Bisnis.com, JAKARTA - Gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026 akan segera dicairkan oleh pemerintah pada 2 Juni.

Tambahan penghasilan tersebut menjadi salah satu yang paling dinantikan pegawai negeri karena biasanya cair menjelang tahun ajaran baru sekolah, saat kebutuhan pendidikan meningkat.

Pemerintah sendiri telah memastikan gaji ke-13 tetap diberikan kepada ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, hingga pensiunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, gaji ke-13 ASN 2026 diperkirakan cair pada Juni 2026 atau menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah.

Pencairan tersebut biasanya dilakukan setelah pemerintah menerbitkan peraturan resmi terkait pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur negara. Selain ASN aktif, pencairan juga dilakukan kepada pensiunan yang berhak menerima tambahan penghasilan tersebut.

Meski begitu, hingga kini pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi maupun skema pencairan gaji ke-13 tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan tersebut sehingga proses penetapannya masih dalam tahap pembahasan.

Komponen Besaran Gaji ke-13 PNS 2026

Besaran gaji ke-13 ASN umumnya disesuaikan dengan komponen penghasilan yang diterima masing-masing pegawai.

Komponen tersebut biasanya meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan pangan
• Tunjangan jabatan

Sementara itu, pemberian tambahan penghasilan seperti tunjangan kinerja (tukin) dapat berbeda pada tiap instansi karena menyesuaikan kebijakan pemerintah dan kondisi fiskal negara.

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN juga tidak sama, lantaran dipengaruhi golongan, jabatan, serta status kepegawaian masing-masing pegawai.

Khusus bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), perhitungan gaji ke-13 dilakukan secara proporsional apabila masa kerja belum genap satu tahun. Sementara PPPK yang masa kerjanya belum mencapai satu bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak termasuk sebagai penerima gaji ke-13.

Berbeda dengan PPPK, calon pegawai negeri sipil (CPNS) umumnya menerima gaji ke-13 sekitar 80% dari gaji pokok ditambah tunjangan sesuai jabatan. Untuk CPNS di daerah, nominal yang diterima dapat berbeda karena menyesuaikan kemampuan anggaran pemerintah daerah masing-masing.

Daftar Golongan PNS yang Tidak Mendapat Gaji ke-13 2026

Diketahui, gaji ke-13 diberikan oleh pemerintah adalah bentuk penghasilan tambahan di luar gaji setiap bulan.

Gaji ke-13 ini diterima oleh ASN, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Polri dan TNI, pejabat negara, pensiun, dan penerima tunjangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 2026 mengatur golongan ASN yang tidak berhak menerima gaji ke-13. Golongan PNS yang tidak mendapatkan gaji ke-13 adalah PNS, prajurit TNI, anggota polri yang sedang dalam kondisi berikut ini:

Sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan sebutan lain Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KOMPAS.com - Informasi mengenai gaji 13 2026 kapan cair mulai banyak dicari aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, hingga penerima tunjangan pemerintah menjelang awal Juni 2026.

Pemerintah telah memastikan pencairan gaji ke-13 PNS 2026 dilakukan mulai Juni 2026. Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Sementara itu, PT Taspen (Persero) juga memastikan penyaluran gaji ke-13 pensiunan dimulai paling cepat pada Selasa, 2 Juni 2026.

Melalui akun Instagram resminya, @taspen, Taspen menyatakan pencairan dilakukan sebagai bentuk komitmen agar manfaat pensiun diterima tepat waktu oleh para penerima.

“Taspen mulai menyalurkan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 paling cepat pada 2 Juni 2026 sebagai bentuk komitmen dalam memastikan manfaat pensiun diterima tepat waktu,” tulis Taspen.

Gaji ke-13 PNS 2026 kapan cair?

Bagi ASN maupun pensiunan yang masih bertanya gaji 13 2026 kapan cair, pemerintah menetapkan pembayaran dilakukan paling cepat pada Juni 2026.

Dalam aturan resmi disebutkan:

“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.”

Untuk pensiunan dan penerima pensiun melalui Taspen, pencairan dimulai bertahap mulai 2 Juni 2026 melalui mitra bayar Taspen di seluruh Indonesia.

Taspen menyebut penerima tidak perlu melakukan autentikasi ulang maupun pengajuan tambahan untuk menerima pembayaran tersebut.

Kebijakan pencairan gaji ke-13 ini dinilai membantu ASN dan pensiunan memenuhi kebutuhan pertengahan tahun, terutama biaya pendidikan anak, kebutuhan rumah tangga, hingga tambahan dana simpanan.

Siapa saja penerima gaji ke-13 2026?

Penerima gaji ke-13 2026 bukan hanya PNS aktif. Pemerintah juga memberikan tambahan penghasilan ini kepada berbagai kelompok aparatur negara lainnya.

