JAKARTA - Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan kepada perbankan untuk menahan suku bunga kredit setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,75%. Pemerintah justru meminta industri perbankan meningkatkan efisiensi agar penyaluran kredit tetap terjaga.

"Oh tidak ada, tidak ada. Tidak ada ya," kata Rosan usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam (19/6/2026).

Menurut Rosan, perhatian utama pemerintah saat ini adalah memastikan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal di tengah kenaikan suku bunga. Karena itu, efisiensi dan produktivitas industri perbankan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga penyaluran kredit kepada masyarakat dan dunia usaha.

Ia mengatakan kinerja industri perbankan nasional sejauh ini masih menunjukkan tren positif. Dalam periode 2025 hingga 2026, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan tercatat rata-rata mencapai 15%.

"Kalau dilihat memang dalam perjalanan setahun ini dari 2025 sampai 2026, lending perbankan kita itu naik average 15%," ujar Rosan.

Selain pertumbuhan kredit, likuiditas perbankan juga dinilai tetap terjaga dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang masih berada pada level dua digit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perbankan Himbara disebut masih rendah, yakni berkisar 0,9%-1,8%.

Rosan menilai kondisi tersebut menjadi modal bagi perbankan untuk tetap menjaga penyaluran kredit, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meski suku bunga mengalami kenaikan.

"Nah justru hal-hal itu yang mesti diperbaiki, yang mesti ditingkatkan efisiensinya sehingga walaupun ada kenaikan suku bunga tetapi lending-nya ke masyarakat, kepada dunia usaha terutama UMKM itu tetap bisa terjaga di level yang baik, di level yang sama," katanya.

Sebelumnya, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,75% dan lending facility menjadi 6,5% guna menjaga stabilitas rupiah serta mengendalikan inflasi. Kenaikan BI Rate akan bertransmisi ke kenaikan berbagai kredit bank, mulai dari kredit perumahan (KPR), kredit modal, hingga kredit konsumtif, seperti kredit tanpa agunan (KTA).

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan himpunan bank negara (himbara) untuk segera menyalurkan skema kredit dengan suku bunga rendah yang dipatok maksimal 5% per tahun. Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil yang kerap terjerat pinjaman bunga yang mencekik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku telah menyiapkan skema kebijakan bersama-sama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Memang arahan Bapak Presiden untuk diberikan 5%. Dan ini sudah dibahas dan dipersiapkan, ini termasuk tadi dibahas dengan Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI, dan dengan OJK dan juga dengan Menteri Investasi," jelas Airlangga dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB Triwulan I 2026, Selasa (5/5/2026).

Menko Airlangga Ungkap Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6%, Tanpa Batas Penarikan Ulang



Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil, khususnya buruh, petani, dan nelayan. Prabowo menyoroti beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai sangat memberatkan dan tidak masuk akal bagi masyarakat kelas bawah.

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas) beberapa waktu lalu, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena rakyat kecil yang terjerat pinjaman dengan bunga yang mencekik.

Fantastis, Penyaluran KUR Pertanian di 2026 Bakal Menyentuh Angka Rp300 Triliun



"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen satu tahun," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut tren bunga kredit telah turun ke kisaran 8 persen dari sebelumnya sempat berada di atas 9 persen.

Dengan penurunan itu, ia menepis anggapan suku bunga kredit perbankan masih berada di level tinggi.

"Sekarang sudah turun. Sudah cukup lumayan signifikan. Sudah mendekati 8 persen. Sebelumnya masih di atas 9 (persen)," kata Dian usai acara The 2nd Indonesia Climate Banking Forum (ICBF) di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), suku bunga kredit tercatat turun sekitar 40 basis poin (bps), dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,80 persen pada Januari 2026.

Menurut Dian, penurunan tersebut merupakan sinyal positif bagi sektor perbankan dan perekonomian.

Salah satu faktor yang berkontribusi adalah penempatan dana sebesar Rp200 triliun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke sistem perbankan. Pemerintah juga memperpanjang masa penempatan dana tersebut hingga September 2026 mendatang.

