Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Sekadar informasi, vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Adapun, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Bisnis.com, SURABAYA — Rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melarang penggunaan bahan tambahan pada produk olahan tembakau menuai gelombang penolakan dari pelaku industri, asosiasi, hingga pemerintah daerah.

Penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau dianggap sebagai elemen penting yang membedakan antarmerek. Komponen seperti cooling agent (mentol), pemanis, hingga ekstrak buah diklaim menjadi bahan krusial guna membentuk profil rasa unik sebagai unique selling proposition (USP) tiap jenama sigaret yang beredar di pasaran.

Tak hanya itu, dampak kebijakan pelarangan bahan tambahan yang saat ini tengah disusun dalam Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan (RKMK) tersebut tidak hanya akan berlaku bagi pabrikan besar, tetapi juga bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah sentra tembakau yang dikhawatirkan gulung tikar apabila regulasi tersebut direalisasikan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman–Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Henry Wardana menegaskan bahwa regulasi yang bersifat eksesif terhadap produk legal justru berpeluang menjadi "karpet merah" bagi pertumbuhan rokok ilegal.

Ia menjelaskan bahwa produk rokok ilegal memiliki risiko yang lebih tinggi akibat tidak transparannya komposisi bahan yang digunakan. Dia juga meminta agar pemerintah tidak egois dalam merancang aturan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif besar terhadap aspek sosial dan ekonomi.

Menurutnya, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu dan rendahnya serapan tenaga kerja, menciptakan lingkungan usaha yang stabil bagi pengusaha resmi, baik skala besar, menengah, maupun kecil, sepatutnya menjadi tujuan pemerintah agar para pekerja tetap memperoleh penghidupan, konsumen memiliki pilihan yang beragam dan legal, serta negara tetap memperoleh manfaat dari cukai.

"Kebijakan ini harus melihat secara berimbang, jangan sampai kesehatan dikejar, tapi jutaan buruh kehilangan piring nasinya," ujar Henry.

Ia menyatakan seluruh peraturan yang semakin menekan eksistensi rokok legal akan mengakibatkan semakin maraknya pertumbuhan rokok ilegal yang berdampak pada menurunnya pendapatan negara serta memicu PHK besar-besaran di sentra industri rokok.

"Konsumen akan tetap mencari rokok yang sesuai dengan selera rasa mereka. Jika rokok legal dilarang memiliki rasa, mereka akan lari ke rokok ilegal. Karena itu, kami menolak aturan pelarangan bahan tambahan ini apabila bahan tambahan yang digunakan dan memenuhi standar food grade pun tidak diperbolehkan," tegasnya.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi menjelaskan bahwa setiap pabrikan memiliki formulasi khusus untuk menciptakan aroma dan rasa spesifik yang diminati segmen pasar masing-masing.

Ia menyatakan bahwa kandungan tar pada rokok kretek secara alami memang tergolong tinggi karena penggunaan cengkeh yang dibakar. Apalagi, sekitar 97% pangsa pasar rokok di Indonesia didominasi oleh jenis sigaret kretek yang memiliki karakteristik khas Nusantara berupa tembakau dan cengkeh yang diolah dengan racikan saus masing-masing produsen.

"Ketentuan yang melarang penggunaan bahan tambahan di industri hasil tembakau akan memberikan dampak yang sangat besar, termasuk pada rokok elektronik. Kandungan tar rokok kretek secara alami tinggi karena mengandung cengkeh yang jika dibakar menyisakan tar jauh lebih tinggi dibandingkan non-kretek. Jika semua bahan tambahan dilarang, ini akan mendisrupsi dan mematikan industri," ungkap Benny.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 432 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024, bahan tambahan yang telah terbukti secara ilmiah tidak berbahaya bagi kesehatan seharusnya tetap diperbolehkan. Jika KMK tersebut disahkan, Benny menilai regulasi itu justru akan bertentangan dengan PP yang kedudukannya lebih tinggi.

"Secara umum industri mengacu pada bahan-bahan food grade, seperti mentol, karena memiliki bukti ilmiah internasional yang menunjukkan tidak menambah zat berbahaya. Jika bahan yang aman tetap dilarang, maka rancangan peraturan ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni PP 28/2024," tegasnya.

Wacana pelarangan bahan tambahan pada produk tembakau juga dikhawatirkan bertentangan dengan kebijakan yang diusung pemerintah daerah.

Jatim Khawatirkan Dampak Industri

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan menjelaskan terdapat sekitar 1.797 perusahaan industri hasil tembakau (IHT) di wilayah tersebut yang menyerap lebih dari 287.000 tenaga kerja langsung.

Selain itu, Pemprov Jawa Timur secara aktif menggelar pelatihan pengolahan produk tembakau dengan bahan tambahan food grade melalui pelatihan blending untuk membentuk identitas produk tembakau UMKM agar mampu bersaing di pasar.

