Bisnis.com, JAKARTA — Baru saja para pejuang hunian sempat bernapas lega menikmati tren suku bunga rendah selama enam bulan terakhir, peta perhitungan mendadak berubah.

Angka cicilan yang semula tampak rasional di atas kertas, kini kembali memaksa mereka mengernyitkan dahi. Langkah Bank Indonesia (BI) mengerek suku bunga acuan atau BI Rate secara kumulatif sebesar 100 basis poin langsung mengirimkan sinyal siaga.

Di benak banyak orang, ancaman meroketnya bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tak lagi sekadar kekhawatiran di atas kertas, melainkan sebuah hitung mundur.

Transisi ini datang pada momentum yang ironis. Tepat ketika deretan perbankan berlomba memikat nasabah lewat tawaran bunga promo yang ramah di kantong, kenaikan BI Rate mendadak mengubah lanskap.

Peluang mendapatkan cicilan ringan yang sempat terbuka lebar, kini dibayangi potensi pembengkakan biaya pinjaman. Walaupun efek domino kebijakan moneter ke suku bunga kredit biasanya memakan waktu jeda tiga hingga enam bulan, kepanikan kecil telanjur menjalar.

Para calon pembeli rumah hingga nasabah lama yang tengah waswas menanti datangnya masa bunga floating, kini kembali duduk menghadap kalkulator untuk menghitung ulang sisa daya tahan finansial mereka.

Keresahan itu salah satunya bersemayam di benak Erika. Sebagai karyawan swasta yang sedang mengarungi tahun-tahun awal cicilan KPR berskema bunga berjenjang, dia sadar posisinya saat ini sedang berada di ujung ketenangan sementara.

"Kalau dibilang khawatir, pasti sih. Tapi kebetulan cicilan KPR saya bunga berjenjang, jadi untuk saat ini kenaikan BI Rate belum terasa. Tapi bakal berasa banget kalau bunganya mulai naik sesuai tahapannya, mungkin jadi berat," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

Bagi Erika, ancaman itu bersifat berlapis. Naiknya suku bunga hanyalah satu dari sekian tekanan inflasi yang menggerogoti dapur rumah tangganya.

Meroketnya harga bahan bakar minyak, beras, hingga berbagai kebutuhan pokok harian kian menjepit ruang gerak dompetnya. Gaji yang tumbuh stagnan dipaksa berdamai dengan biaya hidup yang berlari kencang.

Demi menyiasati badai sebelum tiba, dia mulai melirik pintu penyelamat klasik yaitu mencari sumber penghasilan tambahan di luar jam kantor.

"Mau tidak mau perlu ada side job untuk menambah pemasukan. Harapannya tentu BI Rate bisa turun lagi ke depan, tapi mungkin itu juga tidak mudah karena kondisi ekonomi dan rupiah masih menghadapi tekanan," katanya.

Erika juga bilang bahwa rumah adalah kebutuhan fundamental. Dia berpesan kepada masyarakat yang memiliki rencana untuk mengambil KPR bahwa mengikat leher dengan utang berdurasi belasan hingga puluhan tahun di tengah iklim suku bunga yang mendidih adalah keputusan besar yang pantang diambil secara tergesa-gesa.

Baginya, kalkulasi KPR bukan sekadar perkara sanggup membayar uang muka dan cicilan bulan pertama.

Jauh di atas itu, ada ketahanan krisis yang wajib dipetakan yakni stabilitas pendapatan harian, proyeksi inflasi keluarga, hingga ketersediaan dana darurat jika skenario terburuk mendadak hadir.

Erika melihat kenaikan BI Rate memang krusial, tetapi kunci utamanya tetaplah pada kesehatan raga finansial sang debitur itu sendiri.

"KPR itu benar-benar komitmen jangka panjang. Sebelum memutuskan ambil KPR, orang harus menghitung kondisi keuangannya dengan sangat detail karena cicilan rumah bisa berjalan belasan sampai puluhan tahun," ujarnya.

Penyakit kronis para calon pembeli rumah, menurut pengamatan Erika, terletak pada ilusi keterjangkauan di garis start.

Begitu kunci diserahterimakan, pengeluaran baru justru bermunculan, mulai dari ongkos hidup dasar, dinamika kebutuhan anak, hingga bantalan dana darurat yang kerap terlupakan.

"Kalau perencanaan keuangannya sudah matang dan kemampuan bayar masih aman, menurut saya keputusan membeli rumah tetap bisa dijalankan," pungkasnya.

Memilih Menunggu

Pada titik ekstrem yang lain, ada kelompok masyarakat yang memilih memarkir mimpiannya rapat-rapat. Reza adalah representasi dari barisan ini.

Ketimbang memaksakan diri mencetak sertifikat hak milik, dia memilih berdamai dengan status sebagai pengontrak rumah. Di atas kertas, ongkos menebus rumah idaman saat ini terlampau jauh meninggalkan kurva kemampuannya.

