Bisnis.com, PALEMBANG— Bank Sumsel Babel kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan mempertahankan predikat Platinum sebagai bank pembangunan daerah dengan layanan terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ajang 23rd Infobank Banking Customer Experience Awards 2026.

Penghargaan tersebut menegaskan konsistensi Bank Sumsel Babel dalam menjaga kualitas layanan di tengah percepatan transformasi industri perbankan dan perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital.

Dalam ajang yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group bersama Marketing Research Indonesia itu, Bank Sumsel Babel berhasil meraih enam penghargaan, termasuk predikat The Best Regional Bank in Service Excellence for 10 Consecutive Years (Platinum).

Selain penghargaan utama tersebut, Bank Sumsel Babel juga meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan, mulai dari layanan tatap muka (walk in channel), layanan digital, petugas keamanan, layanan pelanggan, hingga pembukaan rekening melalui aplikasi seluler.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel Muhamad Suryadi mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan kepada nasabah.

"Kami akan terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, memperkuat transformasi digital, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin mudah, cepat, aman, dan terpercaya bagi seluruh nasabah," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa strategi transformasi yang dijalankan perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara penguatan layanan konvensional dan pengembangan kanal digital.

“Prestasi ini juga menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel tidak hanya unggul dalam layanan di kantor cabang, tetapi juga mampu meningkatkan pengalaman nasabah melalui berbagai inovasi digital yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir,” tuturnya.

Sebagai bank pembangunan daerah, imbuh Suryadi, pihaknya menargetkan untuk terus memperkuat daya saing melalui transformasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan akses layanan keuangan yang inklusif.

Penghargaan yang diraih pada Infobank Banking Customer Experience Awards 2026 menjadi modal penting bagi Bank Sumsel Babel untuk menjaga kepercayaan nasabah sekaligus memperkuat posisinya di tengah persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif.

“Diharapkan (penghargaan) yang diraih ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh insan Bank Sumsel Babel dalam memberikan yang terbaik bagi nasabah dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) sepanjang 2023 sampai dengan 2026 telah menggelontorkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp7 triliun untuk pengembangan teknologi informasi.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

“Kalau IT, memang kita menggunakan capex dari multi years, dari 2023 sampai dengan 2026 itu sekitar Rp7 triliun, jadi selama 4 tahun itu,” ungkapnya, Rabu (1/7/2026).

Dia mengatakan, transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis seiring pesatnya digitalisasi industri keuangan dan pertumbuhan bisnis BSI. Transformasi ini juga akan menjadi langkah perseroan mencapai visi menjadi Top 5 Global Islamic bank serta aspirasi memiliki nasabah 40 juta tahun 2030.

Adapun, bank syariah terbesar di Indonesia ini telah merampungkan transformasi sistem IT sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Pada Mei 2026, Anggoro menuturkan bahwa BSI telah menyelesaikan migrasi core banking dari R10 ke R24, menjadikannya sebagai salah satu proyek teknologi terbesar BSI dengan melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi.

Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan OJK dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Transformasi tersebut meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses Close of Business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk. Saat ini availability all channell BSI 99,99% sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lancar.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10%. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” tuturnya.

Transformasi teknologi dan ekspansi bisnis berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 % secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, total aset BSI mencapai Rp444 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) melakukan inovasi dengan pengelolaan limbah produksi menjadi produk baru yang bernilai guna tinggi.

Hal tersebut ditunjukkan melalui partisipasi dalam ajang Sunda Karsa Fest: Karya Kreatif Jawa Barat (KKJ) 2026 yang digelar pada 26-28 Juni 2026 di Trans Convention Center, Bandung.

Kehadiran Peruri diwujudkan melalui booth sustainability program yang memamerkan ragam program keberlanjutan perusahaan.

Salah satu inovasi utama yang disorot Peruri dalam pameran ini adalah pengelolaan limbah kertas berharga (security waste) menjadi paving block berkualitas.

Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi menjelaskan, prosesnya terkelola secara ketat dan aman. Pertama-tama, limbah kertas dihancurkan dan dibakar melalui insinerator, kemudian abunya diolah dan dicampur dengan material lain hingga dicetak menjadi paving block.

"Langkah inovatif ini tidak hanya menjaga standar keamanan informasi tingkat tinggi milik perusahaan, tetapi juga menekan volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7/2026).

Tak hanya limbah kertas, Peruri juga memperkenalkan program Peruri WearCycle. Program ini merupakan inisiatif daur ulang seragam kerja lama yang sudah tidak terpakai menjadi berbagai produk baru yang bermanfaat.

Melalui inisiatif ini, perusahaan sukses mengurangi potensi limbah tekstil sekaligus membuka ruang kolaborasi yang produktif bersama para pelaku UMKM.

Adi bilang, partisipasi Peruri dalam Sunda Karsa Fest KKJ 2026 adalah wujud keberlanjutan bisa dicapai melalui langkah konkret. Mulai dari pengelolaan limbah produksi secara bijaksana, pemanfaatan kembali material, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Kami percaya, inovasi berkelanjutan tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat,” imbuh dia.

Melengkapi pameran tersebut, Adi bilang, Peruri juga mensosialisasikan serangkaian inisiatif hijau lainnya. Program tersebut meliputi pelestarian biodiversitas, efisiensi energi melalui penggunaan lampu LED, operasional kendaraan listrik, pemanfaatan energi terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, hingga optimalisasi aset berbasis konsep ramah lingkungan.

