Danantara Indonesia optimistis pasar akan menyambut baik kehadiran PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas sumber daya alam (SDA).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menilai kehadiran PT DSI akan mendorong aliran devisa masuk ke dalam negeri dan memperkuat likuiditas perbankan nasional.

"Menurut saya market bakal sangat positif persepsinya karena akan ada sejumlah dana yang nggak pernah terjadi masuk di Indonesia," kata Rohan dalam konferensi pers di kantor Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan dana hasil ekspor yang masuk ke perbankan nasional nantinya bisa menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai sektor, mulai dari kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga kredit pemilikan rumah (KPR).

Rohan menegaskan pembentukan DSI bukan bertujuan menguasai perdagangan komoditas, melainkan memastikan dana hasil ekspor kembali berputar di dalam negeri.

"Jadi, enggak ada sifat ingin menguasai ini, menguasai itu. Ini supaya ekonominya balik," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Menurut dia, harga komoditas yang dibeli DSI tetap akan mengikuti harga pasar internasional.

Ia menekankan pemerintah hanya ingin menghilangkan praktik under invoicing yang selama ini dinilai merugikan negara. Under invoicing sendiri merupakan kondisi saat nilai ekspor dicatat lebih kecil dari nilai sebenarnya.

"Yang namanya under invoicing itu yang ingin kita hilangkan," ujar Rohan.

Menurut dia, praktik under invoicing disebut telah menimbulkan kerugian besar selama puluhan tahun.

Dalam Sidang Paripurna DPR pada Rabu (20/5), Presiden Prabowo Subianto menyoroti keuntungan penjualan kekayaan Indonesia yang berada di luar negeri mencapai US$93 miliar selama 22 tahun terakhir.

Prabowo menerangkan Indonesia selama ini tidak pernah rugi dalam menjual kekayaannya. Hal itu mengindikasikan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengalami krisis ekonomi.

"Kalau ilmu dagang yang kita jual lebih banyak dari kita beli, artinya negara ini enggak akan pernah mengalami (kirisis), yang terjadi adalah keuntungan kita selama 22 tahun adalah US$436 miliar, yang keluar US$343 miliar. Ini angka-angka dari PBB," ujarnya.

Adapun potensi krisis bisa terjadi karena praktik kecurangan. Misalnya, under invoicing di mana nilai penjualan yang dilaporkan di bawah nilai sebenarnya.

Pemerintah mencatat selama 34 tahun (1991-2024) nilai under invoicing mencapai US$900 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

"Banyak yang membuat perusahaan di luar negeri, dia jual dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga sebenarnya," ujarnya.

Menurut Prabowo, praktik curang ini terjadi hampir di semua komoditas, termasuk kelapa sawit. Karenanya, pemerintah akan mewajibkan ekspor sejumlah komoditas SDA strategis RI melalui PT DSI. Komoditas itu antara lain kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferroalloys).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Danantara Indonesia memastikan kehadiran Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan mengganggu mekanisme perdagangan global komoditas strategis seperti sawit dan batu bara. Danantara menilai sistem perdagangan internasional yang sudah terbentuk tetap menjadi acuan utama dalam penentuan harga dan transaksi ekspor komoditas.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan, perdagangan komoditas strategis tetap mengikuti mekanisme pasar global sehingga tidak dilakukan secara tertutup atau berdasarkan kesepakatan sepihak antar pelaku usaha.

“Bursa komoditas di dunia ini sudah terjadi, sudah terbentuk. Mereka juga, kalau kita beli minyak kan Indonesia juga beli di bursa brand oil. Pembeli-penjual ada matchmaker-nya,” ujar Rohan saat media briefing penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Rohan, kekhawatiran pelaku usaha terkait potensi intervensi harga tidak perlu terjadi karena harga komoditas tetap mengacu pada harga pasar internasional. Ia mengatakan para eksportir maupun pembeli global selama ini juga bertransaksi berdasarkan sistem perdagangan terbuka yang sudah berjalan lama.

