Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) memperingatkan pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri mulai mengganggu aktivitas produksi pabrik alas kaki berorientasi ekspor. Gangguan pasokan listrik dikhawatirkan menghambat pengiriman pesanan ke pasar global hingga menggerus kepercayaan buyer internasional.

Sekretaris Jenderal Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan, hampir seluruh anggota asosiasi di sejumlah sentra industri alas kaki melaporkan terdampak pemadaman listrik dalam dua pekan terakhir.

Menurutnya, gangguan tersebut terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Timur seperti Jombang dan Sidoarjo, Jawa Tengah, Jawa Barat meliputi Sukabumi, Cikampek, dan Karawang, hingga kawasan industri Balaraja di Banten.

"Hampir semua anggota melapor terkait pemadaman listrik," ujar Billie kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia menjelaskan, pemadaman listrik secara langsung mengganggu proses produksi karena pabrik terpaksa mengoperasikan generator set (genset) sebagai sumber energi alternatif.

Penggunaan genset tersebut membuat biaya operasional meningkat lantaran perusahaan harus mengonsumsi solar dalam jumlah besar. "Sementara harga solar sudah tinggi sekali," keluhnya.

Adapun dari laporan yang diterima Aprisindo, durasi pemadaman bervariasi, mulai dari dua hingga enam jam. Bahkan, terdapat usulan agar jam istirahat pekerja diperpanjang hingga tiga jam untuk menyesuaikan kondisi pasokan listrik.

Di sisi lain, gangguan pasokan listrik dinilai berpotensi menghambat penyelesaian pesanan ekspor. Pasalnya, industri alas kaki merupakan sektor yang sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman kepada buyer global.

Menurut Billie, apabila pemadaman terus berlanjut dan semakin meluas, lead time atau waktu pengiriman ekspor berpotensi mundur sehingga mengganggu komitmen perusahaan terhadap pelanggan di luar negeri.

Dia menambahkan, merek-merek global memiliki standar ketepatan pengiriman yang sangat ketat. Karena itu, gangguan produksi akibat listrik padam berisiko menurunkan tingkat kepercayaan buyer terhadap pemasok dari Indonesia.

"Jadi harus menjaga kepercayaan, jangan sampai kehilangan kepercayaan dari brand atau buyer untuk pesanan dari Indonesia," tegasnya.

Menurut Billie, kondisi tersebut menjadi semakin krusial setelah kebijakan tarif impor ke Amerika Serikat berubah. Saat ini seluruh negara dikenakan tarif global yang sama sebesar 10%, sehingga faktor daya saing tidak lagi hanya ditentukan oleh tarif, melainkan juga kelancaran operasional industri.

"Kalau harga dari Vietnam dan Indonesia sama, tetapi Indonesia terkendala masalah listrik, tentu akan memberikan dampak negatif terhadap pesanan dari Indonesia," katanya.

Aprisindo memperkirakan tekanan terhadap industri alas kaki masih akan berlanjut apabila persoalan pasokan listrik tidak segera ditangani. Bahkan, dalam dua hingga tiga bulan ke depan, kinerja industri diperkirakan terus melemah apabila gangguan listrik masih berulang.

"Kalau tidak berubah dalam dua sampai tiga bulan ke depan, kondisinya akan semakin merosot," pungkas Billie.

Bisnis.com, JAKARTA — Perumahan terhadap sekitar 4.000 pekerja di PT Feng Tay Indonesia dinilai mencerminkan tekanan yang tengah dihadapi industri alas kaki nasional. Kondisi tersebut dipicu kombinasi penurunan pesanan ekspor dan melemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam, India, dan Kamboja.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan industri alas kaki berorientasi ekspor saat ini menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global di tengah persaingan yang makin ketat untuk mendapatkan pesanan dari merek-merek internasional.

Menurut dia, merek global umumnya memiliki jaringan produksi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Vietnam, Kamboja, dan India. Karena itu, alokasi pesanan sangat bergantung pada tingkat daya saing masing-masing negara.

"Semua sangat tergantung pada iklim industri dalam negeri. Jadi permintaan global tuh kalau Indonesia nggak bisa penuhin, ya dia akan ke negara lain,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (22/6/2026).

Meski demikian, Billie menegaskan kondisi tersebut tidak berarti seluruh investor akan meninggalkan Indonesia. Dampak yang lebih mungkin terjadi adalah berkurangnya volume pesanan dan penurunan kapasitas produksi.

"Tetapi bukan hengkang. Artinya di sini akan mengurangi tenaga kerja, akan mengurangi pesanan,” sebut Billie.

Dia mengatakan Vietnam masih menjadi pesaing utama Indonesia di industri alas kaki. Namun, India dan Kamboja mulai muncul sebagai tujuan investasi baru karena dinilai menawarkan iklim usaha yang lebih menarik bagi industri padat karya.

“Selama kita nggak gak berusaha memberikan iklim industri yang kondusif, pasti dia akan ke negara lain. Bahkan kita khawatirnya India akan menyalip [posisi Indonesia],” tambah Billie.

Karena itu, Aprisindo mendorong pemerintah segera memperbaiki iklim investasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan ekspansi industri alas kaki global. Menurutnya, kebijakan yang lebih mendukung industri padat karya menjadi kunci untuk mempertahankan investasi sekaligus membuka lapangan kerja.

Billie juga meminta pemerintah mempercepat proses perizinan, memberikan kepastian hukum, memperbaiki mekanisme restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), menyediakan insentif fiskal, serta menjaga keandalan pasokan energi bagi industri.

“Kita sudah tertinggal sama Vietnam, jangan sampai tertinggal lagi sama yang baru-baru ini [India, Kamboja],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri alas kaki nasional menghadapi tekanan berlapis akibat konflik berkepanjangan di wilayah Timur Tengah. Jalur distribusi bahan baku, energi, hingga logistik terganggu yang membuat para pelaku usaha harus mencari alternatif secepatanya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Yoseph Billie Dosiwoda menyebut, eskalasi konflik geopolitik mulai berdampak pada kenaikan biaya bahan baku, terutama yang bergantung pada impor.