Melalui partisipasi ini, Peruri menunjukkan upayanya dalam menjalankan praktik bisnis yang selaras dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Ke depan, kehadiran Peruri di Sunda Karsa Fest KKJ 2026 diharapkan dapat mengedukasi dan menginspirasi publik mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab demi ekosistem industri yang lebih berkelanjutan.

Sebagai informasi, keikutsertaan Peruri ini sejalan dengan visi Sunda Karsa Fest KKJ 2026.

Sebagai agenda tahunan yang bertujuan memperluas ekonomi syariah sekaligus memperkuat peran Jawa Barat dalam kemajuan ekonomi nasional, tahun ini pameran tersebut mengusung tema “Resilien, Stabil, Berkelanjutan: Memelihara Ekosistem Ekonomi Budaya Digital dan Keseimbangan Ekologi menuju Jabar Istimewa”.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dinilai berpotensi meningkatkan kualitas pendapatan dalam jangka panjang seiring dengan upaya transformasi bisnis melalui hilirisasi.

Dalam riset BRI Danareksa Sekuritas, dikutip Rabu (1/7/2026), pada kuartal I/2026 fasilitas smelter dan Precious Metal Refinery (PMR) milik AMMN telah menghasilkan sekitar 27,7 ribu ton katoda tembaga dan 66,2 ribu ons emas murni.

Menurut BRI Danareksa, AMMN kini bertransformasi dari perusahaan yang selama ini menjual konsentrat menjadi produsen logam terintegrasi yang menghasilkan produk akhir berupa katoda tembaga dan emas murni sesuai standar internasional.

Analis dari BRI Danareksa Sekuritas, Andhika Audrey Eko Nugroho, menilai perubahan ini memberikan nilai tambah lebih tinggi sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis terhadap dinamika industri pertambangan global.

"Mulai kuartal II/2026, setelah berakhirnya izin ekspor konsentrat pada April 2026, kinerja AMMN diperkirakan akan berasal dari penjualan katoda tembaga dan emas murni," seperti dikutip dalam riset.

BRI Danareksa juga menyoroti proyek fasilitas pengolahan baru yang saat ini memasuki tahap akhir pembangunan. Fasilitas tersebut dijadwalkan mulai menerima bijih pertama pada paruh kedua tahun ini dan akan meningkatkan kapasitas pengolahan dari sekitar 40 juta ton per tahun menjadi sekitar 85 juta ton per tahun.

Peningkatan kapasitas tersebut diperkirakan bisa mendukung pertumbuhan volume produksi dalam beberapa tahun mendatang, baik untuk menopang operasi Batu Hijau maupun pengembangan proyek Elang sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

Secara jangka menengah, lanjutnya, produksi katoda tembaga diproyeksikan terus meningkat seiring kenaikan utilisasi smelter, sementara produksi emas murni juga diperkirakan tumbuh signifikan seiring optimalisasi PMR.

BRI Danareksa menilai AMMN berada pada awal siklus pertumbuhan baru, ditopang oleh peningkatan produksi Tambang Batu Hijau Fase 8 serta kontribusi bisnis hilirisasi yang mulai menghasilkan produk logam bernilai tambah lebih tinggi.

Andhika menilai masa transisi operasional yang terjadi sepanjang 2025 mulai berakhir dan membuka peluang pertumbuhan kinerja yang lebih kuat mulai tahun ini.

“AMMN memasuki siklus pertumbuhan laba yang signifikan pada 2026 setelah melewati masa transisi pengembangan Fase 8 Batu Hijau,” tulis BRI Danareksa dalam risetnya.

Indikasi pemulihan tersebut terlihat pada kuartal I/2026 ketika volume bijih segar yang ditambang meningkat menjadi 38 juta ton, dibandingkan sekitar 1 juta ton pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut mendorong produksi konsentrat mencapai 167,8 ribu metrik ton kering (dry metric tonnes - dmt), meningkat 110% secara tahunan. Produksi tersebut mengandung sekitar 101 juta pon tembaga dan 136 ribu ons emas.

Pemulihan produksi Batu Hijau diperkirakan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan kinerja AMMN sepanjang 2026. BRI Danareksa memperkirakan pendapatan perseroan mencapai sekitar US$4 miliar pada tahun ini, meningkat 117% dibandingkan tahun sebelumnya. EBITDA diproyeksikan tumbuh 97% menjadi sekitar US$2 miliar.

BRI Danareksa Sekuritas memberikan rekomendasi ‘Buy’ untuk saham AMMN dan target harga Rp6.000 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi serta 24 golongan pelanggan bersubsidi.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi, Selasa (1/7/2026).

Penetapan tarif listrik tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan parameter ekonomi makro, yakni kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Bahlil menjelaskan, parameter ekonomi makro untuk penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026. Nilai kurs tercatat sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, ICP sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi 0,21 persen, dan HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara.

Menurut dia, berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut sebenarnya berpotensi menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif demi menjaga konsumsi masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga mempertahankan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi. Kelompok tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara bijak dan efisien guna mendukung ketahanan serta kemandirian energi nasional. Di sisi lain, PT PLN (Persero) diminta terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional.