Dilema Reza makin pelik saat dipertemukan dengan realitas tata ruang. Rumah dengan harga yang masuk akal nyaris selalu terlempar ke kawasan penyangga yang berjarak puluhan kilometer dari tempatnya bekerja.

Membeli rumah murah di pinggiran sama saja dengan menukar uang cicilan dengan biaya transportasi harian yang bengkak, serta mengorbankan waktu yang habis terbuang di jalan.

"Kalau rumahnya murah biasanya jauh dari tempat kerja, tetap harus hitung lagi biaya transportasi dan waktu yang habis di jalan. Jadi belum tentu lebih ringan," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Dia mengaku sempat mengutak-atik berbagai skenario pembiayaan, termasuk melirik KPR Syariah demi menghindari fluktuasi bunga.

Namun pada akhirnya, dia sadar bahwa hulu persoalannya bukan terletak pada jenis akadnya, melainkan pada kapasitas kantong jangka panjang.

Di tengah lanskap ketenagakerjaan yang sedang rapuh dihantam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor, mengambil utang bernilai raksasa terasa seperti keberanian yang terlalu dipaksakan.

"Yang dikhawatirkan bukan hanya soal bunga, kalau di tengah jalan terjadi PHK dan saya kehilangan penghasilan, bingung bayar cicilan rumah gimana, itu yang membuat saya masih memilih mengontrak," ceritanya.

Menyewa rumah diakui Reza bukanlah jawaban ideal untuk hari tua. Akan tetapi, bagi dirinya hari ini, tidur tenang tanpa kejaran utang jauh lebih berharga ketimbang memaksakan diri memiliki atap yang berpotensi meruntuhkan stabilitas hidupnya sendiri.

Bank Tahan Penyesuaian Suku Bunga

Di seberang meja, pihak perbankan mencoba meredam eskalasi kecemasan tersebut. Mereka mengirimkan sinyal penenang bahwa grafik BI Rate bukanlah saklar otomatis yang langsung menyalakan kenaikan bunga kredit pada detik yang sama.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Hera F. Haryn menjelaskan, pergerakan suku bunga acuan memang menjadi kompas pertimbangan.

Meski begitu, menaikkan bunga KPR maupun Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) membutuhkan kalibrasi matang yang melibatkan respons pasar dan kondisi likuiditas internal bank.

"Penyesuaian suku bunga KPR BCA, baik fixed maupun floating, tidak dilakukan serta merta karena tetap perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan kondisi internal bank," ujar Hera kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

BCA juga menyodorkan ragam opsi pengaman lewat skema bunga tetap atau fixed rate berdurasi panjang hingga model berjenjang.

Skema ini dinilai ampuh menjadi jangkar bagi nasabah untuk mengukur napas finansial mereka di masa depan, sekaligus memangkas risiko jantungan akibat manuver bunga mengambang.

Di saat yang sama, perseroan terus menyesuaikan produknya dengan memperkuat kolaborasi bersama para mitra ekosistem perumahan.

Nada serupa disuarakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Corporate Secretary BTN Ramon Armando memandang kenaikan BI Rate merupakan langkah preventif sekaligus bijak atau pre-emptive and prudent dari bank sentral demi memagari rupiah, menahan laju inflasi, dan merawat kepercayaan pasar di tengah guncangan global.

Ramon tidak menampik bahwa kebijakan itu secara logis akan memengaruhi biaya dana dan harga jual kredit perbankan.

Akan tetapi, BTN memastikan proses transmisi tersebut akan dikelola secara sangat hati-hati dengan memasang tiga saringan utama yakni ketahanan likuiditas, daya beli masyarakat, serta urgensi ketersediaan rumah bagi publik.

"BTN menilai transmisi kebijakan suku bunga ke sektor perbankan akan tetap dikelola secara terukur, dengan tetap memperhatikan kondisi likuiditas, daya beli masyarakat, serta kebutuhan pembiayaan sektor perumahan," kata Ramon kepada Bisnis, dikutip Selasa (23/6/2026).

Demi mengamankan roda pertumbuhan kredit hingga akhir tahun, BTN memilih bermanuver di kolam yang permintaannya paling tahan banting yaitu perumahan subsidi dan nonsubsidi.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus melemah beberapa waktu belakangan. Mau tak mau, Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan menggunakan cadangan devisa (cadev) sekaligus menambah volume penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menstabilkan rupiah.

Melansir data RTI Infokom pada akhir pekan ini, mata uang Garuda tercatat telah terkapar ke level Rp17.556 per dolar AS, atau mengalami pelemahan sebesar 5,27% sejak awal tahun (year to date/YtD). Sepanjang 2026, pergerakan rupiah mencatatkan rentang volatilitas yang lebar, yakni antara Rp16.670 hingga Rp17.604 per dolar AS.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pengurasan cadev dan penerbitan SRBI oleh otoritas moneter merupakan konsekuensi logis untuk meredam kejatuhan nilai tukar rupiah, meski membawa sejumlah risiko makroekonomi ke depan.

Yusuf menjelaskan bahwa dalam rezim nilai tukar mengambang terkendali (managed floating), terkurasnya cadev di tengah tingginya tekanan kurs adalah hal yang wajar.

