Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas fiskal semakin semangat membantu likuiditas perbankan, yang notabenenya tugas utama otoritas moneter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan akan menambah kembali penempatan dana pemerintah di lima bank-bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total sekitar Rp400 triliun.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Purbaya sempat menarik sebagian dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun untuk kembali diparkirkan di Bank Indonesia. Kendati demikian, keputusan tersebut berdampak negatif.

Dia mengaku para direktur utama (dirut) bank-bank Himbara berkeluh-kesah karena likuiditas di perbankan semakin kering. Keluhan tersebut disampaikan ketika mereka bertemu Purbaya dan jajarannya pada Jumat (26/6/2026) pagi.

Bendahara negara menjelaskan kini sisa dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau dimasukan kapan pun).

"Jadi Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun,fix," urai Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut karena memiliki kas tak terpakai mencapai Rp590 triliun.

Purbaya pun memaparkan, penambahan likuiditas ini diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar.

Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga perbankan akan turun sehingga kredit kembali melaju. Pada akhirnya, prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Tumpang Tindih Fiskal-Moneter

Adapun penempatan dana pemerintah ke perbankan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Notabenenya, selama ini SAL digunakan sebagai bantalan fiskal untuk antisipasi keadaan yang tak diinginkan.

Contohnya, dana SAL berguna ketika pemerintah memerlukan dana darurat ketika terjadi bencana alam hingga realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target.

Kendati demikian, kini bendahara negara merasa dana SAL akan lebih berguna apabila turut digunakan sebagai penggerak perekonomian. Caranya yaitu dengan ditempatkan di perbankan.

Purbaya meyakini dana jumbo pemerintah di perbankan akan mendorong perbankan berlomba menyalurkannya ke sektor riil lewat kredit. Alasannya, bank tidak ingin merugi akibat biaya bunga yang mereka bayar ke pemerintah.

Dengan demikian, jika penyaluran kredit tumbuh tinggi maka pelaku usaha memiliki dana untuk melakukan ekspansi usaha; jika pengusaha melakukan ekspansi maka berpotensi menyerap tenaga kerja. Singkatnya, perekonomian pun semakin bergeliat.

“Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melaluiinvisible handyang kita kendalikan,” ungkap Purbaya.

Tak bisa dimungkiri, usai sembilan bulan sejak pertama kali pemerintah menempatkan dana ke perbankan pada September 2025, rata-rata pertumbuhan kredit mencapai 9,2% (September 2025–Mei 2026); lebih tinggi dibandingkan periode sembilan bulan sebelumnya di level 8,8% (Desember 2024–Agustus 2025).

Masalahnya, otoritas fiskal seakan tidak konsisten dengan langkah tersebut: pada suatu waktu melakukan penempatan dana, kemudian menariknya, dan tak lama kemudian ditambah kembali. Ketidakpastian kebijakan itu berpotensi memberi sinyal negatif ke pelaku pasar.

Apalagi, penambahan likuiditas dilakukan usai keluhan dari para bankir. Akibatnya, muncul kekhawatiran perbankan akan semakin bergantung kepada ‘bantuan’ otoritas fiskal.

Kendati demikian, Purbaya tidak setuju langkahnya diartikan sebagai ‘bantuan’ atau ‘suntikan dana’ untuk perbankan. Menurutnya, penempatan dana pemerintah di perbankan murni merupakan manajemen kas pemerintah (cash management), bukan penyertaan modal atau suntikan subsidi.

Alasannya, dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara sejatinya berasal dari penerimaan negara, seperti pajak dan penerbitan obligasi, yang sebelumnya diserap dari kantong masyarakat dan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pengembalian dana ini bertujuan agar perputaran uang di sistem keuangan tidak mandek. Purbaya bahkan menyebut langkahcash managementtersebut memberikan dampak yang menyerupai pelonggaran moneter.

"Itu bukan kebijakan fiskal, sebetulnya kebijakan moneter, tapi kita cuma membantu," ucap Purbaya.