“Kalau sudah punya langganan juga dia enggak bisa one on one. Kedua, market-nya juga sudah jelas,” kata Rohan.

Danantara menilai pembentukan DSI justru menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam nasional agar lebih transparan dan akuntabel. Salah satu fokusnya ialah mencegah praktik under invoicing yang dapat merugikan negara dalam perdagangan komoditas strategis.

Rohan mengatakan, DSI pada tahap berikutnya juga akan berperan sebagai trader yang membeli komoditas strategis dari pelaku usaha domestik. Skema tersebut diharapkan dapat menjaga transparansi harga jual dan memastikan nilai komoditas sesuai harga riil di pasar internasional.

“Di tahap dua kan DSI yang bayar para pengusaha batu bara dan sawit itu. Kalau harganya dia mau minta lebih? Enggak bisa dong. Di bursa-bursa dunia ini angkanya segini, enggak ada bisa tekan,” ujar Rohan.

Ia menegaskan kebijakan penguatan tata kelola ekspor melalui DSI merupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurut dia, komoditas strategis Indonesia tetap harus dijual dengan mekanisme harga terbaik sesuai pasar global.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas buka suara soal sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan super holding BUMN.

Rohan menegaskan laporan keuangan perusahaan masih mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk tenggat waktu penyampaian laporan tahunan hingga 30 Juni.

Ia menyebut sejumlah perusahaan terbuka maupun BUMN juga memiliki batas waktu pelaporan keuangan hingga akhir Juni setiap tahunnya.

"Undang-undang PT, bursa, perusahaan publik seperti Mandiri, Semen Indonesia, yang swasta? Bakrie atau siapa? Kapan deadline laporan keuangan? 30 Juni setiap tahun," ujar Rohan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Rohan mengatakan saat ini masih bulan Mei, sehingga belum melewati tenggat waktu pelaporan.

Ia juga memastikan laporan keuangan Danantara nantinya dirilis setelah proses konsolidasi seluruh perusahaan BUMN selesai dilakukan.

Sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ramai di media sosial. Danantara juga telah merilis pernyataan melalui situs resmi mereka pada 12 Mei 2026.

"Sebagai badan sui generis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya, mekanisme pelaporan dan tata kelola keuangan Danantara Indonesia mengacu pada kerangka hukum tersebut," tulis pernyataan Danantara dalam situs resmi mereka.

Danantara pun menyatakan senantiasa berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Danantara menyebut tengah melakukan proses konsolidasi dan perampungan audit laporan keuangan entitas-entitas BUMN yang berada dalam cakupan pengelolaan Danantara Indonesia, termasuk penyesuaian dan harmonisasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laporan keuangan tahunan Danantara Indonesia tetap akan melalui proses audit, sesuai mandat peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan tersebut.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas buka suara soal sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan super holding BUMN.

Rohan menegaskan laporan keuangan perusahaan masih mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk tenggat waktu penyampaian laporan tahunan hingga 30 Juni.

Ia menyebut sejumlah perusahaan terbuka maupun BUMN juga memiliki batas waktu pelaporan keuangan hingga akhir Juni setiap tahunnya.

"Undang-undang PT, bursa, perusahaan publik seperti Mandiri, Semen Indonesia, yang swasta? Bakrie atau siapa? Kapan deadline laporan keuangan? 30 Juni setiap tahun," ujar Rohan di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Rohan mengatakan saat ini masih bulan Mei, sehingga belum melewati tenggat waktu pelaporan.

Ia juga memastikan laporan keuangan Danantara nantinya dirilis setelah proses konsolidasi seluruh perusahaan BUMN selesai dilakukan.

"Saya cuma kasih itu ya. Saya kesal banget sama yang bilang saya belum laporan keuangan sudah berapa bulan. Saya punya seribu PT BUMN, saya tunggu sampai 30 Juni baru saya konsolidasi," ujar Rohan.

Sorotan publik terkait belum dirilisnya laporan keuangan Danantara ramai di media sosial. Danantara juga telah merilis pernyataan melalui situs resmi mereka pada 12 Mei 2026.

