Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax dan sejenisnya, masih dalam tahap pengkajian di tengah dinamika harga minyak dunia.

Ia mengatakan pemerintah masih melakukan perhitungan sebelum memutuskan penyesuaian harga.

"Mengenai dengan BBM yang RON 92, RON 95, RON 98, termasuk dengan solar yang Pertamina Dex, itu nanti kita akan melakukan penyesuaian setelah perhitungan selesai. Sekarang kita masih melakukan exercise," ujarnya dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Menurut Bahlil, arah kebijakan harga sangat bergantung pada pergerakan harga minyak mentah global. Ia berharap harga minyak bisa menurun agar berdampak pada harga BBM dalam negeri.

"Dan mudah-mudahan doakan agar betul harga ICP (Indonesian Crude Price/harga minyak mentah Indonesia) bisa turun. Itu akan jauh lebih baik lagi. Tapi sampai sekarang kita masih melakukan perhitungan dengan badan usaha seperti Pertamina dan swasta," kata dia.

Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi pasokan energi tetap aman, termasuk LPG.

"Menyangkut LPG, saya menyampaikan bahwa masa sulit kita untuk LPG sudah kita lewati sejak tanggal 4 (April). Alhamdulillah sekarang cadangan kita untuk LPG kapasitasnya sudah di atas 10 hari. Sebentar lagi kapal kita masuk," ujarnya.

Bahlil juga menyebut ketergantungan impor energi dari Timur Tengah mulai dikurangi dengan mencari alternatif pasokan dari negara lain.

"Crude-nya sekitar 20-25 persen, dan kita sudah mampu mendapatkan penggantinya dari beberapa negara seperti Angola, Afrika, Nigeria, Amerika, dan beberapa negara lain," ujar Bahlil.

Ia menambahkan komunikasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan pasokan tetap terjaga, termasuk terkait kedatangan kapal impor dalam waktu dekat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026 meski harga minyak dunia meningkat akibat konflik di Timur Tengah.

Pemerintah disebut telah menyiapkan berbagai skenario perhitungan, termasuk jika harga minyak mencapai US$80 hingga US$100 per barel.

Dengan asumsi harga rata-rata minyak US$100 per barel sepanjang tahun, defisit APBN tetap dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB, yakni sekitar 2,92 persen.

"Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata US$100 aman," ujar Purbaya.

Ia menegaskan APBN akan menjadi bantalan untuk menjaga stabilitas harga energi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kenaikan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.

"Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM subsidi dengan asumsi harga minyak US$100 per barel sampai akhir tahun sudah dihitung," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai konflik di Timur Tengah berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global karena mengganggu jalur utama perdagangan minyak dunia. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian tersebut.

Hashim mengatakan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

"20 persen dari minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sekarang selama 1 minggu sudah stop hampir 99,9 persen kapal-kapal itu berhenti tidak bisa melalui Selat Hormuz," kata Hashim dalam program Special Interview CNN Indonesia, Jumat (13/3),

Situasi tersebut langsung mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga di kisaran US$102-105 per barel dan berpotensi meningkat lebih tinggi jika konflik berlangsung lama.

"Kalau perang ini dengan Iran, Amerika, Iran, Israel ini berlangsung lebih dari satu bulan, lebih dari dua bulan ini bisa jadi masalah besar. Kalau 100 dolar ke atas ada yang bilang bisa dapat 200 dolar per barel minyak. Ini betul-betul dia jadi negatif sekali ya untuk seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia," ujarnya.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Timur Tengah, pemerintah mulai mengalihkan sebagian sumber impor energi ke negara lain. Salah satunya melalui kerja sama energi dengan Amerika Serikat.

Menurut Hashim, Indonesia tengah menyiapkan skema impor minyak mentah, LNG, dan produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar US$15 miliar.

"Saya kira ini strategi dari pemerintah kita untuk lebih banyak beli dari Amerika, bisa dari Afrika, bisa dari Nigeria, Gabon, supplier dari Afrika yang mungkin jadi pemasok kita. Mungkin Angola juga. So ini harapan kita sumber-sumber minyak dari negara lain, yang selama ini kita beli sekarang kan dari Saudi, Irak, ya dari negara Teluk," kata dia.

Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah yang rentan konflik.

Di sisi lain, Hashim menegaskan konflik energi global menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat program swasembada energi yang telah lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan pengembangan biodiesel, bioetanol, dan energi nabati sebagai langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi impor energi.

"Maka sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita percepat ya program-program untuk swasembada energi. Salah satu adalah dari Nabati, dari bioenergi, dari etanol ya," ujarnya.

Program bioenergi dari bahan baku seperti tebu dan pohon aren, menurut Hashim, menjadi salah satu prioritas percepatan dalam transisi energi nasional.

Hashim juga mengingatkan bahwa cadangan energi Indonesia masih relatif terbatas jika terjadi gangguan pasokan global yang berkepanjangan.

Ia menyebut cadangan minyak nasional diperkirakan hanya cukup untuk bertahan sekitar satu hingga tiga minggu tanpa pasokan tambahan.

"Kalau cadangan minyak Indonesia cukup bagus ya. Bisa kita bisa bertahan 1-2 minggu saya dengar ya. Sampai mungkin 3 minggu kita ada cadangan minyak," katanya.

Selain ketahanan energi, Hashim menilai kekuatan Indonesia di sektor sumber daya alam seperti nikel dapat menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil menjadi produsen dan pengolah nikel terbesar di dunia berkat investasi besar di sektor hilirisasi.

"Dalam masa 8 tahun, ya 7 tahun singkat sebetulnya Indonesia sekarang jadi penghasil nikel dan produk-produk nikel ya apa yang diolah di Indonesia. Yang terbesar kita, kalau gak salah kita terbesar di dunia kita melebihi Rusia kita melebihi negara-negara lain," ujarnya.

