Bisnis.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia Sustainability Award (ISA) 2026 sebagai bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui layanan keuangan inklusif dan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, PNM berhasil meraih penghargaan ESG Leadership Excellence Award, ESG Excellence kategori BUMN, Inclusive Social Impact Award, dan Best ESG in Financial Services.

Ketua Penyelenggara ISA 2026, Maya Julianti, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata melalui model bisnis yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Implementasi ESG dinilai mampu berjalan beriringan dengan penciptaan dampak sosial yang nyata. Melalui pemberdayaan dan inklusi keuangan, PNM berhasil menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera.

Penghargaan ESG Leadership Excellence Award diberikan sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen kuat yang dijalankan Direktur Utama PNM Kindaris dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif serta memastikan praktik bisnis perusahaan tetap berlandaskan pemberdayaan dan tata kelola yang baik.

Sementara itu, penghargaan ESG Excellence kategori BUMN diberikan atas konsistensi PNM dalam menjalankan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip ESG. Melalui berbagai program pembiayaan dan pendampingan, PNM dinilai mampu menghadirkan manfaat sosial yang berkelanjutan sekaligus memperkuat peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

PNM juga menerima Inclusive Social Impact Award sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya menghadirkan akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi jutaan perempuan prasejahtera hingga ke pelosok Indonesia. Dewan juri menilai pendekatan pemberdayaan yang dijalankan PNM tidak hanya membuka akses modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi nasabah secara berkelanjutan.

Selain itu, penghargaan Best ESG in Financial Services diberikan kepada PNM atas keberhasilannya menghadirkan layanan jasa keuangan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa nilai keberlanjutan dalam setiap proses bisnis. Penghargaan ini menegaskan peran strategis sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama PNM Kindaris berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip ESG sebagai bagian integral dari strategi perusahaan. “Keberlanjutan tidak hanya kami wujudkan melalui tata kelola yang baik, tetapi juga melalui dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Pencapaian ini sekaligus memperkuat posisi PNM sebagai lembaga keuangan nonbank yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan bagi segmen ultra mikro, tetapi juga berperan sebagai penggerak pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menjangkau hingga wilayah 3T. Melalui pendekatan yang mengedepankan inklusi, pendampingan, dan keberlanjutan, PNM dinilai berhasil menghadirkan keseimbangan antara kinerja bisnis, dampak sosial, dan tata kelola yang bertanggung jawab.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah meningkatnya urgensi untuk mempercepat pencapaian SDGs, sektor swasta memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

PresidenUN Global Compact Network Indonesia (IGCN), Y.W. Junardy, menegaskan bahwa keberhasilan sustainability tidak hanya ditentukan oleh strategi atau target yang ditetapkan perusahaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk memberdayakan talenta, mendorong budaya inovasi, dan menciptakan solusi yang dapat diimplementasikan secara luas.

"Keberhasilan sustainability tidak hanya ditentukan oleh strategi atau target yang ditetapkan perusahaan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk memberdayakan talenta, mendorong budaya inovasi, dan menciptakan solusi yang dapat diimplementasikan secara luas. Dampak yang lebih besar dapat dimulai dari dalam perusahaan itu sendiri," ujar Junardy IGCN Annual Members Gathering 2026 dalam tema “Driving Innovation from Within: Enabling Scalable Impact”.

Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator di Indonesia, menegaskan bahwa praktik keberlanjutan dapat menjadi faktor yang meningkatkan daya saing investasi.

Keberlanjutan, katanya, tidak lagi sekadar aspek kepatuhan, melainkan elemen strategis yang mempengaruhi keputusan investasi, penciptaan nilai jangka panjang, serta tata kelola perusahaan. Masa depan yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh pilihan dan keputusan yang diambil saat ini oleh para pemimpin, pelaku bisnis, investor, dan pembuat kebijakan.

Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), Rector, UNIKA Atma Jaya sekaligus IGCN Board of Advisor, menyampaikan tantangan keberlanjutan hanya dapat diatasi melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah, industri, masyarakat sipil, dan mitra internasional.

"Melalui kerja sama tersebut, gagasan dapat diubah menjadi solusi nyata yang bermanfaat bagi bangsa dan generasi mendatang." ujarnya.

PBB bekerja sama erat dengan IGCN untuk mendorong keterlibatan sektor swasta domestik di berbagai wilayah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam praktik bisnis dan rantai pasok.

Seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan, aspek ini kini menjadi pertimbangan penting dalam penilaian investor dan lembaga pemeringkat internasional.

Oleh karena itu, penerapan keberlanjutan yang kuat tidak hanya dapat meningkatkan daya saing perusahaan, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan (corporate governance) di tingkat nasional maupun global.

Melalui implementasi Sepuluh Prinsip UN Global Compact yang mencakup Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup, dan Anti-Korupsi, perusahaan didorong untuk menyelaraskan strategi dan operasional bisnis dengan nilai-nilai universal yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.

Sebagai jaringan lokal resmi UN Global Compact di Indonesia, IGCN juga mendukung perusahaan anggota untuk tidak hanya mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, tetapi juga mendorong inovasi yang mampu mengubah komitmen menjadi solusi nyata dan berdampak luas.

IGCN juga menyampaikan arah strategis organisasi untuk tahun 2026 yang berfokus pada empat pilar utama, yaitu member-centric value creation, platform-based collective action, institutional credibility and governance, serta digital tools innovation. Keempat pilar tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas anggota dalam menghadapi tantangan keberlanjutan yang semakin kompleks sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis dan masyarakat.

Y. W. Junardy, Presiden IGCN, mengatakan berdasarkan survei, tingkat kepuasan anggota terhadap UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) mencapai 81,5%, yang menunjukkan kepercayaan dan dukungan kuat terhadap berbagai inisiatif yang telah dijalankan serta memperluas implementasi keberlanjutan dari tingkat individu ke tingkat yang lebih luas melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu terkait isu iklim (climate), pertumbuhan ekonomi (economic growth), konsumsi berkelanjutan (sustainable consumption), pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan inovasi, IGCN berfokus pada upaya untuk memenuhi prioritas-prioritas tersebut serta mendorong implementasi berbagai alat, program, dan kolaborasi yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, IGCN mengembangkan berbagai inisiatif yang saling terorkestrasi, termasuk proyek kelautan dan budidaya rumput laut (seaweed project) sebagai bagian dari pengembangan ekonomi biru (blue economy). Selain itu, IGCN juga menjalankan program yang berfokus pada rantai pasok berkelanjutan (sustainable supply chain) dan pengembangan sumber daya manusia melalui KUPUKU dan IGCN Academy.

Bisnis.com, JAKARTA - Prosedur klinis harian menempatkan perawat dan dokter pada risiko tinggi paparan darah.

Merujuk pada tinjauan sistematis klinis (Fereidouni et al., 2018), kontak dengan darah dan cairan tubuh terjadi jauh lebih sering dibandingkan insiden tempat kerja lainnya, di mana risiko paparan darah saat pemasangan kateter IV dapat mencapai 10 kali lebih tinggi daripada cedera tertusuk jarum, sehingga menjadi tantangan utama keselamatan kerja di rumah sakit.

Kateter intravena (IV) adalah tabung plastik kecil dengan jarum yang digunakan untuk memasukkan obat atau cairan langsung ke dalam aliran darah dengan cara dimasukkan ke dalam pembuluh vena.

Setelah dipasang, jarum dilepas, sehingga hanya tabung yang tersisa di dalam pembuluh vena.

Saat pemasangan kateter, risiko paparan darah dapat mencapai 10 kali lebih tinggi daripada cedera tertusuk jarum.

Dr. Masfuri, Ketua Perkumpulan Seminar Akses Intravena Indonesia (INA-PERSAI), menegaskan pentingnya adopsi teknologi closed system.

"Kemajuan teknologi pada kateter IV menjadi standar baru untuk memberikan keamanan tambahan bagi tenaga kesehatan dari paparan darah serta mengurangi risiko penyebaran patogen kepada pasien. Hal ini berdampak signifikan pada kepuasan dan kenyamanan pasien," ungkapnya.

Melalui inovasi yang presisi dan aman ini, Introcan Safety® 3 dirancang untuk mendukung efisiensi rumah sakit dan memajukan standar keselamatan kerja. B. Braun Indonesia memperkuat perannya dalam mendukung transformasi layanan kesehatan nasional yang lebih aman, modern, dan berstandar internasional.

Rainer Ruppel, Presiden Direktur B. Braun Indonesia mengatakan salah satu untuk mencegah terjadinya paparan darah itu bisa menggunakan teknologi kontrol darah baru yang mendukung pendekatan zero visible blood contact selama prosedur rutin.

