IDXChannel—Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi pabrik oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta.

"Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya dampak dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya yang dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab kenaikan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," jelasnya.

(Nadya Kurnia)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku terus memantau potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mendeteksi lebih dini ancaman PHK, mulai dari sistem pemantauan berbasis dashboard hingga pendampingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita Dirjen Jamsos PHI, kita selalu punya kita terus melakukan monitoring," ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6).

Menurutnya, pemantauan tersebut dilakukan melalui sistem dashboard yang memungkinkan pemerintah memetakan kondisi perusahaan secara lebih cepat dan akurat. Sebab, Kemnaker dapat melihat perkembangan berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang mulai menghadapi tekanan bisnis dan berisiko melakukan pengurangan tenaga kerja.

"Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian melihat kondisi yang mana sekarang sedang ada isu dan sudah sampai di mana perkembangannya," jelasnya.

Yassierli mengatakan tidak semua perusahaan yang masuk radar pemerintah langsung mengarah pada PHK. Sebagian masih berada pada tahap ancaman atau risiko sehingga masih memungkinkan dilakukan langkah-langkah pencegahan.

[Gambas:Youtube]

Karena itu, pendekatan yang ditempuh pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai tingkat permasalahan yang dihadapi masing-masing perusahaan. Pada tahap awal, penyelesaian masalah ketenagakerjaan didorong melalui mekanisme bipartit antara perusahaan dan pekerja.

"Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," katanya.

Salah satu contoh yang disoroti adalah industri keramik yang sempat menghadapi persoalan pasokan gas. Kelangkaan gas dinilai dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan kinerja perusahaan sehingga berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Contohnya terkait industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya, dan itu berpotensi," imbuhnya.

Ia menegaskan pemerintah berupaya mengidentifikasi persoalan semacam itu sejak dini agar dampaknya terhadap pekerja bisa diminimalkan. Langkah pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah PHK terjadi.

"Alhamdulillah semangat kita hari ini, kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu ada dan ini modal yang baik buat kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam Rakernas tersebut, Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas industri. Ia mengatakan setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.

"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang hadir dalam Rakernas tersebut.

Tak lama, Dasco yang mendengar laporan Andi Gani menelpon langsung Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

"Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," ujar Dasco.

"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Simon mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina Gas Negara (PGN) untuk melakukan penyesuaian terkait harga LNG.

"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," jelasnya.

Sementara itu, Dasco meminta agar segera ada jalan keluar terkait harga gas industri agar ancaman 55 ribu buruh yang bisa terkena PHK tidak terwujud.

"Begini Pak Simon, jadi dalam berapa hari ini ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita musti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar pekerja di Indonesia hanya mengalami kenaikan gaji sebesar 5 persen setiap tahunnya.

Hasil tersebut tercermin dalam laporan eksklusif Salary Pulse yang dirilis Jobstreet by SEEK.

Tren kenaikan gaji memang cukup umum terjadi di Indonesia, dengan sebanyak 62 persen pekerja melaporkan adanya peningkatan upah sepanjang 2025 lalu.

Managing Director Indonesia Jobstreet by SEEK Wisnu Dharmawan mengatakan, mayoritas kenaikan gaji ini bersifat moderat.

Survei tersebut mencatat, sebanyak 45 persen pekerja menerima kenaikan hingga 5 persen.

Kemudian, sebanyak 39 persen pekerja lain menerima kenaikan gaji dengan rentang antara 6–10 persen.

Sementara itu, pekerja yang mengalami kenaikan gaji lebih dari 10 persen hanya sebesar 16 persen.

"Menariknya, jenis peningkatan kompensasi ini sangat mempengaruhi tingkat kepuasan psikologis pekerja," kata dia dalam Media Briefing Peluncuran Laporan Eksklusif Salary Pulse dari Jobstreet by SEEK, Selasa (23/6/2026).

Wisnu menjabarkan, sebanyak 89 persen karyawan yang mendapatkan kenaikan gaji berdasarkan performa atau kinerja kerja (performance-based) jauh lebih bahagia dengan remunerasi mereka.

