REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan terus mencermati perkembangan pasar keuangan global dan domestik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat ketahanan eksternal. Pergerakan Mata Uang Garuda diketahui saat ini sudah menembus level Rp 17.900-an per dolar AS.

“Bank Indonesia terus berada di pasar dengan mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan yang dimiliki untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menjaga kecukupan likuiditas valas guna turut mendukung stabilitas pasar keuangan,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Rabu (2/6/2026).

Denny menjelaskan, salah satu kebijakan strategis BI adalah menerapkan threshold pembelian dolar AS. Per April 2026 lalu, BI telah menurunkan batas pembelian dolar AS tanpa underlying dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan. Kebijkan tersebut makin ketat.

Per Juni 2026 ini, pembatasan kembali diturunkan dari 50 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan. Diharapkan, upaya tersebut bisa berkontribusi dalam mengurangi tekanan pada rupiah.

“Mulai 2 Juni 2026, Bank Indonesia telah memberlakukan ketentuan threshold tunai beli valas terhadap Rupiah tanpa underlying menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan,” terangnya.

Denny melanjutkan, BI juga terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam kerja sama bilateral melalui skema Local Currency Transaction (LCT) sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan memitigasi risiko volatilitas nilai tukar. Kerja sama tersebut telah terjalin dengan China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Bank Indonesia memandang bahwa stabilitas nilai tukar rupiah memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar guna memastikan bekerjanya mekanisme pasar secara baik serta memperkuat ketahanan eksternal perekonomian nasional,” terangnya.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 39 poin atau 0,22 persen pada level Rp 17.878 per dolar AS. Terpantau pada sekira pukul 13.59 WIB, Mata Uang Garuda sudah menembus Rp 17.959 per dolar AS. Angka tersebut merupakan titik terlemah rupiah sepanjang sejarah.

Sebelumnya diketahui, di tengah tren pelemahan rupiah, Gubernur BI Perry Warjiyo pada Selasa (5/5/2026) mengungkapkan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepadanya untuk melakukan tujuh langkah strategi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Salah satunya adalah melakukan pembatasan pembelian dolar di pasar domestik tanpa underlying, dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan diturunkan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan. Kebijakan tersebut sudah dilakukan BI sejak April 2026. Perry menyebut, rencananya nominalnya bakal diturunkan kembali.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara bahwa pelemahan nilai tukar rupiah saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas perekonomian nasional.

Menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat sehingga tekanan terhadap mata uang domestik diperkirakan bersifat sementara.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya di sela peluncuran kebijakan ekspor satu pintu dan implementasi aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), Minggu (31/5/2026). Mengutip Google Finance, Rupiah saat ini berada di level Rp17.823 per dolar Amerika Serikat.

Dari sisi fiskal, Purbaya memastikan pelemahan rupiah masih berada dalam rentang yang telah diperhitungkan pemerintah dalam penyusunan anggaran negara.

“Pada sisi anggaran, kami sudah menghitung depresiasi rupiah pada level yang mendekati kondisi saat ini. Jadi anggaran kami masih baik meskipun rupiah melemah ke level sekarang,” ujarnya.

Purbaya menekankan fokus pemerintah saat ini bukan semata-mata menjaga nilai tukar, melainkan memastikan pertumbuhan ekonomi domestik tetap kuat dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang solid pada akhirnya akan memperkuat rupiah secara alami.

Dia meyakini investor asing, baik investasi langsung maupun investasi portofolio, akan tetap tertarik menanamkan modal di negara yang menawarkan prospek pertumbuhan tinggi.

Dalam konteks tersebut, Indonesia dinilai masih memiliki daya tarik yang kuat dibandingkan negara-negara lain.

“Di kawasan ini, pertumbuhan ekonomi kita jauh lebih cepat dibandingkan banyak negara lain. Bahkan di G20, kita berada di posisi kedua setelah India. Prospek ekonomi kita kuat,” katanya.

Purbaya menambahkan pelemahan rupiah hingga saat ini belum menimbulkan efek perlambatan terhadap kegiatan ekonomi nasional.