Meski cuma membantu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai sebaiknya memang tidak ada tumpang tindih kebijakan antar otoritas moneter dengan fiskal. Menurutnya, tugas menjaga likuiditas perbankan sebaiknya diserahkan seluruhnya ke Bank Indonesia (BI).

David mengakui bahwa langkah Purbaya bisa mengantisipasi pengetatan likuiditas perbankan ke depan. Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa sebenarnya BI sudah punya alat yang lengkap untuk mendeteksi kondisi likuiditas perbankan.

“Bank Indonesia bisa lakukanadjustment[penyesuaian-penyesuaian] sesuai dengan kondisi pasar atau kondisi yang dia lihat ke depannya,” jelas David kepadaBisnis, Jumat (26/6/2026).

Pada pengumuman rapat dewan gubernur BI edisi Juni 2026 pekan lalu, otoritas memang sudah mengeluarkan kebijakan untuk antisipasi pengetatan likuiditas di perbankan: bank sentral membuka kembali jendela lelang instrumenrepurchase agreement(repo) untuk tenor 3, 6, 9, hingga 12 bulan.

Melalui fasilitas transaksi ini, perbankan dapat memperoleh suntikan likuiditas tunai dari BI dengan menjaminkan surat berharga berkualitas tinggi yang mereka miliki sebagai agunan. Jendela lelang repo ini ditetapkan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter BI bagi perbankan.

“Jadi kami pastikan, likuiditas akan kami pastikan lebih dari cukup. Silakan datang ke Bank Indonesia, itu kami adaregular auction[lelang rutin],” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (18/6/2026).

Oleh sebab itu, David menekankan sebaiknya baik otoritas fiskal dan fokus ke tugas dan fungsi utamanya masing-masing. “Yang jelas ini kita perlu kembali ke kita kekhittah,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa dana pemerintah yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) secara bertahap dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya memindahkan sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari kas pemerintah di BI ke himbara sejak September 2025. Terakhir, jumlah dana yang sempat ditempatkan mencapai Rp300 triliun.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyebut pengembalian ini dilakukan secara bertahap. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut sejak kapan dan berapa besaran dana yang sudah dikembalikan.

"Sudah [dilakukan secara bertahap]," terang Prima kepada wartawan saat dimintai konfirmasi di kantor Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kabar pengembalian secara bertahap dana SAL ke kas pemerintah di BI, yang sebelumnya ditebar ke sejumlah himbara.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Purbaya sempat menyebut ada sekitar Rp300 triliun dana simpanan kas pemerintah yang ditebar ke himbara untuk menggenjot likuiditas. Otoritas fiskal pun pada awal tahun memutuskan untuk memperpanjang batas akhir periode penempatannya dari Maret ke September 2026.

Saat diminta konfirmasi, Purbaya tidak membantah maupun mengonfirmasi kabar tersebut. Akan tetapi, dia memastikan kebijakan tersebut akan dikoordinasikan dengan BI.

"Oh, itu mesti diskusi dengan bank sentral seperti apa," ujarnya kepada wartawan usai konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (23/6/2026).

Pada Senin (22/6/2026), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sempat buka suara mengenai kabar tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner atau DK OJK Dian Ediana Rae mengaku sempat mendengar kabar tersebut.

Namun demikian, Dian menilai pemerintah dan BI dalam wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal berkoordinasi lebih lanjut mengenai tahapan untuk pengembalian dana tersebut.

"Kemarin kan kita sudah tahu bahwa nanti pengelolaan dana pemerintah sebelumnya ada di BI gitu kan. Kan kita punya KSSK, oleh karena itu nanti OJK bicara tentu saja dengan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan bagaimana masa transisinya," jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dian mengaku berharap agar dana SAL dari himbara ke kas pemerintah di BI tidak dilakukan secara langsung. Apabila pengembaliannya lantaran kebutuhan pemerintah, maka nantinya otoritas fiskal berhak menarik kembali dana tersebut dari himbara.

Sebab, penarikan dana tanpa dilakukan bertahap bisa berisiko memengaruhi kondisi likuiditas perbankan. Apalagi, Dian menilai penempatan dana pemerintah ini bisa membantu untuk menjaga suku bunga perbankan tidak naik tinggi.