Sementara itu, pekerja yang bahagia hanya dengan menerima penyesuaian massal di tingkat Perusahaan (company-wide) tercatat sebesar 67 persen.

"Hal ini menggarisbawahi betapa pentingnya bagi manajemen untuk mengaitkan kompensasi secara langsung dengan kontribusi nyata individu," imbuh dia.

Naik gaji walau tak naik jabatan

Dari total pekerja yang mengalami kenaikan gaji tersebut, sebesar 71 persen mendapatkan peningkatan dengan berada di posisi yang sama.

Sementara itu, hanya ada 14 persen yang mengalami kenaikan gaji karena mendapatkan promosi.

Terdapat tiga alasan besar yang menjadi landasan pekerja mengalami kenaikan gaji meskipun berada di posisi yang sama sepanjang 2025 lalu.

Alasan pertama kenaikan gaji untuk pekerja adalah adanya peningkatan kinerja di perusahaan sebanyak 30 persen.

Sementara itu, sebanyak 22 persen pekerja mendapatkan kenaikan gaji karena alasan individu di luar peningkatan kinerja atau penyesuaian oleh perusahaan.

Sementara sisanya atau senilai 22 persen pekerja mengalami kenaikan gaji meskipun berbada di posisi yang sama karena ada kenaikan gaji secara menyeluruh dari kebijakan perusahaan.

"Dengan gaji yang lebih tinggi, itu sebenarnya karyawa bersedia melakukan pengorbanan. Jadi ini menarik juga ,ternyata mereka bersedian berkorban kalau gajinya naik," ucap dia.

Wisnu mencontohkan, dengan adanya peningkatan gaji, pekerja di Indonesia bahkan bersedia untuk bekerja ekstra hingga direlokasi.

"Ternyata pekerja Indonesia itu willing, yang penitng dapat gajinya lebih besar," ucap dia.

Pekerja tidak mengorbankan apa saja untuk kenaikan gaji

Kendati demikian, Wisnu bilang, pekerja Indonesia tidak bersedia mengorbankan apa saja untuk kenaikan gaji.

Sebagai ilustrasi, meskipun gaji naik hingga 10 persen, pekerja tidak mau bekerja di lingkungan kerja yang tidak sehat.

"Baik toxic dari perusahaannya atau di departemen tersebut, ternyata mereka tidak mau meng-trade off itu," ucap dia.

Dengan kata lain, pengorbanan bersedian dilakukan karyawan untuk hal-hal tertentu saha, seperti bekerja ekstra hinga relokasi, tetapi tidak untuk sesuatu yang memiliki nilai (value).

Survei ini melaporkan, hanya 3 persen yang bersedia bekerja di perusahaan dengan toxic culture demi kenaikan gaji atau senilai 10 persen.

Kemudian, hanya 6 persen pekerja yang mau bekerja di perusahaan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka.

"Batasan-batasan ini memperkuat alasan mengapa pekerja di Indonesia memiliki tingkat kebahagiaan tempat kerja rata-rata terkuat di Asia Pasifik," ucap dia.

Pekerja Indonesia menganggap gaji layak, tapi tidak puas

Laporan yang sama juga menemukan, pekerja Indonesia merasa digaji paling adil dan layak dibandingkan wilayah Asia Pasifik lainnya yang disurvei.

Sebanyak 81 persen pekerja di Indonesia menyatakan gaji mereka terasa wajar untuk pekerjaan yang mereka jalani saat ini.

Meskipun demikian, terdapat selisih dengan tingkat kepuasan pekerja dengan hanya 66 persenresponden yang melaporkan benar-benar merasa puas dengan nominal gaji mereka.

Wisnu bilang, hal ini mengindikasikan para pekerja tidak hanya ingin mengetahui mereka digaji sesuai standar atau tolok ukur pasar, tetapi mereka juga ingin merasa dihargai secara bermakna atas kontribusi mereka untuk bisa merasa benar-benar digaji dengan baik.

Kepuasan gaji cegah karyawan pindah kerja

Lebih dari sekadar angka, Wisnu berpandangan, kebahagiaan terhadap gaji membawa dampak langsung pada performa bisnis.

