Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras kembali menguat pada Juni 2026 di seluruh rantai distribusi, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Kenaikan tersebut memperpanjang tren penguatan harga sejak awal tahun

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di tingkat penggilingan naik 0,97% secara bulanan (month-to-month/mtm) dan meningkat 6,96% dibandingkan Juni 2025 (year-on-year/yoy).

Kenaikan tertinggi terjadi pada beras premium. Di tingkat penggilingan, harga beras premium naik 1,01% secara bulanan dan melonjak 11,66% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,92% secara bulanan dan 5,10% secara tahunan.

Tekanan harga juga berlanjut di tingkat grosir. BPS mencatat inflasi beras grosir mencapai 0,82% secara bulanan dan 5,12% secara tahunan.

Di tingkat konsumen, harga beras eceran masih mengalami kenaikan meski dengan laju yang lebih terbatas. Inflasi beras eceran tercatat sebesar 0,45% secara bulanan dan 3,98% secara tahunan.

BPS menjelaskan angka tersebut merupakan rata-rata harga beras nasional yang mencakup seluruh kualitas beras dan seluruh wilayah Indonesia.

Kenaikan harga pada Juni memperlihatkan tekanan di pasar beras belum mereda. Setelah menjadi salah satu penyumbang inflasi pada bulan sebelumnya, komoditas ini masih mencatatkan kenaikan di seluruh mata rantai distribusi.

Tren tersebut terjadi ketika pemerintah masih memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam jumlah besar.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok belum sepenuhnya mampu meredam kenaikan harga di pasar sehingga efektivitas distribusi dan program stabilisasi menjadi faktor yang akan menentukan pergerakan harga beras pada bulan-bulan berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Stok beras nasional yang diklaim aman hingga tahun depan belum mampu menahan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Di tengah cadangan beras pemerintah yang mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, harga beras medium dan premium justru terus merangkak naik selama lima bulan berturut-turut dan tetap berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi tersebut menghadirkan paradoks baru dalam tata kelola pangan nasional. Pemerintah menegaskan pasokan beras dalam kondisi melimpah berkat tingginya produksi selama panen raya serta agresifnya penyerapan gabah dan beras oleh Perum Bulog. Namun, mekanisme pasar menunjukkan sinyal berbeda ketika harga di tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran terus bergerak naik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan Mei 2026. Pada periode yang sama, harga beras premium mencapai Rp16.230 per kilogram atau naik 0,46%.

Kedua harga tersebut berada di atas HET beras zona I yang masing-masing dipatok Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Pengamat pertanian Khudori menilai persoalan utama bukan terletak pada besarnya kenaikan harga, melainkan tren kenaikan yang berlangsung tanpa jeda sejak awal tahun.

"Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik," ujarnya.

Menurut dia, fenomena tersebut menjadi anomali karena terjadi pada saat produksi beras sedang melimpah selama panen raya Februari hingga Mei 2026. Dalam kondisi normal, peningkatan pasokan seharusnya mampu menekan harga atau setidaknya membuat inflasi pangan lebih terkendali.

Sebaliknya, beras justru terus menjadi penyumbang inflasi selama lima bulan berturut-turut. Meskipun bukan kontributor terbesar, keberadaan beras sebagai komoditas pokok membuat dampaknya terhadap daya beli masyarakat tetap signifikan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.

Khudori menilai kenaikan harga beras tidak dapat dilepaskan dari lonjakan harga gabah di tingkat petani. Harga gabah saat ini semakin sulit ditemukan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, rata-rata harga gabah nasional mencapai Rp6.951 per kilogram pada 7 Juni 2026 dan meningkat menjadi Rp6.993 per kilogram pada 20 Juni 2026. Di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga bahkan telah berada pada kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Kenaikan harga gabah tersebut secara langsung meningkatkan biaya produksi beras. Persoalannya, HET beras yang berlaku saat ini disusun dengan asumsi harga gabah berada pada level HPP Rp6.500 per kilogram.

Akibatnya, sebagian produsen menghadapi tekanan margin ketika harus menjual beras sesuai ketentuan HET sementara harga bahan baku terus meningkat. Salah satu dampak yang mulai terlihat adalah semakin terbatasnya ketersediaan beras premium di jaringan ritel modern.

Peningkatan harga gabah juga dipicu oleh ketatnya persaingan memperoleh bahan baku. Produksi gabah memang mulai menurun setelah puncak panen raya Maret 2026 yang mencapai 8,71 juta ton gabah kering giling (GKG).

