JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diajukan Dharma Pongrekun . Dalam gugatan ini, Dharma menguji sejumlah pasal berkaitan dengan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah.

Putusan atas perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026, MK menegaskan aturan mengenai KLB dan wabah dalam UU Kesehatan tetap konstitusional serta tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Adies Kadir, Mahkamah menanggapi dalil pemohon mengenai Pasal 353 Ayat (2) Huruf G. Pemohon, dalam hal ini Dharma Pongrekun menilai frasa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam penetapan status KLB menimbulkan ketidakpastian hukum dan penafsiran luas.

Namun, MK berpendapat bahwa pendelegasian kewenangan kepada Menteri Kesehatan merupakan hal lazim secara administratif untuk mengatur hal-hal teknis yang dinamis.

"Penetapan dimaksud tidak dapat dilakukan di luar asas-asas dan prinsip penyelenggaraan dalam UU 17 Tahun 2023. In casu, asas dan prinsip dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memuat esensi yang dimohonkan pemohon," katanya.

Terkait Pasal 394 yang mewajibkan setiap orang mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah, MK menegaskan bahwa aturan tersebut adalah konsekuensi logis dari tanggung jawab negara. Mahkamah menilai efektivitas tindakan pemerintah dalam kondisi darurat kesehatan sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat.

"Secara konstitusional, kewajiban tersebut sejalan dengan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum," ucapnya.

MK juga menolak keberatan pemohon atas Pasal 395 Ayat (1) yang mewajibkan setiap orang melaporkan adanya orang yang diduga sakit berpotensi KLB. Pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa warga negara tidak memiliki kompetensi medis untuk melakukan penilaian tersebut.

Mahkamah menjelaskan bahwa pasal tersebut adalah instrumen early warning system. Masyarakat tidak diminta melakukan diagnosis medis profesional melainkan melaporkan pengetahuan faktual berdasarkan apa yang dilihat dan didengar.

"Kata harus dalam segera melaporkan tidak dimaknai sebagai sanksi, melainkan wujud partisipasi warga negara. Menjadi tidak tepat jika dimaknai menjadi berhak, karena partisipasi masyarakat akan kehilangan esensinya," katanya.

Mengenai Pasal 400 tentang larangan menghalang-halangi penanggulangan KLB serta Pasal 446 terkait sanksi pidana (overcriminalization), MK berpendapat bahwa karakteristik wabah berbeda dengan kondisi normal karena mengancam keselamatan publik secara luas.

"Norma Pasal 446 hakikatnya merupakan wilayah pembentuk undang-undang (criminal policy). Tujuannya bukan semata menghukum melainkan melindungi kepentingan hukum yang lebih luas yaitu kesehatan masyarakat dan keselamatan publik (protection of public health and safety)," ujar Adies.

Mahkamah menyimpulkan seluruh dalil yang diajukan pemohon, mulai dari kriteria KLB hingga potensi kriminalisasi dalam penanganan wabah adalah tidak berdasar menurut hukum.

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Usai sidang perbaikan permohonan gugatan, Dharma berharap tuhan memberi petunjuk untuk hakim konstitusi yang mengadili perkaranya.

"Saya juga berharap, kepada kami semua di sini berharap dan rakyat Indonesia berharap bahwa bapak hakim yang meneliti atau menyidangkan gugatan uji materi kami diketuk hatinya oleh Tuhan, karena ini akan menyangkut keselamatan jiwa keluarganya juga, bukan cuma kita saja tetapi jiwa keluarga kita," kata Dharma kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ia menuturkan, gugatan ini diajukan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bisa terbebas dari tekanan-tekanan yang ia sebut terbungkus lewat undang-undang kesehatan.

"Kami melihat, saya khususnya melihat bahwa adanya 'udang di balik batu', hal-hal terselubung yang terkandung di dalam setiap pemaknaan undang-undang tersebut," ucap dia.

Dharma menilai lahirnya UU Kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pandemi Covid-19. Ia pun menyinggung Epstein Files yang telah memprediksi adanya pandemi Covid-19.

"Karena di Epstein File terbuka bahwa pandemi COVID-19 atau KLB-KLB (Kejadian Luar Biasa) yang terjadi di dunia ini adalah diarsiteki oleh kekuatan global yang berada di balik semua isu-isu yang ada," ujar dia.

Dalam gugatan ini, Dharma menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam persidangan perbaikan permohonan, Kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam menyebut bahwa 85 persen subtansi gugatan mengalami perubahan.

"Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya kurang lebih sekitar 85% substansi permohonan mengalami perubahan," ujar Ishemat dalam ruangan sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026 mencakup aspek sistematika, kedudukan pemohon hingga perubahan petitum gugatan.

"Penyempurnaan baik dari aspek sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, maupun petitum," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam perbaikan permohonan itu Dharma disebut mempertegas tidak menghalangi kewenangan menteri dalam menetapkan menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Namun harus adanya parameter yang jelas, objektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam penerapannya.

"Yang pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut," sambungnya.

Perbaikan Petitum Gugatan Dharma Pongrekun:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 353 ayat 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur dan dapat diverifikasi

3. Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan

4. Menyatakan Pasal 395 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat

5. Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

6. Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

JAKARTA - Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun hadir dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (17/6/2026). Adapun dalam gugatan ini, Dharma menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Dalam persidangan perbaikan permohonan, kuasa hukum Dharma Pongrekun, Ishemat Soeria Alam menyebut bahwa 85 persen subtansi gugatan mengalami perubahan. Hal ini dilakukan setelah tim Dharma Pongrekun mendapatkan masukan dari majelis hakim konstitusi pada persidangan sebelumnya.