Selain faktor domestik yang dinilai solid, dia melihat kondisi global berpotensi membaik dalam beberapa bulan ke depan seiring meningkatnya peluang meredanya ketegangan geopolitik.

“Saya percaya dalam dua hingga tiga bulan ke depan kondisinya akan jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Gangguan yang dalam beberapa hal menyebabkan pelemahan rupiah juga akan hilang. Itu berarti pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan rupiah yang lebih kuat pula,” tuturnya.

Untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dalam jangka pendek, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan intervensi di pasar obligasi guna menahan kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah.

Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan agar investor asing yang saat ini memegang obligasi domestik tidak mengalami kerugian modal (capital loss) yang terlalu besar sehingga mengurangi insentif mereka untuk menarik dana keluar dari Indonesia.

“Dalam jangka pendek, kami mencoba mendukung bank sentral dengan turut melakukan intervensi di pasar obligasi agar yield tidak naik terlalu signifikan. Hal itu dilakukan untuk memastikan investor asing yang memegang obligasi domestik tidak mengalami capital loss yang besar,” jelasnya.

Dia menegaskan pemerintah dan Bank Indonesia terus menjaga koordinasi erat guna memastikan kondisi sektor keuangan tetap kuat dan stabil.

Dengan sinergi kebijakan tersebut, pemerintah optimistis kepercayaan terhadap rupiah dapat kembali pulih.

“Pada dasarnya kami membangun koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia untuk memastikan kondisi sektor keuangan tetap kuat dan stabil. Dengan kerja sama yang baik, saya percaya pada akhirnya kita akan mampu memulihkan kepercayaan terhadap rupiah,” kata Purbaya.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari sebelum pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas strategis serta pemberlakuan penuh aturan baru DHE SDA mulai 1 Juni 2026.

Dalam kebijakan tersebut, eksportir SDA diwajibkan merepatriasi 100% devisa hasil ekspor ke dalam negeri melalui rekening khusus di bank Himbara, dengan tujuan memperkuat cadangan devisa, meningkatkan ketersediaan valuta asing domestik, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin pelemahan indeks harga saham gabungan (IHSG) dan rupiah pagi ini, Senin (18/5/2026), hanya bersifat jangka pendek.

Bendahara negara itu menegaskan kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat di tengah koreksi pasar keuangan, baik saham maupun nilai tukar.

“Enggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Sekarang pondasi ekonominya bagus, itu masalah sentimen jangka pendek,” ujar Purbaya, Senin (18/5/2026).

Hal itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Prabowo Subianto dalam penyerahan sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Menanggapi pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp17.600 per dolar AS dan IHSG yang dibuka turun ke kisaran 6.400, Purbaya meminta pelaku pasar tidak khawatir berlebihan karena menurutnya tekanan yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi sentimen jangka pendek.

Dia mengatakan pemerintah saat ini fokus menjaga fundamental ekonomi agar pertumbuhan nasional tetap terjaga dan tidak terganggu oleh gejolak pasar keuangan.

Purbaya juga meyakinkan bahwa pemerintah akan mulai masuk lebih agresif ke pasar obligasi untuk menjaga stabilitas dan mengurangi tekanan di pasar keuangan.

“Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Mulai hari ini kita akan masuk lebih signifikan lagi sehingga pasar obligasi terkendali,” jelasnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan investor asing agar tidak melepas kepemilikan obligasi pemerintah akibat kekhawatiran terhadap potensi capital loss.

Terkait sentimen negatif yang membayangi pasar, Purbaya menilai kondisi saat ini sangat berbeda dibanding krisis ekonomi 1997–1998. Dia menegaskan Indonesia saat ini masih mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dan belum memasuki fase resesi.

“Kalau rupiah melemah seolah-olah kita akan bergerak seperti 1997–1998 lagi. Beda. Tahun 1997–1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. Sekarang kita belum resesi, ekonomi masih tumbuh kencang jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua,” lanjutnya.