Sebagai catatan, penarikan kembali dana SAL di himbara ini bukan yang pertama kali terjadi. Jelang akhir 2025, pemerintah sempat menarik sebagian dana tersebut untuk kebutuhan pendanaan belanja.

"Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia nanti mudah-mudahan akan sepakat dengan kita dengan OJK bahwa ini bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank," ujar pria yang pernah menjadi Kepala Perwakilan BI itu.

Di sisi lain, Direktur Utama BRI Hery Gunardi turut mendengar juga soal kabar pengembalian bertahap dana tersebut. Dia menyampaikan bahwa perseroan telah menyalurkan keseluruhan penampatan dana SAL tahap pertama September 2025 lalu yakni Rp55 triliun.

"Memang ada rencana pemerintah, Kementerian Keuangan, nanti secara berkala akan kami kembalikan," ujar Hery kepada wartawan di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, Purbaya pertama kali menempatkan dana total Rp200 triliun di lima himbara pada September 2025 yaitu ke Bank Mandiri (Rp55 triliun), BNI (Rp55 triliun), BRI (Rp55 triliun), BTN (Rp25 triliun) dan BSI (Rp10 triliun).

Beberapa bulan setelahnya, dia menambahkan injeksi total Rp76 triliun ke Bank Mandiri, BNI, BRI serta turut menampatkan sebagian di BUMD Bank Jakarta.

Sebagian uang tersebut senilai Rp75 triliun sempat ditarik lagi untuk mendanai belanja APBN akhir tahun. Pada April 2026, dia mengungkap bahwa akumulasi dana SAL yang dimiliki pemerintah tembus Rp420 triliun. Sebesar Rp300 triliun ditebar ke himbara, dan sisanya berada di kas pemerintah di bank sentral.

Jakarta: Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mingguan yang digelar pada 9 Juni 2026. Sejalan dengan keputusan tersebut, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 4,50%, sedangkan Lending Facility meningkat menjadi 6,25%.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah yang menghadapi tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global, terutama dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan menjaga inflasi tetap berada dalam target pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027.

BI menilai perkembangan rupiah dalam beberapa pekan terakhir lebih lemah dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain dipicu oleh gejolak eksternal dan tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi keluarnya dana investasi portofolio asing dari pasar keuangan Indonesia.

Untuk meredam tekanan tersebut, bank sentral memandang perlu meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik melalui kenaikan suku bunga serta berbagai insentif tambahan bagi investor asing.

Selain menaikkan BI-Rate, BI juga memperkuat strategi stabilisasi rupiah melalui sejumlah kebijakan moneter. Salah satunya dengan mendorong kenaikan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan agar tetap kompetitif dibandingkan instrumen investasi di negara lain.

Bank sentral juga memberikan insentif berupa pemangkasan biaya swap lindung nilai bagi investor asing sebesar 10%. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat investor untuk menempatkan dananya di pasar keuangan Indonesia.

Di sisi likuiditas, BI membuka kembali fasilitas lelang repurchase agreement (repo) dengan tenor 3 hingga 12 bulan bagi perbankan. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kecukupan likuiditas di pasar uang sekaligus menjaga pertumbuhan uang primer tetap berada pada level dua digit.

Penguatan operasi moneter juga dilakukan melalui peningkatan frekuensi lelang SRBI menjadi dua kali dalam sepekan. Sementara itu, intervensi di pasar valuta asing akan terus diperkuat melalui transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar internasional.

Bank Indonesia menegaskan bahwa stabilisasi rupiah dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah. Sinergi kebijakan moneter dan fiskal diarahkan untuk menjaga kepercayaan investor, mempertahankan kecukupan likuiditas, serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan tersebut, BI optimistis ketahanan ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai tekanan eksternal, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menyampaikan ekonomi domestik menunjukkan penguatan pada kuartal I 2026, meskipun nilai tukar rupiah mengalami tekanan akibat ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal tahun ini meningkat, terutama ditopang oleh permintaan domestik. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 meningkat, ditopang permintaan domestik,” ujar Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

Ia menjelaskan konsumsi rumah tangga meningkat, didorong oleh kebutuhan terkait Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk peningkatan pendapatan masyarakat dari Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta berbagai insentif lainnya. Selain itu, investasi juga tetap kuat, terutama didorong oleh akselerasi belanja pemerintah, termasuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan investasi melalui Danantara.