"Apabila dibandingkan dengan permohonan sebelumnya kurang lebih sekitar 85% substansi permohonan mengalami perubahan," ujar Ishemat dalam ruangan sidang gedung MKRI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbaikan perkara nomor 172/PUU-XXIV/2026 mencakup aspek sistematika, kedudukan pemohon hingga perubahan petitum gugatan.

"Penyempurnaan baik dari aspek sistematika, kedudukan hukum, batu uji, argumentasi konstitusional, maupun petitum," sambungnya.

Lebih lanjut, dalam perbaikan permohonan itu Dharma Pongrekun disebut mempertegas tidak menghalangi kewenangan menteri dalam menetapkan menetapkan kriteria tambahan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah. Namun harus adanya parameter yang jelas, objektif, dan berbasis bukti ilmiah dalam penerapannya.

"Yang pemohon persoalkan adalah tidak adanya parameter yang memadai dalam penggunaan kewenangan tersebut," sambungnya.

Berikut Perbaikan Petitum yang Dilakukan Dharma Pongrekun:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan Pasal 353 ayat 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa kriteria lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk peraturan Menteri berdasarkan kajian dan bukti ilmiah yang kuat serta bersifat objektif, terukur dan dapat diverifikasi.

3. Menyatakan Pasal 394 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang wajib mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

4. Menyatakan Pasal 395 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang yang mengetahui adanya orang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau akibat penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan atau yang mengalami atau menderita penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB dan atau wabah berhak melaporkan kepada aparatur pemerintahan desa atau kelurahan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

5. Menyatakan Pasal 400 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 446 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak mematuhi kegiatan penanggulangan KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394 sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaan penanggulangan KLB dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

JAKARTA - Perumda Dharma Jaya menggelar edukasi ketahanan pangan bagi siswa-siswi SMPN 51 Jakarta. Kegiatan berlangsung di RPH Dharma Jaya, Cakung, Jakarta Timur yang diikutipeserta yang mayoritas terdiri dari pengurus OSIS di RPH Dharma Jaya, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan secara langsung proses penyediaan pangan protein hewani yang memenuhi standar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Didampingi oleh lima orang guru, para siswa diajak menelusuri proses pasok pangan hewani secara menyeluruh, mulai dari pemeliharaan ternak, proses pemotongan, pengolahan, penyimpanan, hingga tahap distribusi produk ke masyarakat.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman menyatakan bahwa edukasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam membangun kesadaran literasi pangan sejak dini.

“Kami berharap kunjungan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai pentingnya ketahanan pangan serta peran berbagai pihak dalam menjaga kualitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” tuturnya, Jumat (12/6/2026).

Raditya menambahkan bahwa keterlibatan generasi muda sangat krusial dalam keberlanjutan sektor pangan ke depan. “Lebih dari sekadar kunjungan, kami ingin para siswa memahami bahwa di balik setiap produk protein yang dikonsumsi, terdapat rantai proses yang panjang, melibatkan teknologi, dan pengawasan yang ketat.

Dengan memahami proses ini, kami berharap para siswa dapat menjadi agen perubahan yang lebih menghargai sumber daya pangan dan peduli terhadap pentingnya kualitas gizi untuk masa depan bangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala SMPN 51 Jakarta, Erni Setianingrum menilai kunjungan ini sangat bermanfaat karena mampu menjembatani teori yang dipelajari di sekolah dengan praktik langsung di lapangan. Menurutnya, program ini juga selaras dengan Program Adiwiyata yang mendorong kepedulian siswa terhadap kesehatan dan keberlanjutan sumber daya pangan.

Selama kegiatan, para siswa menunjukkan antusiasme tinggi melalui berbagai diskusi interaktif mengenai sistem pengawasan mutu dan standar kebersihan industri pangan modern.

Salah satu peserta, Dinda Kayla Alifa, mengaku terkesan dengan ketelitian setiap tahapan pengolahan. Sedngkan siswa lainnya, Casa Aprilo Sialoho menyebut bahwa pengalaman ini memberikan gambaran akan panjangnya proses pengawasan ketat demi memastikan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Dengan terlaksananya kunjungan ini, Perumda Dharma Jaya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pendidikan generasi muda dalam memahami pentingnya kedaulatan dan ketahanan pangan.

JAKARTA - Seorang biksu Buddha asal Shandong, yang dikenal dengan nama Shi Daoguo, dilaporkan ditahan aparat keamanan China setelah memperingati peristiwa Tiananmen di Beijing.

Pengamat politik Wang Yichi menyebut bahwa Shi Daoguo, yang lahir dengan nama Zhang Chao, digiring aparat pada 5 Juni 2026 dini hari setelah sempat memperingati peristiwa Tiananmen sehari sebelumnya.

Menurut Wang, Shi Daoguo sempat mendatangi Lapangan Tiananmen, mengambil sebuah foto, lalu mengunggahnya ke media sosial dengan menyertakan puisi singkat untuk mengenang peristiwa tersebut.

Unggahan itu disebut langsung menghilang tak lama setelah dipublikasikan.

“Sebelum fajar, petugas dari cabang Polisi Keamanan Domestik Zaozhuang menahannya dan dilaporkan membawanya keluar dari Beijing,” ujar Wang, seperti dikutip dari Bitter Winter, Rabu (10/6/2026).

Hingga saat ini, keberadaan Shi Daoguo disebut belum diketahui.

Hidup di Bawah Tekanan

Wang mengatakan Shi Daoguo selama bertahun-tahun hidup di bawah tekanan aparat setempat. Dia tumbuh di Shandong dan sempat bekerja di Beijing saat muda, dan juga aktif dalam diskusi daring mengenai tanggung jawab sipil.

Pada 2014, Shi Daoguo sempat ditahan lebih dari satu bulan setelah memperingatkan para pemohon petisi di Beijing bahwa polisi tengah melakukan pemeriksaan.