Ia bahkan meminta investor pasar modal tidak panik menghadapi koreksi IHSG saat ini. Menurutnya, kondisi pasar berpotensi segera pulih dalam beberapa hari ke depan. Saat ditanya mengenai langkah lain untuk stabilisasi rupiah selain intervensi di pasar obligasi, Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan tambahan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

“Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari sudah balik. Jadi jangan lupa beli saham... Nanti ada langkah lain yang akan kita lakukan. Minggu depan [akan disampaikan],” ujarnya sambil tersenyum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menguat menjadi Rp 17.476 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.529 per dolar AS. Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menilai penguatan rupiah disebabkan aksi ambil untung terhadap dolar AS setelah sebelumnya mengalami penguatan cukup tajam.

“Penguatan rupiah terjadi seiring aksi ambil untung (profit taking) terhadap dolar AS setelah sebelumnya mengalami penguatan cukup tajam pasca rilis data inflasi Amerika Serikat yang melampaui ekspektasi pasar,” katanya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Tercatat, tingkat inflasi tahunan AS mencapai level tertinggi pada April 2026 sejak Mei 2023, yakni 3,8 persen, sebagaimana dilaporkan Anadolu. Ekspektasi pasar berada di angka 3,7 persen untuk April, sementara angka Maret 2026 berada di posisi 3,3 persen.

Investor juga disebut cenderung bersikap hati-hati sambil menunggu rilis data inflasi produsen AS (Producer Price Index/PPI) serta perkembangan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memengaruhi arah pergerakan pasar global.

“Di tengah tingginya tensi geopolitik Timur Tengah, sebagian pelaku pasar mulai melakukan reposisi aset sehingga tekanan terhadap mata uang emerging market sedikit berkurang,” ungkap Amru.

Meninjau dari dalam negeri, rupiah memperoleh dukungan dari optimisme pasar terhadap langkah Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan tetap aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar valas dan obligasi.

Selain itu, lanjut dia, muncul spekulasi bahwa BI berpotensi melakukan penyesuaian suku bunga untuk menjaga daya tarik aset domestik serta meredam tekanan arus keluar modal asing. “Sentimen positif lainnya berasal dari upaya pemerintah dalam memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik, termasuk menjaga likuiditas dan stabilisasi pasar surat utang. Meski demikian, pergerakan rupiah ke depan masih diperkirakan fluktuatif karena pasar tetap mencermati arah kebijakan The Fed, arus modal asing, dan perkembangan risiko geopolitik global,” ungkap dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat ke level Rp 17.496 per dolar AS dari sebelumnya Rp 17.514 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT TASPEN (Persero) berhasil meraih penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 pada Forum Konsultasi Publik dan Penghargaan Stakeholder Surat Utang Negara. Kegiatan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Penghargaan diserahkan Sekretaris Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Ubaidi Socheh Hamidi kepada Direktur Investasi TASPEN Rifki Isnaini Hassan. Ini bentuk pengakuan atas peran strategis TASPEN menjaga stabilitas pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui kepemilikan instrumen investasi pada Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyatakan, sebagai institusi pengelola dana jangka panjang, TASPEN memiliki tanggung jawab memastikan keberlanjutan manfaat bagi peserta sekaligus berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui instrumen investasi yang aman dan produktif, seperti Surat Utang Negara.

Portofolio investasi TASPEN didominasi SBN sebesar 64,29 persen per Desember 2025.

‘’Strategi ini fondasi kami untuk menjaga stabilitas dan memastikan TASPEN senantiasa memenuhi kewajiban kepada seluruh peserta dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi,” katanya dalam keterangan Kamis (9/4/2026).

Penghargaan sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025 semakin memperkuat komitmen TASPEN mendukung pembiayaan negara melalui investasi yang prudent dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif sebagai investor institusi domestik, TASPEN tidak hanya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan, juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Melalui strategi investasi yang terukur, TASPEN terus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik dan menjaga kepercayaan terhadap instrumen pembiayaan Pemerintah.