Adapun tarif listrik pelanggan bersubsidi yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 yakni rumah tangga 450 VA sebesar Rp415 per kWh, 900 VA subsidi Rp605 per kWh, dan 900 VA rumah tangga mampu Rp1.352 per kWh.

Sementara itu, tarif pelanggan rumah tangga nonsubsidi untuk daya 1.300 VA dan 2.200 VA ditetapkan sebesar Rp1.444,70 per kWh. Adapun pelanggan rumah tangga daya 3.500 VA ke atas dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh.

Untuk pelanggan bisnis dan pemerintah, tarif golongan B-2/TR dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA sebesar Rp1.444,70 per kWh. Sementara golongan P-1/TR untuk kantor pemerintah dan P-3/TR untuk penerangan jalan umum dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh.

Bisnis, JAKARTA — Pada Sabtu, 16 Mei 2026, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) akhirnya dapat bernafas dengan lebih lega, setelah sukses mengganti core banking atau sistem inti perbankannya menjadi lebih modern. BSI kini siap untuk mengejar posisi 5 besar bank syariah terbesar dunia.

BSI melewati proses ‘transplantasi jantung’, demikian istilah yang digunakan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, untuk menjelaskan proses pergantian core banking yang sudah tidak lagi cukup untuk melayani nasabah yang kini telah mencapai lebih dari 23 juta nasabah.

Bagaimana tidak? Sistem lama yang dimiliki perseroan adalah warisan peninggalan sejak 2010 yang tidak lagi ideal untuk kebutuhan aktual sistem perbankan masa kini yang sangat terdigitalisasi. Namun, mengganti core banking adalah keputusan paling berisiko bagi bank.

Migrasi core banking bukan sekadar mengganti aplikasi. Di BSI, sistem itu terhubung dengan lebih dari 90 aplikasi lain, mulai dari Byond by BSI, ATM, payroll, cash management, hingga berbagai kanal transaksi nasabah.

Jika salah satu sistem digital bermasalah, layanan lain masih dapat menopang operasional. Core banking berbeda. Ini ibarat jantung lama dicopot dan diganti dengan yang baru. Dalam hal ini, tidak saja ‘sang dokter’ atau tim teknologi yang harus siap, tetapi juga mental BSI sebagai ‘pasien’ pun harus lebih siap.

Di sisi lain, tiga tahun sebelumnya, BSI sempat mengalami gangguan sistem besar dan menjadi sorotan publik. Sebagai bank syariah terbesar nasional, BSI menanggung beban sebagai wajah keuangan syariah. Kejadian traumatis serupa tidak boleh terulang, atau reputasi perbankan syariah makin redup.

Artinya, ‘transplantasi jantung’ ini adalah pertaruhan besar bagi BSI.

Namun, BSI berhasil melewati proses menegangkan itu dengan baik. Proses transisi berjalan mulus. Sistem telah berganti. Kini BSI siap menampung lebih banyak transaksi. Bahkan, kapasitas terpakai BSI kini hanya 10%. Ada potensi kapasitas besar yang siap dioptimalkan di tahun-tahun mendatang.

HATI-HATI

Anggoro menjelaskan bahwa BSI memutuskan untuk ekstra hati-hati dalam langkah migrasi ini. Apalagi, pengalaman buruk tiga tahun sebelumnya masih membekas. Untuk itu, perseroan mengambil langkah-langkah pembenahan kecil terlebih dahulu.

“Small wins build confidence. Kemenangan-kemenangan kecil itu bikin pede. Kalau langsung lompat ke game yang besar, sementara kita punya pengalaman masalah sebelumnya, kita sudah enggak pede duluan,” ujar Anggoro kepada Bisnis, Senin (29/6).

Contohnya, tiap akhir bulan, di periode gajian, kerap identik dengan perlambatan transaksi karena keterbatasan sistem inti. Core banking versi lama ini memang hanya dirancang untuk menampung sekitar 5 juta nasabah.

Bagi Anggoro, menghilangkan gangguan kecil ini lebih penting ketimbang buru-buru melakukan transformasi besar. Satu demi satu masalah rutin itu dipangkas. Koordinasi antarunit diperbaiki. Kepercayaan diri insan BSI pun perlahan tumbuh. Di saat yang sama, tim teknologi menyiapkan operasi yang jauh lebih rumit.

Setelah pembenahan minor di sana-sini, barulah BSI memutuskan untuk mengambil langkah besar migrasi core banking. Alhasil, proses migrasi yang semula ditargetkan selesai pada akhir 2025 akhirnya bergeser. April 2026 sempat menjadi pilihan berikutnya. Namun, momentum Lebaran membuat keputusan kembali berubah. Anggoro menolak memaksakan jadwal ketika tim sudah kelelahan.

“Kalau tubuhnya enggak siap, operasi sehebat apa pun dokternya pasti ngedrop. Kita istirahatkan sebulan, latihan lagi,” ujarnya. Hingga akhirnya, sistem itu siap dan resmi meluncur pada pertengahan Mei 2026.

Bagi Anggoro, kesiapan manusia sama pentingnya dengan kesiapan teknologi.

Itulah sebabnya lebih dari 1.500 pegawai terlibat dalam setiap simulasi besar yang berlangsung hingga dini hari. Ketika sistem mulai dinyalakan pada pagi hari, ribuan pegawai cabang ikut menguji tampilan, alur transaksi, hingga detail kecil seperti ukuran huruf di layar.