Setelah itu, dia mencukur rambutnya dan menjalani kehidupan monastik dengan berpindah dari satu kuil ke kuil lain.

Menurut Wang, ketertarikan Shi Daoguo terhadap studi Buddhisme dan kebiasaannya membantu orang-orang yang mengalami kesulitan membuatnya mendapat simpati dari banyak pihak.

Namun, keberadaannya disebut kerap memicu tekanan terhadap kuil-kuil yang disinggahinya. Pihak kuil disebut mendapat instruksi untuk mengusirnya sehingga ruang geraknya semakin terbatas.

Pada 2019, Shi Daoguo kembali ditahan di Shandong dan kemudian dijatuhi hukuman dengan tuduhan “mencari keributan dan memicu masalah", dakwaan yang kerap digunakan dalam sejumlah kasus sensitif di China.

Dalam wawancara sebelumnya, Shi Daoguo mengatakan dirinya aktif di media sosial luar negeri dan tengah bersiap bepergian ke luar negeri sebelum aparat melakukan intervensi.

Paspornya disebut tidak pernah diperpanjang. Dia juga mengaku tidak dapat memperoleh pengakuan resmi dari Asosiasi Buddhis China yang dikendalikan negara, sehingga tidak bisa tinggal secara legal di kuil-kuil.

Menurut Wang, setiap kali Shi Daoguo mencoba menetap di biara-biara di wilayah seperti Zhejiang atau Jiangxi, dia selalu diminta pergi.

“Dia menggambarkan pola itu sebagai metode yang dirancang untuk mendorong biksu independen ke dalam isolasi,” tutur Wang.

Tindakan Terlarang

Shi Daoguo juga beberapa kali menyatakan bahwa seorang biksu tetap merupakan warga negara dan memiliki hak untuk mengomentari urusan publik.

Dia menganggap hal tersebut sebagai kewajiban moral.

“Shi Daoguo pernah mengatakan bahwa membayar harga pribadi demi martabat adalah sebuah kehormatan, bahkan ketika konsekuensinya berat,” ucap Wang.

Menurut Wang, keputusan Shi Daoguo memperingati peristiwa Tiananmen sejalan dengan sikapnya selama ini yang kerap menekankan pentingnya ingatan dan welas asih.

Namun aparat disebut bereaksi cepat terhadap tindakan tersebut.

Wang menyebut penghilangan paksa menjelang tanggal-tanggal sensitif merupakan hal yang umum terjadi di China. Akan tetapi, penahanan seorang biksu Buddha hanya karena tindakan singkat mengenang Tiananmen disebut menunjukkan sejauh mana kontrol negara menjangkau kehidupan keagamaan.

“Peristiwa ini juga mencerminkan meningkatnya upaya menjadikan Buddhisme sebagai alat untuk membentuk pesan politik,” sebut Wang.

Menurut dia, Shi Daoguo sebelumnya juga pernah mengkritik kecenderungan tersebut. Hingga kini, teman dan para pendukung Shi Daoguo disebut belum memperoleh informasi mengenai kondisi maupun keberadaannya.

Wang menilai kasus itu menunjukkan kerentanan tokoh agama yang menolak menyelaraskan suara hati mereka dengan ekspektasi resmi negara.

Kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa mengenang peristiwa Tiananmen setiap tanggal 4 Juni tetap menjadi tindakan terlarang di China.

“Peringatan 4 Juni tetap menjadi gestur terlarang, bahkan ketika diekspresikan melalui foto sederhana dan puisi,” pungkas Wang.

TIKI dan JNE kembali menyelenggarakan kegiatan kurban bersama yang secara konsisten dilakukan setiap tahun.

Pada tahun ini, TIKI dan JNE menyembelih 29 ekor sapi kurban yang dagingnya dikemas dalam 3.000 kemasan dan akan distribusikan kepada anak yatim, dan penyandang tuna netra, serta kepada karyawan TIKI dan JNE.

Lokasi utama kegiatan berlangsung di Yayasan Taman Yatim Piatu Tuna Netra (YATUNA)danMasjid Jami Soeprapto Soeparno, Jakarta.Terkait hal itu, TIKI tahun ini menghadirkan kampanye "Sobat TIKI Berkurban", sebuah inisiatif kurban kolektif yang melibatkan partisipasi langsung pelanggan.

Melalui program ini, setiap transaksi resi yang dibayarkan oleh pelanggan selama periode 1-20 Mei 2026 secara otomatis menyumbangkan Rp500 untuk pengadaan hewan kurban. Dana yang terkumpul kemudian dialokasikan untuk pembelian sapi kurban yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.Untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan,TIKI danJNE turut melibatkan dokter hewan profesional yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum penyembelihan, sehingga daging yang didistribusikan terjamin segar, sehat, dan layak konsumsi.

Direktur TIKI Yulina Hastuti menyampaikan program menjadi wujud nyata semangat gotong royong antara perusahaan, pelanggan, dan masyarakat.

"Melalui kampanye Sobat TIKI Berkurban, kami ingin mengajak pelanggan untuk turut berpartisipasi dalam kebaikan dengan cara yang sederhana namun berdampak besar. Setiap resi memiliki arti, dan setiap kontribusi bersama dapat menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan," ujar Yulina.

Sementara itu, Direktur JNE menegaskan komitmen perusahaan dalam menjadikan Idul Adha sebagai momentum berbagi dan memperkuat nilai kemanusiaan

"Dengan semangat 'Connecting Happiness', JNE mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama, memperkuat kolaborasi, dan memastikan bahwa setiap kebaikan yang disalurkan dapat mempererat silaturahmi," ungkap Feriadi, Presiden Direktur JNE.Melalui kolaborasi ini, TIKI dan JNE berharap dapat terus menumbuhkan semangat kepedulian sosial, mempererat hubungan dengan masyarakat, serta menjadikan Idul Adha sebagai momentum berbagi yang bermakna dan berkelanjutan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di 93 lokasi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026 meski sebagian proyek masih dalam tahap percepatan.