"Bagi pelaku IHT skala kecil dan menengah, keunikan rasa dan aroma adalah faktor utama pembeda di pasar. Jika ruang inovasi ini dihilangkan, pelaku usaha kecil berpotensi menghadapi tantangan lebih besar untuk bertahan. Kebijakan ini perlu dikaji mendalam. Pendekatan yang lebih proporsional adalah pembatasan berdasarkan kajian ilmiah, bukan pelarangan menyeluruh," jelas Iwan.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan menerangkan bahwa hingga saat ini belum ada laboratorium rujukan nasional yang terakreditasi untuk memverifikasi bahan tambahan sebagaimana diatur dalam regulasi terkait.

Menurutnya, tanpa kehadiran laboratorium yang independen, terakreditasi, dan diakui secara internasional, hasil pengujian akan cenderung subjektif dan berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk menciptakan diskriminasi antarproduk.

"Laboratorium terakreditasi akan memberikan jaminan kepastian bahwa data yang digunakan sebagai landasan perumusan kebijakan adalah akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik," ungkap Henry.

Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah mengurungkan realisasi kebijakan tersebut dalam waktu dekat. Menurutnya, pemerintah selaku regulator sudah sepatutnya membuka ruang dialog dengan para pelaku industri agar kebijakan yang dilahirkan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait.

"Kebijakan pelarangan bahan tambahan produk tembakau ini mendesak untuk dikaji ulang secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan tidak tergesa-gesa dan segera membuka ruang dialog yang inklusif bersama para pelaku industri guna merumuskan jalan tengah yang berimbang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah te­­­kan­­an fiskal yang melanda Indonesia, sum­­ber-sum­­­ber penerima­an baru terus-menerus dicari. Dalam situasi seperti itu, per­hatian kita mudah tertuju kepada kelompok yang dianggap memiliki kemampuan ekonomi paling besar. Mereka dipandang belum berkontribusi secara cukup, atau setidaknya masih dapat diminta berkontribusi lebih banyak. Tidak mengherankan jika menyoal pajak kekayaan dianggap sebagai alternatif solusi, yakni menyasar kekayaan bersih konglomerat kakap, bukan semata-mata penghasilan, konsumsi, atau transaksi tertentu.

Secara moral, gagasan ini mudah memperoleh simpati. Siapa yang akan menolak ketika yang diminta membayar lebih adalah mereka yang dianggap memiliki lebih? Akan tetapi, hati-hati. Perdebatan pajak kekayaan dapat berubah menjadi pengadilan moral antarkelas, seolah-olah mendukungnya berarti membela rakyat kecil, sedangkan mengkritiknya berarti berdiri di sisi orang kaya.

Pajak bukan arena menang kalah antarkelas. Pajak adalah hubungan antaranegara dan warganya. Artinya, bukan sekadar siapa yang dipungut, berapa besar yang dipungut, atau apa yang dijadikan dasar pemungutan, melainkan juga bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara boleh membedakan pajak berdasarkan penghasilan, konsumsi, kepemilikan, atau kekayaan bersih. Namun, semua itu bukan sekadar angka dalam neraca anggaran, melainkan hasil kerja warga yang diperoleh dengan susah payah.

Saya tidak kaya, atau seperti kata Presiden, bermimpi kaya pun tidak. Sampai akhir hidup pun mungkin tidak terkena pajak kekayaan ini. Akan tetapi, keadilan soal pajak tidak boleh bergantung pada apakah kita ikut memanggulnya atau sekadar menonton. Pramoedya mengingatkan kita untuk berlaku adil sejak dalam pikiran. Dalam perpajakan, keadilan itu berarti melihat pajak secara jernih, bahkan ketika yang dibebani adalah kelompok yang mudah dianggap pantas menanggung lebih banyak.

Perbedaan basis pajak tidak dengan sendirinya menjawab kewajaran beban pajak. Tidak semua pajak yang berbeda dasar pengenaannya otomatis adil ketika akhirnya dipikul oleh warga yang sama. Oleh karena itu, keadilan pajak tidak cukup dibaca secara ekstraktif, tapi juga relasional tentang bagaimana warga diperlakukan oleh negara. Negara tidak boleh hanya memulai diskusi pajak dari pertanyaan berapa banyak lagi yang dapat diambil dari rakyat.

BATAS KEADILAN FISKAL

Pajak sepatutnya menjadi janji bahwa kekayaan warga yang diambil negara akan kembali sebagai layanan, perlindungan, dan kesempatan hidup yang lebih baik. Janji itu hanya bernilai jika negara disiplin menggunakan uang publik. Jika negara meminta pengorbanan tambahan atas nama keadilan, negara juga harus menunjukkan bahwa pengorbanan itu kembali sebagai manfaat riil.

Tanpa disiplin belanja, pajak tidak otomatis menjadi alat pemerataan. Pajak sebesar apa pun tidak akan cukup jika dihabiskan untuk program yang tidak tepat guna, dan hanya baik bagi popularitas elektoral. Politisi datang dan pergi dengan janji tentang berbagai program gratis agar terpilih. Maka, pajak tidak boleh menjadi sumber dana yang selalu bisa diperluas untuk membiayai semua bujuk rayu itu. Membatasi pajak justru upaya untuk menjaga agar uang warga tidak menjadi cek kosong bagi setiap janji kekuasaan.