Namun pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut melalui pengaturan produksi agar tidak jatuh terlalu rendah di pasar global.

Selain energi fosil dan hilirisasi mineral, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pengolahan sampah atau waste to energy di sejumlah kota besar.

Hashim menyebut pemerintah telah menetapkan sekitar 30 kota dan kabupaten sebagai lokasi prioritas pengembangan proyek tersebut.

"Sudah diputuskan ada 30 kota dan kabupaten yang akan didukung pemerintah ya. Ini berarti apa? PLN itu nanti akan disubsidi oleh APBN ya. So PLN akan bayar fee yang layak, yang fair kepada investor ya. Tapi nanti PLN supaya PLN tidak rugi, PLN akan nanti dikasih subsidi oleh APBN," katanya.

Menurut Hashim, langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat energi tetapi juga membantu mengatasi persoalan lingkungan dari timbunan sampah perkotaan.

"Ini ada dampak dua hal, satu ekonomis tentu ya. Tapi yang hal kedua adalah untuk lingkungan hidup," pungkasnya.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai konflik di Timur Tengah berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi global karena mengganggu jalur utama perdagangan minyak dunia. Pemerintah Indonesia pun menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian tersebut.

Hashim mengatakan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

"20 persen dari minyak dunia itu lewat Selat Hormuz. Sekarang selama 1 minggu sudah stop hampir 99,9 persen kapal-kapal itu berhenti tidak bisa melalui Selat Hormuz," kata Hashim dalam program Special Interview CNN Indonesia, Jumat (13/3),

Situasi tersebut langsung mendorong lonjakan harga minyak dunia hingga di kisaran US$102-105 per barel dan berpotensi meningkat lebih tinggi jika konflik berlangsung lama.

"Kalau perang ini dengan Iran, Amerika, Iran, Israel ini berlangsung lebih dari satu bulan, lebih dari dua bulan ini bisa jadi masalah besar. Kalau 100 dolar ke atas ada yang bilang bisa dapat 200 dolar per barel minyak. Ini betul-betul dia jadi negatif sekali ya untuk seluruh dunia bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia," ujarnya.

Untuk mengantisipasi gangguan pasokan dari Timur Tengah, pemerintah mulai mengalihkan sebagian sumber impor energi ke negara lain. Salah satunya melalui kerja sama energi dengan Amerika Serikat.

Menurut Hashim, Indonesia tengah menyiapkan skema impor minyak mentah, LNG, dan produk energi dari Amerika Serikat dengan nilai sekitar US$15 miliar.

"Saya kira ini strategi dari pemerintah kita untuk lebih banyak beli dari Amerika, bisa dari Afrika, bisa dari Nigeria, Gabon, supplier dari Afrika yang mungkin jadi pemasok kita. Mungkin Angola juga. So ini harapan kita sumber-sumber minyak dari negara lain, yang selama ini kita beli sekarang kan dari Saudi, Irak, ya dari negara Teluk," kata dia.

Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah yang rentan konflik.

Di sisi lain, Hashim menegaskan konflik energi global menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat program swasembada energi yang telah lama dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia mencontohkan pengembangan biodiesel, bioetanol, dan energi nabati sebagai langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi impor energi.

"Maka sekarang ini adalah saat yang tepat untuk kita percepat ya program-program untuk swasembada energi. Salah satu adalah dari Nabati, dari bioenergi, dari etanol ya," ujarnya.

Program bioenergi dari bahan baku seperti tebu dan pohon aren, menurut Hashim, menjadi salah satu prioritas percepatan dalam transisi energi nasional.

Hashim juga mengingatkan bahwa cadangan energi Indonesia masih relatif terbatas jika terjadi gangguan pasokan global yang berkepanjangan.

Ia menyebut cadangan minyak nasional diperkirakan hanya cukup untuk bertahan sekitar satu hingga tiga minggu tanpa pasokan tambahan.

"Kalau cadangan minyak Indonesia cukup bagus ya. Bisa kita bisa bertahan 1-2 minggu saya dengar ya. Sampai mungkin 3 minggu kita ada cadangan minyak," katanya.

Selain ketahanan energi, Hashim menilai kekuatan Indonesia di sektor sumber daya alam seperti nikel dapat menjadi modal penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Ia mengatakan dalam beberapa tahun terakhir Indonesia berhasil menjadi produsen dan pengolah nikel terbesar di dunia berkat investasi besar di sektor hilirisasi.

"Dalam masa 8 tahun, ya 7 tahun singkat sebetulnya Indonesia sekarang jadi penghasil nikel dan produk-produk nikel ya apa yang diolah di Indonesia. Yang terbesar kita, kalau gak salah kita terbesar di dunia kita melebihi Rusia kita melebihi negara-negara lain," ujarnya.

Namun pemerintah tetap perlu menjaga stabilitas harga komoditas tersebut melalui pengaturan produksi agar tidak jatuh terlalu rendah di pasar global.

Selain energi fosil dan hilirisasi mineral, pemerintah juga mendorong pengembangan energi berbasis pengolahan sampah atau waste to energy di sejumlah kota besar.

Hashim menyebut pemerintah telah menetapkan sekitar 30 kota dan kabupaten sebagai lokasi prioritas pengembangan proyek tersebut.

"Sudah diputuskan ada 30 kota dan kabupaten yang akan didukung pemerintah ya. Ini berarti apa? PLN itu nanti akan disubsidi oleh APBN ya. So PLN akan bayar fee yang layak, yang fair kepada investor ya. Tapi nanti PLN supaya PLN tidak rugi, PLN akan nanti dikasih subsidi oleh APBN," katanya.