"Teknologi katater intavena sistem tertutup seperti Introcan Safety® 3 dirancang dengan perlindungan keselamatan otomatis yang aktif seketika saat digunakan, membantu meminimalkan insiden kerja tanpa memerlukan langkah aktivasi tambahan dari pengguna. Fitur keselamatan pasif ini mendukung staf rumah sakit dengan mengurangi risiko paparan sekaligus menjaga efisiensi alur kerja klinis sehari-hari," ujarnya.

Berikut keuntungan memakai intravena kateter sistem tertutup

• Perisai Keamanan Pasif: Perlindungan pasif otomatis sepenuhnya membantu menghilangkan cedera tusukan jarum dan infeksi terkait. Perisai ini aktif secara otomatis, tidak dapat dilewati, dan tidak memerlukan aktivasi pengguna
• Septum pengontrol darah multi-akses : Membantu mencegah paparan darah selama pemasangan kateter dan saat menghubungkan/melepaskan perangkat Luer.
• Platform Stabilisasi Terintegrasi: Pengamanan kateter yang canggih membantu mengurangi pergerakan kateter dan komplikasi terkait
• Teknologi Double Flashback: Memastikan bahwa jarum dan kapiler kateter berada di dalam pembuluh darah. Kilatan pertama jarum memastikan jarum berada di dalam vena, kilatan kedua kateter memastikan kateter berada di dalam vena.
• Ujung Belakang Universal: Memungkinkan berbagai pilihan sudut penyisipan dan dirancang untuk meminimalkan trauma tusukan
• Garis Radiopak: Untuk visibilitas yang baik dari kapiler kateter di bawah sinar-X
• Dapat Digunakan dengan Injektor Daya: Cocok untuk digunakan dengan injektor daya yang disetel pada tekanan maksimum 325 psi (14G – 24G)
• Bahan kateter IV tersedia dalam PUR dan FEP: PUR untuk kinerja yang lebih lembut dan nyaman saat dipasang, FEP sebagai bahan alternatif yang lebih kaku, misalnya untuk akses arteri .
• Tidak mengandung DEHP, Lateks/Karet Alami, PVC.

Harga minyak melonjak imbas serangan baru Amerika Serikat (AS) ke Iran. Kenaikan harga minyak pun bervariasi.

Minyak Brent yang sebagai acuan harga minyak dunia dari Laut Utara mengalami kenaikan hingga 1,8 persen hari ini menjadi US$95,95 per barel, sementara US contract, WTI mengalami kenaikan sebesar 1,7 persen menjadi US$90,17.

Sedangkan pasar saham di seluruh Asia sebagian besar turun, dengan indeks Hang Seng Hong Kong turun lebih dari 1,5 persen.

Militer AS kembali melancarkan serangan yang menargetkan operasi drone Iran, akibatnya ketegangan di Timur Tengah pun kembali terjadi.

Selain itu, serangan ini menimbulkan ancaman bagi pasukan AS dan pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Mengutip AFP, Kamis (28/5), padahal tren penurunan harga minyak terjadi kemarin yang membawa harapan besar akan kesepakatan yang akan segera tercapai untuk mengakhiri konflik di Selat Hormuz selama berbulan-bulan.

Dalam serangan baru AS itu, seorang pejabat AS mengatakan militer telah menembak jatuh empat drone Iran dan menyerang pusat kendali di kota Bandar Abbas di selatan.

Ia mengatakan serangan terbaru itu "terukur, murni defensif, dan dimaksudkan untuk mempertahankan gencatan senjata".

Sementara itu, media pemerintah Teheran mengatakan pasukan Iran telah menembak empat kapal di selat Hormuz, sementara Kuwait mengatakan pertahanan udaranya menanggapi serangan rudal dan drone.

Di luar prediksi

Serangan baru AS ke Iran ini di luar prediksi. Sejumlah pihak mengatakan perselisihan antara AS dan Iran tidak mungkin terjadi lagi dan akan mencapai kesepakatan. Trump sendiri sudah ingin menginginkan perdamaian di Timur Tengah, namun justru sebaliknya.

Sebagai informasi, sejak awal April lalu telah dilakukan gencatan senjata antara AS dan Iran.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri kreatif Indonesia perlahan mengalami pergeseran. Jika dulu identik dengan pendekatan formal dan korporatif, kini muncul generasi baru pemimpin muda yang lebih kolaboratif, humanis, dan memiliki kepedulian sosial tinggi.

Salah satu nama yang mulai mencuri perhatian adalah Cahaya Manthovani.