Berikut daftar penerima gaji ke-13 tahun 2026:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat negara
• Pensiunan
• Penerima pensiun
• Pegawai non-ASN pada instansi tertentu

Dengan cakupan tersebut, kebijakan ini menjangkau ASN aktif hingga pensiunan yang masih menerima hak penghasilan dari negara.

Komponen gaji ke-13 PNS dan Taspen 2026

Besaran gaji ke-13 yang diterima ASN maupun pensiunan terdiri dari beberapa komponen penghasilan. Komponen gaji ke-13 PNS 2026 meliputi:

• Gaji pokok
• Tunjangan keluarga
• Tunjangan pangan atau kebutuhan pokok
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
• Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja

Sementara itu, besaran gaji ke-13 pensiunan disesuaikan dengan penghasilan bulanan terakhir berdasarkan golongan penerima pada Mei 2026.

Karena itu, nominal yang diterima tiap penerima bisa berbeda tergantung pangkat, golongan, jabatan, dan kelas jabatan masing-masing.

Besaran gaji ke-13 pensiunan Taspen 2026

Besaran pensiun pokok masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024. Berikut rincian nominal gaji ke-13 pensiunan berdasarkan golongan:

- Golongan I

• IA: Rp 1.748.100-Rp 1.962.200
• IB: Rp 1.748.100-Rp 2.077.300
• IC: Rp 1.748.100-Rp 2.165.200
• ID: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700

- Golongan II

• IIA: Rp 1.748.100-Rp 2.833.900
• IIB: Rp 1.748.100-Rp 2.953.800
• IIC: Rp 1.748.100-Rp 3.078.700
• IID: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800

- Golongan III

• IIIA: Rp 1.748.100-Rp 3.558.600
• IIIB: Rp 1.748.100-Rp 3.709.200
• IIIC: Rp 1.748.100-Rp 3.866.100
• IIID: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600

- Golongan IV

• IVA: Rp 1.748.100-Rp 4.200.000
• IVB: Rp 1.748.100-Rp 4.377.800
• IVC: Rp 1.748.100-Rp 4.562.900
• IVD: Rp 1.748.100-Rp 4.755.900
• IVE: Rp 1.748.096-Rp 4.957.100

Apakah gaji ke-13 dipotong?

Pemerintah memastikan gaji ke-13 2026 diberikan tanpa potongan iuran maupun kredit pensiun.

Namun, pembayaran tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku dan pajaknya ditanggung pemerintah.

Dengan kepastian jadwal pencairan ini, ASN dan pensiunan diharapkan dapat mulai mempersiapkan pengelolaan keuangan lebih matang menjelang pertengahan tahun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: Sesuai arahan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan tunjangan tahun ini bagi para pensiunan Apartur Sipil Negara (ASN) Indonesia mulai hari Selasa, 2 Juni 2026, yang disalurkan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa purnabaktinya.

Aksi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif dan tepercaya.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menegaskan bahwa proses pembayaran akan dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan atau autentikasi ulang oleh penerima manfaat.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 Mei 2026.

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas 2026 antara lain:

1. Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan, yang sudah ditanggung oleh pemerintah.
3. Apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu (1) kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar
4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda/duda
5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir.

Dalam rangka mendukung kelancaran proses penyaluran, TASPEN turut mengingatkan seluruh penerima manfaat agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. TASPEN menegaskan bahwa seluruh layanan diberikan secara gratis dan tidak dikenakan biaya apa pun.

Sejalan dengan hal tersebut, peserta diimbau untuk memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi TASPEN, Kantor Cabang TASPEN terdekat, maupun Call Center 1500919. Peserta juga diharapkan melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan gaji ketiga belas dapat berjalan lancar.

Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang aman, adaptif, dan terpercaya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Jadwal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 diperkirakan akan dibuka pada kuartal ketiga, yakni sekitar Agustus hingga September 2026. Perkiraan ini merujuk pada pola pelaksanaan seleksi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai gambaran, pendaftaran CPNS 2024 dibuka pada 20 Agustus hingga 10 September. Sementara itu, pada 2023, proses pendaftaran berlangsung mulai 20 September hingga awal Oktober. Dari pola tersebut, terlihat bahwa pembukaan seleksi CPNS biasanya berada di rentang Agustus hingga Oktober setiap tahunnya.

Meski demikian, masyarakat tetap diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Hingga saat ini, jadwal pasti pembukaan CPNS 2026 belum diumumkan. Proses yang sedang berjalan saat ini masih berada pada tahap perencanaan awal, termasuk finalisasi kebutuhan formasi serta penyesuaian alokasi anggaran.

Untuk tahun 2026, kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) diperkirakan mencapai sekitar 300.000 hingga 400.000 formasi. Proyeksi ini sejalan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa pensiun pada 2025, yang diperkirakan mencapai sekitar 160.000 orang. Meski begitu, angka final formasi tetap akan ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi serta hasil pemetaan secara nasional.

Perlu diketahui, seleksi CPNS tidak hanya terbuka bagi lulusan sarjana dan diploma. Lulusan SMA/SMK juga memiliki peluang untuk mengikuti seleksi pada sejumlah instansi tertentu.