Prinsipnya sederhana. “No involvement, no commitment,” kata Anggoro. Jika pegawai tidak ikut menguji, mereka tidak akan merasa memiliki sistem baru itu. Maka keterlibatan menjadi syarat mutlak.

SEVP IT Development & Operations BSI Saut Parulian Saragih menjelaskan bahwa migrasi yang dilakukan BSI dirancang dengan beberapa skenario untuk memastikan seluruh proses berjalan aman dan minim risiko. Ada skenario jika proses berjalan mulus. Ada skenario jika sebagian layanan mengalami gangguan. Ada pula skenario terburuk.

“Kalau proses migrasinya tidak berjalan lancar, kita rollback ke versi lama. Kalau setelah go-live ada apa-apa, business continuity plan juga sudah disiapkan dan dicoba,” ujarnya.

BSI telah menghitung tambahan waktu penghentian layanan, proses pemulihan, hingga kemungkinan pengulangan migrasi tiga bulan berikutnya apabila seluruh operasi harus dibatalkan. Seluruh skenario tersebut disampaikan kepada regulator.

Bahkan, otoritas memperoleh akses terhadap dashboard pemantauan secara langsung melalui perangkat masing-masing saat proses 'transplantasi' berlangsung. Mereka dapat mengikuti perkembangan migrasi dari menit ke menit.

Ketika proses sempat tertahan sekitar 45 menit akibat konfigurasi tertentu pada dini hari, semua pihak mengetahui situasinya secara real time. Setelah hambatan itu teratasi, proses kembali melaju sesuai jadwal.

Bagi BSI, transparansi ini menjadi bagian dari strategi membangun kepercayaan. Sebelum masyarakat mengetahui agenda besar itu, BSI lebih dahulu menjelaskan rencana migrasi kepada OJK, pemegang saham, kementerian, nasabah korporasi, hingga para pemimpin daerah di Aceh.

Aceh penting bagi BSI, sebab mayoritas layanan keuangan di provinsi tersebut bergantung pada ekosistem BSI.

EKSPANSI KINERJA

Saut menjelaskan bahwa pembaruan sistem core banking ini sejatinya bukan sekadar penambahan kapasitas biasa, melainkan adopsi kemampuan baru yang memungkinkan kapasitas BSI untuk terus berkembang sesuai kebutuhan di masa mendatang.

Sistem lama memiliki keterbatasan arsitektur yang membuat ekspansi kapasitas semakin sulit dilakukan. Sementara itu, platform baru memungkinkan pertumbuhan yang jauh lebih fleksibel.

“Kalau yang lama, ditambah server berapa pun tidak bisa berkembang. Yang baru ini bisa terus mengembang sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Kapasitas potensial yang makin besar ini pun memperluas peluang BSI untuk kian mengerek kinerjanya di masa mendatang, melanjutkan pertumbuhan yang sudah terjadi selama ini.

Sebagai informasi, BSI melaporkan pertumbuhan nasabah dan kinerja yang konsisten beberapa tahun belakangan.

Sebelum merger, total nasabah tiga bank syariah cikal bakal BSI adalah sekitar 14,41 juta. Kini, per kuartal I/2026, jumlahnya sudah 23,67 juta, tumbuh 64,26%. BSI menargetkan akan mampu memiliki nasabah sebanyak 40 juta pada 2030 mendatang.

Pada tahun ini, kinerja keuangan perseroan tumbuh cukup baik di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Per Mei 2026, pembiayaan BSI meningkat 14,6% year-on-year (YoY) menjadi Rp335 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 16,74% YoY menjadi Rp372 triliun.

Komposisi DPK perseroan pun ditopang oleh dana murah atau current account saving account (CASA) sebesar Rp235 triliun, setara dengan 63% dari total DPK. CASA ini tumbuh pesat 20,53% YoY.

Alhasil, perseroan berhasil mengerek pendapatan margin dan bagi hasil sebesar 3,70% YoY menjadi Rp11,5 triliun. Sementara itu, fee based income bahkan tumbuh 24,84% YoY menjadi Rp3,43 triliun. Di sisi lain, biaya CKPN turun 19,42% YoY menjadi Rp974 miliar.

Dengan demikian, BSI membukukan laba bersih sebesar Rp3,39 triliun per Mei 2026, tumbuh 16,73% YoY.

Capaian yang positif ini menegaskan kemampuan perseroan untuk makin relevan dan mengoptimalkan layanan keuangan syariah nasional. Dengan sistem core banking yang lebih mumpuni, BSI dapat lebih percaya diri untuk meningkatkan daya saingnya di masa mendatang.

Kini, setelah ‘jantung’ barunya berdetak stabil, BSI dapat memusatkan perhatian pada agenda besar berikutnya, yakni memperbesar peran Indonesia di peta industri keuangan syariah global.

JAKARTA - Universitas Nasional (Unas) resmi mengusulkan budayawan dan sastrawan besar Indonesia Sutan Takdir Alisjahbana (STA) sebagai calon penerima Gelar Pahlawan Nasional tahun 2026. STA dianggap layak mendapatkan gelar tersebut karena kontribusinya terhadap pengembangan Bahasa Indonesia, Pendidikan, dan Budaya Indonesia.

Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Unas Nana Yuliana mengatakan, dokumen pengusulan STA sebagai Pahlawan Nasional akan disampaikan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2D) melalui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (1/7/2026).

“Pengusulan ini besok akan kami sampaikan ke tim TP2 daerah melalui Pemerintah DKI Jakarta. Kemudian nanti akan direview dan diverifikasi, lalu dari tim daerah disampaikan kepada pusat di Kemensos, kemudian ke Dewan Gelar Kementerian Kebudayaan. Baru nanti ke Presiden. Mudah-mudahan November ini STA bisa masuk dalam salah satu calon penerima Gelar Pahlawan Nasional,” ujar Nana, Selasa (30/6/2026).

Untuk mendukung usulan tersebut, Unas hari ini menggelar Seminar Nasional bertema “Menelaah Jejak Kepahlawanan Sutan Takdir Alisjahbana (STA): Kontribusi Bagi Sastra, Bahasa, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia” di kampus Unas, Jakarta.

Seminar nasional dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Direktur Jenderal Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan, serta sejumlah tokoh sastra dan budaya Indonesia.

Nana yang juga Ketua Panitia mengungkapkan seminar ini semula direncanakan berlangsung pada 16 Juli, namun dimajukan menjadi hari ini karena seluruh dokumen dan perangkat pendukung pengusulan STA harus diserahkan paling lambat pada 2 Juli 2026.

STA adalah tokoh yang telah banyak berkontribusi dan memodernisasi bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi bahasa nasional dan sebagai pemersatu bahasa Indonesia. “STA adalah yang pertama kali menulis tata Bahasa Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan memperkenalkan hukum MD (Menerangkan dan Diterangkan) dan DM (Diterangkan dan Menerangkan), sehingga Bahasa Indonesia memiliki struktur logis,” ungkapnya.

"Karya STA dalam bidang sastra, dalam bidang novel, saya kira tidak perlu saya sebutkan satu per satu, karena kita semua sudah menilai siapa STA dengan karya-karyanya," tambahnya.

Menurut Nana, pemikiran STA masih sangat relevan untuk menjawab tantangan kebudayaan Indonesia di tengah persaingan global menuju Indonesia Emas 2045 yang menekankan pembangunan manusia berkarakter.

Selain dikenal sebagai sastrawan dan budayawan, STA juga dinilai berjasa dalam dunia pendidikan. Pada masa pendudukan Belanda, STA aktif mendorong masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi hingga kemudian mendirikan yayasan yang memajukan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menjadi cikal bakal lahirnya Unas.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyambut baik usulan Unas. STA merupakan sosok yang berjasa besar dalam pembangunan bangsa meskipun tidak terlibat langsung dalam perjuangan fisik.

“Tentu kita menyambut baik. Ini sekaligus menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa pahlawan itu bukan hanya yang ikut bertempur di medan perang, tetapi juga ada yang bekerja di belakang panggung seperti Pak Sutan Takdir Alisjahbana,” ujar Saifullah Yusuf yang juga merupakan alumni Unas.

"Maksud saya di belakang panggung itu, beliau tidak mungkin menjadi perhatian ketika kita mengusulkan calon-calon pahlawan pada waktu itu. Tapi ini ada hal yang baru yang memang dibuka kesempatan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk kita bisa mengusulkan tokoh-tokoh yang mungkin selama ini belum menjadi perhatian bersama kita seperti STA," lanjutnya.

Saifullah Yusuf mengaku masih merasakan langsung kepemimpinan STA saat dirinya kuliah di kampus tersebut pada 1985. “Waktu saya kuliah beliau masih menjadi rektor. STA memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk berekspresi. Tidak ada penekanan ataupun pembatasan. Organisasi dan kegiatan mahasiswa tumbuh dengan baik sehingga Universitas Nasional menjadi pusat diskusi para aktivis dari berbagai kampus,” ujarnya.

Terkait gelar Pahlawan Nasional untuk STA, Gus Ipul mengatakan usulan saat ini masih dalam tahap awal dan akan terus dikawal hingga masuk ke Dewan Gelar yang dipimpin Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) selama triwulan III atau periode Juli-September tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik triwulan III 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Akan tetapi, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan bahan bakar biodesel B50 untuk angkutan penyeberangan. Sebab penggunaan bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu operasional kapal.

Meski demikian di sisi lain, Gapasdap mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar impor.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, karakter operasional kapal berbeda dengan moda transportasi lainnya. "Kapal penyeberangan membawa penumpang, dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, dan membutuhkan kehandalan mesin secara terus-menerus," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rakhmatika menjelaskan, dalam kerangka regulasi internasional, IMO menempatkan campuran biofuel dengan kandungan lebih dari 30 persen dalam rezim persyaratan yang lebih ketat. MEPC.1/Circ.795/Rev.9 menyatakan campuran biofuel atau synthetic fuel tidak lebih dari 30% mengikuti Regulation 18.3.1 Marpol Annex VI.

Sedangkan campuran lebih dari 30% harus memenuhi Regulation 18.3.2 Marpol Annex VI untuk mesin diesel kapal, bahan bakar tersebut dapat digunakan sepanjang tidak mengubah komponen kritis NOx atau pengaturan operasi di luar approved technical file mesin. "Apabila tidak tercakup dalam kondisi tersebut, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan mesin melampaui batas emisi NOx yang berlaku," paparnya.

