PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) menjadi BUMN baru yang dibentuk khusus mengendalikan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Pembentukan PT DSI usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis. Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjelaskan PT DSI memiliki sejumlah peran di antaranya memperkuat transparansi dan sistem pelaporan perdagangan serta memastikan transaksi yang dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan harga pasar.

Lalu, PT DSI juga mendukung pengelolaan devisa negara secara lebih optimal, serta melakukan konsolidasi data dan tata kelola guna meningkatkan efisiensi sektor.

"Kita akan menjalankan ini protap secara baik dan terbuka dan semoga dengan mekanisme yang baru ini kita bisa membuat hal yang jauh lebih baik lagi," kata Pandu dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menjelaskan PT DSI merupakan BUMN, anak usaha Danantara. PT DSI merupakan BUMN karena ada 1 persen sahamnya milik Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Jadi dia akan berstatus resmi BUMN dan dia akan menjadi pihak yang di tengah antara proses ekspor ke luar negeri untuk beberapa komoditas," ujar Rohan.

Pada awal-awal ini, Rohan mengatakan fungsi PT DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember 2026.

Selama kurang lebih enam bulan, PT DSI akan menjadi fungsi penilai dan perantara di antara penjual dan pembeli komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

PT DSI akan lebih fokus melihat apakah ini transaksi sudah normal dengan harga yang sudah mencerminkan harga pasar atau belum.

"Di sini fungsi PT DSI tidak ada di pihak penjual, tidak ada di pihak pembeli, dia adanya di pihak pemerintah. Dia menjaga traffic penjual dan pembeli, tidak terjadi under invoicing, under pricing, under invoicing," ujar Rohan.

Kemudian di tahap kedua PT DSI akan menjadi perusahaan trader. Mereka akan langsung melakukan pembelian, bukan memeriksa atau melihat dokumen dan sebagainya untuk ekspor.

PT DSI akan menjual barang-barang ekspor ini ke pasar internasional.

"PT DSI ini jadi buyer. Jadi ada orang jual sawit, jual komoditas batu bara ataupun yang lain, itu dibeli. (Lalu) PT DSI akan menjual ke market bebas, ke luar negeri, dan akan menerima penghasilannya dalam bentuk mata uang tertentu, mata uang asing, tergantung negara mana yang jual beli," ujar Rohan.

"Kemudian dana itu akan kembali ke Indonesia secara full untuk hasil penjualannya," jelasnya.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas buka suara soal sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan super holding BUMN.

Rohan menegaskan laporan keuangan perusahaan masih mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk tenggat waktu penyampaian laporan tahunan hingga 30 Juni.

Ia menyebut sejumlah perusahaan terbuka maupun BUMN juga memiliki batas waktu pelaporan keuangan hingga akhir Juni setiap tahunnya.

"Undang-undang PT, bursa, perusahaan publik seperti Mandiri, Semen Indonesia, yang swasta? Bakrie atau siapa? Kapan deadline laporan keuangan? 30 Juni setiap tahun," ujar Rohan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Rohan mengatakan saat ini masih bulan Mei, sehingga belum melewati tenggat waktu pelaporan.

Ia juga memastikan laporan keuangan Danantara nantinya dirilis setelah proses konsolidasi seluruh perusahaan BUMN selesai dilakukan.

Sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ramai di media sosial. Danantara juga telah merilis pernyataan melalui situs resmi mereka pada 12 Mei 2026.

"Sebagai badan sui generis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya, mekanisme pelaporan dan tata kelola keuangan Danantara Indonesia mengacu pada kerangka hukum tersebut," tulis pernyataan Danantara dalam situs resmi mereka.

Danantara pun menyatakan senantiasa berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Danantara menyebut tengah melakukan proses konsolidasi dan perampungan audit laporan keuangan entitas-entitas BUMN yang berada dalam cakupan pengelolaan Danantara Indonesia, termasuk penyesuaian dan harmonisasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laporan keuangan tahunan Danantara Indonesia tetap akan melalui proses audit, sesuai mandat peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan tersebut.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas buka suara soal sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan super holding BUMN.

Rohan menegaskan laporan keuangan perusahaan masih mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk tenggat waktu penyampaian laporan tahunan hingga 30 Juni.

Ia menyebut sejumlah perusahaan terbuka maupun BUMN juga memiliki batas waktu pelaporan keuangan hingga akhir Juni setiap tahunnya.

"Undang-undang PT, bursa, perusahaan publik seperti Mandiri, Semen Indonesia, yang swasta? Bakrie atau siapa? Kapan deadline laporan keuangan? 30 Juni setiap tahun," ujar Rohan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Rohan mengatakan saat ini masih bulan Mei, sehingga belum melewati tenggat waktu pelaporan.