"Pelemahan cadangan devisa saat tekanan kurs meningkat justru merupakan konsekuensi normal dari fungsi bank sentral sebagai stabilizer pasar. Cadangan devisa memang disiapkan untuk digunakan ketika volatilitas meningkat, bukan sekadar disimpan pasif," ujarnya, Minggu (17/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa penurunan cadev harus dipandang sebagai ongkos untuk mencegah kerusakan ekonomi yang lebih sistemik. Jika otoritas moneter memilih untuk absen di pasar valas demi menjaga level cadev maka nilai tukar rupiah dipastikan akan terdepresiasi jauh lebih dalam.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan memicu balance sheet shock pada korporasi yang memiliki utang valas, mengerek risiko gagal bayar (default), melonjakkan inflasi barang impor (imported inflation), hingga membuat ekspektasi inflasi tidak terkendali. Pada titik itu, BI justru akan dipaksa menaikkan suku bunga acuan secara agresif dengan biaya ekonomi yang jauh lebih mahal.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan bahwa indikator utama kepanikan pasar bukanlah pada level cadev semata, tetapi juga pada kecepatan penurunannya dan bagaimana pelaku pasar membaca strategi intervensi BI.

Menurutnya, jika bank sentral terlihat terlalu agresif mematok atau mempertahankan level kurs tertentu maka pasar dapat mengasumsikan adanya 'garis pertahanan' yang siap diuji. Yusuf mencontohkan krisis yang terjadi di Inggris pada 1992 dan Thailand pada 1997 sebagai bukti nyata dari risiko tersebut.

"Karena itu, pendekatan BI yang lebih fokus pada smoothing volatility [meredam volatilitas] dibanding mempertahankan level kurs tertentu menurut saya sudah tepat secara doktrinal," tambahnya.

Terkait dengan langkah BI menyerap likuiditas melalui SRBI, Yusuf menilai instrumen yang dirilis sejak 2023 ini cukup strategis dan efektif. SRBI mampu menarik minat investor, menyerap likuiditas domestik, dan memperkuat transmisi moneter.

Kendati demikian, Core Indonesia mengingatkan adanya efek pertukaran alias trade-off yang perlu diawasi ketat oleh otoritas moneter terkait penerbitan SRBI

Pertama, beban kuasi-fiskal. Yusuf menjelaskan BI harus membayar imbal hasil (yield) SRBI yang cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi ruang laba bank sentral dan menekan potensi setoran dividen ke kas negara.

Kedua, risiko crowding out. Dia mewanti-wanti jika yield SRBI dinilai terlalu atraktif maka perbankan akan lebih memilih memarkir dananya di instrumen BI dibandingkan membeli Surat Berharga Negara (SBN) atau menyalurkan kredit ke sektor riil sehingga berisiko menaikkan biaya pembiayaan APBN sekaligus memperlemah fungsi intermediasi perbankan.

Ketiga, karakter hot mmney. Yusuf menekankan bahwa aliran modal asing yang masuk lewat SRBI pada dasarnya sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Ketika selera risiko (risk appetite) global memburuk, dana tersebut dapat keluar (outflow) dengan sangat cepat.

"Karena itu, SRBI efektif sebagai shock absorber jangka pendek, tetapi tidak bisa menjadi substitusi bagi stabilitas struktural yang berasal dari fundamental ekonomi yang kuat," tegas Yusuf.

Ke depan, Core merekomendasikan dua langkah antisipatif bagi BI. Pertama menjaga keseimbangan antara intervensi dan konservasi cadev agar pasar tetap teratur tanpa menciptakan persepsi intervensi kaku.

Kedua, mengkalibrasi pertumbuhan outstanding atau volume SRBI agar tidak mendistorsi kurva imbal hasil (yield curve) pasar keuangan domestik.

Hanya saja, Yusuf menggawabawahi pentingnya koordinasi kebijakan lintas otoritas. Menurutnya, beban stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dipikul oleh BI sendirian.

"Kalau kebijakan fiskal terlalu ekspansif, supply SBN meningkat tajam, atau komunikasi pemerintah justru menormalisasi pelemahan rupiah, maka BI akan terus berada dalam posisi defensive fighting. Dalam ekonomi terbuka seperti Indonesia, efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada konsistensi policy mix secara keseluruhan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Setelah sepekan ditawarkan kepada investor, SBSN Ritel kedua tahun ini, ST016 telah diserap senilai Rp5,79 triliun dari total target penerbitan Rp15 triliun.

Melansir data mitra distribusi Bibit pukul 09.03 WIB, penjualan produk ini sejak 8 Mei 2026 telah laku sebesar 38,6% dari target penjualan. Diperinci, ST016-T2 telah ludes terjual sekitar Rp3,86 triliun, sementara ST016-T4 telah terjual senilai Rp1,93 triliun.

Dengan kata lain, ST016-T2 kini telah tersisa 61,4% yang mencerminkan sisa Rp6,14 triliun. Sementara itu, ST016-T4 tersisa 61,5% atau Rp3,07 triliun dari target.