Berikut bocoran yang dapat dilamar oleh lulusan SMA/SMK jika dilihat dari pola tahun-tahun sebelumnya.

Formasi CPNS 2026 yang Dapat Dilamar Lulusan SMA/SMK

• Petugas Pemasyarakatan (Kementerian Hukum/Kemenkum)
• Pengamat Gunung Api (Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG–Kementerian ESDM)
• Petugas BMKG
• Petugas Karantina Hewan dan Tumbuhan
• Satpam dan petugas layanan publik di instansi pemerintah
  

Cara Cek Formasi CPNS 2026

Untuk mengetahui formasi yang dibuka, kamu bisa mengeceknya melalui fitur simulasi di SSCASN:

• Akses situs SSCASN
• Pilih menu “Info Lowongan” lalu klik “Simulasi Pemilihan”
• Isi kolom yang tersedia, meliputi:
  
  • Jenis pengadaan: CPNS
  • Instansi: sesuai pilihan
  • Tingkat pendidikan: SMA/SMK
  • Jurusan: sesuai latar belakang
• Klik “Cari” untuk melihat daftar formasi yang tersedia
  

Gaji PNS Lulusan SMA/SMK/Sederajat

Berdasarkan informasi dari situs Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan SMA/SMK umumnya akan ditempatkan pada golongan II/a sebagai jenjang awal karir.

Untuk golongan ini, besaran gaji pokok berada pada kisaran Rp2.184.000 hingga Rp3.643.400, tergantung masa kerja yang dimiliki.

Selain gaji pokok, ASN juga berpotensi menerima berbagai tunjangan sesuai dengan ketentuan dan instansi tempat bekerja, sehingga total penghasilan yang diterima bisa lebih besar. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Isu gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali menjadi sorotan publik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digencarkan pemerintah, nasib pencairan gaji ke-13 tahun 2026 kini masih belum sepenuhnya pasti.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian atau efisiensi pada komponen gaji ke-13. Artinya, skema pencairan yang biasanya dinanti jutaan ASN ini masih berpotensi mengalami perubahan.

“Masih dipelajari [efisiensi gaji ke-13 ASN],” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta. Ia menegaskan bahwa belum ada keputusan final, sehingga masyarakat diminta untuk menunggu hasil kajian resmi pemerintah.

Langkah kajian ini tidak lepas dari kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak. Pemerintah saat ini menghadapi tekanan besar pada sisi belanja negara, khususnya akibat lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada subsidi energi.

Untuk menjaga stabilitas fiskal, berbagai opsi penghematan mulai dibahas. Salah satunya adalah kemungkinan penyesuaian insentif bagi ASN, termasuk gaji ke-13 yang selama ini menjadi tambahan penghasilan penting, terutama menjelang tahun ajaran baru.

Namun di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyampaikan bahwa gaji ke-13 tetap direncanakan cair pada Juni 2026. Hal ini memberi sedikit angin segar bagi para ASN, meskipun belum menjawab apakah nominalnya akan tetap utuh atau mengalami pemangkasan. Terkait ruang lingkup kebijakan, termasuk apakah pemotongan akan menyasar gaji, tunjangan, atau kelompok tertentu, Airlangga juga belum memberikan penjelasan rinci.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum mengetahui rencana pemotongan gaji tersebut, termasuk besaran angka yang sempat beredar di publik.

“Saya enggak tahu itu,” ujar Purbaya saat ditanya mengenai isu pemotongan gaji hingga 25%. Selain itu, Purbaya mengaku belum mengetahui agenda rapat terbatas yang akan diikutinya saat itu.

Siapa Saja yang Akan Menerima?

Jika tetap dicairkan, gaji ke-13 akan diberikan kepada berbagai kelompok aparatur negara, antara lain:

• Pegawai Negeri Sipil (PNS)
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat negara
• Pensiunan

Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang menjadi dasar hukum pencairannya.

Estimasi Besaran Gaji ke-13 2026

Berdasarkan data terbaru, berikut kisaran gaji ke-13 ASN tahun 2026:

• Golongan I: Rp1,68 juta – Rp2,9 juta
• Golongan II: Rp2,56 juta – Rp3,8 juta (estimasi)
• Golongan III: Rp2,78 juta – Rp4,57 juta
• Golongan IV: Rp3,02 juta – Rp4,77 juta

Besaran tersebut dapat berbeda tergantung masa kerja, jabatan, serta komponen tunjangan yang diterima masing-masing ASN.

Komponen Gaji ke-13

Gaji ke-13 tidak hanya terdiri dari gaji pokok. Ada beberapa komponen penting yang menentukan total yang diterima, yaitu:

• Gaji Pokok sesuai golongan dan masa kerja
• Tunjangan Melekat meliputi tunjangan keluarga, pangan, dan jabatan
• Tunjangan Kinerja (Tukin) bisa mencapai 100% untuk instansi pusat
• Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) khusus ASN daerah

Jika pemerintah benar-benar menerapkan efisiensi, komponen seperti tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan berpotensi menjadi bagian yang disesuaikan.

