KOMPAS.com – Tarif listrik per kWh pekan ini, pada 1-5 Juli 2026, telah ditetapkan tidak berubah. Artinya, harga listrik yang berlaku masih sama dengan periode sebelumnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan tarif listrik kuartal III-2026 tak mengalami penyesuaian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik ini juga bertujuan mendukung daya saing industri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Penetapan tarif listrik Juli 2026

Penetapan tarif listrik pelanggan nonsubsidi mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan itu, tarif listrik non-subsidi dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan.

Besaran tarif ditentukan berdasarkan sejumlah indikator ekonomi makro, seperti:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP)
• Tingkat inflasi
• Harga Batu Bara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik kuartal III 2026, termasuk tarif listrik Juli 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi selama periode Februari hingga April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barrel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara

Meski hasil perhitungan menunjukkan adanya potensi perubahan tarif, namun diputuskan harga listrik tetap berlaku seperti sebelumnya.

canva.com Ilustrasi listrik, tarif listrik, tarif listrik per kWh. Tarif listrik terbaru. Tarif listrik per kWh 1-5 Juli 2026. Tarif listrik per kWh Juli 2026.

Tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026

Tarif listrik PLN untuk pelanggan prabayar dan pascabayar tetap sama sesuai golongan daya yang digunakan. Perbedaannya hanya pada metode pembayaran.

Pelanggan prabayar membeli token listrik terlebih dahulu sebelum menggunakan listrik, sedangkan pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah periode pemakaian berakhir.

Berikut daftar tarif listrik per kWh terbaru pada 1-5 Juli 2026:

- Tarif listrik rumah tangga non-subsidi

• 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik bisnis dan pemerintah

• B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
• P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
• P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh

- Tarif listrik pelanggan subsidi

• 450 VA: Rp 415 per kWh
• 900 VA subsidi: Rp 605 per kWh
• 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh

Itulah tarif listrik per kWh pada 1-5 Juli 2026. Bagi masyarakat yang ingin menghitung estimasi tagihan bulanan, daftar tarif listrik terbaru di atas dapat menjadi acuan sesuai golongan daya yang digunakan di rumah, tempat usaha, maupun instansi pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan driver ojek online (Ojol) akan menyandang status pelaku Usaha Mikro Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) transportasi oline.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, mengatakan keputusan itu menjadi upaya pemerintah mengembangkan kesejahteraan driver ojol dan merawat ekosistem ekonomi transprortasi online.

“Mereka akan dimasukkan dalam kategori sebagai pengusaha mikro,” kata Maman saat ditemui di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dengan status tersebut, driver ojol akan mendapatkan hak yang sama sebagaimana pelaku usaha mikro.

Termasuk di antaranya adalah fasilitas pembiayaan Kredit Usaha Mikro (KUR) sebagaimana pengusaha UMKM.

Ia mengatakan, driver ojol bisa mengajukan KUR maksimal Rp 500 juta dengan agunan dan di bawah Rp 100 juta tanpa agunan.

“Artinya semua insentif yang didapatkan oleh pengusaha-pengusaha mikro kecil dan menengah didapatkan juga hak itu untuk ojol,” ujar Maman.

Selain itu, driver ojol juga bakal terbebas dari pajak karena tergolong UMKM dengan pendapatan kotor di bawah Rp 500 juta per tahun.

“Mereka dibebaskan dari pajak yaitu 0 persen,” tutur Maman.

Di luar itu, pemerintah juga akan menyiapkan berbagai paket pemberdayaan yang ditujukan untuk driver online, Pemerintah bakal mendorong mereka untuk mengembangkan usahanya di bidang selain transportasi online.

Driver ojol maupun istrinya bakal mendapatkan pelatihan wirausaha sehingga memiliki pemasukan ekonomi lainnya.

“Artinya kita juga berharap mereka-mereka tidak hanya terus menjadi berusaha di ojek online, tetapi harapan kita juga mereka bisa berkembang di usaha-usaha yang lainnya,” tutur Maman.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, status UMKM ini hanya berlaku bagi driver roda dua.

Dasar hukum status driver ojol sebagai UMKM akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang tengah disiapkan pemerintah.

“On the way,” tutur Maman.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memangkas anggaran operasional tahun 2026 sebesar Rp 100,31 miliar atau 18,59 persen.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026), keputusan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2026.

Dengan penyesuaian tersebut, pagu biaya operasional BPKH yang semula Rp 539,63 miliar menjadi Rp 439,32 miliar.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan pemangkasan anggaran dilakukan secara terukur tanpa mengurangi fungsi strategis lembaga.

"Meskipun anggaran operasional berkurang lebih dari Rp100 miliar, BPKH optimistis kualitas pelayanan kepada jemaah, tata kelola kelembagaan, serta kinerja pengembangan investasi keuangan haji sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga secara optimal, amanah, dan profesional," ujar Fadlul.

Menurut dia, efisiensi justru menjadi momentum memperkuat budaya kerja yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Jaga Keberlanjutan Dana Haji

Fadlul mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga.