Laris manisnya penjualan ST016 sebetulnya telah diprediksi oleh kalangan analis. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo, memprediksi daya beli pasar terhadap ST016 akan solid.

Hal itu tampak dari realisasi penjualan SR024 yang mencapai Rp17,49 triliun, yang menunjukkan minat investor ritel yang besar, khususnya bagi produk syariah dengan imbal hasil yang menarik.

”ST016 ditawarkan dengan karakteristik floating with floor, sehingga relatif masih menarik di tengah ketidakpastian suku bunga dan volatilitas pasar,” katanya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).

Proyeksi positif penjualan ST016 juga ditopang oleh potensi reinvestasi dari investor ST012 yang akan jatuh tempo pada 10 Mei 2026. Nilai jatuh tempo ST012-T2 bahkan mencapai Rp14,57 triliun, hampir menyamai target penjualan ST016 secara total.

“Dalam kondisi ekonomi yang masih tumbuh tetapi dibayangi risiko inflasi, volatilitas rupiah, dan tekanan pasar obligasi, ST016 dapat menjadi alternatif bagi investor yang ingin menjaga nilai kekayaannya sekaligus memperoleh imbal hasil secara rutin,” tutupnya.

General Manager Divisi Wealth Management BNI Henny Eugenia, turut memasang sikap optimistis terhadap penjualan ST016. Salah satu yang menjadi dasar kepercayaan diri BNI adalah animo masyarakat terhadap penawaran SBN Ritel sepanjang 2026.

”Memperhatikan tren penjualan SBN Ritel sebelumnya serta animo yang BNI terima, peluang serapan pasar terhadap ST016 diperkirakan masih kuat dengan basis investor SBN Ritel yang senantiasa tumbuh,” katanya kepada Bisnis, Minggu (10/5/2026).

Henny memprediksi, ST016-T2 akan lebih diminati investor lantaran jangka waktu yang lebih pendek dan sejalan dengan horizon investasi oleh investor ritel yang cenderung berjangka waktu pendek.

Hal itu sejalan dengan data realisasi penjualan SBN Ritel yang cenderung ’laku keras’ pada tenor pendek ketimbang panjang. Pada SR024 misalnya, tenor pendek membukukan penjualan senilai Rp12,14 triliun, sementara tenor panjang hanya Rp5,34 triliun.

Begitu pula pada ORI029 yang kendati tidak mencapai target penjualan, tetapi mampu membukukan penjualan pada tenor pendek Rp10,95 triliun dan hanya Rp3,48 triliun pada tenor panjang.

”Dalam setiap penerbitan, upaya literasi dan pendalaman pasar selalu menjadi perhatian utama. Dalam hal ini, BNI bersama Kemenkeu senantiasa bekerja sama dengan melakukan sosialisasi dan penawaran kepada masyarakat seluas-luasnya,” tambah Henny.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah cara beli SBN Ritel Terbaru ST016 yang kuponnya tembus 6% lebih.

Sebagaimana diketahui, pemerintah resmi meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel terbaru, yakni Sukuk Tabungan seri ST016, pada Jumat (8/5/2026).

Produk investasi syariah ini menawarkan kupon di atas 6% dan menjadi SBN ritel ketiga yang diterbitkan tahun ini.

Peluncuran ST016 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Berdasarkan informasi dari mitra distribusi SBN Ritel, Bibit, ST016 hadir dalam dua pilihan tenor, yakni ST016-T2 dengan jangka waktu 2 tahun dan ST016-T4 dengan tenor 4 tahun.

Masa penawaran ST016 berlangsung mulai 8 Mei hingga 3 Juni 2026.

ST016 menjadi produk SBN dengan skema imbal hasil floating with floor pertama pada tahun ini. Artinya, kupon dapat mengikuti pergerakan suku bunga acuan, tetapi tetap memiliki batas minimal yang dijamin pemerintah.

Untuk seri ST016-T2, kupon minimal ditetapkan sebesar 6,05% per tahun. Sedangkan ST016-T4 menawarkan kupon minimal lebih tinggi, yakni 6,25% per tahun.

Cara Beli SBN Ritel Terbaru ST016 (lanjut halaman 2)...

SBN Ritel Terbaru ST016

1. Pilih Tempat Membeli

Investor dapat membeli ST016 secara online melalui mitra distribusi resmi yang ditunjuk pemerintah. Bisa bank, sekuritas, atau perusahan fintech yang terpercaya.

2. Lakukan Registrasi

Proses registrasi investasi SBN Ritel dapat dilakukan kapan saja, bahkan sebelum masa penawaran resmi dibuka.

Calon investor cukup mendaftar melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi (Midis) dengan melengkapi sejumlah data, seperti identitas diri, nomor SID (Single Investor Identification), nomor Rekening Dana, serta nomor Rekening Surat Berharga.

Bagi calon investor yang belum memiliki SID, Rekening Dana, atau Rekening Surat Berharga, dapat langsung menghubungi Mitra Distribusi untuk mendapatkan bantuan proses pembukaan dan registrasi akun.