"Sebagai badan sui generis yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya, mekanisme pelaporan dan tata kelola keuangan Danantara Indonesia mengacu pada kerangka hukum tersebut," tulis pernyataan Danantara dalam situs resmi mereka.

Danantara pun menyatakan senantiasa berkomitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini, Danantara menyebut tengah melakukan proses konsolidasi dan perampungan audit laporan keuangan entitas-entitas BUMN yang berada dalam cakupan pengelolaan Danantara Indonesia, termasuk penyesuaian dan harmonisasi pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Laporan keuangan tahunan Danantara Indonesia tetap akan melalui proses audit, sesuai mandat peraturan perundang-undangan," tulis pernyataan tersebut.

BPI Danantara Indonesia buka suara soal calon pimpinan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), BUMN baru yang akan berperan sebagai eksportir tunggal hasil sumber daya alam (SDA).

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas masih belum bisa mengungkap sosok yang akan memimpin PT DSI.

Menurut dia, Danantara masih menjalankan proses perekrutan untuk mencari figur terbaik.

"Nanti ya (diumumkan) karena kita juga harus rekrut yang bagus-bagus," ujar Rohan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (20/5).

Ia memastikan nama calon pimpinan PT DSI sudah dikantongi Danantara dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Calon sudah ada dan pasti segera diumumkan," ujar Rohan.

Ketika berpidato di Rapat Paripurna DPR pada Rabu pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis.

Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya.

PT DSI menjadi BUMN khusus yang akan menjadi ekspor tunggal komoditas strategis RI secara bertahap. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Ada dua tahap yang akan dilalui sebelum BUMN tersebut sepenuhnya menjadi eksportir tunggal.

Tahap I adalah masa transisi pengalihan ekspor yang akan dimulai pada 1 Juni-31 Agustus 2026, dan Tahap II adalah implementasi penuh yang akan dimulai 1 September 2026.

Tahap I adalah masa transisi proses pengurusan ekspor. Dalam hal ini perusahaan harus mengalihkan transaksinya ke BUMN. Lalu, BUMN harus melakukan transaksi dan kontrak dengan semua buyer di luar negeri.

Dalam proses pengurusan ekspor di masa transisi, akan dilakukan bersama oleh perusahaan dan BUMN.

Tahap pertama, pre clearance dilakukan oleh perusahaan yakni eksportir harus memenuhi legalitas, perizinan seperti NPWP dan NIB, serta pemenuhan larangan terbatas (lartas).

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak jual beli dengan memasukkan rincian barang harga dan jumlahnya. Lalu, menentukan skema pembayaran yang disepakati, apakah menggunakan transfer atau L/C, TT.

Selanjutnya, mempersiapkan barang melalui packing, pembuatan rincian isi hingga memesan ruang kargo kapal.

Kedua,clearance dilakukan oleh BUMN. Proses ini mencakup pengurusan dokumen ekspor elektronik ke Sistem Bea Cukai, membayar Bea Keluar dan penerbitan izin.

Setelah itu, proses pengangkatan barang dari gudang ke pelabuhan hingga penerbitan Bill of Lading (B/L) oleh agen pelayaran.

Ketiga,post clearance dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah tahapan akhir yakni melakukan pembayaran. Dalam hal ini, eksportir mengirimkan dokumen pengiriman barang (B/L), invoice, packing hingga COO melalui bank.

Tahap II adalah implementasi penuh kebijakan mulai 1 September 2026. Dalam hal ini, proses ekspor dilakukan sepenuhnya oleh BUMN baik dalam tahapan pre clearance, clearance, dan post clearance.

Artinya, transaksi dan kontrak hingga tanggung jawab serta kewenangan pengurusan ekspor semuanya dilakukan oleh BUMN.

IDXChannel - Managing Director (MD) Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas mengatakan program waste to energy (WtE) akan membakar sampah sekitar 400 ribu ton per tahun untuk diolah menjadi energi listrik untuk 22 ribu rumah tangga.

