Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan pemerintah sedang mengkaji usulan penghapusan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu disampaikan Bimo saat merespons usulan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal agar pajak JHT dihapus.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo ketika ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (1/7).

Bimo menjelaskan pajak JHT baru dipungut saat dana dicairkan. Pencairan JHT dengan saldo maksimal Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenai pajak sebesar 5 persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut sudah berlaku sejak 2009. Oleh karena itu, apabila memang perlu dilakukan penyesuaian, DJP akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Purbaya.

"Kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

Ia juga mengungkapkan berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, sekitar 95 persen peserta JHT memiliki saldo di bawah Rp50 juta, sehingga tidak dikenakan pajak saat pencairan.

"Kami kemarin sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, 95 persen JHT itu di bawah Rp50 juta. Jadi tidak dipotong pajak," ujar Bimo.

Said Iqbal mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen. Menurut dia, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Jakarta (ANTARA) - DHL Express mencatat pengiriman produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia ke pasar global terus meningkat seiring bertambahnya permintaan pengiriman dalam volume besar.

VP Commercial DHL Express Indonesia Poppy Ariani mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan pergeseran pola ekspor UMKM dari pengiriman skala kecil menuju perdagangan internasional dengan kapasitas lebih besar.

"Ini momentum yang kuat. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Indonesia punya peluang untuk tumbuh lebih cepat dan memainkan peran lebih besar di pasar global," kata Poppy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut Poppy, pertumbuhan ekonomi Indonesia serta semakin kuatnya konektivitas perdagangan global menempatkan UMKM pada posisi strategis untuk memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan kontribusi ekspor nasional.

Ia menjelaskan UMKM yang menyumbang lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional memiliki peluang besar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekspor Indonesia pada masa mendatang.

Poppy menilai tantangan utama UMKM saat ini bukan lagi kemampuan memproduksi barang, melainkan memperoleh akses distribusi global dan dukungan logistik yang mampu mengikuti ekspansi usaha.

Menurutnya, permintaan pasar internasional terus berkembang sehingga pelaku usaha membutuhkan layanan logistik yang cepat, konsisten, kompetitif, serta mampu menjaga keandalan pengiriman ke berbagai negara tujuan.

Poppy menambahkan konektivitas dan keandalan logistik kini telah menjadi bagian penting dari strategi bisnis karena menentukan kemampuan UMKM mempertahankan daya saing di pasar global.

DHL Express Indonesia memosisikan diri sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha, dengan sekitar 40 persen pelanggan berasal dari segmen UMKM yang aktif mengembangkan pasar internasional.

Melalui jaringan globalnya, DHL Express menyediakan layanan logistik terpadu, termasuk Heavy Weight Express berkapasitas hingga 1.000 kilogram per koli dan 3.000 kilogram setiap pengiriman udara.

Dia menegaskan meningkatnya akses pasar global dan permintaan pengiriman berskala besar menjadi momentum bagi UMKM Indonesia untuk mempercepat ekspansi serta memperkuat perannya dalam perdagangan internasional.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad menambahkan terjadi pergeseran pola pengiriman produk UMKM Indonesia dari skala kecil menuju volume lebih besar dan bernilai tinggi, seiring berkembangnya pasar global.

"Kita melihat pergeseran yang jelas. Dari pengiriman skala kecil ke volume besar. Ini menunjukkan bahwa bisnis Indonesia tidak hanya masuk ke pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya," katanya

Menurut Ahmad, perkembangan tersebut mencerminkan meningkatnya skala perdagangan internasional dan kompleksitas kebutuhan logistik, sekaligus menunjukkan bisnis Indonesia tidak hanya memasuki pasar global, tetapi mulai berkembang di dalamnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kebutuhan terhadap solusi logistik yang fleksibel, termasuk layanan pengiriman kargo berat, terus meningkat seiring ekspansi bisnis ke pasar global dan kesiapan pelaku usaha bersaing lebih tinggi.

Untuk mendukung perkembangan tersebut, DHL Express memperkuat inisiatif GoTrade guna membantu UMKM menembus pasar internasional, dengan fokus membangun kemampuan usaha agar tumbuh secara konsisten di pasar global.