"Itu (SAL) menambah likuiditas sudah pasti, dan juga men-drag down tingkat suku bunga. Karena kalau misalnya likuiditas semakin banyak itu tentu persaingan dana itu kemudian menjadi lebih turun," ujarnya.

Selain itu, pemerintah disebut tidak lagi mendorong praktik pemberian suku bunga khusus (special rate). Bahkan, lembaga pemerintah maupun BUMN yang selama ini melakukan negosiasi tingkat bunga diminta untuk menekan praktik tersebut.

Menurut Dian, langkah itu penting untuk menciptakan struktur suku bunga yang lebih sehat dan berkeadilan. Dengan efisiensi biaya dana perbankan, suku bunga kredit kepada nasabah berpotensi ikut turun.

Ia menambahkan, penurunan bunga kredit diharapkan bisa mendorong permintaan pinjaman, baik untuk konsumsi maupun kegiatan usaha, sehingga mampu menggerakkan perekonomian.

"Kalau bunga kredit ke nasabah itu akan turun, tentu ini akan meng-encourage (mendorong) orang untuk melakukan pinjaman untuk konsumsi, untuk macam-macam lah, sehingga perekonomian akan semakin menggeliat," tutup Dian.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Penurunan suku bunga kredit di luar KUR juga mendesak agar beban biaya bunga (cost of financing) bisa terjangkau UMKM

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penurunan suku bunga kredit di luar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendesak dilakukan untuk mendorong ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih menghadapi berbagai tantangan pada 2026.

Menurut Bhima, saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin, meski perbankan telah memperoleh kucuran likuiditas lebih dari Rp200 triliun sepanjang 2025, penyaluran kredit kepada UMKM tetap dilakukan dengan hati-hati.

Kondisi ini dinilai membuat biaya bunga (cost of financing) di luar KUR relatif tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian besar pelaku usaha.

“Penurunan suku bunga kredit di luar KUR juga mendesak agar beban biaya bunga (cost of financing) bisa terjangkau UMKM,” kata dia.

Selain penurunan bunga kredit komersial, Bhima juga menekankan pentingnya pemerintah memastikan agar program berskala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap hingga 90 persen produk UMKM lokal dan memperluas penerima KUR.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2026, kredit perbankan pada November 2025 tumbuh 7,74 persen (yoy) menjadi Rp8.314,48 triliun.

Pertumbuhan terutama dikontribusikan oleh sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 18,33 persen, pengadaan listrik, gas, dan air 21,83 persen, industri pertambangan 11,0 persen, serta konstruksi 8,14 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 17,98 persen (yoy), ditopang sektor pertambangan dan industri pengolahan.

Sementara itu, kredit konsumsi tumbuh 6,67 persen (yoy), kredit modal kerja 2,04 persen (yoy), dan kredit korporasi 12,06 persen (yoy). Sebaliknya, kredit UMKM justru terkontraksi 0,64 persen (yoy).

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) melanjutkan pertumbuhan tinggi mencapai 12,03 persen (yoy) menjadi Rp9.899,07 triliun.

Penurunan suku bunga perbankan juga berlanjut, dengan rerata tertimbang suku bunga kredit rupiah turun 26 basis poin (yoy) menjadi 8,97 persen pada November 2025, terutama didorong penurunan suku bunga kredit produktif.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyoroti besarnya fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan), yakni mencapai Rp2,51 kuadriliun pada November 2025, atau setara dengan 23,18 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Pertumbuhan kredit pada tahun ini pun diperkirakan berada pada batas bawah kisaran 8-11 persen year-on-year (yoy), dan baru akan meningkat pada tahun mendatang.

“Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

Padahal, pihaknya telah menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate​​​) secara signifikan sebesar 125 basis poin (bps) sepanjang 2025 hingga kini berada di level 4,75 persen.

Suku bunga deposito 1 bulan juga telah turun sebesar 67 bps dari 4,81 persen pada awal tahun menjadi 4,14 persen pada November 2025.