Dia menjelaskan asumsi tersebut merupakan hasil perhitungan dari pembangunan pabrik yang ditargetkan menyasar di 33 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini progres pembangunan dari 33 pabrik tersebut masih berprogres, 8 di antaranya sudah menemukan investor potensial dan sisanya masih dalam tahap penjajakan.

"Kalau Indonesia sudah menjalankan di 33 kota, belum menyelesaikan masalah keseluruhan. Kalau 33 pabrik berjalan, itu Sekitar 400 ribu ton sampah per tahun diolah," ujarnya dalam media briefing di Kantor Danantara, Kamis (9/4/2026).

Dia menjelaskan dari pengelolaan sampah 400 ribu ton per tahun tersebut, diperkirakan sekitar 360 ribu ton emisi yang dihasilkan dari sampah dapat ditekan. Selain itu, energi yang dihasilkan dari pembakaran sampah mencapai 120 gigawatt, yang setara dengan kebutuhan listrik bagi sekitar 22 ribu rumah tangga.

"Sehingga kalau 400 ribu ton sampah hilang, 360 ribu emisi akan berkurang, listrik 120 giga watt diperoleh dari sampah yang cukup untuk 22 ribu rumah tangga dapat listrik dari sampah," ujarnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan potensi besar pengembangan WtE di berbagai daerah, mengingat jumlah kota di Indonesia yang jauh lebih banyak dari 33 lokasi awal implementasi.

Tak hanya berdampak pada lingkungan dan energi, pembangunan fasilitas WtE juga memberikan efek ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Rohan menyebutkan, proyek ini berpotensi menyerap hingga 130 ribu tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun operasional.

“Dampak pembangunannya juga besar, dari sisi penciptaan pekerjaan. Mulai dari pembangunan hingga operasional, bisa menyerap sekitar 130 ribu orang,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Lead of Waste-to-Energy/Director of Investment at Danantara Investment Management, Fadli Rahman menambahkan kehadiran program WtE ini akan berkontribusi dalam mengurangi masalah sampah secara nasional sekitar 22,5 persen. Asumsi ini didasarkan apabila 33 pabrik tersebut rampung dan mulai beroperasi.

"Sehingga masih ada 77,5 persen (masalah sampah) yang harus kita selesaikan bersama. Artinya jangan ada satupun dari kita yang tidak mendukung program terkait pengelolaan sampah, karena sekarang ini sudah masuk skala darurat nasional," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Warga terdampak bencana di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang kini mulai menempati hunian sementara (huntara). Pembangunan infrastruktur dasar ini merupakan hasil kolaborasi antara Danantara Indonesia dengan dukungan penuh dari BRI.

Sebanyak 600 unit hunian telah diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk membantu pemulihan sosial masyarakat. Fokus utama dari penyediaan fasilitas ini adalah memberikan tempat tinggal yang layak dan aman pascabencana.

"Masyarakat sudah mulai menempati Huntara. Seluruh unit dibangun sesuai standar kelayakan dengan struktur aman, akses air bersih, sanitasi, dan listrik," ujar Managing Director Danantara, Rohan Hafas.

Unit hunian tersebut didesain untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dengan sistem keamanan yang telah terverifikasi. Selain bangunan fisik, kawasan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk aktivitas sehari-hari warga.

Di lokasi tersebut, tersedia klinik kesehatan untuk layanan medis dasar serta taman bermain yang diperuntukkan bagi anak-anak. Akses internet dan pasokan listrik diberikan tanpa biaya untuk meringankan beban ekonomi para pengungsi.

Keterlibatan BRI dalam proyek ini mencakup aspek pembiayaan serta penyediaan kebutuhan logistik di lapangan. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan.

"Semoga masyarakat dapat menempati Huntara dengan nyaman dan aman. Harapannya, ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat," kata perwakilan BRI, Dhanny.

Pihak perbankan juga telah mendistribusikan ribuan paket obat-obatan dan perlengkapan kebersihan bagi warga yang berada di lokasi. Penyaluran bantuan ini bertujuan menjaga stabilitas kesehatan masyarakat selama masa transisi sebelum memiliki rumah permanen.