“Kalau dibilang untuk drop sekali, belum, jangan sampai lah, yang sudah ketahuan, bahan baku importasi naik,“ ujarnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Kendati belum terjadi penurunan signifikan pada pesanan ekspor maupun utilisasi produksi, pelaku usaha mengakui tengah berada dalam fase wait and see sembari mencermati perkembangan konflik.

Diketahui, industri alas kaki Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja ekspor positif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Aprisindo, nilai ekspor alas kaki Indonesia pada 2025 tercatat mencapai sekitar US$7,98 miliar, meningkat sekitar 9,54% dibandingkan 2024.

Secara kumulatif, sejak 2020 hingga 2025, ekspor alas kaki Indonesia meningkat lebih dari 65%, mencerminkan daya saing industri nasional yang semakin kuat di pasar global. Capaian tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara eksportir alas kaki terbesar ketiga di dunia, dengan volume ekspor mencapai sekitar 601 juta pasang.

Pasar utama ekspor alas kaki Indonesia masih didominasi oleh Amerika Serikat, yang menyerap sekitar 30% dari total ekspor nasional, dengan nilai ekspor pada 2025 mencapai sekitar US$2,8 miliar. Sementara itu, kawasan Uni Eropa menjadi pasar strategis kedua dengan nilai ekspor sekitar US$1,76 miliar, sedangkan ketiga ekspor terbesar ke China tercatat sebesar sekitar US$504 juta dan termasuk 132 negara lainnya yang menjadi tujuan ekspor alas kaki dari Indonesia.

Siasat Sektor Hilir

Di sektor hilir, owner merek sepatu Alive Love Arts dan Alofa, Olivia M. Liwang, merasakan kenaikan sejumlah bahan baku yang mayoritas impor. “Seperti lem, aksesoris logam, sama bahan-bahan kulit sintetis, karena variannya itu paling banyak dari impor. Bahkan kemasan, packaging itu juga ngaruh,” sebutnya.

Dia mengungkapkan kenaikan harga bahan baku bervariasi, mulai dari sekitar 10% hingga mencapai 30%–40% untuk beberapa komponen tertentu. Bahkan, sejumlah aksesoris mengalami lonjakan harga hingga lebih dari 100% akibat ketergantungan pada bahan baku berbasis impor.

Kondisi tersebut turut memengaruhi struktur biaya produksi. Namun, pelaku usaha belum sepenuhnya meneruskan kenaikan tersebut ke konsumen guna menjaga loyalitas pasar. “Jadi kita harus ekstra hati-hati untuk nentuin harga jualnya. Mungkin cuma naikin nggak lebih dari 20%. Supaya kita nggak terlalu kena margin terlalu dalam, tapi harus dibikin tetap terjangkau supaya customer bisa beli,” tuturnya.

Selain tekanan dari bahan baku, pelaku industri juga menghadapi beban tambahan dari kenaikan biaya administrasi di platform marketplace. Olivia menilai lonjakan biaya tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup mengganggu di tengah situasi global yang tidak menentu.

Di sisi operasional, kapasitas produksi usaha miliknya masih berjalan relatif stabil, dengan output mencapai ratusan hingga ribuan pasang sepatu per minggu. Namun, dia mengakui adanya penyesuaian dalam rantai pasok, termasuk diversifikasi pemasok dan peningkatan penggunaan bahan baku lokal.

Menurutnya, pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bagi pelaku usaha untuk tidak bergantung pada satu sumber pasokan. Saat ini, komposisi bahan baku mulai dialihkan dengan memperbesar porsi lokal guna mengurangi risiko gangguan impor.

Olivia berpendapat, saat ini kualitas alas kaki dari pabrik lokal sudah jauh lebih baik. “Jadi secara standar lebih naik. Biasanya kita bergantung sama material impor, 70 persen impor. Sekarang pelan-pelan di-switch,” jelasnya.

Dia juga melihat kondisi saat ini sebagai peluang bagi brand lokal untuk meningkatkan daya saing. Kenaikan harga barang impor dan gangguan logistik global dinilai dapat menahan laju produk luar negeri, sehingga membuka ruang bagi produk domestik.

Untuk menjaga keberlanjutan usaha, pelaku industri mengandalkan sejumlah strategi, mulai dari inovasi produk, penguatan kualitas melalui pengawasan ketat, hingga pengelolaan stok sebagai buffer menghadapi ketidakpastian pasokan. “Jadi kayak sekarang meskipun bahan naik, kita masih ada stock yang lama,“ ungkapnya.

Di sisi lain, Olivia mengingatkan potensi risiko ke depan apabila konflik geopolitik berkepanjangan. Penurunan daya beli masyarakat dapat berujung pada penurunan produksi dan berpotensi berdampak pada tenaga kerja. “Kalau permintaannya kurang, produksi turun, SDM pasti banyak yang nganggur,” tegasnya.

Utilisasi Rentan Tergerus

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna menilai, utilisasi industri alas kaki yang saat ini masih di atas 80% berpotensi tertekan oleh sejumlah faktor struktural. Salah satunya adalah ketergantungan impor bahan baku yang mencapai 60%–70%, mulai dari kulit hingga Thermoplastic Polyurethane (TPU).

Selain itu, biaya logistik nasional yang mencapai 23,5% dari produk domestik bruto (PDB) jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam sebesar 16,8%. Kenaikan upah minimum serta tekanan nilai tukar juga turut menggerus margin industri, terutama bagi pelaku skala kecil dan menengah.