Namun, penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 24 bps dari 9,2 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,96 persen pada November 2025.

Meski demikian, Perry mengatakan bahwa minat penyaluran kredit perbankan umumnya masih cukup baik yang tercermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM.

Hal tersebut, lanjut dia, dikarenakan adanya peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut, dengan rasio kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) bruto pada segmen UMKM sebesar 4,5 persen per November 2025.

Kondisi tersebut mempengaruhi pertumbuhan kredit UMKM November 2025 yang terkontraksi sebesar 0,64 persen yoy.

Walaupun kinerja intermediasi perbankan menghadapi tantangan, BI memastikan ketahanan industri perbankan nasional tetap kokoh.

Perry menuturkan, rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Oktober 2025 meningkat menjadi 26,38 persen, dengan risiko kredit macet terjaga rendah sebesar 2,25 persen untuk NPL bruto dan 0,90 persen untuk NPL neto.

Ia mengatakan, kapasitas pembiayaan bank juga tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi sebesar 29,67 persen dan DPK yang tumbuh sebesar 12,03 persen yoy pada November 2025.

Pertumbuhan tersebut, lanjut dia, turut didorong oleh ekspansi likuiditas moneter dan pelonggaran Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia, serta ekspansi keuangan pemerintah termasuk penempatan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) di beberapa bank besar.

“Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga,” imbuh Perry Warjiyo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyalurkan total insentif dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp388,1 triliun hingga Selasa (16/12) sebagai upaya untuk memacu penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat menerima porsi terbesar senilai Rp177,1 triliun, disusul Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp169,5 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp34,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7 triliun.

“Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan,” ucap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

Untuk semakin memperkuat dampak kebijakan tersebut, pihaknya menyesuaikan besaran insentif KLM yang berlaku mulai 16 Desember dengan meningkatkan besaran insentif bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat (interest rate channel) dari maksimal 0,5 persen menjadi 1,0 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

Sementara itu, total besaran insentif KLM tetap dipertahankan paling tinggi 5,5 persen dari DPK, sehingga insentif KLM untuk penyaluran kredit kepada sektor tertentu yang ditetapkan BI (lending channel) disesuaikan dari semula paling tinggi sebesar 5 persen menjadi paling tinggi sebesar 4,5 persen dari DPK.

Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat, karena penurunan suku bunga kredit perbankan yang masih lambat.

“Penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat dan karenanya perlu terus didorong, yaitu sebesar 24 bps (basis poin) dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,96 persen pada November 2025,” kata Perry Warjiyo.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen.

Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan, kalangan perbankan masih terus memberikan special rate atau suku bunga khusus yang tinggi untuk dana simpanan deposan besar, hingga membuat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK) sulit turun meski BI Rate sudah dipangkas 150 basis points (bps).

Special rate yang diberikan bagi para deposan besar itu bahkan Perry sebut jauh melampaui rata-rata suku bunga deposito per September 2025 yang sebesar 4,52%, yakni mencapai 5,53%. Jumlah deposito yang memperoleh special rate itu mencapai Rp 2.549,8 triliun, ata setara 31,1% dari total DPK di bank.

"Itu juga kenapa suku bunga kredit juga belum turun, ini yang kita sebut karena adanya DPK yang special rate secara industri Rp 2.549,8 triliun atau 31,1%," kata Perry saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Perry menjelaskan, special rate yang diberikan perbankan itu mencakup berbagai kelompok deposan. Tertinggi ialah untuk kelompok deposan Pemerintah BUMN yang mencapai 5,97%. Special rate yang Perry anggap masih tinggi kepada kelompok deposan itu pun sebetulnya telah turun dibanding posisi 2024 yang sebesar 6,60%.

"5,97% tapi masih tinggi, ini yang perlu kita turunkan antara lain bagaimana dari sisi himbauan, kemudian sampai berbagai regulasi, termasuk dari BI ada insentif likuiditas yang kami katakan seberapa jauh bank turunkan suku bunga," ucap Perry.