BPS memperkirakan produksi GKG pada Juni 2026 hanya sekitar 4,05 juta ton, turun sekitar 18% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,94 juta ton. Meskipun produksi diproyeksikan kembali meningkat pada Juli, volumenya tetap jauh di bawah puncak panen raya.

Pada saat yang sama, Bulog masih aktif menyerap gabah dan beras untuk mengejar target serapan 4 juta ton. Hingga saat ini realisasi serapan telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras. Persaingan juga semakin ketat karena kapasitas penggilingan padi nasional jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi gabah yang tersedia.

Selain faktor gabah, Khudori menilai berkurangnya penetrasi beras SPHP turut membuat kemampuan pemerintah menahan kenaikan harga menjadi lebih terbatas.

Dari Maret hingga 20 Juni 2026, penjualan beras SPHP tercatat hanya 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari.

Volume tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sehingga dampaknya terhadap pembentukan harga pasar dinilai tidak terlalu besar.

Padahal, Bulog saat ini mengelola stok beras sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Menurut Khudori, kondisi tersebut semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat penyaluran cadangan beras pemerintah agar tidak terjadi ironi ketika stok melimpah tetapi harga tetap naik.

"Dengan stok beras di gudang BULOG sebesar 5,2 juta ton, stok tertinggi sepanjang sejarah, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah," ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Peneliti Indef Afaqa Hudaya. Menurut dia, faktor domestik saat ini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap harga beras dibandingkan faktor global.

Afaqa menilai tingginya harga gabah, program penyerapan pemerintah, serta kenaikan biaya produksi dan distribusi menjadi faktor utama yang membentuk harga beras di pasar domestik.

"Faktor-faktor domestik seperti harga gabah, kebijakan penyerapan beras pemerintah, biaya produksi, dan distribusi tampaknya berperan besar dalam pembentukan harga beras di pasar domestik," katanya.

Dia mengakui produksi beras April–Juni 2026 diperkirakan turun sekitar 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, risiko terhadap ketersediaan beras nasional dinilai masih terkendali karena pemerintah memiliki cadangan beras yang besar sebagai bantalan pasokan.

Untuk semester II/2026, Afaqa memperkirakan harga beras masih akan bertahan pada level tinggi atau mengalami kenaikan moderat. Berakhirnya musim panen raya dan tingginya harga gabah menjadi faktor utama yang menjaga harga tetap tinggi.

Meski demikian, risiko lonjakan harga yang lebih besar masih dapat ditekan apabila pemerintah mampu mengoptimalkan distribusi cadangan beras pemerintah, program SPHP, dan operasi pasar secara efektif.

Di tengah tekanan harga tersebut, pemerintah tetap optimistis terhadap kondisi pasokan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi El Nino dengan memperkuat cadangan beras sejak dini.

Menurut Amran, stok Cadangan Beras Pemerintah saat ini berada pada kisaran 5,2 juta hingga 5,3 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Posisi tersebut diyakini cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga akhir tahun bahkan memasuki 2027.

"Insya Allah aman, katakanlah sampai Desember. Bahkan beras kita sudah sampai Mei pun cukup," kata Amran.

Pemerintah juga memperkirakan stok akhir tahun beras nasional mencapai 16,24 juta ton. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia diperkirakan masih memiliki cadangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sekitar lima bulan pada 2027 sebelum memasuki musim panen raya berikutnya.

Namun, perkembangan harga beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa ketersediaan stok yang melimpah belum otomatis diterjemahkan menjadi harga yang lebih murah bagi konsumen. Tantangan pemerintah kini bukan lagi sekadar memastikan beras tersedia, melainkan memastikan cadangan yang besar tersebut benar-benar mampu meredam tekanan harga di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras terus menunjukkan tren kenaikan meski pemerintah saat ini menguasai cadangan beras dalam jumlah terbesar sepanjang sejarah. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kuatnya tekanan dari pasar domestik, terutama akibat tingginya harga gabah dan belum optimalnya distribusi beras pemerintah ke pasar.

Pengamat pertanian Khudori mengatakan kenaikan harga beras sebenarnya telah berlangsung sejak awal tahun dan terjadi secara konsisten di berbagai level perdagangan, mulai dari penggilingan, grosir, hingga eceran.

Menurutnya, fenomena tersebut menarik karena berlangsung di tengah periode panen raya dan peningkatan stok beras nasional yang signifikan.

“Kalau ada narasi ke publik bahwa beras stabil itu tidak salah, tapi baru separuh benar. Yang benar adalah harga beras stabil tinggi dan terus naik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (24/6/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan harga rata-rata nasional beras medium pada pekan ketiga Juni 2026 mencapai Rp14.402 per kilogram atau naik 0,38% dibandingkan Mei 2026. Sementara itu, harga beras premium mencapai Rp16.230 per kilogram atau meningkat 0,46% secara bulanan.