Faktor lain yang jarang disorot adalah implikasi komitmen impor Indonesia ke AS, termasuk energi dan produk pertanian. “Kebutuhan devisa untuk impor ini berpotensi bersaing langsung dengan kebutuhan industri mengimpor bahan baku,” ujarnya.

Untuk menjaga daya saing, dunia usaha dinilai perlu menerapkan sejumlah strategi, seperti penguatan buffer bahan baku hingga 90 hari, lindung nilai (hedging) valuta, serta peningkatan otomasi produksi guna mendongkrak produktivitas.

"Bila Selat Hormuz atau Laut Merah terblokade, utilisasi segmen ekspor Eropa bisa turun ke 65-70 %,” sebutnya.

Ariyo juga menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan hilirisasi nasional. Program hilirisasi pemerintah yang berfokus pada mineral belum menyentuh sektor alas kaki, padahal industri ini memiliki daya serap tenaga kerja jauh lebih besar.

Dia menyebut, kawasan industri memberi perizinan satu pintu, tax holiday, dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) USD6,5 per Million British Thermal Units (MMBTU). Tapi bahan baku kulit dan sol tetap diimpor lewat Tanjung Priok atau Patimban lalu dikirim ke Jawa Tengah, sehingga biaya logistik internal naik.

Paradoksnya di sini, lanjut Ariyo, hilirisasi yang relevan untuk alas kaki, yaitu karet alam ke compound sol, kulit sapi domestik ke penyamakan bersertifikat LWG, petrokimia ke Ethylene Vinyl Acetate (EVA) dan TPU compound, akan menaikkan ekspor dan memperbesar surplus dengan AS.

Hal ini katanya bertabrakan dengan komitmen RI menyempitkan neraca dagang. Indonesia harus memilih antara hilirisasi penuh yang memperbesar surplus, atau hilirisasi parsial yang diseimbangkan impor strategis dari AS.

"Ini incentive misalignment serius. Alas kaki menciptakan 10 sampai 15 kali lapangan kerja per dolar investasi dibanding tambang, tapi kalah prioritas politik," sebutnya.

Tanpa strategi neraca dagang cermat, Ariyo menambahkan, sukses hilirisasi alas kaki justru bisa memicu retaliasi tarif AS dalam dua tahun.

Bisnis.com,JAKARTA — Industri alas kaki nasional menghadapi tekanan berat akibat lonjakan tarif dagang Amerika Serikat (AS) dalam setahun terakhir. Kebijakan tersebut dinilai akan membebani kinerja ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang belum pulih sepenuhnya.

Peneliti CSIS Yoshe Rizal Damuri mengatakan tekanan tarif tersebut dapat memperlemah daya saing produk nasional di tengah ketatnya persaingan pasar global, terutama di pasar utama seperti AS dan Uni Eropa.

Menurut Yoshe, risiko terhadap rantai pasok dan ketergantungan pada komoditas impor juga meningkat seiring kebijakan proteksionis yang ditempuh sejumlah negara. Dia menilai kondisi ini membuat pelaku industri harus lebih cermat membaca dinamika pasar dan arah kebijakan perdagangan global.

“Pesaing kita tidak selalu lebih murah, tetapi mereka bisa diuntungkan oleh tarif preferensial dan aturan perdagangan yang jelas,” ujar Yoshe kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/2/2026).

Dia menjelaskan, negara seperti Vietnam memang belum tentu memiliki biaya produksi lebih rendah dari Indonesia. Namun, keunggulan Vietnam terletak pada akses pasar melalui perjanjian dagang yang memberikan tarif lebih kompetitif serta kepastian regulasi.

Dalam konteks pasar Uni Eropa, misalnya, Vietnam telah lebih dulu menikmati tarif 0% melalui perjanjian dagang bebas. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tarif yang lebih tinggi sehingga posisi kompetitifnya relatif tertinggal. “Dalam situasi saat ini, semakin penting bagi kita untuk melakukan diversifikasi pasar,” tuturnya.

Yoshe menekankan bahwa ketergantungan yang besar pada satu pasar, seperti AS, membuat industri nasional lebih rentan ketika terjadi perubahan kebijakan seperti tarif resiprokal. Diversifikasi dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga stabilitas ekspor.

Selain soal tarif, ia juga menyoroti tren regulasi keberlanjutan yang semakin ketat di berbagai negara tujuan ekspor. Industri alas kaki Indonesia perlu bersiap menghadapi tuntutan standar lingkungan dan ketertelusuran rantai pasok yang lebih tinggi.

“Kita juga perlu bersiap menghadapi aturan keberlanjutan yang lebih ketat dan tuntutan ketertelusuran rantai pasok,” tuturnya.

Di sisi lain, Yoshe menilai peningkatan produktivitas menjadi kunci untuk meredam beban biaya, termasuk dampak tarif resiprokal AS. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perbaikan operasional di tingkat perusahaan, digitalisasi proses produksi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar industri tetap kompetitif di tengah tekanan perdagangan global.

Untuk diketahui, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mencatat Amerika Serikat merupakan pasar utama bagi produk alas kaki Indonesia dengan porsi sekitar 40% dari total ekspor. Ketergantungan ini membuat setiap perubahan tarif langsung berdampak signifikan terhadap pelaku industri di dalam negeri.

Ketua Bidang Perdagangan & Perundingan Internasional Aprisindo Devi Kusumaningtyas mengatakan tarif dasar produk lokal ke AS sudah terlampau tinggi dan makin terbebani dengan kebijakan tarif resiprokal.

“Sedangkan sektor alas kaki itu untuk tarif masuk ke AS yang normal aja, sudah paling tinggi dari semua sektor yang ada. Jadi kita itu sekitar 7%-35% tarif masuk untuk alas kaki ke AS. Jadi sangat tinggi,” jelasnya.

Kenaikan dilakukan secara bertahap sejak tahun lalu dan menambah beban biaya masuk bagi eksportir Indonesia.

