Bank Indonesia (BI) mencatat penggunaan QRIS lintas negara terus meningkat seiring bertambahnya wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia menggunakan sistem pembayaran digital tersebut.

Hingga Mei 2026, nilai transaksi QRIS inbound atau transaksi yang dilakukan turis di Indonesia mencapai Rp2,85 triliun.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan nilai transaksi tersebut jauh lebih besar dibandingkan transaksi QRIS outbound atau penggunaan QRIS oleh masyarakat Indonesia saat berbelanja di luar negeri yang tercatat Rp1,47 triliun.

"Posisi Mei 2026 transaksi QRIS antar negara itu mencatatkan inbound, jadi artinya wisatawan yang ke Indonesia itu lebih besar gitu, mencatatkan inbound Rp2,85 triliun," ujar Filianingsih dalam konferensi pers, Kamis (18/6).

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan semakin tingginya pemanfaatan QRIS oleh pengguna dari negara-negara mitra Indonesia.

Sejumlah negara bahkan mencatat pertumbuhan transaksi yang cukup signifikan, terutama Malaysia, China, dan Singapura.

Di sisi lain, BI juga mencatat perkembangan positif pada penggunaan QRIS Tap yang terus meluas di sektor transportasi dan ritel.

Filianingsih menjelaskan tingkat adopsi QRIS Tap di sektor transportasi telah mencapai sekitar 95 persen. Peningkatan tersebut ditopang oleh penggunaan pada moda transportasi utama di Jabodetabek seperti KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta.

"Jadi adopsi di transportasi itu sekitar 95 persen, ini dikontribusikan oleh 5 transportasi utama di Jabodetabek," jelasnya.

Sementara itu, jumlah merchant yang telah menerima QRIS Tap mencapai 3,2 juta merchant yang didominasi oleh sektor restoran dan transportasi.

Dari sisi transaksi, volume QRIS Tap tumbuh 3,06 persen secara bulanan menjadi 634 ribu transaksi.

Adapun nilai transaksinya meningkat 5,1 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi Rp6,3 triliun.

Lebih lanjut, BI optimistis penggunaan QRIS akan terus meningkat seiring perluasan implementasi di sektor pariwisata, transportasi, dan berbagai layanan lainnya.

"Kita harapkan ini akan terus meningkat, didorong sejumlah upaya perluasan pariwisata, lalu juga moda transportasi dan untuk moda yang lain-lainnya," pungkasnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap pemerintah telah mengantongi data 10 perusahaan besar sektor kelapa sawit yang diduga melakukan manipulasi nilai ekspor atau under-invoicing dalam perdagangan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Purbaya menyebut temuan tersebut berasal dari pengambilan sampel acak terhadap perusahaan-perusahaan eksportir terbesar di sektor sawit.

"Saya ambil 10 terbesar. Semuanya melakukan hal itu. Jadi boleh dipastikan semuanya melakukan hal itu jadinya. Saya random nih," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (25/5).

Ia mengatakan data yang diserahkan pemerintah kepada aparat penegak hukum sejauh ini baru berasal dari sebagian kecil sampel pemeriksaan. Namun, menurutnya, potensi nilai kerugian sebenarnya bisa jauh lebih besar.

"Dari yang itu saja, dari yang sampel yang kita kasih ke KPK. Kalau dari semuanya kan, ya pasti lebih besar. Karena kan saya hanya sedikit saja (ambil sample-nya)," ujarnya.

Sang Bendahara Negara juga membenarkan angka dugaan kerugian dari sampel yang diperiksa mencapai sekitar US$84 juta. Menurut dia, angka tersebut baru berasal dari sampel kecil pemeriksaan pemerintah terhadap sejumlah transaksi ekspor.

Ia menilai angka itu berpotensi jauh lebih besar apabila praktik serupa ditemukan pada keseluruhan transaksi perusahaan-perusahaan terkait.

"Kalau semua, iya. Kira-kira. Itu kan cuma sample. Yang di-sample segitu. Kalau di-random hasilnya seperti itu, 10 perusahaan seperti itu, ya kira-kira dia melakukan itu untuk semuanya kira-kira (angka kerugian lebih dari US$84 juta)," katanya.

Sebelumnya, Purbaya mengungkap pihaknya menemukan indikasi manipulasi harga ekspor oleh sejumlah perusahaan sawit besar melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Modus yang ditemukan, perusahaan mengekspor produk ke perusahaan afiliasi mereka di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Produk tersebut kemudian dijual kembali ke negara tujuan dengan harga jauh lebih tinggi.