3. Lakukan Pemesanan dan Pembayaran

Setelah itu, lakukan pemesanan dan pembayaran untuk ST016. Investor akan mendapatkan konfirmasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menargetkan penghimpunan dana Rp15 triliun dari penerbitan Sukuk Tabungan seri ST016 yang berlangsung pada 8 Mei hingga 3 Juni 2026.

Instrumen investasi syariah ritel tersebut ditawarkan dengan dua pilihan tenor, yakni 2 tahun dan 4 tahun, termasuk seri Green Sukuk yang diarahkan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan ST016 menawarkan imbal hasil yang kompetitif dengan jaminan penuh dari negara.

“Pada ST016, pemerintah menawarkan imbal hasil yang cukup kompetitif, serta memberikan kepastian dan keamanan bagi investor karena merupakan instrumen yang diterbitkan dan dijamin oleh negara,” ujar Deni, Jumat (8/5/2026).

Dia menjelaskan, ST016 menggunakan skema kupon floating with floor, sehingga investor tetap memperoleh tingkat imbal hasil minimal yang menarik sekaligus memiliki peluang kenaikan imbal hasil apabila suku bunga acuan Bank Indonesia meningkat.

Pemerintah menetapkan kupon minimal untuk ST016 tenor 2 tahun (ST016T2) sebesar 6,05% per tahun. Sementara itu, ST016 tenor 4 tahun (ST016T4) yang merupakan Green Sukuk menawarkan kupon minimal 6,25% per tahun.

Menurut Deni, kehadiran seri Green Sukuk pada tenor 4 tahun memberikan nilai tambah bagi investor karena selain memperoleh manfaat finansial, investor juga dapat berkontribusi pada pembiayaan proyek-proyek yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Melalui underlying penerbitan ST016-T4, investor turut mendukung pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan,” katanya.

Adapun pemerintah membidik penjualan ST016 sebesar Rp15 triliun selama masa penawaran berlangsung. Dana yang dihimpun dari instrumen tersebut akan digunakan untuk mendukung pembiayaan APBN sekaligus memperluas basis investor syariah domestik.

Kemenkeu menetapkan minimum pemesanan sebesar Rp1 juta dan kelipatannya. Adapun maksimum pembelian mencapai Rp5 miliar untuk ST016T2 dan Rp10 miliar untuk ST016T4.

Melalui penjualan secara online, akses investasi surat berharga syariah negara (SBSN) ritel menjadi lebih mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat sekaligus mendukung inklusi keuangan nasional.

Penawaran Sukuk Tabungan seri ST016 mulai 8 Mei hingga 3 Juni 2026. Melalui instrumen investasi syariah tersebut, masyarakat dapat mulai berinvestasi hanya dengan modal Rp1 juta.

Bisnis.com, JAKARTA – Kupon yang ditawarkan produk investasi milik pemerintah Obligasi Ritel indonesia (ORI) seri ORI029yang kurang kompetitif di era suku bunga rendah dinilai menjadi salah satu penyebab produk investasi ini kurang terserap pasar.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto mengatakan penawaran kupon untuk obligasi ritel akan lebih menarik jika kompetitik di pasar, alih-alih hanya memberikan stimulus pajak bagi investor.

Dia menunjukkan yield obligasi korporasi dengan rating AAA bertenor tiga tahun saja berada pada level 5,87% atau hanya terpaut 42 bps terhadap imbal hasil ORI029-T3. Dengan menawarkan kupon yang berdaya saing tinggi terhadap instrumen korporasi berisiko rendah serta deposito, produk obligasi ritel negara sebenarnya memiliki prospek yang baik.

”Saya melihat bahwa skema kupon floating with floor tetap menjadi fitur favorit investor untuk memitigasi risiko inflasi yang masih dinamis dan kemungkinan pemotongan suku bunga acuan ke depan,” kata Suhindarto kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Selain menetapkan kupon yang menarik, DJPPR Kementerian Keuangan selaku penerbit juga disarankan untuk mengatur ulang strategi jadwal penerbitan SBN Ritel sepanjang 2026. Sebab, jika menilik data historis, laris manisnya penyerapan SBN Ritel tidak dapat dilepaskan dari aksi reinvestasi dari SBN Ritel jatuh tempo.

Adapun, Suhindarato melihat strategi reinvestasi memberikan kemudahan bagi investor lama untuk beralih ke seri obligasi negara yang baru, sehingga dapat menjaga likuiditas tetap berada di dalam ekosistem instrumen pemerintah

Berdasarkan data mitra distribusi ORI029, PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit), penjualan ORI029 hingga pukul 09.50 WIB masih tersisa sekitar Rp10,51 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa 10 menit jelang penutupan penjualan, produk ini baru terserap Rp14,49 triliun.

Diperinci, ORI029-T3 menyisakan Rp4,05 triliun atau 27,00% dari target, sementara ORI029-T6 tersisa Rp6,51 triliun atau 65,1% dari target penjualan produk tersebut. Secara total, penjualan ORI029 baru memenuhi 57,96% dari target dana terhimpun.