Tambahan tarif tersebut membuat struktur biaya semakin berat, terutama bagi produsen yang margin keuntungannya tidak terlalu besar. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan daya saing produk Indonesia dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan China.

Dengan tambahan 19% di luar tarif normal, total bea masuk untuk sejumlah produk bisa melonjak tajam. Dalam kondisi tertentu, beban tarif bahkan bisa menembus lebih dari separuh harga barang sebelum masuk ke pasar AS.

Pelaku usaha menyebut kenaikan tarif bukan hanya berdampak pada harga jual, tetapi juga mengganggu rencana ekspansi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk investasi mesin dan peningkatan kapasitas produksi justru tersedot untuk membayar bea masuk.

“Jadi cost-nya itu banyak kan untuk bayar tarif gitu kan. Bukan untuk investasi baru, bukan untuk beli mesin gitu kan,” terangnya.

Di tengah tekanan tersebut, industri berharap ada upaya negosiasi yang bisa memperbaiki akses pasar ke AS. Tanpa perbaikan kebijakan tarif, laju pertumbuhan ekspor alas kaki Indonesia diperkirakan akan tertahan dalam jangka pendek.

“Kami sangat apresiasi dari pemerintah juga, kita berkoordinasi sangat dekat dan sangat di-engage oleh lead negosiator kita. Untuk alas kaki ini kira-kira argumen apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah Amerika,” terangnya.

Dia menilai mestinya pemerintah masih memiliki ruang negosiasi seiring dengan kebutuhan alas kaki AS yang impor 97%. Indonesia sebagai eksportir ketiga setelah China dan Vietnam dapat masuk mengambil peluang lebih besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membidik nilai ekspor alas kaki bisa mencapai 10 miliar dollar AS atau Rp 169 triliun (asumsi kurs Rp 16.900 per dollar AS) dalam tiga tahun ke depan.

Adapun realisasi ekspor alas kaki hingga November 2025 tercatat sebesar 7,2 miliar dollar AS, tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Aprisindo menargetkan hingga akhir 2025 mencapai 7,8 miliar-7,9 miliar dollar AS.

Ketua Dewan Pembina Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, optimisme untuk tumbuh dari kisaran 7 miliar dollar AS ke 10 miliar dollar AS, salah satunya didukung dengan adanya perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Perjanjian dagang tersebut diharapkan bisa mendukung perluasan pasar alas kaki Indonesia di Eropa.

"Kami mempunyai cita-cita dan kami yakin akan berhasil, bahwa di tahun 2028 atau maksimum di tahun 2029, kami akan mencapai (ekspor alas kaki) minimal 10 miliar dollar AS," ungkapnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Oleh sebab itu, Aprisindo berharap IEU-CEPA bisa segera diratifikasi sebelum 2027 agar dapat berlaku secara resmi di Indonesia dan Uni Eropa.

Kondisi ekonomi nasional juga diharapkan terjaga baik sehingga mendukung pengembangan industri alas kaki dalam negeri. "Saya kira ini (target 10 miliar dollar AS) adalah kontribusi yang sangat baik, penerimaan devisa untuk negara," kata Aprisindo.

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan dan Perundingan Internasional Aprisindo, Devi Kusumaningtyas menambahkan, penerapan segera IEU-CEPA menjadi hal penting bagi industri alas kaki Indonesia.

Saat ini, ekspor Indonesia ke Uni Eropa masih memanfaatkan skema Generalized System of Preferences (GSP), yaitu fasilitas perdagangan bagi negara berkembang yang memberikan tarif bea masuk lebih rendah untuk sejumlah komoditas.

Untuk industri alas kaki Indonesia, tarif ekspor ke Uni Eropa saat ini berada di kisaran 5-12 persen.

Namun, Indonesia dijadwalkan keluar dari skema GSP pada Januari 2027 karena status ekonominya yang sudah tergolong negara berpenghasilan menengah atas, sehingga tidak lagi memenuhi syarat GSP.

Devi bilang, jika hingga saat tersebut perjanjian IEU-CEPA belum diratifikasi, maka tarif ekspor ke Uni Eropa berpotensi menjadi lebih tinggi dibandingkan saat ini.

"Karena itu kami terus menyuarakan kepada pemerintah agar tidak menganggap proses ini telah selesai. Jika dianalogikan dengan pertandingan sepak bola, saat ini Indonesia baru berada di babak pertama. Babak kedua yang menentukan adalah ratifikasi perjanjian tersebut," ungkapnya.

Dengan terealisasinya ratifikasi IEU-CEPA, industri alas kaki Indonesia diharapkan dapat menikmati tarif 0 persen untuk ekspor ke Uni Eropa.

Hal ini sekaligus dapat menjadi alternatif pasar ekspor di tengah melemahnya permintaan negara-negara lainnya.

"Kami menunggu supaya IEU-CEPA bisa diratifikasi supaya industri kita itu benar-benar menikmati 0 persen untuk ekspor ke Uni Eropa, dan bisa menggantikan market yang sekarang lagi melemah di Amerika dan di negara lain," kata Devi.

Adapun target nilai ekspor alas kaki mencapai 10 miliar dollar AS dan perluasan pasar di Uni Eropa, merupakan hasil dari Musyawarah Nasional (Munas) XI Aprisindo.

Pengurus Baru

Pada Munas ini ditetapkan perubahan susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Aprisindo 2025-2030.

Dalam kepengurusan baru, Eddy ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pembina Aprisindo, dari sebelumnya Ketua Umum Aprisindo.

Sementara itu, posisi Ketua Umum Aprisindo periode ditempati oleh Anton J. Supit dan Sekjen Aprisindo oleh Yoseph Billie Dosiwoda.

Aprisindo meyakini dengan susunan kepengurusan terbaru diharapkan mampu merespons dinamika peluang dan tantangan industri di dalam negeri yang memenuhi kebutuhan domestik dari berbagai syarat aturan wajib yang diharapkan tidak menjadi beban bagi pelaku industri dari sisi waktu dan biaya, persoalan impor ilegal di border dan sepatu tiruan.