Ia juga memastikan laporan keuangan Danantara nantinya dirilis setelah proses konsolidasi seluruh perusahaan BUMN selesai dilakukan.

"Saya cuma kasih itu ya. Saya kesal banget sama yang bilang saya belum laporan keuangan sudah berapa bulan. Saya punya seribu PT BUMN, saya tunggu sampai 30 Juni baru saya konsolidasi," ujar Rohan.

Sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ramai di media sosial. Danantara juga telah merilis pernyataan melalui situs resmi mereka pada 12 Mei 2026.

"Sebagai badan sui generis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya, mekanisme pelaporan dan tata kelola keuangan Danantara Indonesia mengacu pada kerangka hukum tersebut," tulis pernyataan Danantara dalam situs resmi mereka.

Danantara pun menyatakan senantiasa berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Danantara menyebut tengah melakukan proses konsolidasi dan perampungan audit laporan keuangan entitas-entitas BUMN yang berada dalam cakupan pengelolaan Danantara Indonesia, termasuk penyesuaian dan harmonisasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laporan keuangan tahunan Danantara Indonesia tetap akan melalui proses audit, sesuai mandat peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan tersebut.

Pemerintah memastikan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui beragam kebijakan prioritas yang diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menurunkan kemiskinan, serta memperluas kesempatan kerja seperti pada ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Makan Bergizi Gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini, dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita," kata Presiden RI Prabowo Subianto saat memberi sambutan pada Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2).Prabowo menekankan, bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga yang dipicu oleh program MBG menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tingkat akar rumput. Program MBG tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, distribusi pangan, serta usaha mikro dan kecil.

Capaian positif lainnya dari program MBG, termasuk penurunan tingkat kemiskinan dan tren pengurangan pengangguran terbuka. Perkembangan itu disebut mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat."Dan di sinilah, dari lapisan paling bawah Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang dinamis. Kalau saya percaya bahwa ekonomi kita akan sangat baik tahun ini," tutur Prabowo.

Untuk jangka panjang, program MBG turut menjadi investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Program ini merupakan bagian dari langkah transformasi struktural yang memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas kesehatan, produktivitas, dan daya saing generasi masa depan.

"Saya kira di dunia ini, ini adalah suatu prestasi yang membanggakan dari segi manjamen, dari segi logistik, dari segi pengendalian, saya kira ini sesuatu yang mungkin harus dicatat sebagai prestasi yang membanggakan kita," kata Prabowo.

Keberhasilan implementasi program prioritas MBG menegaskan arah kebijakan pembangunan nasional yang semakin berorientasi pada pemerataan dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat. Dengan menjadikan desa, komunitas lokal, dan kelompok masyarakat sebagai pusat pertumbuhan baru, pemerintah optimistis ekonomi Indonesia akan semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.

Acara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ini turut dihadiri oleh para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara dan asosiasi dunia usaha, perwakilan perbankan, serta lembaga jasa keuangan nasional dan internasional, lembaga pemeringkat, hingga para ekonom dan akademisi. Seluruh langkah kebijakan dipastikan akan dijalankan secara terkoordinasi lintas kementerian/lembaga dengan tata kelola kuat dan arah kebijakan yang pasti.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan nama Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak tercatat sebagai pendaftar calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Purbaya menyampaikan hal tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) ADK OJK.

"Yang saya tahu yang itu (Misbakhun) enggak ada," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Ia juga menyebut belum menerima laporan terkait pendaftaran Suahasil Nazara sebagai calon ADK OJK. Menurutnya, jika ada pejabat dari Kementerian Keuangan yang mendaftar, biasanya akan ada laporan kepadanya.

"Yang Kemenkeu saya pikir juga enggak ada. Pak Suahasil katanya ya? Saya belum ada laporan. Kalau ada laporan masuk pasti ada yang lapor ke saya, atau Pak Suahasil lapor ke saya," ujarnya.

Purbaya menambahkan proses pendaftaran calon ADK OJK masih berlangsung sehingga daftar lengkap pelamar belum diumumkan secara resmi.

"Sudah ada yang masuk, tapi belum diumumin kan, belum bisa diumumin kan masih masuk namanya," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti ADK OJK melalui Keputusan Presiden Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam keputusan tersebut, Purbaya ditetapkan sebagai Ketua Pansel merangkap anggota bersama delapan anggota lainnya, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Pendaftaran calon ADK OJK telah dibuka sejak 11 Februari 2026 hingga 2 Maret 2026 melalui laman resmi panitia seleksi.

Jabatan yang diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap anggota.

Nama Misbakhun sebelumnya sempat disebut-sebut masuk bursa calon Ketua Dewan Komisioner OJK. Namun, ia menyatakan belum mengetahui kabar tersebut dan menegaskan masih menjalankan tugas sebagai Ketua Komisi XI DPR RI.