Torehan lesu ini menjadi tantangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan. Pasalnya, sejak setahun belakangan, penerbitan SBN Ritel selalu membukukan penjualan lebih dari 90%.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan aturan baru terkait porsi saham perusahaan terbuka yang tersedia untuk diperdagangkan ke publik (free float) tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan aturan tersebut tidak dibuat untuk jangka pendek sehingga perlu pendalaman yang matang.

"Tentunya dengan memperhatikan kondisi dan dinamika pasar, kebijakan free float ini rencananya akan kita terbitkan pada tahun 2026 ya, tentunya bertahap," ujarnya saat konferensi pers RDKB OJK, Jumat (9/1).

Inarno mengatakan dalam penyusunan kebijakan free float perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi terkait.

Kebijakan free float, sambungnya, telah mendapatkan perhatian khusus oleh DPR dalam rangka pendalaman pasar Indonesia.

OJK, sambungnya, bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sedang melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan free float secara komprehensif. Saat ini, rasio floating share Indonesia baru 23 persen.

"Dengan mempertimbangkan peningkatan likuiditas, perlindungan investor, minat investor, besaran market cap, daya serap pasar, masa transisi yang sesuai, dan juga upaya menjaga minat korporasi domestik untuk go public," Inarno.

Adapun free float minimum yang saat ini berlaku sebagai syarat terus tercatat di BEI adalah sekitar 7,5 persen.

OJK bersama DPR RI telah menyetujui pembahasan untuk meningkatkan free float minimal dari posisi 7,5 persen saat ini, menjadi lebih tinggi di kisaran 10-15 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap tantangan yang dihadapi oleh pasar modal dalam negeri bukan lagi mengenai ukuran kapitalisasi pasar (market cap), tapi kedalaman likuiditas.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi mengatakan kapitalisasi pasar saat ini cukup besar, tapi tidak sejalan dengan jumlah saham yang beredar di publik atau floating shares/ free float.

"Kalau dari sisi kapitalisasi pasar, kita itu yang paling besar dibandingkan dengan peers-kita, tetapi kalau misalnya dari sisi free float-nya di bawahnya, artinya kita bisa melihat bahwasannya IDX ini termasuk yang terkecil dibandingkan peers-nya," ujar Inarno dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/12).

Inarno menyebutkan saat ini minimum free float bahkan di angka 7,5 persen. Sementara, negara tetangga rata-rata di atas 25 persen minimal jumlah saham beredarnya.

"Kalau dibandingkan dengan peers itu kita masih yang paling kecil," imbuhnya.

Ia membagi floating share negara tetangga menjadi tiga kategori small cap, medium cap dan big cap.

"Yang small cap itu porsinya adalah 23,58 persen, yang medium cap itu adalah 21,84 persen, dan yang big cap itu 25,48 persen," katanya.

Oleh sebab itu, ia menilai memang perlu ada kebijakan baru untuk membenahi pasar modal dalam negeri. OJK pun akan menyiapkan kebijakan baru demi mendorong free float dalam negeri bisa lebih tinggi.

"Untuk itu, OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, yakni initial free float dan continuous free float," ujar Ketua DK OJK Mahendra Siregar dalam rapat yang sama.

Floating shares adalah saham perusahaan terbuka yang tersedia untuk diperdagangkan publik. Artinya, itu adalah saham yang tidak dimiliki oleh pemegang saham pengendali, komisaris, direksi atau pihak terkait.

Contohnya, apabila sebuah perusahaan memiliki total 100 juta saham beredar, namun 50 juta saham dipegang oleh pemegang saham pengendali dan manajemen, maka jumlah floating share-nya adalah sisanya yakni 50 juta saham yang bisa diperdagangkan secara publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan floating share di Indonesia baru mencapai 23 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga.

Floating shares atau free float adalah saham perusahaan terbuka yang tersedia untuk diperdagangkan publik. Artinya, itu adalah saham yang tidak dimiliki oleh pemegang saham pengendali, komisaris, direksi atau pihak terkait.

Contohnya, apabila sebuah perusahaan memiliki total 100 juta lembar saham beredar, tetapi separuhnya atau 50 juta saham dipegang oleh pemegang saham pengendali dan manajemen, maka jumlah floating share-nya adalah sisanya, yakni 50 juta saham yang bisa diperdagangkan secara publik.

Oleh sebab itu, OJK akan menyiapkan kebijakan baru demi meningkatkan floating shares di dalam negeri.

"Untuk itu, OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, yakni initial free float dan continuous free float," ujar Ketua DK OJK Mahendra Siregar dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/12).

Namun, Mahendra menyebutkan kebijakan OJK tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga harus turut andil, misalnya memberikan insentif bagi perusahaan agar mau lebih banyak menyediakan floating share.

"OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif. OJK juga mengatur kombinasi insentif dan kepatuhan agar implementasinya berjalan adil dan efektif," jelasnya.