Oleh karena itu, persoalannya bukan apakah orang kaya layak membayar lebih, melainkan apakah negara sudah layak diberi kewenangan tambahan untuk mengambil lebih banyak. Keadilan fiskal tidak boleh hanya diukur dari siapa yang berhasil dipungut, tetapi juga dari bagaimana kewenangan itu dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan.

Membela pajak kekayaan hanya karena ia menyasar orang kaya sama kelirunya dengan menolaknya hanya karena ia membebani orang kaya. Pajak yang baik harus berdiri di atas desain hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Siapa yang dibebani, bagaimana bebannya dihitung, untuk apa hasilnya digunakan, dan bagaimana warga mengawasinya harus dijawab sejak awal. Tanpa itu, pajak kekayaan dapat kehilangan watak keadilannya dan berubah menjadi alat untuk menunjuk kelompok yang hari ini paling mudah dimintai pengorbanan.

Jika tidak, pajak kekayaan tidak memperkuat rasa senasib sebagai warga, tetapi justru menjadi bahan bakar kecurigaan antarkelas. Perdebatan pajak kekayaan di Indonesia bukan soal membela orang kaya atau orang miskin. Soalnya adalah bagaimana membangun sistem yang progresif tanpa kehilangan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia mencerminkan apakah warga dilihat sebagai subjek yang dilayani atau sekadar sumber penerimaan.

Pajak kekayaan boleh dibela sebagai gagasan keadilan. Namun, negara tidak otomatis lebih adil hanya karena mengambil lebih banyak dari orang kaya. Ia menjadi adil ketika pajak dipungut secara proporsional, dibelanjakan secara disiplin, dan dipertanggungjawabkan secara terang. Gagasan keadilan fiskal berangkat dari jalan yang benar. Namun, ketika keadilan hanya berarti mengambil lebih banyak, kita justru bisa tersesat di jalan yang benar itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja ekspor mebel nasional, terutama dalam jangka pendek. Namun, besaran dampak yang ditanggung industri akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur menyebut, dalam jangka pendek, penerapan tarif tambahan dapat membuat importir di AS lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak pembelian baru. Sejumlah pembeli diperkirakan memilih menunda pemesanan hingga terdapat kepastian mengenai arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Adapun dalam jangka menengah, dampak kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh struktur tarif yang dikenakan terhadap Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Apabila tarif diterapkan secara relatif merata kepada seluruh negara pemasok utama, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan.

Sebaliknya, jika Indonesia dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, risiko pengalihan pesanan (trade diversion) akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Di sisi lain, dia mengungkapkan pasar AS masih menjadi tujuan utama ekspor mebel Indonesia dengan kontribusi sekitar 50% hingga 55% terhadap total ekspor nasional. Kondisi ini membuat industri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar tersebut.

Kendati demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga sejumlah negara di Afrika. Peluang juga dinilai terbuka dari meningkatnya permintaan sektor hospitality di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Asia Tenggara.

Kendati begitu, Sobur menilai bahwa diversifikasi pasar bukan proses yang dapat dilakukan secara instan. “Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai produk mebel Indonesia masih rentan terhadap kebijakan perdagangan, baik berupa tarif tambahan maupun hambatan non-tarif, karena beberapa faktor. Pertama, tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu membuat setiap perubahan kebijakan langsung berdampak terhadap pelaku usaha.

Kedua, mayoritas eksportir Indonesia masih berperan sebagai original equipment manufacturer (OEM), sehingga memiliki daya tawar yang relatif terbatas dalam rantai pasok global.

Selain itu, berbagai persyaratan non-tarif seperti standar keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, kepatuhan lingkungan, hingga isu ketenagakerjaan terus meningkat dan memerlukan biaya kepatuhan yang lebih besar. Industri juga masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya logistik, pembiayaan, dan biaya domestik dibandingkan sejumlah negara pesaing.

Dari sisi daya saing, Sobur mengatakan Indonesia memiliki keunggulan pada ketersediaan bahan baku tropis, keterampilan craftsmanship, serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Namun, Vietnam masih unggul dari sisi skala produksi, efisiensi rantai pasok, dan integrasi industri pendukung.

Sementara itu, China memiliki kapasitas produksi dan infrastruktur logistik yang lebih kuat, sedangkan Malaysia dinilai lebih agresif dalam memfasilitasi perdagangan.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Oleh karena itu, dia menilai strategi industri tidak dapat lagi hanya mengandalkan harga. Pelaku usaha perlu memperkuat diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, serta ketepatan pengiriman.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif, Himki mencatat pelaku industri telah mempercepat diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan proporsi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat efisiensi operasional, memperluas kontrak jangka menengah dengan buyer strategis, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan ketelusuran.

Kemudian, pasar domestik dan proyek hospitality juga mulai dikembangkan sebagai penyeimbang pasar ekspor. Himki turut mendorong promosi dagang yang lebih agresif melalui pameran internasional dan misi dagang ke pasar-pasar nontradisional.

Sobur menambahkan pemerintah perlu menjadikan industri mebel dan kerajinan sebagai salah satu sektor prioritas dalam diplomasi perdagangan dengan AS mengingat karakteristiknya sebagai industri padat karya, berbasis sumber daya domestik, serta penyumbang devisa.