Harga tersebut telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) zona I yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium.

Khudori menilai faktor utama yang mendorong kenaikan harga beras berasal dari tingginya harga gabah di tingkat petani.

Berdasarkan data BPS, harga gabah nasional pada 20 Juni 2026 mencapai Rp6.993 per kilogram atau berada di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Bahkan di sejumlah sentra produksi seperti Lampung dan Jawa Timur, harga gabah dilaporkan telah mencapai Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga gabah secara langsung meningkatkan biaya produksi beras karena gabah merupakan komponen utama dalam proses penggilingan.

“Bahan baku beras adalah gabah. Ketika harga gabah makin mahal alias di atas HPP, beras hasil giling pun akan semakin mahal,” katanya.

Di sisi lain, produksi gabah mulai menurun setelah berakhirnya masa panen raya. BPS memperkirakan produksi gabah kering giling pada Juni 2026 mencapai 4,05 juta ton atau turun sekitar 18% dibandingkan Mei 2026 yang mencapai 4,94 juta ton.

Meski produksi diproyeksikan meningkat kembali pada Juli, volumenya masih jauh di bawah capaian puncak panen raya Maret 2026 yang mencapai 8,71 juta ton.

Khudori menilai kondisi tersebut membuat persaingan memperoleh gabah semakin ketat. Tidak hanya antar-penggilingan, persaingan juga melibatkan Perum Bulog yang masih aktif melakukan penyerapan gabah dan beras untuk memenuhi target pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi pengadaan Bulog tercatat telah mencapai sekitar 3,14 juta ton beras dari target 4 juta ton.

Selain faktor harga gabah, Khudori menilai penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) belum cukup besar untuk memberikan dampak signifikan terhadap harga pasar.

Data Bulog menunjukkan realisasi penyaluran beras SPHP sejak Maret hingga 20 Juni 2026 baru mencapai 361.667 ton atau sekitar 3.229 ton per hari.

Menurutnya, volume tersebut relatif kecil dibandingkan kebutuhan pasar sehingga efek stabilisasinya terbatas.

“Karena volumenya kecil, dampaknya terhadap harga di pasar pun kecil. Istilah anak muda sekarang, tidak nendang,” ujarnya.

Padahal, stok beras yang saat ini dikelola Bulog telah mencapai sekitar 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Khudori menilai pemerintah perlu mempercepat pelepasan cadangan beras pemerintah ke pasar untuk memperkuat stabilisasi harga sekaligus mengurangi risiko penurunan kualitas beras akibat penyimpanan yang terlalu lama.

“Dengan stok beras di gudang Bulog sebesar 5,2 juta ton, ada keperluan mendesak untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog,” katanya.

Menurut dia, langkah tersebut penting agar melimpahnya stok beras nasional dapat benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga yang lebih terjangkau dan tidak sekadar tersimpan di gudang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan harga pangan nasional di pasar tradisional pada Rabu (24/6/2026) didominasi kenaikan harga beras dan minyak goreng. Di sisi lain, sejumlah komoditas hortikultura dan protein hewani mengalami koreksi harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Rabu (24/6/2026), harga beras tercatat naik pada sebagian besar kategori.

Harga beras kualitas bawah I naik 6,48% menjadi Rp15.600 per kilogram. Kemudian, beras kualitas bawah II meningkat 3,10% menjadi Rp14.950 per kilogram.

Selanjutnya, beras kualitas medium I naik 3,38% menjadi Rp16.800 per kilogram. Namun, beras kualitas medium II turun 0,93% ke Rp15.950 per kilogram.

Adapun, beras kualitas super I naik 0,85% menjadi Rp17.700 per kilogram, sedangkan beras kualitas super II turun 0,88% menjadi Rp16.900 per kilogram.

Untuk kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang turun 1,57% menjadi Rp53.400 per kilogram. Sementara itu, bawang putih ukuran sedang naik 2,10% menjadi Rp43.800 per kilogram.

Pergerakan harga cabai cenderung melemah. Cabai merah besar turun 8,74% menjadi Rp53.250 per kilogram.

Sementara itu, cabai merah keriting justru naik 2,40% menjadi Rp57.700 per kilogram. Harga cabai rawit hijau anjlok 32,23% menjadi Rp37.000 per kilogram dan cabai rawit merah turun 15,54% menjadi Rp65.200 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah naik 1,21% menjadi Rp20.850 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek I juga naik 1,24% menjadi Rp24.500 per liter.