Menurut Hashim, langkah tersebut tidak hanya memberikan manfaat energi tetapi juga membantu mengatasi persoalan lingkungan dari timbunan sampah perkotaan.

"Ini ada dampak dua hal, satu ekonomis tentu ya. Tapi yang hal kedua adalah untuk lingkungan hidup," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perang Iran dengan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi memicu krisis energi. Apalagi jika aksi blokade Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dari negara teluk, terus terjadi, rantai pasok dan harga minyak bisa tidak terkendali.

Meskipun, pascapernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal kemungkinan de-eskalasi pertempuran, harga minyak mulai melandai bahkan turun cukup signifikan ke level US$80-an per barel.

Indonesia sebagai net importir minyak sangat terpengaruh terhadap volatilitas harga minyak. Simulasi sementara pemerintah, jika harga minyak bertahan angka US$92 per barel, defisit anggaran akan berada di kisaran 3,6% - 3,7%. Kondisi itu telah melampaui batas yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni di angka 3% dari PDB.

Tidak hanya dari sisi fiskal, melonjaknya harga minyak akan memiliki efek rentetan terhadap perekonomian mulai dari kenaikan harga BBM subsidi, harga pangan, hingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap inflasi yang trennya mulai menanjak. Ujung-ujungnya, target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% - 6% berada di persimpangan jalan.

Pemerintah sejauh ini cukup optimistis bisa memitigasi risiko melonjaknya harga minyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, misalnya, menjelaskan bahwa fenomena lonjakan harga minyak sejatinya bukan hal yang baru bagi pemerintah.

Pasalnya, kondisi serupa pernah terjadi pada saat Arab Spring tahun 2012-2013 yang memicu de-stabilisasi bahkan perang saudara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Harga minyak pada waktu itu tembus US$150 per barel.

“Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini.

Meski demikian, Purbaya tidak menampik bahwa lonjakan harga minyak akan berpengaruh terhadap outlook APBN yang ditetapkan pemerintah. Dia mengemukakan bahwa, pemerintah masih memantau perkembangan yang terjadi, sembari menyiapkan strategi jika perang yang masih berkecamuk membuat harga minyak semakin tidak terkendali.

"Kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," katanya.

Pemasok BBM Indonesia

Negara-negara di kawasan Teluk sejatinya bukanlah pemasok utama bahan bakar minyak (BBM) secara langsung ke Indonesia. Pasalnya kalau mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), importasi BBM mayoritas berasal dari Singapura dan Malaysia. Nilai importasi di kedua negara itu bahkan mencapai miliaran dolar selama 2022-Januari 2026.

Sekadar catatan, untuk importasi bahan bakar solar atau automotive diesel fuel dari Singapura dengan kode harmonized system (HS) 271019971 menembus angka US$7,58 miliar. Impor solar dari Singapura paling tinggi terjadi pada tahun 2024 lalu, nilainya mencapai US$2,65 miliar.

Selain solar, Indonesia juga mengimpor bahan bakar bensin dari Singapura. Nilainya untuk bahan bakar bensin dengan nilai oktan atau RON 90 sampai di bawah RON 97 kode HS 27101224, selama periode 2022-Januari 2026 menembus angka US$29,77 miliar. Angka importasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 senilai US$7,7 miliar.

Sementara itu, importasi RI untuk bensin RON 90 sampai di bawah RON 97 dari Malaysia menembus angka US$13,22 miliar. Sedangkan untuk solar, nilainya mencapai US$5 miliar selama tahun 2022 hingga Januari 2026.

Adapun untuk negara teluk, pemasok utama solar dan bensin secara langsung ke Indonesia adalah Uni Emirat Arab. Namun demikian, nilai impor bahan bakar solar maupun bensin jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura maupun Malaysia. Pada periode yang sama, impor solar dari UEA hanya sebesar US$642,24 juta dan bensin dengan nilai oktan yang sama hanya US$563,82 juta.

• Impor Solar RI 2022-Januari 2026 (HS 271019971 & HS 27101224)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Meski demikian, negara di kawasan teluk seperti Arab Saudi, adalah pemasok utama minyak mentah ke Indonesia. Impor minyak mentah dengan kode HS 27090010 mencapai 15,04 juta ton atau senilai US$9,38 miliar selama 2022-Januari 2026. Angka ini setara 23,5% dari total importasi minyak mentah senilai US$39,78 miliar pada periode yang sama.

Selain Arab, impor minyak mentah Indonesia banyak dipasok oleh negara-negara Afrika, utamanya Nigeria dan Angola. Total importasi minyak mentah dari Nigeria bahkan menembus angka US$13,4 miliar. atau 21,47 juta ton. Sementara Angola memasok minyak mentah senilai US$5,88 miliar atau 10,12 juta ton selama 2022-Januari 2026.

Pasokan BBM Cukup

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM cukup di tengah kondisi perang AS-Israel vs Iran yang membuat harga minyak dunia meroket. Bahlil pun meminta masyarakat tidak perlu panic buying.

Bahlil mengatakan pemanggilannya ke Istana Negara kemungkinan terkait persiapan momen Lebaran, ketersediaan pangan, BBM, dan upaya pemerintah menyikapi perkembangan terkini terkait dengan ketegangan di Timur Tengah.

Sebab, kata dia, harga minyak mengalami fluktuasi. Pada Senin (9/3/2026), harga minyak dunia telah mencapai di atas US$100 per barel. Kemudian, hari ini harga minyak dunia melorot.

Namun, menurut Bahlil, di tengah tantangan geopolitik global itu, pemerintah telah melakukan ancang-ancang terhadap dampak terhadap ekonomi dalam negeri. "Saya juga dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya insyaallah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi, negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi subsidi tetap sama," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/3/2026).