Dia berharap pemerintah dapat memperkuat posisi negosiasi agar produk mebel Indonesia memperoleh perlakuan tarif yang setara dengan negara pesaing. Pemerintah juga didorong mempercepat insentif fiskal dan restitusi bagi eksportir, memperluas akses pembiayaan ekspor berbunga kompetitif, meningkatkan anggaran promosi dagang, menyederhanakan regulasi ekspor, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian.

"Pada prinsipnya, industri mebel Indonesia tidak meminta perlindungan berlebihan, tetapi membutuhkan level playing field yang adil agar dapat bersaing secara sehat di pasar global,” tuturnya.

Tarif tambahan menurut Sobur, seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi industri menuju produk yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperluas basis pasar ekspor Indonesia ke berbagai kawasan dunia.

Diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Tarif berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Adapun saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS, yang berlaku sejak Februari 2026.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai kapasitas berlebih (excess capacity). Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

AS berpotensi menambahkan tarif lagi setelah 24 Juli 2026 apabila Indonesia ditemukan melanggar terkait dengan kapasitas berlebih. Pemerintah memprakirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengerahkan kapal tambahan dan mempercepat siklus layanan penyeberangan guna mengurai antrean kendaraan di Padang Bai–Lembar yang meningkat akibat pengalihan arus transportasi.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan untuk mengatasi kepadatan, pihaknya bersama regulator dan seluruh operator kapal di lintasan Padang Bai–Lembar melakukan penguatan layanan melalui penambahan kapasitas angkut secara bertahap.

"Pada Jumat (13/6), dua kapal tambahan mulai dioperasikan di lintasan tersebut, disusul satu kapal tambahan pada Sabtu (14/6)," kata Windy dalam keterangan di Jakarta, Senin.

ASDP bergerak cepat merespons lonjakan trafik kendaraan dan penumpang di lintasan Padang Bai–Lembar yang terjadi sejak akhir pekan lalu.

Melalui koordinasi intensif dengan regulator dan seluruh pemangku kepentingan, ASDP melakukan penyesuaian pola operasi serta penguatan kapasitas layanan guna menjaga kelancaran penyeberangan dan mempercepat pergerakan pengguna jasa.

Windy menjelaskan peningkatan trafik mulai terlihat sejak Jumat (13/6), dan mencapai puncaknya pada Minggu (14/6) siang. Saat itu, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Padang Bai sempat mencapai sekitar 3 kilometer.

Kondisi tersebut dipicu oleh terhentinya sementara operasional kapal milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) yang melayani lintasan Tanjung Wangi, Banyuwangi–Gili Mas, Lombok, sehingga sebagian pergerakan kendaraan beralih ke lintasan Padang Bai–Lembar.

Ia mengatakan perusahaan telah melakukan langkah antisipatif sejak awal terdeteksinya peningkatan arus kendaraan.

ASDP bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terus memantau perkembangan trafik penyeberangan secara real time.

"Ketika terjadi peningkatan signifikan, kami segera melakukan penyesuaian pola operasi melalui penambahan kapasitas layanan dan percepatan waktu sandar sehingga kapasitas angkut dapat meningkat dan antrean dapat segera terurai,” katanya.

Untuk mengakomodasi lonjakan tersebut, ASDP bersama para pemangku kepentingan melakukan berbagai langkah percepatan operasional. Salah satunya dengan menekan port time menjadi sekitar 1,5 jam sehingga kapal dapat melakukan lebih banyak perjalanan dalam periode yang sama.

"Upaya ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas angkut dan mempercepat pelayanan," ujar Windy.

General Manager ASDP Cabang Lembar Handoyo Priyanto menjelaskan saat antrean mencapai puncaknya pada Minggu (14/6), penguatan layanan kembali dilakukan dengan masuknya KMP Naraya dan KMP Shita Giri Nusa yang dioperasikan oleh operator swasta.

Selanjutnya pada Minggu malam hingga Senin (15/6) pagi, layanan diperkuat melalui pengoperasian KMP Parama Kalyani, KMP Sindu Dwitama, dan KMP Athayana. Langkah itu berhasil meningkatkan kapasitas angkut dan mempercepat penguraian antrean kendaraan.

Berkat langkah percepatan tersebut, ia mengatakan kondisi antrean mulai berangsur terurai sejak Minggu malam dan terus membaik hingga Senin pagi.

"Saat ini, arus kendaraan dan penumpang di lintasan Padang Bai–Lembar telah kembali terkendali dengan pelayanan penyeberangan yang berjalan normal,” kata Handoyo.

Lintasan Padang Bai–Lembar dilayani oleh 24 unit kapal, termasuk armada ASDP yakni KMP Roditha dan KMP Portlink II. Dari total armada tersebut, empat kapal tengah menjalani docking guna memastikan aspek keselamatan, keandalan operasional, dan kualitas layanan tetap terjaga.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, lintasan Padang Bai–Lembar (PP) telah melayani sebanyak 122.748 penumpang dan 271.707 kendaraan. Capaian ini menegaskan peran strategis lintasan tersebut sebagai penghubung utama mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi antarpulau.