Menurut Purbaya, salah satu perusahaan dalam sampel tercatat melaporkan nilai ekspor sebesar US$2,6 juta, sementara nilai impor yang tercatat di AS mencapai US$4,2 juta.

"Ada yang lebih gila lagi. Satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$1,44 juta di sana (impor) US$4 jutaan. Berubah harganya 200 persen," kata Purbaya sebelumnya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menilai praktik tersebut selama ini sulit terdeteksi karena data Bea Cukai hanya mencatat data ekspor dari Indonesia, sementara data transaksi lanjutan di negara tujuan tidak terpantau.

Pemerintah kemudian menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pemeriksaan detail kapal per kapal untuk menelusuri dugaan manipulasi tersebut.

"Clear sekali memang yang ada manipulasi harga. Ada under-invoicing, kalau saya bilang. Walaupun namanya keren, under-invoicing dan lain-lain, tetapi basically nipu," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mulai menindaklanjuti temuan tersebut. Ia mengaku akan meminta laporan perkembangan penyelidikan pada pekan depan.

Selain di sektor sawit, Kementerian Keuangan juga mengaku menemukan indikasi praktik serupa di sektor batu bara. Namun, Purbaya belum mengungkap detail temuannya.

Ia menegaskan pemerintah tidak berniat mematikan usaha para eksportir. Pemerintah, kata dia, hanya ingin memperbaiki tata kelola ekspor dan memastikan devisa hasil ekspor masuk secara optimal ke dalam negeri.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah pembentukan BUMN khusus ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola ekspor komoditas strategis.

CEO Inspira Adrian Maulana mengungkapkan dirinya bisa menghemat hingga Rp1,8 juta per bulan untuk biaya transportasi dengan naik angkutan umum.

Penghematan itu ia dapatkan di tengah ancaman krisis energi akibat perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Awalnya, Adrian menyampaikan jika menggunakan kendaraan pribadi maka dalam sebulan menghabiskan Rp3 juta hanya untuk biaya bahan bakar minyak (BBM), belum termasuk dengan biaya tol.

"Contoh seperti saya, ya mungkin kalau saya waktu itu ngantor pulang-pergi tuh saya kurang lebih perlu 60 km. Biar gampang Rp100 ribu (kebutuhan dana untuk BBM dalam sehari), berarti kalau 20 hari kerja, ya kita nggak ambil weekend-nya misal gitu. Berarti kan Rp3 juta hanya buat bensin, belum termasuk tol loh," cerita Adrian dalam wawancara khusus bersama CNN Indonesia, Senin (13/4).

Kemudian, ia menyampaikan dengan menggunakan transportasi umum diasumsikan dalam sehari menghabiskan dana Rp50 ribu hingga Rp60 ribu sehari. Artinya, dalam sebulan akan menghabiskan Rp1,2 juta. Dengan demikian, Adrian menyampaikan bisa menghemat dana sebesar Rp1,8 juta.

"Sedangkan kalau dengan tadi transportasi publik, transportasi umum, apalagi kalau kita ekstremnya pakai KRL, kan hanya Rp50.000-Rp60.000 per hari. 20 hari kerja Rp1,2 juta. Tadi 3 juta (dikurangi) Rp1,2 juta. Nah saya punya 1,8 (juta) yang saya sisa. Itu baru dari BBM lho, ya kan," katanya.

Selain dari menghemat dana untuk BBM, ia juga dapat menambah penghematan untuk di dapur, terutama pemakaian LPG. Adrian menyebutkan semula memasak setiap hari, kini dapat memasak untuk 3 hari hingga seminggu sekali.

Ia memproyeksikan dengan menyiasati penghematan tersebut, maka penggunaan LPG akan lebih hemat sebesar 10 hingga 20 persen setiap bulannya, yaitu sebesar Rp100 ribu sampai Rp300 ribu. Dengan demikian, proyeksi penghematan dana setiap bulannya dapat mencapai Rp2 juta.

"Kita belum bicara untuk yang di dapur, LPG. Kita coba aja hemat deh cara kita masak. Yang tadinya harian, mungkin kita bikin 3 hari sekali baru kita masak, atau kita masak seminggu, terus kemudian kita simpan, kita panasin. Nanti kita taruh di freezer, tinggal nanti dipanasin," ungkap Adrian.