Ketika pekerja di Indonesia merasa bahagia dengan bayaran mereka, mereka hampir dua kali lipat atau sekitar 1,7 kali lipat lebih termotivasi dan bersedia memberikan usaha ekstra di tempat kerja.

Sebaliknya, karyawan yang tidak bahagia dengan gaji mereka memiliki kemungkinan 2,2 kali lipat lebih besar untuk memikirkan pindah pekerjaan dan mencari peluang baru.

Perbedaan generasi pengaruhi persepsi terhadap gaji

Wisnu menyampaikan, aspek demografi seperti perbedaan generasi turut memicu dinamika kepuasan yang kontradiktif di lingkungan kerja Indonesia.

Meskipun kelompok Gen Z menerima pendapatan rata-rata yang lebih rendah karena sebagian besar masih berada di level pemula atau bekerja paruh waktu,

mereka menunjukkan kepuasan gaji yang tinggi dengan 65 persen merasa bahagia terhadap upah mereka.

Sebaliknya, kelompok Gen X yang secara statistik merupakan kelompok berpenghasilan tinggi justru menjadi generasi yang paling tidak merasa dihargai dengan baik, dengan hanya 41 persen yang merasa digaji secara memadai.

Ketegangan psikologis ini sering kali dipicu persepsi ketidakadilan saat membandingkan tanggung jawab besar mereka dengan rekan kerja yang lebih junior.

Kondisi tersebut diperparah terbatasnya pertumbuhan gaji berkala serta keengganan mereka sendiri untuk meminta kenaikan upah secara proaktif akibat norma sosial.

Strategi antisipasi ekspektasi

Sebagai rekomendasi praktis, Wisnu bilang, laporan ini memberikan panduan bagi para pengusaha untuk

mengantisipasi risiko penurunan motivasi kerja jika ekspektasi kenaikan gaji karyawan tidak terpenuhi.

Ketika permintaan kenaikan gaji menghadapi penolakan, pekerja Indonesia tidak serta-merta bersikap pasif. Hal itu dibuktikan dengan sebanyak 27 persen di antara mereka akan bernegosiasi ulang secara aktif.

Sedangkan sebanyak 28 persen memilih untuk meminta tunjangan tambahan non-gaji pokok.

Dalam konteks retensi kandidat, peluang untuk menerima bonus kinerja, asuransi kesehatan, serta tunjangan kesejahteraan (wellness benefits) merupakan alternatif pemikat yang sangat efektif bagi karyawan untuk mengkompensasi dasar gaji yang lebih rendah.

“Kami sangat menganjurkan bagi para pemimpin perusahaan dan pemberi kerja lainnya untuk mengedepankan komunikasi yang transparan dan menetapkan target capaian yang jelas guna mencegah risiko karyawan menarik diri secara sepihak (quiet withdrawal) yang dapat mengganggu produktivitas bisnis. Gaji yang adil adalah fondasi, tetapi kenyamanan bekerja dibangun di atas apresiasi oleh perusahaan yang bijak terhadap pekerja potensial.” tutup Wisnu.

Sebagai informasi, laporan ini disusun berdasarkan survei daring yang dilakukan bersama lembaga riset Nature pada Februari 2026 terhadap 1.010 individu profesional di pasar kerja Indonesia dengan rentang usia 18 hingga 64 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa aspek eksekusi menjadi persoalan terbesar dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan di Tanah Air.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker, Arnando J.P. Siregar mengatakan tantangan eksekusi putusan masih menjadi pekerjaan rumah terbesar setelah sekitar 20 tahun Undang-undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) berlaku.

Menurutnya, banyak putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah, tetapi sulit dieksekusi karena perusahaan tidak lagi beroperasi, aset tidak terlacak, atau status badan hukum perusahaan masih tercatat aktif meski secara operasional sudah tidak berjalan.