"Fokus kami bukan sekadar transaksi, tetapi membangun kemampuan UMKM Indonesia agar bisa tumbuh secara konsisten di pasar global," kata Ahmad.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga gas industri, khususnya gas alam cair (liquified natural gas atau LNG) menjadi USD13 per MMBTU. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi biaya produksi yang membutuhkan banyak gas, sehingga potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dihindari.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga LNG. Kebijakan ini membantu meredakan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya di sektor granit, keramik, dan tekstil.

Said mengatakan, penurunan harga gas merupakan hasil pembahasan dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Usulan dari pelaku usaha semula meminta harga gas diturunkan dari sekitar USD23 per MMBTU menjadi USD15 per MMBtu.

"Yang diminta oleh dunia usaha sebenarnya dari USD23 per MMBTU turun menjadi USD15. Ternyata Presiden menurunkan lagi menjadi USD13 per MMBTU," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Said mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima Satgas PHK, perusahaan-perusahaan di sektor granit dan keramik mulai memperoleh ruang untuk memperbaiki struktur biaya setelah harga gas diturunkan. Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih menahan rencana PHK.

"Laporan terakhir dua hari yang lalu, perusahaan-perusahaan granit dan keramik sementara ini lega di struktur biayanya dan tidak melakukan PHK," katanya.

Kendati demikian, Said mengakui masih terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi seperti PT Granito. Namun, dia menegaskan jumlah pekerja yang terdampak jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sempat beredar.

"Granito memang melakukan PHK, tetapi hanya ratusan pekerja. Itu pun karena perusahaan melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes, bukan lagi berfokus pada granit," ujarnya.

Dia menilai tantangan industri kini bergeser dari persoalan biaya energi menjadi persaingan dengan produk impor, terutama granit dan keramik asal China yang dijual dengan harga jauh lebih murah.

"Sekarang tantangannya setelah harga gas turun adalah menghadapi impor granit dan keramik yang harganya sekitar 50 persen lebih murah. Itu yang sedang didiskusikan oleh Satgas PHK," katanya.

Dia menambahkan, industri yang paling banyak memanfaatkan gas bumi nonsubsidi berada di wilayah Jawa, terutama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kebijakan harga gas dinilai sangat menentukan keberlangsungan sektor manufaktur di wilayah tersebut meski berlaku secara nasional.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Investment Authority (INA), lembaga pengelola kekayaan negara (SWF) yang dibentuk pada 2020 mencatatkan total aset kelolaan (assets under management/AUM) sebesar Rp126 triliun hingga memasuki tahun kelima operasionalnya. Dari jumlah tersebut, realisasi investasi yang telah dikucurkan mencapai Rp74,5 triliun.

Chief Executive Officer (CEO) INA Oki Ramadhana mengatakan dalam lima tahun terakhir, pihaknya tidak hanya difokuskan pada pembangunan kelembagaan, tetapi juga memperbesar kapasitas investasi dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurutnya, strategi investasi INA kini tidak lagi hanya berorientasi pada penempatan modal, melainkan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui diversifikasi kelas aset dan sektor investasi.

"Sebagai investor, kami tidak bisa hanya berinvestasi pada satu kelas aset atau satu sektor. Portofolio harus terdiversifikasi agar mampu menciptakan nilai sekaligus menghasilkan imbal hasil yang optimal," ujar Oki, Rabu (1/7/2026).

Oki menjelaskan total aset kelolaan INA saat ini mencapai sekitar Rp126 triliun. Nilai tersebut berasal dari modal awal pemerintah yang telah berkembang melalui berbagai investasi dan kerja sama dengan mitra global. Sementara itu, realisasi investasi yang telah ditempatkan mencapai sekitar Rp74,5 triliun.

Seiring dengan perkembangan tersebut, INA juga mulai memperluas strategi investasinya ke berbagai kelas aset, termasuk private equity, hybrid capital, dan solusi pembiayaan lainnya untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil investasi jangka panjang.

Dari sisi sektoral, INA tetap memprioritaskan investasi pada sektor transportasi, logistik, energi hijau, infrastruktur, dan kesehatan. Memasuki 2025, fokus investasi diperluas ke sektor advanced materials dan manufaktur sebagai bagian dari agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Oki menilai strategi tersebut ditujukan agar investasi INA tidak hanya memberikan imbal hasil komersial, tetapi juga menciptakan pertumbuhan ekonomi jangka panjang serta mendukung transformasi struktur ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mendorong investor memperbesar diversifikasi portofolio ke instrumen berdenominasi dolar AS. Sepanjang tahun berjalan hingga pertengahan Juni 2026, dana kelolaan reksa dana dolar AS di industri tercatat meningkat sekitar US$388 juta atau 13%.

PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) menilai tren tersebut mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap aset berdenominasi dolar AS sebagai upaya mengurangi risiko pelemahan nilai tukar di tengah tingginya volatilitas pasar global.

Direktur Investasi Sucor AM Dimas Yusuf mengatakan pergerakan rupiah yang melemah sekitar 6% sejak akhir 2025 dipengaruhi kombinasi sentimen global maupun domestik, mulai dari sikap wait and see investor terhadap emerging market, arus keluar dana asing dari pasar keuangan Indonesia, hingga ekspektasi kebijakan bank sentral global.

"Dalam jangka panjang, investasi pada instrumen berdenominasi dolar AS tetap relevan karena dapat membantu investor meningkatkan diversifikasi portofolio dari sisi nilai tukar. Ketika salah satu mata uang mengalami tekanan, portofolio dolar AS berpotensi menjadi penyeimbang risiko," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, pilihan instrumen investasi dapat disesuaikan dengan profil risiko investor. Reksa dana pasar uang dolar AS dinilai lebih sesuai bagi investor konservatif karena menawarkan likuiditas yang tinggi, sedangkan investor dengan profil risiko lebih agresif dapat mempertimbangkan reksa dana campuran maupun saham global.

Sucor AM memperkirakan volatilitas pasar keuangan masih akan berlanjut sehingga strategi pengelolaan investasi akan difokuskan pada pengelolaan durasi, pemilihan aset dasar yang selektif, serta menjaga tingkat likuiditas portofolio.

Manajemen juga mengingatkan investor untuk tetap mencermati sejumlah faktor yang berpotensi memengaruhi pasar ke depan, antara lain arah kebijakan suku bunga domestik dan global, dinamika geopolitik, perkembangan indikator ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan stabilitas fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai gangguan rantai pasok di tingkat global menjadi faktor utama yang menekan sektor riil di dalam negeri, sehingga kinerja manufaktur yang tecermin dalam angka Purchasing Managers' Index (PMI) terperosok ke zona kontraksi pada Juni 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa dampak disrupsi rantai pasok global ini sebenarnya sudah terjadi lebih dahulu di negara-negara lain, sementara Indonesia baru merasakan efek rambatannya secara penuh belakangan ini.

"Itu terkait dengan supply chain [rantai pasok]. Jadi supply chain sangat terganggu, dan kita memang Indonesia dapatnya lagging. Jadi telat untuk terganggunya," ujarnya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Airlangga, persoalan rantai pasok kini telah menjadi perhatian utama dan topik pembahasan krusial di berbagai forum ekonomi global, mulai dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga forum kawasan Asean.

Rantai pasok global mengalami gangguan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan rudal ke Iran pada akhir Februari 2026. Akibatnya, Iran menutup salah satu jalur perdagangan energi terpenting global yaitu Selat Hormuz.

"Oleh karena itu, itu yang harus menjadi perhatian. Tetapi kalau kita lihat outlook 12 bulan ke depan sih relatif mereka lebih optimistis," tutup mantan menteri perindustrian itu.

Laporan terbaru S&P Global menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia anjlok ke level 46,9 pada Juni 2026, turun drastis dari posisi stagnan 50,0 pada Mei 2026. Sebagai catatan, angka indeks di bawah 50 mengindikasikan bahwa sektor manufaktur sedang berada dalam fase kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Di sisi lain, laporan tersebut juga mengonfirmasi pernyataan Airlangga mengenai hambatan rantai pasok. Tekanan harga dilaporkan turut memperparah penundaan rantai pasokan pada bulan Juni, di mana waktu pengiriman dari pemasok tercatat mengalami perpanjangan.

Kondisi ini juga diperberat oleh inflasi harga input akibat melonjaknya harga bahan baku dan pergerakan nilai tukar yang menekan struktur biaya perusahaan.