"Itu bisa hemat mungkin 10-20 persen per bulannya. Okelah mungkin cuman Rp100.000-300.000. Tapi tadi, Rp1,8 juta tambah lagi dari yang di rumah Rp200 juta, (jadi) Rp2 juta per bulan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Adrian pun menyebutkan dari penghematan tersebut, sebagian dana bulanan dapat dibelikan untuk instrumen investasi.

"Makanya bagi yang belum memulai untuk menyisihkan sebagian daripada gaji pendapatan ke dalam instrumen yang mungkin sifatnya investasi, mungkin ini adalah momen terbaik untuk kita mulai ke sana," pungkas Adrian.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) atau PNS belum sepenuhnya cair hingga saat ini.

Ia menyebut kendala pencairan THR PNS bukan dipicu masalah ketersediaan anggaran, melainkan dari proses pengajuan di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

"(Kendalanya) di kementerian lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar. Masuk (pengajuan), bayar," ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jumat (27/3).

Ia menjelaskan mekanisme pencairan THR dilakukan berdasarkan pengajuan dari K/L. Artinya, Kementerian Keuangan hanya menyalurkan dana setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap.

"Kan persyaratannya gitu. Mereka mengajukan, kita bayar," katanya.

Purbaya mengakui belum mengetahui secara rinci kendala yang dihadapi masing-masing instansi sehingga belum mengajukan dengan dokumen lengkap, tetapi ia menegaskan proses tersebut bersifat kasuistis.

"Bisa nanya yang ngajuinnya. Belum clear kali ya persyaratannya apa. Saya enggak tahu, pasti kan case by case," ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan anggaran THR PNS telah disiapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, percepatan pencairan sangat bergantung pada kelengkapan administrasi di tingkat K/L.

"Yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan," kata Purbaya.

Pemerintah mengklaim telah mencairkan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan, secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada pekan pertama Ramadan.

"Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama (Ramadan)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (3/3).

Adapun komponen THR 2026 yang dibayarkan penuh mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi.

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun ini, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp49 triliun.

Dari total tersebut, Rp22,2 triliun dialokasikan untuk PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri yang berjumlah sekitar 2,4 juta orang. Kemudian Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta PNS daerah, serta Rp12,7 triliun bagi 3,8 juta pensiunan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah telah mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat hingga Rp11 triliun per 10 Maret 2026.

"Per 10 Maret udah Rp11 triliun," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Ia mengatakan dana tersebut sebenarnya sudah tersedia dan dapat dicairkan selama instansi terkait mengajukan permintaan pencairan ke Kementerian Keuangan.

"Udah (cair), mungkin ada yang belum ngajuin kali? Tapi kalau itu sudah semuanya sudah lengkap. Harusnya sudah tidak ada kendala. Kecuali orang yang bagian ASN itu belum minta ke kita. Kan mesti minta. Jadi bukan salahnya kita, uangnya udah ada," tambahnya.

Ia menjelaskan proses pencairan THR memang bergantung pada pengajuan dari masing-masing kementerian atau lembaga. Jika instansi belum mengajukan permintaan pencairan, maka dana THR belum dapat disalurkan meski anggarannya sudah tersedia.

"Bukan uangnya enggak ada ya. Kadang-kadang kantornya belum minta ke kita. Gitu aja. Kalau begitu minta, langsung dicairkan," ujarnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merealisasikan pembayaran THR bagi ASN pemerintah pusat secara bertahap.

Hingga 6 Maret 2026 pukul 16.30 WIB, realisasi THR tercatat mencapai sekitar Rp3 triliun yang telah dibayarkan kepada 631 ribu pegawai dari total sekitar 2,2 juta ASN pemerintah pusat.

Menurut Purbaya, selisih jumlah tersebut bukan berarti anggaran belum tersedia. Ia menegaskan sebagian instansi masih menyelesaikan proses administrasi pencairan sebelum dana ditransfer kepada pegawai.

Selain ASN aktif, pemerintah juga telah menyalurkan THR kepada para pensiunan. Hingga saat ini, pembayaran untuk kelompok tersebut mencapai sekitar Rp11,4 triliun kepada 3.568.570 penerima, atau sekitar 93,55 persen dari total penerima yang berhak.

Sementara itu, realisasi THR bagi ASN pemerintah daerah masih relatif terbatas. Hingga periode yang sama, baru tiga pemerintah daerah dari total 546 pemda yang melaporkan pembayaran THR kepada pegawainya.