Special rate yang tinggi kedua ialah untuk kelompok swasta Industri Keuangan Non Bank atau IKNB yang mencapai 5,86%, dikutip dengan kelompok perseorangan yang sebesar 5,73%, swasta non IKNB 5,39%, bukan penduduk 5,22%, dan pemerintah non BUMN 5,19%.

Dari total DPK Special rate yang ada di perbankan senilai Rp 2.549,8 triliun itu, Perry ungkapkan juga mayoritas diberikan oleh kelompok bank umum swasta nasional (BUSN) senilai Rp 1.170,3 triliun, diikuti bank BUMN Rp 1.088,8 triliun, BPD Rp 266,4 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing Rp 24,4 triliun.

(arj)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) di Tanah Air pada kuartal III-2025 masih lesu dibandingkan posisi kuartal II-2025 maupun periode yang sama tahun lalu atau pada kuartal III-2025.

Berdasarkan hasil Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia atau SHPR BI pada kuartal III-2025, total nilai KPR secara tahunan hanya tumbuh 7,39%, melambat dibanding pertumbuhan kuartal II-2025 yang sebesar 7,81%.

Dibanding kuartal III-2024, pertumbuhan KPR terbaru ini juga bahkan masih jauh lebih rendah, karena saat itu mampu tumbuh dua digit, hingga sebesar 10,37%.

"Total nilai KPR secara tahunan tumbuh sebesar 7,39% (yoy), melambat dibandingkan 7,81% (yoy) pada triwulan sebelumnya," dikutip dari SHRP BI terbaru, Kamis (6/11/2025).

Dalam SHPR BI kuartal III-2025, juga disebutkan bahwa perkembangan suku bunga KPR sebetulnya masih mengalami kenaikan menjadi 7,45% per tahun. Lebih tinggi dari catatan kuartal II-2025 yang sebesar 7,41% dan kuartal III-2024 sebesar 7,44%.

Pembiayaan pembangunan properti residensial dari perbankan juga tercatat masih tak mendominasi pada kuartal III-2025.

Sumber pembiayaan utama pengembang dalam pembangunan properti residensial masih berasal dari dana internal perusahaan dengan pangsa 77,67%. Setelahnya baru berasal dari pinjaman perbankan sebesar 16,02% dan pembayaran dari konsumen sebesar 6,31%.

Sementara dari sisi konsumen, sebagian besar pembelian rumah primer memang masih dilakukan melalui KPR dengan pangsa sebesar 74,41%. Selanjutnya, pembelian rumah primer melalui pembayaran tunai bertahap dan tunai masing-masing memiliki pangsa sebesar 17,00% dan 8,59%.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahalnya harga bahan bangunan, masalah perizinan atau birokrasi, suku bunga KPR dan uang muka yang tinggi, hingga pajak menjadi penyebab utama lesunya penjualan rumah hingga kuartal III-2025.

Hal ini terungkap dalam Survei Harga Properti Residensial Bank Indonesia (SHPR BI) kuartal III-2025. Dalam SHPR terbaru itu, disebutkan bahwa penjualan properti residensial masih terkontraksi sebesar 1,29% secara tahunan, meski lebih baik dari kontraksi kuartal II-2025 yang sebesar 3,80%.

"Berdasarkan hasil survei, penghambat utama pengembangan dan penjualan properti residensial primer meliputi kenaikan harga bahan bangunan (19,80%), masalah perizinan/birokrasi (14,39%), suku bunga KPR (15,05%), proporsi uang muka yang tinggi dalam pengajuan KPR (11,75%), dan perpajakan (8,84%)," dikutip dari SHPR BI terbaru, Kamis (6/11/2025).

Khusus untuk masalah suku bunga KPR yang menjadi penghambat ketiga terbesar, disebabkan adanya tren kenaikan pada kuartal III-2025. Pada periode itu, suku bunga KPR sebesar 7,45% per tahun, lebih tinggi dari kuartal II-2025 yang sebesar 7,41% dan kuartal III-2024 sebesar 7,44%.