Berikut susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Aprisindo Pusat 2025-2030:

Dewan Pembina:
• Ketua: Eddy Widjanarko (merangkap Bidang Kerja Sama Internasional)
• Sekretaris: Lany Sulaiman

Anggota Dewan Pembina
1. Hendrik Sasmito
2. Tjandra Suwarto
3. Eddie Tseng

Dewan Pengurus Nasional Pusat
• Ketua Umum: Anton J. Supit
• Wakil Ketua Umum: Harijanto
• Sekretaris Jenderal: Yoseph Billie Dosiwoda|
• Bendahara Umum: Tati Ramlie
• Wakil Bendahara Umum: Jenny Rais

Bidang-bidang Dewan Pengurus Pusat
• Ketua Bidang Rantai Pasok (Supply Chain) dalam dan luar negeri: Budiarto Tjandra
• Ketua Bidang Perdagangan dan Perundingan Internasional: Devi Kusumaningtyas
• Ketua Bidang Dalam Negeri, UMKM/IKM: Irvan Kristanto
• Ketua Bidang Legal dan Ketenagakerjaan: Bernard

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menargetkan nilai ekspor alas kaki mencapai US$10 miliar atau Rp169,3 triliun (asumsi kurs Rp16.930 per US$) dalam 3 tahun ke depan. Adapun, ekspor alas kaki tahun lalu mencapai US$7,8 miliar atau tumbuh 13,3% dibandingkan

Ketua Dewan Pembina Aprisindo Eddy Widjanarko mengatakan, optimisme tersebut terungkit perluasan pasar ekspor ke Uni Eropa dengan adanya perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"Kita mengetahui bahwa apabila kondisi ekonomi baik dan apabila nanti IEU-CEPA juga bisa diputuskan atau disetujui akhir tahun ini dan akan diberlakukan di tahun depan, tahun 2027," kata Eddy dalam konferensi pers, Rabu (21/1/2026).

Di samping itu, penerapan tarif Amerika Serikat (AS) 19% memang dinilai akan memicu stagnasi kinerja. Kendati demikian, optimisme pengusaha untuk ekspor ke AS masih kuat.

Dinamika pasar utama AS tetap menjadi mitra utama dengan kontribusi 30%, meskipun menghadapi tantangan tarif resiprokal 19% per Agustus 2025, ekspor ke AS masih naik 7,73% senilai US$2,54 miliar.

Adapun, target tersebut dicanangkan setelah Aprisindo menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) XI Aprisindo. Tak hanya target, Munas kali ini juga mengubah susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) 2025-2030.

Dalam hal ini Eddy ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pembina Aprisindo, sebelumnya Ketua Umum Aprisindo. Sementara itu, Ketua Umum Aprisindo periode berlaku yaitu Anton J. Supit dan Sekjen Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Aprisindo Anton J. Supit mengatakan, pertumbuhan industri alas kaki sebagai sektor padat karya ini harus terus dijaga untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Dari sisi kontribusi ekonomi, industri sepatu juga dinilai memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan pekerja," jelasnya.

Anton menjelaskan, dari sisi kualitas tenaga kerja, sekitar 60% angkatan kerja memiliki tingkat pendidikan maksimal SMP. Kondisi ini membuat industri padat karya, termasuk industri sepatu, masih relevan dan memiliki prospek jangka panjang.

Meski demikian, tantangan utama industri padat karya ke depan masih berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan perlunya kesamaan persepsi dengan pemerintah.

Utamanya, terkait pengupahan berdasarkan regulasi yang baru PP 49/2025 yang dinilai jauh dari harapan dan kemampuan industri padat karya alas kaki dari upah sektoral dan angka alfa yang tinggi.

Di luar persoalan tenaga kerja, tantangan lain yang dihadapi industri padat karya adalah efisiensi logistik dan sistem produksi just in time. Keterlambatan distribusi berpotensi meningkatkan biaya lembur hingga penggunaan angkutan udara yang mahal.

"Kalau terlambat di produksi, kita lembur. Kalau lembur itu sangat progresif. Akibatnya, dan umumnya kalau sudah terlambat, konsekuensi air freight," jelasnya.

Untuk itu, pelaku industri berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata dengan mengurangi berbagai hambatan, termasuk dalam proses perizinan.

“Jadi mestinya pemerintah merumuskan bagaimana. Kalau ini masih dianggap penting, tolong hal-hal yang menghambat, seperti proses amdal, kepastian regulasi untuk menjamin iklim usaha,” ujarnya.

Susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) APRISINDO Pusat 2025–2030:

Dewan Pembina:

• Ketua: Eddy Widjanarko

• Sekretaris: Lany Sulaiman

Anggota Dewan Pembina

1. Hendrik Sasmito

2. Tjandra Suwarto

3. Eddie Tseng

Dewan Pengurus Nasional Pusat

• Ketua Umum: Anton J. Supit

• Wakil Ketua Umum: Harijanto

• Sekretaris Jenderal: Yoseph Billie Dosiwoda

• Bendahara Umum: Tati Ramlie

• Wakil Bendahara Umum: Jenny Rais

Bidang-bidang Dewan Pengurus Pusat

• Ketua Bidang Rantai Pasok (Supply Chain) dalam dan luar negeri: Budiarto Tjandra

• Ketua Bidang Perdagangan dan Perundingan Internasional: Devi Kusumaningtyas

• Ketua Bidang Dalam Negeri, UMKM/IKM: Irvan Kristanto

• Ketua Bidang Legal dan Ketenagakerjaan: Bernard

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengakui ekspor alas kaki nasional ke Amerika Serikat (AS) menurun drastis sejak tarif resiprokal 19% diberlakukan. Penurunan ini berpotensi menekan produktivitas dan memicu risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan ekspor alas kaki Indonesia ke AS mengalami penurunan signifikan akibat diberlakukannya tarif impor atau yang dikenal dengan sebutan Tarif Trump sebesar 19%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor alas kaki ke AS turun hingga 23,14% pada Agustus—September 2025.