TASPEN akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah serta pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan adaptif, khususnya yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Upaya ini sekaligus bagian dari peran aktif perusahaan menciptakan nilai tambah bagi peserta dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Ke depan, TASPEN fokus menjadi institusi profesional, tepercaya, dan berkelanjutan dalam mengelola dana peserta.

Komitmen ini sejalan dengan arah bisnis perusahaan sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara. Selain itu, mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang optimal dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dinilai memberikan sinyal stabilitas kuat bagi pasar keuangan.

DPR telah mengesahkan lima pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (12/3/2026). Pengesahan itu dilakukan oleh Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna (Rapur) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Friderica lantas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hasan Fawzi ditunjuk menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Sementara itu, Komisi XI DPR turut menetapkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK dan posisi Kepala Eksekutif Pengawas Aset Keuangan Digital dan Kripto diisi oleh Adi Budiarso.

Dari lantai Bursa, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan sesi I hari ini dengan kenaikan 0,53% menuju level 7.429 setelah sempat melemah pada awal sesi perdagangan.

Adapun penguatan indeks komposit terjadi di tengah mayoritas pelemahan bursa utama Asia yang tertekan oleh kenaikan harga minyak dunia.

Founder Republik Investor Hendra Wardana menjelaskan bahwa kedua figur Friderica dan Hasan Fawzi bukan sosok baru di lingkungan regulator. Rekam jejak panjang keduanya, mulai dari karier di BEI hingga posisi strategis di OJK, dipandang pelaku pasar sebagai jaminan kesinambungan kebijakan.

“Dengan latar belakang tersebut, pelaku pasar menilai kepemimpinan baru ini kemungkinan besar tidak akan membawa perubahan kebijakan yang terlalu drastis, melainkan lebih melanjutkan agenda reformasi yang selama ini sudah berjalan,” ucapnya saat dihubungi pada Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, dari perspektif investor, faktor kepemimpinan baru adalah kemampuan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal. Terlebih, pasar saat ini sangat sensitif terhadap isu tata kelola, transparansi, dan perlindungan investor.

Munculnya Friderica dan Hasan pun diharapkan memperkuat agenda reformasi pasar modal, termasuk penguatan pengawasan terhadap praktik manipulasi transaksi dan peningkatan transparansi kepemilikan saham.

“Jika agenda reformasi ini dijalankan konsisten, dampaknya tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor domestik, tetapi juga memperkuat persepsi investor asing terhadap kualitas pasar modal Indonesia,” pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan proses pemilihan anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini langsung memasuki babak uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Pemangkasan berbagai proses seleksi dari yang sudah ditetapkan oleh Pansel Pemilihan ADK OJK baru sebagaimana termuat dalam pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKOJK/2026.

Namun bukan disebabkan sudah adanya calon yang dipilih presiden dan DPR, melainkan karena mempertimbangkan kondisi kahar pasar keuangan saat ini.

"Jadi enggak ada calon (pilihan) itu. Tapi gini, dipercepat karena kan keadaan guncang. Jadi gejolak perang memengaruhi pasar, memengaruhi harga minyak, memerlukan lebih cepat lagi orang yang definitif di OJK," ucap Purbaya dalam pelantikan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Langkah ini juga diambil karena kondisi pasar global tengah bergejolak akibat konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung.

Menurut Purbaya, ketidakstabilan pasar membuat Indonesia membutuhkan kepemimpinan definitif di OJK dalam waktu lebih cepat guna menjaga stabilitas sektor keuangan.

Sebelumnya, Komisi XI DPR RI akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (11/3/2026).

Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengatakan proses tersebut merupakan tindak lanjut dari surat presiden (surpres) yang telah dikirimkan Presiden kepada DPR.

“Sudah masuk ke pimpinan DPR surat Bapak Presiden kepada DPR yang isinya ada 10 nama untuk mengisi lima bidang di Dewan Komisioner OJK,” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Selasa (10/3/2026).

Ia menjelaskan lima posisi yang akan diisi melalui proses ini meliputi Ketua, Wakil Ketua, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Kepala Eksekutif Pengawas Aset Digital, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perlindungan Konsumen.