Pembangunan tahap pertama ini menjadi bagian dari program strategis BUMN Peduli yang mengedepankan kecepatan respons darurat. Sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat normalisasi kehidupan warga di wilayah terdampak.

Kehadiran posko terpadu di lingkungan huntara juga dipersiapkan untuk menjadi pusat pemulihan psikososial. Melalui fasilitas yang memadai, diharapkan warga dapat segera kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri.

KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan seluruh hunian sementara (huntara) yang dibangun bagi penyintas banjir di Sumatera memenuhi aspek kelayakan untuk ditempati.

Managing Director Stakeholders Management BPI DanantaraRohan Hafas mengatakan, pembangunan huntara dilakukan dengan konsep layak huni meskipun bersifat sementara.

“Danantara Indonesia membangun huntara ini dengan konsep yang layak walaupun sementara bagi masyarakat terdampak bencana,” kata Rohan Hafas saat meninjau progres pembangunan huntara di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (22/1/2026) dikutip dari Antara.

Komitmen Negara bagi Korban Banjir

Rohan menyampaikan, pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana banjir pada akhir November 2025.

Peninjauan tersebut dilakukan bersama rombongan Komisi VI DPR RI serta sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), antara lain Pertamina, Mining Industry Indonesia (Mind.ID), dan beberapa lembaga lainnya. Dalam kesempatan itu, Danantara memaparkan perkembangan pembangunan huntara di wilayah tersebut.

Menurut Rohan, kunjungan Komisi VI DPR RI juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan agar pengerjaan huntara berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar spesifikasi huntara memperhatikan aspek kenyamanan dan kelayakan bagi calon penghuni.

1.275 Huntara Telah Dibangun

Rohan menyebutkan, hingga saat ini Danantara telah berhasil membangun 1.275 unit huntara yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana.

“Secara keseluruhan pembangunan rumah hunian Danantara yang sudah berdiri di seluruh provinsi terdampak bencana berjumlah 1.275 unit,” ujar Rohan.

Dari jumlah tersebut, pembangunan terbanyak berada di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, yang mencapai 600 unit dalam satu kawasan. Sementara sisanya tersebar di sejumlah kabupaten dan kota terdampak lainnya.

Pada awal bencana, Danantara menyanggupi pembangunan hingga 15.000 unit huntara. Jumlah tersebut dinilai realistis mengingat total rumah rusak akibat bencana mencapai sekitar 33.000 unit.

Pembangunan di Sumatera Barat dan Penambahan Unit

Khusus di Provinsi Sumatera Barat, Danantara telah membangun 250 unit huntara dan masih akan menambah 500 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 unit berada di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Rohan juga mengungkapkan adanya permintaan penambahan 100 unit huntara di Batang Anai yang telah disanggupi oleh Danantara.

“Tadi ada permintaan penambahan 100 unit huntara di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Danantara menyanggupinya,” kata Rohan.

Danantara memastikan pembangunan tambahan tersebut dapat segera dilakukan karena tidak terdapat kendala lahan.

Progres Pembangunan Capai 90 Persen

Di Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan 40 unit huntara melibatkan 56 tenaga kerja lokal dan 100 tenaga kerja dari luar daerah.

Selain hunian, pemerintah juga menyediakan fasilitas pendukung berupa ruang komunal, taman bermain anak, lapangan olahraga, dapur umum, toilet, dan kamar mandi.

Progres pembangunan huntara di Kabupaten Padang Pariaman telah mencapai 90 persen dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Sabtu (24/1/2026).

Setelah itu, huntara akan langsung diserahterimakan kepada calon penghuni melalui kewenangan Bupati Padang Pariaman.

Percepatan pembangunan huntara ini juga didukung oleh sejumlah BUMN, terutama PT Nindya Karya yang bertindak sebagai kontraktor.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Danantara telah bekerja optimal dalam menyiapkan huntara di tiga provinsi terdampak bencana. Ia bahkan menyebut huntara di Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu yang terbaik di Sumatera Barat.

“Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Danantara karena sudah mendengarkan arahan Presiden Prabowo mengenai spesifikasi huntara,” kata Andre.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI ikut berpartisipasi dalam serah terima 600 unit Hunian Danantara (huntara) tahap pertama untuk korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang.

Penyerahan ini merupakan bagian dari percepatan penanganan pascabencana yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia bersama BUMN, guna menyediakan hunian layak bagi masyarakat terdampak.

Adapun Program Hunian Danantara menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian bagi korban bencana yang tersebar di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Inisiatif ini menjadi wujud kehadiran negara dalam pemulihan pascabencana melalui hunian yang aman, layak, dan bermartabat.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menyampaikan bahwa BNI mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan huntara di Aceh Tamiang sebagai bentuk sinergi BUMN.

"BNI turut berkontribusi dalam pembangunan Hunian Danantara di Aceh Tamiang. Dari total 600 unit huntara tahap pertama, BNI berpartisipasi sekitar 20 persen atau 120 unit hunian, sebagai bagian dari sinergi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia," ujar Okki dalam keterangan tertulis dikutip Senin (12/1).

Serah terima huntara turut dihadiri Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas menandai kesiapan hunian untuk segera ditempati warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Hadir pula perwakilan BUMN yang terlibat, termasuk Area Head BNI Aceh dan sekitarnya.

Sebelumnya, kesiapan Hunian Danantara di Aceh Tamiang telah ditinjau langsung oleh Prabowo Subianto bersama jajaran pimpinan Danantara Indonesia, antara lain CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, serta Managing Director Stakeholder Management Rohan Hafas, pada Kamis (1/1).

Peninjauan tersebut juga dihadiri pimpinan BUMN terkait, termasuk Direktur Information Technology BNI Toto Prasetio.

Hunian Danantara ini dilengkapi fasilitas pendukung seperti taman bermain, jaringan WiFi, musala, fasilitas umum, serta sarana sanitasi yang memadai untuk menunjang kebutuhan dasar dan kenyamanan penghuni.

Pembangunan dilakukan melalui kolaborasi BUMN karya dengan koordinasi PT Hutama Karya (Persero) sebagai koordinator pelaksana, berlokasi di Jalan Banda Aceh-Medan, Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.

Ke depan, BNI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan seiring tahapan pembangunan dan pemulihan pascabencana, guna memastikan rehabilitasi berjalan terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.

Danantara Indonesia resmi menyerahkan sebanyak 600 unit Hunian Danantara (Huntara) kepada warga terdampak bencana di Kampung Simpang Empat, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

Serah terima hunian dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (8/1), sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

Seremoni serah terima dilakukan oleh Managing Director Danantara Indonesia, Rohan Hafas, dan disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, serta sejumlah pejabat dari badan usaha milik negara (BUMN).

Pembangunan Huntara ini merupakan hasil kolaborasi antara BUMN dan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI turut memberikan dukungan, khususnya dari sisi pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan logistik.

Rohan Hafas mengatakan, dengan dilakukan acara serah terima tersebut, masyarakat sudah mulai menempati Huntara yang juga telah dilengkapi dengan berbagai layanan dan fasilitas.

Seluruh Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat, mencakup struktur yang aman, akses air bersih, fasilitas sanitasi, pasokan listrik, serta dukungan layanan kesehatan.

Kawasan hunian juga dilengkapi fasilitas umum seperti klinik, taman bermain, serta akses internet dan listrik tanpa biaya untuk menunjang aktivitas sosial masyarakat.

Pembangunan tahap pertama Huntara merupakan hasil kolaborasi BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia dan program payung BUMN Peduli.

Di sisi pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan logistik, BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI turut mengerahkan sumber daya untuk mempercepat pemulihan dan memastikan proses pembangunan berjalan berkelanjutan.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan bahwa kontribusi BRI pada pembangunan Huntara ini merupakan bagian dari komitmen nyata BRI dalam mendukung pemulihan pasca bencana. BRI terus mendukung upaya pemerintah dan BUMN dalam membantu mempercepat pemulihan dan rehabilitasi masyarakat di wilayah terdampak bencana.