“Sebagai jembatan penyeberangan nasional, kami akan terus menjaga keandalan layanan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas Indonesia," kata Handoyo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia (KAI) menghadirkan sejumlah kereta api tambahan selama periode libur Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, termasuk keberangkatan dari Yogyakarta dan Solo.

PT KAI Daerah Operasi (Daop) 6 Yogyakarta menyiapkan tiga perjalanan kereta tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama periode libur panjang tersebut.

Penambahan layanan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan meningkat, baik untuk keperluan wisata, mudik keluarga, silaturahmi, maupun perjalanan bisnis.

Dengan adanya kereta tambahan, kapasitas tempat duduk yang tersedia menjadi lebih banyak sehingga pelanggan memiliki peluang lebih besar mendapatkan tiket sesuai jadwal yang diinginkan.

Daftar 3 KA tambahan saat libur Tahun Baru Islam 1448 H

Selama periode libur Tahun Baru Islam 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan tiga kereta tambahan dengan relasi sebagai berikut:

• KA Batavia Tambahan rute Solo Balapan–Gambir (PP)
• KA Sancaka Fakultatif rute Yogyakarta–Surabaya Gubeng (PP)
• KA Tambahan rute Yogyakarta–Gambir (PP)

Kehadiran kereta tambahan tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif perjalanan yang lebih fleksibel bagi masyarakat yang ingin bepergian selama masa libur.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menyediakan layanan transportasi yang memadai pada momen libur keagamaan.

"KAI Daop 6 Yogyakarta menghadirkan tambahan perjalanan kereta api guna memberikan kapasitas lebih sekaligus memastikan pelanggan dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan tepat waktu," ujar Feni dalam keterangan resmi, Sabtu (13/6/2026).

Dok KAI Daop 6 Yogyakarta Ilustrasi kereta api.

Tiket kereta tambahan disarankan dipesan lebih awal

KAI mengimbau calon penumpang untuk segera menyusun rencana perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal melalui kanal resmi penjualan tiket KAI.

Langkah tersebut penting agar pelanggan bisa memperoleh jadwal keberangkatan yang paling sesuai dengan kebutuhan, terutama pada periode libur yang biasanya mengalami peningkatan permintaan.

Feni juga mengajak masyarakat memanfaatkan kereta api sebagai pilihan transportasi yang efisien, nyaman, sekaligus lebih ramah lingkungan.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kereta api sebagai moda transportasi yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan. Pelanggan juga diharapkan datang lebih awal ke stasiun serta memastikan data perjalanan telah sesuai sebelum keberangkatan," tambahnya.

Untuk mendukung kelancaran perjalanan selama libur Tahun Baru Islam 1448 H, KAI Daop 6 Yogyakarta memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta layanan pelanggan tetap terjaga.

Komitmen tersebut dilakukan guna menghadirkan perjalanan yang aman, selamat, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pengguna jasa kereta api, khususnya selama periode libur nasional dan keagamaan.

Bagi pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait jadwal, tiket, maupun layanan lainnya, dapat menghubungi Contact Center KAI 121, WhatsApp 0811-2223-3121, email cs@kai.id, atau melalui akun media sosial resmi KAI.

Pengiriman dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mendapat tambahan 15.000 ton beras dari Bulog pusat guna memperkuat stok pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Pengiriman dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan," ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

Budi mengatakan tambahan 15.000 ton beras tersebut guna memperkuat stok beras Bulog Sumut yang saat ini mencapai sekitar 56.796 ton di wilayah tersebut.

Ia mengatakan penguatan stok beras tersebut akan digunakan untuk mendukung Program Bantuan Pangan dan penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Pasokan beras harus tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut yang mencapai sekitar 15 juta jiwa," katanya.

Selain itu, Bulog Sumut masih melakukan penyerapan gabah kering panen dari petani di wilayah kerjanya. Gabah yang telah dikonversi menjadi beras mencapai 14.992 ton pada periode Januari hingga 3 Juni 2026.

"Pengadaan beras sebanyak 14.992 ton tersebut telah mencapai sekitar 43 persen dari target pengadaan beras tahun 2026 sebanyak 35.000 ton," ujarnya.

Budi mengatakan potensi penyerapan beras masih tersedia di sejumlah daerah pada Juli 2026, seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Langkat.

Pihaknya optimistis pengadaan beras dapat mencapai target pada Desember 2026 untuk memperkuat cadangan pangan di Sumatera Utara.

Sebagai operator pemerintah dalam pengelolaan pangan pokok, Bulog memiliki tugas menyerap gabah langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp17,73 triliun pada 2027 untuk memperkuat program stabilisasi pasokan dan harga pangan, memperluas bantuan pangan, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2027 berdasarkan surat bersama Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027, Bapanas memperoleh pagu indikatif sebesar Rp110 miliar.

"Pagu indikatif tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang menjadi mandat Badan Pangan Nasional," kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.

Dia menyebutkan pagu indikatif tersebut dialokasikan untuk program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp7,65 miliar dan program dukungan manajemen Rp102,69 miliar yang terdiri dari Rp72,32 miliar untuk gaji tunjangan pegawai, Rp18 miliar untuk operasional perkantoran, Rp12,35 miliar untuk dukungan manajemen teknis lainnya di tingkat pusat dan daerah.