Gaji ke-13 selama ini menjadi salah satu “penyelamat” keuangan ASN, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak di tahun ajaran baru. Oleh karena itu, wacana efisiensi ini memicu kekhawatiran luas. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga keseimbangan antara kesejahteraan ASN dan kesehatan fiskal negara. Keputusan akhir nantinya akan sangat bergantung pada hasil kajian serta kondisi ekonomi global dalam beberapa bulan ke depan.

Untuk saat ini, publik terutama para ASN hanya bisa menunggu kepastian resmi. Apakah gaji ke-13 tetap cair penuh, dipangkas, atau mengalami penyesuaian skema, semuanya masih dalam pembahasan. Satu hal yang pasti, kebijakan ini akan menjadi perhatian besar karena menyangkut jutaan penerima di seluruh Indonesia.

PERNYATAAN Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai pengkajian ulang alokasi belanja pegawai (Kompas, 7/4/2026) seketika mengirimkan gelombang kecemasan ke ruang-ruang kantor pemerintahan di seluruh pelosok negeri.

Di saat jutaan orang tua tengah menghitung biaya masuk sekolah dan kuliah, isu penundaan Gaji ke-13 muncul sebagai guncangan yang tidak perlu di tengah ketenangan birokrasi.

Padahal, jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, jadwal pencairan sudah terpaku pada Juni mendatang.

Kegaduhan musiman ini sebenarnya berakar dari ketidakmampuan kita dalam memahami anatomi kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selama berpuluh tahun, media dan publik sering kali menjebak isu ini dalam narasi "beban APBN" atau sekadar "bonus istimewa" yang memanjakan pegawai negeri.

Kita sering lupa bahwa di balik angka-angka statistik belanja negara, ada jutaan dapur yang menggantungkan rencana pendidikannya pada kebijakan ini.

Meminjam konsep Total Compensation yang dirumuskan oleh George Milkovich dan Jerry Newman (2013), kompensasi bukanlah sekadar deretan angka gaji pokok bulanan.

Kompensasi adalah satu kesatuan paket utuh yang mencakup tunjangan, insentif, hingga jaminan masa depan yang membentuk identitas profesional seseorang.

Dalam kacamata ini, Gaji ke-13 adalah komponen jangkar yang memastikan struktur penggajian tetap dianggap adil secara internal.

Logika teknisnya sebenarnya sangat sederhana, tapi jarang diedukasikan ke publik. Secara faktual, satu tahun kalender terdiri dari 52 minggu. Jika setiap bulan diasumsikan memiliki empat minggu sesuai jadwal penggajian rutin, maka total gaji bulanan hanya mencakup 48 minggu kerja.

Artinya, masih ada sisa empat minggu atau satu bulan gaji yang secara matematis "terutang" oleh negara kepada para abdi negaranya.

Inilah landasan filosofis di balik lahirnya kebijakan Gaji ke-13 sejak tahun 1979 silam. Kebijakan ini bukan hadiah cuma-cuma dari kemurahan hati penguasa, melainkan bentuk penyelarasan hak atas waktu kerja yang sudah diberikan.

Sayangnya, narasi yang beredar di masyarakat sering kali melompati fakta fundamental ini dan langsung melompat pada kesimpulan bahwa ASN adalah kelompok yang "terus dimanja".

ASN dan rakyat sebenarnya sama-sama menjadi korban dari framing yang kurang berimbang. Publik cenderung melihat total belanja pegawai sebesar 16 persen dari APBN sebagai angka yang menakutkan, tanpa menyadari adanya persoalan External Equity atau keadilan eksternal.

Kent Romanoff (1986) dalam teorinya menekankan bahwa jika kompensasi di sektor publik tertinggal terlalu jauh dari sektor swasta, maka daya tarik organisasi untuk mempertahankan talenta terbaik akan runtuh dengan sendirinya.

Mari kita lihat realitas di lapangan dengan lebih jernih. Gaji pokok ASN pada level awal berkisar antara Rp 1,8 juta hingga Rp 5 juta, angka yang jelas tidak bisa bersaing dengan standar manajerial swasta yang bisa menyentuh belasan juta rupiah.

Gaji ke-13 hadir sebagai instrumen penyeimbang untuk memperkecil celah tersebut. Tanpa skema ini, negara akan terus kehilangan putra-putri terbaiknya yang lebih memilih berkarier di korporasi besar demi kesejahteraan yang lebih masuk akal.

Memang benar bahwa tahun 2026 adalah periode fiskal yang cukup menantang. Revisi APBN pada kuartal pertama menunjukkan adanya tekanan luar biasa pada pos subsidi energi dan komitmen investasi infrastruktur yang tidak bisa ditunda.