• Negara Pemasok Minyak Mentah RI 2022-Januari 2026

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memastikan stok BBM di dalam negeri saat ini aman, meskipun ada tantangan perang di Timur Tengah antara Iran dan AS-Israel. "Saya menyarankan dan meminta agar tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup," ujar Bahlil.

Dia menjelaskan bahwa stok BBM cukup sampai dengan kapasitas atau storage penuh hingga 21 hari sampai 25 hari ke depan. "Tapi itu kan dia pergi dan datang lagi. Industri kita jalan terus dan impor kita enggak ada masalah, apalagi di Timur Tengah itu kita cuma impor crude minyak mentahnya," jelas Bahlil.

Rasionalisasi Belanja?

Adapun, pemerintah diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja untuk menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.

Opsi ini dinilai perlu lebih didahulukan sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menerapkan APBN Perubahan atau APBN-P seiring dengan potensi kenaikan harga BBM efek lonjakan harga minyak mentah dunia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN.

Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.

Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.

"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.

Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.

Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan. "Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.

Bisnis.com, JAKARTA – Perang Iran dengan koalisi Amerika Serikat (AS) dan Israel berpotensi memicu krisis energi. Apalagi jika aksi blokade Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dari negara teluk, terus terjadi, rantai pasok dan harga minyak bisa tidak terkendali.

Meskipun, pascapernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump soal kemungkinan de-eskalasi pertempuran, harga minyak mulai melandai bahkan turun cukup signifikan ke level US$80-an per barel.

Indonesia sebagai net importir minyak sangat terpengaruh terhadap volatilitas harga minyak. Simulasi sementara pemerintah, jika harga minyak bertahan angka US$92 per barel, defisit anggaran akan berada di kisaran 3,6% - 3,7%. Kondisi itu telah melampaui batas yang diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara yakni di angka 3% dari PDB.

Tidak hanya dari sisi fiskal, melonjaknya harga minyak akan memiliki efek rentetan terhadap perekonomian mulai dari kenaikan harga BBM subsidi, harga pangan, hingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap inflasi yang trennya mulai menanjak. Ujung-ujungnya, target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% - 6% berada di persimpangan jalan.

Pemerintah sejauh ini cukup optimistis bisa memitigasi risiko melonjaknya harga minyak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, misalnya, menjelaskan bahwa fenomena lonjakan harga minyak sejatinya bukan hal yang baru bagi pemerintah.

Pasalnya, kondisi serupa pernah terjadi pada saat Arab Spring tahun 2012-2013 yang memicu de-stabilisasi bahkan perang saudara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Harga minyak pada waktu itu tembus US$150 per barel.

“Kita udah ngalamin harga minyak tinggi berapa kali, kan banyak. Enggak hancur negaranya, kan? Kenapa? Karena kebijakannya pas,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini.

Meski demikian, Purbaya tidak menampik bahwa lonjakan harga minyak akan berpengaruh terhadap outlook APBN yang ditetapkan pemerintah. Dia mengemukakan bahwa, pemerintah masih memantau perkembangan yang terjadi, sembari menyiapkan strategi jika perang yang masih berkecamuk membuat harga minyak semakin tidak terkendali.

"Kita lihat kondisi APBN kita seperti apa. Yang jelas, kita coba absorb shock [menyerap guncangan] semaksimal mungkin," katanya.

Pemasok BBM Indonesia

Negara-negara di kawasan Teluk sejatinya bukanlah pemasok utama bahan bakar minyak (BBM) secara langsung ke Indonesia. Pasalnya kalau mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), importasi BBM mayoritas berasal dari Singapura dan Malaysia. Nilai importasi di kedua negara itu bahkan mencapai miliaran dolar selama 2022-Januari 2026.

Sekadar catatan, untuk importasi bahan bakar solar atau automotive diesel fuel dari Singapura dengan kode harmonized system (HS) 271019971 menembus angka US$7,58 miliar. Impor solar dari Singapura paling tinggi terjadi pada tahun 2024 lalu, nilainya mencapai US$2,65 miliar.

Selain solar, Indonesia juga mengimpor bahan bakar bensin dari Singapura. Nilainya untuk bahan bakar bensin dengan nilai oktan atau RON 90 sampai di bawah RON 97 kode HS 27101224, selama periode 2022-Januari 2026 menembus angka US$29,77 miliar. Angka importasi tertinggi terjadi pada tahun 2024 senilai US$7,7 miliar.

Sementara itu, importasi RI untuk bensin RON 90 sampai di bawah RON 97 dari Malaysia menembus angka US$13,22 miliar. Sedangkan untuk solar, nilainya mencapai US$5 miliar selama tahun 2022 hingga Januari 2026.

Adapun untuk negara teluk, pemasok utama solar dan bensin secara langsung ke Indonesia adalah Uni Emirat Arab. Namun demikian, nilai impor bahan bakar solar maupun bensin jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura maupun Malaysia. Pada periode yang sama, impor solar dari UEA hanya sebesar US$642,24 juta dan bensin dengan nilai oktan yang sama hanya US$563,82 juta.

• Impor Solar RI 2022-Januari 2026 (HS 271019971 & HS 27101224)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Meski demikian, negara di kawasan teluk seperti Arab Saudi, adalah pemasok utama minyak mentah ke Indonesia. Impor minyak mentah dengan kode HS 27090010 mencapai 15,04 juta ton atau senilai US$9,38 miliar selama 2022-Januari 2026. Angka ini setara 23,5% dari total importasi minyak mentah senilai US$39,78 miliar pada periode yang sama.