Keyakinan itu didasarkan pada perkembangan konstruksi yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, rata-rata progres pembangunan di seluruh lokasi telah mendekati 70 persen.

"Semua penyedia jasa sepertinya memang sedang optimis, sedang berlari kencang untuk mengejar 20 Juni bisa selesai," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan progres pembangunan terus meningkat setiap hari. Kementerian PU mencatat rata-rata kenaikan progres mencapai 1 hingga 3 persen per hari.

"Boleh saya bilang 80 persenan plus itu mudah-mudahan kita upayakan maksimal bisa selesai. Tapi tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni," imbuhnya.

Menurut Dody, bahkan sejumlah daerah yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan.

Beberapa proyek di Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara yang sebelumnya menjadi perhatian khusus kini disebut semakin membaik.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BUMN Karya dan Danantara. Pemerintah juga membuka ruang bantuan bagi kontraktor yang menghadapi kendala di lapangan, baik terkait tenaga kerja maupun pembiayaan.

"Memang ada beberapa kendala, tapi dengan BUMN Karya, saya sudah kolaborasi hampir tiap hari dengan COO Danantara Pak Dony, kalau mereka punya kesulitan finansial atau apapun misalnya, itu bisa dibantu," jelasnya.

Selain itu, Dody mengakui pengerjaan proyek sempat mengalami perlambatan saat libur Idul Adha lantaran banyak pekerja pulang ke kampung halaman. Namun kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan aktivitas konstruksi kini telah kembali berjalan normal.

"Hari ini saya pantau sudah kembali normal. Bahkan waktu saya ke Lombok kemarin kan itu masih suasana Idul Adha, tapi mereka sudah pada bekerja," terangnya.

Di sisi lain, Kementerian PU mencatat tidak ada proyek Sekolah Rakyat yang belum berjalan. Seluruh lokasi telah memasuki tahap konstruksi dengan tingkat progres yang bervariasi.

Beberapa daerah bahkan telah masuk kategori zona hijau karena progres fisiknya telah mencapai sekitar 85 persen. Lokasi tersebut antara lain Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

"Yang zona hijau malah sudah 80 persen-85 persenan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Harga sejumlah komoditas pangan di beberapa pasar di Jakarta terpantau masih mahal usai Iduladha 2026, salah satunya cabai-cabaian. Cabai rawit merah tembus Rp100 ribu per kilogram (kg).

Mengacu laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), harga rata-rata nasional cabai rawit merah adalah Rp68.883 per kg pada Rabu (3/6) dengan Harga Acuan (HA) yang dipakai pemerintah adalah Rp57 ribu per kg.

Sementara, harga rata-rata nasional cabai merah keriting adalah Rp50.984 per kg dengan HA yang dipakai pemerintah adalah Rp55 ribu per kg.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat pada Kamis (4/6), harga cabai rawit merah dijual Rp100 ribu dari semula Rp80 ribu per kg. Sementara itu, cabai merah keriting dibanderol seharga Rp80 ribu yang sebelumnya Rp50 ribu per kg.

Adi, seorang pedagang di pasar tersebut menjelaskan harga cabai-cabaian baru turun sedikit sejak Iduladha 2026 lalu.

"Harga cabai-cabaian baru turun sekitar Rp10 ribu per kg lah, sejak naik pas Lebaran kemarin. Kalau cabai rawit sekarang Rp100 ribu (per kg), cabai merah (keriting) sekarang Rp80 ribu (per kg)," ungkapnya saat ditemui CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

[Gambas:Youtube]

Selain cabai-cabaian, Adi juga menyebut harga bawang merah dan bawang putih masih tinggi. Mengacu situs SP2KP, harga rata-rata nasional bawang merah adalah Rp48.436 per kg dengan HA yang dipakai pemerintah Rp41.500 per kg.

Untuk harga rata-rata nasional bawang putih adalah Rp34.332 per kg dengan HA yang dipakai pemerintah Rp38 ribu per kg.

Harga yang dijual lebih tinggi dibandingkan data tersebut. Saat ini, Adi menjual bawang merah seharga Rp70 ribu dari semula Rp50 ribu per kg, sedangkan bawang putih dijual Rp60 ribu dari sebelumnya Rp40 ribu per kg.

Meski begitu, harga telur ayam ras telah turun, sedangkan daging ayam ras masih stabil. Mengacu situs SP2KP, harga rerata nasional telur ayam ras turun menjadi Rp27.957 per kg dengan HA yang dipakai pemerintah adalah Rp30 ribu per kg.

Seorang pedagang berbagai telur bernama Fiki mengatakan harga telur ayam ras saat ini telah turun menjadi Rp27 ribu dari semula Rp28 ribu sampai Rp29 ribu per kg.

"Telur ayam sih udah turun sedikit ya, sekarang Rp27 ribu (per kg), kemaren-kemaren mah Rp28 ribu sampai Rp29 ribu (per kg)," kata Fiki.

Ito, pedagang daging ayam ras di pasar tersebut menyebut harga sama seperti sebelumnya. Saat ini daging ayam ras dijual dengan harga Rp45 ribu per ekor.

"Ayam masih sama sekarang, seekor (dijual) Rp45 ribu (per ekor). Saya juga jual yang gedean dikit (seharga) Rp55 ribu (per ekor)," sebutnya.

Hal yang sama juga terjadi di Pasar Kodam Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Harga cabai rawit merah dijual Rp100 ribu dari semula Rp90 ribu per kg, sedangkan harga cabai merah keriting Rp75 ribu yang sebelumnya dijual Rp60 ribu per kg.