“Puncak dari suatu perkara yang diajukan ke pengadilan itu bukan putusannya, tapi pelaksanaan putusannya, eksekusinya. Kalau itu berhasil, hukum berwibawa, putusan pengadilan berwibawa, negara berwibawa,” kata Arnando dalamBIG Strategic Forum 2026di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Dia lantas menjelaskan pendekatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Tanah tidak semata-mata bertumpu pada aspek hukum formal, tetapi mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai landasan utama penyelesaian konflik antara pekerja dan pengusaha.

Arnando menilai penggunaan pendekatan hukum secara kaku justru berpotensi memperpanjang sengketa. Dalam praktiknya, penyelesaian perselisihan harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, hingga budaya yang berkembang di lingkungan kerja dan wilayah setempat.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme bipartit antara pekerja dan pengusaha sebelum masuk ke tahapan mediasi maupun proses peradilan.

"Kedua pihak tidak boleh merugi. Kalau sama-sama mengejar keuntungan maka akan panjang penyelesaian perselisihannya," ujarnya.

Saat ini, dia menyebut Kemnaker mendorong penguatan hubungan industrial transformatif guna membangun hubungan yang lebih harmonis dan produktif antara pekerja dan pengusaha, dengan menempatkan kedua pihak sebagai mitra yang memiliki tujuan bersama dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Menurut Arnando, investasi dan ketenagakerjaan merupakan dua aspek yang saling bergantung. Investasi dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.

"Investasi yang baik bukan hanya menguntungkan, tetapi juga taat hukum dan menghormati pekerja," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pengawasan ketenagakerjaan, hingga pembinaan hubungan industrial.

Selain itu, dia juga menyoroti berbagai tantangan ketenagakerjaan di sektor padat modal, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja, ketimpangan kebutuhan tenaga kerja, transfer pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pekerja lokal, hingga kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Arnando mengatakan tantangan lain yang semakin kompleks muncul pada perusahaan multinasional yang memiliki struktur usaha lintas negara. Dalam kondisi tersebut, pelaksanaan putusan pengadilan sering terkendala karena aset perusahaan berada di luar yurisdiksi Indonesia.

Menurutnya, identifikasi aset perusahaan sejak awal, pemetaan struktur grup usaha, hingga penguatan kerja sama internasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial.

Dia juga menilai aspek keterlaksanaan putusan harus mulai dipertimbangkan sejak awal proses penyelesaian sengketa, terutama pada sektor-sektor yang melibatkan investasi besar seperti pertambangan, energi, dan industri padat modal asing.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) menegaskan bahwa arus masuk investasi asing langsung ke Indonesia tidak boleh melanggar prinsip pemenuhan hak-hak pekerja.

Ketua II P3HKI Ahmad Ansyori memandang bahwa terdapat paradoks penegakan hukum ketenagakerjaan saat ini, bahwa pelanggaran hak dasar pekerja kerap ditoleransi guna menjaga arus modal masuk ke Tanah Air.

Menurutnya, praktik tersebut terlihat dari kasus pekerja yang belum didaftarkan dalam program jaminan sosial, pengabaian perjanjian kerja bersama (PKB), hingga dugaan pemberangusan serikat pekerja.

“Investasi asing itu kita undang, kitawelcome, kita selebrasi, tetapi kedaulatan hukum tidak boleh berada di bawahnya,” kata Ansyori dalamBIG Strategic Forum 2026di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Selain itu, dia juga menyoroti fenomena berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak berkedok efisiensi korporasi, serta fenomena yang disebutnya sebagaihit-and-run, yakni pelarian aset tanpa penyelesaian kewajiban.

Dia menggambarkanhit-and-runsebagai fenomena ketika investasi asing menggunakan skema korporasi berlapis yang membuat pertanggungjawaban hukum menjadi sulit dilakukan. Dalam sejumlah kasus, perusahaan induk berada di luar negeri, sementara aset dan kewajiban di Indonesia dapat dengan mudah dipindahtangankan melalui aksi korporasi.

Ansyori mencontohkan kasus hukum akuisisi PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) di Halmahera yang menyisakan sengketa pembayaran pesangon 735 pekerja senilai sekitar US$35 juta atau sekitar Rp600 miliar.