Sebaliknya, harga minyak goreng kemasan bermerek II turun 2,58% menjadi Rp22.700 per liter.

Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium naik 1,48% menjadi Rp20.600 per kilogram. Sementara itu, gula pasir lokal turun 1,57% menjadi Rp18.800 per kilogram.

Harga protein hewani pada hari ini cenderung turun. Daging sapi kualitas I turun 5,67% menjadi Rp140.650 per kilogram, sedangkan daging sapi kualitas II turun 2,94% menjadi Rp135.400 per kilogram.

Selain itu, harga daging ayam ras segar turun 3,90% menjadi Rp35.750 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras segar terkoreksi 6,83% menjadi Rp27.950 per kilogram.

Penurunan harga terbesar pada hari ini terjadi pada cabai rawit hijau yang merosot lebih dari 30%, disusul cabai rawit merah dan daging sapi kualitas I. Di sisi lain, kenaikan paling signifikan tercatat pada beras kualitas bawah I yang naik 6,48% dibandingkan periode sebelumnya.

Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan, pihaknya mempercepat pengadaan pasokan batu bara, khususnya batu bara dengan tingkat kandungan kalori menengah (medium rank coal) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik.

“Kami juga mempercepat penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rank coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah,” ujar Darmawan dalam rekaman suara yang telah dikonfirmasi ANTARA dari PLN di Jakarta, Sabtu.

Dalam proses percepatan pengadaan pasokan batu bara, Darmawan melakukan koordinasi intens dan berkelanjutan dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno.

Melalui koordinasi tersebut, Darmawan berharap agar proses penandatanganan kontrak bisa berjalan dengan cepat.

“Dengan alokasi medium rank coal dan juga arahan dari Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia), PLN akan melakukan perbaikan agar proses penyediaan tenaga listrik bisa berjalan dengan lancar,” ucap Darmawan.

Saat ini, tutur dia melanjutkan proses penyaluran medium rank coal mulai mengalir kepada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di seantero Pulau Jawa, baik PLTU milik PLN, PLTU milik mitra PLN, maupun PLTU milik Independent Power Producer (IPP).

Lebih lanjut, ia merinci berbagai PLTU yang akan menerima pasokan medium rank coal. Untuk PLTU di Jawa bagian barat, terdapat PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Lontar, PLTU Labuan, PLTU Suralaya 1 sampai dengan 8, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10, PLTU Indramayu.

Untuk PLTU di Jawa bagian timur di antaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-awar.

“Kami atas nama PT PLN (Persero) ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir. Kami memahami kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya peristiwa ini,” kata Darmawan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan total kebutuhan batu bara bagi PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun. Sejauh ini, PLN telah mengamankan kontrak senilai 134 juta ton, sehingga kekurangannya hanya berkisar 20 juta ton.

Kementerian ESDM mencermati adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN. Bahlil lantas membentuk tim pengadaan batu bara kalori menengah untuk mengatasi kendala PLN dalam memenuhi kebutuhan pembangkitnya.

Ia juga membuka peluang merevisi harga batu bara bagi PLN di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permintaan maaf atas pemadaman listrik atau mati lampu yang dilakukan secara bergilir di Pulau Jawa beberapa waktu terakhir, seraya mengungkap penyebabnya.

Ia mengaku memahami kesulitan masyarakat atas situasi pemadaman listrik tersebut, serta menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan dalam merespons masalah tersebut.

"Kami atas nama PT PLN Persero ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Pulau Jawa mengalami pemadaman bergilir," kata Darmawan dalam jumpa pers Jumat (19/6) malam.

Darmawan mengatakan PLN saat ini tengah menghadapi kendala teknis pada dua pembangkit besar di Pulau Jawa yang dioperasikan dua pembangkit independent power producer yang mengalami gangguan teknis dan terpaksa keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

Darmawan mengklaim mengerahkan tim agar perbaikan dua PLTU tersebut berjalan dengan cepat, sehingga masalah tersebut bisa teratasi dan sistem kelistrikan kembali pulih dan memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.

"Kami bekerja all out siang dan malam agar semua gangguan ini bisa segera terselesaikan," katanya.

Darmawan turut mengapresiasi para pemasok batu bara yang sudah ditugaskan pemerintah dan sudah menandatangani kontrak dengan PT PLN dan juga pembangkit milik mitra PLN.

Dia menyatakan pihaknya juga tengah mempercepat proses penandatanganan kontrak kepada para pemasok batu bara, terutama medium rain coal yang sudah mendapatkan penugasan dari pemerintah.