Mahendra juga meminta izin kepada anggota dewan Komisi XI agar ikut memberikan masukan, terutama untuk pemberian insentif yang tepat agar pasar modal Indonesia lebih inklusif dan menarik bagi investor jangka panjang.

"Dalam hal itu, pimpinan Bapak-Ibu anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak," tegasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan floating share di Indonesia baru mencapai 23 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara tetangga.

Floating shares atau free float adalah saham perusahaan terbuka yang tersedia untuk diperdagangkan publik. Artinya, itu adalah saham yang tidak dimiliki oleh pemegang saham pengendali, komisaris, direksi atau pihak terkait.

Contohnya, apabila sebuah perusahaan memiliki total 100 juta lembar saham beredar, tetapi separuhnya atau 50 juta saham dipegang oleh pemegang saham pengendali dan manajemen, maka jumlah floating share-nya adalah sisanya, yakni 50 juta saham yang bisa diperdagangkan secara publik.

Oleh sebab itu, OJK akan menyiapkan kebijakan baru demi meningkatkan floating shares di dalam negeri.

"Untuk itu, OJK menyiapkan kebijakan free float dengan dua pendekatan utama, yakni initial free float dan continuous free float," ujar Ketua DK OJK Mahendra Siregar dalam Rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (3/12).

Namun, Mahendra menyebutkan kebijakan OJK tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga harus turut andil, misalnya memberikan insentif bagi perusahaan agar mau lebih banyak menyediakan floating share.

"OJK juga menyiapkan langkah-langkah pendukung berupa penguatan basis investor domestik, integrasi standar global, serta simplifikasi aksi korporasi agar proses penambahan free float tidak menjadi beban administratif. OJK juga mengatur kombinasi insentif dan kepatuhan agar implementasinya berjalan adil dan efektif," jelasnya.

Mahendra juga meminta izin kepada anggota dewan Komisi XI agar ikut memberikan masukan, terutama untuk pemberian insentif yang tepat agar pasar modal Indonesia lebih inklusif dan menarik bagi investor jangka panjang.

"Dalam hal itu, pimpinan Bapak-Ibu anggota Komisi XI mohon juga dapat dipertimbangkan untuk nanti membahas atau mendiskusikan mengenai insentif yang mungkin diperlukan bagi meningkatkan hal ini, termasuk di dalamnya insentif pajak," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sepekan menjelang penutupan penawaran Sukuk Tabungan seri ST015, produk SBN Ritel pamungkas pemerintah ini telah ludes terjual sebanyak 77,6% dari total target dana terhimpun.

Berdasarkan data mitra distribusi PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) pukul 10.53 WIB, penjualan produk ini telah mencapai sekitar Rp7,76 triliun. Dari total Rp10 triliun target dana yang dihimpun dari penawaran produk ini, ST015T4 masih tersisa sekitar Rp1,21 triliun dan ST015T2 tersisa sekitar Rp1,03 triliun.

Dengan kata lain, produk ST015 dengan tenor 2 tahun mendominasi penjualan kali ini. ST015T2 telah ludes terjual sekitar Rp7,98 triliun dan hanya tersisa 11,5%. Sementara itu, ST015T4 telah ludes terjual Rp2,78 triliun atau tersisa 30,4%.

Laris manisnya penjualan ST015 sebelumnya telah diprediksi oleh kalangan analis. Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menilai bahwa di tengah kondisi makroekonomi domestik yang kian membaik, terdapat potensi alokasi aset investor ke sarana investasi yang lebih memiliki risiko, seperti pasar saham maupun obligasi korporasi.

“Ekonomi kita kan sudah mulai dikatakan ada perbaikan, jadi mungkin ada investor yang mengalihkan portofolionya ke aset yang berisiko, seperti saham ataucorporate bonds,” katanya beberapa waktu lalu kepada Bisnis.

Menurutnya, potensi tersebut terbuka lantaran euforia pasar saham yang kian positif belakangan. Dia memprediksi, akan ada investor yang mengalokasikan dananya ke pasar saham untuk mendapatkancapital gainyang lebih besar dibandingkan pada aset minim risiko.

Fikri bahkan memprediksi ST015 akan mampu meraup dana segar sekitar Rp15 triliun melalui penerbitan yang berlangsung kurang dari 30 hari ini. Hal ini berarti, Fikri memprediksi penerbitan ST015 akan mencatatkanoversubscribeddari target Rp10 triliun oleh pemerintah.

Pasalnya, fitur imbal hasilfloating with floordinilai mampu memberikan keuntungan bagi investor ritel di tengah ekspektasi penurunan suku bunga lanjutan. Fikri memprediksi, pada Desember 2025, BI akan memangkas suku bunga. Bahkan, tren penurunan suku bunga diprediksi bakal berlanjut hingga 2027. Dengan begitu, imbal hasil yang ditawarkan ST015 akan menjadi yang terbesar.

“Karena ada ekspektasi penurunan BI Rate dan rate The Fed, sehingga pada saat ada pemangkasan suku bunga, karena adafloating,saya pikir mungkin ini kupon yang tertinggi dalam beberapa waktu ke depan,” katanya.