Alokasi dana sekitar Rp 3,86 triliun untuk gaji ekstra ini tentu menjadi sasaran empuk untuk dikoreksi dalam kacamata efisiensi anggaran negara yang sedang diperketat.

Namun, mengadu domba kepentingan subsidi rakyat dengan kesejahteraan para pelayan publik adalah langkah yang sangat tidak produktif.

Kita harus mulai melihat bahwa belanja pegawai bukan sekadar ongkos rutin yang menguap begitu saja, melainkan stimulus ekonomi yang nyata.

Dengan estimasi perputaran dana mencapai Rp 40 triliun, Gaji ke-13 adalah mesin penggerak konsumsi domestik yang paling efektif di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dampaknya bersifat pengganda hingga 1,5 kali lipat bagi ekonomi lokal. Uang yang diterima oleh para guru, perawat, dan staf administratif di daerah tidak akan mengendap di deposito bank, melainkan mengalir langsung ke pasar tradisional, toko seragam sekolah, hingga toko buku.

Di titik inilah, kepentingan ekonomi keluarga ASN bertemu secara harmonis dengan kepentingan pedagang kecil dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Joan Pynes (2008) dalam literatur manajemen sumber daya manusia sektor publik mengingatkan bahwa stabilitas kompensasi memiliki dampak psikologis yang sangat mendalam.

ASN bekerja dalam struktur yang kaku, penuh batasan regulasi, dan sering kali berada di bawah pengawasan publik yang sangat tajam.

Kepastian akan hak seperti Gaji ke-13 adalah jangkar emosional yang menjaga moral dan motivasi kerja mereka di tengah tekanan tugas yang tinggi.

Jika jangkar kepastian ini dilepaskan secara mendadak atau terus-menerus digoyang oleh spekulasi kebijakan, risiko demoralisasi birokrasi menjadi ancaman yang sangat nyata.

Demoralisasi ini pada akhirnya akan merembet pada kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Bayangkan jika para pelayan publik bekerja dengan perasaan tidak dihargai, maka efektivitas pelayanan di kantor-kantor pemerintahan akan menjadi taruhannya.

Solusi dari ketegangan fiskal ini bukanlah pembatalan sepihak, melainkan transparansi yang berbasis data.

Pemerintah perlu membuka narasi yang lebih jujur mengenai kondisi kantong negara tanpa perlu menciptakan ketakutan di kalangan pegawai.

Jika memang ada penyesuaian yang harus dilakukan karena kondisi darurat, sampaikanlah dengan pendekatan yang manusiawi dan berbasis empati, bukan dengan bahasa birokrasi yang dingin.

Kita juga perlu memulai transformasi besar dalam sistem penggajian agar lebih bersifat strategis di masa depan.

Sejalan dengan pemikiran Joseph Martocchio (2004) tentang kompensasi strategis, idealnya kesejahteraan para abdi negara tidak lagi bergantung pada "bonus tahunan" yang sering kali dipolitisasi.

Struktur gaji pokok harus dibuat lebih kompetitif dan berbasis kinerja jangka panjang sehingga ketergantungan pada gaji ekstra bisa berkurang secara alami.

Rencana kenaikan gaji pokok sebesar 8 persen pada tahun 2027 mendatang harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyelaraskan keadilan eksternal secara lebih permanen.

Namun, sembari menunggu transformasi itu terwujud, menjaga konsistensi kebijakan Gaji ke-13 pada tahun ini adalah bentuk nyata dari kewibawaan negara.

Kepastian regulasi menjadi fondasi utama dalam merawat kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi pemerintah.

ASN di sisi lain juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab dukungan ini dengan peningkatan performa yang konkret.

Birokrasi yang prima, bersih dari pungli, dan responsif terhadap keluhan warga adalah kompensasi terbaik bagi pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat.

Ketika rakyat merasakan kemudahan dalam setiap urusan administrasi, maka resistensi terhadap tunjangan ASN akan luruh dengan sendirinya karena mereka merasakan nilai nyata dari keberadaan birokrasi.

Media dan pengamat juga perlu berhenti melakukan polarisasi yang hanya akan memperkeruh suasana. Narasi yang mempertentangkan antara "rakyat pembayar pajak" dan "pegawai negeri pemakan pajak" adalah dikotomi kuno yang menyesatkan.

Kita harus mulai melihat birokrasi sebagai mitra pembangunan strategis, bukan sebagai beban yang harus terus dipangkas secara membabi buta setiap kali ada krisis fiskal.

Pada akhirnya, menjaga marwah birokrasi adalah upaya kita untuk menjaga keberlangsungan negara itu sendiri.

Kedisiplinan fiskal memang keharusan. Namun, ia tidak boleh dijalankan dengan cara mengorbankan stabilitas psikologis jutaan pegawai yang bekerja di garda terdepan pelayanan.

Jika pemerintah konsisten menjaga komitmennya dan para ASN tetap fokus memberikan kinerja terbaik, maka rakyatlah yang akan menjadi pemenang sejatinya dalam dialog fakta ini.