Rakhmatika juga memaparkan sejumlah studi ITS yang telah memberikan catatan penting. Rakhmatika menjelaskan, penelitian Himmawan Aan Listyanto mengenai performa biodiesel B50–B100 pada mesin diesel berbasis simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi full load, B50 mengalami penurunan daya sebesar 6,38% dibanding HSD, sementara nilai specific fuel oil consumption atau SFOC B50 naik 6,8% dibanding HSD pada kondisi full load dan rpm maksimal.

Lihat video: Cuaca Buruk, Penyeberangan Merak Ditutup



"Temuan ini menunjukkan adanya potensi penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," tandas pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Kajian ITS lainnya juga mencatat biodiesel masih memiliki beberapa kelemahan teknis, antara lain densitas yang lebih tinggi, nilai kalor yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi emisi NOx yang lebih tinggi. "Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," ucapnya.

Rakhmatika menyebut dari sisi aspek penyimpanan juga perlu mendapat perhatian. "Penelitian ITS menyebutkan bahwa biodiesel rentan mengalami degradasi seiring lamanya penyimpanan, antara lain melalui hidrolisis, oksidasi, penguraian termal, dan kontaminasi bakteri," sambungnya.

Pada pengujian tersebut, B50 murni mengalami kenaikan bilangan asam sebesar 29,61% dan peningkatan koloni bakteri sebesar 2.900% selama periode penyimpanan enam minggu. Dalam operasi kapal, bahan bakar berada dalam tangki, settling tank, service tank, pipa, separator, dan filter, sehingga terkait dengan masalah penyimpanan tersebut, maka adanya air, bakteri, sludge, serta stabilitas bahan bakar menjadi sangat berpengaruh.

Sedangkan dari perspektif keselamatan pelayaran, FAME sebagai bahan pencampur HSD, memiliki sifat pelarut yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya sludge dan kebutuhan pembersihan bahan bakar lebih sering, terutama pada awal penggunaan ketika kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar dapat terdispersi kembali sehingga ada beban tambahan pada separator dan risiko filter clogging.

Akibatnya, kapal perlu menyiapkan suku cadang yang cukup serta pemantauan lebih ketat oleh awak kapal. "Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ucapnya.

Jika pada kendaraan darat, gangguan seperti ini mungkin dapat ditangani dengan berhenti di tepi jalan. Namun pada kapal, kehilangan daya dorong berarti kehilangan kemampuan olah gerak. Dalam kondisi arus kuat, alur sempit, kepadatan lalu lintas, atau saat mendekati dermaga, kapal yang kehilangan tenaga dapat terdorong arus, berisiko tubrukan, kandas, atau mengalami unstability yang dapat menyebabkan kapal terbalik. "Konsekuensi akhirnya adalah biaya operasional," ucapnya.

Penerapan B50 pada kapal penyeberangan dikatakan Rakhmatika berpotensi menambah biaya melalui konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih sering, pembersihan tangki, penyesuaian separator, kebutuhan aditif, penyediaan suku cadang tambahan, serta potensi peningkatan frekuensi perawatan.

"Biaya-biaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan, karena operator kapal tetap wajib menjaga keandalan mesin dan keselamatan pelayanan," katanya.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin memberatkan pengusaha angkutan pelayaran, karena tarif angkutan penyeberangan saat ini tertinggal dari perhitungan biaya pokok. Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya. "Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Rakhmatika menegaskan, apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar.

“Gapasdap mengharapkan pemerintah segera memberikan perhatian terhadap usulan penyesuaian tarif angkutan, agar layanan angkutan penyeberangan terutama dari aspek keselamatan dan kenyamanan dapat berjalan sesuai dengan standardisasi berdasarkan UU 17 Tahun 2008,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsultan pengelola properti Inner City Management (ICM), anak usaha Agung Podomoro Group, mengelola sekitar 10,25 juta liter air limbah domestik setiap hari melalui Sistem Pengolahan Limbah Cair Domestik (Sewage Treatment Plant/STP) yang diterapkan di lebih dari 35 site apartemen yang dikelolanya di seluruh Indonesia.

Chief Executive Officer Inner City Management, Krisdiarto Adi Pranoto mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat praktik pengelolaan properti yang berkelanjutan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang berlaku.

Dia mengatakan pengelolaan air limbah merupakan aspek penting dalam menciptakan kawasan hunian yang ramah lingkungan. Menurut dia, setiap pengelola properti memiliki tanggung jawab untuk memastikan aktivitas operasional tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

“Kami memastikan seluruh site yang kami kelola memiliki sistem pengolahan limbah yang mampu memenuhi standar lingkungan sesuai peraturan yang berlaku sekaligus mendukung operasional properti yang lebih berkelanjutan,” ujar Krisdiarto dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan, penerapan sistem tersebut juga sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik yang mengatur kualitas air limbah sebelum dibuang maupun dimanfaatkan kembali.

Krisdiarto mengungkapkan, saat ini ICM mengolah sekitar 10.258 meter kubik atau setara 10,25 juta liter air limbah per hari. Volume tersebut setara dengan sekitar 82 persen dari total penggunaan air bersih di seluruh site kelolaan yang mencapai 12,5 juta liter per hari.