Managing Director PT Navaswara Bhuwana Kencana itu, sukses memimpin berbagai event nasional yang tak hanya besar secara skala.

Dia bercerita awal mulanya terjun ke dunia ini hanya karena mengikuti alur hidup. Sebagai lulusan architectural design di korea, yaitu negara yang sangat mendorong kreativitas, dia belajar banyak dari mereka.

"Dunia industri kreatif adalah awal mula saya menjejaki karier,” ujar Cahaya Manthovani.

Dari awal industri kreatif sudah ada di dalam jiwanya, namun bisnis event adalah sesuatu yang mengikuti alur hidup.

Dia memulai perjalanannya dari Festival Storytelling Cerita Rakyat Suara Nusantara 2025 yang mengangkat kembali budaya tutur Nusantara, ABPEDNAS Jaga Desa Awards 2026 yang mendorong apresiasi terhadap pembangunan desa, hingga Inklusiland 2025 yang membawa isu inklusivitas ke ruang publik dengan pendekatan kreatif.

Cahaya dinilai berhasil menghadirkan formula baru dalam dunia event, yakni menggabungkan experience, storytelling, dan social impact dalam satu ekosistem.

Pendekatan tersebut membuat berbagai event garapan Navaswara terasa lebih relevan dengan audiens muda dan mudah membangun engagement publik.

“Ketika ingin membuat sebuah event, kita sendiri harus tahu betul tujuan utamanya itu apa. Efeknya apa? Apakah hanya berguna untuk sendiri atau bisa menginspirasi orang banyak?” kata Cahaya yang juga pernah menjabat sebagai CDM Asean Youth Paragames 2025 Dubai.

Kiprah Cahaya Manthovani tidak berhenti di industri kreatif. Melalui Yayasan Inklusi Pelita Bangsa, ia aktif menjalankan berbagai program sosial untuk anak-anak disabilitas dan komunitas inklusi.

Program Makanan Bergizi Gratis-Swasta di Provinsi Banten menjadi salah satu langkah nyata yang mendapat perhatian luas. Program ini melibatkan 12 UMKM lokal dan menjangkau lebih dari 2.200 penerima manfaat dari sekolah-sekolah khusus/disabilitas.

Perempuan lulusan Kyungsung University, Korea Selatan tersebut juga pernah bertugas sebagai CDM Asean Youth Paragames 2025 Dubai. Pada ajang olahraga multi event tersebut, kontingen Indonesia sukses mendulang 59 medali, dengan perincian 23 medali emas, 23 medali perak, dan 13 medali perunggu.

Bagi Cahaya, pemberdayaan sosial harus dibangun melalui kolaborasi.

Di balik kesuksesannya memimpin berbagai event nasional, Cahaya juga mengakui ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama soal pandangan orang terhadap dirinya yang dianggap terlalu muda.

"Tantangan terbesar adalah first impression orang-orang terhadap saya. Sebagai perempuan dengan wajah yangg terlihat sangat lebih muda dari umur saya, semua orang selalu mengira saya bocah SMP, SMA, atau masih kuliah. Tidak pernah ada yang mengira saya berusia 26 tahun,” ungkap Cahaya.

Kepemimpinan dan konsistensinya membuat Cahaya menerima sejumlah penghargaan prestisius, termasuk The Inspiring Woman dari Robb Report Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG - Kick Off program Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2026 secara resmi digelar di Institut Teknologi Bandung, Kamis (21/5). Mengusung tema Energizing Acceleration for Future Impact, penyelenggaraan tahun ini hadir dengan konsep baru melalui roadshow ke lima kota di Indonesia serta menghadirkan rangkaian kompetisi, talkshow, ekshibisi, hingga program pengembangan mahasiswa.

Acara PGTC 2026 dibuka melalui seremoni yang menghadirkan jajaran manajemen Pertamina, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc., serta Sekretaris Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita menyampaikan bahwa PGTC 2026 dirancang sebagai wadah strategis untuk mencetak generasi penerus yang tidak hanya membawa bekal akademis, tetapi ada pendekatan-pendekatan praktis yang bisa didapatkan dari berinteraksi dengan industri.

"Kami membawa Pertamina secara grup keseluruhan hadir untuk memberikan gambaran tentang proses bisnis industri di Pertamina, sehingga mereka bisa melihat kecocokan antara ilmu pengetahuan yang mereka miliki dan melihat bagaimana peluang mereka yang ingin berkarir di Pertamina," ujar Arya.