Senada, Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi, menilai potensi penyerapan ST015 oleh pasar, masih akan cukup besar. Terlebih, produk ST015 dinilai memiliki investor yang loyal terhadap produk syariah.

“Potensi penyerapan tetap ada, walaupun penyerapan di tahap awal bisa jadi lambat karena imbal hasil yang lebih rendah. Bagaimanapun masih ada investor loyal yang beli seri ST seperti investor syariah,” katanya.

Terlebih, menurutnya, selain imbal hasilfloating, kondisi likuiditas domestik yang membaik juga memberikan potensi investor akan melakukan reinvestasi ke produk ST015.

Head of PR & Corporate Communication Bibit William, juga optimis terhadap penjualan produk ini. Dia menerangkan bahwa daya tarik produk pamungkas SBN Ritel ini cukup besar di pasaran, salah satunya imbal hasil yang ditawarkan.

Terutama, di tengah tren penurunan suku bunga BI dan global, imbal hasil mengambang yang ditawarkan produk ini, memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan kupon yang lebih tinggi dibandingkan terbitan SBN Ritel ke depan.

“Produk ST015 masih terbilang menarik karena menjadi SBN terakhir pada 2025 di tengah tren penurunan suku bunga. Imbal hasilnya cukup besar dibandingkan rata-rata bunga deposito yang dijamin LPS. Sekalipun di kemudian hari terjadi kenaikan suku bunga, karena sifatnya floating with floor, investor bisa mendapatkan imbal hasil lebih,” katanya beberapa waktu lalu.

Jakarta (ANTARA) -

Bank Indonesia (BI) siap menerbitkan instrumen baru dengan suku bunga mengambang bernama Bank Indonesia Floating Rate Notes (BI-FRN), untuk memperdalam pasar uang dan mendorong pengembangan pasar Overnight Index Swap (OIS) berbasis INDONIA.

“Kita akan issue, rencananya tanggal 17 ini (bulan ini). Mudah-mudahan tidak ada kendala karena ini kita sudah siapkan semua,” kata Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Fitra Jusdiman dalam Taklimat Media di Jakarta, Jumat.

BI-FRN merupakan surat berharga berdenominasi rupiah dengan suku bunga mengambang (floating rate) yang dihitung berdasarkan compounded INDONIA ditambah margin tertentu.

Besaran kuponnya akan dihitung berdasarkan rata-rata majemuk (compounded) suku bunga harian INDONIA selama periode berjalan, sehingga persentase kupon final baru diketahui saat jatuh tempo. Hal ini berbeda dengan instrumen BI lainnya yang menetapkan imbal hasil di awal.

Instrumen ini memiliki karakter mirip dengan operasi moneter (OM) kontraksi lainnya, namun dirancang untuk mendorong pengembangan OIS market berbasis INDONIA.

Penerbitan BI-FRN merupakan langkah awal BI untuk memperkenalkan instrumen berbunga mengambang di pasar domestik. Instrumen ini diharapkan dapat menjadi acuan baru bagi pengembangan transaksi berbasis suku bunga mengambang dan memperkuat pendalaman pasar uang.

BI-FRN bersifat tradable atau dapat diperdagangkan di pasar sekunder, dengan tenor antara 1 hingga 12 bulan. Pada tahap awal, penerbitan dilakukan secara terbatas melalui 20 dealer utama, yang kemudian dapat memperdagangkannya kepada pelaku pasar lain, termasuk lembaga nonbank dan investor nonresiden.

Sementara itu, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI Agustina Dharmayanti menambahkan bahwa pengembangan pasar OIS merupakan bagian dari reformasi acuan suku bunga pasar domestik (domestic benchmark rate).

Secara global, arah penggunaan benchmark rate kini mengarah pada suku bunga yang berbasis data transaksi riil agar lebih akurat mencerminkan kondisi pasar dan meningkatkan kredibilitas acuan tersebut.

Ia mencontohkan, di Jepang, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat, acuan berbasis transaksi telah digunakan dalam berbagai produk keuangan.

Tina mengatakan, Indonesia juga tengah menjalani reformasi serupa. JIBOR yang berdasarkan kuotasi akan berakhir pada akhir 2025 dan digantikan oleh compounded INDONIA sebagai acuan transisi, sebelum OIS diharapkan mulai digunakan sebagai acuan suku bunga pasar berbasis transaksi pada 2028.

“Setelah masa transisi ini, kita harapkan OIS yang kita kembangkan dari sekarang ini, itu sudah lebih banyak, sehingga nanti di 2028 dan seterusnya, dia sudah bisa menjadi reference rate,” kata Tina.

Sebelumnya, rencana BI-FRN dan pengembangan OIS telah diungkapkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Oktober 2025, Rabu (22/10).

Perry mengatakan, bank sentral terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market salah satunya dengan menerbitkan BI-FRN dan pengembangan OIS untuk tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang.

Selain itu, Perry juga mengungkapkan langkah perluasan underlying repo dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya, selain SBN, yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025