PT Bach Multi Global Tbk (BACH) merevisi jadwal penawaran umum perdana saham (IPO) sekaligus menetapkan harga final penawaran sebesar Rp442 per saham. Dengan harga tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana sekitar Rp271,83 miliar dari pelepasan 615 juta saham baru atau setara 15,06% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Perubahan tersebut juga diikuti penyesuaian jadwal pelaksanaan IPO. Perseroan kini memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026, mundur satu hari dari target sebelumnya pada 29 Juni. Masa penawaran umum bergeser menjadi 2-6 Juli 2026, sedangkan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 8 Juli 2026, dari sebelumnya 7 Juli 2026.

Sebelumnya, dalam prospektus awal, perseroan menawarkan saham pada kisaran harga Rp400-Rp500 per saham dengan potensi dana yang dihimpun sebesar Rp246 miliar hingga Rp307,5 miliar. Setelah proses bookbuilding, harga final ditetapkan di Rp442 per saham, sehingga nilai emisi menjadi sekitar Rp271,83 miliar.

Dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan sekitar Rp91,02 miliar untuk membayar sebagian pinjaman jangka panjang kepada PT Bank Permata Tbk. Sementara sisanya akan dimanfaatkan sebagai modal kerja, terutama untuk pembelian genset yang akan dijual maupun disewakan.

BACH merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan penyewaan genset serta jasa konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Perseroan menilai prospek bisnis masih didukung meningkatnya kebutuhan pasokan listrik cadangan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Aktivitas manufaktur Indonesia kembali terkontraksi pada Juni 2026. S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 dari 50,0 pada Mei, menandai pelemahan terdalam sektor manufaktur dalam setahun terakhir.

Penurunan indeks tersebut dipicu melemahnya permintaan baru yang berdampak pada lesunya volume produksi, aktivitas pembelian bahan baku, hingga penyerapan tenaga kerja.

S&P Global menyebut pesanan baru turun untuk pertama kalinya dalam tiga bulan terakhir, sekaligus jadi yang terdalam di setahun terakhir. Pelaku usaha mengaitkan kondisi tersebut dengan melemahnya daya beli pelanggan di tengah tekanan kenaikan harga.

Permintaan ekspor juga kembali menyusut dengan laju tercepat sejak Agustus 2021 akibat lesunya permintaan luar negeri dan kenaikan harga.

Melemahnya permintaan membuat perusahaan memangkas produksi untuk bulan keempat berturut-turut. Penurunan output pada Juni bahkan menjadi yang terdalam sejak April 2025.

Kondisi tersebut turut mendorong produsen mengurangi aktivitas pembelian bahan baku serta menekan tingkat persediaan. Aktivitas pembelian tercatat turun selama empat bulan berturut-turut dan menjadi penurunan terdalam sejak Agustus 2021. Pada saat yang sama, perusahaan juga mengurangi jumlah tenaga kerja dengan laju tercepat sejak September 2021.

[Gambas:Youtube]

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti mengatakan sektor manufaktur Indonesia kembali melemah untuk kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir sehingga menutup paruh pertama 2026 dengan kinerja yang lebih lesu.

"Kondisi sektor manufaktur Indonesia memburuk untuk kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir dan menutup paruh pertama 2026. Laju pelemahannya menjadi yang terkuat dalam setahun, seiring penurunan pesanan baru yang kembali terjadi dan mendorong penurunan produksi paling tajam sejak April 2025," kata Bhatti dalam laporan tersebut, Rabu (1/7).

Menurut dia, perusahaan merespons pelemahan permintaan dengan memangkas tenaga kerja, mengurangi aktivitas pembelian, dan menurunkan persediaan.

Di sisi lain, tekanan biaya produksi kembali meningkat. S&P Global mencatat inflasi biaya input pada Juni menjadi yang tertinggi sejak September 2013 sekaligus tertinggi kedua sejak survei dimulai pada April 2011. Kenaikan tersebut dipicu lonjakan harga bahan baku serta pelemahan nilai tukar.

Akibatnya, produsen kembali menaikkan harga jual dengan laju tercepat dalam hampir 13 tahun terakhir. Tekanan harga juga memperpanjang waktu pengiriman bahan baku dari pemasok untuk bulan kesembilan berturut-turut, meski perlambatannya menjadi yang paling ringan sepanjang tahun ini.