Dalam proses ini, PLN berkoordinasi secara intens, kontinu, terus-menerus dengan tim Dirjen Minerba Kementerian ESDM sehingga proses penandatanganan kontrak ini bisa berjalan dengan cepat.

"Saat ini, proses penyaluran medium raincool atau batu bara dengan tingkat kandungan menengah mulai mengalir pada PLTU di seantero pulau Jawa," katanya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pihaknya telah memberi penugasan kepada pelaku usaha untuk memasok 190 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) PT PLN (Persero).
Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026). Pernyataan Bahlil juga dilontarkan di tengah isu kelangkaan stok batu bara PLN menyusul maraknya pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa.
Bahlil menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam. Rapat tersebut membahas kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.
Ketua Umum Golkar itu menuturkan, PLN membutuhkan pasokan batu bara sebanyak 154 juta ton. Oleh karena itu, pihaknya memberikan penugasan kepada pelaku usaha untuk memasok sekitar 190 juta ton.
"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 juta, berarti kan tinggal kurang 20 juta yang belum dikontrakkan,: ucap Bahlil.
Di samping itu, dia mengakui PLN membutuhkan batu bara berkalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk operasional pembangkit. Namun, jenis batu bara tersebut semakin sedikit.
Bahlil mengaku dirinya telah diberikan arahan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pengawasan pengadaan energi primer PLN. Adapun dalam arahan tersebut kemudian diputuskan untuk membentuk tim pengadaan PLN.
"Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," tutur Bahlil.
Serangkaian pemadaman listrik bergilir di wilayah Jawa dalam beberapa waktu terakhir.
Adapun laporan pemadaman muncul dari berbagai wilayah mulai dari Bandung, Jakarta hingga Cileungsi. Sebagian pelanggan mengalami gangguan selama satu hingga dua jam, sementara di beberapa daerah pemadaman berlangsung hingga lima jam.
Dalam kesempatan terpisah, Bahlil membantah spekulasi bahwa pemadaman disebabkan oleh kelangkaan batu bara untuk PLTU.
Menurut Bahlil, pasokan batu bara domestik untuk sektor ketenagalistrikan masih dalam kondisi aman. Pemerintah juga telah menjalankan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) sesuai kebutuhan pembangkit.
“Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu enggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton,” kata Bahlil beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, gangguan pasokan listrik lebih disebabkan oleh masalah teknis pada sejumlah unit pembangkit yang sedang ditangani PLN.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Dodot Tri Widodo, bahwa menjual beras di retail modern merugi tidaklah mengejutkan.

Kerugian produsen beras sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka tak ada yang ‘berani’ ngomong ke publik. Di tengah produksi yang naik dan stok di gudang Bulog tertinggi sepanjang sejarah, pengakuan merugi dinilai anomali.

Dodot ‘berani’ bersuara karena ada di forum publik: rapat kerja DPRD Jakarta. FS pun menyetop penjualan beras di retail modern. Di luar itu, kerugian produsen beras terungkap dari laporan keuangan PT Buyung Poetra Sembada Tbk. (HOKI) tahun 2025.

Korporasi beras yang tercatat di bursa itu rugi bersih Rp34,24 miliar, naik lebih 11 kali dari kerugian 2024 (Rp3 miliar). Ini berarti HOKI merugi tiga tahun berturut-turut.

Atau buka juga laporan keuangan PT Wahana Inti Makmur Tbk. Korporasi beras dengan kode emiten NASI itu rugi bersih Rp3,69 miliar tahun 2025.

HOKI dan NASI adalah dua korporasi produsen beras yang listing di bursa. Pertanyaannya, mengapa korporasi besar beras terus merugi? Akar masalahnya adalah rentang harga (price band) atau margin antara harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk melindungi produsen/petani dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk memproteksi daya beli konsumen amat sempit.

Margin yang cukup, diperlukan untuk menutup biaya penyimpanan, penguasaan, dan perawatan stok antar musim yang akan diperdagangkan antarwilayah. Sejak tahun lalu HPP gabah kering panen (GKP) di petani untuk semua kualitas ditetapkan Rp6.500/kg. Di sisi lain, penggilingan dan produsen dibatasi oleh HET ketika menjual beras ke konsumen.

HET tak boleh dilampaui. Rentang harga yang wajar kian diabaikan dalam kebijakan perberasan. Kebijakan yang dibuat pemerintah sarat pertimbangan politik daripada rasional ekonomi (Sawit, 2025). Idealnya kebijakan perberasan yang diracik pemerintah via regulasi dan intervensi memastikan pasar beras berfungsi dengan baik,
para pelaku usaha dapat bekerja optimal dalam iklim yang adil dan berkelanjutan.