Ia menegaskan, sebagai pengelola dana haji, BPKH berkewajiban memastikan setiap rupiah biaya operasional digunakan secara tepat sasaran sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi sekaligus menjaga kesehatan pengelolaan dana haji.

"Muara dari seluruh langkah efisiensi yang kami lakukan adalah menjaga sustainabilitas dana haji. Dana haji merupakan dana amanah milik jemaah yang harus dikelola secara hati-hati, efisien, produktif, dan bertanggung jawab agar nilai manfaatnya terus terjaga," kata Fadlul.

Ia menambahkan, efisiensi tidak sekadar memangkas belanja operasional, tetapi menjadi strategi memperkuat ketahanan lembaga dalam mengelola dana milik jutaan calon jemaah haji Indonesia.

Program Strategis Dipastikan Tetap Berjalan

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Perencanaan dan Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan setelah mengevaluasi seluruh program kerja sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program strategis maupun pengembangan investasi.

Menurut dia, sumber daya akan difokuskan pada program-program yang memberikan dampak terbesar bagi pengelolaan dana haji. "Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kapasitas organisasi, tetapi mengoptimalkan alokasi sumber daya pada program-program yang memberikan dampak terbesar," ujarnya.

Arief menambahkan, setiap investasi tetap dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip syariah dan kehati-hatian.

DPR Setujui RKAT-P BPKH

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Akuntansi dan Keuangan, Amri Yusuf, menyebut efisiensi merupakan bagian dari penguatan disiplin pengelolaan keuangan sekaligus implementasi tata kelola yang baik.

Menurut dia, langkah tersebut juga akan meningkatkan fleksibilitas BPKH dalam menghadapi dinamika ekonomi dan pasar keuangan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengatakan DPR telah menyetujui RKAT-P BPKH Tahun 2026, termasuk penyesuaian pagu biaya operasional menjadi Rp439,32 miliar. "Kami berharap langkah efisiensi ini semakin memperkuat tata kelola kelembagaan BPKH tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah haji," kata Ansory.

Persetujuan tersebut sekaligus menjadi dukungan DPR terhadap langkah BPKH melakukan penyesuaian anggaran untuk menjaga pengelolaan dana haji tetap sehat, efisien, dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - RSM Indonesia mengumumkan bergabungnya Mahendra Siregar sebagai Senior Advisor. Sebelumnya, Mahendra Siregar merupakan mantan ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Chairman & Chief Executive PartnerRSM Indonesia Amir Abadi Jusuf mengatakan, kehadiran Mahendra merupakan bagian dari komitmen RSM Indonesia untuk terus memperkuat kualitas kepemimpinan, memperluas perspektif organisasi, dan mendukung perjalanan pertumbuhan jangka panjang sebagai perusahaan jasa profesional yang berakar kuat di Indonesia dan terhubung dengan jaringan global.

Seiring dengan perkembangan organisasi dan perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis, RSM Indonesia terus berinvestasi dalam pengembangan talenta, penguatan tata kelola, peningkatan kualitas, serta pembangunan kapasitas institusional untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Senin (3/11/2025).

Saat ini, dunia usaha menghadapi perubahan yang berlangsung semakin cepat dan saling terhubung.

Perkembangan ekonomi global, kebijakan publik, teknologi, regulasi, dan dinamika geopolitik tidak lagi berdampak secara terpisah, melainkan membentuk lanskap baru yang memengaruhi cara organisasi mengambil keputusan, mengelola risiko, dan menciptakan nilai jangka panjang.

"Dalam konteks tersebut, pengalaman dan perspektif yang dimiliki Mahendra Siregar diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan RSM Indonesia pada tahap pertumbuhan berikutnya," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, Mahendra memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, diplomasi ekonomi, dan sektor jasa keuangan.

Sepanjang kariernya, beliau berperan dalam berbagai inisiatif strategis yang berkontribusi terhadap penguatan daya saing Indonesia, peningkatan kepercayaan investor, serta pengembangan hubungan ekonomi Indonesia dengan komunitas global.

Bergabungnya Mahendra merupakan bagian dari upaya berkelanjutan RSM Indonesia untuk membangun organisasi yang semakin kuat, relevan, dan siap menghadapi masa depan.

"Dalam lingkungan yang terus berubah, organisasi membutuhkan kemampuan untuk memahami berbagai perkembangan yang memengaruhi dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun global. Kami menyambut bergabungnya Pak Mahendra dan percaya bahwa pengalaman, wawasan, serta perspektif yang beliau miliki akan memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan RSM Indonesia ke depan," imbuh Amir.

Menurut Amir, keberhasilan jangka panjang sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh kompetensi profesional, tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan, keluasan perspektif, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan.

"Sebagai perusahaan jasa profesional yang tumbuh di Indonesia dan menjadi bagian dari jaringan global RSM, kami percaya bahwa kemampuan menghubungkan pemahaman lokal dengan wawasan global merupakan fondasi penting dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. Kehadiran Pak Mahendra memperkuat komitmen tersebut," ucap dia.