Dari sudut pandang akademisi, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Prof. Dr. Irwan Meilano, S.T., M.Sc., menyambut baik inisiatif ini sebagai penguatan sinergi antara kampus dan industri.

“Kehadiran Pertamina di kampus melalui PGTC memberikan wawasan riil bagi mahasiswa mengenai tantangan industri masa depan sejak dini. Kami berharap program ini membuka wawasan mahasiswa dan membantu kami di lingkungan kampus untuk meningkatkan kualitas kurikulum yang lebih dekat dan relevan dengan perkembangan industri yang dinamis. Melakui kerja sama ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia pendidikan,” ungkap Prof. Irwan.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Prof. apt. Junaidi Khotib, S.Si., M.Kes., Ph.D., menekankan pentingnya dukungan sektor korporasi dalam ekosistem riset mahasiswa yang akan memberikan manfaat yang besar, terutama untuk peningkatan daya saing dan menguatkan relevansi dari pendidikan.

“Pemerintah terus mendorong terciptanya riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan bangsa. PGTC merupakan wujud kontribusi Pertamina sebagai industri yang hadir lebih awal di kampus, memberikan insight yang sangat baik bagi mahasiswa sebelum terjun secara nyata ke dunia industri. Kami berharap ajang ini dapat menyentuh semakin banyak perguruan tinggi dan memancing perusahaan dan industri lain untuk ikut terlibat, demi mendukung kemajuan pendidikan Indonesia,” jelas Prof. Junaidi.

Kick off PGTC 2026 sekaligus menjadi momentum open call kompetisi nasional Energy Debate Championship (EDC) dan Energynovation Ideas Competition (EIC) bagi mahasiswa seluruh Indonesia. Selain seremoni pembukaan, acara juga menghadirkan sesi Energizing Talks bertajuk “Energizing Indonesia: From National Strategy to Everyday Action” dan sesi Youth Stage yang memberikan inspirasi mengenai pengembangan diri serta peluang karier di sektor energi.

Tak hanya itu, Pertamina juga memperkenalkan program Pertamuda Seed and Scale 2026, sebuah kompetisi ide bisnis tingkat nasional yang pendaftarannya akan dimulai pada awal Juni mendatang. Rangkaian kegiatan ini dilengkapi dengan area expo di Aula Barat ITB yang menampilkan berbagai informasi seputar karier, magang, beasiswa, serta program pengembangan mahasiswa dari Pertamina Group.

Melalui PGTC 2026, Pertamina berkomitmen untuk terus menjadi ruang kolaborasi bagi generasi muda Indonesia dalam menciptakan kontribusi nyata bagi masa depan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Informasi lengkap mengenai PGTC 2026 dapat diakses melalui website PGTC 2026 dan Instagram @pgtc.id.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merespons keresahan para pelaku usaha pertambangan terkait rencana implementasi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) satu pintu.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa pihaknya akan memegang teguh prinsip kesucian kontrak (sanctity of the contract). Oleh karena itu, bagi para eksportir yang telah memiliki ikatan kontrak jangka panjang dengan pembeli di luar negeri, mekanisme pengiriman akan tetap berjalan sesuai kesepakatan awal tanpa harus dirombak total di tengah jalan.

"Enggak, kan pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada," ujar Rosan di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5/2026).

Kendati demikian, Rosan memberikan catatan. Meski kontrak jangka panjang tidak akan diterminasi secara sepihak, Danantara akan memantau ketat klausul penetapan harga (pricing). Praktik umum di industri komoditas menunjukkan bahwa harga jual dalam kontrak jangka panjang kerap disesuaikan dengan harga indeks pasar saat pengiriman dilakukan.

Celah inilah yang akan diawasi secara berlapis oleh badan ekspor tunggal yang dibentuk pemerintah yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Jika harga yang dipatok terindikasi jauh di bawah harga pasar global maka evaluasi menyeluruh akan langsung dilakukan.

"Nanti kalau kita lihat apakah kontrak itu di bawah indeks pasar dunia, di mana sekarang yang berjalan, tentu kita akan melakukan review atas itu. Kalau kita lihat ada indikasi penjualan under-invoicing, ya tentunya kita akan melakukan evaluasi mengenai kontrak itu," jelas Rosan.

Adapun, regulasi anyar ini menetapkan BUMN sebagai pengekspor tunggal untuk komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. Kebijakan yang akan diimplementasikan penuh pada 1 September 2026 ini bertujuan menambal kebocoran penerimaan, memaksa devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke sistem keuangan domestik, dan meningkatkan transparansi tata kelola SDA nasional.