Dalam SHPR BI kuartal III-2025, disebutkan pula turunnya penjualan properti residensial dipicu penjualan rumah tipe besar yang turun 23% secara tahunan, lebih dalam dari kontraksi kuartal II-2025 sebesar 14,95%.

Penjualan rumah tipe menengah juga masih minus 12,27% dari sebelumnya turun 17,69%. Sedangkan rumah tipe kecil naik 14,95%, dari kuartal sebelumnya tumbuh 6,70%.

"Penjualan properti residensial di pasar primer pada kuartal III-2025 secara tahunan masih terkontraksi," sebagaimana tertulis dalam SHPR BI Kuartal III-2025.

Di tengah lesunya penjualan, hasil survei BI itu juga menunjukkan indeks harga properti residensial secara tahunan hanya tumbuh 0,84% dari 109,44 menjadi 110,36, lebih lambat dari pertumbuhan kuartal II-2025 yang sebesar 0,90% dari 109,15 menjadi 110,13.

Makin lambatnya laju pertumbuhan harga properti residensial ini disebabkan perlambatan kenaikan harga rumah kecil dan menengah yang masing-masing tumbuh 0,71% dan 1,18% secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan sebelumnya 1,04% dan 1,25%.

Adapun untuk rumah tipe besar, masih mampu tumbuh lebih cepat dibanding kuartal II-2025, yakni menjadi 0,72% pada kuartal III-2025 dari sebelumnya hanya tumbuh 0,70%.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Jurus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendorong likuiditas di sistem keuangan dan perekonomian telah berjalan sekitar satu bulan, melalui kebijakan penempatan dana menganggur pemerintah di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara senilai Rp 200 triliiun.

Kebijakan yang ia tetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 per 12 September 2025 itu pun telah mendapat respons dari berbagai pemangku kepentingan, seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga bank asing yang beroperasi di tanah air, salah satunya HSBC.

Likuiditas Naik Tapi Bunga Kredit Masih Tinggi

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, sesuai tujuan Purbaya, kebijakan penempatan dana ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Itu langsung meningkatkan likuiditas perekonomian per September 2025.

"Kebijakan moneter longgar dan penempatan dana SAL Pemerintah di perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar," kata Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur secara daring, dikutip Jumat (24/10/2025).

Perry menjelaskan, langkah Purbaya itu telah membuat pertumbuhan uang atau base money. Ia menunjukkan, data uang primer (M0) adjusted, yaitu uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia karena pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) tercatat tumbuh 18,58% (yoy) pada September 2025.

Pertumbuhan 18,58% dibanding bulan yang sama pada tahun lalu itu juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 (tanpa memperhitungkan dampak KLM) sebesar 13,16% (yoy).

"Dari faktor yang memengaruhi, kenaikan M0 Adjusted ini dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah pada Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Government-NCG)," ujar Perry.

Di sisi lain, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) per Agustus 2025 juga ia sebut meningkat dari 5,46% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 7,59% (yoy) karena adanya efek tambahan dari pelonggaran kebijakan moneter yang terus dilakukan BI sejak September 2024.

Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 10,51% (yoy) pada Agustus 2025, sejalan dengan pertumbuhan uang kartal dari 10,30% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 13,41% (yoy) pada Agustus 2025.

"Dari sisi faktor yang memengaruhi, kenaikan M2 terutama berasal dari peningkatan Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Asset-NFA). Ke depan, jumlah uang yang beredar diprakirakan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal Pemerintah," ucap Perry.

Meski likuditas perekonomian melimpah, Perry menekankan, upaya perbankan dalam menyalurkan kredit masih belum muncul sebagaimana harapan pemerintah. Suku bunga pinjaman atau kredit ia sebut masih belum mampu cepat turun, dan laju pertumbuhan kredit masih rendah.

Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 150 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 29 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025, terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK bank.

Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025. Karena bunga kredit yang cenderung masih tinggi, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 masih tercatat 7,70% (yoy), meskipun sedikit meningkat dari 7,56% (yoy) pada Agustus 2025.