Namun, di tengah penguatan ekonomi domestik tersebut, BI mencatat tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pada 16 Maret 2026, rupiah berada di level Rp 16.985 per dolar AS atau melemah 1,29 persen dibandingkan posisi akhir Februari 2026. “Memburuknya kondisi global akibat perang di Timur Tengah berdampak pada pelemahan nilai tukar dan keluarnya arus modal dari negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia,” kata Perry.

BI juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi sekitar 3,1 persen dari sebelumnya 3,2 persen, seiring meningkatnya ketidakpastian global.

Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI terus memperkuat kebijakan melalui intervensi di pasar keuangan, baik di pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri maupun transaksi spot dan domestic non-deliverable forward (DNDF) di dalam negeri. “Bank Indonesia terus meningkatkan intensitas intervensi baik di pasar NDF offshore maupun transaksi spot dan DNDF di pasar domestik,” ujarnya.

Selain itu, BI juga mengoptimalkan berbagai instrumen moneter guna meningkatkan aliran masuk modal asing serta memperkuat kinerja neraca pembayaran.

Ke depan, BI meyakini stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga, didukung oleh komitmen kebijakan, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif. “Bank Indonesia akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global,” tegas Perry.

BI menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya guna menjaga pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,9–5,7 persen, sekaligus memastikan stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan suku bunga kredit perbankan mulai menurun, seiring menurunnya suku bunga dana. Kendati begitu, otoritas moneter memandang perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut untuk menurunkan suku bunga perbankan.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan transmisi suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit.

“Transmisi suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Perry mengungkapkan, suku bunga deposito satu bulan turun sebesar 56 basis poin (bps) dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025, meski ruang penurunan suku bunga deposito lebih lanjut terbuka dengan penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, Perry menyebut bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun. Suku bunga kredit perbankan pada Desember 2025 tercatat sebesar 8,81%, turun 39 bps dari 9,2% pada awal 2025.

Perry menilai, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan ke depannya. Dengan begitu, kredit perbankan dapat tumbuh lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun, pertumbuhan kredit pada Desember 2025 jauh lebih tinggi dibanding November 2025. BI melaporkan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 sebesar 9,69% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan bulan lalu yang hanya tumbuh 7,74%.

Perry Warjiyo menyampaikan pertumbuhan kredit pada Desember 2025 berada di kisaran target kredit 2025 yang ditetapkan otoritas moneter, yakni di kisaran 8%-11% YoY. “Kredit perbankan tumbuh sebesar 9,69% YoY, berada dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia sebesar 8%-11% ” ujarnya.

Berdasarkan kelompok penggunaan, Perry mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58%.

Dia mengatakan, capaian itu sejalan dengan upaya BI untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kebijakan likuiditas makroprudensial serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga.

Adapun BI memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 akan semakin tinggi yakni di kisaran 8%-12%. Perry memastikan, BI akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) segera memutuskan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) untuk periode Januari hingga April 2026, dengan mempertimbangkan perkembangan suku bunga simpanan di pasar perbankan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa suku bunga simpanan perbankan masih relatif tinggi dibandingkan dengan TBP yang berlaku saat ini.

“Belum signifikan masih di atas sekitar 30% masih di atas TBP,” ujar Anggito saat ditemui, Jumat (2/1/2025).

Sebagai catatan, sepanjang 2025 LPS telah memangkas level TBP secara kumulatif sebesar 75 basis poin (bps).

Lalu untuk TBP untuk simpanan rupiah di bank umum berada di level 3,5%, sementara simpanan valuta asing (valas) ditetapkan sebesar 2%.