Menurut dia, seluruh proses fit and proper test terhadap 10 kandidat tersebut dijadwalkan berlangsung dalam satu hari, mulai pagi hingga malam.

“Besok dilakukan fit and proper test untuk seluruh peserta yang 10 orang itu, mulai dari pagi sampai malam,” kata dia.

Adapun 10 nama yang diajukan pemerintah antara lain Frederika Widya Sari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ari Zulfikar, Hasan Fauzi, Darmansyah, Diki Kartiko Yono, Danu Febrianto, Adi Budiharto, dan Anton Daryono.

Setelah proses uji kelayakan selesai, Komisi XI berencana langsung mengambil keputusan pada hari yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pasar keuangan Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah meningkatnya gejolak ekonomi dan geopolitik global. Data aktivitas transaksi dan aliran dana investor menunjukkan kondisi pasar domestik tetap terjaga.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, dinamika global saat ini memang dipengaruhi fragmentasi geopolitik dan ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi tersebut memicu volatilitas pasar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Hasan menjelaskan, eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas global yang dapat menimbulkan dampak lanjutan terhadap perekonomian. Dampak tersebut antara lain dapat memengaruhi tekanan inflasi global hingga posisi fiskal sejumlah negara.

“Kenaikan harga komoditas dan energi tentu sama-sama kita tahu secara langsung akan meningkatkan tekanan posisi fiskal dan juga tentu respons di pasar modal kita,” kata Hasan saat berbincang dengan media di Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Hasan menjelaskan, kondisi tersebut perlu dicermati karena gejolak global sering memunculkan dampak lanjutan atausecond round impactterhadap sektor keuangan. Pada fase awal ketidakpastian, investor biasanya akan menyesuaikan strategi investasinya.

Hasan menjelaskan, pada fase awal krisis global investor cenderung mengalihkan portofolio ke instrumen yang dianggap lebih aman. “Biasanya pada saat terjadi kondisi krisis awal yang terjadi adalah kemudian mendorong adanya flight to quality dimana investor menempatkan kembali investasinya pada instrumen-instrumen yang dianggap lebih aman,” kata Hasan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) merespons meningkatnya eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu tekanan terhadap pasar keuangan global, termasuk volatilitas nilai tukar dan pergerakan harga energi.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista, mengatakan dinamika geopolitik global yang berkembang saat ini menjadi bagian dari tantangan eksternal yang terus dimonitor oleh pelaku pasar, termasuk industri perbankan dan Bank Mandiri.

“Ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi memengaruhi sentimen global, harga energi, dan pergerakan nilai tukar dalam jangka pendek. Namun demikian, sistem keuangan global dan domestik memiliki pengalaman serta instrumen kebijakan yang semakin matang dalam merespons volatilitas, sehingga ruang stabilisasi tetap terbuka,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Terkait potensi tekanan terhadap likuiditas dan stabilitas pasar keuangan domestik, Bank Mandiri menilai fundamental ekonomi Indonesia masih solid. Dukungan konsumsi domestik yang resilien, stabilitas sektor keuangan, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi bantalan penting di tengah ketidakpastian global.

Dari sisi industri perbankan, struktur permodalan, likuiditas, dan kualitas aset yang terjaga disebut menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan pasar dan kesinambungan fungsi intermediasi.

Seiring potensi dampak kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi global terhadap sektor-sektor tertentu, Bank Mandiri menyatakan terus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola secara disiplin, termasuk menjaga kualitas portofolio kredit agar tetap sehat.

“Ke depan, Bank Mandiri memandang momentum ini sebagai pengingat untuk terus memperkuat manajemen risiko dan tata kelola secara disiplin, sekaligus menjaga kesiapan likuiditas dan kualitas portofolio,” tegas Adhika.

Sebagaimana diketahui ketegangan yang terjadi di Timur Tengah ditandai dengan rudal Israel dan Amerika Serikat menghantam Iran. Serangan terjadi pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat, yang lebih dulu dilancarkan oleh Israel kemudian disusul Amerika Serikat.