Selain Arab, impor minyak mentah Indonesia banyak dipasok oleh negara-negara Afrika, utamanya Nigeria dan Angola. Total importasi minyak mentah dari Nigeria bahkan menembus angka US$13,4 miliar. atau 21,47 juta ton. Sementara Angola memasok minyak mentah senilai US$5,88 miliar atau 10,12 juta ton selama 2022-Januari 2026.

Pasokan BBM Cukup

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM cukup di tengah kondisi perang AS-Israel vs Iran yang membuat harga minyak dunia meroket. Bahlil pun meminta masyarakat tidak perlu panic buying.

Bahlil mengatakan pemanggilannya ke Istana Negara kemungkinan terkait persiapan momen Lebaran, ketersediaan pangan, BBM, dan upaya pemerintah menyikapi perkembangan terkini terkait dengan ketegangan di Timur Tengah.

Sebab, kata dia, harga minyak mengalami fluktuasi. Pada Senin (9/3/2026), harga minyak dunia telah mencapai di atas US$100 per barel. Kemudian, hari ini harga minyak dunia melorot.

Namun, menurut Bahlil, di tengah tantangan geopolitik global itu, pemerintah telah melakukan ancang-ancang terhadap dampak terhadap ekonomi dalam negeri. "Saya juga dapat memastikan untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan hari raya insyaallah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi, negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi subsidi tetap sama," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (10/3/2026).

• Negara Pemasok Minyak Mentah RI 2022-Januari 2026

Sumber: Badan Pusat Statistik

Ketua Umum Partai Golkar tersebut memastikan stok BBM di dalam negeri saat ini aman, meskipun ada tantangan perang di Timur Tengah antara Iran dan AS-Israel. "Saya menyarankan dan meminta agar tidak perlu ada panic buying karena memang stok BBM kita cukup," ujar Bahlil.

Dia menjelaskan bahwa stok BBM cukup sampai dengan kapasitas atau storage penuh hingga 21 hari sampai 25 hari ke depan. "Tapi itu kan dia pergi dan datang lagi. Industri kita jalan terus dan impor kita enggak ada masalah, apalagi di Timur Tengah itu kita cuma impor crude minyak mentahnya," jelas Bahlil.

Rasionalisasi Belanja?

Adapun, pemerintah diminta untuk mendahulukan rasionalisasi belanja untuk menghindari pelebaran defisit APBN karena anggaran subsidi BBM yang berpeluang membengkak.

Opsi ini dinilai perlu lebih didahulukan sebelum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menerapkan APBN Perubahan atau APBN-P seiring dengan potensi kenaikan harga BBM efek lonjakan harga minyak mentah dunia.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai opsi APBN-P memang relevan untuk dipertimbangkan di tengah kondisi harga minyak global yang meningkat dan rupiah yang sudah melampaui asumsi makro APBN.

Akan tetapi, opsi tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai respons otomatis. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurrahman menjelaskan bahwa tekanan fiskal terutama datang dari kenaikan beban subsidi sekaligus kompensasi energi serta meningkatnya biaya impor BBM akibat depresiasi rupiah.

Opsi APBN-P dinilai dapat menjadi instrumen koreksi fiskal agar kredibilitas kebijakan tetap terjaga. Hal ini bisa dilakukan apabila deviasi terhadap asumsi makro berlangsung cukup dalam dan persisten sehingga menyebabkan postur APBN mengalami tekanan pada sisi defisit dan pembiayaan.

"Namun APBN-P seharusnya menjadi opsi terakhir setelah pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara serius. Banyak program belanja yang efektivitasnya rendah, tumpang tindih, atau lebih bersifat populis daripada produktif sehingga ruang efisiensi sebenarnya masih cukup besar," terang Rizal kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Menurut Rizal, prioritas kebijakan pemerintah seharusnya bukan sekadar menyesuaikan angka melalui revisi APBN, melainkan realokasi belanja ke sektor dengan efek pengganda alias multiplier effect ekonomi yang lebih tinggi.

Apalagi, kala situasi fiskal semakin ketat dengan ditandai oleh rasio pajak yang masih terbatas dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat. Oleh karena itu, Rizal menilai penerbitan APBN-P hanya masuk akal apabila tekanan eksternal benar-benar mengubah fondasi makro secara signifikan dan berkelanjutan.

Adapun langkah yang dinilai lebih tepat justru memperkuat disiplin fiskal melalui evaluasi program, efisiensi belanja kementerian/lembaga, serta penajaman prioritas pembangunan. "Tanpa koreksi pada kualitas belanja, APBN-P berisiko hanya menjadi mekanisme administratif yang menyesuaikan angka fiskal, tetapi tidak menyelesaikan persoalan struktural dalam pengelolaan APBN," ujar pria yang juga Dosen pada Universitas Trilogi itu.

Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 (Cs-137) bersama otoritas Pelabuhan Tanjung Priok berhasil menyetop 8 kontainer impor berisi bubuk seng (zinc powder) pada 14 November 2025 lalu.

Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cesium Bara Krishna Hasibuan mengungkapkan berdasarkan penelusuran, kontainer tersebut terkontaminasi radioaktif Cs-137 yang berasal dari sebuah negara di Afrika, Angola.

"Saat ini, 8 kontainer tersebut ditahan sambil menunggu selesainya proses administrasi untuk dilakukan re-ekspor," ojar Bara dalam Media Briefing di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Bara juga menyampaikan hal ini merupakan kejadian yang keempat kalinya oleh perusahaan peleburan logam PT Luckione Environmental Science Indonesia yang juga berlokasi di kawasan industri Cikande.

"Seperti yang sudah kami umumkan, ketiga pengapalan sebelumnya berasal dari Filipina. Importasi keempat pengapalan tersebut dilakukan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Lucky One Environmental Science Indonesia," tambahnya.