Mahendra Siregar menyampaikan, organisasi saat ini membutuhkan kemampuan untuk memahami perubahan secara lebih menyeluruh dan melihat keterkaitan antara berbagai perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun internasional.

Indonesia memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang di tengah berbagai perubahan yang terjadi di tingkat global.

Pada saat yang sama, organisasi perlu memperkuat kapasitasnya untuk beradaptasi, membangun ketahanan, dan mengambil keputusan secara bijaksana.

"Saya melihat RSM Indonesia sebagai organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap kualitas, integritas, pengembangan talenta, dan pertumbuhan jangka panjang. Saya berharap dapat berbagi pengalaman dan perspektif yang saya miliki, serta turut mendukung perjalanan penguatan dan pengembangan RSM Indonesia ke depan," ujar Mahendra.

Sebagai informasi, RSM Indonesia merupakan anggota global network RSM, salah satu network assurance, tax, dan consulting.

Bergabungnya Mahendra Siregar mencerminkan komitmen RSM Indonesia untuk terus memperkuat kapasitas kepemimpinan dan perspektif organisasi dalam mendukung kebutuhan klien dan pemangku kepentingan yang terus berkembang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia untuk pertama kalinya mengalami defisit pada Mei 2026, setelah berturut-turut mencatatkan surplus selama 72 bulan sejak Mei 2020.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 tercatat defisit 1,61 miliar dollar AS.

Realisasi ini berbanding terbalik dengan bulan sebelumnya yang masih mengalami surplus 900 juta dollar AS maupun dibandingkan Mei 2025 yang masih mengalami surplus 4,30 miliar dollar AS.

"Pada Mei tahun 2026, neraca perdagangan barang mengalami defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS atau minus 1,61 miliar dollar AS (Rp28,88 triliun, kurs Rp17.950," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Ateng menjelaskan, defisit neraca dagang disebabkan komoditas minyak dan gas (migas) yang perdagangannya tercatat defisit 3,76 miliar dollar AS.

"Dengan penyumbang defisit komoditas migas yaitu dari hasil minyak dan juga dari minyak mentah," kata Ateng.

Pada saat yang sama, neraca perdagangan komoditas non-migas tercatat surplus sebesar 2,15 miliar dollar AS dengan komoditas penyumbang surplus utama dari bahan bakar mineral (HS27).

Penyumbang surplus berikutnya dari lemak dan minyak hewan nabati (HS15)dan juga dari besi dan baja (HS72).

Ateng melanjutkan, secara kumulatif, neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencatatkan surplus sebesar 4,03 miliar dollar AS.

Surplus sepanjang periode ini ditopang oleh surplus komoditas nonmigas sebesar 16,31 miliar dollarAS. Sementara komoditas migas masih mengalami defisit 12,28 miliar dollar AS.

Nilai neraca perdagangan secara kumulatif itu terbentuk dari nilai ekspor kumulatif sebesar 115,36 miliar dollar AS atau naik 3,02 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan nilai impor kumulatif sebesar 111,33 miliar dollar AS atau naik 15,24 persen (yoy).

Dia menjelaskan, kenaikan ekspor pada periode tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang mencapai 3,89 persen menjadi 110,19 miliar dollar AS.

Sementara impor kumulatif didominasi oleh impor nonmigas sebesar 93,88 miliar dollar AS atau naik 13,16 persen. Sedangkan impor migas tumbuh 27,89 persen menjadi 17,45 miliar dollar AS.

Dari sisi penggunaan, terjadi peningkatan nilai impor nonmigas untuk periode Januari-Mei 2026 baik pada barang modal, bahan baku atau penolong, maupun barang konsumsi.

Bahan baku atau penolong menjadi penyumbang impor nonmigas terbesar dengan nilai impor mencapai 79,40 miliar dollar AS, naik 14,41 persen, diikuti barang modal sebesar 22,12 miliar dollar AS atau naik 17,53 persen, dan barang konsumsi sebesar 9,81 miliar dollar AS atau naik 17,05 persen.

Sepanjang periode Januari-Mei 2026, China menjadi negara utama asal impor nonmigas Indonesia dengan nilai impor sebesar 39,27 miliar dollar AS (41,83 persen), diikuti Jepang sebesar 5,17 miliar dollar AS (5,51 persen), dan Australia sebesar 5,02 miliar dollar AS (5,35 persen).

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juni 2026.

Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 3,34 persen, sementara inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,79 persen.

BPS mencatat kenaikan inflasi pada Juni terutama dipicu oleh naiknya harga sejumlah komoditas pangan serta tarif transportasi.

KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA ilustrasi inflasi

Komoditas seperti bawang merah, bawang putih, beras, minyak goreng, cabai merah, hingga bensin menjadi penyumbang utama inflasi bulanan.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BPS) yang dirilis pada Rabu (1/7/2027), Indeks Harga Konsumen (IHK) meningkat dari 111,40 pada Mei 2026 menjadi 111,89 pada Juni 2026.

Secara tahunan, inflasi sebesar 3,34 persen juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 1,87 persen. Sementara pada Juni 2024, inflasi tercatat sebesar 2,51 persen.

Transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan

BPS mencatat seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi pada Juni 2026.

Kelompok transportasi mencatat inflasi bulanan paling tinggi, yakni sebesar 2,29 persen dengan andil terhadap inflasi nasional mencapai 0,28 persen.

Sementara secara tahunan, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 4,57 persen dengan sumbangan terhadap inflasi nasional sebesar 0,55 persen.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi BBM.

Inflasi pada kelompok transportasi terutama dipengaruhi kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara.

Untuk inflasi tahunan, bensin memberikan andil sebesar 0,25 persen, sedangkan tarif angkutan udara menyumbang 0,15 persen.

Adapun secara bulanan, bensin menjadi penyumbang terbesar dengan andil 0,21 persen, disusul tarif angkutan udara sebesar 0,05 persen dan pelumas atau oli mesin sebesar 0,01 persen.

Harga pangan masih menjadi sumber tekanan inflasi

Selain transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga menjadi penyumbang utama inflasi.

Kelompok ini mengalami inflasi tahunan sebesar 4,67 persen dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi nasional, yakni mencapai 1,36 persen.

Sementara secara bulanan, kelompok tersebut mencatat inflasi sebesar 0,20 persen dengan sumbangan 0,06 persen terhadap inflasi nasional.

Komoditas pangan yang paling besar menyumbang inflasi tahunan antara lain ikan segar sebesar 0,23 persen, beras 0,16 persen, minyak goreng 0,14 persen, cabai merah 0,11 persen, serta daging ayam ras, cabai rawit, sigaret kretek mesin (SKM), dan bawang merah yang masing-masing memberikan andil 0,08 persen.

Komoditas lainnya yang turut menyumbang inflasi tahunan adalah daging sapi dan sigaret kretek tangan (SKT) masing-masing sebesar 0,04 persen, serta jeruk dan sigaret putih mesin (SPM) masing-masing sebesar 0,03 persen.

Sebaliknya, sejumlah komoditas masih memberikan andil deflasi secara tahunan, antara lain telur ayam ras sebesar 0,02 persen serta kelapa, bawang putih, kacang panjang, daging babi, dan ketimun yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen.

Bawang merah menjadi penyumbang utama inflasi bulanan

SHUTTERSTOCK/ZULFIKAR95 Sayuran yang menurunkan gula darah hingga 50 persen.

Untuk inflasi bulanan, BPS mencatat bawang merah menjadi komoditas dengan sumbangan terbesar terhadap inflasi Juni 2026.

Bawang merah memberikan andil inflasi sebesar 0,04 persen.

Selanjutnya disusul bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi, dan cabai rawit yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,01 persen.

Di sisi lain, komoditas yang memberikan tekanan deflasi secara bulanan adalah daging ayam ras sebesar 0,06 persen, telur ayam ras sebesar 0,02 persen, serta sawi hijau dan ketimun yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,01 persen.

Perawatan pribadi mencatat inflasi tertinggi secara tahunan

Meskipun bukan penyumbang terbesar terhadap inflasi nasional, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat tingkat inflasi tahunan paling tinggi dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya.

Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 10,10 persen dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,69 persen.

Komoditas yang paling dominan mendorong inflasi pada kelompok tersebut adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,61 persen.

Namun secara bulanan, emas perhiasan justru menjadi salah satu komoditas yang menyumbang deflasi sebesar 0,01 persen.

Hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan harga

Selain makanan dan transportasi, seluruh kelompok pengeluaran lainnya juga mengalami kenaikan harga secara tahunan.

SHUTTERSTOCK/LIGHTSPRING Ilustrasi inflasi.

Kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 1,00 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik 1,04 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi 1,44 persen.

Selanjutnya kelompok kesehatan naik 1,84 persen, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan meningkat 1,26 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 1,40 persen, kelompok pendidikan meningkat 1,27 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 2,36 persen.

BPS juga mencatat sejumlah komoditas lain yang memberikan andil terhadap inflasi tahunan, di antaranya bahan bakar rumah tangga, sewa rumah, telepon seluler, uang kuliah akademi atau perguruan tinggi, nasi dengan lauk, dan emas perhiasan.

Inflasi terjadi di seluruh provinsi

Dari sisi kewilayahan, seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan pada Juni 2026.

Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen dengan IHK sebesar 122,43. Sebaliknya, inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen dengan IHK sebesar 111,54.

Sementara pada tingkat kabupaten dan kota, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 7,84 persen dengan IHK sebesar 122,43.

Adapun inflasi terendah tercatat di Kabupaten Majene sebesar 1,70 persen dengan IHK sebesar 111,48.

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Rachel Stefanie Halim (44) sempat tersandung ketika dituntun maju ke atas panggung di Plataran Tiga Dari, Gelora, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Saat itu, Jakarta di pengujung hari dan hanya terasa hangat.

Di Hutan Taman Kota, kompleks Gelora Bung Karno (GBK), orang-orang duduk santai menunggu surya tenggelam.

Namun, di sebuah ruangan orang-orang khidmat menyimak Rachel.