Serangan dilatarbelakangi gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran terkait pengembangan senjata nuklir. Konflik memanas setelah Kapal Abraham Lincoln milik AS dikerahkan untuk bersandar di perairan Iran. Amerika Serikat dan Israel beralasan serangan tersebut dilakukan untuk melindungi keamanan negara dari ancaman Iran.

Presiden AS Donald Trump menyatakan operasi militer ini bertujuan menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Dalam pernyataannya yang dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026), Trump menegaskan target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang dinilai dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedubes Iran menilai serangan tersebut melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Iran serta melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” tulis Kedubes Iran dalam keterangan resmi.

Kedubes juga menyatakan Iran menggunakan hak untuk melancarkan serangan balik dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang telah disiapkan, sebagai upaya mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Moody’s Ratings mengubah prospek (outlook) kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski peringkat utang negara tetap Baa2. Keputusan ini diumumkan pada 5 Februari 2026, menyusul kekhawatiran atas penurunan prediktabilitas kebijakan dan tanda-tanda pelemahan tata kelola.

Menurut Moody’s, fondasi makroekonomi Indonesia masih kuat. Pertumbuhan ekonomi tetap solid, kebijakan fiskal dan moneter relatif prudent, cadangan devisa memadai, serta ketahanan sektor keuangan terjaga. Namun, lembaga pemeringkat itu menyoroti risiko dari komunikasi kebijakan yang kurang efektif dan arah kebijakan yang semakin sulit diprediksi dalam setahun terakhir.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai perubahan outlook ini mencerminkan dua kondisi yang berjalan bersamaan. “Di satu sisi, fondasi makro kita resilient dengan pertumbuhan yang masih solid dan kebijakan yang prudent. Di sisi lain, outlook negatif muncul karena kepastian arah kebijakan menurun dan komunikasi kebijakan kurang efektif,” ujar Josua kepada Republika, Selasa (10/2/2026).

Josua menjelaskan, di tengah gejolak global yang masih tinggi, risiko domestik menjadi lebih sensitif terhadap arus modal dan stabilitas pasar keuangan. Beberapa faktor yang dikhawatirkan meliputi arah kebijakan fiskal di tengah penerimaan negara yang lemah, ketidakjelasan tata kelola dan prioritas Badan Pengelola Investasi Danantara, wacana perubahan kerangka fiskal, serta perdebatan soal tata kelola Bank Indonesia.

Jika tren ini berlanjut, kata Josua, kondisi tersebut dapat menggerus kredibilitas kebijakan yang selama ini menjadi penyangga stabilitas. Akibatnya, gejolak di pasar saham dan nilai tukar rupiah berpotensi semakin besar. Moody’s juga memberi sinyal risiko downgrade jika terjadi pelonggaran fiskal tanpa reformasi penerimaan, depresiasi rupiah berkepanjangan, arus modal keluar besar-besaran, atau memburuknya kesehatan keuangan BUMN akibat lemahnya tata kelola Danantara.

Di tengah situasi ketidakpastian ini, emas kembali menjadi pilihan diversifikasi favorit. Pergerakan harganya yang kerap berlawanan arah dengan aset keuangan lain membuat emas diminati saat sentimen pasar memburuk. Josua menambahkan, pengembangan emas digital dapat memperluas akses investasi bagi masyarakat dan membantu diversifikasi risiko secara lebih optimal.

Namun, ia menekankan adanya prasyarat utama, yakni tata kelola yang kuat. Harus tersedia emas fisik sebagai penopang, sistem penyimpanan yang aman, transparansi harga dan biaya, kemudahan pencairan, serta ketahanan teknologi. Tanpa hal tersebut, produk emas digital berisiko memicu kepanikan penarikan massal dan hilangnya kepercayaan, yang dapat berdampak pada likuiditas.