Bawang merah dibanderol Rp75 ribu dari sebelumnya Rp60 ribu per kg dan bawang putih kini berada di angka Rp60 ribu dari semula Rp50 ribu per kg.

Sum, pedagang berbagai bahan pokok di pasar tersebut menerangkan beberapa harga masih bertahan tinggi sejak sebelum Lebaran.

"Ini masih mahal semua mas, cabai rawit (merah), cabai merah (keriting). Bawang-bawangan juga masih tinggi belum turun," ungkap Sum.

Namun, ia mengatakan harga daging ayam ras cenderung masih stabil, yakni Rp45 ribu per kg.

Harga telur ayam ras di pasar tersebut juga telah turun tipis. Karo pedagang telur ayam ras menyebutkan harganya telah turun menjadi Rp28 ribu per kg.

"Nah, kalau telur ayam (ras) ini udah turun mas jadi Rp28 ribu per kg, sebelumnya saya jual Rp29 ribu per kg," sebutnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Candi Borobudur merupakan salah satu monumen agama Buddha terbesar dan paling megah di dunia. Situs ini menjadi salah satu bukti sejarah yang menunjukkan perkembangan dan penyebaran agama Buddha di Indonesia.

Selain menjadi monumen termegah, Candi Borobudur juga telah dikenal sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling terkenal di dunia. Terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, candi ini menjadi candi agama Buddha terbesar di dunia dan menjadi salah satu destinasi wisata paling populer dan banyak dituju di Asia Tenggara. Namun, dibalik kemegahan dan kepopulerannya ini, Candi Borobudur ternyata menyimpan sejarah yang sangat mengagumkan.

Sejarah Candi Borobudur

Mengutip dari laman In Journey, Candi Borobudur merupakan sebuah monumen yang dibangun oleh Dinasti Sailendra pada 780-840 Masehi. Menjadi dinasti yang berkuasa pada masa itu, Dinasti Sailendra membangun situs ini sebagai tempat pemujaan Buddha dan tempat sejarah. Tempat ini berisi petunjuk-petunjuk bagi manusia untuk menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan sekaligus kebijaksanaan menurut Buddha.

Mengutip dari laman Laboratorium Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro, Candi Borobudur diilhami sebagai gagasan dharma dari India, antara lain stupa dan mandala, tetapi dipercaya juga menjadi kelanjutan dari struktur megalitik Punden Berundak yang ditemukan dari periode prasejarah Indonesia.

Setelah dibangun oleh Dinasti Sailendra, Candi Borobudur ditemukan oleh Pasukan Inggris pada tahun 1814 di bawah pimpinan Sir Thomas Stanford Raffles. Usai penemuan tersebut, Raffles dan pasukannya membabat bukit serta membersihkan sisa-sisa vulkanik di bukit itu. Setelah dibersihkan, ditemukan adanya batu-batu pahatan yang berbentuk aneh.

Mengutip dari Id Sejarah, karena besarnya bebatuan Candi Borobudur misi dari Raffles tidak terselesaikan sepenuhnya. Upaya pembersihan ini dilanjutkan oleh penguasa Residen Kedu pada masa itu, yakni Hartmann. Area candi berhasil dibersihkan seluruhnya pada tahun 1835.

Dari masa Raffles, Candi Borobudur mengalami pemugaran kedua pada tahun 1907-1911 oleh Theoddor van Erp, serta pemugaran terbesar pada 1973-1983 oleh Pemerintah Indonesia dan UNESCO.

Terkait gaya arsitektur, Candi Borobudur diketahui dibangun dengan gaya Mandala yang mencerminkan alam semesta dalam kepercayaan Buddha. Mengutip dari laman Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama RI, Candi Borobudur memiliki lima teras persegi dan tiga teras bundar dengan 72 stupa, serta satu stupa besar di puncak. Tak hanya stupa, Candi Borobudur juga memiliki 1.460 relief yang menceritakan kisah dan 1.212 relief hias, dengan total 2.672 panel yang menutupi area 2.500 meter persegi.

Struktur bangunan ini berbentuk kotak dengan empat pintu masuk dan titik pusat berbentuk lingkaran. Jika dilihat dari luar hingga ke dalam terbagi menjadi dua bagian, yakni alam dunia yang terbagi menjadi tiga zona di bagian luar, dan alam nirwana di bagian pusat.

Susunan tingkat pada Candi Borobudur juga diketahui melambangkan perjalanan kehidupan menurut ajaran agama Buddha. Setiap tingkatannya menggambarkan tahapan menuju kesempurnaan jiwa dimulai dengan fase kehidupan duniawi hingga mencapai tahapan pencerahan tertinggi.

Tiga Tingkatan Candi Borobudur

- Kamadhatu

Tingkat Kamadhatu merupakan bagian terbawah dari Candi Borobudur. Tingkatan ini melambangkan kehidupan manusia yang penuh hawa nafsu. Hawa nafsu menjadi hal yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Buddha. Tingkatan Kamadhatu juga menggambarkan alam dunia yang terlihat dan sedang dialami oleh manusia sekarang.

Kamadhatu diketahui terdiri dari 160 relief yang menjelaskan Karmawibhangga Sutra, yakni hukum sebab akibat. Adapun sifat dan nafsu manusia yang digambarkan dalam tingkatan ini seperti merampok, membunuh, memperkosa, penyiksaan, dan fitnah.

- Rupadhatu

Tingkatan kedua di Candi Borobudur adalah Rupadhatu. Tingkatan Rupadhatu melambangkan manusia yang terbebas dari hawa nafsu atau menjadi alam peralihan di mana manusia telah dibebaskan dari urusan dunia. Rupadhatu menjadi tingkatan yang menjembatani tingkatan Kamadhatu dengan Arupadhatu di Candi Borobudur.