Perempuan itu menceritakan bagaimana ia memulai bisnisnugget dari dapur kecil di rumahnya hingga akhirnya memiliki merek Nugget Keraton.

“Awalnya saya sendiri yang mencoba, lalu cari tahu caranya bagaimana supaya seorang disabilitas netra seperti saya ini bisa melakukannya semua sendiri,” kata Rachel dalam konferensi pers yang digelar DANA.

Adapun Rachel merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memenangkan program DisBerdaya 2026.

Program itu merupakan bagian dari SisBerdaya yang juga diprakarsai DANA.

Program itu mendampingi 6.000 perempuan pelaku UMKM, termasuk penyandang difabel seperti Rachel dan mendorong mereka melakukan presentasi hingga memasarkan produknya.

Rachel mengikuti program itu karena tidak merasa tidak bisa memasarkan produknya sendiri.

“Saya ingin terus belajar bagaimana cara mengembangkan usaha saya, Nugget Keraton ini. Karena jujur saya bisa buatnya, tapi kadang-kadang marketing-nya itu agak sulit gitu,” kata Rachel.

Usaha nugget Rachel dimulai pada masa pandemi Covid-19.

Saat itu, ia mengolah daging ayam menjadi nugget untuk konsumsi sendiri.

Tanpa ia duga, nugget olahannya mendapatkan respons baik dari orang lain.

Sebagai penyandang tunanetra, Rachel membutuhkan peralatan tertentu dalam memproduksi nugget.

“Kebetulan saya dibantu oleh sebuah timbangan bicara khusus disabilitas netra. Dari situ saya semakin mandiri,” ujar Rachel.

Cerita Rachel memproduksi nugget menginspirasi rekan-rekannya sesama penyandang tunanetra.

Mereka penasaran bagaimana Rachel bisa mengolah daging ayam menjadi makanan setengah jadi.

Rachel lalu menjelaskan proses membuat nugget di tangan penyandang tunanetra.

Rekan-rekan Rachel akhirnya belajar wirausaha.

“Saya mulai merekrut reseller dari teman-teman disabilitas juga. Jadi saya yang buat, mereka yang bantu pasarkan,” tutur Rachel.

Freepik Ilustrasi

Mimpi Punya Gerai Nugget dan Keterbatasan Alat

Memulai usahanya dari bawah, Rachel memimpikan kelak bisa memiliki gerai nugget-nya sendiri.

Ia memiliki harapan besar bisa mempekerjakan rekan-rekannya yang menyandang tunanetra.

“Mimpi ke depan saya ingin punya gerai nugget sendiri yang bisa menyerap tenaga kerja khususnya teman-teman netra,” ujar Rachel.

Meski demikian, Rachel mengaku bisnis yang dilakoninya bukan tidak menghadapi tantangan.

Karena membuat produk makanan, ia harus mengurus legalitas perizinan, termasuk sertifikat halal.

Ia pernah mengikuti program pemerintah namun ternyata pengurusan sertifikat halal harus membayar cukup mahal lantaran menggunakan bahan dasar unggas.

Oleh karena itu, ia akan menggunakan hadiah dari kompetisi DisBerdaya 2026 dari DANA untuk mengurus sertifikasi halal.

Selain itu, ia juga akan menggunakan uang hadiah tersebut untuk membeli alat produksi nugget.

Menurutnya, peralatan memasak yang ramah untuk difabel langka di pasaran.

Timbangan bicara misalnya, didapatkan dari Kanada.

“Alat-alat yang akses buat kami disabilitas netra itu masih langka dan harus impor, harganya lumayan,” ucap Rachel.

DANA Harap Perempuan Bisa Berdampak

Director of Communication DANA Indonesia Olavina Harahap, mengatakan program SisBerdaya sudah dimulai sejak 2023 lalu.

Melalui program itu, pihaknya berupaya merangkul dan menjangkau perempuan pelaku UMKM.

Program itu di antaranya meliputi pelatihan wirausaha hingga bantuan modal yang diharapkan bisa membantu perempuan mengembangkan bisnis UMKM miliknya.

“Kami harap para sister ini bisa kembali ke daerah masing-masing, ke rumah masing-masing, dan menginspirasi lagi perempuan-perempuan lain di sekitarnya supaya bisa turut berdaya juga,” ujar Ola.

DANA percaya, ketika perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pengetahuan hingga teknologi mereka bisa membangun usaha, keluarga hingga komunitas.

“Dampaknya bukan hanya ke usaha yang dibangun tapi juga ke keluarga, komunitas, dan ke ekonomi di sekitar perempuan-perempuan Indonesia,” tutur Ola.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan usaha SPBU di Indonesia melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 Juli 2026. Pertamina, BP, Shell dan Vivo terpantau kompak menurunkan harga produk diesel.

Mengutip laman resmi masing-masing perusahaan, Senin (1/7/2026), Pertamina menurunkan harga produk dieselnya yakni Pertamina Dex dan Dexlite. Selain itu, harga salah satu produk bensin yakni Pertamax Turbo juga turun.