Satgas, melalui Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) atas rekomendasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), pun mengambil tindakan tegas agar perusahaan tersebut dihentikan sementara kegiatan usahanya sampai pemerintah selesai melakukan audit lingkungan.

"Satgas akan mengambil tindakan tegas kepada PT Luckione Environmental Science Indonesia ini yang telah berulang kali melakukan importasi produk yang terkontaminasi Cs-137," pungkas Bara.

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Ethiopia dan Republik Angola tertarik menjalin kerja sama dengan Indonesia di sektor pertanian.

Ketertarikan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

“Terkait dengan pertemuan bilateral, baik dari Angola maupun Ethiopia menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia,” kata Airlangga dalam konferensi pers daring, Ahad, 23 November 2025.

Dia mengatakan kedua negara tersebut ingin berkunjung ke Indonesia tahun depan. Airlangga pun menyatakan akan menyampaikan hal itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Airlangga, saat ini ada beberapa investor Indonesia sudah masuk ke Ethiopia. Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya itu menyebutkan ada 5-6 perusahaan yang membutuhkan dukungan dari pemerintah Indonesia untuk memperdalam investasi di sektor agrikultur, terutama produk derivatif kelapa sawit.

Di sektor teknologi, Airlangga mengungkapkan bahwa Finlandia berminat bekerja sama dengan Indonesia dalam mengembangkan data center. “Kemarin ada juga MoU (memorandum of understanding) sudah dilaksanakan antara PT Dahan dan Rain Metal tentang kerja sama serta pendirian fasilitas untuk bahan peledak, tapi teknisnya nanti akan diteliti,” ucap Airlangga.

Dalam KTT G20, Gibran melakukan enam pertemuan bilateral pull aside meeting. Pertemuan bilateral itu dilaksanakan dengan Perdana Menteri Ethiopia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Angola yang juga Ketua Uni Afrika (African Union), Presiden Finlandia, Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Angola dan Ethiopia menyatakan minat memperdalam kerja sama di bidang pertanian dengan Indonesia. Ketertarikan tersebut disampaikan melalui rangkaian pertemuan bilateral di sela KTT G20 Afrika Selatan 2025. Airlangga menyebut kedua negara itu berencana melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tahun depan untuk menindaklanjuti pembahasan yang berkembang.

"Terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia," ujarnya dalam konferensi pers di salah satu hotel di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025) malam waktu setempat.

Pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis melalui kementerian terkait, termasuk melaporkan hasil pembahasan kepada Presiden untuk membuka peluang pendalaman kerja sama.

Airlangga menuturkan beberapa perusahaan Indonesia sebenarnya telah beroperasi di Ethiopia. Namun, diperlukan kerangka kerja sama baru di bidang pertanian agar investasi kedua negara semakin berkembang.

"Kalau di Ethiopia, beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana, lima sampai enam perusahaan (Indonesia) dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia terutama untuk di sektor agrikultur dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan yaitu derivatif daripada kelapa sawit," katanya.

Selain Angola dan Ethiopia, sejumlah negara lain turut menyampaikan minat kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor. Finlandia, misalnya, menunjukkan ketertarikan menanamkan investasi pada industri pusat data (data center).

"Negara lain seperti Finlandia yang kita tahu negara dengan teknologi tinggi, mereka berminat untuk masuk (investasi) di dalam data center," ujar Airlangga.

Kerja sama lain yang dibahas yakni penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Dahana dan perusahaan pertahanan Jerman, Rheinmetall, terkait rencana pembangunan fasilitas bahan peledak.

Di sektor energi, Airlangga menyebut adanya rencana investasi di hulu migas dengan estimasi nilai mencapai 2,6 miliar dolar AS. "Kemudian juga ada di (sektor) hulu migas dengan perkiraan investasi sekitar 2,6 miliar (dolar AS), namun ini masih tahap lanjutan baik Pertamina dengan mitranya," katanya.

Adapun KTT G20 kali ini berfokus pada tiga sesi utama yang mengangkat berbagai isu global. Sesi pertama membahas ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta persoalan utang negara berkembang.

Sesi kedua mengangkat tema pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), mencakup mitigasi kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta sistem pangan.

Sesi ketiga membahas isu pekerjaan layak (decent work), tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence), serta mineral kritis yang menjadi fokus usulan Indonesia pada pertemuan tahun ini.

IDXChannel - Dua negara Afrika, Angola dan Ethiopia tertarik bekerja sama dengan Indonesia di sektor pertanian. Minat tersebut terungkap dalam pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan kedua negara tersebut menyatakan minat yang kuat untuk segera berkunjung ke Indonesia pada 2026.

"Terkait dengan pertemuan bilateral tadi, baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia. Mungkin pada tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia," kata Airlangga dalam konferensi pers terkait Hasil KTT G20 Afrika Selatan 2025, Minggu (23/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, Airlangga akan menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menteri terkait di Indonesia dapat berkunjung lebih dulu ke negara-negara tersebut untuk memperdalam peluang kerja sama.

Dia merinci bahwa 5-6 investor asal Indonesia sudah beroperasi di Ethiopia, dan negara tersebut kini membutuhkan dukungan lebih lanjut dari Indonesia, terutama di sektor pertanian dan sektor yang sangat dibutuhkan, yaitu turunan dari kelapa sawit.

Selain negara Afrika, Airlangga juga menyoroti adanya minat kerja sama dari negara Eropa. Finlandia menyatakan minat untuk masuk ke sektor data center dan telekomunikasi di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA – Tekanan inflasi global masih belum merata, dan segelintir negara masih harus berjuang melawan pertumbuhan harga yang luar biasa tinggi yang didorong oleh pelemahan mata uang, tekanan fiskal, dan kerapuhan ekonomi struktural.