Selain itu, Rupadhatu diketahui terdiri dari galeri ukiran relief batu dan patung Buddha. Secara keseluruhan terdapat 328 patung Buddha yang juga memiliki hiasan relief pada ukirannya. Terkait relief, menurut manuskrip Sansekerta pada bagian ini terdiri dari 1300 relief yang berupa Gandhawyuha, Lalitawistara, Jataka, dan Awadana. Seluruhnya membentang sejauh 2,5 km dengan 1212 panel.

- Arupadhatu

Arupadhatu merupakan tingkatan teratas dari Candi Borobudur. Tingkatan ini melambangkan seorang manusia yang sudah tidak memiliki nafsu dan tidak berwujud namun belum mencapai nirwana. Arupadhatu memiliki tiga serambi berbentuk lingkaran yang mengarah ke kubah di bagian pusat atau stupa yang menggambarkan kebangkitan dari dunia. Pada bagian ini tidak ada ornamen maupun hiasan, yang berarti menggambarkan kemurnian tertinggi.

Serambi pada bagian ini terdiri dari stupa berbentuk lingkaran yang berlubang, lonceng terbaik, berisi patung Buddha yang mengarah ke bagian luar candi. Terdapat 72 stupa secara keseluruhan dengan stupa terbesar berada di tengah. Namun stupa terbesar ini diketahui tidak memiliki ukuran yang sama dengan versi aslinya yang mencapai 42 meter di atas tanah dengan diameter 9.9 m.

Berbeda dengan stupa yang mengelilinginya, stupa pusat kosong dan menimbulkan perdebatan bahwa sebenarnya terdapat isi namun juga ada yang berpendapat bahwa stupa tersebut memang kosong.

Empat Relief Utama di Candi Borobudur

- Karmawibhangga

Di lantai dasar candi, terdapat 160 relief Karmawibhangga yang hampir seluruhnya kini tertutup oleh dinding penopang. Relief ini mengajarkan prinsip ‘ngunduh wohing pakarti’ yang berarti kita akan memetik hasil dari perbuatan kita sendiri. Relief ini mengajak untuk hidup dengan integritas dan sopan santun, serta berinteraksi dalam masyarakat dengan adil, tanpa kekerasan, dan berkomitmen untuk tidak menyakiti atau merugikan orang lain.

- Jataka dan Awadana

Pada panel lantai satu bagian atas, terdapat 620 relief yang menggambarkan cerita Jataka dan Awadana. Relief-relief ini mengajarkan tentang ‘migunani tumpraping liyan’ yang berarti hidup yang memberikan manfaat untuk orang lain. Selain itu, relief ini juga menampilkan cerita tentang binatang, pemimpin negara, dan dewa, yang menggambarkan pentingnya kerja sama dan kesatuan dalam menghadapi berbagai situasi, baik dalam kemakmuran maupun tantangan.

- Sutra Lalitavistara

Sutra Lalitavistara yang terukir di dinding lantai pertama ini terdiri dari 120 relief. Sutra ini mengisahkan tentang ‘Kiprah Pamungkas’ yang merupakan puncak dari berbagai aktivitas yang kaya dan lengkap. Tak hanya itu, relief ini menunjukkan juga bagaimana berbagai kegiatan bermanfaat mencapai puncaknya dengan dimulainya penyebaran ajaran.

- Gandavyuha

Sutra Gandawyuha merupakan ajaran utama di Candi Borobudur yang terukir dalam 460 relief. Relief ini menggambarkan cara mencapai pengetahuan yang sempurna dan potensi tertinggi manusia.

Di lantai dua, terdapat 128 relief tentang pembukaan dan ‘kalyanamitra’ dari Sutra Gandawyuha. Relief ini menampilkan kehidupan spiritual yang penuh empati, percaya diri, ingin belajar, dan rendah hati. Selain itu, relief ini juga mengajarkan terkait toleransi terhadap semua jenis kelamin, usia, profesi, kekayaan, suku, kasta, dan agama.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji usulan penetapan status darurat sampah yang diajukan Pemerintah Kota Bandung.

Usulan ini menyusul menumpuknya sampah di sejumlah tempat penampungan sementara (TPS) setelah libur panjang Iduladha 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, usulan tersebut akan ditelaah secara cermat sebelum diputuskan. Pemprov Jabar juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Lagi dikaji dengan cermat, dan kami mau terlebih dahulu melaporkan ke Pak Gubernur KDM," ujar Herman saat dikonfirmasi, Senin (1/6/2026).

Terkait kemungkinan intervensi langsung Pemprov Jabar seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penanganan sampah di TPS Ciwastra melalui penambahan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti, Herman menegaskan langkah tersebut masih akan dibahas bersama gubernur dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Menurut dia, penanganan persoalan sampah harus dilakukan secara sinergis antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung, mengingat kapasitas TPA Sarimukti juga perlu dijaga agar tidak mengalami kelebihan beban.

"Kami akan berkoordinasi dahulu. Yang pasti penanganan dilakukan secara sinergi antara Pemprov Jabar dan Pemkot Bandung," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa lonjakan aktivitas masyarakat dan wisatawan selama rangkaian libur panjang sejak Lebaran hingga Iduladha telah memberikan tekanan besar terhadap pengelolaan sampah di Kota Bandung.

"Selama musim liburan ini, mulai dari Lebaran sampai long weekend berturut-turut, beban terhadap daya dukung lingkungan luar biasa beratnya," ujar Farhan usai peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Farhan menilai kondisi tersebut membuat Kota Bandung membutuhkan dukungan lebih besar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.

Ia menjelaskan, Kota Bandung hingga kini belum memiliki tempat pembuangan akhir sendiri sehingga pengelolaan sampah residu masih bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Farhan pun mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Barat yang telah memberikan tambahan kuota pengangkutan sampah ke Sarimukti saat terjadi lonjakan volume sampah.