Mulanya, pada Maret 2020, perusahaan tambang asal Australia Newcrest Mining Limited menjual 75% sahamnya di PT NHM kepada Indotan Group.

Sementara itu pada level global, pada 2023, Newcrest diakuisisi penuh oleh Newmont Corp dengan nilai yang jauh melebihi perkara sengketa tersebut, yakni US$16,8 miliar. Akibatnya, Newcrest masih meninggalkan liabilitas berupa kewajiban pelunasan hak pekerja PT NHM sebelum divestasi rampung.

Liabilitas warisan tersebut saat ini menjadi tanggung jawab penuh Newmont Corp usai ditetapkannya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan pihak pekerja.

“Jadi ada bukti kuat yang empirik bahwagood faith[prinsip itikad baik] dalam perlindungan pekerja gagal diterapkan secara efektif pada sejumlah model investasi asing langsung atau foreign direct investment ini,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ansyori menilai Indonesia perlu memperkuat instrumen hukum untuk mengantisipasi praktik investasi yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa menyelesaikan kewajiban terhadap pekerja.

Salah satu usulan yang diajukan ialah penerapan kepatuhan ketenagakerjaan aliascertificate of labor compliancesebagai syarat wajib dalam aksi korporasi seperti merger dan akuisisi. Dengan skema tersebut, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban ketenagakerjaan tidak dapat melanjutkan transaksi korporasi.

Selain itu, dia mengusulkan pembentukan dana jaminan pekerja atauescrow accountyang berada dalam pengawasan pemerintah untuk menjamin pembayaran pesangon dan hak-hak pekerja, apabila terjadi perubahan kepemilikan atau penghentian usaha.

Terakhir, dia juga mendorong Mahkamah Agung (MA) untuk menerbitkan surat edaran yang memuat tentang skema bantuan hukum timbal balik dalam menembus tabir korporasi lintas yurisdiksi.

“Sehingga dengan tiga rekomendasi itu yang kami perhatikan masih sangat mungkin untuk dimuat di dalam peraturan perundang-undangan kita, termasuk di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sedang proses,” pungkas Ansyori.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan di Istana Negara, Said Iqbal mengatakan akan segera menyampaikan laporan dan masukan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat," katanya.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah perlu diiringi pemerataan kesejahteraan.

"Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan memiskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tetapi rakyat buruh setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tetapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik," ungkapnya.

Dia menyebut peningkatan kesejahteraan pekerja akan menjadi salah satu fokus utama dalam tugas barunya sebagai penasihat presiden.

Said Iqbal menilai sejumlah aspirasi buruh yang disampaikan saat Hari Buruh Internasional mulai ditindaklanjuti pemerintah. Dia mencontohkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta kebijakan terkait pengemudi ojek online.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Dia menilai tantangan utama ketenagakerjaan saat ini adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Karena itu, dia akan mendorong penguatan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisis kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi. Yaitu sektor formal. Kami ingin sektor formal para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan di tempat-tempat kerja lain," ujarnya.

Selain kepastian kerja, dia juga akan mendorong penguatan kepastian pendapatan (income security) dan perlindungan jaminan sosial (socialsecurity) bagi pekerja melalui rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Di sisi regulasi, Said Iqbal menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan datang. Menurutnya, isu alih daya atau outsourcing menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Dia juga mengungkapkan telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 dan berencana berdiskusi dengan sejumlah menteri terkait isu ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026) sore.

Said mengatakan pelantikan tersebut akan berlangsung di Istana Kepresidenan pada pukul 16.30 WIB.

"Iya, saya jam 16.30 WIB dilantik di Istana," ujar Said Iqbal saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan informasi mengenai pelantikan itu diterimanya langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu (7/6/2026) malam.

"Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Teddy," katanya.

Menurut Said, dirinya akan mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri.

"Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137 Tahun 2024," ujarnya.

Penunjukan Said Iqbal menambah daftar tokoh yang mengisi jabatan penasihat khusus presiden di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan tersebut merupakan bagian dari perangkat kepresidenan yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada presiden sesuai bidang penugasannya.