Dari Afrika hingga Amerika Selatan, inflasi telah mengikis daya beli dan menguji respons kebijakan, dengan beberapa negara masih mencatat tingkat inflasi dua bahkan tiga digit pada 2025.

Venezuela, di Amerika Selatan, seharusnya berada di peringkat pertama dengan tingkat inflasi 172%, tetapi data terbaru yang tersedia hanya mencakup April 2025, sehingga tidak termasuk dalam daftar.

Meskipun banyak negara maju telah mengalami penurunan inflasi, beberapa negara berkembang juga masih terjebak dalam siklus harga tinggi, mata uang yang tidak stabil, dan rantai pasokan yang rapuh.

Mengutip Riset Nairametrics terhadap data terbaru yang tersedia, sebagian besar berasal dari kantor statistik masing-masing negara, menunjukkan bahwa negara-negara seperti Venezuela, Sudan Selatan, dan Sudan memimpin dunia dengan tingkat inflasi di atas 80%, yang menggarisbawahi ketidakseimbangan makroekonomi dan tantangan tata kelola yang terus berlanjut.

Berikut adalah negara-negara dengan tingkat inflasi tertinggi di dunia.

10. Angola – 18,2% (September 2025, Afrika)

Tingkat inflasi tahunan Angola mencapai 18,2% pada September 2025, mencerminkan moderasi yang stabil dari tingkat inflasi yang tinggi yang tercatat pada tahun 2024.

Menurut data dari Institut Statistik Nasional (INE) dan Bank of Angola, penurunan ini menandai kemajuan dalam upaya disinflasi negara tersebut, yang didukung oleh kebijakan moneter yang lebih ketat dan stabilitas nilai tukar yang relatif.

Stabilitas kwanza (AOA) yang membaik sejak akhir 2024 juga telah memperlambat inflasi impor, terutama pada kategori makanan dan bahan bakar yang sebelumnya mendorong lonjakan harga.

Namun, kerentanan struktural, seperti ketergantungan yang tinggi pada impor, produksi domestik yang terbatas, dan paparan terhadap fluktuasi harga minyak, terus memberikan tekanan mendasar pada harga.

Untuk mendorong kemajuan, Angola mungkin perlu mempertahankan manajemen moneter yang bijak, memperkuat transparansi fiskal, dan berinvestasi dalam produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan impor.

Reformasi berkelanjutan juga diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan meningkatkan produktivitas pertanian dapat membantu melindungi perekonomian dari guncangan eksternal dan mempertahankan stabilitas harga dalam jangka menengah.

9. Malawi – 28,7% (September 2025, Afrika)

Inflasi Malawi naik menjadi 28,7% pada September 2025, naik dari 28,2% pada Agustus, menurut Badan Pusat Statistik. Faktor pendorong utamanya adalah kenaikan harga pangan dan bahan bakar, depresiasi mata uang, dan gangguan rantai pasokan. Ketergantungan pada barang impor dan tingginya biaya transportasi terus memperkuat tekanan inflasi.

Untuk menstabilkan kwacha Malawi (MWK) perlu manajemen moneter yang bijak, meningkatkan hasil pertanian, dan mengatasi hambatan struktural di sektor energi dan logistik dapat membantu. Disiplin fiskal yang ketat dan penargetan inflasi yang kredibel dapat memulihkan stabilitas secara bertahap.

8. Argentina – 31,8% (September 2025, Amerika Selatan)

Inflasi Argentina sedikit melambat menjadi 31,8% pada September 2025 dari sekitar 33,6% pada Agustus, menurut data Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Meskipun lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, inflasi tetap menjadi masalah kronis yang berakar pada ketidakseimbangan fiskal dan kredibilitas moneter yang lemah.

Defisit pemerintah yang besar yang dibiayai melalui pinjaman bank sentral, peso Argentina yang terdepresiasi (ARS$), dan ekspektasi inflasi yang terus-menerus terus memicu kenaikan harga.

Konsolidasi fiskal, rencana disinflasi yang kredibel, dan pemulihan otonomi bank sentral menjadi langkah penting. Manajemen nilai tukar yang konsisten dan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekspor dapat membantu mengendalikan ekspektasi dan menstabilkan peso.

7. Haiti – 31,9% (September 2025, Amerika Utara)

Inflasi Haiti mencapai 31,9% pada September 2025, di tengah ketidakstabilan politik, tantangan keamanan, dan rantai pasokan yang rapuh.

Depresiasi gourde Haiti (HTG) terhadap dolar AS dan tingginya biaya impor pangan serta bahan bakar telah menyebabkan harga konsumen terus naik. Kelemahan struktural, terbatasnya produksi lokal, infrastruktur yang buruk, dan seringnya gangguan perdagangan memperkuat inflasi impor.

Lingkungan politik dan keamanan yang stabil menjadi syarat penting untuk perbaikan ekonomi Haiti. Memperkuat pengelolaan mata uang, meningkatkan produktivitas pertanian, dan berinvestasi dalam transportasi dan logistik pasar, semuanya dapat membantu menurunkan inflasi secara berkelanjutan.

6. Zimbabwe – 32,7% (Oktober 2025, Afrika)

Tingkat inflasi tahunan Zimbabwe mencapai 32,7% pada Oktober 2025, menurut laporan yang mengutip Badan Statistik Nasional Zimbabwe (ZimStat). Zimbabwe mengalami perubahan inflasi tahunan (YoY) bulanan paling dramatis, turun tajam dari 82,7% pada September 2025 menjadi 32,7% pada Oktober 2025.