"Yang punya kewenangan untuk menambah kuota dan membuka pintu Sarimukti itu hanya Gubernur Jawa Barat. Kota Bandung tidak punya TPA," katanya.

Menurut Farhan, Pemkot Bandung terus berupaya memaksimalkan pengolahan sampah di dalam kota. Namun, masih terdapat sampah residu yang tidak dapat diolah dan harus dibuang ke fasilitas pemrosesan akhir.

Ketergantungan terhadap TPA Sarimukti tersebut, lanjutnya, menjadi salah satu persoalan mendasar yang membuat Kota Bandung rentan menghadapi krisis sampah ketika terjadi peningkatan volume produksi maupun gangguan operasional di TPA regional.

Karena itu, Pemkot Bandung telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Kota Bandung ditetapkan dalam kondisi darurat sampah sesuai kategori yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Kami sudah mengajukan kepada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup," ujarnya.

Saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas usulan tersebut. Jika disetujui, status darurat sampah dinilai dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengambil berbagai langkah dan kebijakan percepatan penanganan sampah.

Kurban adalah ibadah, tetapi pada saat yang sama juga merupakan peristiwa ekonomi besar. Setiap Iduladha, jutaan hewan berpindah dari kandang peternak ke pasar, dari pasar ke masjid, dari masjid ke rumah-rumah warga. Di dalamnya ada transaksi, distribusi, logistik, tenaga kerja, konsumsi, dan solidaritas sosial.

Namun, setelah daging dibagikan, sering kali yang tertinggal adalah plastik, darah, jeroan, air limbah, dan sisa organik yang belum dikelola dengan baik. Di sinilah pentingnya gagasan tentang “kurban hijau” (green qurban) yang semakin mengemuka di tengah ancaman krisis lingkungan dan perubahan iklim, sekaligus perlu dibaca sebagai jalan menuju ekonomi sirkular Idul Adha.

Gagasan ini penting karena kurban selama ini lebih sering dilihat dari dua sisi, yakni ibadah dan filantropi sosial. Kurban adalah bentuk ketaatan spiritual sekaligus solidaritas kepada sesama. Namun, dalam konteks hari ini, kurban juga perlu dibaca sebagai rantai nilai ekonomi yang memiliki dampak sosial dan ekologis.

Pertanyaannya bukan hanya apakah daging kurban sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga bagaimana hewan itu dipasok, siapa yang memperoleh nilai ekonomi, bagaimana limbahnya dikelola, dan apakah prosesnya meninggalkan beban bagi lingkungan.

Siklus Ekonomi

Data Kementerian Pertanian menunjukkan skala ekonomi kurban yang tidak kecil. Menjelang Iduladha 2026, potensi ketersediaan hewan kurban nasional disebut mencapai sekitar 3,24 juta ekor, sementara kebutuhan diperkirakan sekitar 2,35 juta ekor.

Permintaan hewan kurban juga diproyeksikan naik sekitar 3,82% dibanding 2025. Rinciannya antara lain, ketersediaan kambing sekitar 1,4 juta ekor untuk kebutuhan 1,08 juta ekor, serta domba 935.690 ekor untuk kebutuhan 466.086 ekor.

Angka ini memperlihatkan bahwa kurban bukan sekadar peristiwa ritual tahunan, tetapi juga siklus ekonomi yang menggerakkan peternak, pedagang, transportasi, pakan, jasa pemotongan, panitia masjid, hingga usaha kemasan dan logistik.

Masalahnya, ekonomi kurban kerap masih bergerak dalam pola linear. Mulai dari hewan dibeli, disembelih, daging dibagikan, lalu sisa dan limbah dianggap sebagai urusan akhir. Pola ini mirip dengan model ekonomi lama yang dikenal sebagai take-make-dispose, yakni mengambil sumber daya, mengolahnya, menggunakannya, lalu membuang sisanya.

Dalam konteks Iduladha, pola linear itu tampak dalam penggunaan plastik sekali pakai secara masif, limbah pemotongan yang dibuang sembarangan, serta sisa organik yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Ekonomi sirkular menawarkan cara pandang berbeda. United Nations Environment Programme (UNEP) Finance Initiative menjelaskan, ekonomi sirkular sebagai pendekatan yang memprioritaskan pengurangan, penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang produk serta material, sebagai alternatif atas model linear take-make-dispose yang tidak lagi memadai dalam dunia dengan sumber daya terbatas dan tekanan lingkungan yang meningkat (unepfi.org, 2026). Dalam bahasa yang lebih sederhana, ekonomi sirkular berusaha memastikan agar nilai suatu produk tidak cepat berakhir sebagai sampah.

Dalam konteks kurban, ekonomi sirkular tidak berarti mengubah makna ibadah, justru memperbaiki tata kelolanya. Kurban hijau berbasis ekonomi sirkular dapat dimulai dari hulu.

Mulai membeli hewan dari peternak lokal, memperpendek rantai pasok, memastikan kesehatan hewan, dan memberi harga yang wajar bagi peternak kecil. Dengan begitu, uang kurban tidak hanya berhenti sebagai transaksi sesaat, tetapi ikut memperkuat ekonomi desa dan peternakan rakyat.

Pada tahap distribusi, ekonomi sirkular mendorong penggunaan kemasan yang dapat terurai, digunakan ulang, atau berasal dari produk lokal, seperti besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lain. Ini bukan soal romantisme tradisional, melainkan soal mengurangi beban sampah plastik sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil.

Jika dikelola baik, kurban hijau dapat menghubungkan ibadah dengan ekonomi lokal, ketika peternak mendapatkan pasar, perajin kemasan memperoleh permintaan, warga menerima manfaat, dan lingkungan tidak menanggung beban berlebih.