"Tekanan harga tetap berada pada level yang sangat tinggi. Produsen kembali melaporkan lonjakan biaya rata-rata akibat kenaikan harga bahan baku. Inflasi biaya menjadi yang tertinggi kedua dalam sejarah survei dan mendorong kenaikan harga jual pabrik paling tinggi dalam hampir 13 tahun," ujarnya.

Meski demikian, pelaku usaha mulai menunjukkan optimisme terhadap prospek 12 bulan ke depan. Tingkat keyakinan perusahaan meningkat dibandingkan Mei dan mencapai level tertinggi dalam tiga bulan terakhir, didorong harapan tekanan harga akan mereda sehingga mampu mengangkat penjualan dan produksi.

Gelombang panas tak hanya membakar daratan Eropa, tapi menghangatkan laut di sekitarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, suhu perairan Mediterania terus meningkat, menciptakan kondisi yang ideal bagi berkembangnya bakteri berbahaya, termasuk Vibrio vulnificus yang dijuluki bakteri "pemakan daging".

Analis Proyek, Aksi Iklim, dan Ketahanan Energi Uni Eropa untuk Mediterania Hatim Aznague mengatakan, Laut Mediterania merupakan salah satu wilayah laut yang paling cepat menghangat di dunia. Laju pemanasannya sekitar 20 persen lebih cepat dibandingkan rata-rata global.

"Laut Mediterania menunjukkan kepada kita seperti apa dunia yang lebih panas," kata Hatim, dikutip dari Euronews, Rabu (1/7).

Menurut para ilmuwan, kenaikan suhu laut mengubah ekosistem pesisir dan menciptakan lingkungan yang semakin ideal bagi bakteri patogen.

"Air yang lebih hangat, terutama di kawasan yang kurang asin seperti muara sungai dan laguna, menjadi lebih kondusif bagi bakteri patogen," ujar Hatim.

Suhu dan tingkat salinitas atau kadar garam merupakan dua faktor utama yang menentukan pertumbuhan bakteri Vibrio. Mikroorganisme ini umumnya hidup di perairan pantai yang hangat dan payau.

Sebagian besar spesiesVibrio memang tidak berbahaya. Namun, Vibrio vulnificus dapat menyebabkan infeksi serius, meski kasusnya tergolong jarang. Bakteri ini biasanya masuk ke tubuh melalui luka terbuka yang terpapar air laut atau lewat konsumsi makanan laut yang terkontaminasi, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah.

Dalam kasus yang berat, infeksi dapat berkembang menjadi necrotizing fasciitis, yakni kerusakan jaringan lunak yang menyebar sangat cepat. Kondisi inilah yang membuat Vibrio vulnificus dijuluki sebagai bakteri "pemakan daging". Bakteri juga dapat memasuki aliran darah dan memicu sepsis, respons tubuh yang ekstrem terhadap infeksi, yang dalam beberapa kasus berujung pada amputasi atau kematian.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Eropa (ECDC) memperingatkan bahwa risiko infeksi Vibrio meningkat selama musim panas, terutama ketika gelombang panas membuat suhu perairan pantai menjadi lebih hangat.

Selama ini, kadar garam Laut Mediterania yang relatif tinggi menjadi penghambat alami penyebaran Vibrio vulnificus. Namun, meningkatnya suhu laut dan berubahnya pola salinitas mulai mengikis perlindungan alami tersebut sehingga risiko kemunculan bakteri di kawasan pesisir ikut meningkat.

Bagi Hatim, kemunculan Vibrio bukan sekadar persoalan kesehatan. Bakteri ini menjadi penanda bahwa ekosistem laut sedang mengalami tekanan akibat perubahan iklim dan pencemaran. "Inti ceritanya adalah lautan yang tidak seimbang akibat panas dan polusi," ujarnya.

Pariwisata Mediterania Terancam

Perkembangbiakan bakteri Vibrio vulnificus bisa memukul ekonomi pesisir. Saat musim panas, jutaan wisatawan memadati pantai-pantai Mediterania. Namun, meningkatnya risiko pencemaran dan infeksi bakteri dapat memaksa otoritas menutup sementara sejumlah kawasan pantai demi melindungi kesehatan publik.

"Penutupan pantai adalah dampak iklim yang membawa biaya," kata Hatim. Menurutnya, memulihkan citra destinasi wisata setelah terjadi penutupan dapat memerlukan waktu bertahun-tahun.