Josua menegaskan, indikator utama yang perlu dijaga adalah konsistensi kebijakan serta kualitas komunikasi, penguatan basis penerimaan negara untuk mengendalikan defisit, dan kesehatan posisi eksternal melalui stabilitas rupiah, kecukupan cadangan devisa, arus investasi asing, serta suku bunga yang terkendali.

Pemerintah dinilai perlu merespons secara cepat dan kredibel untuk mengembalikan outlook ke level stabil. Jika tidak, risiko penurunan peringkat kredit dinilai semakin nyata. Pasar kini menanti langkah konkret dari pemerintah untuk meredam kekhawatiran investor.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki tiga PR besar dalam perekonomian, meskipun mampu menyelesaikan setidaknya lima tantangan selama setahun masa kepemimpinannya sejak 20 Oktober 2025.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, lima tantangan perekonomian yang berhasil diselesaikan Prabowo dalam satu tahun masa kepemimpinannya ini pertama terkait dengan mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

Sebagaimana diketahui, pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) berhasil tumbuh di level 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy), dari sebelumnya pada kuartal I-2025 mengalami kemerosotan ke level 4,87%.

"Tentu saja pertumbuhan ekonomi 5% ini dicapai tidak dengan mudah di tengah tadi yang Pak Presiden sampaikan, konflik geopolitik dan juga instability dalam global financial situation saat ini," kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

Tantangan kedua, yang berhasil dilalui oleh Pemerintahan Prabowo, menurut Andry ialah menjaga tekanan inflasi di level target Bank Indonesia (BI) kisaran 2,5% plus minus 1%. Per September 2025, tekanan inflasi tercatat di level 2,65% yoy.

"Tingkat inflasi yang ada saat ini memberikan dua hal. Yang pertama adalah tetap menjaga living cost, biaya hidup masyarakat di Indonesia, terutama kalau kita lihat yang perlu dijaga juga inflasi tingkat pangan," ucap Andry.

"Yang kedua juga tetap memberikan insentif bagi dunia usaha, karena kalau inflasinya terlalu rendah juga, misalnya ke arah misalnya di bawah 1%, tentu saja buat dunia usaha tidak ada insentif kemudian untuk memproduksi," tegasnya.

Masalah ketiga, kata Andry terkait dengan stabilitas pasar keuangan yang cenderung terjaga dari gejolak ketidakpastian dan tekanan ekonomi global selama era pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Stabilitas itu terjadi di nilai tukar rupiah, pasar modal, dan pasar surat berharga negara (SBN).

"Dan volatilitas kalau lihat di tiga indikator situasi di global, yakni currency, global equity dan juga bond market, itu jauh lebih volatile di Trump 2.0 ini. Jadi stabilitas di sektor keuangan ini tentu saja kinerja yang hebat dari para otoritas, otoritas fiskal, otoritas moneter dan juga perbankan," paparnya.

Keempat, Andry melanjutkan, tantangan yang berhasil diatasi pemerintahan Prabowo Subianto terkait dengan upaya memperbaiki ketimpangan masyarakat. Pada Maret 2025, BPS mencatat ketimpangan yang tercermin dari gini ratio menjadi yang terendah dalam periode 2019-2025, yakni di level 0,375.

Terakhir, capaian kelima terbesar masa pemerintahan Prabowo Subianto kata Andry ialah keberhasilan menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan sejumlah kelompok ekonomi besar, seperti Eropa maupun Afrika, di tengah tekanan narasi proteksionisme yang di bawah pemerintah AS melalui kebijakan tarif resiprokal Donald Trump.

Dengan Eropa, misalnya, pemerintah berhasil mencapai kesepakatan substansial Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada September lalu. Padahal, perundingan itu sudah dilakukan hampir satu dekade yang lalu.

"Ini sudah membuka suatu jalan untuk kemudian bagi kita mendiversifikasi tujuan ekspor dan juga kemudian bisa meningkatkan ekspor kita ke depan.
Di tengah tadi tantangan tarif Trump, bahkan juga kemudian kita juga mendekati negara-negara di benua Afrika yang sebenarnya kita punya ruang untuk meningkatkan produk-produk dari UMKM kita untuk didorong untuk diekspor ke sana," tutur Andry.