Masalahnya, akhir-akhir ini pemerintah justru tidak percaya pasar dan mekanisme pasar. Buktinya, operasi pasar tidak menggunakan kekuatan integrasi pasar. Mekanisme pasar pun diintervensi lewat aparat penegak hukum.

Ketidakseimbangan insentif yang diterima di antara pelaku perberasan bisa dilihat dari tertinggalnya kenaikan HET beras premium dari HET beras medium, HPP gabah dan beras. Sepanjang keberadaan Badan Pangan Nasional (Bapanas), HPP GKP dan beras di Bulog, dan HET beras medium naik antara 39,5%—47,3% pada 2022—2025.

Sebaliknya, HET beras premium hanya naik 15,6%. Selain itu, persentase perbedaan antara HET beras medium dan premium kian kecil: dari 35% pada 2022 tinggal 10,3% pada 2025. Ini menandakan terjadi ketidakseimbangan insentif di antara pelaku tata niaga padi/beras, yang membuat penggilingan dan pedagang beras, terutama beras premium, tertekan.

Ruang untuk untung kian sempit dan jaminan usaha berkelanjutan terancam. Sementara petani dipastikan untung. Bahan baku beras adalah gabah, yang harganya fluktuatif. Meskipun pemerintah menetapkan HPP gabah, harga gabah sesuai HPP hanya terjadi dalam jangka waktu yang pendek.

Selebihnya, harga gabah selalu di atas HPP. Saat ini harga GKP di sejumlah wilayah di atas Rp7.600/kg, bahkan di sebagian Jawa Timur di atas Rp8.200/kg. Ketika harga
GKP di atas HPP, HET beras akan terlampaui. Karena HET beras ditetapkan berdasarkan HPP gabah. Risiko usaha menjadi kian tinggi ketika HET ditetapkan tak realistis dan dipaksakan guna menekan margin pemasaran agar rendah.

Tidak sedikit pelaku usaha yang terpaksa keluar dari bisnis beras. Penetapan HET yang tidak wajar mempercepat penggilingan, terutama skala kecil, tutup. Bagi penggilingan dan produsen yang tidak punya brand, tutup usaha tidak rumit. Tetapi bagi HOKI, NASI, dan korporasi yang memiliki brand, ada kepentingan menjaga kontinuitas usaha untuk mempertahankan merek.

Agar layanan kepada konsumen loyal tetap bisa dilakukan. Membangun brand tidak mudah dan tidak murah. Jika mereka tutup usaha karena merugi, brand akan hilang dari pasar dan konsumen lari ke merek lain.

Jika pasokan ke retail modern berhenti lama, brand produsen akan masuk delisting. Dilematis. Upaya NASI memproduksi beras khusus yang tidak diatur HET pun tetap merugi. Pertanyaannya: sampai kapan dapat bertahan menjaga brand tatkala usaha merugi?

Dampak lain dari rentang harga yang sempit membuat perdagangan gabah/beras antarmusim dan antarwilayah lesu. Pelaku usaha tidak mendapatkan insentif memadai untuk menguasai stok antarmusim yang akan diperdagangkan antarwilayah.

Akhirnya, wilayah bukan produsen beras di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku, terancam kurang pasokan. Jikapun pasokan terjaga, harganya tinggi, bahkan di atas HET. Inilah alasan mengapa harga beras di wilayah timur Indonesia mayoritas di atas HET.

Uraian di atas menunjukkan, efek domino dari HET beras demikian panjang. Oleh karena itu, pada tempatnya pemerintah memformulasikan HET secara rasional ekonomi. Bukan menggunakan pertimbangan politik. Lebih dari itu, pada tempatnya pemerintah untuk berpikir ulang jika tetap memberlakukan HET beras.

Merujuk Pasal 56 ayat a dan b UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa penetapan harga di produsen dan harga di konsumen sebagai pedoman penjualan pemerintah. Jadi, HPP dan HET hanya mengikat pemerintah.

Tidak mengikat publik seperti saat ini. Jangan sampai pemerintah dinilai melanggar Undang-Undang.

Bisnis.com, SURABAYA – Perum Bulog Kanwil Jawa Timur menyatakan telah melakukan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kepada masyarakat di wilayah setempat sebesar 65.648 ton.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Jawa Timur Langgeng Wisnu menjelaskan bahwa catatan penggelontoran beras SPHP tersebut telah mencapai lebih dari separuh terhadap target yang ditetapkan sebelumnya.