“Dampak tarif masuk ke AS menyebabkan penurunan pesanan tentu ini akan memberikan dampak produktivitas dengan kejadian lay-off [PHK] yang harus dihindari sangat berat pelaku industri alas kaki, walau ini sudah terjadi di sektor lain seperti tekstil,” kata Billie dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

Billie memandang kondisi ini menegaskan urgensi pemerintah menegosiasikan tarif resiprokal lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan China.

Menurut Aprisindo, tarif 0% di sektor alas kaki akan menjaga serapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Terlebih, sambung Billie, menambahkan, industri alas kaki saat ini menyerap sekitar 960.000 pekerja dan menjadi salah satu penyangga ekonomi nasional.

Selain itu, Aprisindo juga menekankan beban biaya produksi yang masih tinggi, mulai dari harga listrik, gas, bahan baku impor, sertifikasi mesin, PPN jasa subkontrak, hingga perizinan. Dia menilai, kondisi ini membuat perlunya dukungan pemerintah melalui kebijakan proteksi untuk memastikan industri padat karya alas kaki tetap kompetitif di pasar global.

“Tujuan Aprisindo mendukung tarif resiprokal AS lebih rendah dari negara pesaing adalah untuk menyelamatkan produktivitas serapan tenaga untuk dapat stabil agar industri ini tetapsunrise,” sambungnya.

Lebih lanjut, Aprisindo juga mencatat kenaikan pengupahan domestik, biaya produksi tinggi, dan proses ratifikasi perjanjian IEU—CEPA yang baru rampung pada kuartal I/2027 menambah urgensi negosiasi tarif lebih rendah.

“Belum lagi berbagai biaya di luar produksi yang membebani pelaku industri, sebagaimana relasi Tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang diharapkan memiliki mutualisme proteksi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mendorong pemerintah untuk mengupayakan tarif resiprokal AS atas produk asal Indonesia agar lebih rendah dari kesepakatan saat ini 19%.

Hal ini seiring dengan langkah negosiasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan pemerintah AS. Saat ini tim negosiasi Indonesia yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hampir merampungkan perjanjian tarif resiprokal Indonesia dan AS.

Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda mengatakan pihaknya mengharapkan tarif di bawah 19% hingga 0% untuk sektor industri alas kaki yang banyak menyerap tenaga kerja. Saat ini pembebasan tarif AS hanya berlaku untuk komoditas agro.

Pengusaha alas kaki nasional mendesak penurunan tarif tersebut agar dapat bersaing dengan negara-negara produsen lainnya terutama Vietnam, Kamboja, Pakistan, Bangladesh, India, dan Cina.

"Dampak ekspor alas kaki ke US dengan tarif 19% dari Agustus sd September 2025 berdasarkan data BPS mengalami penurunan ekspor di angka 23,14%," kata Billie dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2026).

Dia menerangkan bahwa dampak tarif masuk ke AS menyebabkan penurunan pemesanan. Kondisi tersebut akan berujung pada penurunan produktivitas dan lay-off pekerja. Hal ini yang sangat dihindari oleh pengusaha, meskipun sejumlah sektor seperti tekstil mulai bertumbangan.

Pada sektor manufaktur industri padat karya alas kaki tarif resiprokal fakta info dari anggota Aprisindo sudah berlaku 19% sejak 7 Agustus 2025. Sebelumnya, tarif ekspor ke AS masih 10%.

Kemudian, pada akhir April hingga akhir Juli 2025 aktivitas ekspor cukup waspada karena sebelumnya sempat terdapat wacana 32% baik di April dan Juli 2025.

Billie menegaskan terdapat urgensi tarif AS diharapkan lebih rendah 0% dibandingkan negara pesaing dengan alasan faktual dan logis. Pertama, kenaikan pengupahan akhir tahun 2025 masih tinggi, sementara Vietnam dua tahun tidak menaikan upah pekerja.

"Kedua, biaya produksi masih tinggi baik harga listrik dan gas, importasi bahan baku, sertifikasi mesin, PPN jasa subcont dan perizinan lainnya," ujarnya.

Ketiga, perjanjian Indonesia-IEU-CEPA sebagai perluasan pasar tarif 0% masih proses ratifikasi sampai kuartal I/2027. Terlebih, terdapat berbagai biaya di luar produksi yang membebani pelaku industri.

"Sebagaimana relasi tripartit antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang diharapkan memiliki mutualisme proteksi yang berkelanjutan," tuturnya.

Menurut dia, negara melalui pemerintah sesuai teori infant industry Frederich List The National System of Political Economy (1841) bahwa negara perlu melindungi industri sampai cukup kuat bersaing secara global.

Pihaknya meyakini pemerintah memiliki perhatian memajukan industri padat karya alas kaki nasional. Untuk itu, tujuan dari dorongan pengusaha menurunkan tarif AS yaitu untuk menyelamatkan produktivitas serapan tenaga untuk dapat stabil agar industri ini tetap sunrise.

"Karena industri alas kaki menggunakan tangan pekerja langsung yang diharapkan melebihi dari angka data sementara (kemenko ekonomi) sekarang kurang lebih 960.000 pekerja sebagai penyangga ekonomi nasional," terangnya.

REPUBLIKA.CO.ID, MAJALENGKA – Sepatu On Cloud Running produksi PT Home Well Indonesia diekspor perdana dari Kabupaten Majalengka, Jumat (14/11/2025). Ekspor itu ditujukan ke enam negara.