Proses pengisian jabatan ADK OJK dilakukan setelah pejabat sebelumnya mengundurkan diri, dan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, calon anggota Dewan Komisioner dipilih DPR RI berdasarkan usulan presiden setelah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi.

Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pandu Sjahrir merespons target tingkat laba atas aset BUMN (return on asset/ROA) sebesar 7 persen yang diminta Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyatakan target tersebut akan diikuti dengan pengetatan standar investasi serta fokus pada proyek dengan imbal hasil lebih tinggi.

"Ya bagus, dengan adanya ekspektasi lebih tinggi, juga kita akan fokus kepada proyek-proyek yang lebih higher return dengan impact yang sama. Kita juga sekarang barrier-nya akan lebih tinggi lagi, standar-standarnya dinaikin," ujar Pandu di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Pandu menegaskan angka yang disampaikan pemerintah tersebut kini menjadi target baru bagi lembaga pengelola investasi negara itu.

"Ya, dikasih angka segitu, ya itu targetnya, kan sudah Januari. Ya angka itulah sekarang menjadi ROA yang baru," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya meminta Danantara menargetkan ROA sebesar 7 persen seiring evaluasi terhadap kinerja lembaga yang dinilai menunjukkan peningkatan signifikan sejak dibentuk pada Februari 2025.

Prabowo menyatakan capaian hasil Danantara meningkat hingga empat kali lipat dibandingkan 2024, namun tetap perlu ditingkatkan melalui target yang lebih tinggi.

Dana kelolaan Danantara diperkirakan mencapai Rp15 ribu triliun atau sekitar US$900 miliar. Dengan target ROA 7 persen, laba yang dihasilkan diproyeksikan dapat mencapai sekitar Rp1.000 triliun.

"Saya menuntut return on asset 7 persen. Kenapa senyum? Kepala Danantara (Rosan Roeslani) bisa? Siap? Kok siapnya kurang tegas ini? Siap! Siap! Wah itu, sudah datang siap," ujar Prabowo dalam acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Pemerintah menilai penetapan target tersebut bertujuan mendorong optimalisasi pengelolaan investasi negara melalui peningkatan efisiensi dan reformasi kelembagaan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons penghentian sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Johar Baru 2, Jakarta Pusat yang terjadi akibat kendala pencairan dana bantuan pemerintah.

Ia menjelaskan gangguan tersebut terkait sistem pengelolaan saldo virtual account (VA) yang belum dapat dipantau secara real time.

"Ya, memang kita sedang minta agar manajemen dashboard Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) diperbaiki. Karena gini, sampai sekarang itu virtual account-nya ada, belum real time bisa dilihat. Kita kan ingin top up otomatis, nah ketika top up otomatis itu saldonya harus real time," kata Dadan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

Menurut Dadan, keterlambatan pelaporan saldo pada sistem tersebut kerap menyebabkan proses pencairan dana menjadi tertunda.

Namun, ia menegaskan kendala itu bersifat sementara dan biasanya dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

"Nah, ini belum bisa, makanya seringkali kalau dia terlambat melaporkan pasti telat. Biasanya dua hari juga selesai, itu hanya masalah telat saja," ujarnya.

Dadan mengatakan dampak gangguan tersebut berbeda-beda pada setiap SPPG, sehingga jumlah sekolah yang terdampak bergantung pada kondisi masing-masing unit layanan.

"Tergantung, tergantung di SPPG," ujarnya.

Manajemen SPPG Jakarta Pusat Johar Baru 2 sebelumnya mengumumkan penghentian sementara operasional layanan mulai Kamis (12/2) hingga waktu yang belum ditentukan.

Informasi tersebut disampaikan melalui surat edaran bernomor SE/02/II/2026 yang bersifat penting.

Dalam surat yang ditujukan kepada sejumlah sekolah, yakni SMKN 14 Jakarta, SMPN 76 Jakarta, MTsN 9 Jakarta, SDN Johar Baru 07 Jakarta, dan SDN Johar Baru 29 Jakarta, disebutkan penghentian operasional terjadi akibat terkendalanya pencairan dana bantuan pemerintah dari BGN ke rekening VA SPPG.

Manajemen SPPG Jakpus Johar Baru 2 juga menyampaikan permohonan maaf kepada penerima manfaat karena tidak tersedianya paket MBG. Dalam surat tersebut ditegaskan penghentian bersifat sementara dan pihak pengelola berupaya menyelesaikan kendala secepatnya.

BGN menyatakan perbaikan sistem pengelolaan dana tengah dilakukan agar proses penyaluran bantuan dan operasional layanan pemenuhan gizi dapat kembali berjalan normal.