"Jumlah terkini beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah digelontorkan sejumlah 65.648 ton beras atau mencapai 66% dari target yang dipatok sebesar 98.767 ton. Capaian ini juga merupakan realisasi tertinggi kedua secara nasional," ungkap Langgeng, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa program penyaluran beras SPHP oleh Perum Bulog tersebut telah dilakukan pihaknya secara rutin, baik secara mandiri maupun bekerjasama lintas sektor bersama lembaga terkait, dengan tujuan untuk menjaga harga komoditas sumber karbohidrat tersebut agar tetap berada pada kondisi stabil dan tidak membebani masyarakat.

"Program ini tentu diharapkan mampu menjaga harga beras di level stabil yaitu beras medium yang tidak berada di atas Rp13.500 per kilogram. Untuk harga jual beras SPHP gudang Bulog yaitu Rp11.000 per kilogram, sedangkan harga jual pedagang ke konsumen maksimal Rp12.500 per kilogram," tegasnya.

Berdasarkan hasil pantauan tim Satgas Pangan Polda Jatim, Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya di Pasar Soponyono dan Wonokromo, harga jual beras medium terpantau berada pada angka Rp12.000 per kilogram masih berada di bawah harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500 per kilogram.

"Sementara, untuk harga jual beras premium masih berada pada harga Rp.14.900 per kilogram, masih sesuai dengan ketetapan HET yang ditetapkan pemerintah," tuturnya.

Selain itu, Bulog juga terlibat dalam program Bantuan Pangan yang tengah berjalan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan target sasaran 5.638.478 penerima bantuan pangan (PBP). Masing-masing PBP yang terdata akan menerima bantuan secara langsung berupa natura komoditas beras dan minyak goreng guna memenuhi kebutuhan rumah tangga harian masyarakat yang membutuhkan.

"Sehingga melalui bantuan tersebut, minimal untuk kebutuhan tiga minggu mereka sudah terpenuhi, sehingga mampu menekan permintaan beras dan minyak di pasar," jelasnya.

Masing-masing PBP akan menerima 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng. Untuk alokasi beras yang disalurkan selama periode Februari-Maret 2026 yang sedang berjalan sejumlah 112.769 ton beras dengan kualitas medium dan minyak goreng sejumlah 22,5 juta liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Penanganan temuan praktik underinvoicing hingga transfer pricing ekspor kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) masih didalami juga oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). Ada 32 wajib pajak (WP) di sektor sawit yang diusut oleh otoritas pajak.

Untuk diketahui, temuan yang awalnya diungkap ke publik oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa itu kini turut ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Secara simultan, DJP juga ternyata melakukan pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan terhadap 32 WP CPO.

"Jadi ada 32 [WP] yang dalam penanganan. 23 sedang kami hitung kerugian negaranya, 8 wajib pajak sudah proses. Kemudian ada perluasan juga di 8 itu ke tahun pajak 2023," terang Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto usai konferensi pers APBN KiTa Juni 2026 di Gedung Juanda Kemenkeu, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Secara terperinci, potensi penerimaan negara 11 dari total 32 WP ini mencapai Rp1,1 triliun. Bimo mengungkap selama proses hukum itu, sudah ada 3 WP yang melakukan pembetulan sendiri atas SPT yang tidak mereka isi dengan benar sebelumnya.

"Sudah ada 3 wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT-nya dan nyetor sekitar Rp200 miliar," ungkapnya.

Bimo menjelaskan bahwa proses hukum tindak pidana perpajakan menerapkan azas ultimum remedium. Dengan demikian, WP yang ingin menghindari sanksi bisa membayar kewajibannya sesuai dengan penghitungan bersama otoritas pajak.

Dari total 32 WP yang tengah diusut DJP, salah satunya juga tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di tingkat penyidikan. Namun, Bimo memastikan penegak hukum DJP tidak menyerahkan perkara itu ke Korps Adhyaksa.

Proses hukum secara simultan antara DJP dan Kejagung ini lantaran keduanya saling bertukar data. Pada hari ini saja, Bimo mengaku Kejagung turut meminta data 18 WP untuk keperluan penegakan hukum.

"Hari ini saja ada 18 permintaan terhadap 18 data wajib pajak sampai ke 18 tahun ke belakang, karena kewenangan mereka. Jadi saya bingung kalau ditanya jumlah, kan berkembang terus," terang mantan pejabat di Kemenko Perekonomian ini.

Terkait dengan proses di Kejagung, Bimo masih menunggu penegak hukum yang bermarkas di Kebayoran Baru ini untuk mengumumkan hasil pemeriksaannya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan tidak akan mencampuri proses hukum yang bergulir di Kejagung.