Pelepasan ekspor perdana sepatu On Cloud Running tersebut dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Kawasan Industri KIEM, Kabupaten Majalengka.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ekspor perdana PT Home Well Indonesia saya nyatakan dilepas. Semoga ini membawa berkah, keberuntungan, dan rezeki melimpah,” kata Dedi.

Ekspor perdana ini ditujukan ke Australia, Belgia, Brasil, Luksemburg, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada pengiriman hari ini, sebanyak 6.400 pasang sepatu atau satu kontainer 40 HC dikirim ke Amerika Serikat, dengan nilai ekspor mencapai 95.406 dolar AS.

Dedi berharap pengiriman perdana tersebut berjalan lancar sampai ke negara tujuan sehingga berkontribusi pada peningkatan ekspor Jawa Barat.

“Mudah-mudahan ekspor ini berjalan lancar, dari pelabuhan hingga ke pelanggan di negara tujuan. Dari ekspor hadir pajak, dan dari pajak lahir industrialisasi yang kembali lagi untuk pelayanan publik,” ucapnya.

Dedi menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen mempercepat kemudahan investasi dan memperkuat industrialisasi daerah. Menurut dia, sejumlah persoalan dasar yang dihadapi pelaku industri, termasuk terkait pertanahan, akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Saya tahu problem di sini adalah masalah tanah, dan kita akan urus itu," tukasnya.

Dedi menyampaikan, infrastruktur di Kawasan Rebana terus berkembang dan berada pada jalur yang tepat untuk mendukung kegiatan industri dan ekspor.

"Infrastrukturnya bisa dilihat, jalannya lebar dan berkualitas tinggi. Akses ke Patimban akan kita percepat. Konektivitas tol sudah terhubung, dan di sini sudah ada bandara. Pemdaprov Jabar sangat serius menata industrialisasi," tutur Dedi.

Menurut Dedi, pemerintah saat ini mempercepat berbagai regulasi yang berkaitan dengan investasi, termasuk penanganan hambatan teknis di lapangan. Ia pun memahami keluhan dunia industri, di antaranya menyangkut antrean kontainer yang panjang.

Dedi juga mengungkapkan pengalamannya sebagai mantan bupati yang mendorong investasi dan mantan sekretaris serikat pekerja. Pengalaman tersebut, kata dia, membuatnya memahami kebutuhan industri maupun pekerja.

"Saya mengerti buruh karena dulu saya adalah sekretaris Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Jadi saya mengerti," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG—Ajang West Java Investment Summit 2025 mencetak komitmen investasi senilai Rp26,4 triliun lewat penandatanganan nota kesepahaman untuk 14 proyek yang ditawarkan.

Plh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Achris Sarwani menegaskan bahwa West Java Investment Summit (WJIS) bukan gelaran instan yang bisa langsung mencatatkan serapan investasi.

“Gelaran ini kerasanya kalau sudah 2,3,4 tahun ke depan, karena proyek yang kami tawarkan di sini akan ditindaklanjuti setelah WJIS selesai,” ungkapnya, di Bandung, Jumat (14/11/2025).

Sehingga, semangat untuk menjaga ekosistem investasi yang kondusif harus tetap berlanjut. Baik melalui kebijakan yang memudahkan investasi, maupun potensi investasi yang bervariasi.

“Kegiatan WJIS ini panennya sebutlah tahun depan, tahun depannya lagi. Dan itu yang harus dijaga, iklim investasi yang nyaman di Jawa Barat," ungkapnya.

Salah satu yang terbaru adalah ekspor alas kaki yang ada di KIEM (Kertajati International Industrial Estate Majalengka) yang merupakan tindak lanjut dari WJIS 2020 lalu.

“Ini adalah langkah konsisten untuk memperbanyak stok investasi di Jawa Barat,” ungkapnya.

Tujuannya hanya satu, yakni untuk membuka seluas-luasnya peluang tumbuhnya ekosistem bisnis di Jabar yang akan berefek langsung pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

“Karena investasi ini kan bisa berdampak berlapis,” ungkapnya.

Dalam WJIS 2025 ini, juga ditandatangani Momerondum of Understanding (MoU) sejumlah proyek. Di antaranya yakni:

1. Kesepakatan Bersama Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Publik antara Pemprov Jabar dan Badan Bank Tanah
2. Perjanjian Kerja Sama Operasi (PKSO) Aerospace Park Kertajati senilai Rp11,574,638,262,000 antara PT BIJB dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (TBK)
3. Share Purchase Agreement (SPA) di PT BIJB antara PT Real Kaiten Indonesia dengan PT. Jasa Sarana dengan nilai Rp12.500.000.000
4. MoU Investment antara PT BIJB dengan PT RKCI untuk pengembangan Bandara kertajati (Aerospace Park, Logistic Hub & Mix used Commercial Area) senilai Rp 13,553,766,997,648.
5. MoU Kerjasama Optimalisasi kegiatan Ibadah Umroh di Bandara Internasional Kertajati antara PT BIJB - PT JAHO dan PT Garuda Indonesia Tbk senilai
6. Investasi & Pengembangan Hulu Migas Jawa Barat antara PT MUJ dengan Minarak Banyumas Gas senilai Rp 256,000,000,000.
7. Investasi dan Pengembangan LNG (Liquefied Natural Gas) antara MUJ dengan Blue Energi Indonesia senilai Rp 320,000,000,000.
8. Kerjasama Jasa Penunjang Energi dan Energi Terbarukan antara Energi Negeri Mandiri dengan Bukaka Teknik Utama (Tbk) senilai Rp 100,000,000,000.
9. Kerjasama Penyedia Jasa Pendukung Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Teknologi dan Informasi antara MUJ Energi Indonesia dengan Corbec Communication senilai Rp300,000,000,000.
10. Pengembangan Teknologi Hulu Migas di sektor Migas antara MUJ Energi Indonesia dengan China National Logging Corporation (CNLC) senilai Rp50,000,000,000.
11. MoU Investment Startup Curaweda (Program Aksara Jabar) antara Invst ID dengan AG (Amigated Harvest Pte Ltd, Singapore senilai Rp 1,000,000,000.
12. Mou Investment Youngpreneur Jabar Invst ID - Pasita ASEAN-China antara Invst ID dengan PASITA Asean-China senilai Rp2,690,000,000.
13. MoU Investasi Development of Co-Working Space TOD Pondok Cina untuk Learning Center Al-Azhar Corporate School senilai Rp7,800,000,000.
14. MOU antara Koperasi Kristal Laut Nusantara dengan PT Royal Monarki Investama senilai Rp250,000,000,000.