Gaji ke-13 adalah hak yang wajar dan pantas untuk didukung, terutama di tengah tekanan ekonomi yang melanda semua lapisan masyarakat.

Mari kita mulai berdialog dengan data dan empati, bukan dengan prasangka. Sebab, ketika birokrasi kita sehat dan berdaya, maka jalannya roda pemerintahan akan semakin lancar menuju cita-cita Indonesia Maju yang kita impikan bersama.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian PANRB resmi menerapkan pola kerja baru bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan skema kombinasi work from office (WFO) dan Work From Home (WFH).

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, regulasi tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan transformasi tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong efisiensi kerja dan pemanfaatan teknologi digital di sektor publik. Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam sejumlah sidang kabinet pada Maret 2026.

Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan pola kerja ASN selama lima hari kerja dengan komposisi empat hari bekerja dari kantor (Senin–Kamis) dan satu hari bekerja dari rumah (Jumat).

“4 hari kerja dalam 1 minggu untuk pelaksanaan WFO yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan 1 hari kerja dalam 1 minggu untuk pelaksanaan WFH yaitu pada hari Jumat,” demikian isi beleid tersebut dikutip pada Senin (6/4/2026).

Kebijakan ini menjadi standar minimum yang wajib diadopsi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dengan tetap memberikan ruang penyesuaian sesuai karakteristik tugas dan kebutuhan layanan publik.

Pimpinan instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diberi kewenangan untuk mengatur proporsi pegawai yang menjalankan WFO dan WFH, termasuk mekanisme teknis pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan individu.

Transformasi Budaya Kerja ASN

Surat edaran ini menekankan pentingnya transformasi budaya kerja menuju sistem yang lebih fleksibel, adaptif, dan berbasis digital. Pemerintah menargetkan pelaksanaan tugas kedinasan ASN menjadi lebih efisien, responsif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan ini juga dikaitkan dengan upaya penghematan energi dan pengurangan dampak lingkungan melalui pengurangan mobilitas pegawai serta optimalisasi kerja berbasis teknologi.

Meskipun memberi fleksibilitas kerja, tetapi pemerintah menegaskan bahwa kualitas layanan publik tetap menjadi prioritas utama. Instansi diwajibkan memastikan layanan esensial tetap berjalan optimal dan dapat diakses masyarakat.

Beberapa layanan yang harus tetap tersedia antara lain pelayanan kesehatan; keamanan dan ketertiban; administrasi kependudukan serta layanan kebersihan dan layanan darurat lainnya.

Selain itu, instansi juga diminta memperhatikan akses layanan bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Pemerintah juga mengharuskan adanya transparansi kepada publik jika terjadi perubahan mekanisme pelayanan serta memastikan standar waktu dan kualitas layanan tetap terpenuhi.

Evaluasi Kinerja

Dalam lampirannya, surat edaran ini mengatur secara rinci langkah-langkah teknis pelaksanaan, termasuk optimalisasi sistem informasi untuk absensi dan pelaporan kinerja, pemanfaatan platform digital nasional untuk koordinasi kerja, pengawasan kinerja ASN secara berkala dan pembukaan kanal pengaduan dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat

Selain pengaturan pola kerja, pemerintah juga mendorong efisiensi penggunaan sumber daya melalui sejumlah kebijakan pendukung, antara lain pembatasan perjalanan dinas dan maksimalisasi rapat daring termasuk penggunaan kendaraan dinas maksimal 50% (kecuali operasional dan kendaraan listrik)

Tak hanya itu, beleid juga mengatur agar penggunaan sumber daya juga memaktumkan penghematan listrik, air, dan energi lainnya di kantor dan dorongan penggunaan transportasi umum bagi ASN. Langkah ini diharapkan dapat menekan biaya operasional pemerintah sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari pengawasan, setiap instansi diwajibkan menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini secara berkala. Laporan tersebut mencakup capaian kinerja organisasi, efisiensi energi, serta kualitas pelayanan publik.

Untuk instansi pusat, laporan disampaikan kepada Menteri PANRB, sementara pemerintah daerah juga wajib melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri. Tenggat pelaporan ditetapkan paling lambat tanggal 4 setiap bulan berikutnya.

Peran Daerah dan Tindak Lanjut

Khusus pemerintah daerah, pedoman teknis lebih lanjut akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri agar implementasi kebijakan tetap selaras dengan kondisi lokal.

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah berharap tercipta sistem kerja birokrasi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi hasil, sekaligus mampu menjawab tantangan transformasi digital dan dinamika kebutuhan pelayanan publik di era baru.

Jakarta: Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai diterapkan pada April 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi dan pengurangan mobilitas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2026 akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

"Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran (SE) dari MenpanRB dan SE Mendagri," kata Airlangga dalam konferensi pers yang digelar secara virtual di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 1 April 2026.