Sebelumnya, banyak kekhawatiran yang sebelumnya dilontarkan para pelaku usaha terkait kebijakan ekspor satu pintu itu. Dari Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani misalnya, yang sebelumnya meminta ketegasan pemerintah mengenai status hukum kontrak jual-beli yang sudah berjalan.

Pengusaha menyoroti potensi kerumitan teknis, mulai dari keharusan novasi kontrak, potensi penolakan buyer terhadap perubahan alur transaksi ekspor melalui BUMN, hingga mekanisme perlindungan kewajiban pengusaha.

Janji Transisi Mulus

Senada, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir berupaya mendinginkan tensi pasar dan pelaku usaha. Dia menjanjikan fase transisi kebijakan yang akan diuji coba pada 1 Juni 2026 mendatang tidak akan merusak tatanan bisnis yang sudah terbangun.

"Kontrak existing pasti kan tetap ada, akan jalan. Sekarang kita nggak mau disrupt anything dengan menghormati kontrak-kontrak yang existing. Kita ingin semuanya lancar, berjalan dengan baik," kata Pandu di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/6/2026?.

Menyadari besarnya implikasi teknis dari aturan yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, Pandu menyatakan bahwa Danantara tidak akan merumuskan petunjuk teknis secara sepihak. Saat ini, pemerintah tengah berpacu dengan waktu untuk menjaring aspirasi dan merumuskan mekanismewin-win solution bagi negara dan pelaku usaha.

"Semuanya nih, kita lagi dapat masukan juga dari industri. Bakal ketemu asosiasi juga nanti, dan ketemu pemain-pemain the next two days [dua hari ke depan]. So it should be okay [Harusnya enggak ada masalah] lah," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus melakukan pemantauan dan pengawasan ketat terhadap PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) terkait dengan investigasi yang dilakukan regulator Amerika Serikat (AS), serta perubahan kebijakan akuntansi perseroan.

Direktur Penilaian BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan pihaknya telah melakukan tindakan pengawasan, termasuk pelaksanaan dengar pendapat dengan manajemen Telkom pada 8 April 2026. Bursa juga meminta penjelasan mendalam serta berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bursa akan selalu memantau case Perseroan tersebut dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan,” ujar Nyoman, Senin (11/5/2026).

Sementara itu, berdasarkan keterbukaan informasi perseroan pada 5 Mei 2026, Telkom telah mengonfirmasi bahwa investigasi U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) telah berlangsung sejak Oktober 2023.

Investigasi tersebut bermula dari dokumen terkait proyek BAKTI Kominfo dan berkembang ke isu akuntansi, pengungkapan, hingga pengendalian internal.

Sejak Mei 2024, Department of Justice (DOJ) AS juga meminta informasi terkait Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Terkait dengan hal tersebut, Nyoman menuturkan bahwa Telkom telah menyatakan tunduk pada ketentuan pasar modal AS karena sahamnya tercatat di New York (NYSE).

Terkait laporan keuangan, perseroan turut melakukan evaluasi atas aset drop cable dan last mile. Telkom menyimpulkan adanya perubahan kebijakan akuntansi yang akan diterapkan secara retrospektif pada laporan tahun buku 2025, merevisi informasi komparatif tahun 2023 dan 2024.

Akibat proses evaluasi yang masih berjalan, Telkom telah mengajukan Notification of Late Filing kepada SEC pada 30 April 2026 karena membutuhkan tambahan waktu untuk penyampaian laporan tahunan Form 20-F 2025.

Di sisi lain, sebagai upaya memperkuat tata kelola, emiten pelat merah ini membentuk Direktorat Legal & Compliance serta posisi Chief Integrity Officer (CIO). Langkah itu bertujuan memperkuat fungsi hukum, kepatuhan, dan pengawasan internal guna mencegah praktik korupsi serta fraud.

Mengenai isu hukum lainnya, Nyoman menyebutkan bahwa hingga saat ini Telkom belum menerima pemberitahuan resmi terkait adanya gugatan kelompok (classaction) baik di Amerika Serikat maupun Indonesia.

“Bursa juga telah menyampaikan permintaan penjelasan lanjutan berdasarkan tanggapan terakhir dan masih menunggu tanggapan dari perseroan,” tuturnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Pengadilan perdagangan Amerika Serikat (AS) memutuskan tarif impor global 10 persen yang diberlakukan Presiden Donald Trump tidak sah secara hukum atau ilegal.