Oleh karena itu, Bapanas mengusulkan tambahan anggaran pertama sebesar Rp4,13 triliun sebagaimana yang disepakati pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya tertanggal 21 Mei 2026.

Tambahan anggaran itu akan difokuskan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan program prioritas nasional sebesar Rp41,25 miliar, prioritas nasional sebesar Rp4,04 triliun, tugas serta fungsi Badan Pangan Nasional 2027 sebesar Rp49,07 miliar.

Selain kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2027, Bapanas juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp13,6 triliun untuk pelaksanaan penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa bantuan pangan beras dan bantuan stunting.

"Berupa daging ayam, telur ayam sesuai risalah rakortas (rapat koordinasi terbatas) pangan (pada) 5 Juni 2026," ujarnya.

Ia menuturkan bantuan pangan beras pada tahun anggaran 2027 direncanakan diberikan kepada sekitar 18,37 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berasal dari masyarakat desil 1 sampai 3.

Sedangkan bantuan pengentasan stunting direncanakan diberikan kepada 1,45 juta keluarga risiko stunting berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional Kementerian Sosial.

Dengan demikian, lanjut Amran, total kebutuhan anggaran Badan Pangan Nasional tahun 2027 menjadi sebesar Rp17,84 triliun yang akan digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan pangan nasional dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.

Apabila usulan kebutuhan anggaran tersebut dapat diakomodir, tambah Amran, maka tahun 2027 Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan pertama penyaluran bantuan pangan beras 735 ribu ton, bantuan pangan pengentasan stunting daging ayam 5,7 ribu ton dan telur ayam 8,6 ribu ton.

Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebanyak 600 ribu ton, SPHP jagung 200 ribu ton, SPHP kedelai 50 ribu ton, bantuan beras bencana alam 3.300 ton, Gerakan Pangan Murah (GPM) 1.560 kali di seluruh Indonesia, pengembangan kios pangan di 38 provinsi.

Selanjutnya pembinaan di 50 lumbung pangan masyarakat, pengembangan Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) pada 1.320 kelompok, penguatan keamanan pangan segar, intervensi pengendalian daerah rawan pangan, aksi penyelamatan pangan, penyusunan regulasi kebijakan serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Pusat dan Daerah.

Amran berharap dukungan dan masukan dari Komisi IV DPR RI agar program kegiatan Badan Pangan Nasional dapat berjalan optimal dalam rangka menjaga ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, serta penguatan ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah mengajukan pengecualian ke Amerika Serikat (AS) terhadap 18 komoditas maupun produk yang dikenakan tarif tambahan sebesar 10% terkait dengan hasil penyelidikan praktik kerja paksa.

Untuk diketahui, Indonesia bersama lima negara lain yaitu Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko dan Pakistan mendapatkan bea masuk tambahan 10% sebagai pertimbangan khusus dari hasil investigasi pasal 301 Undang-Undang Perdagangan AS 1974.

Tarif tambahan 10% ini rencananya mulai berlaku 24 Juli 2026, setelah selesainya masa berlaku Tarif Global 15% secara sama rata yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagangnya beberapa bulan lalu.

Pada pertemuannya dengan Perwakilan Perdagangan AS atau United States Trade Representative, Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menilai tarif 10% kepada Indonesia ini menunjukkan penguatan signifikan hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara.

Menko Airlangga memandang hal tersebut menunjukkan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan sebab terdapat total 60 negara yang diganjar tarif tambahan terkait pasal 301 ini. Namun, 54 negara lainnya diberikan tarif lebih tinggi yaitu 12,5%.

"Komitmen bersama untuk memperluas akses pasar dan menyelaraskan kebijakan perdagangan menjadi fondasi utama dalam memperkokoh integrasi ekonomi kedua negara di pasar global," ujar Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

Susi, sapaannya, menyebut pemerintah AS melalui USTR mengumumkan pengakuan positif atas komitmen progresif pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan penuntasan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa.

Respons itu menempatkan Indonesia ke dalam kelompok enam negara prioritas (Good Group) dari 60 negara yang berhak menerima pertimbangan khusus dari Pemerintah AS, yaitu Kanada, Ekuador, the European Union, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan.

Selain telah menyepakati Perjanjian Perdagangan Timbal-balik (Agreement of Reciprocal Trade/ART), Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag No.9/2026 yang mengatur pelarangan importasi atas produksi kerja paksa.

Adapun USTR juga disebut berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif (product exclusions) yang diajukan oleh Indonesia di bawah investigasi pasal 301.

"Langkah strategis ini dipastikan akan memberikan stimulus ekonomi yang besar bagi sektor industri nasional, menurunkan beban biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS," terang Susi.

Pada pertemuan itu, Menko Airlangga lalu menyampaikan apresiasi kepada Ambassador Greer atas komunikasi yang inklusif dan respon positif sepanjang proses evaluasi tarif ini.

Hubungan kerja yang dinilai semakin baik antara kedua pihak menjadi motor penggerak tercapainya kesepakatan-kesepakatan penting yang diharapkan dapat menguntungkan dunia usaha di Indonesia.

