti Arkan di Denpasar, Bali, Senin.

Disebutkannya, lini usaha BUMN itu di antaranya korporasi yang bergerak bidang beras, pupuk, bahan bakar gas, hingga obat-obatan.

Arkan memperkirakan jumlah koperasi yang akan bersinergi dengan BUMN bertambah untuk mendukung operasional koperasi karena Kopdes Merah Putih juga bisa masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, hingga koperasi perkreditan untuk membantu pembiayaan masyarakat.

Ia menambahkan seluruh desa dan kelurahan di Bali sudah terbentuk Koperasi Merah Putih (KMP) terdiri dari 636 koperasi di desa dan 80 koperasi di kelurahan.

Dari total jumlah tersebut, sebanyak 694 KMP yang sudah memiliki Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 30 September 2025.

Sedangkan sebanyak 366 koperasi juga sudah memiliki gerai dengan total mencapai 783 unit gerai usaha yang sudah aktif.

Ada pun satu koperasi itu minimal memiliki satu gerai usaha aktif, selain memiliki peran dalam simpan pinjam.

Salah satu KMP di Bali yang dapat menjadi contoh yaitu Koperasi Desa Tegal Harum di Denpasar, Bali, yang melayani sekitar 13.000 warga dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak goreng, gula, garam, dan kopi dari berbagai daerah termasuk kopi dari Bali.

Sementara itu, terkait pembiayaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes dan PDT) telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 10 tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam regulasi itu, maksimal 30 persen dana desa dari total pagu anggaran per tahun dapat digunakan untuk mendukung pengembalian pinjaman jika dana KMP tidak mencukupi pembayaran pokok dan bunga.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, sorotan publik terhadap sektor koperasi, khususnya pada bidang Usaha Simpan Pinjam (USP), dipenuhi nada sumbang.

Berita tentang gagal bayar, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), hingga skandal yang melibatkan miliaran rupiah dana anggota menjadi headline yang merusak citra pilar ekonomi nasional.

Kepercayaan masyarakat, yang sejatinya adalah modal utama koperasi, tergerus habis. Situasi tersebut diperparah oleh kerangka hukum yang tidak memadai.

Setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, kita terpaksa kembali bergantung pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 (UU 25/1992) yang sudah berusia lebih dari tiga dekade.

Kerangka hukum lama terbukti tidak mampu menangani kompleksitas Koperasi Sektor Jasa Keuangan (KSJK) di era modern.

Pengawasan yang masih bersifat administratif dan pembinaan dari Kementerian atau Dinas Koperasi tidak memiliki gigi untuk mengelola risiko likuiditas, tata kelola yang buruk, dan praktik-praktik investasi berisiko tinggi yang kerap dilakukan KSJK.

Akibatnya, ketika persoalan muncul, anggota menjadi pihak yang paling dirugikan tanpa adanya sistem penjaminan simpanan yang legal dan efektif. Koperasi yang seharusnya menjadi soko guru, justru rapuh karena tidak ada pagar pengaman yang kuat.

Oleh karena itu, penyusunan regulasi baru tentang Perubahan Keempat atas UU No 25 Tahun 1992 bukan sekadar kewajiban normatif untuk mengisi kekosongan hukum.

Lebih dari itu, upaya penyelamatan kelembagaan diperlukan. Regulasi baru menawarkan solusi terstruktur dan konstruktif, dengan membagi koperasi secara tegas menjadi koperasi sektor riil, koperasi sektor jasa keuangan, dan koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam (KSP/KSPPS).

Pemisahan tersebut menjadi pintu masuk bagi dua intervensi kelembagaan yang paling kritis dan mendesak: menciptakan pengawasan yang independen dan menjamin keamanan dana anggota.

Lembaga Penjamin Dana

Poin fundamental yang dibawa regulasi baru adalah pembentukan dua lembaga independen yang berfokus pada penguatan keamanan dan pengawasan sektor usaha simpan pinjam: Otoritas Pengawas Koperasi (OPK) dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi (LPS Koperasi).

Kehadiran dua entitas tersebut adalah wujud nyata dari pemisahan fungsi pembinaan dari fungsi pengawasan, praktik terbaik yang sudah berlaku di sektor jasa keuangan.

OPK akan menjadi regulator dan pengawas utama, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya mencakup mengatur, mengawasi, dan memberikan perizinan usaha simpan pinjam, serta memastikan koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

OPK juga berwenang melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan menetapkan sanksi administratif. Langkah tersebut adalah kemajuan besar untuk memastikan integritas kelembagaan Koperasi dan mencegah penyalahgunaan aset anggota.