Kawasan Mediterania sendiri merupakan salah satu destinasi wisata paling ramai di dunia. Pada 2024, wilayah ini mencatat sekitar 747 juta kedatangan wisatawan internasional.

momentum pemulihan masih sangat mungkin terjadi, sepanjang kebijakan pemerintah mampu mengurangi tekanan biaya, menjaga daya beli masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai dunia usaha membutuhkan kepastian arah kebijakan dan sinyal optimisme dari pemerintah, menyusul Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dan masuk zona kontraksi.

Sebelumnya pada Mei 2026, PMI Manufaktur Indonesia dari S&P Global tercatat berada pada level 50,0.

“Ketika dunia usaha menghadapi tekanan biaya yang meningkat, pemerintah perlu mengurangi berbagai bentuk intervensi yang menambah ketidakpastian. Yang dibutuhkan sekarang adalah mengembalikan confidence,” kata Fakhrul dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dunia usaha akan kembali berinvestasi apabila mereka melihat pemerintah memiliki arah kebijakan yang jelas, konsisten, serta memberikan ruang bagi sektor swasta untuk tumbuh.

Fakhrul juga menilai pemerintah perlu segera menyiapkan stimulus yang secara langsung menurunkan biaya produksi industri. Ketika tekanan berasal dari sisi biaya, ujar dia, maka solusi terbaik adalah membantu dunia usaha mengurangi beban biaya produksinya sehingga mereka dapat mempertahankan kapasitas produksi maupun tenaga kerjanya.

Di sisi lain, ia menilai pelemahan daya beli masyarakat juga harus segera direspons. Fakhrul mengusulkan pemerintah agar memberikan diskon tarif listrik sebesar 20 persen sebagai stimulus konsumsi rumah tangga.

Ia memandang diskon tarif listrik memiliki multiplier effect yang relatif cepat karena langsung mengurangi pengeluaran rumah tangga. Dengan demikian, ruang belanja masyarakat akan meningkat tanpa harus menunggu proses penyaluran bantuan yang lebih panjang.

“Di tengah meningkatnya inflasi, langkah seperti ini dapat membantu menjaga konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Fakhrul.

Menurutnya, kondisi global saat ini juga menuntut peran fiskal yang lebih aktif sebagai penyangga perekonomian.

"Di tengah meningkatnya tekanan inflasi global dan perlambatan aktivitas manufaktur, APBN harus kembali diberdayakan sebagai shock absorber. Fungsi fiskal memang hadir untuk menjaga keberlangsungan ekonomi ketika sektor swasta sedang mengalami tekanan,” jelas Fakhrul.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa ruang fiskal tersebut harus dibangun melalui realokasi anggaran yang baik, terarah, dan kredibel, bukan melalui ekspansi belanja yang tidak terukur.

Secara umum, Fakhrul menilai penurunan PMI Manufaktur Indonesia dari S&P Global ke level 46,9 pada Juni 2026 merupakan sinyal bahwa tekanan terhadap sektor industri nasional semakin meningkat.

Penurunan tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali berada di zona kontraksi, seiring melemahnya permintaan dan meningkatnya tekanan biaya produksi.

Angka PMI menggunakan skala 0 hingga 100, kondisi di atas 50 menunjukkan sektor dimaksud sedang tumbuh atau meningkat (ekspansi), angka 50 menunjukkan tidak ada perubahan (stagnan) dan kurang dari 50 menunjukkan sektor dimaksud sedang menyusut (kontraksi).

Menurut Fakhrul, laporan S&P Global menunjukkan bahwa kontraksi kali ini bukan hanya dipicu oleh pelemahan permintaan, tetapi juga oleh lonjakan biaya produksi yang semakin berat.

Bahkan, inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sepanjang sejarah survei sejak 2011, didorong oleh kenaikan harga bahan baku serta pelemahan nilai tukar.

Pada saat yang sama, perusahaan juga mulai mengurangi pembelian bahan baku, mengurangi tenaga kerja, dan memangkas produksi sebagai respons terhadap melemahnya pesanan baru.

“Ini menggambarkan bahwa industri saat ini sedang menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus,” kata dia.

Fakhrul menambahkan bahwa pada satu sisi, permintaan melemah karena daya beli konsumen tertekan. Pada sisi lain, biaya produksi justru meningkat akibat gejolak global, terutama setelah meningkatnya tensi geopolitik dan perang yang mendorong kenaikan berbagai harga komoditas dan bahan baku.