Sehingga total nilai komitmen dalam gelaran WJIS 2025 ini mencapai Rp26,428,395,259,648.

Bisnis.com, SEMARANG -

Produsen benang asal Amerika Serikat, American & Efird (A&E), menegaskan komitmennya untuk menjadikan kawasan Asia Selatan dan Indonesia sebagai basis ekspor utama, khususnya untuk produk alas kaki.

"Alas kaki merupakan segmen kunci yang menjadi fokus, upaya, dan sumber daya kami, untuk dimasuki dan dikembangkan di Indonesia," ujar Christ Alt, President of A&E Global, pada Rabu (22/10/2025) malam di Kota Semarang.

Alt tidak menampik adanya tantangan besar yang tengah dihadapi perusahaan multinasional seperti A&E, terutama setelah penerapan tarif resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat. Perusahaan yang beroperasi di 16 negara ini harus beradaptasi untuk menghadapi ketidakpastian global.

"Ini memang tantangan, tetapi kami sedang menjalaninya, dan seiring dengan semakin banyaknya waktu yang kami miliki dan pemahaman kami tentang arah industri ini, saya rasa kami siap untuk bergerak maju. Namun, saya rasa tantangan terbesarnya adalah ketidakpastian yang muncul akibat tarif," kata Alt.

Sementara itu, Angelo Leneage, Managing Director of A&E South Asia, menjelaskan bahwa kehadiran A&E di Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Indonesia bertujuan mendekatkan perusahaan kepada produsen garmen berorientasi ekspor, khususnya di sektor alas kaki. "Kami akan sepenuhnya fokus pada merek dan ekspor. Tidak ada rencana untuk melakukan penjualan di gerai lokal," tegasnya.

Kehadiran A&E di Kota Semarang menjadi bagian dari strategi memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan para mitra industri, terutama di sektor alas kaki yang terus tumbuh di Jawa Tengah.

Sanjay Chadraratna, President Director of A&E Indonesia, menuturkan bahwa perusahaan akan melanjutkan strategi ekspansi untuk memperluas jangkauan distribusi di Tanah Air. Fokus utama diarahkan pada inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan merek dan vendor utama A&E.

Sebelumnya, A&E telah memiliki fasilitas produksi di Sidoarjo, Jawa Timur, melalui entitas PT Benang Amefird Indonesia (BAI). A&E Indonesia menargetkan peningkatan kapasitas produksi hingga dua kali lipat melalui penambahan mesin dan tenaga kerja baru.

Tangerang, CNBC Indonesia - Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyebut industri alas kaki Indonesia memiliki potensi luar biasa. Sektor ini dinilai memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspor secara signifikan.

Ketua DPD Asosiasi Persepatuan Indonesia Jawa Barat, Henny Setiadi mengatakan, industri alas kaki merupakan bagian dari industri padat karya, di mana lebih dari 30% biaya produksinya ditujukan untuk membayar upah tenaga kerja. Alas kaki termasuk sektor yang berorientasi ekspor. Sebab, dari 900 juta pasang alas kaki yang diproduksi Indonesia setiap tahun, sekitar 60% di antaranya dijual ke pasar internasional.

"Nah tujuan ekspor utama kita adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, UK (United Kingdom), dan China," ujar Henny dalam Seminar Trade Expo Indonesia 2025 bertajuk "Indonesian Business Potentials in Latin America through Peru CEPA and Chile CEPA" di ICE, Tangerang, Sabtu (18/10/2025).

Saat ini, kompetitor utama Indonesia di industri alas kaki adalah Vietnam yang berada dalam satu kawasan Asia Tenggara. Negara tersebut mampu memproduksi 1.300 juta pasang alas kaki per tahun dengan porsi 90% ditujukan ke pasar ekspor.

Tak hanya Vietnam, pesaing lainnya adalah China yang mampu memproduksi 9.000 juta pasang alas kaki per tahun dengan porsi penjualan ekspor sebesar 73%. Namun, produksi alas kaki China berpotensi menurun seiring efek perang tarif dengan Amerika Serikat (AS).

Indonesia sendiri merupakan negara pengekspor alas kaki terbesar ketiga di dunia. Posisi Indonesia tepat berada di bawah Vietnam. Namun, Henny mencatat selisih porsi ekspor antara Indonesia dan Vietnam tergolong besar. Vietnam mampu mengambil porsi ekspor sebesar 9,51% sedangkan Indonesia hanya 3,17%.

Kebijakan tarif impor yang diberlakukan oleh AS tentu menjadi tantangan bagi eksportir alas kaki Indonesia. Meski sudah ditetapkan tarif impor sebesar 19%, hal ini akan menimbulkan persaingan yang lebih ketat dengan eksportir alas kaki negara-negara lainnya.

Oleh karena itu, Aprisindo berharap perjanjian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) akan berdampak positif bagi kelangsungan bisnis alas kaki nasional. Perjanjian tersebut diyakini akan membuka peluang lebih besar bagi eksportir alas kaki Indonesia untuk masuk ke pasar negara-negara Eropa.

"Pasar Uni Eropa ini menjadi pasar alternatif yang bisa menggantikan pasar Amerika Serikat," tandas dia.