Pada tahap pascakurban, prinsip sirkular menjadi lebih penting. Darah, kotoran, sisa organik, tulang, kulit, dan bagian lain dari proses pemotongan tidak seharusnya langsung diperlakukan sebagai sampah.

Tentu tidak semua bisa dimanfaatkan sembarangan karena harus mengikuti standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, sebagian limbah organik dapat diarahkan menjadi kompos, pupuk organik, bahan pakan maggot, biogas, atau produk turunan lain.

Dari sini terlihat bahwa kurban hijau bukan sekadar mengganti plastik dengan besek, tetapi merupakan perubahan cara berpikir, dari mengelola sisa sebagai beban menjadi melihatnya sebagai sumber daya; dari transaksi tahunan menjadi penguatan ekonomi lokal; dari ibadah yang selesai pada pembagian daging menjadi ibadah yang memperhatikan keseluruhan rantai dampaknya.

Lebih dari itu, ekonomi sirkular juga kini menjadi bagian dari agenda global keberlanjutan, yang hadir dalam diskusi tentang produksi dan konsumsi berkelanjutan, ekonomi hijau, pengurangan limbah, ketahanan pangan, dan transisi pembangunan rendah karbon.

Jika biasanya agenda ini dibicarakan dalam forum internasional, laporan lembaga global, pertemuan pemerintah, atau strategi korporasi, maka kurban hijau menunjukkan bahwa norma global keberlanjutan juga dapat diterjemahkan ke dalam praktik lokal-keagamaan.

Dalam kajian Hubungan Internasional, proses semacam ini dapat dipahami sebagai lokalisasi norma. Norma global tidak selalu masuk ke masyarakat dalam bentuk yang kaku, melainkan diterjemahkan melalui nilai, bahasa, dan praktik setempat.

Ekonomi sirkular yang di tingkat global dibicarakan dalam istilah efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan rantai nilai berkelanjutan, di tingkat lokal dapat hadir melalui bahasa ibadah, gotong royong, kemaslahatan, dan keberkahan.

Diplomasi Ekologis

Inilah kekuatan Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim besar, jaringan masjid yang luas, tradisi gotong royong yang kuat, serta pengalaman panjang dalam filantropi sosial, Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak harus selalu dimulai dari kebijakan besar negara atau investasi industri hijau.

Keberlanjutan juga bisa tumbuh dari praktik warga, komunitas agama, lembaga zakat, panitia kurban, peternak rakyat, dan ekonomi lokal. Dengan kata lain, kurban hijau dapat menjadi diplomasi ekologis dari bawah.

Diplomasi ekologis dari bawah bukan diplomasi dalam arti normatif. Melainkan merupakan cara masyarakat menunjukkan kepada dunia bahwa nilai keberlanjutan dapat dihidupkan melalui praktik sosial dan keagamaan.

Ketika masjid mengurangi plastik, panitia kurban mengelola limbah, peternak lokal diperkuat, dan warga belajar memilah sisa organik, pesan yang muncul adalah bahwa agama tidak bertentangan dengan agenda lingkungan global, justru dapat menjadi sumber etika untuk menjalankannya.

Tantangannya, gagasan ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai slogan. Melainkan membutuhkan dukungan kebijakan, tata kelola, riset, serta edukasi publik dari berbagai pihak, mulai pemerintah, kampus, lembaga filantropi, hingga media.

Karena itu, kurban hijau dan ekonomi sirkular Iduladha mengingatkan bahwa ibadah tidak berhenti pada niat baik dan pembagian daging. Ibadah juga memiliki jejak sosial, ekonomi, dan ekologis.

Jika jejak itu dikelola dengan baik, kurban dapat menjadi lebih dari ritual tahunan yang dapat menjadi model kecil tentang bagaimana ekonomi lokal, solidaritas sosial, dan agenda global keberlanjutan bertemu dalam satu praktik yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) kembali menyalurkan bantuan hewan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Melalui program tersebut, perusahaan mengurbankan satu ekor sapi dan tiga ekor kambing yang disembelih di Masjid Baiturrahim, IFG Life Juanda, pada 29 Mei 2026.

Program kurban tersebut ditujukan bagi karyawan IFG Life dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penyembelihan.

Perusahaan menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar.

Menurut perusahaan, pelaksanaan kurban merupakan bagian dari komitmen untuk menumbuhkan rasa empati dan mempererat hubungan dengan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.

IFG Life menjelaskan, program kurban tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dijalankan secara konsisten setiap tahun.

Melalui program TJSL, perusahaan berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar sekaligus mendukung aspek sosial dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Perusahaan menyatakan, program tersebut diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mempertegas peran perusahaan dalam kegiatan keagamaan. Pelaksanaan kurban juga disebut sebagai salah satu bentuk kontribusi perusahaan pada momentum hari raya keagamaan.

IFG Life menilai konsistensi penyelenggaraan program kurban setiap tahun menunjukkan bahwa semangat berbagi telah menjadi bagian dari budaya perusahaan, bukan sekadar kegiatan yang dilakukan pada momen tertentu.

Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi, mengatakan program kurban tahun ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Kurban bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas sosial yang menjadi nilai inti perusahaan kami. Iduladha adalah momentum yang tepat untuk berbagi dengan sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita,” ujar Gatot dalam keterangan resmi, Selasa (2/6/2026).

Ia berharap program tersebut dapat memberikan manfaat bagi penerima sekaligus mempererat hubungan antara karyawan dan masyarakat sekitar.

“Melalui program ini, kami berharap dapat membawa kebahagiaan dan keberkahan, sekaligus mempererat tali silaturahmi antarpegawai dan masyarakat. Semoga semangat berbagi ini terus tumbuh dan menginspirasi kita semua untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan sekitar,” kata Gatot.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang