Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyambut positif usulan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) terkait pengembangan program Wakaf Hijau untuk kelestarian alam. Program ini dinilai selaras dengan kampanye yang tengah digencarkan Jumhur: Tobat Ekologis Nasional.

Wakaf hijau merupakan inovasi keuangan sosial syariah yang memanfaatkan dana atau aset wakaf untuk membiayai program pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini semakin berkembang sebagai instrumen yang menggabungkan nilai ibadah dengan upaya mitigasi perubahan iklim dan pemulihan ekosistem.

"Pokoknya akan saya bantu gaungkan, gelorakan program wakaf hijau yang mendukung pelestarian alam lingkungan," kata Jumhur saat menerima kunjungan UISU, Senin (15/6).

Program wakaf hijau diusulkan mencakup tiga bidang utama, yakni wakaf pohon dan hutan, pengembangan energi terbarukan, serta konservasi air dan lahan.

Pada sektor kehutanan, program ini meliputi penanaman pohon produktif, rehabilitasi lahan kritis, dan pelestarian hutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Sedangkan pada bidang energi terbarukan, wakaf hijau diarahkan untuk penyediaan fasilitas ramah lingkungan, seperti pemasangan panel surya di masjid, sekolah, maupun pesantren. Adapun pada aspek konservasi air dan lahan, program ini mencakup pembangunan sumur resapan, instalasi air bersih berbasis tenaga surya, hingga restorasi kawasan pesisir melalui penanaman mangrove.

Dalam usulannya, UISU menilai potensi penerapan wakaf hijau di Sumatera Utara sangat besar mengingat masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Program tersebut dinilai dapat menjadi instrumen pendukung penghijauan nasional sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

"Jika digerakkan secara masif ke seluruh Indonesia, program ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia," ujar Jumhur.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat berulang kali menyebut ‘tobat ekologis’ di berbagai kesempatan. Yang terbaru, dia kembali membahasnya di hadapan Menteri LH era Presiden Soeharto, Emil Salim.

Jumhur mengatakan, prinsip pertobatan ekologis ini akan menginventarisasi dosa-dosa lingkungan untuk kemudian dicari solusinya.

“Sedang didetailkan siapa melakukan apa, siapa yang yang paling banyak dosanya, termasuk kalangan aparatur pemerintah. Nanti kita rumuskan dan mari kita recover dosa-dosa itu dengan bertindak,” kata Jumhur, saat ditemui wartawan usai acara ‘‘Inspirasi Perjalanan Karya dan Bakti Negeri Prof. Emil Salim’, pada Senin (8/6).

Dia memberi contoh penanaman pohon untuk hutan-hutan gundul, penanaman mangrove yang sebelumnya tergusur akibat pembangunan dan reklamasi, serta memulihkan kembali area bekas tambang yang banyak telantar.

Jumhur mengatakan, kepentingan lingkungan hidup seringkali dianggap sebagai penghambat pembangunan. Padahal, perannya besar untuk masa depan yang lebih baik.

“Kita tidak menyalahkan satu per satu, tapi kita semua. Itu lebih baik daripada usahanya disegel,” kata Jumhur.

Sanksi untuk Perusahaan Perusak Lingkungan

Dia menyatakan, sanksi tetap dibutuhkan untuk para perusahaan nakal yang berkontribusi pada kerusakan lingkungan. Namun, perlu ada solusi yang dicari dan dikerjakan dengan cara kolaborasi. Dalam hal ini, Jumhur menyatakan dia terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan kelompok masyarakat sipil.

“Ada perusahaan yang merekrut puluhan ribu pegawai, membangun industri, kemudian ada masalah lingkungan. Saya bilang, bantu orang itu, carikan teknologi. Jangan main tutup dan segel saja,” kata Jumhur.

Hal itu berdasarkan pertimbangan ada banyak penduduk atau tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas perusahaan tersebut. Lain hal jika ada kegiatan ekonomi ekstraktif yang meraup keuntungan begitu banyak, namun hanya melibatkan sedikit tenaga kerja. Apalagi, aktivitas ekonomi ekstraktif itu merusak lingkungan secara masif.

“Saya tidak suka orang-orang seperti itu, karena itu saya mengajak semua orang untuk melakukan pertobatan ekologis,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bagaimana seekor ikan melihat manusia? Mungkinkah, kritik terhadap manusia justru terasa lebih menyentuh ketika disampaikan dari sudut pandang makhluk laut yang kecil dan terasing dari dasar samudera?
Pertanyaan itulah yang muncul setelah membaca Oni Jouska karya Asep Ardian. Novel ini menghadirkan sebuah dongeng ekologis yang tidak hanya puitis, tetapi juga getir dalam memandang hubungan manusia dengan alam.
Oni Jouska secara umum menyajikan kisah yang bergerak pelan dan reflektif. Namun di balik kesan tenang itu, tersimpan kemarahan terhadap kerusakan lingkungan dan rasa kehilangan yang terus menghantui para tokohnya.
Laut dalam novel ini bukan sekadar latar, melainkan ruang hidup yang penuh luka.
Tokoh utamanya adalah Oni, seekor ikan remora yang dianggap berbeda karena tidak bisa menempel pada makhluk lain seperti kaumnya. Kondisi itu membuat Oni tumbuh sebagai sosok asing di komunitasnya sendiri.
Dia hidup dengan pertanyaan tentang identitas, kegunaan, dan tempatnya di dunia laut yang terus berubah hingga memuncak menjadi bom waktu kemarahan.
Syahdan, lewat petualangannya, pembaca diajak melihat dunia manusia dari sudut pandang yang tidak lazim. Manusia memang jarang hadir secara langsung, tetapi jejaknya terasa di mana-mana: lewat sampah, pencemaran, dan kehancuran ekosistem laut.
Melalui penceritaan yang cenderung kontemplatif, pembaca perlahan dibawa memasuki dunia laut yang penuh legenda dan ingatan kolektif. Ada paus, klan-klan ikan, hingga berbagai kisah turun-temurun tentang nabi-nabi.
Novel ini tidak sedang berbicara tentang ikan semata. Oni terasa seperti representasi manusia modern yang hidup di tengah keramaian, tetapi terasing dari dirinya sendiri. Keterasingan itulah yang menjadi salah satu kekuatan emosional novel ini.
Selain membicarakan ekologi, novel ini juga menyentuh hubungan antargenerasi dan warisan pengetahuan. Para tokohnya hidup bersama ingatan tentang laut yang perlahan berubah, saat ruang hidup mereka tidak lagi sama seperti dahulu.
Asep Ardian juga menggunakan bahasa yang cukup reflektif dan simbolik. Beberapa bagian terasa seperti renungan filosofis tentang hidup dan kematian. Karena itu, Oni Jouska mungkin bukan jenis novel yang dibaca untuk mengejar ketegangan cerita semata.
Membaca buku ini sepintas mengingatkan saya pada sejumlah karya fabel ekologis yang menjadikan alam sebagai cermin untuk melihat manusia. Namun berbeda dengan cerita satir yang keras dan gamblang, Oni Jouska memilih jalan yang lebih lirih.
Kritik sosialnya hadir perlahan, mengendap lewat suasana dan percakapan antartokoh. Pembaca tidak digiring untuk marah secara langsung, tetapi diajak menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk kecil di laut menghadapi dampak dari kerakusan manusia.
Secara umum, novel ini menawarkan pengalaman membaca yang unik dalam lanskap sastra Indonesia kontemporer. Oni Jouska menunjukkan bahwa isu lingkungan dapat dibicarakan lewat pendekatan sastra yang lembut, imajinatif, dan penuh perenungan.
Data Buku

• Judul: Oni Jouska
  
• Penulis: Asep Ardian
  
• Editor: Prihandini Nur Rahmah
  
• Tata Letak: Ashari Ramadana
  
• Tahun Terbit: Cetakan Pertama, Mei 2026
  
• Jumlah Halaman: 132 halaman
  
• Penerbit: Marjin Kiri
  
• QRCBN:62-6771-2790-699

Kurban adalah ibadah, tetapi pada saat yang sama juga merupakan peristiwa ekonomi besar. Setiap Iduladha, jutaan hewan berpindah dari kandang peternak ke pasar, dari pasar ke masjid, dari masjid ke rumah-rumah warga. Di dalamnya ada transaksi, distribusi, logistik, tenaga kerja, konsumsi, dan solidaritas sosial.

Namun, setelah daging dibagikan, sering kali yang tertinggal adalah plastik, darah, jeroan, air limbah, dan sisa organik yang belum dikelola dengan baik. Di sinilah pentingnya gagasan tentang “kurban hijau” (green qurban) yang semakin mengemuka di tengah ancaman krisis lingkungan dan perubahan iklim, sekaligus perlu dibaca sebagai jalan menuju ekonomi sirkular Idul Adha.

Gagasan ini penting karena kurban selama ini lebih sering dilihat dari dua sisi, yakni ibadah dan filantropi sosial. Kurban adalah bentuk ketaatan spiritual sekaligus solidaritas kepada sesama. Namun, dalam konteks hari ini, kurban juga perlu dibaca sebagai rantai nilai ekonomi yang memiliki dampak sosial dan ekologis.

Pertanyaannya bukan hanya apakah daging kurban sampai kepada penerima manfaat, tetapi juga bagaimana hewan itu dipasok, siapa yang memperoleh nilai ekonomi, bagaimana limbahnya dikelola, dan apakah prosesnya meninggalkan beban bagi lingkungan.

Siklus Ekonomi

Data Kementerian Pertanian menunjukkan skala ekonomi kurban yang tidak kecil. Menjelang Iduladha 2026, potensi ketersediaan hewan kurban nasional disebut mencapai sekitar 3,24 juta ekor, sementara kebutuhan diperkirakan sekitar 2,35 juta ekor.

Permintaan hewan kurban juga diproyeksikan naik sekitar 3,82% dibanding 2025. Rinciannya antara lain, ketersediaan kambing sekitar 1,4 juta ekor untuk kebutuhan 1,08 juta ekor, serta domba 935.690 ekor untuk kebutuhan 466.086 ekor.

Angka ini memperlihatkan bahwa kurban bukan sekadar peristiwa ritual tahunan, tetapi juga siklus ekonomi yang menggerakkan peternak, pedagang, transportasi, pakan, jasa pemotongan, panitia masjid, hingga usaha kemasan dan logistik.

Masalahnya, ekonomi kurban kerap masih bergerak dalam pola linear. Mulai dari hewan dibeli, disembelih, daging dibagikan, lalu sisa dan limbah dianggap sebagai urusan akhir. Pola ini mirip dengan model ekonomi lama yang dikenal sebagai take-make-dispose, yakni mengambil sumber daya, mengolahnya, menggunakannya, lalu membuang sisanya.

Dalam konteks Iduladha, pola linear itu tampak dalam penggunaan plastik sekali pakai secara masif, limbah pemotongan yang dibuang sembarangan, serta sisa organik yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

Ekonomi sirkular menawarkan cara pandang berbeda. United Nations Environment Programme (UNEP) Finance Initiative menjelaskan, ekonomi sirkular sebagai pendekatan yang memprioritaskan pengurangan, penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang produk serta material, sebagai alternatif atas model linear take-make-dispose yang tidak lagi memadai dalam dunia dengan sumber daya terbatas dan tekanan lingkungan yang meningkat (unepfi.org, 2026). Dalam bahasa yang lebih sederhana, ekonomi sirkular berusaha memastikan agar nilai suatu produk tidak cepat berakhir sebagai sampah.

Dalam konteks kurban, ekonomi sirkular tidak berarti mengubah makna ibadah, justru memperbaiki tata kelolanya. Kurban hijau berbasis ekonomi sirkular dapat dimulai dari hulu.

Mulai membeli hewan dari peternak lokal, memperpendek rantai pasok, memastikan kesehatan hewan, dan memberi harga yang wajar bagi peternak kecil. Dengan begitu, uang kurban tidak hanya berhenti sebagai transaksi sesaat, tetapi ikut memperkuat ekonomi desa dan peternakan rakyat.

Pada tahap distribusi, ekonomi sirkular mendorong penggunaan kemasan yang dapat terurai, digunakan ulang, atau berasal dari produk lokal, seperti besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lain. Ini bukan soal romantisme tradisional, melainkan soal mengurangi beban sampah plastik sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil.

Jika dikelola baik, kurban hijau dapat menghubungkan ibadah dengan ekonomi lokal, ketika peternak mendapatkan pasar, perajin kemasan memperoleh permintaan, warga menerima manfaat, dan lingkungan tidak menanggung beban berlebih.

Pada tahap pascakurban, prinsip sirkular menjadi lebih penting. Darah, kotoran, sisa organik, tulang, kulit, dan bagian lain dari proses pemotongan tidak seharusnya langsung diperlakukan sebagai sampah.

Tentu tidak semua bisa dimanfaatkan sembarangan karena harus mengikuti standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, sebagian limbah organik dapat diarahkan menjadi kompos, pupuk organik, bahan pakan maggot, biogas, atau produk turunan lain.

Dari sini terlihat bahwa kurban hijau bukan sekadar mengganti plastik dengan besek, tetapi merupakan perubahan cara berpikir, dari mengelola sisa sebagai beban menjadi melihatnya sebagai sumber daya; dari transaksi tahunan menjadi penguatan ekonomi lokal; dari ibadah yang selesai pada pembagian daging menjadi ibadah yang memperhatikan keseluruhan rantai dampaknya.

Lebih dari itu, ekonomi sirkular juga kini menjadi bagian dari agenda global keberlanjutan, yang hadir dalam diskusi tentang produksi dan konsumsi berkelanjutan, ekonomi hijau, pengurangan limbah, ketahanan pangan, dan transisi pembangunan rendah karbon.

Jika biasanya agenda ini dibicarakan dalam forum internasional, laporan lembaga global, pertemuan pemerintah, atau strategi korporasi, maka kurban hijau menunjukkan bahwa norma global keberlanjutan juga dapat diterjemahkan ke dalam praktik lokal-keagamaan.

Dalam kajian Hubungan Internasional, proses semacam ini dapat dipahami sebagai lokalisasi norma. Norma global tidak selalu masuk ke masyarakat dalam bentuk yang kaku, melainkan diterjemahkan melalui nilai, bahasa, dan praktik setempat.

Ekonomi sirkular yang di tingkat global dibicarakan dalam istilah efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan rantai nilai berkelanjutan, di tingkat lokal dapat hadir melalui bahasa ibadah, gotong royong, kemaslahatan, dan keberkahan.

Diplomasi Ekologis

Inilah kekuatan Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim besar, jaringan masjid yang luas, tradisi gotong royong yang kuat, serta pengalaman panjang dalam filantropi sosial, Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak harus selalu dimulai dari kebijakan besar negara atau investasi industri hijau.

Keberlanjutan juga bisa tumbuh dari praktik warga, komunitas agama, lembaga zakat, panitia kurban, peternak rakyat, dan ekonomi lokal. Dengan kata lain, kurban hijau dapat menjadi diplomasi ekologis dari bawah.

Diplomasi ekologis dari bawah bukan diplomasi dalam arti normatif. Melainkan merupakan cara masyarakat menunjukkan kepada dunia bahwa nilai keberlanjutan dapat dihidupkan melalui praktik sosial dan keagamaan.

Ketika masjid mengurangi plastik, panitia kurban mengelola limbah, peternak lokal diperkuat, dan warga belajar memilah sisa organik, pesan yang muncul adalah bahwa agama tidak bertentangan dengan agenda lingkungan global, justru dapat menjadi sumber etika untuk menjalankannya.

Tantangannya, gagasan ini tidak boleh berhenti sekadar sebagai slogan. Melainkan membutuhkan dukungan kebijakan, tata kelola, riset, serta edukasi publik dari berbagai pihak, mulai pemerintah, kampus, lembaga filantropi, hingga media.

Karena itu, kurban hijau dan ekonomi sirkular Iduladha mengingatkan bahwa ibadah tidak berhenti pada niat baik dan pembagian daging. Ibadah juga memiliki jejak sosial, ekonomi, dan ekologis.

Jika jejak itu dikelola dengan baik, kurban dapat menjadi lebih dari ritual tahunan yang dapat menjadi model kecil tentang bagaimana ekonomi lokal, solidaritas sosial, dan agenda global keberlanjutan bertemu dalam satu praktik yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Bisnis.com, SURABAYA — Tepat dua dekade silam, pada 29 Mei 2006, semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa tersebut secara instan mengubah peta sosiologis, ekonomi, dan lingkungan kawasan itu.

Dua puluh tahun berlalu, penanganan dampak operasional dan sosial-ekologis dari bencana ini masih menyisakan rapor merah, terutama terkait aspek pemulihan hak dasar warga terdampak serta kelestarian lingkungan hidup.

Peringatan 20 tahun tragedi luapan lumpur panas Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, diwarnai desakan kuat dari warga terdampak terkait pemulihan hak-hak mereka yang terenggut. Warga penyintas menilai, setelah dua dekade berlalu, negara maupun korporasi belum sepenuhnya menuntaskan hak-hak mendasar masyarakat, baik dari sisi lingkungan, ekonomi, hingga administrasi kependudukan.

Dalam momentum dua dekade tersebut, sejumlah warga penyintas berkumpul di atas tanggul titik 21 untuk menggelar ritual adat bertajuk 'Sambang Buyut'. Ritual yang memadukan tradisi kebudayaan Jawa dan doa bersama lintas keyakinan ini ditujukan untuk merawat ingatan kolektif sekaligus menyambung silaturahmi dengan para leluhur desa yang kini telah tenggelam di bawah kawah lumpur.

Warga Tuntut Pemulihan Lingkungan dan Hak Dasar

Harwati, salah satu warga terdampak asal RT 10 RW 02 Desa Siring, Porong, mengungkapkan bahwa fokus utama warga penyintas saat ini tidak lagi menuntut ganti rugi materiil. Menurutnya, pemulihan ekologis dan kepastian ruang hidup jangka panjang jauh lebih mendesak bagi keberlangsungan hidup mereka dan anak cucunya.

"Harapan besar warga sebenarnya bukan soal uang. Yang kami mau dalam 20 tahun ini adalah bentuk pemulihan yang nyata karena soal lingkungan sampai sekarang belum diselesaikan. Kehidupan warga yang terpencar-pencar justru malah semakin memburuk," kata Harwati saat ditemui di lokasi, Jumat (29/5/2026).

Lebih lanjut, Harwati juga membeberkan berbagai dampak sistemik pascabencana yang jarang tersorot, yakni karut-marut data administrasi kependudukan. Migrasi massal warga secara mandiri tanpa koordinasi struktur desa yang utuh memicu hilangnya dokumen hingga status kependudukan mereka dalam pangkalan data digital pemerintah.

Ia mencontohkan kasus pribadinya, ketika status kependudukannya sempat tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) setempat dan baru diketahui pada 2022 saat hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah.

Akibat ketidakjelasan data administrasi tersebut, warga kesulitan mengakses berbagai program bantuan sosial berbasis digital dari pemerintah. Tak hanya itu, polemik administrasi ini juga berdampak langsung pada hilangnya hak politik warga yang tergolong sebagai hak asasi manusia (HAM).

Harwati menegaskan bahwa sebagian besar warga terdampak tidak dapat menyalurkan hak suaranya dalam pesta demokrasi sejak Pemilu 2009 akibat status domisili yang tidak jelas dan tidak adanya pendataan ulang dari komisi pemilihan umum (KPU) setempat.

"Kami sempat melaporkan hilangnya hak suara ini ke KPU Sidoarjo, tapi jawaban yang kami terima selalu klasik, yaitu alasan anggaran. Kami merasa dianggap tidak ada oleh negara, bahkan hak konstitusional kami sebagai warga negara ikut hilang," tegasnya.

Terkait sengketa lahan, Harwati juga meluruskan persepsi publik mengenai istilah "ganti rugi" atau "ganti untung" yang kerap digaungkan oleh pemerintah. Ia menyebut skema yang terjadi di lapangan adalah transaksi jual-beli aset secara terpaksa.

"Awalnya waktu sosialisasi ke masyarakat, namanya ganti rugi atau ganti untung, tapi ternyata setelah realisasi bunyinya bukan ganti rugi atau ganti untung, tapi jual-beli. Bilamana kita tidak mau menjual aset kita, kita enggak akan mendapatkan apapun. Mau tidak mau sama warga dijual, kalau enggak dijual kita mau tinggal di mana, di bawah jembatan?" ungkapnya.

Hingga saat ini, proses tersebut belum sepenuhnya rampung. Berdasarkan estimasinya, masih terdapat sedikitnya 75 aset tanah dan bangunan milik warga dari Desa Jatirejo dan sebagian Desa Siring yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pihak PT. Lapindo Brantas.

Lebih lanjut, ia juga menyayangkan sikap acuh tak acuh yang dijalankan aparat pemerintah, baik dari tingkat kabupaten maupun pusat, yang dinilai abai terhadap kondisi psikologis dan sosial warga.

"Selama ini belum ada satu pun aparat dari kabupaten maupun pusat yang pernah mencari tahu seperti apa kondisi korban lumpur selama 20 tahun ini. Kalau coblosan ada, kita cuma dikasih tahu, tapi enggak ada hak suara. Kalau misalnya kita datang dikasih batas waktu. Kalau kertas coblosnya ada, ya kita boleh [ikut memberikan suara]. Kalau enggak ada, ya enggak nyoblos," sebutnya.

Harwati mengatakan hampir tidak ada perwakilan pemerintah maupun Grup Bakrie yang datang langsung menemui korban sejak wilayah mereka tenggelam. Ia menyebut hanya Nia Ramadhani yang sempat datang ke lokasi beberapa tahun lalu, namun warga tidak bisa mendekat karena dijaga aparat.

“Monggo ke sini dulu, kita tunggu Pak Bakrie. Dengan senang hati warga korban lumpur menunggu Anda kalau mau menjenguk kami,” jelasnya.

Negara Harus Akui Tragedi Lapindo

Sementara itu, Juru Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hema Situmorang menyebut tragedi Lapindo sebagai potret nyata bencana ekologis akibat industri hulu migas. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Anti Tambang (Hatam) sejak 2010.

"Kami bilang, sekali lagi, negara perlu mengakui karena sejak awal bahkan negara tidak mengakui apa yang menjadi bentuk bencana yang ada di Lapindo. Mereka masih mengatakan ini sebagai bencana alam. Ini adalah hasil bagaimana patahan yang ada di Yogyakarta dan segala macamnya, dan itu akan berhubungan dengan pemulihan hak-hak warga," ucapnya.

Jatam juga menilai skema jual-beli aset gagal memulihkan kondisi sosial warga dan justru menyisakan trauma berkepanjangan lintas generasi.

"Negara bahkan juga memproduksi pernyataan-pernyataan seolah-olah sudah melakukan ganti untung, ganti rugi padahal yang terjadi adalah kampung ditenggelamkan, rumah dihilangkan. Kemudian jual beli aset itu juga tidak memulihkan sepenuhnya karena jadinya warga di sini 'kan semua ini ya terpencar," ucapnya.

Sebagai refleksi 20 tahun tragedi Porong, Jatam mendesak pemerintah mengevaluasi perluasan izin industri ekstraktif yang dinilai berpotensi memicu bencana serupa di masa depan.

Hema menilai negara belum belajar dari berbagai bencana ekologis akibat ekspansi industri tambang dan migas. Menurutnya, perluasan izin industri ekstraktif terus terjadi meski masyarakat memiliki hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Ia juga menegaskan warga di daerah terdampak harus diberi ruang untuk menerima atau menolak masuknya izin tambang di wilayah mereka.

“Kita enggak boleh lagi fokusnya pada ekonomi ekstraktif, tapi harus bicara tentang ekonomi-ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bagaimana seekor ikan melihat manusia? Mungkinkah kritik terhadap manusia justru terasa lebih menyentuh ketika disampaikan dari sudut pandang makhluk laut yang kecil dan terasing dari dasar samudera?

Pertanyaan itulah yang muncul setelah membaca Oni Jouska karya Asep Ardian. Novel ini menghadirkan sebuah dongeng ekologis yang tidak hanya puitis, tetapi juga getir dalam memandang hubungan manusia dengan alam.

Oni Jouska secara umum menyajikan kisah yang bergerak pelan dan reflektif. Namun, di balik kesan tenang itu, tersimpan kemarahan terhadap kerusakan lingkungan dan rasa kehilangan yang terus menghantui para tokohnya.

Tokoh utamanya adalah Oni, seekor ikan remora yang dianggap berbeda karena tidak bisa menempel pada makhluk lain seperti kaumnya. Kondisi itu membuat Oni tumbuh sebagai sosok asing di komunitasnya sendiri.

Syahdan, lewat petualangannya, pembaca diajak melihat dunia manusia dari sudut pandang yang tidak lazim. Manusia memang jarang hadir secara langsung, tetapi jejaknya terasa di mana-mana: lewat sampah, pencemaran, dan kehancuran ekosistem laut.

Melalui penceritaan yang cenderung kontemplatif, pembaca perlahan dibawa memasuki dunia laut yang penuh legenda dan ingatan kolektif. Ada paus, klan-klan ikan, hingga berbagai kisah turun-temurun tentang nabi-nabi.

Novel ini tidak sedang berbicara tentang ikan semata. Oni terasa seperti representasi manusia modern yang hidup di tengah keramaian, tetapi terasing dari dirinya sendiri. Keterasingan itulah yang menjadi salah satu kekuatan emosional novel ini.

Selain membicarakan ekologi, novel ini juga menyentuh hubungan antargenerasi dan warisan pengetahuan. Para tokohnya hidup bersama ingatan tentang laut yang perlahan berubah, saat ruang hidup mereka tidak lagi sama seperti dahulu.

Asep Ardian juga menggunakan bahasa yang cukup reflektif dan simbolik. Beberapa bagian terasa seperti renungan filosofis tentang hidup dan kematian. Karena itu, Oni Jouska mungkin bukan jenis novel yang dibaca untuk mengejar ketegangan cerita semata.

Membaca buku ini sepintas mengingatkan pembaca pada sejumlah karya fabel ekologis yang menjadikan alam sebagai cermin untuk melihat manusia. Namun, berbeda dengan cerita satir yang keras dan gamblang, Oni Jouska memilih jalan yang lebih lirih.

Kritik sosialnya hadir perlahan, mengendap lewat suasana dan percakapan antartokoh. Pembaca tidak digiring untuk marah secara langsung, tetapi diajak menyaksikan bagaimana makhluk-makhluk kecil di laut menghadapi dampak dari kerakusan manusia.

Secara umum, novel ini menawarkan pengalaman membaca yang unik dalam lanskap sastra Indonesia kontemporer. Oni Jouska menunjukkan bahwa isu lingkungan dapat dibicarakan lewat pendekatan sastra yang lembut, imajinatif, dan penuh perenungan.

Data Buku

Judul: Oni Jouska
Penulis: Asep Ardian
Editor: Prihandini Nur Rahmah
Tata Letak: Ashari Ramadana
Tahun Terbit: Cetakan Pertama, Mei 2026
Jumlah Halaman: 132 halaman
Penerbit: Marjin Kiri
QRCBN: 62-6771-2790-699

Bisnis.com, PEKANBARU — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau menetapkan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Musim Mas sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan perusakan kawasan hutan dan sempadan sungai di Kabupaten Pelalawan.

Dirreskrimsus Polda Riau, Ade Kuncoro Ridwan, mengatakan perusahaan tersebut diduga melakukan aktivitas budidaya sawit di kawasan hutan dan sempadan Sungai Air Hitam yang menyebabkan kerusakan lingkungan dengan nilai kerugian ekologis mencapai Rp187,8 miliar.

Menurut Ade, kasus tersebut mulai terdeteksi sejak Januari 2025. Namun, aktivitas perkebunan sawit ilegal itu diduga telah berlangsung sejak 2022. Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan resmi dari Asosiasi Penyelamat Lingkungan dan Hutan Indonesia (APLHI) Riau pada Desember 2025.

“Setelah menerima laporan, kami langsung melakukan scientific investigation atau penyidikan berbasis ilmiah,” kata Ade dikutip dari publikasi resmi Pemerintah Provinsi Riau, Minggu (18/5/2026).

Dalam penyelidikan, polisi menemukan adanya penanaman sawit di sempadan Sungai Air Hitam dengan jarak hanya sekitar 2 hingga 5 meter dari bibir sungai. Padahal, aturan mewajibkan adanya jarak aman minimal 50 meter dari tepi sungai untuk aktivitas perkebunan.

Akibat aktivitas tersebut, terjadi kerusakan lingkungan berupa hilangnya vegetasi alami, penurunan struktur tanah, erosi, hingga longsor sedalam 1 hingga 2 meter di sepanjang sempadan sungai.

Lahan perkebunan yang dikelola perusahaan juga diduga tumpang tindih dengan kawasan hutan dan area konservasi seluas sekitar 29.000 hektare.

“Hasil laboratorium menunjukkan parameter kerusakan tanah telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan,” ujar Ade.

Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan delapan ahli, mulai dari ahli pemetaan, kerusakan tanah, hingga hukum pidana. Polisi juga menyita 30 dokumen penting, termasuk dokumen AMDAL, legalitas perusahaan, dan 17 hasil uji laboratorium kerusakan tanah.

PT Musim Mas dijerat dengan Pasal 98 ayat 1 juncto Pasal 99 ayat 1 juncto Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, perusahaan terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda korporasi hingga Rp10 miliar.

Ade menegaskan, pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tahap pelimpahan perkara ke kejaksaan.

“Negara harus hadir memastikan tidak ada pihak ataupun korporasi yang merusak lingkungan demi keuntungan sepihak. Penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen kami menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Riau bagi generasi mendatang,” tegasnya.

Bisnis.com, PADANG - Bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatra pada November 2026 lalu dianggap bukan hanya semata-mata dipicu oleh cuaca ekstrem melainkan diperparah oleh degradasi dan tata kelola hutan yang buruk terutama di kawasan hulu dan sepanjang daerah aliran sungai.

Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto mengatakan bahwa secara umum, kondisi yang terjadi di Indonesia kini tidak sedang menghadapi sekadar krisis lingkungan biasa, tapi tengah memasuki fase krisis ekologis yang bersifat sistemik.

“Hal ini terjadi, ketika kebijakan pembangunan antar sektor tidak lagi saling menopang, melainkan saling bertabrakan dan bahkan saling menghancurkan. Makanya kami menilai perlu untuk duduk bersama dan mencarikan solusi, supaya bencana berulang tidak terjadi kembali, sepertinya di wilayah Sumatra Barat,” katanya pada Diskusi Publik Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 di Universitas Andalas, Padang, Rabu (6/5/2026).

Dia menilai kondisi ini sebagai peringatan serius bahwa Indonesia tengah bergerak menuju fase bencana permanen, jika tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar.

“Bencana yang dilihat hari ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan hasil dari akumulasi kegagalan tata kelola sumber daya alam. Jika pola pembangunan ini terus dipertahankan, maka bencana akan menjadi kondisi normal baru,” tegasnya.

Oleh karena itu, pada diskusi IEO 2026 ini, dia turut menyoroti paradoks besar dalam tata kelola sumber daya alam Indonesia. Dengan luas kawasan hutan mencapai sekitar 125,5 juta hektare, tekanan terhadap hutan justru terus meningkat. Kemudian sekitar 59% deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi, dan hal ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan banyak terjadi dalam kerangka yang legal.

Menurutnya keadaan ini semakin diperparah seiring adanya kebijakan proyek strategis nasional (PSN) dan kemudahan izin usaha kehutanan serta lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hutan, mempercepat deforestasi hutan. Dengan angka per tahun rata-rata deforestasi seluas 147.000 hektare, pada 2045 mendatang Indonesia akan kehilangan lebih dari 3,5 juta hektare lahan akibat alih fungsi lahan.

Di sisi lain, lanjut dia, emisi dari konversi hutan mencapai sekitar 930 juta ton CO₂ per tahun, sementara kapasitas pengawasan sangat terbatas, dengan rasio satu polisi hutan mengawasi sekitar 26.000 hektare kawasan hutan.

“Kondisi ini menegaskan bahwa krisis ekologis tidak berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan persoalan tata kelola dan politik kebijakan,” ungkapnya.

Kemudian dampaknya pun meluas hingga ke sektor ekonomi. Bahkan IEO 2026 mencatat bahwa bencana ekologis dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) hingga 0,29%, dan dalam skenario terburuk, krisis lingkungan berpotensi menggerus 3% hingga 5% PDB setiap tahun.

Menghadapi situasi tersebut, KEHATI menawarkan dua lintasan masa depan. Pertama adalah skenario business as usual, dimana Indonesia akan menghadapi kebangkrutan ekologis, ditandai dengan bencana yang semakin permanen, krisis air yang meluas, serta meningkatnya konflik sosial.

“Skenario kedua adalah transformasi sistemik, yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan,” tegasnya.

Menurutnya transformasi tersebut mencakup penempatan hutan sebagai fondasi utama sistem nexus nasional, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, reformasi kebijakan lintas sektor berbasis daya dukung ekosistem, serta pembentukan mekanisme pengaman lintas sektor untuk mencegah konflik kebijakan.

Selain itu, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta transisi energi dan pangan yang tidak menambah tekanan ekologis, menjadi bagian penting dari solusi.

“IEO 2026 menunjukkan bahwa jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” ucapnya.

Sementara itu, Penyusun IEO 2026 Yayasan KEHATI, Muhamad Burhanudin menambahkan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Seperti halnya di Sumatra, termasuk Sumatra Barat, menjadi cermin paling nyata dari kegagalan tersebut. Sepanjang akhir 2025, rangkaian banjir dan longsor di wilayah Sumatra menyebabkan 1.204 jiwa meninggal dunia, 148 orang hilang, dan sekitar 242.000 orang mengungsi.

Dari data yang dimilikinya, kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp68,67 triliun. Kerugian ekonomi tersebut jauh lebih besar dibanding pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang sebesar Rp 50,2 triliun (data 2024).

Dia melihat dalam tiga dekade terakhir, Sumatra telah kehilangan sekitar 1,2 juta hektare hutan, sebagian besar dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hilangnya tutupan hutan tersebut melemahkan fungsi daerah aliran sungai dan mengurangi kemampuan lanskap dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir dan longsor secara drastis.

“Secara nasional, situasi ini tercermin dari data bahwa sekitar 99% bencana di Indonesia kini merupakan bencana hidrometeorologis, dengan lebih dari 3.100 kejadian tercatat sepanjang 2025,” jelasnya.

Burhanudin menyampaikan dari data yang disusun Yayasan KEHATI disebut sebagai kanibalisme antar sektor, sebuah kondisi ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan dalam satu lingkaran krisis yang terus berulang.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa krisis ekologis Indonesia tidak dapat dipahami sebagai persoalan sektoral. Deforestasi yang didorong oleh ekspansi pangan dan energi, misalnya, merusak sistem hidrologi dan memperparah krisis air. Krisis air pada gilirannya mengganggu produksi pangan.

Sementara itu, tekanan untuk meningkatkan produksi pangan dan energi kembali mendorong pembukaan hutan baru, sehingga siklus ini terus berulang dan membentuk apa yang disebut sebagai lingkaran setan krisis ekologis.

“Selama ini kami melihat sektor-sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, dalam kenyataannya, mereka saling terhubung. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, tetapi akumulasi krisis,” ujar sebutnya.

Begitupun pada penyusunan IEO 2026 ini, KEHATI menyatakan pendekatan pembangunan yang tidak terintegrasi telah membuat Indonesia terjebak dalam paradoks, yaitu kaya sumber daya alam, tetapi rentan terhadap bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan langkah penanganan ikan sapu-sapu yang dinilai mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di Jakarta.

Dalam penjelasannya, Pramono mengungkapkan bahwa ikan sapu-sapu kini telah mendominasi sejumlah perairan di Jakarta. Dominasi ini tidak hanya menunjukkan pertumbuhan populasi yang pesat, tetapi juga mulai menekan keberadaan biota air lainnya yang hidup di habitat yang sama.

“Langkah ini dilakukan karena keberadaan ikan sapu-sapu di sejumlah perairan Jakarta sudah sangat dominan, mencapai sekitar 80 persen sampai 90 persen dari populasi biota air, sehingga mengganggu kondisi ekosistem perairan,” ujar Pramono dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4/2026).

Situasi ini kemudian menimbulkan persoalan yang lebih luas terkait dampak ekologis dari keberadaan ikan sapu-sapu itu sendiri, yang dikenal berbahaya bagi ekosistem karena mampu mengubah struktur alami perairan serta menekan populasi ikan lokal yang tidak memiliki daya saing serupa.

Ikan sapu-sapu atau Hypostomus plecostomus sebenarnya berasal dari Amerika Selatan, namun kini telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam kajian ekologi, spesies ini dikategorikan sebagai ikan invasif karena hidup di luar habitat aslinya dan berpotensi merusak keseimbangan lingkungan baru yang ditempatinya.

Seiring dengan penyebarannya yang semakin luas, para peneliti menilai bahwa fenomena ini telah membawa dampak global yang perlu mendapat perhatian serius. Peneliti dari Texas A&M University, Joshuah Perkin, menyebut bahwa penyebaran ikan invasif seperti sapu-sapu telah menjadi masalah lintas negara yang memerlukan perhatian serius.

“Alasan mengapa dunia perlu peduli dengan penelitian ini adalah karena ini merupakan masalah global,” katanya.

Lebih lanjut, Joshuah menjelaskan bahwa ikan ini telah menyebar ke berbagai wilayah perairan di Amerika Serikat, seperti Texas dan Florida. Luasnya distribusi tersebut membuat upaya pengendalian menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak ekosistem yang berbeda.

Di sisi lain, perilaku hidup ikan sapu-sapu di dasar perairan turut memperparah kondisi ekosistem sungai. Ikan ini memakan berbagai material organik, sehingga secara langsung bersaing dengan ikan lokal dalam memperoleh sumber makanan yang terbatas.

Akibatnya, keberadaan ikan sapu-sapu tidak lagi sekadar menjadi bagian dari rantai makanan, melainkan mulai mendominasi dan mengganggu keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Dampak yang ditimbulkan antara lain:

* Memakan alga, sisa organik, hingga telur ikan lain di dasar sungai
* Menekan populasi ikan lokal karena persaingan makanan
* Merusak struktur dasar sungai melalui aktivitas menggali
* Berkembang biak cepat sehingga sulit dikendalikan

Dampak-dampak tersebut kemudian berujung pada terganggunya rantai makanan alami di perairan. Ketika populasi ikan lokal menurun, maka keseimbangan ekosistem sungai pun ikut terganggu secara keseluruhan, termasuk terhadap organisme lain yang bergantung pada sistem tersebut.

Selain faktor biologis, penyebaran ikan sapu-sapu juga tidak lepas dari peran manusia. Joshuah menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama adalah kebiasaan melepaskan ikan peliharaan ke alam liar ketika sudah tidak mampu merawatnya, yang justru memperparah kondisi ekosistem.

“Setiap hewan yang dipelihara seharusnya tidak dilepaskan ke alam liar,” katanya.

Dia pun menambahkan bahwa meskipun terdapat ikatan emosional dengan hewan peliharaan, pelepasan ke alam bukanlah solusi yang tepat. Justru, tindakan tersebut dapat menimbulkan masalah baru bagi spesies lokal dan keseimbangan ekosistem.

“Memang sulit untuk menghilangkan ikan peliharaan yang sudah dirawat, dan melepaskannya ke alam mungkin terasa seperti hal yang benar, tetapi berdasarkan banyak bukti ilmiah, ikan-ikan ini dapat menimbulkan masalah bagi spesies lokal dan ekosistem,” tambahnya.

Dengan kondisi tersebut, upaya penanganan ikan sapu-sapu kini difokuskan pada pengendalian populasi, bukan pemusnahan total. Pendekatan ini dinilai lebih realistis untuk menekan dampak tanpa menimbulkan gangguan baru pada ekosistem.

“Upaya pengendalian fungsional, yaitu mengurangi jumlahnya agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar,” katanya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Gajah Sumatra menghadapi ancaman serius dari jerat listrik dan kerusakan habitat di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh, Jambi, sehingga diperlukan kolaborasi berbagai pihak untuk menyelamatkan spesies yang dilindungi tersebut.

Satwa endemik Indonesia ini terus mengalami tekanan akibat perambahan untuk perkebunan sawit, karet, tanaman industri kehutanan, serta ekspansi permukiman masyarakat. Di kawasan tersebut, populasi gajah diperkirakan hanya sekitar 120 ekor dengan kondisi habitat yang semakin terfragmentasi.

“Koridor tersebut justru perlu ditempatkan sebagai ruang kelola strategis yang menjamin keberlanjutan pengelolaan suatu konsesi,” ujar Senior Wildlife Campaigner Geopix, Annisa Rahmawati, dari siaran pers Selasa (13/4/2026).

Geopix mencatat adanya jerat listrik sepanjang 70 kilometer di wilayah konsesi Michelin Group di Jambi dengan 46,6 kilometer berada di dalam Wildlife Conservation Area (WCA) PT Lestari Asri Jaya yang seharusnya dilindungi.

Padahal, gajah membutuhkan ruang jelajah yang luas, sekitar 15 hingga 20 kilometer setiap hari. Terputusnya koridor tersebut meningkatkan konflik antara manusia dan gajah yang berpotensi mengancam keberlangsungan populasi di kawasan tersebut.

Annisa menegaskan bahwa koridor ekologis selama ini sering dianggap sebagai ruang kompromi yang bisa dinegosiasikan, bahkan dikorbankan dalam berbagai tekanan, termasuk konflik sosial.

Menurutnya, dalam situasi krisis, koridor harus dipandang sebagai bagian penting dari habitat gajah yang menentukan masa depan spesies tersebut.

Geopix juga menilai perlunya perbaikan tata kelola yang melibatkan sinergi antara aktivitas perusahaan dan regulasi pemerintah untuk melindungi Gajah Sumatra.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, menyatakan bahwa ancaman terhadap Gajah Sumatra dan Kalimantan sangat serius dan tidak dapat diatasi dengan pendekatan tata kelola yang lama.

“Terbukti dengan kita menggunakan tata kelola yang biasa, kita tidak bisa menghentikan, tidak bisa mencegah terjadinya penurunan populasi gajah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa jumlah kantong habitat gajah di Sumatra telah menurun drastis dari 42 kantong pada 1980-an menjadi hanya 21 kantong saat ini.

Satyawan juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan ini tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Kehutanan saja, melainkan membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Dia mendorong Satgas PKH untuk turut bergerak menyelamatkan populasi gajah di Bentang Alam Bukit Tiga Puluh.

Sementara itu, Donny Gunaryadi dari Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGI) menjelaskan bahwa koridor gajah harus mampu menjamin rasa aman serta ketersediaan sumber air dan pakan. Dia juga membedakan antara pagar listrik dan jerat listrik, di mana jerat listrik bertegangan tinggi menjadi penyebab utama kematian gajah, sedangkan pagar listrik hanya memberikan efek kejut untuk menghalau.

Bisnis.com, JAKARTA--Museum MACAN meluncurkan program baru bertajuk CORAL: Coastal Vernacular Lab. Inisiatif ini menandai upaya memperluas peran seni ke ranah sosial dan lingkungan. Program berlangsung sepanjang Januari hingga Juni 2026.

Program ini digarap bersama Grundfos Indonesia dan didukung Poul Due Jensen Foundation. Pengembangannya melibatkan Playo sebagai mitra kreatif. CORAL juga menjadi bagian dari rangkaian pameran Olafur Eliasson: Your curious journey.

Kurator Edukasi dan Program Publik Museum MACAN, Nin Djani mengatakan CORAL merupakan platform pembelajaran bersama, di mana para desainer, pelajar, pendidik, komunitas, dan sektor swasta berkolaborasi untuk menemukan solusi atas persoalan masyarakat.

Nin menjelaskan seni memiliki peran dalam memengaruhi nilai sosial, salah satunya dalam praktik Olafur Eliasson. "Mereka juga dapat terlibat dengan isu-isu ekologis yang bersifat interseksional, artinya setiap pihak memiliki peran untuk berkontribusi," katanya.

Melalui program ini Museum MACAN juga mendorong praktik seni yang lebih kontekstual. Artinya seni diposisikan sebagai alat untuk merespons persoalan nyata di masyarakat dengan fokus utamanya adalah isu lingkungan di wilayah pesisir Jakarta

CORAL: Coastal Vernacular Lab. berlokasi di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kawasan tersebut menghadapi persoalan kompleks terkait sanitasi, akses air bersih, dan banjir rob. Kondisi ini menjadi latar utama intervensi program.

Selain itu, aktivitas industri kerang hijau di wilayah tersebut juga menghasilkan limbah cangkang dalam jumlah besar. Limbah ini mencemari lingkungan pesisir dan mengubah lanskap ekosistem. Persoalan ini menjadi salah satu fokus solusi yang dikembangkan.

Adapun untuk menjawab tantangan tersebut, CORAL menggandeng koperasi lokal Cangkring. Dari sinilah kemudan limbah cangkang diolah menjadi produk seperti ubin, paving block, hingga fasilitas sanitasi. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan solusi yang aplikatif.

Program ini juga melibatkan pelajar sebagai bagian dari proses pembelajaran. SDN 09 Pagi dan SMKN 36 menjadi lokasi lokakarya dan pengembangan prototipe. Para siswa diajak terlibat langsung dalam eksperimen desain dan solusi yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Tiga kolektif desain Indonesia juga turut dilibatkan dalam program ini. Labtek Apung, Unconditional Design, dan Kampung Kollektief akan bekerja bersama masyarakat. Kolaborasi ini menekankan pendekatan ko-kreasi berbasis pengetahuan lokal.

Sepanjang program, karyawan Grundfos Indonesia turut berpartisipasi sebagai relawan. Mereka memberikan edukasi Air, Sanitasi, dan Kebersihan (WASH) kepada pelajar. Selain itu, mereka juga memberikan konsultasi teknis kepada para desainer.

Area Managing Director Grundfos Water Utility sekaligus Country Director Grundfos Indonesia, Callum Peck, menyebut tantangan akses air bersih tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi. Menurut dia, kolaborasi dan pemahaman lokal menjadi kunci. “Kami ingin menghadirkan solusi yang praktis sekaligus bermakna,” ujarnya.

Sementara itu, Chief Director Playo, Adil Alba, menyebut CORAL sebagai laboratorium hidup. Program ini tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga solusi nyata. “Pendekatan ini menggeser cara pandang dari merancang untuk menjadi merancang bersama,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan program CORAL dibagi dalam lima fase. Dimulai dari orientasi dan ko-kreasi hingga residensi desainer selama 14 hari di Kalibaru. Program kemudian berlanjut ke tahap pengembangan dan finalisasi prototipe.

Hasil dari proses tersebut akan dipresentasikan kepada publik. Pameran akhir dan seminar akan digelar di Museum MACAN pada 29 Mei hingga 7 Juni 2026. Kegiatan ini terbuka untuk umum.

Bisnis.com, JAKARTA — Klien institusional JPMorgan Chase & Co. mulai menaruh perhatian khusus terhadap titik kritis yang menentukan kualitas ekologis Bumi, terutama terhadap seberapa lemah arus Atlantik yang berpotensi membuat musim dingin di Eropa menjadi lebih dingin.

“Risiko-risiko tersebut mulai diperhatikan sebagai skenario yang sangat masuk akal. Dan bagi investor institusional seperti dana pensiun dan dana kekayaan negara, “hal-hal ini mulai dipandang semakin sebagai suatu kekhawatiran” kata Sarah Kapnick, kepala penasihat iklim global JPMorgan, dalam sebuah wawancara, dikutip dari Bloomberg.

Dalam ilmu iklim, titik kritis adalah ambang batas penting dalam sistem Bumi yang dapat mengakibatkan pola cuaca yang tiba-tiba, berbahaya, dan seringkali tidak dapat dipulihkan jika terlampaui. Menurut Kapnick, sejumlah klien institusional JPMorgan telah mulai meminta informasi lebih lanjut tentang Sirkulasi Balik Meridional Atlantik (Atlantic Meridional Overturning Circulation/AMOC).

AMOC, yang mengangkut air hangat dari khatulistiwa ke Eropa barat laut, menunjukkan tanda-tanda melemah, dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa mungkin melambat dengan kecepatan yang lebih cepat daripada perkiraan.

Kapnick, yang merupakan kepala ilmuwan di Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS sebelum bergabung dengan JPMorgan pada 2024, mengatakan dia menyadari bahwa perkembangan seperti itu dapat “terdengar seperti fiksi ilmiah.”

“Berdasarkan bukti yang dia amati, sangat mungkin bahwa kita sekarang keluar dari fase linier perubahan iklim dan bergerak ke fase nonlinier yang lebih cepat di mana Anda akan mulai melihat konsentrasi gas rumah kaca terakumulasi lebih cepat di atmosfer,” katanya.

Kapnick mengatakan klien institusional menyadari bahwa tujuan membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius atau bahkan 2 Celsius makin terlihat seperti usaha yang sia-sia. Dengan latar belakang itu, kemungkinan melampaui titik kritis menjadi perhatian, katanya.

AMOC merupakan arus yang mengangkut air permukaan hangat dari daerah tropis ke utara, membawa suhu yang lebih ringan ke Eropa. Para ilmuwan telah memperingatkan bahwa perubahan iklim berpotensi melemahkan sistem AMOC, yang akan mengakibatkan musim dingin yang jauh lebih dingin di Eropa dan mengganggu Monsun Afrika Barat. Pergeseran pola cuaca seperti itu berpotensi merusak ketahanan pangan dengan mengurangi produktivitas pertanian dan bahkan menyebabkan perikanan runtuh.

Seiring dengan akumulasi emisi gas rumah kaca di atmosfer yang menghangatkan planet ini, para ilmuwan memperingatkan bahwa ambang batas lainnya makin berisiko terlampaui. Kondisi ini menyebabkan perubahan dramatis pada ekosistem dan pola cuaca.

Risiko melampaui titik kritis iklim, istilah yang mencakup pencairan lapisan es, pencairan permafrost, gangguan monsun, pemutihan karang, hilangnya hutan boreal, dan degenerasi hutan hujan Amazon, meningkat seiring dengan pemanasan global. Pada Oktober, para peneliti di Universitas Exeter mengatakan bahwa dunia menghadapi "realitas baru" setelah mencapai titik kritis pertama, yaitu "kematian massal" terumbu karang di perairan hangat.

Di Eropa, pemerintah telah mulai mempertimbangkan implikasi keamanan nasional dari terlampauinya titik kritis. Di Inggris, sebuah laporan pemerintah baru-baru ini menemukan bahwa runtuhnya ekosistem global berpotensi berdampak pada kemampuan Inggris untuk memberi makan penduduknya.

Pada Februari, Dewan Menteri Nordik yang mencakup wilayah dari Finlandia hingga Greenland, menerbitkan sebuah laporan tentang potensi implikasi dari kerusakan AMOC. Dewan tersebut mencatat bahwa meskipun saat ini terdapat ketidakpastian yang tinggi mengenai kondisi yang mungkin mengakibatkan skenario seperti itu, pendekatan kehati-hatian harus diasumsikan. Dewan tersebut juga mencatat bahwa makin jauh dunia menyimpang dari target 1,5 Celsius, makin besar pula risiko keruntuhan AMOC.

Dan pada Juni, sebuah lembaga think tank yang terkait dengan Direktorat Jenderal Hubungan Internasional dan Strategi Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis, mencatat bahwa kesimpulan ilmiah terbaru mendukung gagasan perlambatan AMOC yang “substansial”. Lembaga tersebut memperingatkan potensi tekanan pada sistem energi selama musim dingin yang lebih ekstrem, serta kelangkaan air dan bahkan “arus migrasi yang signifikan” dari Eropa Utara ke selatan benua, sebagai skenario risiko yang mungkin terjadi.