Pengadilan menilai kebijakan tarif menyeluruh tersebut tidak memiliki dasar yang tepat dalam undang-undang perdagangan AS era 1970-an.

Putusan itu dikeluarkan Pengadilan Perdagangan Internasional AS pada Kamis (7/5) waktu setempat dalam gugatan yang diajukan sejumlah pelaku usaha kecil. Gugatan tersebut menantang kebijakan tarif global Trump, yang mulai berlaku pada 24 Februari lalu.

Majelis hakim memutus perkara dengan suara 2 banding 1. Dua hakim menyatakan kebijakan tarif Trump tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang digunakan pemerintah, sementara satu hakim menilai keputusan memenangkan penggugat terlalu dini untuk diambil.

Dalam gugatan tersebut, para pelaku usaha kecil menuding pemerintahan Trump mencoba mencari celah hukum baru untuk mempertahankan kebijakan tarif impor setelah Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan tarif lain yang diberlakukan Trump pada 2025.

Kala itu, MA menyatakan tarif yang diterapkan dengan menggunakan International Emergency Economic Powers Act melampaui kewenangan presiden.

Sebagai respons, Trump kemudian menggunakan Pasal 122 Trade Act 1974 dalam kebijakan tarif baru pada Februari lalu. Aturan itu memungkinkan pemerintah AS mengenakan tarif sementara hingga 150 hari untuk mengatasi defisit neraca pembayaran serius atau mencegah pelemahan dolar AS.

Namun, pengadilan menilai kondisi ekonomi yang dijadikan alasan Trump tidak memenuhi syarat penerapan aturan tarif tersebut.

Pemerintahan Trump sebelumnya berdalih AS menghadapi defisit perdagangan barang yang besar, mencapai US$1,2 triliun per tahun, serta defisit transaksi berjalan sekitar 4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, sejumlah ekonom dan pakar hukum perdagangan menilai AS tidak sedang berada di ambang krisis neraca pembayaran. Karena itu, kebijakan tarif tersebut dianggap rentan digugat secara hukum.

Pengadilan juga menilai alasan yang digunakan pemerintah tidak cukup kuat untuk menerapkan tarif impor global secara luas terhadap berbagai produk.

Putusan pengadilan yang menganulir tarif Trump ini disambut positif oleh kalangan pelaku usaha, yang menilai tarif impor justru membebani biaya produksi dan rantai pasok global.

CEO perusahaan mainan Basic Fun! Jay Foreman menyebut keputusan pengadilan menjadi kemenangan penting bagi perusahaan-perusahaan AS yang bergantung pada manufaktur global.

"Tarif yang tidak sah membuat bisnis seperti kami lebih sulit bersaing dan berkembang," kata Foreman dalam pernyataannya.

Ia juga menilai keputusan pengadilan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan pelaku usaha di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

"Kami terdorong dengan pengakuan pengadilan bahwa tarif ini melampaui kewenangan presiden. Putusan ini memberikan kejelasan dan stabilitas yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi rantai pasok global," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Indonesian Mining Association (API-IMA) buka suara soal wacana production sharing contract (PSC) yang sempat dibicarakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti menjelaskan industri pertambangan minerba memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap komoditasnya.

Kondisi tersebut, kata Sari, menjadikan pendekatan kebijakan fiskal dan mekanisme penerimaan negara di sektor minerba tidak dapat disamakan dengan sektor migas.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari dalam rilis resmi, Jumat (8/5).

IMA menilai bahwa penerapan skema bagi hasil seperti PSC seperti di sektor migas akan menghadapi tantangan signifikan apabila diimplementasikan pada sektor pertambangan minerba.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam siklus usaha, profil risiko, struktur biaya, hingga mekanisme operasional antara kedua sektor tersebut.

Lebih lanjut, IMA menekankan pentingnya stabilitas kebijakan, khususnya terkait kewajiban keuangan perusahaan, guna menjaga keberlanjutan investasi dan operasional industri pertambangan nasional.

"Kami berharap adanya kestabilan kewajiban keuangan agar iklim investasi tetap terjaga dan sustainability operasi pertambangan dapat berjalan dengan baik. Saat ini industri menghadapi berbagai penyesuaian kebijakan seperti perubahan DHE, royalti, HPM, bea keluar, hingga penerapan B50 yang turut menambah tantangan operasional perusahaan tambang," tambah Sari.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapatkan arahan Presiden untuk memeroleh pendapatan maksimal dari sektor tambang.