“Melalui sistem tersebut, ICM saat ini mengolah sekitar 10.258 meter kubik atau setara dengan 10,25 juta liter air limbah setiap hari atau sekitar 82 persen dari total penggunaan air bersih sebesar 12,5 juta liter per hari," ujarnya.

"Dengan demikian limbah cair yang dihasilkan dapat memenuhi baku mutu lingkungan sebelum dimanfaatkan kembali maupun dialirkan ke badan air sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjut Krisdiarto.

Dia menegaskan, air hasil pengolahan tidak langsung dibuang, melainkan dimanfaatkan kembali untuk berbagai kebutuhan non-konsumsi, seperti penyiraman area hijau dan kebutuhan operasional kawasan lainnya.

Pemanfaatan ulang tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan air bersih sekaligus mendukung konservasi sumber daya air.

Menurut Krisdiarto, pengoperasian STP tidak hanya bertujuan memenuhi regulasi, tetapi juga menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan berkelanjutan bagi penghuni maupun masyarakat di sekitar kawasan.

“Air hasil pengolahan kami manfaatkan kembali untuk berbagai kebutuhan non-konsumsi seperti penyiraman area hijau," kata dia.

"Dengan cara ini, penggunaan air bersih dapat ditekan sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan kembali sumber daya yang tersedia,” tambahnya.

Ia menambahkan, pengelolaan limbah cair melalui STP juga menjadi bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang terus diperkuat perusahaan dalam pengelolaan kawasan hunian.

“Pengoperasian STP juga menjadi bukti implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) yang menjadi salah satu fokus ICM dalam menghadirkan hunian yang berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tutur Krisdiarto.

Saat ini, ICM mengelola lebih dari 35 site apartemen di berbagai daerah di Indonesia. Selain apartemen, perusahaan juga menjadi konsultan pengelola untuk sejumlah kawasan rumah tapak dan trade mall.

Beberapa apartemen di Jakarta yang telah menerapkan sistem pengolahan limbah tersebut antara lain Kalibata City, Gading Nias Residences, dan CBD Pluit. Sementara itu, di luar Pulau Jawa, Apartemen Podomoro City Deli Medan juga telah mengoperasikan STP dengan kapasitas pengolahan mencapai 493.000 liter per hari.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai hibah lahan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk kepada negara untuk program 3 Juta Rumah merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha.

Purbaya menyampaikan apresiasinya kepada Grup Lippo atas hibah tanah seluas 30 hektare tersebut.

“Komitmen ini merupakan wujud nyata sinergi dan semangat gotong royong antara dunia usaha dan pemerintah dalam membangun negeri,” kata Purbaya, dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6).

Purbaya mengatakan program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen seluruh pihak dalam mendukung salah satu agenda prioritas Asta Cita Presiden, yaitu program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah,” kata dia.

Aset yang dihibahkan tersebut rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya memastikan pemerintah akan bergerak cepat menyelesaikan tahapan yang diperlukan, agar hasil hibah tersebut segera ditindaklanjuti. “Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat, negara, pasti akan kami percepat,” kata Purbaya.

Dampak Besar Pembangunan Perumahan

PT Lippo Cikarang Tbk resmi menandatangi komitmen hibah lahan Meikarta kepada negara, untuk mendukung program 3 Juta Rumah melalui pembangunan rumah susun (rusun) subsidi pada Senin (29/6).

Founder Lippo Group Mochtar Riady mengatakan hibah lahan itu merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan hunian.

“Oleh karena itulah saya merasa kita bisa ikut menyumbang sesuatu untuk mengatasi suatu masalah kemiskinan di Indonesia ini,” kata Mochtar.

Mochtar menilai pembangunan perumahan memiliki dampak luas terhadap perekonomian karena melibatkan berbagai sektor industri.

“Pembangunan perumahan ini menyangkut 174 macam industri. Pembangunan perumahan bukan industri tunggal, tapi menyangkut atau membangkitkan 174 macam industri lainnya,” ujarnya.

Ia berharap pembangunan rusun di Meikarta dapat menjadi contoh kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung program perumahan.

Lahan dengan luas sekitar 30 hektare itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan rusun subsidi. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, persoalan backlog (kebutuhan yang belum bisa dipenuhi) kepemilikan rumah masih menjadi tantangan utama penyediaan hunian nasional.

“Secara nasional, kepemilikan rumah yang backlog itu 9,4 juta unit. Susenas 2025, itu data yang kita pakai,” ujar Maruarar dalam acara Penandatangan Komitmen Hibah Lippo Cikarang Tbk, di Jakarta, Senin (29/6).

Penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, menghadapi keterbatasan lahan. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan hunian vertikal sebagai solusi agar pemanfaatan lahan lebih efisien.

“Permasalahan penyediaan perumahan, terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu, penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal,” katanya.

Program 3 Juta Rumah membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang, masyarakat, hingga pelaku usaha. Menurutnya, hibah lahan dari Lippo Cikarang menjadi contoh kolaborasi antara sektor swasta dan negara.

Status Lahan sudah Clean and Clear

Lahan Meikarta yang diberikan kepada negara telah melalui proses pengawasan dan koordinasi dengan sejumlah lembaga. Pemerintah memastikan aspek tata kelola dan legalitas lahan berjalan sesuai aturan.