Selain ASN, pemerintah juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya akan dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

Sejumlah sektor dikecualikan dari WFH

Meski demikian, Airlangga merinci terdapat sejumlah sektor yang dikecualikan dari kebijakan WFH ini. Sektor tersebut meliputi sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Sekolah tetap tatap muka, kuliah menyesuaikan

Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar untuk jenjang dasar hingga menengah tetap dilakukan secara tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa pembatasan kegiatan. Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi, khususnya semester empat ke atas, pelaksanaannya bakal menyesuaikan kebijakan kementerian terkait.

"Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Lima hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olah raga terkait dengan prestasi maupun ekstrakulikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi, semester empat ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendiktisaintek," ujarnya.

Tekan mobilitas dan konsumsi BBM

Pemerintah juga mengombinasikan kebijakan WFH dengan pembatasan mobilitas lainnya. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen, kecuali untuk operasional penting dan kendaraan listrik. Sedangkan untuk perjalanan dinas, perjalanan luar negeri ditekan sampai 70 persen dan perjalanan dalam negeri ditekan sampai 50 persen.

"Khusus untuk (pemerintah) daerah, ini ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan belum mengambil keputusan final terkait pembukaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada tahun 2026. Hingga saat ini, proses perumusan masih berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan riil dan kemampuan anggaran negara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

“Belum, sedang kita, kita finalkan, kita rumuskan,” ujar Prasetyo saat ditanya mengenai kepastian pembukaan rekrutmen CASN tahun ini.

Dia menjelaskan, secara umum seluruh kementerian yang hadir dalam rapat telah menyampaikan kebutuhan pegawai. Namun, pemerintah belum dapat mengumumkan angka pasti karena masih harus menyusun prioritas secara bertahap.

“Kami belum bisa menyampaikan angka secara detail karena tadi diskusinya kemudian berkembang ya, bahwa mungkin ada prioritas-prioritas terlebih dahulu yang harus kita penuhi karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan juga kondisi kemampuan kita secara fiskal,” tuturnya.

Menurutnya, penentuan jumlah formasi tidak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara agar tetap terjaga keseimbangannya.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan bahwa kebutuhan pegawai di setiap kementerian dan lembaga memang ada. Untuk itu, pemerintah tengah melakukan pemetaan secara menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan gitu. Meskipun sebenarnya secara terpisah kita di pusat juga melakukan pemetaan terhadap seluruh ASN yang sudah existing gitu,” katanya.

Proses pemetaan tersebut mencakup evaluasi terhadap ASN yang sudah ada saat ini serta kebutuhan tambahan di berbagai sektor. Hasil dari sinkronisasi data inilah yang nantinya akan menjadi dasar penentuan jumlah formasi CASN.

Pemerintah menargetkan kebijakan rekrutmen ASN ke depan lebih tepat sasaran, efektif, serta mampu mendukung pelaksanaan program prioritas nasional secara optimal tanpa membebani fiskal negara.

“Jadi ini sedang dicari titik temunya nanti kalau bicaranya masalah jumlah,” tandas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan besaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.9/2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Aturan itu ditandatangani sejak 3 Maret 2026 itu mengatur batas besaran pemberian tunjangan kepada ASN yang dibedakan tergantung tingkatan jabatannya.

"Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," bunyi butir b bagian pertimbangan PP tersebut, dikutip Rabu (11/3/2026).

Adapun pada pasal 3, PP itu mengatur bahwa Aparatur Negara yang mendapatkan tunjangan dimaksud meliputi PNS dan calon PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Aparatur Negara juga termasuk Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPR, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pimpinan badan layanan umum (BLU) pusat dan daerah.

Kemudian, pimpinan lembaga penyiaran publik, pejabat yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat dengan pimpinan tinggi kementerian/lembaga, serta pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sementara itu, pasal 3 ayat (4) juga mengatur bahwa Pejabat Negara turut meliputi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan Menteri, kepala daerah serta pejabat negara lainnya.

Kemudian, pasal 14 mengatur bahwa THR paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya. Adapun pasal 15 mengatur gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat Juni 2026.

Besaran THR dan gaji ketiga belas:

1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural

- Ketua/Kepala/Sebutan lain Rp31.474.800
- Wakil Ketua/Wakil Kepala/Sebutan lain Rp29.665.400
- Sekretaris atau sebutan lain Rp28.104.300
- Anggota Rp28.104.300

2. Pegawai non-ASN pada lembaga nonstruktural dan pejabat yang hak keuangannya disetarakan

- Eselon I Rp28.446.200
- Eselon II Rp19.514.200
- Eselon III Rp13.842.300
- Eselon IV Rp10.612.900

3. Pegawai non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah termasuk lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru

- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.285.200
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.639.300
- Pendidikan SD/SMP/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp5.052.600
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp4.907.700
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.347.300
- Pendidikan SMA/D1/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp5.488.500
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5.966.100
- Pendidikan DII/DIII sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp6.524.200
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp6.591.000
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp7.160.500
- Pendidikan DIV/SI/sederajat masa kerja di atas 20 tahun Rp7.825.800
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja sampai 10 tahun Rp7.764.100
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp8.357.500
- Pendidikan S2/S3/sederajat masa kerja di atas 10 tahun Rp9.050.500.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan juga Polri yang telah disalurkan senilai Rp 11 triliun.