Sebagai salah satu tokoh serikat pekerja paling berpengaruh di Indonesia, Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan buruh. Pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968, itu menempuh pendidikan Diploma Teknik Mesin di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi Sarjana Teknik Mesin di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Magister Ekonomi di Universitas Indonesia.

Said mulai aktif memimpin organisasi pekerja sejak 1992 saat bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi. Kariernya di dunia serikat pekerja terus berkembang hingga mengantarkannya menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Presiden Partai Buruh periode 2021–2026.

Selain aktif di tingkat nasional, Said juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di organisasi pekerja internasional, di antaranya ASEAN Trade Union Council (ATUC), International Trade Union Confederation (ITUC), hingga International Labour Organization (ILO).

Selama ini, dia dikenal vokal menyuarakan berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari upah minimum, jaminan sosial, perlindungan buruh, penghapusan outsourcing, hingga kebijakan hubungan industrial.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal peringatan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai lima sektor industri dalam tiga bulan ke depan.

Purbaya menegaskan akan mempelajari lebih lanjut isu tersebut, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Menurutnya, dinamika perusahaan yang tumbuh dan tumbang merupakan hal wajar dalam dunia usaha.

"Saya akan dorong lagi pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat, tapi kalau masalah perusahaan jatuh bangun akan selalu ada," katanya ketika ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ia menekankan pentingnya melihat kondisi secara seimbang, tidak hanya perusahaan yang turun, tetapi juga yang tumbuh.

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan seharusnya mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya perusahaan baru.

"Lima (perusahaan) jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda enggak lihat kan perusahaan yang baru? Berapa, tahu enggak jumlahnya berapa? Enggak kan? Kita harus lihat balance-nya," ujar Purbaya.

"Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul," jelasnya.

Walau begitu, ia menegaskan dalam kompetisi bisnis akan selalu ada perusahaan yang tidak bertahan. Pemerintah akan memastikan likuiditas tetap terjaga, stimulus cukup, serta iklim usaha terus diperbaiki.

Purbaya mencontohkan insentif untuk sektor otomotif pada Juni 2026, yang ditargetkan menyasar 200 ribu kendaraan listrik, terdiri dari 100 ribu motor listrik dan 100 ribu mobil listrik. Untuk sektor tekstil yang dinilai sulit tumbuh karena kerap dianggap sebagai sunset industry, pemerintah menambah dukungan pembiayaan.

"Tekstil enggak bisa tumbuh karena dianggap sunset industry itnudstri, (jadi) dia susah sekali dapet pinjaman utang," ujar Purbaya.

Purbaya telah menambahkan alokasi kredit untuk sektor furnitur hingga tekstil dari Rp200 miliar menjadi Rp2 triliun. Pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bunga sekitar 6 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

Kedua, industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak dan membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

Ketiga, industri elektronik. Said menyebut tekanan di industri plastik berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

Keempat, industri otomotif. Industri ini juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

Terakhir, industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut Said, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja, PHK," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

"Terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," ujarnya.

Selain tekstil, ancaman PHK juga mulai membayangi industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak.

"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan," katanya.

Ia menilai perusahaan plastik kini berada dalam posisi sulit karena membeli bahan baku dengan dolar AS, tetapi menjual produk di pasar domestik dalam rupiah yang sedang melemah. Kondisi itu membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

"Nah kalau harga plastik naik sampai 50 persen, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pakai plastik, sekarang pakai daun. Nau, itu kan plastik turun, itu kan ancaman PHK di industri plastik," lanjutnya.

Tekanan di industri plastik itu, menurut Said, juga berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi enggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam tiga bulan kepada serikat pekerja, di elektronik pakai plastik frame-nya," ujar Said.

Sektor berikutnya yang ikut disebut terancam adalah otomotif. Ia mengatakan industri kendaraan juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

"Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pakai plastik," katanya.

Selain empat sektor tersebut, Said menyebut industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut dia, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PJK," kata dia.

Said mengatakan hingga saat ini buruh belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait peringatan potensi PHK massal tersebut.

Menurut dia, belum ada pula forum pembahasan khusus antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengantisipasi ancaman gelombang pengurangan tenaga kerja dalam waktu dekat.