"Permintaan kredit belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi," tegas Perry.

Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 juga Perry sebut masih cukup besar, yaitu mencapai Rp 2.374,8 triliun atau 22,54% dari plafon kredit yang tersedia, terutama pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor Perdagangan, Industri, dan Pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja.

Kemampuan Penyaluran Kredit antar Bank

Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, kecepatan penyaluran kredit masing-masing bank memang berbeda. Terutama dari bank-bank milik negara yang menerima penempatan dana tersebut.

"Memang dari bank ke bank berbeda-beda. Ada yang sudah mendekati 70%, ada yang di kisaran 50%, ada yang masih di bawah itu, masih di 20-30%," ujarnya saat ditemui di gedung Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).

Mahendra juga telah menyampaikan perkembangan penyaluran kredit itu kepada Purbaya. Hal itu sesuai dengan permintaan Kementerian Keuangan terkait pelaporan perbankan pelat merah dalam pemanfaatan dana tersebut.

"Kami sampaikan kepada Pak Menteri untuk maksudnya juga, beliau dapat masukkan mengenai bagaimana kecepatan dari penyerapan di masing-masing," sebutnya.

Kendati begitu, Mahendra tidak dapat menjelaskan lebih rinci terkait penyaluran kredit pada masing-masing bank dan sektor mana saja yang penyerapannya lebih tinggi. Namun, dia memastikan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan dapat meningkat berkat adanya program penempatan dana Saldo Anggaral Lebih (SAL) pemerintah itu.

"Secara implementasinya, praktiknya (penyaluran kredit) itu kan dicampur, blended. Yang kami sampaikan adalah dengan besaran yang blended ini, tingkat pertumbuhan kredit di Bank Himbara ini dari sebelum adanya dana itu ke dengan adanya dana itu terjadi peningkatan pertumbuhan," ungkapnya.

Efek Penempatan Dana Tak Instan

International Wealth and Premier Banking Director HSBC Indonesia, Lanny Hendra mengatakan dampak masuknya dana tersebut ke sistem perbankan, yang dalam hal ini adalah bank anggota himpunan bank milik negara (Himbara), memang tidak bisa langsung muncul, terutama terkait ekspansi usaha.

"Kita continue to monitor gitu ya, maksudnya kan banyak juga kalau melihat kebijakan-kebijakan yang baru, dan I think akan perlu waktu ya untuk lend some of initiative yang pemerintah ingin lakukan. Dan menurut saya tidak ada yang instan gitu kan, perlu waktu untuk melihat progress dari kebijakan itu," ujarnya saat selepas peresmian HSBC Wealth Center, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

Bank swasta asing asal Inggris itu mencatat saat ini belum melihat adanya penarikan giro, pasca kebijakan penempatan SAL tersebut. Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir September 2025, tercatat penarikan saldo giro bank umum baru sebesar Rp 80 triliun di Bank Indonesia (BI).

"Kita sih cukup stabil dan kita tidak melihat, karena kan memang kita juga udah ada di market ini cukup lama dan kita mungkin yang terlama di market ini. Jadi kita sih tidak melihat ada naik turun gitu, enggak, cukup stabil dan progresif mengembang terus," pungkas Lanny.

Purbaya sendiri sudah buka suara soal laporan kinerja perbankan seusai penempatan dana itu. Ia menganggap kondisi tersebut disebabkan bulan September 2025 masih periode awal penempatan dana menganggur pemerintah di BI ke lima bank milik negara, sehingga efeknya belum besar ke sistem perbankan.

"Mungkin September belum full impact dari uang itu," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Purbaya mengatakan, efek penuh dari penempatan dana Rp 200 triliun berdasarkan perhitungannya memang baru akan terjadi pada kuartal IV-2025 yang jatuh pada Oktober, November, dan Desember 2025.

"Kalau september kan masih baru, dan ada dampak kelesuan sebelumnya kan dan perlambatan ekonomi dalam beberapa bulan sebelumnya," tegas Purbaya.