Bendahara negara itu mengatakan, perkembangan ini tertanggal 10 Maret 2025. “Per 10 Maret sudah Rp 11 triliun,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3).

Purbaya mengklaim, tak ada kendala dalam proses penyalurannya. Apabila THR belum cair, kata dia, kemungkinan kementerian/lembaganya belum mengajukan pada Kementerian Keuangan.

Pada 2026, pemerintah menggelontorkan Rp 55 triliun THR ASN, TNI, dan Polri. Nominal ini lebih besar dari tahun sebelumnya, yang mana berjumlah Rp 49 triliun.

Adapun, rincian perkembangan realisasi pembayaran THR ASN, TNI, dan Polri per 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, yakni sebagai berikut:

I. Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat

Jumlah realisasi THR yang telah dibayarkan pada 10 Maret 2026 (SP2d per tanggal 10 Maret 2026) adalah sebesar Rp 11.160,57 m untuk 2.076.377 pegawai/personi l, dengan rincian:

1) Pembayaran THR PNS sebesar Rp 6.116,07 miliar untuk 825.928 pegawai.

2) Pembayaran THR PPPK sebesar Rp 752,82 M untuk 295.054 pegawai.

3) Pembayaran THR Anggota POLRI sebesar Rp 1.837,52 miliar untuk 461.119 personil/pegawai.

4) Pembayaran THR Prajurit TNI sebesar Rp 2.233,49 miliar untuk 452.874 personil/pegawai.

5) Pembayaran THR PPNPN sebesar Rp 153,42 miliar untuk 39.486 pegawai.

6) Secara keseluruhan jumlah satker yang sudah membayarkan THR sebanyak 8.279 satker K/L

II. Pembayaran THR Pensiunan

Per 9 Maret 2026 Gaji Ketigabelas ?Pensiunan telah disalurkan sejumlah Rp 11.541,4 miliar untuk 3.618.884 pensiunan (94,63%).

- PT Taspen sebesar Rp Rp 10.099,6 miliar untuk 3.115.324 pensiunan (94,02%).

- PT Asabri sebesar Rp Rp 1.441,8 miliar untuk 503.560 pensiunan (99,13%).

III. ASN Daerah

Per 9 Maret 2026, THR bagi ASN Daerah terealisasi sebesar Rp 127,6 miliar untuk 16.848 Pegawai yang telah dilakukan oleh 3 Pemda dari 546 Pemda (0,54%).

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, akan diberikan dalam waktu dekat.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan proses pencairan THR bagi segenap ASN di lingkungan Pemkot Surabaya saat ini sedang berlangsung.

"THR ini lagi diproses ya. Jadi Insyaallah mungkin minggu ini, paling lambat minggu depan bisa cair sesuai dengan Peraturan Menteri ya. Jadi berapa kali, berapa kali, sudah ada aturannya," ucap Eri Cahyadi dikutip Senin (9/3/2026).

Seperti diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan ketentuan teknis mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN tahun 2026.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada 4 Maret 2026.

Regulasi ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13. Dalam aturan tersebut dijelaskan mekanisme pembayaran, sumber anggaran, hingga tata cara penyaluran kepada para penerima.

Dalam PMK 13/2026 dijelaskan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja pemerintah.

Regulasi tersebut juga menegaskan THR dan gaji ke-13 diberikan dalam bentuk uang dan disalurkan langsung kepada penerima.

Apabila pembayaran langsung tidak dapat dilakukan, penyaluran dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung oleh bendahara pengeluaran.

Selain itu, PMK 13/2026 ini juga mengatur tahapan administrasi pencairan agar proses penyaluran berjalan tertib dan akuntabel.

Perhitungan pembayaran dilakukan menggunakan aplikasi gaji berbasis web. Jika tidak memungkinkan, perhitungan dapat dilakukan menggunakan aplikasi gaji berbasis desktop.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yang kemudian diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Dokumen SPM-LS untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 juga dibuat terpisah dari dokumen pembayaran gaji bulanan.

Ketentuan ini turut mengatur pembayaran kekurangan atau susulan THR dan gaji ke-13 apabila masih terdapat hak penerima yang belum dibayarkan.

Tak hanya itu, Pemkot Surabaya juga berencana mengoordinasikan pemberian THR bagi segenap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, meskipun tidak diatur secara tersurat dalam regulasi.

"Insyaallah yang PPPK Paruh Waktu nanti kita juga koordinasikan, meskipun di aturannya tidak ada [pemberian THR] ya, tapi kami tetap akan memberikan itu, tapi nanti jumlahnya yang akan kita atur," pungkasnya.