Namun demikian, Anggito menegaskan bahwa arah kebijakan TBP ke depan belum dapat dipastikan karena LPS masih menunggu perkembangan suku bunga simpanan hingga akhir tahun, khususnya pada Desember 2025.

“Belum tahu ya, karena kita mau lihat Desember seperti apa,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa tujuan penetapan TBP berbeda dengan kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). TBP dirancang untuk memastikan perlindungan dana nasabah, bukan semata-mata sebagai instrumen transmisi kebijakan moneter.

“Tujuan TBP itu kan beda dengan suku bunga BI, tujuan kita adalah melindungi nasabah. Jadi kita harus lihat market itu, suku bunga pasar itu seperti apa,” jelasnya.

Menurut Anggito, LPS akan berupaya memastikan sebanyak mungkin simpanan masyarakat tetap berada dalam skema penjaminan. Namun, keputusan akhir tetap akan sangat bergantung pada dinamika suku bunga simpanan di perbankan.

“Nanti kita akan memastikan bahwa semaksimal mungkin itu dijamin ya, tapi ya nggak tahu perkembangan pasarnya seperti apa,” ujarnya.

Di sisi lain, Anggito berharap penurunan suku bunga acuan BI dapat segera diikuti oleh penyesuaian suku bunga di sektor perbankan, baik pada sisi simpanan maupun kredit.

“Kalau suku bunga BI itu juga turun ya mestinya langsung ada adjustment, sehingga suku bunga kreditnya juga turun,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa transmisi suku bunga perbankan terhadap suku bunga acuan BI (BI Rate) belum maksimal.

Tercatat hingga November 2025, suku bunga kredit perbankan baru turun 24 basis poin (bps) menjadi 8,96 persen dari 9,20 persen pada awal tahun ini.

Penurunan suku bunga deposito juga baru sebesar 67 bps untuk tenor 1 bulan, dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,14 persen pada November 2025.

Sementara itu, BI Rate telah turun sebanyak 125 basis poin sepanjang tahun ini, dari 6 persen menjadi 4,75 persen.

"Bank Indonesia memandang efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers virtual, Rabu (17/12/2025).

Untuk mempercepat transmisi tersebut, BI memperluas pemberian insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Kebijakan yang sebelumnya difokuskan pada sektor-sektor tertentu kini diperluas menjadi berbasis kinerja perbankan.

Penguatan kebijakan KLM mulai berlaku sejak 1 Desember 2025 dan kembali diperkuat pada 16 Desember 2025.

Langkah ini ditempuh untuk mempercepat penurunan suku bunga perbankan, sekaligus tetap mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.

Salah satu penguatan dilakukan melalui peningkatan insentif likuiditas bagi bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga kredit atau interest rate channel.

Besaran insentif ini dinaikkan dari maksimal 0,5 persen menjadi 1 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

Adapun insentif likuiditas untuk penyaluran kredit atau lending channel tetap besar, yakni paling tinggi 4,5 persen dari DPK.

"Ke depan, transmisi suku bunga yang lebih efektif diharapkan dapat mendorong permintaan kredit sehingga penyaluran kredit perbankan menjadi lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ucap Perry.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menambahkan bahwa penguatan kebijakan tersebut dilakukan karena evaluasi menunjukkan skema sebelumnya belum cukup kuat mendorong transmisi kebijakan moneter ke sektor perbankan.

Berdasarkan evaluasi BI, sebanyak 124 bank telah menerima insentif melalui lending channel.

Namun, pada interest rate channel, baru 48 bank yang tercatat memperoleh insentif.

"Ini menunjukkan memang ini perlu terus didorong penurunan suku bunga kredit terhadap penurunan BI Rate," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga 16 Desember 2025, total insentif KLM mencapai Rp 388,1 triliun, masing-masing disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp 177,1 triliun, BUSN sebesar Rp 169,5 triliun, BPD sebesar Rp 34,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp 7 triliun.

Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yakni sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, Jasa termasuk Ekonomi Kreatif, Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan, serta UMKM, Koperasi, Inklusi, dan Berkelanjutan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan penurunan suku bunga kredit perbankan masih berjalan lambat hingga November 2025.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penurunan suku bunga kredit perbankan hanya sebesar 24 basis poin (bps) dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025.

“Penurunan suku bunga kredit perbankan turun melambat sehingga perlu didorong,” kata Perry dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan Desember 2025, Rabu (17/12/2025).

Di sisi lain, Perry menyebut bahwa transmisi penurunan BI Rate terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut. Otoritas moneter mencatat suku bunga deposito satu bulan turun 67 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,15% pada November 2025.

Adapun pertumbuhan kredit pada November 2025 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. BI melaporkan, pertumbuhan kredit pada November 2025 sebesar 7,74% secara tahunan (year on year/YoY), dengan fasilitas yang belum ditarik atau undisbursed loan mencapai Rp2.509,4 triliun.

Dari sisi pertumbuhan kredit, angka pada bulan kesebelas itu meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 7,36% YoY.

Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Permintaan kredit yang belum kuat antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih wait and see serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kinerja kredit perbankan mengalami pertumbuhan yang melambat pada Oktober 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, kredit hanya tumbuh sekitar 7,36 persen secara year on year (yoy).

“Pada Oktober 2025, kredit tumbuh sebesar 7,36 persen (yoy), sementara September yang lalu adalah 7,7 persen, menjadi sebesar Rp 8.220,2 triliun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan November 2025 yang digelar secara daring, Kamis (11/12/2025).

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi (KI) mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 15,72 persen (yoy). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 15,18 persen.

Adapun kredit konsumsi (KK) tercatat mengalami pertumbuhan 7,03 persen (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan pada September 2025 sebesar 7,42 persen (yoy).

Kemudian, kredit modal kerja (KMK) tercatat hanya tumbuh 2,39 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,37 persen (yoy).

“Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,02 persen, sementara kredit UMKM terkontraksi sebesar 0,11 persen,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 11,48 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan September yang lalu sebesar 11,18 persen, menjadi sebesar Rp 9.756,6 triliun.

Dian melanjutkan, rate dinilai tetap stabil, dan telah diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan secara bertahap. Dibandingkan tahun sebelumnya, suku bunga tertimbang kredit rupiah tercatat turun 16 basis poin (yoy). Utamanya didorong oleh kredit investasi yang turun 39 basis poin (yoy) dan kredit modal kerja yang turun 42 persen basis poin (yoy).

Dari sisi penyimpanan dana, suku bunga tertimbang DPK rupiah juga terpantau menurun 22 basis poin dibandingkan tahun sebelumnya, yang didorong oleh penurunan suku bunga deposito rupiah sebesar 53 basis poin (yoy).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Ciputra Indonesia atau Ciputra Life menilai masih lesunya daya beli masyarakat sangat berpengaruh terhadap kinerja industri asuransi jiwa.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per September 2025 premi asuransi jiwa senilai Rp132,85 triliun. Nilai tersebut terkontraksi sebesar 2,06% (year on year/YoY).

“Kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat masih menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja industri asuransi jiwa sampai dengan September 2025,” kata Direktur Utama Ciputra Life, Hengky Djojosantoso kepadaBisnis, dikutip pada Selasa (18/11/2025).

Hengky menegaskan meskipun ekonomi Indonesia secara makro tetap tumbuh pada kisaran 5%, tetapi berbagai ketidakpastian dan masih tingginya suku bunga perbankan menyebabkan kelesuan daya beli dan pertumbuhan kredit.

Sebab itu, untuk menghadapi tantangan yang ada dia menyebut bahwa Ciputra Life akan fokus dalam melakukan inovasi produk, pengembangan kerja sama dengan mitra-mitra bisnis baik baru maupun eksisting, dan terus meningkatkan layanan kepada pemegang polis.

“Kami optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi dan daya beli pada kuartal terakhir tahun 2025 akan lebih baik, sehingga kami sangat optimistis dapat meraih pendapatan premi yang lebih tinggi pada kuartal terakhir tahun ini dibandingkan dengan kuartal sebelumnya,” ucapnya.