Lebih lanjut, LPS Koperasi menguatkan keamanan dana. Fungsi LPS Koperasi adalah menyelenggarakan penjaminan simpanan anggota dan memiliki kewenangan dalam penanganan koperasi gagal.

Dengan adanya LPS Koperasi, simpanan anggota di KSP/KSPPS akan terlindungi, menghilangkan kekhawatiran terbesar masyarakat saat ini dan secara otomatis memulihkan kepercayaan publik.

Regulasi baru juga mengatur tata kelola dengan menawarkan model tata kelola jenjang tunggal yang memungkinkan pengurus mengambil alih fungsi pengawas untuk efisiensi.

Konsep restrukturisasi yang mencakup penggabungan, peleburan, atau pemisahan dan ketentuan kepailitan juga diatur secara rinci dalam regulasi baru, menyediakan panduan hukum yang jelas bagi penyelesaian masalah koperasi yang sudah tidak sehat.

Regulasi ini secara eksplisit mengatur bahwa permohonan pailit untuk KSP/KSPPS hanya dapat diajukan oleh OPK.

Terkait sanksi, regulasi baru memberikan ketegasan dengan sanksi administratif hingga pidana penjara paling lama tujuh tahun untuk pelanggaran serius, seperti perubahan Anggaran Dasar Koperasi dalam pengawasan khusus, serta sanksi pidana bagi penyalahgunaan kata koperasi dan penipuan laporan keuangan.

Dana Kemitraan Usaha

Selain penguatan eksternal melalui pengawasan, regulasi baru juga membangun fondasi internal koperasi.

Cetak Biru Reformasi memperjelas permodalan koperasi yang kini disebut Ekuitas Koperasi, terdiri dari Modal Pokok, Modal Wajib, dan Dana Kemitraan.

Modal Pokok adalah simpanan wajib di awal keanggotaan, dengan nilai nominal yang sama untuk setiap anggota.

Sedangkan Modal Wajib adalah setoran berkala yang menanggung risiko usaha. Diferensiasi tersebut menekankan bahwa modal koperasi harus mencerminkan partisipasi aktif dan tanggung jawab finansial anggota, bukan sekadar dana titipan biasa.

Yang tak kalah penting adalah skema Dana Kemitraan. Skema tersebut memungkinkan koperasi, khususnya sektor riil, untuk menghimpun dana dari anggota maupun non-anggota, termasuk dari Pemerintah atau badan hukum lainnya, untuk membiayai usaha atau proyek spesifik.

Pembagian keuntungan dan kerugian diatur berdasarkan perjanjian, membuka peluang besar bagi koperasi sektor riil untuk menarik pendanaan dari mitra usaha guna membiayai proyek dan pengembangan usaha.

Selain itu, regulasi baru memperkuat hierarki koperasi dengan memperkenalkan Apex Koperasi sebagai jaringan kerja sama untuk memperkuat likuiditas dan dukungan teknis antar koperasi.

Apex Koperasi ini diintegrasikan secara vertikal melalui Koperasi Sekunder, atau horizontal melalui perjanjian kerja sama antar Koperasi Primer.

Semua perubahan detail ini — dari pembentukan lembaga superbody pengawasan (OPK dan LPS Koperasi), perincian permodalan yang membuka skema Dana Kemitraan, hingga fleksibilitas tata kelola dan penegakan hukum — menarik pada satu kesimpulan besar: Koperasi Indonesia sedang bertransformasi menjadi pilar ekonomi yang berdaya saing. Regulasi Usang UU 25/1992 yang kaku kini digantikan oleh kerangka hukum yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

Dengan payung hukum yang kuat, koperasi tidak hanya akan bertahan dari guncangan, tetapi juga mampu tumbuh besar, mengintegrasikan usaha melalui Apex Koperasi, dan memanfaatkan dukungan dari Rencana Induk Pembangunan Perkoperasian Nasional yang wajib disusun oleh Pemerintah.

Reformasi struktural tersebut, jika diimplementasikan dengan konsisten, akan menjadi era kebangkitan Koperasi, mewujudkan cita-cita lama Pasal 33 UUD 1945 sebagai kekuatan utama demokrasi ekonomi.

*) Rioberto Sidauruk adalah pemerhati ekonomi kerakyatan dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI.

Copyright © ANTARA 2025