"Semoga masyarakat terdampak bencana dapat menempati Huntara dengan nyaman dan aman. Harapannya, Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat", ujar Dhanny.

Hingga 9 Januari 2026, BRI Group sendiri telah melaksanakan 60 aksi tanggap darurat di berbagai wilayah Sumatra dengan dukungan 10 unit posko bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi 6.500 paket makanan siap santap, 145.000 paket sembako, 950 paket survival kit, serta dukungan pembiayaan dan logistik Hunian Danantara (Huntara), 10 tenda dan 1.680 unit kasur serta selimut.

Untuk mendukung aspek kesehatan dan sanitasi, BRI Group juga mendistribusikan 33 truk air bersih, 4.850 paket obat-obatan, dan 7.000 paket hygiene kit, serta mengerahkan 5 unit perahu karet untuk menjangkau wilayah terdampak banjir. Secara keseluruhan, program ini telah menjangkau 125.250 jiwa penerima manfaat.

Di samping itu, sejumlah posko bencana yang didirikan BRI juga dilengkapi dengan layanan kesehatan dasar, dapur umum, distribusi logistik, serta program Trauma Healing Anak yang dilaksanakan secara rutin bekerja sama dengan mitra komunitas.

Kehadiran posko ini diharapkan dapat menjadi pusat pemulihan terpadu bagi masyarakat, khususnya anak-anak, pada masa-masa krusial pascabencana.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menegaskan komitmennya dalam mendukung pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh dengan berpartisipasi dalam pembangunan Rumah Hunian Danantara (Huntara).

BSI membangun sebanyak 90 unit Huntara atau sekitar 15 persen dari total 600 unit yang dibangun melalui sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Danantara Indonesia.

Penyerahan kunci Huntara dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang dan dihadiri sejumlah pejabat serta perwakilan BUMN.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Managing Director Stakeholders Management BPI Danantara Rohan Hafas, Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, serta perwakilan BUMN lainnya.

Pembangunan Rumah Hunian Danantara merupakan bagian dari komitmen Danantara Indonesia dalam menyediakan hunian sementara yang layak, aman, dan bermartabat bagi masyarakat terdampak bencana.

Huntara dibangun sesuai standar kelayakan hunian darurat dengan struktur yang aman, akses air bersih, sanitasi memadai, serta dukungan listrik dan layanan kesehatan.

Selain hunian, kawasan Huntara juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk menunjang aktivitas sosial masyarakat, seperti klinik kesehatan, taman bermain anak, serta akses internet dan listrik tanpa biaya.

Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta mengunjungi langsung masyarakat Aceh yang akan mulai menempati Huntara tersebut dan berkesempatan menyapa beberapa penerima manfaat. Bob mengatakan, program ini merupakan wujud nyata dari semangat kolaborasi dan nilai kebermanfaatan BSI untuk masyarakat.

"Melalui penyerahan huntara ini, kami berharap para penyintas dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan lebih tenang dan aman. BSI berkomitmen untuk terus hadir mendampingi masyarakat dalam situasi sulit maupun dalam proses pemulihan," ujarnya dikutip Minggu (11/1).

Serah terima ini menjadi penanda bahwa Rumah Hunian Danantara yang telah dibangun di Kabupaten Aceh Tamiang siap dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak, melalui pengelolaan, penetapan penerima manfaat, serta proses distribusi dan penempatan hunian oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Partisipasi dalam pembangunan Huntara ini melengkapi rangkaian aksi kemanusiaan BSI yang telah berjalan sejak hari pertama bencana.

BSI mencatat telah menyalurkan bantuan logistik lebih dari 203 Ton, mendirikan posko kesehatan dan dapur umum, pengiriman 100 relawan, menyediakan layanan trauma healing di zona anak, pembersihan outlet dan masjid.