“Lahan yang ada di Meikarta dalam proses diberikan kepada negara dan tata kelolanya diawasi oleh Kejaksaan Agung. Dikonsultasikan juga kepada KPK,” kata Maruarar.

Ia mengungkapkan, empat bulan lalu pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan memastikan status tanah tersebut telah clear and clean sehingga proses hibah dapat dilanjutkan. Maruarar mengatakan desain rusun yang disiapkan akan menyesuaikan kebutuhan masyarakat, mulai dari tipe satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar.

Pemerintah juga mendorong adanya unit dengan ukuran lebih besar agar lebih layak bagi keluarga.

“Kita menggunakan juga satu model yang 45 meter. Jadi saran Bapak yang 45 meter sudah menjadi bagian model,” katanya.

Ia berharap pembangunan rusun subsidi di kawasan tersebut dapat segera berjalan sehingga masyarakat bisa mulai melakukan akad dan memesan hunian pada tahun ini.

“Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pengalaman terbaik bagi nasabah sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selaras dengan komitmen Danantara "Melayani Sepenuh Hati", komitmen tersebut diinternalisasikan kepada seluruh Mandirian melalui sosialisasi Bank Mandiri CX100 di Nawasena Mandiri University, Jakarta, Senin (29/6), yang diikuti lebih dari 3.200 pegawai secara hybrid dari seluruh Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Senior Director Chief Marketing Officer (CMO) PT Danantara Asset Management Dendi T. Danianto, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, dan Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama. Sosialisasi ini menjadi forum strategis untuk menginternalisasi Danantara CX100, program pengukuran kualitas layanan BUMN dari perspektif pelanggan yang mencakup tiga dimensi, mulai dari Ease (Kemudahan), Effectiveness (Keandalan), dan Emotion (Kenyamanan dan Rasa Aman).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan menilai, sebagai mitra strategis pemerintah dalam ekosistem Danantara, bank berkode emiten BMRI ini menempatkan kualitas layanan sebagai ujung tombak penguatan kepercayaan publik. Ketiga dimensi Danantara CX100 menjadi fondasi penguatan ekosistem layanan terintegrasi Bank Mandiri, sekaligus menegaskan komitmen bank sebagai BUMN yang berperan aktif dalam meningkatkan standar layanan keuangan nasional.

Melalui Danantara CX100, Bank Mandiri mengarahkan seluruh inisiatif layanan menuju konsep service yang me-Menangkan, dengan tiga sasaran utama, antara lain pengurangan keluhan nasabah, persepsi publik yang positif, serta customer loyalty yang unggul di industri perbankan nasional. Ketiganya menjadi tolok ukur keberhasilan Bank Mandiri dalam mewujudkan posisinya sebagai best service provider di industri keuangan Indonesia.

“Langkah ini selaras dengan visi Danantara dalam mendukung akselerasi yang bertumbuh secara berkelanjutan di seluruh lini layanan BUMN serta menciptakan service yang me-Menangkan,” ungkap Henry di Jakarta, Senin (29/6).

Sementara itu, Direktur Operations Bank Mandiri Timothy Utama menyampaikan, service yang me-Menangkan merupakan representasi nyata dari komitmen Bank Mandiri dalam menghadirkan layanan yang personal, terintegrasi, dan proaktif. Menurutnya, pendekatan tersebut lahir dari perubahan ekspektasi nasabah yang kini menempatkan kualitas layanan sebagai faktor utama dalam membangun kepercayaan sekaligus loyalitas jangka panjang.

"Melalui semangat ini, kami memastikan setiap titik interaksi operasional dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan, melampaui ekspektasi, memberikan pengalaman terbaik, sekaligus menghadirkan delight bagi setiap nasabah," ujar Timothy.

Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan proses layanan yang semakin inovatif dan berpusat pada pengalaman nasabah di seluruh kanal.

Sebagai wujud nyata peningkatan kualitas layanan, Bank Mandiri menghadirkan inovasi penanganan serta solusi kebutuhan nasabah terintegrasi melalui Livin' Call dan Livin' Care. Kehadiran fasilitas panggilan bebas pulsa yang didukung teknologi kecerdasan buatan (AI) tersebut dihadirkan untuk mempercepat proses penyelesaian kebutuhan nasabah secara lebih efektif dan memberikan personalized experience.

Di sisi lain, peningkatan kapabilitas operasional juga dilakukan pada jaringan kantor cabang melalui penyederhanaan alur layanan dengan memisahkan fungsi pelayanan dan penjualan guna memangkas waktu antrean. Keandalan jaringan ATM dan CRM pun terus diperkuat melalui pemeliharaan prediktif serta peremajaan perangkat, sehingga kenyamanan transaksi nasabah dapat terjaga setiap saat.

Berbagai pengembangan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Bank Mandiri dalam memperkuat kualitas layanan di seluruh titik interaksi dengan nasabah. Melalui peningkatan kapabilitas operasional yang didukung oleh optimalisasi teknologi dan pengembangan kompetensi pegawai, Bank Mandiri terus mendorong terciptanya layanan yang semakin responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

"Melalui penguatan kapabilitas operasional yang berkelanjutan, Bank Mandiri optimistis dapat terus menghadirkan layanan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah, sekaligus memperkuat pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," pungkas Timothy.