Meski begitu, laporan S&P Global sendiri masih menunjukkan adanya optimisme pelaku industri terhadap prospek 12 bulan ke depan apabila tekanan harga mulai mereda.

Fakhrul menilai hal tersebut menunjukkan bahwa momentum pemulihan masih sangat mungkin terjadi, sepanjang kebijakan pemerintah mampu mengurangi tekanan biaya, menjaga daya beli masyarakat, serta memberikan kepastian arah kebijakan ekonomi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Musim panas di Swiss bahkan belum mencapai puncaknya. Namun, tabungan salju dan es yang menumpuk di gletser selama musim dingin diperkirakan sudah habis mencair pekan ini.

Padahal, dalam kondisi normal, lapisan salju tersebut baru akan lenyap pada pertengahan Agustus. Artinya, gletser-gletser Swiss kehilangan "cadangan" musim dinginnya hampir dua bulan lebih cepat akibat gelombang panas ekstrem yang menyelimuti Eropa.

Glacier Monitoring in Switzerland (GLAMOS) menyebut kondisi ini sebagai glacier loss day, yaitu hari ketika seluruh salju yang terkumpul selama musim dingin telah habis mencair. Setelah titik itu terlewati, pencairan tidak lagi mengurangi salju musiman, melainkan langsung mengikis massa es gletser yang terbentuk selama ratusan hingga ribuan tahun.

Sejak pemantauan dimulai lebih dari dua dekade lalu, glacier loss day hanya sekali tercatat datang lebih awal, yakni pada 26 Juni 2022. Tahun ini, momen tersebut kembali terjadi lebih cepat dari biasanya.

Artinya, hingga sekitar Oktober mendatang, di setiap hari dengan suhu di atas titik beku, gletser akan terus tergerus.

Pimpinan GLAMOS Matthias Huss mengatakan, kondisi gletser di Swiss kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Penyusutannya berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan diperparah oleh gelombang panas yang sedang melanda Eropa.

"Kita masih sekitar tiga bulan lebih awal dibandingkan ketika gletser berada dalam kondisi sehat," kata Matthias, dikutip dari Euronews, Rabu (1/7).

Menurut Matthias, gletser di Pegunungan Alpen Swiss memang telah mengalami penyusutan sejak sekitar 170 tahun lalu. Namun, laju pencairannya relatif lambat selama sebagian besar periode tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, pencairan berlangsung jauh lebih cepat akibat kenaikan suhu di Eropa yang disertai semakin sedikitnya salju yang turun pada musim dingin.

"Kita melihat tingkat ablasi, pencairan es, dan pencairan salju yang sangat tinggi di seluruh Pegunungan Alpen," ujarnya.

Musim dingin tahun ini hanya menghasilkan sekitar 75 persen dari rata-rata akumulasi salju pada periode 2010-2020. Lapisan salju yang lebih tipis itu kemudian cepat menghilang diterpa gelombang panas, sehingga permukaan es gletser di bawahnya mulai terbuka.

Perubahan ini akan membuat siklus pencairan gletser semakin cepat. Selama masih tertutup salju putih, permukaan gletser mampu memantulkan sebagian besar radiasi matahari kembali ke atmosfer. Namun, setelah lapisan itu lenyap, es gletser yang berwarna lebih gelap akan menyerap lebih banyak panas sehingga proses pencairan berlangsung semakin cepat.

"Jika pemanasan global terus berlanjut seperti dalam beberapa dekade terakhir, pada 2100 kita mungkin hanya akan memiliki sedikit sisa es," ujar Matthias.

Gelombang panas yang melanda Eropa dalam beberapa pekan terakhir telah mendorong suhu di sejumlah wilayah menembus 40 derajat Celsius. Selain pencairan es di pegunungan Alpen, situasi ini telah meningkatkan risiko kebakaran hutan, gangguan kesehatan, dan tekanan terhadap pasokan listrik.

Para ilmuwan menilai gelombang panas seekstrem ini hampir mustahil terjadi beberapa dekade lalu tanpa pengaruh perubahan iklim. Seiring suhu Bumi yang terus meningkat akibat emisi gas rumah kaca, kejadian cuaca ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih sering, lebih lama, dan lebih intens di berbagai belahan dunia.