"Saya pikir nanti Oktober, November, Desember, akhir tahun lah kita lihat seperti apa pertumbuhan kreditnya," ungkapnya.

Purbaya percaya diri, setelah efek penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) itu benar-benar mendorong perbankan untuk menyalurkan dana murahnya ke sektor riil, pertumbuhan laju kredit akan mencapai dua digit pada akhir 2025.

"Harapan saya dengan uang Rp 200 triliun tadi pertumbuhan makin kencang sehingga ekonominya juga tumbuh makin kencang. Kita akan monitor terus dari waktu ke waktu, kalau kurang kita tambah lagi uang di sistem," papar Purbaya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo blak-blakan tentang efek kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan dana menganggur pemerintah ke perbankan senilai Rp 200 triliun.

Dana berbentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia itu langsung ditransfer ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025.

Perry mengatakan, sesuai tujuan Purbaya, kebijakan penempatan dana ke PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Itu langsung meningkatkan jumlah likuiditas perekonomian.

"Kebijakan moneter longgar dan penempatan dana SAL Pemerintah di perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar," kata Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur secara daring, dikutip Kamis (23/10/2025).

Perry menjelaskan, langkah Purbaya itu telah membuat pertumbuhan uang atau base money. Ia menunjukkan, data uang primer (M0) adjusted, yaitu uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia karena pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) tercatat tumbuh 18,58% (yoy) pada September 2025.

Pertumbuhan 18,58% dibanding bulan yang sama pada tahun lalu itu juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 (tanpa memperhitungkan dampak KLM) sebesar 13,16% (yoy).

"Dari faktor yang memengaruhi, kenaikan M0 Adjusted ini dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah pada Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Government-NCG)," ujar Perry.

Di sisi lain, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) per Agustus 2025 juga ia sebut meningkat dari 5,46% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 7,59% (yoy) karena adanya efek tambahan dari pelonggaran kebijakan moneter yang terus dilakukan BI sejak September 2024.

Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh pertumbuhan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 10,51% (yoy) pada Agustus 2025, sejalan dengan pertumbuhan uang kartal dari 10,30% (yoy) pada Januari 2025 menjadi 13,41% (yoy) pada Agustus 2025.

"Dari sisi faktor yang memengaruhi, kenaikan M2 terutama berasal dari peningkatan Aktiva Luar Negeri Bersih (Net Foreign Asset-NFA). Ke depan, jumlah uang yang beredar diprakirakan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal Pemerintah," ucap Perry.

Meski likuditas perekonomian melimpah, Perry menekankan, upaya perbankan dala menyalurkan kredit masih belum muncul sebagaimana harapan pemerintah. Suku bunga pinjaman atau kredit ia sebut masih belum mampu cepat turun, dan laju pertumbuhan kredit masih rendah.

"Bank Indonesia memandang penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah di perbankan," ucap Perry.

Seiring dengan penurunan BI-Rate sebesar 150 bps sejak September 2024 dan ekspansi likuiditas moneter Bank Indonesia, suku bunga di pasar uang sebetulnya sudah beriringan turun, seperti INDONIA turun sebesar 204 bps dari 6,03% pada awal 2025 menjadi 3,99% pada 21 Oktober 2025.

Lalu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 251 bps, 254 bps, dan 257 bps sejak awal 2025 menjadi 4,65%; 4,67%; dan 4,70% pada 17 Oktober 2025. Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun pun menurun sebesar 218 bps dari 6,96% pada awal 2025 menjadi 4,78% pada 21 Oktober 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 132 bps dari tingkat tertinggi 7,26% pada pertengahan Januari 2025 menjadi 5,94%.

Namun demikian, penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat. Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 150 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 29 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025, terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK bank.

Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025.

Karena bunga kredit yang cenderung masih tinggi, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 masih tercatat 7,70% (yoy), meskipun sedikit meningkat dari 7,56% (yoy) pada Agustus 2025.