Airlangga lalu menegaskan bahwa fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata dari kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia.

Di balik capaian positif tersebut, kedua negara secara terbuka juga membahas beberapa perhatian terkait langkah-langkah prosedural ke depan demi menjaga momentum kerja sama yang kuat.

Pemerintah AS juga disebut menyampaikan perhatian terkait dinamika lini-masa implementasi pengecualian tarif pasal 301 yang diperkirakan baru akan terlaksana setelah tanggal 24 Juli 2026 (selesainya penerapan Tarif Global).

Penjadwalan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih masa berlaku tarif 10% yang saat ini masih berjalan sementara, sekaligus mengantisipasi proses hukum internal yang sedang berlangsung di AS agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu, terdapat beberapa isu yang belum terselesaikan (unsolved issues) yang menjadi perhatian bersama. AS menyampaikan perhatian terkait dengan restrukturisasi tata niaga impor melalui sistem perizinan (import licensing) di Indonesia yang berdampak pada arus produk pertanian AS seperti apel, anggur, daging sapi, daging babi, jagung, dan bungkil kedelai (soybean meal).

"AS mengharapkan adanya langkah sinkronisasi agar kebijakan domestik tersebut tidak menghambat proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD," ujar Susi.

Pada saat yang sama, Indonesia juga tengah memperjuangkan akses pasar bagi ekspor katoda tembaga hasil produksi Freeport-McMoRan di Indonesia agar dapat dikecualikan dari tarif Section 232, sebuah upaya negosiasi yang memerlukan pembahasan mendalam guna menyelaraskan kebijakan insentif produksi domestik untuk kedua negara.

Menanggapi catatan strategis tersebut, Airlangga disebut langsung berkoordinasi bersama Kementerian/Lembaga sektoral terkait, untuk mempercepat kepastian prosedur di lapangan.

Kedua negara menyepakati untuk memperkuat kolaborasi bilateral yang erat dan menyusun rencana aksi terkoordinasi guna menyelesaikan hambatan perdagangan teknis, mempercepat komunikasi kesepakatan WTO terkait Subsidi Perikanan (Agreement on Fisheries Subsidies) dengan tetap mempertimbangkan kepentingan nasional, serta memastikan transisi kebijakan tarif berjalan mulus demi kemakmuran ekonomi bersama.

Dalam pertemuan dengan USTR ini, Airlangga didampingi Duta Besar RI di Paris Mohamad Oemar, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, serta Tim Ahli Kemenko Perekonomian.

Bisnis.com, PALEMBANG — Sebanyak 443 jemaah haji kelompok terbang (kloter) 2 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Lahat dan Kota Palembang telah tiba kembali di Tanah Air, Rabu (3/6/2026).

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Palembang HM Arkan Nurwahiddin mengatakan jumlah jemaah kloter 2 yang tiba hari ini bertambah dibandingkan saat keberangkatan.

“Terdapat sedikit perubahan jumlah jemaah pada kepulangan kloter ini dibandingkan saat keberangkatan lalu. Saat berangkat ke Tanah Suci, Kloter 2 berjumlah 440 jemaah,” ujarnya.

Saat pemulangan, jumlah jemaah kloter 2 bertambah menjadi 443 orang dari semula 440 orang saat keberangkatan ke Tanah Suci. Penambahan tersebut berasal dari tiga jemaah yang bergabung kembali ke kloter tersebut.

Mereka adalah Lismawati asal Kabupaten Empat Lawang yang sebelumnya tergabung dalam kloter 12 dan dipindahkan karena alasan kesehatan. Selain itu, terdapat Suhana dan Siti Mahmudah yang merupakan jemaah asal kloter 2, namun sempat tertunda keberangkatannya sehingga berangkat bersama kloter 3.

“Alhamdulillah, di fase kepulangan ini mereka bisa kembali bergabung dengan kloter asalnya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah dalam kondisi selamat.

Dia juga memberikan imbauan khusus untuk para jemaah terkait keselamatan perjalanan menuju ke daerah asal, terutama jemaah yang berasal dari Kabupaten Lahat yang masih menempuh perjalanan darat cukup jauh.

“Untuk jemaah Kota Palembang mungkin sudah dekat, tetapi untuk Kabupaten Lahat masih ada sekitar 200 kilometer lagi. Tolong patuhi petugas, ingatkan sopir agar tidak buru-buru, dan utamakan keselamatan agar bisa sampai dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperingatkan risiko tekanan terhadap kinerja ekspor nasional menyusul temuan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) yang menilai Indonesia belum efektif menegakkan larangan impor barang hasil kerja paksa. Temuan tersebut dapat berujung pada pengenaan tarif tambahan terhadap produk Indonesia yang masuk ke pasar AS dengan besaran 10%.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menilai penerapan tarif tambahan sebesar 10% dari USTR akan memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor ekspor yang selama ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar AS.

Menurutnya, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, perikanan, hingga sejumlah produk manufaktur menjadi kelompok yang paling rentan terdampak jika tarif tambahan 10% diberlakukan.