Secara rinci, Pertamina Dex menjadi sebesar Rp 21.150 per liter, turun Rp 3.650 per liter dari sebelumnya Rp 24.800 per liter.

Lalu Dexlite menjadi sebesar Rp 19.700 per liter, turun Rp 3.300 per liter dari sebelumnya Rp 23.000 per liter.

Serta harga Pertamax Turbo menjadi sebesar Rp 19.300 per liter, turun Rp 1.450 per liter dari sebelumnya Rp 20.750 per liter.

Sedangkan harga Pertamax tetap dibanderol sebesar Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green tetap Rp 17.000 per liter.

Sementara itu, SPBU BP menurunkan harga BP Ultimate Diesel menjadi Rp 21.340 per liter dari sebelumnya Rp 25.060 per liter, atau turun Rp 3.720 per liter.

Sedangkan harga BBM jenis BP 92 tetap dipatok Rp 16.670 per liter dan BP Ultimate tetap Rp 17.240 per liter.

Kemudian, SPBU Shell memangkas harga Shell V-Power Diesel menjadi Rp 21.340 per liter dari sebelumnya Rp 24.490 per liter, atau turun Rp 3.150 per liter.

Adapun untuk BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ masih belum tersedia sejak awal 2026.

Di sisi lain, harga BBM Vivo berdasarkan pantauan pada SPBU Vivo daerah MT Haryono, Jakarta, harga Diesel Primus Plus terpantau sebesar Rp 21.340 per liter, turun Rp 3.720 per liter dari sebelumnya Rp 25.060 per liter.

Sedangkan untuk produk Revvo 95 harganya tetap Rp 17.240 per liter. Serta Revvo 92 kini dibanderol sebesar Rp 16.670 per liter.

Untuk diketahui, penyesuaian harga BBM memang umum dilakukan badan usaha SPBU secara berkala dengan mengacu pergerakan harga minyak mentah di pasar global.

Daftar harga BBM di SPBU per 1 Juli 2026:

Pertamina (Pulau Jawa)

- Pertamax (RON 92): Rp 16.250 per liter

- Pertamax Green 95 (RON 95): Rp 17.000 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98) : Rp 29.300 per liter

- Dexlite (CN 51): Rp 19.700 per liter

- Pertamina Dex (CN 53): Rp 21.150 per liter

BP (Jabodetabek dan Jawa Timur)

- BP 92 (RON 92): Rp 16.670 per liter

- BP Ultimate (RON 95): Rp 17.240 per liter

- BP Ultimate Diesel (CN 53): Rp 21.340 per liter

Shell (Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur)

- Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp 21.340 per liter

Vivo

- Revvo 92 (RON 92): Rp 16.670 per liter

- Revvo 95 (RON 95): Rp 17.240

- Diesel Primus Plus (CN 51): Rp 21.340 per liter

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah mengimplementasikan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

Meski demikian, asosiasi menilai penerapan bahan bakar tersebut pada armada kapal penyeberangan perlu dilakukan secara bertahap, didasarkan pada hasil pengujian yang komprehensif, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, mengatakan pelaku usaha penyeberangan pada dasarnya mendukung langkah pemerintah dalam memperluas penggunaan energi dalam negeri guna menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Namun, menurut dia, implementasi B50 di sektor pelayaran tidak dapat disamakan dengan transportasi darat karena kapal memiliki karakteristik operasional dan kebutuhan teknis yang berbeda.

"Kapal penyeberangan mengangkut jutaan penumpang, kendaraan, dan logistik antarpulau setiap tahun. Karena itu, setiap perubahan spesifikasi bahan bakar harus dipastikan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan mesin, maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Khoiri dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Khoiri menjelaskan, operasional kapal memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan darat. Jika gangguan pada sistem bahan bakar di kendaraan darat umumnya masih dapat diatasi tanpa menimbulkan dampak besar, kondisi serupa pada kapal yang sedang berlayar dapat memicu risiko keselamatan yang jauh lebih serius.

Ia menambahkan, penggunaan biodiesel dengan kadar campuran di atas 30 persen juga telah menjadi perhatian dalam regulasi internasional. Ketentuan dari International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan adanya pemenuhan sejumlah persyaratan tambahan agar penggunaan biofuel tersebut tidak memengaruhi kinerja mesin, kepatuhan terhadap standar emisi, maupun keselamatan operasional kapal.

Merujuk pada sejumlah penelitian yang dilakukan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi berpotensi menurunkan performa mesin, meningkatkan konsumsi bahan bakar, serta mengubah karakteristik bahan bakar sehingga membutuhkan penanganan dan pengoperasian yang lebih cermat.

Selain itu, penelitian tersebut mengungkapkan biodiesel cenderung lebih mudah mengalami degradasi selama masa penyimpanan, lebih rentan terkontaminasi mikroorganisme, serta berpotensi membentuk endapan (sludge). Pada sistem bahan bakar kapal, kondisi ini dapat mempercepat penyumbatan filter, meningkatkan beban kerja separator, dan menambah frekuensi perawatan mesin.

Menurut dia, apabila gangguan pada sistem bahan bakar menghambat pasokan bahan bakar ke mesin utama, kapal berisiko mengalami kehilangan daya penggerak (loss of propulsion). Situasi tersebut dapat menjadi sangat berbahaya, terutama ketika kapal melintasi alur pelayaran yang sempit, menghadapi arus kuat, atau sedang melakukan proses sandar, karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh dikompromikan. Karena itu implementasi B50 harus diawali melalui pengujian yang memadai sebelum diterapkan secara luas," jelas Khoiri.

Di sisi lain, Khoiri menilai implementasi B50 berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan pelayaran. Tambahan biaya diperkirakan berasal dari meningkatnya konsumsi bahan bakar, frekuensi penggantian filter, pembersihan tangki, penyesuaian separator, penggunaan aditif, penyediaan suku cadang, hingga meningkatnya kebutuhan perawatan mesin.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri karena tarif angkutan penyeberangan saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan biaya operasional penyelenggaraan.

Apabila penerapan B50 benar-benar meningkatkan biaya operasi, Khoiri berharap pemerintah menyiapkan penyesuaian kebijakan tarif maupun mekanisme kompensasi yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

“Kami mengusulkan pelaksanaan pilot project nasional sebelum implementasi secara menyeluruh. Uji coba tersebut diharapkan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pertamina, BKI, perguruan tinggi, produsen,” tegas Khoiri.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mulai merealisasikan pembentukan holding logistik nasional melalui konsolidasi tujuh perusahaan logistik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat integrasi layanan logistik, meningkatkan efisiensi rantai pasok, sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Tahap awal konsolidasi ditandai dengan penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), bersama sejumlah entitas logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta.

Proses tersebut merupakan bagian dari transformasi sektor logistik nasional yang dijalankan pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen, Aurelius Altius Rosimin, mengatakan, konsolidasi dilakukan untuk membangun BUMN yang lebih efisien dan memiliki daya saing lebih kuat.

"Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah lebih besar bagi negara," ujar Aurelius dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Pada tahap awal, struktur kepemilikan perusahaan hasil konsolidasi terdiri atas Pelindo Group sebesar 74,47 persen, PT Pos Indonesia (Persero) 9,24 persen, PT Krakatau Bandar Samudera 9,37 persen, serta entitas lainnya sebesar 6,92 persen. Dengan kepemilikan mayoritas tersebut, Pelindo akan memimpin proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional.

Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, mengatakan konsolidasi menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing sektor logistik melalui sinergi antarpelaku logistik BUMN.

"Kami menyambut baik konsolidasi ini sebagai upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif," kata Achmad.

Ia menambahkan, Pelindo akan memastikan proses transisi berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun agar manfaat konsolidasi segera dirasakan dunia usaha maupun masyarakat.

"Kami akan terus mendukung proses integrasi ini, termasuk melalui penguatan sinergi layanan kepelabuhanan dan logistik. Kami meyakini konsolidasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif," ujarnya.

Dalam skema tersebut, tujuh perusahaan logistik BUMN akan digabungkan ke dalam satu entitas, yakni PT Multi Terminal Indonesia (MTI) sebagai *surviving entity*. Ketujuh perusahaan tersebut meliputi PT Multi Terminal Indonesia dan PT Prima Indonesia Logistik dari Pelindo Group, PT Pos Logistik Indonesia, PT Sarana Bandar Logistik, PT KBN Prima Logistik, PT Varia Usaha Dharma Segara, serta PT Krakatau Jasa Logistik.

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva, Faruq Hidayat, mengatakan pihaknya siap mendukung proses integrasi melalui penguatan layanan logistik yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri dan wilayah hinterland.

"Langkah konsolidasi ini membawa harapan besar bagi dunia logistik Indonesia, termasuk bagi PSL. Kami siap memperkuat sinergi layanan logistik melalui konektivitas yang semakin terintegrasi, mulai dari pelabuhan hingga kawasan hinterland. Dengan kolaborasi antarentitas BUMN, kami optimistis dapat menghadirkan solusi logistik yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan," ujar Faruq.

Pemerintah berharap konsolidasi tersebut dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset, mengurangi duplikasi layanan, memperkuat jaringan distribusi nasional, serta membangun ekosistem logistik yang lebih terintegrasi. Dalam jangka panjang, langkah ini diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan efisiensi distribusi barang di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 0,44 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Hal tersebut berasal dari adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,40 pada Mei 2026 menjadi 111,89 pada Juni 2026.

"Pada Juni tahun 2026, terjadi inflasi sebesar 0,44 persen secara bulanan. Secara tahunan (year on year/yoy), terjadi inflasi sebesar 3,34 persen. Dan secara tahun kalender (year to date/ytd), terjadi inflasi sebesar 1,79 persen," ujar Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

KOMPAS.com/ RUBY RACHMADINA ilustrasi inflasi

Ateng mengatakan, kelompok transportasi menjadi penyumbang utama inflasi bulanan Juni 2026 dengan andil inflasi 0,28 persen dan tingkat inflasi 2,29 persen.