Peringatan KSPI ini muncul di tengah tekanan global yang kembali meningkat akibat konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Buruh menilai kondisi tersebut membuat banyak industri padat karya dan manufaktur kembali masuk fase bertahan, sehingga opsi efisiensi tenaga kerja mulai dibicarakan di internal perusahaan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan buruh dan masyarakat kecil saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jumat (1/5/2026).

Dalam pidatonya di hadapan ribuan pekerja, Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari buruh hingga petani dan nelayan.

"Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya, sekian kali dan saya merasa jadi Presiden karena dukungan kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia," katanya dalam forum tersebut.

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa dukungan tersebut menjadi dasar tekadnya untuk memimpin pemerintahan yang berpihak kepada rakyat, khususnya mereka yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

"Saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang dalam kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yan hidupnya masih sulit, itu adalah tugas saya dan itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin dan itu adalah tekad kami, kami tidak akan gentar. Kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo mengajak publik untuk menilai langsung berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah dalam satu tahun terakhir, yang menurutnya berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan buruh.

"Saya kira dalam satu tahun ini, saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia terutama kaum buruh," tandas Prabowo.

Peringatan May Day 2026 di Monas dihadiri oleh ribuan buruh dari berbagai daerah, yang datang untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mendengarkan langsung arah kebijakan pemerintah terkait ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja.

Kesejahteraan buruh di Indonesia masih jadi isu yang terus disorot. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja belum benar-benar berhenti, terlebih sejak pandemi covid-19 mengguncang perekonomian pada 2020.

Krisis datang bergelombang dan berganti bentuk, tetapi dampaknya hampir selalu sama: perusahaan menahan produksi, melakukan efisiensi, lalu buruh kembali menjadi pihak yang paling dulu merasakan pukulan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 88.519 pekerja terkena PHK, naik dibanding 2024 yang tercatat 77.965 pekerja.

Memasuki 2026, serikat pekerja kembali memperingatkan ancaman gelombang PHK baru di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan biaya industri.

Dalam enam tahun terakhir, setidaknya ada empat momentum besar yang terus membuat posisi buruh berada dalam tekanan. Berikut daftarnya:

Gelombang tekanan pertama datang saat covid-19 meledak pada 2020. Pembatasan mobilitas membuat pusat perbelanjaan tutup, hotel kosong, restoran sepi, ekspor tersendat, dan pabrik mengurangi jam operasi. Dalam situasi itu, jutaan pekerja langsung terdampak.

Sebagian buruh dirumahkan tanpa kepastian, sebagian dipotong gajinya, dan banyak yang langsung kehilangan pekerjaan.

Perusahaan saat itu menghadapi penjualan yang anjlok sementara biaya operasional tetap berjalan, sehingga pengurangan tenaga kerja menjadi jalan tercepat untuk menahan kerugian.

Sejak pandemi itulah pola efisiensi lewat pemangkasan pekerja mulai menjadi respons yang berulang setiap kali ekonomi terguncang.

Belum sepenuhnya pulih dari pandemi, buruh kembali dihadapkan pada perubahan aturan ketenagakerjaan lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Lewat aturan ini, perusahaan mendapat fleksibilitas lebih besar dalam mengatur hubungan kerja, mulai dari perluasan outsourcing, penyesuaian formula pengupahan, hingga mekanisme PHK yang dinilai lebih sederhana.

Dampaknya, status kerja makin banyak berbentuk kontrak pendek dan pekerja lebih mudah diganti ketika perusahaan ingin menekan biaya.

Artinya, ancaman PHK tidak selalu hadir dalam bentuk pemecatan massal sekaligus, tetapi melalui situasi kerja yang makin tidak pasti dan posisi tawar pekerja yang makin lemah saat industri mengalami tekanan.

Ketika dunia mulai pulih, perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 dan kembali memukul industri global. Konflik ini mendorong harga minyak, gas, pupuk, logam, gandum, hingga ongkos logistik internasional naik tajam.