“Jika benar diterapkan tambahan tarif 10%, tentu akan memberi tekanan bagi sejumlah sektor ekspor padat karya yang sangat bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, hingga produk manufaktur tertentu. Dampaknya bisa mengurangi daya saing produk Indonesia dibanding negara pesaing lain dan berpotensi memengaruhi kinerja ekspor ke depan,” kata Erwin ketika dihubungi, Rabu (3/6/2026).

Kadin memandang temuan USTR terkait dugaan lemahnya penegakan larangan impor produk hasil kerja paksa perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan dunia usaha.

Menurutnya, persoalan tersebut juga harus disikapi secara proporsional mengingat Indonesia pada prinsipnya mendukung praktik perdagangan yang adil, berkelanjutan, serta sejalan dengan standar ketenagakerjaan internasional.

“Indonesia pada prinsipnya mendukung perdagangan yang fair, berkelanjutan, dan menghormati standar ketenagakerjaan internasional. Karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memastikan rantai pasok nasional semakin transparan dan sesuai dengan praktik global yang berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Kadin memandang dampak terhadap neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan kemungkinan belum akan langsung terasa dalam jangka pendek. Hal itu lantaran kinerja ekspor Indonesia ke AS masih ditopang sejumlah komoditas unggulan yang memiliki posisi kuat di pasar internasional.

“Tetapi apabila isu ini tidak segera diselesaikan, maka risiko jangka menengahnya adalah meningkatnya ketidakpastian bagi investor dan buyer global terhadap rantai pasok Indonesia,” lanjutnya.

Untuk itu, Kadin menilai pemerintah perlu segera mengambil sejumlah langkah strategis untuk merespons temuan USTR tersebut. Menurutnya, penguatan pengawasan dan sertifikasi rantai pasok industri perlu dilakukan agar selaras dengan standar ketenagakerjaan internasional serta prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang berlaku secara global.

Pemerintah juga perlu melakukan dialog yang lebih intensif dengan USTR maupun pelaku usaha di AS untuk mencegah terjadinya generalisasi terhadap seluruh produk ekspor Indonesia.

Di samping itu, Kadin juga mendorong adanya pendampingan bagi dunia usaha, terutama sektor padat karya dan UMKM eksportir, untuk meningkatkan kepatuhan (compliance) serta keterlacakan (traceability) produk ekspor.

Serta, sambung dia, pemerintah perlu mempercepat harmonisasi regulasi di bidang ketenagakerjaan, kepabeanan, dan perdagangan untuk memperkuat daya saing ekspor nasional sekaligus meminimalkan risiko Indonesia menghadapi berbagai hambatan nontarif di pasar global.

Di sisi lain, Erwin menilai langkah USTR tidak dapat dipandang semata sebagai isu ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mencerminkan makin maraknya penggunaan instrumen perdagangan dan hambatan nontarif dalam persaingan global.

“Karena itu, pemerintah perlu segera melakukan engagement diplomatik dan teknis dengan otoritas AS agar ada pemahaman yang lebih objektif terhadap kondisi di Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, USTR memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang dinilai belum efektif menegakkan larangan impor barang yang diproduksi melalui kerja paksa.

Temuan tersebut muncul dalam investigasi berdasarkan Section 301 Trade Act 1974 terhadap 60 negara dan wilayah ekonomi. Jika berlanjut ke kebijakan perdagangan yang lebih ketat, Indonesia berpotensi menghadapi tambahan tarif sebesar 10% untuk sejumlah produk yang masuk ke pasar AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan dua tersangka baru dalam kasus kuota haji tambahan 2023-2024. Rencananya penahanan dilakukan pekan ini atau pekan depan.

Kedua tersangka berasal dari pihak swasta, yakni Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesthuri.

"Kami sudah konfirmasi ke teman-teman penyidik dalam waktu dekat ya, ditunggu. Mungkin minggu ini atau minggu depan insya Allah dilakukan penahanan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu kepada awak jurnalis, Senin (1/6/2026).

Asep menjelaskan, alasan kedua tersangka belum ditahan karena pihaknya masih memastikan kecukupan alat bukti. Nantinya setelah alat bukti yang dihimpun cukup, kedua tersangka segera di sidang.

"Sehingga kalau dilakukan penahanan itu sudah terbatasi oleh waktu penahanan itu sendiri. Jadi kita kumpulkan dulu alat-alat buktinya. Setelah nanti lengkap baru kita lakukan upaya paksa penahanan," ucap Asep.

Kedua tersangka diduga bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja (Maktour), sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0)

KPK menyebut Ismail Adham diduga memberikan sejumlah uang kepada Ishfah Abidal Aziz sebesar US$30.000 serta kepada Hilman Latief selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama sebesar US$5.000 dan 16.000 Saudi Arab Riyal.

Atas hal tersebut, PT Maktour memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar.

"Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada Saudara IAA sebesar USD 406.000. Atas pemberian itu, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp40,8 miliar," ujar Asep dalam konferensi pers, Senin (30/3/2026).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan eks Menag Yaqut dan mantan asistennya Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan pembagian kuota haji dari seharusnya 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus, menjadi 50%:50%. Kerugian dalam kasus ini mencapai Rp622 miliar.