Total dana THR yang telah dibayarkan oleh tiga pemerintah daerah tersebut tercatat mencapai sekitar Rp127,6 miliar kepada 16.848 pegawai daerah.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyampaikan sekitar 70 persen Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Tanah Air telah dikelola oleh pihak swasta. Itu sekaligus mencerminkan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia menuju arah kemandirian ekosistem. 

EVP Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini mengatakan dominasi swasta dalam pengelolaan SPKLU menjadi gambaran meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek kendaraan listrik nasional.

"Sekarang ini sekitar 70 persen charger kita itu sudah melalui skema kemitraan," ujar Ririn dalam EVolution Indonesia Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia, Selasa (3/2).

Ia menjelaskan, pada fase awal pengembangan di 2018, hampir seluruh SPKLU dibangun dan dioperasikan oleh PLN sebagai pemicu awal ekosistem kendaraan listrik.

Namun, seiring bertambahnya jumlah kendaraan listrik dan meningkatnya kebutuhan pengisian daya, minat swasta untuk masuk ke bisnis SPKLU terus meningkat secara signifikan.

"Awalnya sebagian besar masih PLN, karena memang infrastrukturnya harus kami bangun lebih dulu. Sekarang minatnya (swasta) ini bisa meningkat lebih dari 200 persen," ungkapnya.

Menurut Ririn, keterlibatan swasta yang semakin besar menunjukkan bahwa ekosistem kendaraan listrik di Indonesia mulai bergerak secara mandiri dan berkelanjutan.

"Sekarang di Jabodetabek sudah sebagian besar dioperasikan oleh para swasta. Jadi di kantor PLN itu sudah seluruhnya adalah punya swasta," katanya.

PLN, lanjut Ririn, akan terus berperan sebagai orkestrator ekosistem dengan memastikan pemerataan infrastruktur, termasuk membuka peluang kemitraan di wilayah di luar pusat ekonomi. Sebab, ternyata masih banyak pengguna kendaraan listrik yang mengeluhkan susah mencari lokasi pengisian baterai.

"Kami sudah memanfaatkan semua kantor-kantor PLN, tapi kami mungkin masih mencari lokasi-lokasi strategis gitu ya. Jadi, misalnya kalau misalnya kita lihat banyak sekarang sudah mulai menawarkan, bu saya punya lokasi gitu kan. Kemudian nanti bisa jadi mesin charger dari PLN gitu ya, kemudian kita berkolaborasi untuk menjadi penyedia charger di situ," tutupnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan baru 5,7 juta wajib pajak (WP) yang mengaktivasi akun sistem perpajakan Coretax.

Rinciannya, 4,8 juta WP pribadi, 755 ribu WP badan, 88 ribu instansi pemerintah, dan 220 perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan pihaknya menargetkan 14,7 juta WP mengaktivasi akun pada sistem baru itu.

"WP terdaftar sebelum tahun 2025 itu populasinya sekitar 14,78 juta. Kemudian itu terdiri dari 13,65 juta orang pribadi, badan sekitar 1,125 juta. Kemudian yang lain-lain itu ada tambahan gitu yang di 2025 ada 4.108 instansi yang masuk. Kemudian 27 pedagang melalui sistem elektronik," katanya dalam media gathering di Bali, Selasa (25/11).

Bimo mengatakan WP perlu mengaktivasi akun Coretax agar bisa mendapatkan pelayanan dari DJP.

Ia mengatakan tak ada tenggat waktu mengaktivasi Coretax bagi WP.

"Ini kami kembalikan lagi pada Wajib Pajak. Kenapa? Karena semua sejatinya self-assesment. Ketika Wajib Pajak membutuhkan untuk melapor, atau mengklarifikasi bukti potong misalnya PPN, maka harus segera mungkin mengaktivasi akun Coretax supaya bisa mendapatkan pelayanan," kata Bimo.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengakui sistem Coretax masih memiliki sejumlah persoalan teknis di berbagai lapisan sistem.

Meski demikian, ia optimistis seluruh perbaikan bisa tuntas pada awal 2026.

"Kita mau update tentang Coretax, kan saya bilang satu bulan selesai, ya selesai sebagian rupanya. Ini honest review tentang Coretax," ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10) lalu.

Menurut Purbaya, permasalahan muncul di tiga lapisan utama sistem, mulai dari programming layer, middle layer, hingga upper layer.