PR yang Belum Selesai

Andry mengingatkan, setelah berhasil menyelesaikan lima tantangan itu, Prabowo masih memiliki tiga PR yang harus dikerjakan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia supaya bisa tumbuh ke level 8% sesuai target selama lima tahun masa pemerintahannya.

PR pertama kata Andry adalah memperbaiki struktur produksi PDB agar lebih berkelanjutan. Caranya dengan fokus perbaikan pada sektor-sektor industri yang selama ini berkontribusi besar terhadap PDB namun belum mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Sektor itu di antaranya ialah pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki kontribusi hingga 14% terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Lalu, makanan dan minuman, yang kontribusinya ke PDB kisaran 19%, serta perdagangan besar dan eceran mencapai 13%. Meski kontribusi besar, tiga sektor itu pertumbuhannya selalu di bawah 5%. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan bahkan tumbuhnya hanya 2,2%.

"Jadi kisaran 2,2% misalnya, kalau kita bisa dua kali lipatkan pertumbuhannya, ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara struktural lebih baik lagi ke depannya dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja," paparnya.

Kedua, PR yang mesti diselesaikan Prabowo kata Andry terkait dengan perbaikan industri manufaktur yang dalam satu dekade terakhir mengalami periode deindustrialisasi dini, yakni kontribusinya kian menyusut terhadap PDB.

Untuk mengatasi masalah itu, Andry menganggap, tidak ada opsi lain selain mendorong percepatan investasi yang berkualitas dengan menggerakkan penciptaan iklim investasi yang kondusif di tingkat pusat maupun daerah.

"Jadi semua kepala daerah dan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat itu juga kemudian bisa saling bersaing untuk mengundang foreign investors, direct investors, karena kita membutuhkan direct investment yang luar biasa besar. Karena kita negara yang masih menghadapi tantangan saving investment gap yang cukup besar," tegas Andry.

Terakhir, masalah yang harus segera diselesaikan Presiden, kata Andry ialah kembali memperbaiki kondisi kelas menengah yang terus tertekan hingga 2024.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelas menengah yang menyusut di Indonesia dari posisi 2019 sebanyak 57,33 juta orang menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024 menyisakan tekanan daya beli pada tahun ini, yang tercermin dari lambatnya laju konsumsi rumah tangga.

Laju konsumsi kini tak lagi mampu tumbuh di atas 5%. Pada Kuartal II-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy dengan kontribusi 54,25% ke PDB. Tak mengalami perubahan signifikan dari posisi kuartal I-2025 yang sebesar 4,95%, dan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

"Kalau kita bisa kemudian mengembalikan dengan penciptaan lapangan kerja dan juga kemudian bisa dengan insentif buat kelas menengah, saya rasa ini juga akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan investasi ke pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik lagi ke depannya," kata Andry.

Andry menjelaskan, pemerintah saat ini memang sangat berkepentingan untuk mempercepat pertumbuhan karena dalam satu dekade terakhir telah ketinggalan dibanding negara-negara tetangga dalam mencapai angka pertumbuhan di atas 5%. Akibatnya, banyak investor yang lebih memilih menanamkan modalnya atau foreign direct investment ke negara-negara seperti Vietnam.

"Karena secara relatif negara-negara tetangga kita sudah mampu kemudian tumbuh lebih agresif lagi dan ini yang menjadi salah satu alasan dasar kenapa investasi asing langsung banyak masuk ke Vietnam misalnya, ke negara-negara yang lain. Karena mereka membaca narasi pertumbuhan yang relatif lebih baik dari negara-negara tersebut," tutur Andry.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai aset industri dana pensiun pada program pensiun sukarela mencatat pertumbuhan secara tahunan. Pertumbuhan itu tidak lepas dari faktor iuran peserta dan juga hasil investasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, total aset dana pensiun pada program pensiun sukarela tumbuh sebesar 6,71% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan nilai mencapai Rp408,82 triliun.