Bagi industri Indonesia, terutama yang masih bergantung pada impor bahan baku, kenaikan itu membuat biaya produksi ikut melonjak. Pabrik tekstil, makanan, kimia, plastik, dan manufaktur harus menghadapi bahan baku mahal sementara daya beli masyarakat belum pulih penuh.

Dalam kondisi itu, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi, mengurangi shift, tidak memperpanjang kontrak pekerja, dan membatasi perekrutan baru.

Pasar kerja masuk ke fase rapuh karena industri lebih fokus bertahan daripada menambah tenaga kerja.

Tekanan terbaru datang dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada 2026. Konflik ini kembali memanaskan harga minyak dunia, menekan rupiah, dan membuat ongkos impor bahan baku industri membengkak.

Sektor padat karya menjadi yang paling cepat merasakan imbas karena biaya energi dan bahan baku adalah komponen penting produksi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya 10 perusahaan mulai memberi sinyal efisiensi dengan sekitar 9.000 buruh berada dalam posisi terancam PHK, terutama di industri tekstil, garmen, plastik, petrokimia, dan otomotif.

Polanya masih sama, ketika ongkos produksi naik dan pasar sedang tidak pasti, biaya tenaga kerja menjadi salah satu pos pertama yang ditekan, baik lewat pengurangan lembur, pemangkasan jam kerja, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga PHK langsung.

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan Yasierli mengatakan saat ini baru sekitar 27 persen pekerja di Indonesia yang punya keterampilan digital. Angka ini jauh dibawah standar global yang mencapai 60 persen.

Menaker memaparkan data yang menunjukkan bahwa pergeseran lanskap dunia kerja sedang terjadi secara masif.

Mengutip data LinkedIn, dia menyebutkan bahwa 80 persen pekerjaan saat ini tidak seperti 20 tahun yang lalu. Bahkan, diprediksi sekitar 50 persen pekerjaan yang ada saat ini akan menjadi tidak relevan dalam sepuluh tahun ke depan.

"Dunia kerja terus berubah seiring perubahan teknologi. Tantangan terbesar kita saat ini adalah digital skill gap. Saat ini, pekerja kita yang memiliki keterampilan digital baru mencapai 27 persen, jauh di bawah standar global yang berada di angka 60 hingga 70 persen," kata Yasriel dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

Namun, di balik pergeseran lanskap dunia kerja ini, Menaker menyatakan ada peluang ekonomi baru yang harus dioptimalkan oleh generasi muda seperti green economy, digital platform, dan care economy.

Oleh karenanya, agar lulusan perguruan tinggi dapat menangkap peluang-peluang pada lanskap dunia kerja baru tersebut, Menaker mengenalkan konsep Triple Readiness.

Pertama, Technical Skills Readiness. Lulusan perguruan tinggi perlu menyiapkan penguasaan keterampilan teknis yang relevan dengan industri masa depan, seperti keterampilan digital tingkat lanjut (advanced digital skills) dan keterampilan ekonomi hijau (green jobs).

Dia mengingatkan bahwa kemampuan sekadar menggunakan media sosial bukanlah keterampilan digital yang dicari industri.

Kemudian, Human Skills Readiness. Di tengah masifnya penggunaan AI, Menaker menegaskan bahwa human skills seperti berpikir kritis, empati, kepemimpinan, dan kreativitas tetap menjadi pembeda utama.

"AI tidak akan bekerja optimal tanpa sentuhan manusia. Human skills membuat pengguna memahami konteks, batasan, dan risiko AI," tambahnya.

Ketiga, Market Entry Readiness. Menaker menyebut kesiapan ini berkaitan dengan kemampuan lulusan untuk memahami dinamika industri.

Oleh karenanya, dia mendorong wisudawan untuk memiliki portofolio yang kuat, pengalaman magang, dan sertifikasi kompetensi sebagai bukti konkret kapabilitas mereka di mata perusahaan.

"Saat ini yang dicari industri adalah skills, not school. Kami melihat peningkatan empat kali lipat jumlah lowongan kerja yang lebih mementingkan kompetensi nyata dibanding sekadar gelar administratif dalam satu dekade terakhir," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)