Adapun, Ciputra Life mencatatkan pendapatan premi Rp365 miliar hingga September 2025. Nilai ini setara dengan 83% dari pendapatan premi di periode yang sama tahun lalu. Artinya, premi kuartal III/2025 ini terkontraksi 16,63%.

Meski demikian, Hengky menegaskan laba komprehensif perusahaan pada September 2025 berhasil naik signifikan menjadi Rp77,8 miliar dari Rp37,7 miliar.

“Pendapatan premi Ciputra Life hampir 80% berasal dari kontribusi produk asuransi jiwa kredit [yang merupakan premi asuransi kumpulan], baik untuk melindungi nasabah yang mengambil kredit KPR maupun kredit kendaraan bermotor,” ucapnya.

Lebih jauh, dari sisi produk asuransi jiwa, Ciputra Life melihat adanya pergeseran preferensi para pemegang polis dari produkunit-linkedatau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) ke produk asuransi tradisional, seperti asuransi kesehatan ataupun jiwa.

“Hal ini tentunya cukup positif, karena esensi utama dari produk asuransi seharusnya terletak pada sisi perlindungan, baik perlindungan jiwa, kesehatan, maupun kecelakaan, bukan pada sisi investasinya,” sebutnya.

Sebagai informasi, kontraksi premi asuransi jiwa tidak hanya terjadi pada September 2025 karena dua bulan sebelumnya pendapatan premi terus terkontraksi.

Per Agustus 2025, premi asuransi jiwa juga turun sebesar 1,21% (YoY). Pada periode ini preminya senilai Rp117,51 triliun. Sementara itu, pada Juli 2025 premi asuransi jiwa turun 0,84% (YoY) menjadi Rp103,42 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy mengatakan penempatan dana SAL Rp200 triliun oleh pemerintah berpotensi menurunkan suku bunga perbankan, namun butuh waktu.

"Kita melihat bahwa transmisi, apalagi nanti ada penempatan dana likuiditas sal kepada perbankan yang akan disalurkan ke kredit, itu tentu akan mempunyai potensi menurunkan suku bunga perbankan," ucap Leo kepada CNBC Indonesia dikutip pada Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut Leo mengatakan bahwa penempatan SAL tersebut dapat menjadi pengganti DPK dengan special rate perbankan. Sehingga dapat menurunkan tingkat suku bunga kredit.

"Impact-nya sebagai contoh cost of fund. Jadi kalau kita lihat penempatan SAL bunga yang dibayarkan bank kepada pemerintah, itu kalau kita lihat cukup rendah, itu kan 80% dari BIR. Jadi kalau kita lihat yang kita bayarkan itu mungkin di kisaran 3-4%. Sehingga ini menjadi peluang bagi bank sebenarnya untuk memanfaatkan penempatan ini untuk menggantikan dana-dana mahal atau DPK special rate," ujarnya.

Meskipun demikian, Leo mengatakan bahwa penurunan suku bunga karena DPK special rate tersebut membutuhkan waktu karena sifatnya kontrak sehingga tidak bisa langsung menurunkan bunga.

"Mungkin membutuhkan waktu karena DPK-DPK special rate ini bentuknya kontraktual. Jadi tidak serta-merta bisa langsung digantikan karena jatuh temponya mungkin baru 3 bulan ke depan. Sehingga kita melihat bahwa efek dari penempatan sal ini terhadap cost of fund, itu mungkin baru akan kelihatan di 3 bulan berikutnya," ujar Leo.

DPK special rate sendiri menjadi perhatian BI dan pemerintah karena menghambat transmisi kebijakan moneter suku bunga perbankan. Pasalnya special rate membuat suku bunga perbankan turun lebih lambat dibandingkan suku bunga BI.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun mengungkap bahwa special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK bank.

Perry menyampaikan, BI rate telah turun enam kali sebesar 150 bps. Sementara itu, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 29 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,52% pada September 2025.

Sementara, penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025.

(ras/mij)
[Gambas:Video CNBC]