Adapun tiga komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi yaitu bensin dengan andil inflasi sebesar 0,21 persen, tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,05 persen, dan pelumas atau oli mesin dengan andil inflasi sebesar 0,01 persen.

"Inflasi pada komoditas bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi. Sementara itu kenaikan untuk tarif angkutan udara, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan, seiring dengan adanya periode libur sekolah pada bulan Juni ini," ungkapnya.

Selain transportasi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil terhadap inflasi di bulan Juni 2026 sebesar 0,06 persen dengan inflasinya sebesar 0,20 persen.

Komoditas pada kelompok ini yang memberi andil inflasi yaitu bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen, bawang putih dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen, dan beras memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen.

"Inflasi komoditas bawang merah didorong oleh pasokan yang masih terbatas secara nasional, meskipun terjadi peningkatan produksi pada beberapa sentra produksi. Sedangkan untuk inflasi bawang putih ini akibat kenaikan biaya angkutan barang secara global serta juga kecenderungan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat," ucapnya.

Berdasarkan komponen, Ateng menyebut, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026.

Andil inflasi tertinggi berturut-turut disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dan tingkat inflasi 1,41 persen.

Komoditas yang memengaruhi yaitu bensin dan juga tarif angkutan udara.

Sedangkan komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terhadap komponen inti, yaitu pelumas atau oli mesin, telepon seluler, dan minyak goreng.

Sementara komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi, yaitu bawang merah, bawang putih, dan beras.

Menurut wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi.

Inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah ada di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,36 persen dan tingkat inflasi 4,67 persen.

Diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,69 persen dan tingkat inflasi 10,10 persen.

Berdasarkan komponen, secara tahunan seluruh komponen mengalami inflasi.

Komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen dengan tingkat inflasi 2,76 persen, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.

Seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan.

Inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen, dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk empat platformmarketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform tersebut.

Penunjukan tersebut dilakukan seiring mulai diberlakukannya kebijakan pemungutan PPh oleh marketplace kepada pedagang online pada 1 Juli 2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, atas pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan, dirinya menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pemungut PPh Pasal 22.

"Hari ini kami menyampaikan bahwa ada empat marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut PPH Pasal 22 atas transaksi pedagang dalam negeri. Adapun keempat marketplace yang ditunjuk adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menjelaskan, penunjukan keempat marketplace dilakukan setelah DJP menilai kesiapan masing-masing platform, mulai dari sistem teknologi, skala transaksi, kapasitas administrasi, hingga penggunaan mekanisme rekening penampung (escrow). Keempat marketplace tersebut juga dinilai siap menjalankan proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 secara elektronik.

"Penunjukan ini tentu dilakukan setelah mempertimbangkan segala hal dari hulu sampai hilir," kata Bimo.

Dia mengungkapkan, PMK Nomor 37 Tahun 2025 mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang menjual barang atau jasa melalui marketplace. Dalam aturan tersebut, pihak lain yang dimaksud adalah marketplace atau platform digital yang menyediakan sarana transaksi.

Adapun mekanisme pemungutannya dimulai ketika konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Selanjutnya, marketplace memungut PPh Pasal 22 dari penghasilan pedagang dan mencantumkan besaran pajak yang dipungut dalam tagihan atau invoice elektronik.

Invoice elektronik tersebut dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pedagang tidak perlu memperoleh dokumen terpisah.

"Jadi tidak perlu ada double effort dokumen tagihan invoice elektronik dipersamakan dengan bukti pemungutan. Kemudian marketplace menyetorkan pemungutan tersebut ke Kas Negara," jelasnya.

Setelah itu, marketplace menyetorkan pajak yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Dengan mekanisme tersebut, Bimo berharap proses administrasi perpajakan bagi pedagang maupun marketplace menjadi lebih sederhana karena seluruh proses pemungutan hingga pelaporan dilakukan melalui sistem digital yang telah terintegrasi.

"Dengan mekanisme ini kami berharap dan kami yakin bahwa marketplace dan pedagang tidak lagi dibebani proses administrasi yang terlalu rumit untuk transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace," tuturnya.

DOK. Shutterstock Ilustrasi marketplace. marketplace akan jadi pemungut pajak penghasilan (Pph)

Sebagai informasi, pajak atas transaksi perdagangan melalui e-commerce pada dasarnya bukan merupakan jenis pajak baru.

Pemerintah tetap mengenakan PPh atas penghasilan yang diperoleh pelaku usaha, baik yang berjualan secara konvensional maupun melalui platform digital.

Perbedaannya, sebelum terbitnya PMK Nomor 37 Tahun 2025, pedagang yang berjualan di marketplace menyetor sendiri kewajiban PPh atas penghasilannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kini, melalui aturan tersebut, pemerintah menunjuk marketplace tertentu sebagai pihak yang memungut PPh Pasal 22 sehingga proses pembayaran pajak dilakukan secara otomatis melalui sistem platform.

Skema ini diterapkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sekaligus menciptakan perlakuan yang setara antara pedagang online dan pelaku usaha yang berjualan secara offline.