Dia membuka opsi skema pembagian keuntungan yang dilakukan dengan kontraktor seperti yang sudah diterapkan proyek migas.

Skema semacam cost recovery dan gross split menjadi opsi untuk digunakan pada pengelolaan tambang, baik itu yang baru maupun yang sudah lama.

"Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," ujar Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Eropa menyatakan bahwa Meta telah melanggar Digital Services Act (DSA). Pelanggaran tersebut terkait kegagalan perusahaan dalam mencegah anak di bawah umur mengakses platform Facebook dan Instagram.

​Otoritas eksekutif Uni Eropa tersebut menilai Meta tidak memiliki sistem verifikasi usia yang memadai bagi konsumen di kawasan tersebut. Hal ini memicu kekhawatiran serius mengenai standar keamanan digital dan perlindungan data anak pada ekosistem milik Mark Zuckerberg.

​Jika temuan ini terkonfirmasi dalam investigasi final, Meta menghadapi risiko sanksi administratif yang berat. Perusahaan dapat dijatuhi denda hingga 6% dari total pendapatan tahunan globalnya.

​Investigasi menunjukkan bahwa pengguna di bawah 13 tahun dapat dengan mudah melewati alat verifikasi usia Meta. Pengguna hanya perlu memasukkan tanggal lahir palsu saat proses pendaftaran tanpa adanya mekanisme kontrol yang efektif untuk memvalidasi data tersebut.

​Selain itu, penyidik menemukan bahwa Meta tidak menyediakan fitur pelaporan yang memadai untuk mengidentifikasi akun di bawah umur. Prosedur tindak lanjut setelah pelaporan juga dinilai tidak efektif, sehingga anak-anak tetap dapat menggunakan layanan tersebut tanpa hambatan.

​Data internal Komisi Eropa mengungkapkan sekitar 10% hingga 12% anak di bawah usia 13 tahun di Uni Eropa masih aktif mengakses Instagram dan Facebook. Angka ini bertolak belakang dengan klaim kepatuhan yang selama ini disampaikan pihak perusahaan.

​"Meta mengabaikan bukti ilmiah yang tersedia yang menunjukkan bahwa anak-anak lebih muda sangat rentan terhadap potensi bahaya yang disebabkan oleh layanan seperti Facebook dan Instagram," tulis Komisi Eropa dalam keterangan resminya dilansir dari Engadger, Kamis (30/4/2026).

​Executive Vice President Komisi Eropa untuk Kedaulatan Teknologi, Keamanan, dan Demokrasi, Henna Virkkunen, memberikan pernyataan tegas terkait isu ini. Dia menyebut Instagram dan Facebook melakukan upaya yang sangat minim untuk mencegah akses anak di bawah usia yang ditentukan.

​Menanggapi temuan tersebut, manajemen Meta menyatakan tetap berkomitmen pada batasan usia pengguna minimal 13 tahun. Perusahaan mengeklaim telah menerapkan berbagai langkah teknis untuk mendeteksi dan menghapus akun yang melanggar ketentuan tersebut.

​"Kami terus berinvestasi dalam teknologi untuk menemukan dan menghapus pengguna di bawah umur. Kami akan membagikan lebih banyak informasi minggu depan mengenai langkah-langkah tambahan yang akan segera digulirkan," ujar perwakilan Meta.

​Investigasi terhadap Meta ini merupakan bagian dari penyelidikan lebih luas yang telah dimulai sejak 2024. Fokus utama otoritas adalah memeriksa potensi adiksi media sosial pada anak serta kepatuhan terhadap regulasi ketat di blok tersebut.

​Langkah tegas Uni Eropa ini muncul di tengah perdebatan panjang mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan perilaku predator.

Beberapa negara anggota bahkan sedang mempertimbangkan larangan total penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Salah satunya ialah Indonesia lewat PP Tunas Komdigi.

​Sebagai solusi teknis, Uni Eropa kini mulai memperkenalkan aplikasi verifikasi usia miliknya sendiri. Aplikasi ini diharapkan menjadi referensi standar bagi negara anggota dan perusahaan teknologi dalam menerapkan perlindungan digital yang lebih kokoh.

​Sebelum putusan final dijatuhkan, Meta diberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen hasil investigasi. Perusahaan memiliki hak untuk memberikan tanggapan resmi dan melakukan langkah perbaikan atas isu-isu yang telah diidentifikasi oleh pihak penyidik.