"Yang di Kejaksaan itu masih kami tunggu berita dari Kejaksaan. Yang jelas minggu lalu mereka mulai jalan, jadi saya belum dapat beritanya, tetapi kan biasanya perlu waktu," kata Purbaya pada forum yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan sejumlah langkah stabilisasi menyusul kenaikan harga beras yang terjadi di seluruh rantai distribusi pada Mei 2026, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,58% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan meningkat 8,10%.

Menanggapi tren tersebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan perdagangan bahan pokok penting tidak dapat sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar tanpa pengendalian harga.

“Dagang atau berjualan di sektor pangan penting atau bapokting [bahan pokok penting] itu tidak bisa ambil untung secara ugal-ugalan. Produsennya ya ketakar, konsumennya juga ketakar harganya,” kata Sudaryono di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menjaga keseimbangan harga melalui instrumen harga pembelian pemerintah (HPP) di tingkat produsen dan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

Sudaryono menilai mekanisme tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan daya beli masyarakat, khususnya pada komoditas pangan strategis.

Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah menyiapkan tiga langkah, yakni penyaluran bantuan pangan, pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual beras di atas ketentuan.

“Mohon maaf ya harus ditindak. Ya harus ditindak, toko yang jual mahal itu karena mana, kita akan tindak ujungnya, hulunya bukan hilirnya,” terangnya.

Data BPS menunjukkan kenaikan harga terjadi pada seluruh kategori kualitas beras di tingkat penggilingan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras premium di tingkat penggilingan naik 0,56% secara bulanan dan 12,81% secara tahunan. Sementara itu, harga beras medium meningkat 0,79% secara bulanan dan 6,57% secara tahunan.

“Menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Kenaikan harga juga tercermin di tingkat grosir dan eceran.

BPS mencatat rata-rata harga beras grosir mencapai Rp14.574 per kilogram pada Mei 2026, naik 0,68% dibandingkan April 2026 yang sebesar Rp14.476 per kilogram. Secara tahunan, harga beras grosir meningkat 6,11%.

Adapun rata-rata harga beras eceran tercatat sebesar Rp15.358 per kilogram, naik 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp15.300 per kilogram. Secara tahunan, harga beras eceran meningkat 4,55%.

Kenaikan harga yang terjadi di seluruh rantai distribusi tersebut menunjukkan tekanan harga beras belum mereda meskipun produksi padi nasional masih berada dalam periode panen. Kondisi itu menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan petani dan stabilitas harga pangan bagi konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras pada Mei 2026 masih mengalami kenaikan, baik di tingkat penggilingan, grosir, maupun eceran. Kenaikan paling tinggi terjadi pada beras premium di tingkat penggilingan yang melonjak dua digit secara tahunan (year-on-year/yoy).

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini mengatakan rata-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2026 mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan.

“Untuk rata-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2026 ini, secara total naik 0,58% secara month-to-month dan naik sebesar 8,10% secara year-on-year,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (2/6/2026).

Data menunjukkan, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp13.765 per kilogram pada Mei 2026 atau naik 0,58% dibandingkan bulan sebelumnya di level Rp13.685 per kilogram. Secara tahunan, harga beras di tingkat penggilingan juga meningkat 8,10%.

Jika dirinci berdasarkan kualitas, kenaikan harga terjadi pada beras premium maupun medium, baik secara bulanan maupun tahunan.

“Kalau kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% secara month-to-month dan naik 12,81% secara year-on-year. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara month-to-month atau naik 6,57% secara year-on-year,” ujarnya.

Kenaikan harga juga terjadi di tingkat grosir. Rata-rata harga beras grosir pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp14.574 per kilogram, naik 0,68% secara bulanan dibandingkan April 2026 sebesar Rp14.476 per kilogram. Sementara itu, secara tahunan harga beras grosir juga meningkat 6,11%.

Selanjutnya di tingkat eceran, rata-rata harga beras pada Mei 2026 mencapai Rp15.358 per kilogram. Angka tersebut meningkat 0,38% dibandingkan bulan sebelumnya Rp15.300 per kilogram dan naik 4,55% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Adapun secara tren, harga beras di ketiga level perdagangan menunjukkan kecenderungan meningkat sejak 2022.

Pudji menjelaskan bahwa data harga beras yang disampaikan BPS merupakan rata-rata nasional yang mencakup seluruh kualitas beras dan seluruh wilayah Indonesia.

“Sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup semua jenis kualitas dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia,” pungkasnya.