Meskipun ini menandai perbaikan dari episode hiperinflasi dalam beberapa tahun terakhir, inflasi tetap tinggi karena ketidakstabilan mata uang dan terbatasnya kepercayaan terhadap mata uang domestik, Zimbabwe Gold (ZWG) yang diperkenalkan pada April 2024 oleh Bank Sentral Zimbabwe (RBZ) untuk menggantikan dolar Zimbabwe (ZWL) yang sedang melemah.

Ketergantungan yang terus-menerus pada impor, ketidakseimbangan moneter, dan kapasitas produksi yang lemah terus memicu volatilitas harga.

Untuk memperkuat reformasi moneter, khususnya rasionalisasi mata uang, Zimbabwe perlu meningkatkan manufaktur domestik, dan memulihkan transparansi fiskal. Membangun kepercayaan investor dan memperluas investasi produktif juga dapat memoderasi inflasi jangka panjang.

5. Turki – 33,29% (September 2025, Asia/Eropa)

Inflasi Turki tetap tinggi di angka 33,29% per September 2025, naik dari 32,95% pada Agustus, mencerminkan pelemahan mata uang yang berkelanjutan dan kebijakan moneter yang tidak lazim sebelumnya yang mempertahankan suku bunga tetap rendah meskipun harga melonjak.

Depresiasi lira Turki (TRY) telah meningkatkan biaya barang impor secara signifikan, terutama energi dan pangan. Permintaan domestik, yang didorong oleh dukungan fiskal dan ekspansi kredit, juga terus menekan harga.

Komitmen yang kredibel terhadap pengetatan moneter, yang didukung oleh bank sentral independen, dapat membantu memulihkan kepercayaan dan memperkuat lira. Kehati-hatian fiskal, reformasi struktural, dan upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri juga penting untuk semakin menstabilkan lintasan inflasi.

4. Burundi – 36,9% (September 2025, Afrika)

Inflasi Burundi mencapai 36,9% pada September 2025, sedikit meningkat dari 36,6% pada Agustus, yang sebagian besar didorong oleh biaya pangan dan transportasi, menurut kantor statistik nasional.

Tekanan tersebut mencerminkan depresiasi nilai tukar, tingginya harga impor, dan lemahnya produksi pangan domestik akibat cuaca yang tidak menentu dan terbatasnya infrastruktur. Seperti banyak negara berpenghasilan rendah, Burundi juga menghadapi kendala fiskal dan moneter yang membatasi kemampuannya untuk menahan lonjakan harga.

Untuk memperkuat ekonominya, perlu meningkatkan produktivitas pertanian, memperbaiki infrastruktur transportasi, dan mempertahankan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat. Memperkuat pengelolaan mata uang dan mengurangi ketergantungan impor, terutama untuk pangan dan bahan bakar, juga akan meredakan tekanan harga.

3. Iran – 38,9% (Oktober 2025, Asia)

Tingkat inflasi Iran mencapai 38,9% pada Oktober 2025, melonjak dari 37,5% pada September, menurut Pusat Statistik Iran. Tekanan inflasi berasal dari defisit fiskal, volatilitas mata uang, dan dampak sanksi internasional yang membatasi akses terhadap valuta asing.

Depresiasi Rial Iran (IRR) yang terus-menerus dan tingginya biaya impor terus mengikis daya beli rumah tangga. Otonomi bank sentral yang lemah dan monetisasi defisit telah membuat inflasi tetap tinggi.

Memperkuat independensi bank sentral, membangun kembali penyangga valuta asing, dan konsolidasi fiskal secara bertahap akan menjadi langkah yang krusial. Terobosan yang meringankan sanksi eksternal atau memulihkan pendapatan ekspor minyak yang stabil juga dapat membantu menstabilkan rial dan meredam inflasi.

2. Sudan – 83,47% (September 2025, Afrika)

Inflasi di Sudan sudah turun menjadi 83,47% pada September 2025 dari sekitar 156,3% pada April 2025, sebagaimana dilaporkan oleh Sudan Tribune, mengutip statistik resmi.

Meskipun mengalami penurunan, inflasi tetap sangat tinggi, didorong oleh pasokan uang yang ekspansif, depresiasi nilai tukar, dan distorsi struktural di pasar pangan dan energi. Konflik dan fragmentasi kebijakan selama bertahun-tahun juga telah melemahkan kapasitas produksi. Kekurangan pasokan dan implementasi kebijakan yang tidak menentu terus menghambat stabilitas.

Membangun kembali kerangka moneter yang stabil, mengendalikan pertumbuhan pasokan uang, dan meningkatkan produksi serta logistik pangan domestik akan membantu menurunkan harga. Stabilisasi nilai tukar dan konsistensi kebijakan kelembagaan merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan investor.

1. Sudan Selatan – 107,9% (September 2025, Afrika)

Inflasi Sudan Selatan masih termasuk yang tertinggi secara global, mencapai 107,9% pada September 2025, sedikit turun dari sekitar 112,6% tahun sebelumnya.

Perekonomiannya masih terus berjuang dengan nilai tukar yang fluktuatif, koordinasi kebijakan yang lemah, dan ketergantungan yang besar pada pendapatan minyak yang berfluktuasi seiring dengan harga global.

Depresiasi tajam pound Sudan Selatan (£SSP) telah membuat biaya impor tetap tinggi, sementara gangguan pada jaringan transportasi dan pasokan mendorong kenaikan harga pangan dan bahan bakar. Ketidakpastian politik dan defisit fiskal yang terus-menerus semakin mempersulit upaya untuk menstabilkan harga.

Membangun disiplin fiskal yang lebih kuat di sekitar pendapatan minyak, meningkatkan infrastruktur dan logistik perbatasan, serta mengadopsi kebijakan nilai tukar yang lebih kredibel dapat membantu mengendalikan inflasi seiring waktu. Mendorong produksi dalam negeri juga dapat mengurangi tekanan dari sisi penawaran.