"Permintaan kredit belum kuat dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, dan suku bunga kredit yang masih relatif tinggi," tegas Perry.

Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada September 2025 juga Perry sebut masih cukup besar, yaitu mencapai Rp 2.374,8 triliun atau 22,54% dari plafon kredit yang tersedia, terutama pada segmen korporasi dengan kontribusi utama dari sektor Perdagangan, Industri, dan Pertambangan, serta dengan jenis kredit modal kerja.

Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank sebetulnya masih memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 29,29% dan DPK yang tumbuh sebesar 11,18% (yoy) pada September 2025 seiring ekspansi keuangan Pemerintah termasuk penempatan dana Pemerintah pada beberapa bank besar serta kebijakan pelonggaran likuiditas dan insentif kebijakan makroprudensial Bank Indonesia.

Minat penyaluran kredit perbankan umumnya juga cukup baik sebagaimana tecermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang cukup longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM seiring dengan sikap kehati-hatian bank di tengah risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Perry mengatakan, pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit konsumsi malah melambat menjadi masing-masing sebesar 3,37% (yoy) dan 7,42% (yoy), sedangkan pertumbuhan kredit investasi masih mampu meningkat menjadi 15,18% (yoy). Kredit UMKM dan pembiayaan syariah juga tumbuh melambat menjadi masing-masing sebesar 0,23% (yoy) dan 7,55% (yoy).

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK untuk meningkatkan pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga," tutur Perry.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Langkah Bank Indonesia (BI) untuk menurunkan secara drastis suku bunga acuan BI Rate dari level 6,25% pada Agustus 2024 menjadi 4,75% hingga Oktober 2025 belum membuat perbankan cepat menurunkan suku bunga kreditnya.

Hal ini diungkapkan oleh Deputi Gubernur BI Aida S Budiman seusai Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025 yang digelar pada 21-22 Oktober 2025.

Aida mengatakan, setelah BI konsisten menurunkan suku bunga acuan hingga sebanyak 150 basis points (bps), perbankan baru bisa menurunkan suku bunga dana pihak ketiga (DPK) sebesar 29 bps dalam satu bulan. Sedangkan suku bunga kredit baru turun 15 bps.

"Jadi bayangkan 150 bps baru turun 29 bps, di kredit apalagi baru turun 15 bps," kata Aida, Rabu (22/10/2025).

Sementara itu, penurunan suku bunga di pasar uang, kata Aida justru penurunannya jauh lebih cepat ketimbang suku bunga di perbankan, menandakan transmisi penurunan suku bunga BI rate sudah berjalan cepat.

"Kalau di INDONIA turun 204 bps, SRBI apalagi yang 12 bulan sudah turun 257 bps, sehingga sekarang angkanya menjadi 4,7%," ungkap Aida.

"Yield imbal hasil SBN 2 tahun 218 bps, yang terendah tadi saya sampaikan yang (tenor) 10 tahun baru 132 bps tapi ini memang demikian karena yang jangka pendek lebih cepat penurunannya," paparnya.

Oleh sebab itu, Aida mengatakan, BI pada 1 Desember 2025 akan memberlakukan kebijakan insentif likuiditas alias KLM baru untuk mendorong percepatan penyaluran kredit oleh perbankan dengan bunga yang makin cepat sesuai dengan BI rate.

Insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK.

Besaran insentif yang diberikan kepada bank pada lending channel juga memperhitungkan faktor penyesuaian atas realisasi pertumbuhan kredit/pembiayaan dibandingkan dengan komitmen pertumbuhan kredit/pembiayaan periode sebelumnya.

Adapun untuk pengukuran insentif suku bunga kredit/pembiayaan (interest rate channel) didasarkan pada tingkat kecepatan perbankan dalam menyesuaikan suku bunga kredit/pembiayaan baru terhadap suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

"Jadi inilah yang ingin dilakukan BI KLM akan forward looking ditambah dengan interest rate channel sehingga diharapkan kita bisa terus tingkatkan pertumbuhan kredit," paparnya.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]