Kemudian, pengaktifan jaringan telekomunikasi, pembukaan cabang secara bertahap dan juga optimalisasi layanan nasabah hingga memfasilitasi layanan penukaran uang tidak layak edar (UTLE).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berpartisipasi aktif dalam mendukung target pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara Indonesia untuk menyediakan 15.000 unit Hunian Danantara (Huntara). Program ini difokuskan bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara sebagai upaya pemulihan pascabencana yang terintegrasi.

Pada realisasi tahap pertama di Kabupaten Aceh Tamiang, BNI berkontribusi dalam pembangunan 120 unit hunian, atau sekitar 20 persen dari total 600 unit Huntara yang dibangun di wilayah tersebut.

Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen BNI untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan akses tempat tinggal yang aman dan memadai melalui sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meninjau langsung kesiapan Hunian Danantara tersebut pada Kamis (1/1), didampingi oleh CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia Rohan Hafas dan pimpinan perusahaan BUMN yang terlibat, termasuk Direktur Information Technology BNI Toto Prasetio.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo menekankan bahwa percepatan pembangunan hunian merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga terdampak bencana. Presiden juga mengarahkan agar sinergi BUMN di bawah koordinasi Danantara terus diperkuat guna memastikan penanganan di lapangan berjalan efektif dan cepat.

Ia juga menilai penyelesaian pembangunan hunian dalam waktu singkat sebagai capaian yang patut diapresiasi karena memungkinkan masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.

Di samping pembangunan fisik rumah, fokus pemerintah juga tertuju pada pemulihan layanan dasar. Presiden meminta agar fasilitas pendidikan dan kesehatan, seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit, segera dioperasikan kembali untuk mendukung kehidupan sosial masyarakat.

"Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan, sama puskesmas dan rumah sakit supaya bisa berfungsi secepatnya kembali," tegasnya.

Hal ini sejalan dengan laporan CEO Danantara, Rosan Roeslani, yang menyatakan bahwa pembangunan Hunian Danantara di Aceh Tamiang telah memasuki tahap akhir dan siap diserahterimakan kepada pemerintah daerah.

Penyerahan tahap pertama sebanyak 600 unit hunian dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026. Kawasan hunian tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk taman bermain, jaringan WiFi, musala, fasilitas umum, serta sarana sanitasi.

"Target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang telah ditetapkan sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya. BUMN bergerak cepat di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak," ujar dia.

Dalam tiga bulan ke depan, Danantara menargetkan penyelesaian total 15.000 unit Hunian Danantara, dengan sekitar 12.000 unit berada di Aceh, sekitar 2.000 unit di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, serta sekitar 500 unit di Sumatra Barat.

COO Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menambahkan pembangunan Hunian Danantara dilakukan dalam waktu yang terbatas sehingga membutuhkan disiplin eksekusi dan intensitas kerja yang tinggi dari BUMN.

"Pembangunan Rumah Hunian Danantara dilakukan dalam rentang waktu yang sangat terbatas. BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, mulai dari percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target tercapai sebelum awal tahun," paparnya.

Sementara itu, Direktur Information Technology BNI, Toto Prasetio, menyampaikan bahwa keterlibatan BNI dalam pembangunan hunian di Aceh Tamiang merupakan bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung percepatan penanganan pascabencana.

Kontribusi tersebut dilakukan melalui sinergi Keluarga Besar BUMN dalam program BUMN Peduli Satu Hati untuk Sumatera yang dikoordinasikan oleh Danantara Indonesia, guna memastikan bantuan kemanusiaan tersalurkan secara cepat dan tepat sasaran.

Pembangunan Hunian Danantara di Aceh Tamiang dilaksanakan melalui kolaborasi BUMN karya dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai koordinator pelaksana. Lokasi pembangunan berada di Jalan Banda Aceh-Medan, Kebun Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.

"Dukungan BNI tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik hunian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak agar dapat bangkit secara bertahap," kata Toto dalam keterangan tertulis, Jumat (2/1).

BNI menegaskan akan terus melakukan pendampingan seiring proses pembangunan Hunian Danantara dan tahapan pemulihan pascabencana, guna memastikan rehabilitasi berjalan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.